Jumat, 10 Agustus 2018

PBB, AS Desak Serangan Udara Saudi ke Yaman Diselidiki

Yaman. (AFP PHOTO / Mohammed HUWAIS)

Jakarta, CB -- Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengecam keras serangan udara yang dilakukan koalisi Arab Saudi di Saada Utara, Yaman, pada Kamis (9/8) sore.

Serangan itu dilaporkan menewaskan dan melukai puluhan orang, termasuk 29 anak yang berada di dalam bus dan tengah melewati daerah itu saat serangan terjadi.

Melalui juru bicaranya, Farhan Haq, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak segera dilakukan investigasi independen terhadap serangan tersebut.

"Dan Sekretaris Jenderal juga menekankan bahwa seluruh pihak harus lebih berhati-hati untuk melindugi warga sipil dalam setiap operasi militer," kata Haq melalui pernyataan seperti dikutip Reuters, Jumat (10/8).

Senada dengan PBB, secara terpisah Amerika Serikat juga turut meminta "koalisi Saudi menyelidiki laporan terkait serangan udara di Yaman yang menewaskan puluhan orang, termasuk anak-anak" tersebut.

Padahal, AS merupakan salah satu dari sedikitnya 27 negara yang tergabung dalam koalisi Saudi tersebut.

"Kami tentunya sangat prihatin tentang laporan mengenai serangan udara yang mengakibatkan kematian puluhan warga sipil. Kami menyerukan koalisi militer yang dipimpin Saudi untuk membuka investigasi menyeluruh dan transparan terhadap insiden itu," ucap juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Heather Nauert dalam jumpa pers di Washington.

Pemberontak Houthi melaporkan sedikitnya 39 tewas dan 51 luka-luka. Sebagian besar korban anak adalah anak-anak.

Houthi menuding koalisi Saudi sebagai pelaku serangan tersebut. Meski begitu, hingga kini belum ada tanggapan dan komentar dari Kerajaan Saudi mengenai laporan serangan udara tersebut.

Koalisi Saudi terjun ke Yaman sejak perang sipil pecah pada 2015 lalu di negara Timur Tengah tersebut. Misi utama Saudi di Yaman adalah membantu pemerintahan Presiden Abdrabbuh Mansur Hadi memberangus Houthi.

Saudi tak jarang meluncurkan serangan udara dan roketnya ke sejumlah target militer Houthi. Meski begitu, ratusan serangan koalisi Saudi tersebut tak jarang menewaskan warga sipil. Berdasarkan data PBB, sedikitnya 10 ribu orang tewas dan 55 ribu lainnya terluka selama perang sipil Yaman berkecamuk. Sebagian korban tewas dilaporkan merupakan warga sipil.

Credit cnnindonesia.com

Puluhan tewas akibat serangan udara di Yaman

Seorang anak lelaki yang terluka akibat serangan udara saat menghadiri pernikahan di sebuah desa barat laut Yaman, terbaring di tempat tidur rumah sakit di Hajjah, Yaman, Senin (23/4/2018). (REUTERS/Stringer)

Aden (CB) - Serangan udara menewaskan puluhan orang, termasuk anak-anak, di Saada, Yaman, kata sumber kesehatan Yaman dan Palang Merah Dunia (ICRC) pada Kamis.

ICRC mengatakan bahwa satu serangan menghantam bus pengantar anak-anak di pasar Dahyan, Saada bagian utara, dan rumah sakit setempat menerima puluhan orang yang tewas dan terluka.

Belum jelas jumlah anak-anak yang terbunuh dan berapa banyak serangan udara dilakukan di daerah tersebut.

Abdul-Ghani Nayeb, kepala departemen kesehatan di Saada, kepada Reuters mengatakan bahwa jumlah korban tewas meningkat menjadi 43, dan korban luka-luka tercatat 61 orang.

"Sejumlah orang terbunuh. Banyak lagi yang terluka. Sebagian besar berusia di bawah 10 tahun," kata Johannes Bruwer, kepala perutusan untuk ICRC di Yaman, di Twitter.

Arab Saudi dan sekutu Muslim Sunni berperang di Yaman lebih dari tiga tahun melawan Houthi, kelompok yang dikaitkan dengan Iran dan menguasai sebagian besar Yaman utara, termasuk Ibu Kota Sanaa, dan mengusir pemerintah dukungan Saudi ke pengasingan pada 2014.

Belum ada tanggapan dari persekutuan pimpinan Saudi.

Credit antaranews.com

Palestina Sebut Gencatan Senjata Israel-Hamas Disepakati

Gencatan senjata Israel-Hamas terjadi setelah gempuran militer Israel yang meratakan Jalur Gaza.( REUTERS/Amir Cohen)

Jakarta, CB -- Dua pejabat Palestina menyatakan Israel dan Hamas, faksi yang berkuasa di Jalur Gaza menyepakati gencatan senjata telah berhasil dicapai, Kamis (8/8) setelah kawasan itu hampir rata dengan tanah digempur serangan udara Israel.

Belum ada pernyataan resmi dari Israel, namun pejabat Israel yang tidak mau disebut namanya membantah kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas tersebut.

Israel jarang mengakui kesepakatan dengan Hamas, yang dianggap sebagai kelompok teroris dan telah berperang tiga kali dalam satu dekade.

Lontaran roket dan serangan udara di kawasan tersebut memicu Perserikatan Bangsa-bangsa dan Mesir berusaha untuk menengahi dengan mengajukan gencatan senjata.

Pada Rabu dan Kamis, Israel menyerang lebih dari 150 sasaran di Gaza. Serangan itu menewaskan seorang balita Palestina berusia 18 bulan dan ibunya yang sedang mengandng.

"Upaya Mesir untuk memulihkan ketenangan antara faksi Palestina dan Israel akan mengakhiri ketegangan saat ini," kata pejabat Palestina yang tidak disebut namanya.

"Faksi Palestina akan menghormati gencatan senjata selama Israel juga melakukannya," katanya seperti dilansir kantor berita Reuters.

Pejabat Palestina yang kedua menyatakan gencatan senjata akan dimulai pada pukul 20.45 GMT atau sekitar pukul 3.45 WIB.

Abu Mujahid, juru bicara Komite Perlawanan Populer, faksi yang lebih kecil dari Hamas di Gaza di laman Facebook-nya menulis, "Setelah upaya Mesir dan internasional, gencatan senjata antara perlawanan Palestina bergantung pada komitmen penjajah."

Yuval Steinitz, anggota kabinet Netanyahu mennyatakan Israel tidak ingi berperang tapi tidak mau membuat konsesi dengan Hamas.

Militer Israel menyatakan tujuh orang luka-luka akibat mortar dan roket yang dilontarkan dari Jalur Gaza.

Israel mencaplok Gaza dalam Perang Timur Tengah 1967. Mundur di sebagian wilayah pada 2005, Israel mempertahankan sebagian besar Tepi Barat di mana Palestina berkuasa.

Credit cnnindonesia.com

Kenang Bom Nagasaki, Sekjen PBB Desak Semua Negara Lucuti Senjata Nuklir

NAGASAKI - Sekjen PBB Antonio Guterres mendesak semua negara berkomitmen untuk melucuti senjata nuklir. Desakan itu disampaikan saat dia mengikuti upcara mengenang 73 tahun tragedi dijatuhkannya bom atom di Nagasaki, Jepang.

Guterres mengatakan, penjatuhan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada 6 dan 9 Agustus 1945 oleh Amerika Serikat (AS) jangan sampai terulang.

Dia mengaku khawatir tentang lambannya dunia untuk denuklirisasi. Pasalnya, ada negara-negara yang sedang memodernisasi persenjataan nuklirnya.

Guterres tak menyebut negara yang dia maksud. Namun, AS diketahui sedang memodernisasi persenjataan nuklir seperti arahan Presiden Donald Trump.

"Proses perlucutan senjata telah melambat dan bahkan terhenti," kata Guterres kepada publik yang menghadiri upacara di taman perdamaian Nagasaki.

"Di sini, di Nagasaki, saya meminta semua negara untuk berkomitmen pada perlucutan senjata nuklir dan mulai membuat kemajuan yang terlihat sebagai masalah yang mendesak," lanjut dia, seperti dikutip CBS News, Jumat (10/8/2018).

Guterres menambahkan bahwa negara-negara bersenjata nuklir harus memimpin perlucutan senjata mengerikan itu. "Mari kita semua berkomitmen untuk menjadikan Nagasaki tempat terakhir di Bumi yang menderita kehancuran nuklir," katanya.

Lebih dari 5.000 warga, termasuk korban bom atom Nagasaki, dan perwakilan dari sekitar 70 negara mengenang para korban ketika mereka mengheningkan cipta satu menit pada pukul 11.02 pagi waktu setempat. Jam itu merupakan waktu saat bom plutonium menghantam kota di Jepang tersebut.

Kaisar Akihito bergabung dalam doa sunyi dari Tokyo bersama istrinya, Michiko, ketika mereka memantau upacara di televisi.

Pemboman Nagasaki di Jepang pada 9 Agustus 1945, menewaskan sekitar 70.000 orang. Tragedi itu berselang tiga hari setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima yang menewaskan 140.000 orang. Serangan dua bom oleh AS itu membuat Jepang menyerah dan sekaligus menjadi akhir dari Perang Dunia II.

Wali Kota Nagasaki Tomihisa Taue mendesak pemerintah Jepang untuk berbuat lebih banyak untuk mewujudkan perlucutan senjata nuklir, terutama di kawasan Asia untuk membantu mencapai Semenanjung Korea yang bebas nuklir. Dia mengatakan warga kota-kota yang dibom dengan bom atom berharap melihat program senjata Korea Utara dibekukan.

Credit sindonews.com

DK PBB kutuk serangan terhadap prajurit pemelihara perdamaian di Lebanon

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi pada Senin mengunjungi pasukan penjaga perdamaian Indonesia yang tergabung di misi penjaga perdamaian PBB UNIFIL di markas Indobatt (Indonesian Battalion) di Adchit Al-Qusayr, Lebanon Selatan. (Dokumentasi Kemlu)

PBB, New York, (CB) - Dewan Keamanan (DK) PBB pada Kamis (9/8) mengutuk serangan 4 Agustus terhadap prajurit pemelihara perdamaian PBB di Lebanon Selatan dan menyerukan dilakukannya penyelidikan mengenai peristiwa tersebut.

Dalam serangan di dekat Kota Kecil Majdal Zun itu, prajurit pemelihara perdamaian diancam dengan penggunaan senjata tidak sah. Beberapa kendaraan dibakar, dan perlengkapan serta senjata pasukan pemelihara perdamaian pun disita.

Di dalam satu siaran pers, anggota DK menggaris-bawahi perlunya untuk melakukan penyelidikan yang dapat dipercaya untuk memastikan kondisi sesungguhnya serangan tersebut.

Anggota DK juga menyerukan perlunya bagi semua pihak untuk menjamin keamanan personel pasukan pemelihara perdamaian, atau UNIFIL, dan kebebasan bergerak mereka sepenuhnya dihorimati dan tak dihalangi, kata Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Jumat pagi.

Anggota DK juga memuji kerja sama UNIFIL dengan Pasukan Bersenjata Lebanon (LAF) dengan tujuan memperluas kekuasaan Pemerintah Lebanon atas seluruh wilayah Lebanon, dan kembali mengingatkan bahwa LAF adalah satu-satunya pasukan bersenjata yang sah di Lebanon.

Mereka menegaskan tak boleh ada senjata atau pemerintah di Lebanon selain yang dimiliki oleh negara Lebanon, tak ada pasukan asing di Lebanon tanpa izin pemerintahnya, dan tak ada penjualan atau pasokan bahan yang berkaitan dengan senjata ke Lebanon kecuali yang disahkan oleh pemerintahnya.

Credit antaranews.com

Inggris sambut sanksi AS terhadap Rusia terkait peracunan Skripal

Mantan agen ganda Rusia yang diracun gas saraf, Sergei Skripal. (Reuters)

London (CB) - Inggris, Rabu, menyambut keputusan Washington menerapkan sanksi baru terhadap Rusia, yang dikeluarkan AS setelah Washington yakin bahwa Moskow menggunakan racun saraf untuk menyerang bekas agen ganda Rusia di Inggris.

Bekas mata-mata itu, Sergei Skripal, beserta putrinya, yang berusia 33 tahun, Yulia, ditemukan terduduk dalam keadaan tidak sadar di bangku di kota Salisbury di Inggris pada Maret.

Mereka terkapar setelah cairan mengandung zat saraf Novichok melekat di pintu depan rumah mereka.

Inggris selama ini menuding Rusia sebagai dalang di balik serangan itu dan, bersama AS serta sejumlah negara sekutu Barat, mengusir puluhan diplomat Rusia.

Rusia selalu membantah tudingan terlibat dalam peracunan itu dan mengusir diplomat Barat sebagai pembalasan.

"Kerajaan Bersatu menyambut tindakan lebih lanjut ini yang dijalankan sekutu-sekutu AS kami," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Inggris dalam pernyataan.

"Tanggapan internasional yang kuat terhadap penggunakan senjata kimia di jalanan Salisbury merupakan pesan tegas kepada Rusia tidak akan bisa melenggang begitu saja setelah melakukan tindakan yang provokatif dan sembrono itu."

Sebelumnya, Reuters melaporkan bahwa juru bicara Departemen Luar Negeri AS Heather Nauert mengatakan Deplu berkeyakinan Rusia "telah menggunakan senjata kimia atau biologis, yang merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional, atau telah menggunakan senjata kimia atau hayati terhadap warga negaranya sendiri."

Sanksi AS akan diterapkan pada barang-barang keamanan nasional yang sensitif, kata seorang pejabat tinggi Deplu AS kepada para wartawan dalam telekonferensi. Pejabat tersebut mengutip Undang-undang 1991 soal Penghapusan Senjata dan Peperangan Kimia dan Hayati.

Namun, beberapa pengecualian akan diberikan pada kegiatan penerbangan luar angkasa serta sektor-sektor yang berkaitan dengan keselamatan penerbangan penumpang komersial. Pengecualian itu akan diterapkan secara kasus per kasus, tambah pejabat itu.

Pejabat tersebut mengatakan gelombang kedua sanksi-sanksi "yang lebih kejam" akan diterapkan setelah 90 hari, kecuali Rusia memberikan "jaminan yang bisa dipercaya" bahwa negara itu tidak akan lagi menggunakan senjata kimia dan Perserikatan Bangsa-bangsa diberi akses untuk melakukan penyelidikan di lapangan.

Pengumuman soal sanksi itu muncul sesudah Senator AS asal Partai Republik, Rand Paul, mengatakan pada Rabu bahwa ia menyampaikan surat dari Presiden AS Donald Trump kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Surat itu berisi usulan kerja sama.

Credit antaranews.com

Menara Lakhta Center Bakal Jadi Gedung Tertinggi di Eropa

Lakhta Center d Lakhta, St Petersburg, Rusia, bakal menjadi gedung teringgi dengan ketinggi 462 meter dan 87 lantai. Skyscraper Center

CB, St Petersburg - Pembangunan gedung tertinggi di kawasan Eropa yaitu Menara Lakhta Center nyaris selesai di St Petersburg, Rusia.

Menara ini menjulang setinggi 462 meter dan termasuk dalam kategori gedung supertinggi karena memiliki tinggi di atas 300 meter. Menara ini dibangun sejak 2012 dan bakal menjadi kantor pusat perusahaan gas raksasa Rusia yaitu Gazprom.
Lakhta merupakan nama area yang terletak sekitar delapan kilometer sebelah barat laut St. Petersburg.

“Pengerjaan eksterior gedung ini akan rampung pada musim panas ini dan interior akan terus berlanjut hingga 2019,” kata Philip Nikandrov, yang merupakan salah satu arsitek pembangunan gedung ini seperti dilansir CNN, Jumat, 3 Agustus 2018.
Gedung ini memiliki 87 lantai dengan desain berputar (twisted) 90 derajat dari bawah ke atas. Ini membuatnya tercatat sebagai gedung berdesain terpelintir tertinggi di dunia.
Kawasan tempat tinggal dan lokasi bisnis bakal menempati lantai hingga ketinggian 360 meter. Di atasnya bakal terpasang sebuah dek dan jajaran restoran, yang menawarkan pemandangan menakjubkan Teluk Finlandia.

Lakhta Center d Lakhta, St Petersburg, Rusia, bakal menjadi gedung teringgi dengan ketinggi 462 meter dan 87 lantai. Skyrise Cities
Menara Lakhta Center bakal mendapat gelar gedung tertinggi, yang sebelumnya diraih Federation Tower di Moskow, yang rampung dibangun pada 2017 dengan ketinggian 374 meter.
Kota Moskow memiliki lima gedung tertinggi lainnya. Satu gedung yaitu Shard terletak di London, Inggris, dengan ketinggian 310 meter dan sempat menjadi gedung tertinggi pada 2012.

Gedung Lakhtar ini dirancang untuk menjulang seperti jilatan api. Kesan ini sekilas tampak dari bentuk desainnya yang terpelintir dari bawah hingga atas dan terinspirasi dari logo Gazprom. Sejumlah foto yang diambil menggunakan drone juga memberikan kesan ini.
Menurut Nikandrov, kantor pusat Gazprom bakal menempati sepertiga dari total gedung tertinggi ini dengan sepertiga lainnya disediakan untuk fasilitas publik. “Ini seperti ruang serba guna, ruang ritel, medis, pusat kebugaran dan museum sains dengan planetarium,” kata Nikandrov.

Credit tempo.co

Kritik Protes, Bangladesh Desak Kedubes AS Tarik Pernyataan

Para siswa meneriakkan slogan dalam protes atas kecelakaan lalu lintas yang menewaskan seorang bocah laki-laki dan perempuan, di Dhaka, Bangladesh, Ahad, 5 Agustus 2018. REUTERS

CB, Jakarta - Pemerintah Bangladesh menuntut kedutaan besar Amerika Serikat menarik kecaman atas penanganan protes mahasiswa untuk keselamatan lalu lintas.
Puluhan ribu mahasiswa dan pelajar sekolah memblokir jalan-jalan di Dhaka selama lebih dari seminggu, menuntut lalu lintas yang lebih aman, setelah dua remaja tewas oleh bus yang melaju kencang. Polisi menembakkan gas air mata dan memukuli demonstran untuk membubarkan massa, yang menyebabkan puluhan orang terluka.
Pada Minggu 5 Agustus, kedutaan besar AS mengunggah sebuah pernyataan di Facebook yang mengatakan anak-anak muda terlibat dalam protes damai sedang melaksanakan hak demokratis mereka dan tidak ada yang bisa membenarkan serangan brutal dan kekerasan terhadap anak-anak muda.
Menteri Komunikasi dan Penerangan Bangladesh, Hasanul Hoque Inu, mengatakan polisi telah bertindak dengan menahan diri dan baik Amerika Serikat serta PBB telah melampaui batas dengan kritik mereka.
"Kami mendesak untuk menarik pernyataan ini. Ini tidak sopan," kata Hoque, seperti dilaporkan Reuters, 9 Agustus 2018. Hoque menambahkan pemerintah Bangladesh akan menulis surat kepada kedutaan dan PBB untuk menyampaikan protes.

Marcia Bernicat, Duta Besar Amerika Serikat untuk Bangladesh. Wikipedia
Pada Minggu 5 Agustus, sekelompok orang bersenjata menyerang iring-iringan kendaraan yang membawa duta besar AS untuk Bangladesh. Tidak ada yang terluka tetapi dua kendaraan rusak. Polisi mengatakan mereka masih menyelidiki kasus tersebut.
Para demonstran menuntut perubahan UU keamanan lalu lintas pasca-insiden 29 Juli ketika pengemudi bus kehilangan kendali dan menabrak sekelompok siswa.
Polisi juga mengatakan mereka menangguhkan penahanan aktivis dan fotografer, Shahidul Alam, untuk interodasi setelah dia dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan pada Rabu 8 Agustus.
Alam dijemput dari rumahnya pada Minggu 5 Agustus setelah ia menulis komentar di media sosial bahwa sayap mahasiswa dari partai berkuasa Perdana Menteri Sheikh Hasina berusaha menyerang para pengunjuk rasa. Dia ditangkap dengan tuduhan menyebarkan isu di media sosial, yang bertujuan untuk memicu kekerasan.
Ini bukan pertama kali fotografer Bangladesh Shahidul Alam dengan pihak berwenang. Dilansir dari New York Times, Alam pernah membuat proyek tahun 2010 yang mendokumentasikan penyiksaan dan kematian yang dilakukan aparat pemerintahan, yang menyebabkan polisi Dhaka menutup galerinya dan memprovokasi protes nasional.

Fotografer Bangladesh Shahidul Alam ditangkap oleh polisi di luar pengadilan Metropolitan Magistrate di Dhaka, Bangladesh, 6 Agustus 2018 dalam gambar diam ini diambil dari video [REUTERS]
Dalam demonstrasi keselamatan lalu lintas, sedikitnya 20 petugas polisi menggerebek rumah Alam beberapa jam setelah ia mengunggah video di Facebook yang mengatakan bahwa dia telah dipukuli oleh preman pro-pemerintah dan membuat klaim serupa dalam sebuah wawancara.
Alam yang berusia 63 tahun, dikenal sebagai seorang aktivis sosial dan pengusaha. Ia dibawa ke sidang pengadilan tanpa alas kaki, bersandar pada dua petugas dan dengan keras menyatakan bahwa dia telah disiksa selama ditahan.

Shahidul Alam [MFA News]
Seorang hakim pengadilan tinggi Bangladesh memerintahkan pemerintah untuk membawanya ke rumah sakit, yang dilakukan pihak berwenang pada Rabu 8 Agustus, tetapi kemudian dikembalikan ke tahanan. Para pejabat rumah sakit mengatakan dia tidak memiliki cedera yang membutuhkan perawatan di rumah sakit.
Reporters Without Borders di Prancis menyebut kasus Alam sebagai hari gelap untuk kebebasan pers di Bangladesh, dan mengatakan bahwa sekitar puluhan jurnalis lain telah dipukuli selama protes oleh polisi dan pemuda, yang terkait dengan partai Liga Awami yang berkuasa. Saat kejadian, polisi tidak berupaya menghentikan anggota liga pemuda yang menyerang demonstran dan jurnalis.

Credit tempo.co

Wapres Amerika Umumkan Pembentukan Angkatan Luar Angkasa

Ilustrasi satelit pemburu planet TESS NASA. Kredit: NASA's Goddard Space Flight Center/Space

CB, Washington - Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence mengumumkan Pentagon memulai perencanaan untuk membentuk angkatan luar angkasa.

Ini bakal menjadi cabang keenam di luar angkatan darat, laut, udara, marinir, dan penjaga pantai.
“Saatnya sudah tiba untuk membentuk angkatan luar angkasa Amerika Serikat,” kata Pence, seperti dilansir USA Today, Kamis, 9 Agustus 2018. Angkatan baru ini mulai beroperasi pada 2020 atau dua tahun lagi.

Untuk merealisasinya, pemerintah Amerika bakal membutuhkan pengesahan dari Kongres karena menyangkut alokasi pendanaan. Angkatan luar angkasa ini bakal bertugas mempertahankan jaringan satelit Amerika yang berjumlah ratusan unit, mulai low orbit di Bumi hingga satelit yang mengorbit di bulan dan planet lain di tata surya, dari serangan musuh. Selain itu, pasukan ini memiliki tugas-tugas lain terkait dengan pengamanan luar angkasa.
Menurut Fox News, Pence menyebut Rusia, Cina, dan Korea Utara sebagai pesaing utama Amerika dalam penguasaan luar angkasa. Sebelum angkatan ini beroperasi penuh, Pentagon bakal membentuk Komando Luar Angkasa, yang akan dipimpin seorang jenderal bintang empat dan mengambil anggota dari berbagai angkatan lain.
“Seperti terlihat jelas dari tindakan mereka, musuh-musuh kita telah mengubah luar angkasa menjadi ruang tempur baru dan Amerika tidak akan mundur dari tantangan ini,” kata Pence. “Di bawah kepemimpinan Presiden Trump, kita akan menghadapi mereka secara langsung untuk mempertahankan bangsa kita serta membangun perdamaian masa depan di Bumi dan luar angkasa.”

Pesawat Luar Angkasa Angkatan Udara Amerika Serikat [www.rferl.org]
Saat Presiden Amerika Donald Trump melontarkan ide ini pada tahun lalu, Menteri Pertahanan Jim Mattis cenderung menolaknya. Mattis bahkan memberi penjelasan tertulis kepada Kongres bahwa pembentukan angkatan bersenjata terpisah yang mengurusi luar angkasa hanya akan membuat operasi menjadi lebih sempit.

Belakangan, Mattis mengubah posisinya dengan mengatakan pembentukan komando tempur luar angkasa sebuah kemungkinan.
“Kita butuh menangani luar angkasa sebagai ruang tempur baru yang berkembang, dan pembentukan sebuah komando tempur tentunya bisa kita lakukan,” kata Mattis kepada media.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan pengacara pribadinya, Michael Cohen, di Cleveland Heights, Ohio, AS, 21 September 2016. REUTERS/Jonathan Ernst
Menurut Mattis, Pentagon sejalan dengan Trump mengenai perlunya militer Amerika melindungi aset strategis di luar angkasa seperti satelit. Ini karena aset-aset strategis ini berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi negara dan keamanannya.
“Jadi kami harus menangani isu ini karena negara-negara lain menunjukkan kemampuan untuk menyerang aset-aset itu,” kata Mattis.
Rencana Pentagon ini menyebut Cina dan Rusia merupakan dua kompetitor strategis.
Kedua negara tersebut mengembangkan kemampuan tempur luar angkasa untuk menetralkan kemampuan luar angkasa Amerika pada saat terjadi konflik. Contohnya, Rusia dan Cina mengembangkan senjata antisatelit seperti laser untuk menangkal kemampuan militer Amerika. Ini membuat angkatan luar angkasa dibutuhkan.

Credit tempo.co

Pentagon: Rusia dan China Ancaman bagi Kemampuan Luar Angkasa AS

WASHINGTON - Sebuah dokumen terbaru yang dirilis Pentagon pada hari Kamis menyatakan Rusia dan China menjadi ancaman utama terhadap kemampuan luar angkasa Amerika Serikat (AS). Dua negara dituding sedang mengembangkan kemampuan dan menguji teknologi baru untuk menantang Amerika di luar angkasa.

"Amerika Serikat menghadapi ancaman yang berkembang pesat terhadap kemampuan ruang angkasa kami. China dan Rusia, pesaing strategis kami, secara eksplisit mengejar kemampuan perang antariksa untuk menetralkan kemampuan ruang AS selama masa konflik," bunyi laporan Pentagon.

"Lawan potensial lainnya juga mengejar kemampuan counter-space seperti jamming, dazzling dan serangan siber," lanjut Pentagon.

Laporan Departemen Pertahanan Amerika itu juga menyebutkan bahwa upaya pengembangan kemampuan Komando Antariksa AS akan fokus pada pengawasan global untuk penargetan rudal dan prioritas lainnya.

"Upaya pengembangan kemampuan departemen akan fokus pada Persistent Global Surveillance untuk penargetan rudal lanjutan," imbuh laporan tersebut.

Pada saat yang sama, Pentagon menjabarkan dalam laporan prioritas utama Komando Antariksa AS.

"Prioritas Ruang Angkasa AS akan meliputi; merancang dan melaksanakan berbagai pelatihan antariksa bersama, dengan dukungan terfokus pada Prakarsa Keamanan Asia Pasifik dan Inisiatif Pencegahan Eropa," papar Pentagon.

Komandan Komando Strategis (STRATCOM) AS Jenderal John Hyten pada hari Selasa lalu mengatakan bahwa Rusia dan China sedang mengembangkan kemampuan dan menguji teknologi baru untuk menantang AS di luar angkasa. Kedua negara, lanjut Hyten, telah meningkatkan investasi dan telah melakukan pengujian teknologi baru dalam domain luar angkasa.

Moskow dan Beijing sendiri telah menyatakan komitmen mereka untuk menggunakan ruang angksa untuk tujuan damai.

Sebagai bagian dari deklarasi Xiamen September lalu, para pemimpin negara-negara BRICS, termasuk China dan Rusia, telah meminta negara-negara kelompok itu untuk melakukan eksplorasi damai di luar angkasa. Deklarasi itu juga menekankan bahwa ruang angkasa haru bebas dari segala jenis senjata dan penggunaan kekuatan sesuai dengan hukum internasional.

Kementerian Luar Negeri Rusia memperingatkan dampak bahaya dari ambisi AS yang akan mengeksplorasi ruang angkasa untuk militer."Konfrontasi militer di ruang angkasa mungkin sama berbahayanya dengan perlombaan senjata nuklir yang dimulai Washington pada pertengahan abad lalu," kata kementerian tersebut, seperti dikutip Sputnik, Jumat (10/8/2018).

Credit sindonews.com

AS Salah Mengelas Rudal-rudal Nuklir Inggris Senilai Rp576 Triliun

WASHINGTON - Rudal-rudal nuklir generasi mendatang Inggris, yang produksinya direncanakan menelan biaya 31 miliar poundsterling (Rp576 triliun), terancam tertunda pengirimannya. Musababnya, ada temuan pengelasan yang salah dalam tabung rudal balistik yang dirancang dan diproduksi di Amerika Serikat (AS).

Fakta memalukan ini telah dikonfirmasi oleh Bill Couch, juru bicara Komando Sistem Laut Angkatan Laut (NAVSEA) AS. Dia mengakui bahwa tidak ada satu pun tabung rudal yang dikirimkan oleh kontraktor AS, BWX Technologies, yang telah dipasang ke dalam kapal selam yang sedang dibangun.

Kejadian yang diungkap Times itu menunjukkan bahwa kecacatan dapat menghambat penggantian empat kapal selam rudal balistik kelas Vanguard milik Angkatan Laut Kerajaan Inggris. Empat kapal selam itu akan digantikan oleh kapal-kapal selam kelas Dreadnought yang baru.

Sesuai jadwal, kapal-kapal selama baru itu mulai beroperasi pada tahun 2030-an.

Couch mengatakan bahwa operasi pengelasan oleh perusahaan telah ditunda sampai penyelidikan penuh dapat diselesaikan. "Angkatan Laut (AS) bekerja sama dengan Inggris untuk mengevaluasi dampak terhadap Dreadnought," katanya, yang dilansir semalam (8/8/2018).

Produsen senjata Inggris, BAE Systems, sedang membangun empat kapal selam, tetapi programnya bergantung pada integrasi yang mulus antara teknologi dan komponen dari AS, yang kontraktor utamanya adalah General Dynamics.

Kerja sama Inggris-AS di bidang sensitif tentang senjata nuklir mengacu pada Perjanjian Nassau 1962, sebuah perjanjian yang membuka jalan bagi peluncuran program Polaris Inggris.

"Kami menyadari bahwa masalah kualitas pengelasan pada tabung rudal bawah laut yang diproduksi oleh perusahaan AS, BWX Technologies, sedang diselidiki, tetapi program Dreadnought kami tetap sesuai jadwal dan sesuai anggaran untuk memberikan kapal pertama di awal 2030-an," kata Kementerian Pertahanan Inggris melalui seorang juru bicara.

Credit sindonews.com

Rusia Ancam Akan Melarang Penjualan Mesin Roketnya ke AS

MOSKOW - Rusia mengancam akan melarang penjualan mesin roket kunci ke Amerika Serikat sebagai tanggapan terhadap sanksi baru dari Washington. Sanksi dijatuhkan setelah Moskow dituduh terlibat serangan racun Novichok terhadap mantan agen ganda Kremlin, Sergei Skripal, di Inggris.

Ancaman disuarakan Sergei Ryabukhin, Ketua Komite Anggaran di Majelis Tinggi Parlemen Rusia. Dia menyebut pengumuman Washington soal penjatuhan sanksi kepada Moskow sebagai perilaku yang paling menjengkelkan dan sinis di pasar.

Dia menyerukan Presiden Vladimir Putin untuk merespons seperti ancaman yang dia gagas.

"Amerika Serikat akhirnya perlu memahami bahwa tidak ada gunanya berkelahi dengan Rusia, termasuk dengan bantuan sanksi," katanya, seperti dikutip Telegraph, Jumat (10/8/2018).

Dia mengatakan, Rusia dapat secara khusus menghentikan ekspor mesin roket RD-180 ke Washington. Mesin itu menggerakkan tahap awal dari roket Atlas 5 yang dibuat oleh Boeing dan Lockheed Martin.

Para anggota parlemen di Washington pernah melarang impor mesin roket itu tahun 2014. Namun, larangan dicabut secara parsial karena peluncuran satelit militer dan mata-mata AS bergantung pada RD-180.

Sejak diperkenalkan pada tahun 2002, roket Atlas 5 telah membawa pesawat ruang angkasa X-37B yang jadi andalan Washington untuk misis penjelajahan permukaan Mars.

Pesawat ruang angkasa itu dijadwalkan untuk membawa astronot ke Stasiun Luar Angkasa Internasional dalam penerbangan berawak pertama pada 2019 setelah beberapa kali mengalami penundaan.

Perusahaan produsen RD-180 milik negara Rusia mengatakan pada akhir bulan lalu bahwa mereka telah menandatangani kontrak untuk mengirim enam mesin lagi ke Amerika Serikat hingga 2020.

Sanksi baru AS akan berlaku akhir bulan ini dan dirancang untuk mencegah perusahaan negara Rusia untuk mengakses persenjataan, bantuan keuangan atau teknologi yang terkait dengan keamanan nasional AS.

Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov mengatakan sanksi AS itu benar-benar ilegal dan sangat tidak dapat diterima jika dikaitkan dengan kasus Skripal. Menurutnya, Inggris mengabaikan seruan Rusia untuk penyelidikan bersama.

"Sekali lagi kami menyangkal dalam hal terkuat tuduhan tentang kemungkinan hubungan negara Rusia dengan apa yang terjadi di Salisbury," kata Peskov. “Ini tidak mungkin. Rusia tidak memiliki, dan tidak memiliki koneksi dengan penggunaan senjata kimia."

Perwakilan Rusia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Dmitry Polyansky, menyebut sanksi itu sebagai "teater yang absurd" dengan alasan bahwa Washington telah melewatkan pengumpulan bukti untuk menyalahkan semua yang ada di Rusia, tidak peduli seberapa absurdnya itu.

Credit sindonews.com

Rusia Siapkan Pembalasan Sanksi AS

Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden AS Donald Trump di KTT APEC di Hanoi, Vietnam, (11/11).

Foto: EPA

Kremlin mengatakan sanksi AS merupakan tindakan ilegal.

CB, MOSKOW -- Rusia mengatakan mulai mengerjakan kemungkinan langkah-langkah pembalasan atas serangkaian sanksi baru yang dijatuhkan Amerika Serikat, Kamis (9/8). Departemen Luar Negeri AS pada Rabu mengatakan akan mengeluarkan sejumlah sanksi baru pada akhir bulan setelah merasa yakin Moskow telah menggunakan racun saraf untuk menyerang seorang mantan agen ganda Rusia, Sergei Skripal dan putrinya, Yulia di Inggris.

Moskow membantah tudingan tersebut. Kremlin mengatakan sanksi yang akan diterapkan AS merupakan tindakan ilegal dan tidak bersahabat.

Pemerintah Rusia juga mengatakan langkah itu juga bertentangan dengan suasana membangun yang diciptakan Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan mereka di Helsinki. "Moskow akan mulai mengerjakan langkah-langkah pembalasan dengan semangat yang sama seperti yang ditunjukkan sanksi-sanksi AS," kata Kementerian Luar Negeri Rusia.

Sanksi-sanksi baru AS akan diterapkan dalam dua gelombang. Gelombang pertama mengincar ekspor barang-barang AS yang berkaitan dengan keamanan nasional yang sensitif.

Gelombang kedua akan diterapkan secara selektif setelah 90 hari jika Rusia tidak dapat memberikan jaminan yang bisa dipercaya Moskow tidak akan lagi menggunakan senjata kimia dan menghadang penyelidikan di lapangan. Menurut aturan hukum, sanksi-sanksi tersebut bisa mencakup penangguhan kemampuan maskapai nasional Rusia untuk terbang ke Amerika Serikat serta memangkas hampir semua ekspor dan impor.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Maria Zakharova mengatakan Moskow belum menerima permintaan resmi dari AS untuk membuka lokasi, yang pernah dikaitkan dengan senjata kimia, bagi pemeriksaan.

Credit republika.co.id

Trump Kirim Surat ke Vladimir Putin

Presiden AS Donald Trump (kiri) dan Presiden Rusia Vladimir Putin (kanan) bersalaman dalam pertemuan di Helsinki, Senin (16/7).

Foto: ABC News

urat tersebut diantarkan oleh Senator AS dari partai Republik Rand Paul.

CB, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali mengirimi surat kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Surat tersebut diantarkan oleh Senator AS dari partai Republik Rand Paul dan diserahkan kepada pemerintahan Presiden Putin.

Paul mengatakan, surat tersebut berisi ajakan AS kepada Rusia untuk melakukan kerja sama di berbagai bidang. Secara pribadi, dirinya mengaku terhormat untuk mengantarkan surat Presiden Trump kepada pemerintahan Presiden Putin.

"Surat menekankan pentingnya keterlibatan lebih lanjut di berbagai bidang termasuk kontra terorisme, meningkatkan dialog legislatif dan melanjutkan kembali pertukaran budaya," cicit Rand Paul dalam akun Twitter-nya.

Menurut Gedung Putih, ini baru merupakan surat awal dari AS kepada Rusia. Gedung Putih juga mengatakan, presiden telah memberikan Paul 'surat pengantar' untuk perjalanannya atas permintaan senator.

"Dalam surat itu menyebutkan sejumlah bahasan yang ingin didiskusikan senator dengan Presiden Putin," kata Juru Bicara Gedung Putih Hogan Gidley dalam sebuah pernyataan.

Juru Bicara pemerintah Rusia, Dmitry Peskov mengatakan, surat dari Trump kepada Putin telah disampaikan melalui saluran diplomatik. Meski demikian, Peskov mengatakan Kremlin tidak membiasakan diri dengan maksud dari isi surat tersebut.
Komunikasi AS dan Rusia belakangan meningkat setelah pertemuan tingkat tinggi (KTT) Trump dan Putin di Helsinki beberapa waktu lalu. Meskipun, Trump mendapat sejumlah kritikan dari sejumlah politikus dalam negeri menyusul sikapnya yang dinilai tunduk kepada Putin.

Mereka juga mengkritik presiden yang dinilai kurang tegas terkait dugaan campur tangan Rusia dalam pemilihan presiden AS 2016 lalu. Tuduhan intervensi tersebut selalu mendapatkan bantahan dari pemerintah Rusia. Mereka mengaku tidak sedikitpun terlibat dalam kasus tersebut.

Surat itu disampaikan di tengah ancaman sanksi yang ingin dijatuhkan AS ke Rusia. Sanksi tersebut diberikan terkait dengan penggunaan racun syaraf yang diduga diarahkan Moskow ke agen ganda Sergei Skripal di Inggris.

Juru bicara Presiden Rusia Vladimir Putin, Dmitry Peskov menyebut sanksi ekonomi terbaru yang dijatuhkan terhadap negaranya ilegal dan tak dapat diterima. Menurutnya sanksi itu akan membuat Putin menghentikan pendekatan konstruktif terhadap AS.

"Sekali lagi kami sepenuhnya menolak dugaan keterlibatan pemerintah Rusia atas apa yang terjadi di Salisbury. Rusia tidak memiliki dan tidak ada hubungannya dengan penggunaan senjata kimia," kata Peskov pada Kamis (9/8), dikutip laman CNN.

Sanksi yang dijatuhkan AS memang terkait dengan dugaan keterlibatan Rusia dalam aksi penyerangan mantan agen gandanya Sergei Skripal di Salisbury, Inggris. Ia diserang menggunakan agen saraf novichok.

Peskov mengaku cukup menyayangkan keputusan AS. Sebab ketika bertemu Presiden AS Donald Trump di Helsinki, Finlandia, bulan lalu, Putin menyampaikan Rusia masih memiliki harapan untuk menjalin hubungan konstruktif dengan Washington.

"Hubungan ini tidak hanya untuk kepentingan rakyat kami, tapi juga untuk stabilitas strategis dan keamanan dunia," ujar Peskov.

Credit republika.co.id

Putin Marah ke Amerika

Presiden AS Donald Trump (kiri) dan Presiden Rusia Vladimir Putin (kanan) bersalaman dalam pertemuan di Helsinki, Senin (16/7).

Foto: ABC News

Rusia menilai tak ada bukti Moskow sebagai dalang penyerangan Skripal.

CB, MOSKOW -- Juru bicara Presiden Rusia Vladimir Putin, Dmitry Peskov menyebut sanksi ekonomi terbaru yang dijatuhkan terhadap Rusia ilegal dan tak dapat diterima. Menurutnya sanksi itu akan membuat Putin menghentikan pendekatan konstruktif terhadap AS.
"Sekali lagi kami sepenuhnya menolak dugaan keterlibatan pemerintah Rusia atas apa yang terjadi di Salisbury. Rusia tidak memiliki dan tidak ada hubungannya dengan penggunaan senjata kimia," kata Peskov pada Kamis (9/8), dikutip laman CNN.

Sanksi yang dijatuhkan AS memang terkait dengan dugaan keterlibatan Rusia dalam aksi penyerangan mantan agen gandanya Sergei Skripal di Salisbury, Inggris. Ia diserang menggunakan agen saraf novichok.

Peskov mengaku cukup menyayangkan keputusan AS. Sebab ketika bertemu Presiden AS Donald Trump di Helsinki, Finlandia, bulan lalu, Putin menyampaikan Rusia masih memiliki harapan untuk menjalin hubungan konstruktif dengan Washington.
"Hubungan ini tidak hanya untuk kepentingan rakyat kami, tapi juga untuk stabilitas strategis dan keamanan dunia," ujar Peskov.

Menurut Peskov, Putin telah lebih dari sekali menyatakan kesiapannya memperbaiki hubungan dengan AS. "Dan dia telah menunjukkan pendekatan konstruktif dan kesiapannya menemukan jalan keluar dari situasi dan pertanyaan-pertanyaan yang sulit," ucapnya.

Dengan adanya sanksi baru dari AS, ia yakin Putin tak akan mempertahankan pendekatan konstruktif terhadap AS. "Tidak ada yang meragukan bahwa Putin tidak akan mempertahankan pendekatan ini," ujar Peskov.

AS mengumumkan sanksi ekonomi terbaru terhadap Rusia pada Rabu (8/8). Sanksi akan mulai berlaku pada 22 Agustus. Adapun sanksi tersebut membidik semua perusahaan negara atau perusahaan yang didanai Rusia.

Sanksi mencakup ekspor daftar peralatan yang dianggap sensitif terhadap kemanan nasional, termasuk mesin turbin gas, sirkuit terpadu, dan peralatan kalibrasi yang digunakan dalam avionik.

Setelah pengumuman sanksi itu, saham Aeroflot, maskapai penerbangan nasional Rusia, turun 12 persen dalam perdagangan sebelum jam makan siang pada Kamis. Hal itu karena muncul kekhawatiran penerbangan langsung antara Rusia dan AS dapat dihentikan sepenuhnya. Kemudian mata uang rusia, rubel, jatuh 66 poin terhadap dolar AS.

Departemen Luar Negeri AS mengatakan, sanksi baru kemungkinan akan diikuti langkah-langkah yang lebih luas, seperti menangguhkan hubungan diplomatik dan mencabut hak mendarat Aeroflot. Hal itu dapat dihindari bila Rusia mengambil tindakan perbaikan dalam 90 hari.

Salah satunya adalah membuka fasilitas ilmiah dan keamanan Rusia guna kepentingan inspeksi internasional. Pembukaan akses ke fasilitas itu juga penting untuk memastikan apakah Rusia memproduksi senjata kimia atau biologi yang melanggar hukum internasional.

Putin telah menegaskan negaranya tidak lagi memiliki senjata kimia, termasuk novichok. Semua senjata kimia milik Rusia, kata Putin, telah dihancurkan di bawah pengawasan Organisasi Larangan Senjata Kimia

Credit republika.co.id

AS Jatuhkan Sanksi Baru buat Rusia Terkait Peracunan Skripal

Sergei Skripal. (Kommersant/Yuri Senatorov via Reuters)

Jakarta, CB -- Amerika Serikat memutuskan untuk menjatuhkan serangkaian sanksi baru bagi Rusia sebagai hukuman atas dugaan keterlibatan Kremlin dalam kasus peracunan eks mata-mata Negeri Beruang Merah di Inggris awal Maret lalu.

Kementerian Luar Negeri AS menyatakan serangkaian sanksi itu merupakan respons Gedung Putih terhadap penggunaan senjata kimia berupa racun saraf Novichok terhadap eks agen Rusia, Sergei Skripal, dan putrinya, Yulia, di Salisbury, Inggris.

"Langkah ini ditujukan untuk menghukum pemerintahan Presiden Vladimir Putin karena telah menggunakan senjata kimia atau biologis sehingga melanggar hukum internasional," ucap juru bicara Kemlu AS, Heather Nauert, melalui pernyataan Kamis (9/8).

Dilansir AFP, Nauert memaparkan serangkaian sanksi baru ini mulai diberlakukan setelah periode 15 hari pemberitahuan kepada Kongres.

Kepada Kongres, Kemlu AS memaparkan Gedung Putih akan menerapkan dua tahap sanksi berdasarkan Undang-Undang tentang Senjata Kimia dan Biologi 1991.

Sanksi tahap pertama disebut menargetkan barang-barang teknologi AS ke Rusia yang dapat digunakan militer. Barang-barang jenis ini dikategorikan sebagai barang sensitif karena meyangkut "keamanan nasional" sehingga memerlukan tinjauan dan persetujuan secara kasus per kasus oleh pemerintah federal sebelum diekspor ke Rusia.

Washington kemudian akan meminta Moskow menaati tuntutan dengan menjamin bahwa negara itu menyetop menggunakan senjata kimia atau biologi dalam 90 hari ke depan. Rusia juga harus mengizinkan inspektur menginspeksi untuk memastikan kepatuhan.

"Jika Rusia tidak mematuhi tuntutan, AS harus memertimbangkan apakah akan memberlakukan sanksi tahap kedua sebagaimana ditentukan undang-udang," ucap seorang pejabat Kemlu AS kepada CNN.

Serangkaian sanksi ini disebut bisa memangkas ekspor AS ke Rusia hingga jutaan dolar.

Pemimpin Komite Hubungan Luar Negeri Kongres Ed Royce mendukung keputusan Presiden Donald Trump terkait penerapan sanksi ini. Royce telah lama menekan Gedung Putih untuk merespons keterlibatan Rusia dalam kasus peracunan Skripal.

Menurutnya, sanksi AS ini merupakan "kunci untuk meningkatkan tekanan" kepada Rusia.

"Vladimir Putin harus tahu bahwa kita, AS, tidak akan mentoleransi tindakan-tindakan dia yang mematikan atau serangannya terhadap proses demokrasi AS saat ini," ujar Royce.

Sanksi baru ini dijatuhkan Trump tak lama setelah Kementerian Keuangan juga menjatuhkan sanksi pada 19 Maret lalu kepada Rusia atas keterlibatannya mencampuri proses pemilihan presiden 2016.

Di bulan yang sama, AS juga mengusir sedikitnya 60 diplomat Rusia dan penutupan konsulat jenderal Rusia di Seattle.

Langkah ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas AS terhadap Inggris yang lebih dulu melakukan langkah tersebut. Pengusiran diplomat Rusia dilakukan sebagai bentuk kecaman London yang menganggap Rusia berada dibalik peracunan Skripal.

Sebagai balasan, Rusia turut mengusir 60 diplomat AS dan belasan diplomat Inggris dari negaranya.

Credit cnnindonesia.com

AS Ogah Campuri Cekcok Diplomatik Kanada-Saudi soal HAM

Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS, Heather Nauert. (Alex Wroblewski/Getty Images/AFP)

Jakarta, CB -- Amerika Serikat terjepit di antara kisruh diplomatik dua sekutu dekatnya, Arab Saudi dan Kanada, baru-baru ini soal catatan hak asasi manusia (HAM) pemerintahan Raja Salman.

Gedung Putih melalui Kementerian Luar Negeri AS menolak berpihak pada salah satu sekutunya itu dengan mengatakan permasalahan itu harus diselesaikan antara kedua negara yang bertikai.

"Kedua belah pihak harus bisa menyelesaikan masalah ini bersama secara diplomatik. Kami, AS, tidak bisa menyelesaikan ini bagi mereka," ucap juru bicara Kemlu AS Heather Nauert di Washington, Kamis (9/8).

Pernyataan itu diutarakan Washington menyusul cekcok diplomatik antara Riyadh dan Ottawa hingga memicu pengusiran duta besar Kanada dari Saudi.

Cekcok kedua negara bermula dari protes yang dilontarkan Kanada terhadap Kerajaan Saudi. Ottawa berulang kali menuntut Riyadh membebaskan sejumlah aktivis yang masih ditahan, salah satu yang ditangkap adalah pegiat HAM Samar Badawi.

Penangkapan ini dilakukan beberapa minggu setelah puluhan pegiat hak perempuan ditahan dan dituduh membahayakan keamanan nasional serta bekerja sama dengan musuh negara. Meski begitu, sebagian dari pegiat hak perempuan Arab Saudi ini telah dibebaskan.

Tuntutan Kanada tersebut dianggap pemerintahan Raja Salman sebagai bentuk "campur tangan" atas masalah dalam negerinya. Selain mengusir duta besar Kanada, Riyadh juga turut menarik duta besarnya di Ottawa.

Tak hanya itu, Saudi bahkan memutus hubungan dagang dan kerja sama pendidikan dengan Kanada. Maskapai Saudi Arabia juga dilaporkan menyetop penerbangan langsung dari dan menuju Ottawa akibat kisruh ini.

Kerajaan juga disebut berencana memulangkan seluruh warga Saudi yang tengah melakukan perawatan medis di Kanada.

Meski menyatakan tak berpihak, Nauert mengatakan AS tetap khawatir terkait sikap Saudi yang masih menahan para aktivis tersebut. Washington mendesak Riyadh untuk menghormati proses hukum bagi para tawanan aktivis.

"Amerika Serikat menghormati kebebasan yang diakui secara internasional dan juga kebebasan individu. Ini tidak akan berubah," papar Nauert seperti dikutip AFP.

Foto: (Reuters/Kevin Lamarque)
PM Kanada Justiin Trudeau dan Presiden AS Donald Trump.

"Saya bisa memberitahu Anda [wartawan] bagaimana pun kita telah mengangkat masalah ini dan saya akan berhenti [berkomentar] sampai di sini. Beberapa masalah terkait ini kami diskusikan secara pribadi dengan teman, mitra, serta sekutu kami."

Salah seorang pejabat Kemlu AS lainnya mengatakan Gedung Putih tengah meminta Riyadh memberikan informasi lebih terkait penangkapan sejumlah aktivis tersebut.

"Kami terus mendorong pemerintah Saudi memastikan semuanya dilakukan dengan dasar menghormati proses hukum, dan menyediakan informasi terkait penuntutan dan status hukum kasus-kasus yang menjerat para aktivis tersebut," tutur pejabat Kemlu AS yang berbicara dalam kondisi anonim.

Credit cnnindonesia.com

Kanada Ngotot Tuntut Pembebasan Aktivis, Saudi Tolak Mediasi

PM Kanada Justin Trudeau menolak minta maaf karena menuntut Arab Saudi membebaskan aktivis hak-hak asasi manusia (HAM). (REUTERS/Lucas Jackson)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau menolak meminta maaf karena telah mencampuri catatan penegakan hak asasi manusia Arab Saudi dengan menuntut Riyadh membebaskan sejumlah aktivis.

Padahal, kisruh diplomatik kedua negara ditengarai bisa merugikan relasi bisnis Ottawa-Riyadh, termasuk perjanjian penjualan kendaraan lapis baja senilai US$15 miliar.

"Kanada akan selalu menyuarakan secara kuat dan jelas baik secara pribadi atau publik terkait masalah hak asasi manusia," kata Trudeau di Ottawa seperti dikutip AFP pada Kamis (9/8).

"Kami tidak berharap akan menjalin hubungan yang buruk dengan Saudi. Ottawa mengakui bahwa Riyadh telah menunjukkan sejumlah kemajuan terkait HAM," paparnya menambahkan.

Pernyataan itu dilontarkan Trudeau menanggapi pertikaian antara Kanada dan Saudi yang baru-baru ini terjadi hingga memicu pengusiran diplomat asal negara di Amerika Utara itu dari Riyadh.

Meski menolak meminta maaf, Trudeau mengatakan menteri luar negerinya, Chrystia Freeland, telah "berbicara panjang" dengan Menlu Saudi Adel al-Jubeir untuk menyelesaikan kisruh diplomatik kedua negara.

"Pembicaraan diplomatik terus dilakukan," papar Trudeau.

Cekcok kedua negara bermula dari protes yang dilontarkan Kanada terhadap Kerajaan Saudi. Ottawa berulang kali menuntut Riyadh membebaskan sejumlah aktivis yang masih ditahan, salah satu yang ditangkap adalah pegiat hak-hak asasi manusia (HAM) Samar Badawi.

Penangkapan ini dilakukan beberapa minggu setelah puluhan pegiat hak perempuan ditahan dan dituduh membahayakan keamanan nasional dan bekerja sama dengan musuh negara. Meski begitu, sebagian dari pegiat hak perempuan Arab Saudi ini telah dibebaskan.

Tuntutan Kanada tersebut dianggap pemerintahan Raja Salman sebagai bentuk "campur tangan" atas masalah dalam negerinya. Selain mengusir duta besar Kanada, Riyadh juga menarik duta besarnya di Ottawa.

Tak hanya itu, Saudi bahkan memutus hubungan dagang dan kerja sama pendidikan dengan Kanada. Maskapai Saudi Arabia juga dilaporkan menyetop penerbangan langsung dari dan menuju Ottawa akibat kisruh ini.

Kerajaan juga disebut berencana memulangkan seluruh warga Saudi yang tengah melakukan perawatan medis di Kanada.

Sementara itu di Riyadh, Menlu al-Jubeir menegaskan Saudi menolak seluruh upaya mediasi dengan Kanada dan menyatakan bahwa kerajaan tengah mempertimbangkan "hukuman" lainnya bagi Kanada.

"Tidak ada hal untuk dimediasi. Kanada telah melakukan kesalahan besar dan kesalahan itu harus diperbaiki," papar al-Jubeir kepada wartawan.

Meski begitu, al-Jubeir tak menjelaskan lebih rinci "hukuman" seperti apa yang tengah dipertimbangkan negara petro dolar tersebut.

Saat ditanya soal para aktivis yang masih ditahan, al-Jubeir menegaskan kembali sikap pemerintah yang menganggap para tahanan itu telah melakukan kontak dengan entitas asing.

Walaupun begitu, ia tak merinci tuduhan terhadap para aktivis yang ditahan tersebut.

"Masalahnya bukan soal HAM, ini masalah keamanan nasional," ujar al-Jubeir.

"Arab Saudi tidak ikut campur urusan dalam negeri Kanada dengan cara apa pun. Karena itu, Kanada juga harus memperbaiki sikapnya terhadap kerajaan Saudi," kata dia menambahkan.

Credit cnnindonesia.com

Kamis, 09 Agustus 2018

Rashida Tlaib, Muslimah Pertama di Kongres Amerika Serikat

CB, Jakarta - Rashida Tlaib akan menjadi muslimah pertama yang duduk di kursi Kongres Amerika Serikat setelah memenangkan pemilihan primer Demokrat untuk mewakili Distrik ke-13 Michigan.
Jalan menuju Kongres bagi Tlaib tidak semudah membalikkan telapak tangan. Perempuan ini harus berjuang mengalahkan banyak kandidat untuk menggantikan John Conyers Jr yang menjadi anggota Kongres sejak 1965, sebelum pensiun akibat tudingan pelecehan seksual.

Rashida Tlaib. AP

"Tlaib mendapatkan dukungan 33,6 persen suara setelah berhasil kampanye di kalangan akar rumput dan mengumpulkan donasi US$ 1 juta atau setara dengan Rp 14 miliar," tulis Independent.

Tlaib, putri pasangan imigran Palestina, lahir di Detroit pada 1976. Di kota ini, ayahnya bekerja di perusahaan mobil Ford Motor Company. Dia menempuh pendidikan politik di Universitas Wayne dan melanjutkan ke Fakultas Hukum hingga lulus pada 2004.

Rashida Tlaib. rashidaforcongress.com
"Saya merasa bahagia, khususnya bisa bertemu dengan para pemilih, berjalan bersama mereka dan mereka telah memberikan inspirasi kepada saya," kata Tlaib kepada The Detroit Times.

Kemenangan Tlaib ini di tengah meningkatnya Islamopobia di Amerika Serikat setelah Donald Trump terpilih menjadi Presiden pada 2016.

Credit tempo.co

Rashida Tlaib Ukir Sejarah Jadi Wanita Muslim Pertama di Kongres AS

Rashida Tlaib (Michigan House Democrats via Detroit Free Press)

Washington DC - Seorang wanita Amerika Serikat (AS) keturunan Palestina mencetak sejarah sebagai wanita muslim pertama yang duduk di Kongres AS. Ibu dua anak dan putri seorang imigran Palestina ini, pernah ditahan karena menginterupsi pidato Presiden Donald Trump.

Seperti dilansir AFP, Kamis (9/8/2018), Rashida Tlaib yang berusia 42 tahun ini memenangkan pemilihan pendahuluan di wilayah Detroit, mewakili Partai Demokrat. Tlaib mengalahkan lima kandidat Partai Demokrat lainnya dalam pemilihan pendahuluan ini.

Dengan tidak adanya kandidat Republik atau kandidat partai lain, Tlaib akan mulai bertugas di House of Representatives (HOR) setelah pemilihan sela pada November mendatang.

"Terima kasih banyak karena membuat momen tak dibayangkan ini terwujud. Saya tak bisa berkata-kata," ucap Tlaib dalam komentar atas kemenangannya via Twitter. "Saya tidak sabar melayani Anda di Kongres," imbuhnya.

Kemenangan Tlaib ini menjadikannya sebagai wanita muslim pertama di Kongres AS. Sekitar 12 tahun sebelumnya, anggota parlemen dari Minnesota, Keith Ellison, mencetak sejarah sebagai warga muslim pertama di Kongres AS.

Tidak hanya itu, Tlaib juga menjadi wanita Palestina-Amerika pertama yang menjadi anggota HOR. Anggota parlemen Andre Carson dari Indiana yang terpilih sejak tahun 2008, saat ini menjadi satu-satunya muslim di Kongres AS.

Tlaib akan menggantikan John Conyers (89), politikus Demokrat yang mengundurkan diri dari Kongres AS setelah 52 tahun mengabdi. Conyers mundur di tengah tudingan pelecehan seksual. Masa jabatan Tlaib selama 2 tahun akan dimulai pada Januari 2019.

Lahir dan besar di Detroit, Tlaib sebelumnya mencetak sejarah sebagai wanita muslim pertama yang terpilih duduk di parlemen negara bagian Michigan. Dia menjabat dari tahun 2009-2014. Tlaib yang seorang sarjana hukum ini, pernah bekerja sebagai pengacara.

Tlaib menyatakan pencalonannya menjadi anggota Kongres AS dilandasi alasan personal dan didorong oleh kecemasan putranya menjadi muslim di tengah meluasnya Islamofobia di AS. Selama ini, Tlaib mendukung upah setara untuk kaum perempuan, biaya kuliah gratis, layanan kesehatan publik, hak-hak LGBTQ, pencabutan larangan perjalanan Trump, perlindungan lingkungan dan reformasi imigrasi AS.

Pada Agustus 2016, Tlaib pernah menginterupsi pidato Trump saat kampanye di Detroit. Saat itu, dia memberitahu Trump bahwa 'anak-anak kita pantas mendapatkan yang lebih baik' dan memintanya membaca Konstitusi AS.

Akibat aksinya itu, Tlaib diamankan petugas keamanan dan ditahan otoritas setempat. "Ibu saya sungguh marah, 'Kami ditangkap di televisi nasional'. Saya ditahan. Tidak apa-apa. Itu hal paling Amerika yang bisa saya lakukan," ucap Tlaib saat itu kepada CNN.

Tlaib juga pernah menyebut kemenangan Trump dalam pilpres AS sebagai 'bat signal' atau sinyal bahaya bagi seluruh wanita.

Credit detik.com

Putin Dilaporkan Tekan Trump Soal Pembicaraan Pengawasan Senjata

WASHINGTON - Presiden Rusia Vladimir Putin dilaporkan menekan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk menyetujui pembicaraan bilateral mengenai pengawasan senjata. Itu dilakukan Putin selama pertemuan pribadi keduanya selama dua jam di Helsinki bulan lalu.

Adalah Politico yang melaporkan hal tersebut bersumber dari bocoran dokumen Rusia yang diperolehnya. Dokumen itu berisi daftar topik negosiasi yang dibawa oleh Putin ke pertemuan pribadi dengan Trump.

Proposal-proposal tersebut termasuk kerja sama tentang senjata nuklir dan pembatasan senjata, dua topik yang telah sering dibahas Rusia dan AS selama interaksi diplomatik.

"Ini, 'Kami ingin keluar dari rumah anjing dan terlibat dengan AS dalam berbagai masalah keamanan,'" kata sebuah sumber yang tidak disebutkan namanya kepada Politico.

Dokumen yang diperoleh Politico dilaporkan tidak menyebutkan kerja sama antara kedua negara di Suriah, sebuah topik yang diperkenalkan Putin selama konferensi pers sebagai titik awal untuk perjanjian bilateral.

Meskipun Gedung Putih menolak mengomentari dokumen yang diperoleh oleh Politico, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Garrett Marquis mengatakan Trump dan Putin tidak melakukan tukar menukar proposal tertulis.

"Selama pertemuan bersejarah antara Presiden Trump dan Presiden Putin, kedua pemimpin membahas berbagai macam permasalahan, termasuk persenjataan nuklir kami, yang ketika digabungkan akan mencapai sekitar 90 persen dari semua senjata nuklir," kata Marquis yang dikutip The Hill dari Politico, Kamis (9/8/2018).

"Tidak ada komitmen untuk melakukan tindakan apa pun, di luar kesepakatan bahwa kedua belah pihak harus melanjutkan diskusi," sambung Marquis.

"Presiden tidak menerima proposal tertulis dari Presiden Putin, dan Presiden tidak memberikan proposal tertulis kepada Presiden Putin," tukasnya.

Credit sindonews.com