CUPUMA

Senin, 06 Agustus 2018

Fakta-fakta Blok Rokan Diserahkan ke Pertamina

Foto: Nadia Permatasari/Infografis

Jakarta - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengambil keputusan besar. Pemerintah memilih PT Pertamina (Persero) untuk mengelola salah satu ladang minyak terbesar di Indonesia yakni Blok Rokan.

Keputusan tersebut diumumkan langsung oleh Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar kemarin malam di kantornya.

Blok Rokan akan habis masa kontraknya pada 2021 mendatang. Blok tersebut sebelumnya dikuasai PT Chevron Pacific Indonesia dengan waktu yang cukup lama.

Chevron sebenarnya masih ingin mempertahankan Blok Rokan. Sehingga, terjadilah perebutan antara Chevron dan Pertamina yang juga menginginkan blok tersebut.

Lantas apa alasan pemerintah memilih Pertamina? Berikut berita selengkapnya:

Pertamina Ambil Alih Blok Rokan

Pengelolaan Blok Rokan diserahkan ke PT Pertamina (Persero). Kontrak Blok Rokan sendiri akan berakhir pada 2021 mendatang.
Ladang minyak terbesar di Indonesia ini sebelumnya menjadi rebutan PT Chevron Pacific Indonesia dan PT Pertamina (Persero).
"Setelah melihat proposal hari ini, jam 5 sore maka pemerintah lewat Menteri ESDM menetapkan pengelolaan Blok Rokan mulai tahun 2021 selama 20 tahun ke depan akan diberikan kepada Pertamina," kata Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, di Jakarta, Selasa (31/7/2018).
Terdapat dua lapangan minyak raksasa di Blok Rokan, Riau. Kedua lapangan itu adalah Minas dan Duri. Lapangan Minas yang telah memproduksi minyak hingga 4,5 miliar barel minyak sejak mulai berproduksi pada 1970-an adalah lapangan minyak terbesar di Asia Tenggara.
Pada masa jayanya, produksi minyak Lapangan Minas pernah menembus angka 1 juta barel per hari (bph). Sekarang lapangan tua ini masih bisa menghasilkan minyak sekitar 45.000 bph.
'Saudara' Lapangan Minas, yaitu Lapangan Duri, juga salah satu lapangan minyak terbesar yang pernah ditemukan di kawasan Asia Tenggara. Lapangan ini menghasilkan minyak mentah unik yang dikenal dengan nama Duri Crude.
Blok Rokan yang memiliki luas wilayah 6.264 km2. Pada 2016 lalu masih mampu menghasilkan minyak hingga 256.000 bph, hampir sepertiga dari total produksi minyak nasional saat ini. Chevron sudah memegang kontrak Blok Rokan sejak 1971 atau 50 tahun lalu.

Alasan Pemerintah Pilih Pertamina

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan, keputusan pemerintah menyerahkan blok tersebut karena menimbang proposal yang ditawarkan Pertamina.
Pertamina menawarkan signature bonus atau bonus tanda tangan yang diberikan ke pemerintah sebesar Rp 11,3 triliun.
Bonus tanda tangan adalah bonus yang diserahkan sebelum penandatanganan kontrak. Tujuannya, untuk menunjukkan perusahaan yang menang lelang itu bonafide dan bersungguh-sungguh.
"Dari sisi komersial Pertamina, mengajukan dalam proposal signature bonus US$ 784 juta atau sekitar Rp 11,3 triliun," kata dia di Kementerian ESDM Jakarta, Selasa (31/7/2018).
Kemudian, dia mengatakan komitmen kerja pasti sebesar US$ 500 juta atau sekitar Rp 7,2 triliun.
"Potensi pendapatan negara selama 20 tahun ke depan sebesar US$ 57 miliar atau sekitar Rp 825 triliun. Insyaallah potensi pendapatan ini bisa menjadi pendapatan dan kebaikan bagi kita bangsa Indonesia," ujarnya.
Chevron sebenarnya masih ingin mengelola blok tersebut. Tapi, penawarannya kurang memikat pemerintah. Meski, Arcandra enggan membeberkan.
"Penawaran dari Chevron jauh di bawah penawaran yang diajukan oleh Pertamina," tutupnya.

Cadangan Minyak Blok Rokan 1,5 Miliar Barel

Blok Rokan masih memiliki cadangan minyak yang besar. Blok ini diserahkan pengelolaannya ke PT Pertamina (Persero) pada 2021.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan, cadangan minyak blok tersebut diperkirakan 500 juta hingga 1,5 miliar barel.
"Itu berkisar antara 500 juta barel of oil equivalent sampai 1,5 miliar tanpa EOR (enhanched oil recovery)," kata dia Kementerian ESDM Jakarta, Selasa (31/7/2018).
Arcandra mengatakan, pengelolaan itu berpindah ke Pertamina pada 8 Agustus 2021 mendatang.
Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Hulu Usaha Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi mengatakan, akan ada masa transisi terkait pengelolaan Blok Rokan.
"Jadi pemerintah sudah memutuskan, kemudian sesudah PSC (production sharing contrac) antara Pertamina ditandatangani, maka fokus berikutnya kerjasama antara Chevron sebagai eksisiting kontraktor dengan Pertamina sebagai leader kontraktor untuk melakukan kegiatan-kegiatan transisi sampai dengan masa kontrak yang sekarang habis guna menjaga tingkat produksi," jelasnya

Tak Ada Kaitan dengan Politik

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar mengatakan, penyerahan pengelolaan Blok Rokan kepada PT Pertamina (Persero) tidak ada hubungannya dengan masalah tekanan politik. Blok Rokan masih dikelola PT Chevron Pacific Indonesia yang masa kontraknya habis tahun 2021.
Arcandra mengatakan, pengelola Blok Rokan harus memberikan yang terbaik pada pemerintah.
"Yang kita compare dari sisi komersialnya seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa siapapun pengelola Blok Rokan atau blok-blok terminasi harus bisa memberikan bagian pemerintah yang lebih daripada kontrak sebelumnya," kata dia di Jakarta, Selasa (21/7/2018).
Dalam proposal tersebut, Arcandra mengatakan, Pertamina menawarkan bonus tandatangan (signature bonus) yakni bonus yang menunjukkan kesungguhan perusahaan mengelola Blok Rokan sebesar US$ 784 juta atau setara Rp 11,3 triliun.
Kemudian, dia mengatakan komitmen kerja pasti sebesar US$ 500 juta atau sekitar Rp 7,2 triliun.
"Potensi pendapatan negara selama 20 tahun ke depan sebesar US$ 57 miliar atau sekitar Rp 825 triliun. Insya Allah potensi pendapatan ini bisa menjadi pendapatan dan kebaikan bagi kita bangsa Indonesia," ujarnya.

Salam Perpisahan Arcandra untuk Chevron

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengucapkan salam perpisahan pada PT Chevron Pacific Indonesia. Sebab, kontrak Blok Rokan yang selama dipegang Chevron akan diserahkan ke PT Pertamina.
Kontrak Chevron di Blok Rokan akan berakhir pada 2021 mendatang.
"Terakhir atas nama pemerintah kami dari Kementerian ESDM mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Chevron yang sudah mengelola blok ini," kata dia di Kementerian ESDM Jakarta, Selasa (31/7/2018).
Arcandra berharap Chevron tetap berminat berinvestasi di Indonesia. Dia ingin Chevron mengelola blok-blok lain.
"Semoga Chevron tetap mau berinvestasi di Indonesia untuk blok-blok lain selain Blok Rokan," tambah Arcandra.

Credit finance.detik.com

Transisi Pengalihan Blok Rokan Tiru Skema Mahakam

Foto: Nadia Permatasari/Infografis

Jakarta - Proses alih kelola Blok Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia ke PT Pertamina (Persero) akan meniru skema pengalihan pada Blok Mahakam. Blok Mahakam sendiri sebelumnya dikelola Total E&P dan kemudian diserahkan ke Pertamina.

Kontrak Blok Rokan baru habis pada tahun 2021. Sebelum masa kontrak habis, ada masa transisi pengambilalihan pengelolaan.

"Untuk masa transisi kita belajar banyak dari Mahakam, dari Pertamina Total, semoga pelajaran transisi dari Blok Mahakam lebih baik kita aplikasikan ke Blok Rokan," kata Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar di JCC, Jakarta, Rabu (1/8/2018).

Arcandra belum sempat menerangkan lebih rinci proses transisi tersebut. Tapi, dia mengatakan, pemerintah telah melakukan evaluasi kinerja Blok Rokan.

"Kita di tim bekerja dengan data-data yang cukup lengkap termasuk Pak Jonan ke Amerika berbicara Chevron sebelumnya, sebulan lalu kalau nggak salah, untuk melihat bagaimana kita pemerintah evaluasi Blok Rokan ini," ujarnya.

Dia menerangkan, semua aspek telah dievaluasi. Dengan berbagai pertimbang, Arcandra mengatakan akhirnya pemerintah memilih Pertamina untuk mengelola Blok Rokan.

"Kami di tim, saya ketua tim mengevaluasi melihat semua yang ada, prosedur evaluasi berkaitan program kerja, apa yang akan kita dapatkan, berapa besaran pemerintah yang akan dapat, itu pertimbangan kita Pertamina akhirnya dipilih mengelola Blok Rokan," tutupnya.

Credit finance.detik.com

Kelola Blok Rokan, Pertamina Bagi Hasil ke Negara Rp 850 T

Foto: Muhammad Idris-detikFinance

Jakarta - PT Pertamina (Persero) resmi mengelola Blok Rokan pada 2021 mendatang. Pertamina menang bersaing dari kontraktor sebelumnya, yaitu PT Chevron Pacific Indonesia.

Dalam proposalnya, Pertamina menawarkan bonus tanda tangan (signature bonus) yakni bonus yang menunjukkan kesungguhan perusahaan mengelola Blok Rokan sebesar US$ 784 juta atau setara Rp 11,3 triliun. Kemudian, ada komitmen kerja pasti sebesar US$ 500 juta atau sekitar Rp 7,2 triliun.

"Satu Pertamina akan memberikan signature bonus sebanyak US$ 784 kita syaratkan minimum US$ 700 yang dua ada komitmen untuk eksplorasi US$ 500 yang kita hitung itu dalam 20 tahun," ujar Jonan kepada detikFinance dalam acara Blak-blakan, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, seperti ditulis Rabu (1/8/2018)

Jonan juga menepis isu keuangan Pertamina yang disebut seret. Buktinya, Pertamina berkomitmen membayar bonus tanda tangan hingga Rp 11 triliun.
Penerimaan negara dari pengelolaan Blok Rokan oleh Pertamina juga mencapai Rp 850 triliun selama 20 tahun ke depan. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan yang ditawarkan Chevron.

"Pertamina akan bagi hasil untuk pemerintah itu Rp 850 triliun. Nah 20 tahun Anda tanya Chevron tawarnya berapa. Ini secara etis mungkin nggak baik kalau menang saya umumkan bisa saja tanya Chevron dia menawarkan berapa, yang dokumen yang dikelola oleh Wamen yang dilaporkan ke saya jauh di bawah itu. jauh di bawah itu," kata dia.

"Pertamina harus bayar loh Rp 11 triliun dia bayar untuk mendapatkan hak kelola ini. Kemudian Pertamina juga komit untuk eksplorasi, ke depan jadi dia harus melakukan eksplorasi. Kalau ini di jumlah US$ 1,284 miliar dolar itu hampir Rp 18 triliun," jelas dia.

Credit finance.detik.com

Pertamina Resmi Kelola Blok Rokan Hingga 2041

Ilustrasi kilang minyak

Foto: AP Photo/J David Ake

Pengelolaan Rokan oleh Pertamina mulai 2021.

CB, JAKARTA -- Pemerintah memutuskan PT Pertamina akan mengambil alih operasi blok minyak Rokan, ladang minyak mentah terbesar kedua di Indonesia. Blok Rokan yang sebelumnya dikelola oleh PT Chevron Pasifik Indonesia (CPI) ini akan dilanjutkan pengoperasiannya oleh Pertamina setelah kontrak operasi Chevron di sana berakhir pada 2021.

Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar menjelaskan keputusan pemerintah memilih Pertamina sebagai operator di Blok Rokan karena Pertamina menawarkan penawaran komersial lebih besar kepada pemerintah dibandingkan penawaran Chevron. Arcandra mengatakan, Pertamina menawarkan signature bonus sebesar 784 dolar AS atau setara dengan Rp 11,3 Triliun.

"Pemerintah lewat menteri ESDM menetapkan pengelolaan blok rokan mulai tahun 2021 selama 20 tahun ke depan akan diberikan kepada Pertamina," ujar Arcandra di Kantor ESDM, Selasa (31/7).

Selain menawarkan signature bonus yang lebih besar daripada Chevron, Pertamina juga memberikan komitmen kerja pasti sebesar 500 juta dolar AS atau setara dengan Rp 7,2 triliun. Dengan memberikan Blok Rokan kepada Pertamina, kata Arcandra, potensi pendapatan negara selama 20 tahun mendatang bisa mencapai 57 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 825 triliun.

Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam mengatakan, Pertamina memperkirakan belanja modal di Rokan akan mencapai sekitar 70 miliar dolar AS selama 20 tahun masa kontraknya. "Ada beberapa peluang di sana untuk mengoptimalkan beberapa bidang," kata Alam.

Dia menambahkan, perusahaan berencana untuk menguji coba penggunaan metode pemulihan minyak kimia yang ditingkatkan di Rokan dari 2024. Dia juga mengatakan Pertamina pada awalnya akan fokus pada mengelola ladang yang tidak difokuskan oleh Chevron, di mana potensinya cukup besar.

Credit republika.co.id

Korps Angkatan Luar Angkasa Amerika Serikat, Seperti Apa?

Pesawat Luar Angkasa Angkatan Udara Amerika Serikat [www.rferl.org]

CB, Jakarta - Pemerintahan Donald Trump ingin menciptakan Angkatan Luar Angkasa atau Space Force, serupa dengan Korps Marinir atau korps komando lain.
Dilansir dari US Naval Institute News, 5 Agustus 2018, Brian Weeden, direktur Secure World Foundation, mengatakan Angkatan Luar Angkasa akan masuk di Departemen Angkatan Udara dengan kedinasan dan kewenangan sendiri. Tetapi menciptakan Korps Luar Angkasa yang beroperasi seperti Korps Marinir bukan satu-satunya kemungkinan.

Pilihan lain bisa dengan menetapkannya sebagai sesuatu yang mirip dengan Penjaga Pantai dengan tanggung jawab militer pada saat darurat nasional dan tugas sipil di lain waktu.Kemungkinan lain adalah membentuk unit luar angkasa seperti Komando Operasi Khusus saat ini. Dalam hal ini, Angkatan Luar Angkasa akan menjadi korps terpisah yang akan memanfaatkan kesatuan untuk personel dan beberapa peralatan tetapi memiliki anggaran akuisisi sendiri dengan tugas khusus di bawah perintah Departemen Pertahanan.
Kemungkinan kelima adalah menciptakan organisasi unik yang memadukan unsur-unsur dari sejumlah badan federal yang ada, yang berurusan dengan luar angkasa, untuk memasukkan baik peningkatan penggunaannya secara komersial dan peran militer dalam menangani keamanan nasional dalam domain peperangan yang potensial.

NASA Luncurkan Tenda Luar Angkasa
Personel dalam Angkatan Luar Angkasa tidak akan menjadi garda depan, ungkap pengamat. Ini akan berfungsi seperti kesatuan yang ada dan diharapkan untuk mengatur, melatih, dan melengkapi kekuatan untuk misi komandan kombatan regional.
Weeden dan panelis lainnya, termasuk mantan Sekretaris Angkatan Udara, Deborah Lee James, mengatakan landasan di Kongres telah ditetapkan untuk direvisi, setelah Wakil Menteri Pertahanan Patrick Shanahan ditugaskan untuk menyampaikan laporan sementara ke Kongres AS pada Agustus mengenai reformasi ruang angkasa dan produknya pada Desember mendatang.
Jika cabang militer baru, Angkatan Luar Angkasa dibentuk, kemungkinan aka didominasi oleh Angkatan Udara. Tetapi Angkatan Darat juga akan memiliki peran berdasarkan fungsi mereka pada satelit militer di masa damai atau dalam perang.
Lebih dari 70 persen persenjataan dan peralatan utama Angkatan Darat membutuhkan satelit yang beroperasi. Sekitar 2.220 tentara yang aktif bertugas, pasukan cadangan dan warga sipil, siap membentuk "pasukan luar angkasa" di bawah Komando Angkatan Darat AS dan Komando Pasukan Rudal/Komando Pasukan Strategis Angkatan Darat yang bermarkas di Redstone Arsenal, Alabama.
"Kami adalah pengguna luar angkasa terbesar," kata Brigjen. Tim Lawson, Wakil Komandan untuk operasi Luar Angkasa Angkatan Darat dan Komando Rudal Pertahanan, seperti dilansir dari Spacenews.

Angkatan Darat belum secara terbuka menentukan apakah setiap unitnya harus menjadi bagian dari Angkatan Luar Angkasa. Lawson mengatakan hanya dua minggu sejak Presiden Trump memerintahkan Pentagon untuk menciptakan Angkatan Luar Angkasa sehingga terlalu dini untuk memberi tahu."Kami akan melihat di mana kami membutuhkannya," katanya.
"Apakah kita ingin menjadi bagian dari Space Force? Itu belum ditentukan. Saya pikir masih banyak yang akan datang, dan Angkatan Darat adalah bagian dari proses perencanaan ini," kata Lawson.

Credit tempo.co

Anwar Ibrahim Terpilih Jadi Pemimpin Partai PKR Malaysia

KUALA LUMPUR - Pemimpin politik Malaysia Anwar Ibrahim memenangkan kursi kepresidenan Partai Keadilan Rakyat (PKR). Kemenangan ini mengantarkan Anwar Ibrahim ke garis depan untuk mengambil alih kursi perdana menteri ketika Mahathir Mohamad lengser.

"Anwar secara tidak resmi memenangkan jabatan dalam pemilihan yang tidak terbantahkan," seperti dikutip Reuters dari kantor berita negara Bernama, Senin (6/8/2018). Hasil resmi tidak akan diumumkan hingga 19 Agustus.

Ia menggantikan istrinya, Wan Azizah Wan Ismail, wakil perdana menteri, sebagai presiden partai.

Partai PKR Anwar adalah bagian dari koalisi yang meraih kemenangan mengejutkan pada pemilihan umum bulan Mei lalu. Mahathir terpilih sebagai perdana menteri, tetapi Anwar mengatakan dia akan berada di urutan berikutnya setelah Mahathir mundur.

Anwar adalah wakil Mahathir pada 1990-an, tetapi jatuh bersama mentornya selama krisis keuangan Asia 1997-99. Ia akhirnya dipecat oleh partai yang berkuasa setelah menantang pemerintah Mahathir, dan ditangkap serta dipenjarakan atas tuduhan sodomi dan korupsi.

Setelah dibebaskan pada 2004, Anwar dipenjara untuk kedua kalinya untuk kasus sodomi pada tahun 2015. Untuk kedua kalinya, ia dan pendukungnya mengatakan tuduhan itu bermotif politik.

Mahathir mendapatkan pengampunan kerajaan untuk Anwar setelah ia terpilih menjadi perdana menteri dan berjanji untuk menyingkir bagi lawannya yang telah berubah menjadi sekutu untuk menjadi perdana menteri.

Credit sindonews.com

Seismolog ITB Sebut Gempa Lombok Mirip Gempa Doublet, Ini Cirinya

Pasien dievakuasi ke parkiran rumah sakit Kota Mataram pascagempa bumi berkekuatan 7 pada skala richter (SR) di Mataram, NTB, Minggu, 5 Agustus 2018. Usai gempa berkekuatan 7 Skala Richter (SR) yang mengguncang kawasan Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, hingga pagi ini masih terjadi gempa susulan. ANTARA/Ahmad Subaidi

CB, Bandung - Ahli gempa dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Sri Widiantoro mengatakan gempa Lombok Minggu sore, 5 Agustus 2018, memiliki ciri seperti gempa doublet. Cirinya antara lain rentang waktu dan jarak sumber gempa tidak jauh. Kekuatan magnitudo lindunya pun hampir sama.

"Penelitian lanjut diperlukan untuk memastikan apakah kedua gempa tersebut doublet," ujarnya Senin, 6 Agustus 2018.
Berdasarkan literatur, kata seismolog itu, gempa doublet berkarakter memiliki magnitudo yang hampir sama dengan selisih atau perbedaan tidak lebih dari 0,2 satuan. Selain itu rentang waktu gempanya tidak lebih dari tiga tahun dengan kejadian sebelumnya.

Ciri lain yaitu jarak antara kedua sumber gempa juga tidak lebih dari 100 kilometer. Adapun mekanisme yang menimbulkan gempa doublet, yaitu heterogenitas bidang sesar yang terdiri dari beberapa zona asperity atau zona yang terkunci.
"Karena gesekan sepanjang sesar tidak seragam, ini memungkinkan adanya asperity sehingga energi besar tidak terlepas sekaligus," kata Sri Widiantoro.
Faktor pemicu lainnya, yaitu kecepatan aftershock dan densitas gempa yang tinggi pada suatu daerah. Kemudian bisa juga kondisi gap seismik. "Lama tidak terjadi gempa kuat di daerah itu," katanya.
Berdasarkan data dari BMKG, gempa Ahad 5 Agustus 2018 pukul
18:46:35 WIB pada koordinat lintang -8.37 dan bujur 116.48 bermagnitudo 7.0 dengan kedalaman 15 kilometer. Lokasinya berjarak 18 kilometer arah barat laut Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
Sumber gempa Lombok itu dekat dengan sumber gempa bermagnitudo 6,4 tepat sepekan sebelumnya, Ahad, 29 Juli 2018, pukul 05:47:39 WIB di garis lintang -8.26 dan bujur 116.55 berkedalaman 10 kilometer. Lokasinya berjarak 28 kilometer arah barat laut Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

Credit tempo.co

Mendagri Singapura Selamat dari Gempa Lombok, Terjebak di Bandara

Ratusan pasien dilarikan keluar rumah sakit setelah gempa berkekuatan 7 SR yang berpusat di Lombok di Denpasar, Bali, 5 Agustus 2018. REUTERS/Johannes P. Christo

CB, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Singapura, K. Shanmugam, mengatakan dirinya dan delegasi Singapura selamat dari gempa Lombok. Dia dan delegasi Singapura sedang menunggu penerbangan keluar dari Lombok setelah dilanda gempa berkekuatan 6,9 SR.
Dilaporkan Channel News Asia, 6 Agustus 2018, Shanmugam mengunggah foto ke Facebook bahwa dia berada di kamar hotel yang terkena dampak gempa.

"Akhirnya kami pergi ke bandara dan menunggu di pos polisi bandara. Para petugas polisi di sana baik hati," kata Shanmugam."Tadi malam kami hanya mengambil barang-barang yang paling penting sebelum keluar. Saya sendiri mengamankan laptop saya dengan email resmi saya," lanjut Shanmugam.

Dilansir Strait Times, Shanmugam meninggalkan kamar hotel dan berjalan menuruni tangga sementara gedung masih berguncang.
Delegasi yang terdiri dari 11 anggota, berada di Lombok untuk pertemuan kontra-terorisme sub-regional yang diselenggarakan bersama oleh Indonesia dan Australia.
Negara-negara lain yang terlibat dalam pertemuan itu termasuk Malaysia, Brunei, dan Selandia Baru. Konferensi selesai pada Senin 6 Agustus. Dia menyatakan delegasi Singapura dalam kondisi aman, namun ia melihat ada tamu hotel terluka.

Sementara Menteri Dalam Negeri Australia, Peter Dutton, yang berada di Lombok untuk pertemuan, mengatakan gempa tersebut cukup kuat untuk menjatuhkannya."Kami berada di lantai 12, lampu padam, namun kami bisa mengungsi. Saya pikir kami cukup beruntung," kata Dutton.
Dutton dan delegasinya, bersama dengan rekannya dari Selandia Baru, telah dievakuasi dari hotel mereka dan bersiap untuk dievakuasi ke Bali.
Shanmugam menyarankan warga Singapura di Lombok untuk menghubungi kedutaan Singapura di Jakarta melalui nomor + 62-(811)-863-348.
"Kami berharap tidak ada cedera serius dan semua orang akan baik-baik saja," kata Shanmugam.

Warga berkumpul di luar ruangan setelah terjadi gempa berkekuatan 7 SR di perempatan Eks Bandara Selaparang, Rembiga, Mataram, NTB, Ahad, 5 Agustus 2018. Gempa itu terasa hingga ke Bali. ANTARA/Ahmad Subaidi
Gempa terjadi pada kedalaman 15 kilometer di lepas pantai utara Lombok, yang memicu peringatan tsunami hingga dicabut pada pukul 8.25 malam waktu setempat.
Badan Lingkungan Nasional Singapura mengatakan tidak ada laporan tentang gempa di Singapura dan Singapura tidak mungkin terpengaruh oleh tsunami yang mungkin dihasilkan.
Sementara Singapore Airlines mengatakan penerbangan Singapore Airlines ke Bali dan penerbangan SilkAir ke Lombok saat ini dijadwalkan akan beroperasi sesuai jadwal.
"Karena situasi masih bisa berubah, pelanggan disarankan untuk memeriksa status penerbangan mereka di situs web kami," kata juru bicara Singapore Airlines.

Seorang juru bicara Jetstar mengatakan maskapai masih memantau situasi pascagempa dengan seksama dan penerbangannya dari dan ke Denpasar beroperasi sesuai jadwal. Pihak bandara Changi juga mengatakan mereka sedang memantau situasi terkini pasca-gempa Lombok.

Credit tempo.co

Korut Kecam Perpanjangan Pakta Nuklir AS-Jepang

SEOUL - Korea Utara (Korut) mengecam perpanjangan perjanjian energei atom Amerika Serikat (AS)-Jepang. Pyongyang menuduh Tokyo melakukan kegiatan yang diduga ditujukan untuk persenjataan nuklir. Korut pun menyebut AS telah melakukan standar ganda.

Komite Perdamaian Asia-Pasifik Korea (KAPPC) merilis sebuah dokumen pada hari Sabtu yang mengkritik pakta nuklir AS-Jepang 1988. Pakta ini telah diperpanjang pada bulan lalu, Kantor Berita Pusat Korut, KCNA, melaporkan.

Menurut dokumen itu, Jepang telah melakukan penelitian nuklir sejak lama, diduga mulai mendorong perkembangan bom atom pada 1930-an.

Makalah ini juga menyatakan bahwa dari 518 ton plutonium yang ditimbun di seluruh dunia sejauh ini, 47 ton disimpan oleh Jepang.

Dokumen itu menuduh AS melakukan pendekatan standar ganda untuk memperlakukan Korut dan Jepang secara berbeda pada masalah nuklir. Pyongyang pun menyerukan kepada Washington untuk menilai situasi dari sebuah kedudukan yang adil jika ingin denuklirisasi Semenanjung Korea seperti dikutip dari Sputnik, Senin (6/8/2018).

Pada bulan Juli, AS dan Jepang memperpanjang perjanjian kerja sama nuklir bilateral. Perjanjian ini memberikan hak kepada Jepang untuk mengekstraksi plutonium, memproses ulang bahan bakar bekas dan memperkaya uranium dengan syarat bahwa itu tidak digunakan untuk membangun senjata nuklir.

Credit sindonews.com

Cina Minta Australia Berhenti Tuding Soal Mata-Mata

Bendera Australia dan Cina.

Foto: AAP

Kunjungan Menlu Julie Bishop ke Cina belum juga disepakati.

CB, SINGAPURA -- Seorang diplomat senior Cina pada Sabtu (4/8) mengaku Beijing berharap Australia tidak lagi menyuarakan tudingan tak berdasar sehingga hubungan kedua negara bisa kembali pulih dan stabil.

Hubungan antara Beijing dengan Canberra mulai memanas sejak tahun lalu, saat Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull menuding Cina telah mencampuri urusan dalam negeri Australia, termasuk politik, media, dan pendidikan. Cina membantah tudingan itu.

Di sisi lain, jadwal kunjungan Menteri Luar Negeri Julie Bishop ke Cina untuk pertemuan rutin tahunan yang digelar sejak 2014 hingga kini belum disepakati. Australia mengaku sudah mengajukan tanggal sejak Mei lalu dan prosesnya biasanya membutuhkan waktu berpekan-pekan, kata sejumlah sumber Reuters pada Rabu lalu.

"Kami berharap, melalui upaya kedua belah pihak, hubungan bilateral bisa kembali ke dalam jalur yang sehat dan stabil," kata Kanselir urusan Luar Negeri Cina, Wang Yi, kepada para wartawan di sebuah forum regional di Singapura.

"Untuk mencapai hal ini, kami berharap Australia bisa berusaha lebih keras untuk meningkatkan rasa saling percaya di antara kedua negara, dengan tidak melemparkan tudingan tidak berdasar," kata dia setelah bertemu dengan Bishop.

Kedua belah pihak sepakat berupaya memperbaiki hubungan dan saling bertukar pandangan terkait kecenderungan proteksionisme perdagangan, sengketa Laut Cina Selatan, dan nuklir di Korea Utara, kata dia. Bishop mengatakan pertemuan antara dirinya dengan Wang berlangsung sangat positif tanpa menjelaskan lebih lanjut.

Dalam pernyataan lanjutan pada Sabtu, Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan bahwa Beijing tidak pernah mengintervensi urusan politik domestik negara lain ataupun menggelar operasi "penyusupan" ke luar negeri. Pernyataan itu menyatakan Bishop menyatakan komitmen untuk secara objektif menilai perkembangan di Cina dan hubungan kedua negara. Australia juga dinyatakan menolak proteksionisme dan akan bekerja sama dengan Beijing untuk segera menyepakati Kemitraan Ekonomi Regional Komprehensif (RCEP).

Pada Mei lalu, perselisihan antara Cina dan Australia sempat meluas ke bidang perdagangan. Enam merk wine dari Australia tertahan di bea cukai Cina.

Perselisihan itu terjadi di tengah sengketa dagang antara Beijing dengan Washington yang dikhawatirkan akan berkembang menjadi perang dagang yang merugikan perekonomian global.

Credit republika.co.id

Perang Dagang, Media Cina Tuding Amerika Berusaha Memeras

Hegemoni perdagangan Amerika Serikat ditakdirkan gagal, kata China Radio International dalam sebuah komentar yang sangat keras pada hari Jumat, 6 Juli 2018

CB, Beijing – Pemerintah mengatakan kenaikan tarif balasan untuk impor dari Amerika Serikat senilai US$60 miliar atau sekitar Rp 870 triliun sebagai langkah yang rasional.

Pemerintah Cina juga menuding pemerintah AS melakukan pemerasan (blackmail) dalam sengketa dagang kedua negara. Pernyataan ini disampaikan lewat media massa yang dikontrol pemerintah Cina.

“Langkah balasan Cina rasional,” begitu pernyataan di media Global Times, yang merupakan tabloid yang dikelola harian resmi People’s Daily atau Harian Rakyat. Dalam kolom komentarnya, media itu juga menyatakan,”Cina tidak akan terburu-buru berkompetisi dengan AS soal jumlah.”
Seperti diberitakan Reuters, AS dan Cina awalnya terlibat perang dagang dengan menaikkan tarif impor hingga 25 persen untuk impor barang senilai sekitar US$34 miliar atau sekitar Rp493 triliun. Ini terjadi pada awal Juli 2018.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo (kiri), dan Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi. AP
Pemerintah AS lalu menyatakan akan menaikkan jumlah barang impor yang terkena kenaikan tarif menjadi US$200 miliar atau sekitar Rp2,900 triliun. Trump sempat menyebut jumlah impor dari Cina yang bisa dikenai kenaikan tarif mencapai sekitar US$500 miliar atau sekitar Rp7,300 triliun.
Dalam waktu dekat ini, pemerintah AS diperkirakan bakal mengenakan kenaikan tarif impor untuk sekitar US$16 miliar atau Rp232 triliun.
“Tekanan ekstrim Gedung Putih dan pemerasannya telah diketahui jelas oleh komunitas internasional,” begitu pernyataan dari televisi pemerintah Cina. “Cara pemerasan terhadap Cina seperti itu tidak akan membuahkan hasil.”
Pada tahun lalu, Cina mengimpor berbagai jenis produk dari AS senilai US$130 miliar atau sekitar Rp1,900 triliun.

Pernyataan dengan nada serupa juga muncul dari media Xinhua News. “Pemerintah AS telah berulang kali melakukan ancaman dan penipuan rutin, mencoba memaksa Cina untuk berkompromi dengan cara melebih-lebihkan kemampuan tawarnya dan meremehkan kegigihan Cina dan kemampuannya melindungi harga diri nasional dan kepentingan rakyatnya,” begitu pernyataan di kolom komentar di kantor berita Xinhua News Agency.

Presiden AS, Donald Trump berbincang dengan Presiden China, Xi Jinping saat menyambut kadatangannya di Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, 6 April 2017. REUTERS/Carlos Barria
Soal ini, Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, berkukuh Washington menginginkan kondisi perdagangan yang lebih baik dengan Cina.
“Presiden Trump mewarisi rezim perdagangan tidak adil yang membuat para pekerja dan perusahaan AS tidak mendapat perlakuan setimpal atau adil oleh Cina. Dan pemerintahan Trump berusaha memperbaiki kondisi ini,” kata Pompeo kepada media di sela-sela ASEAN Regional Forum, yang digelar di Singapura pada Sabtu, 4 Agustus 2018.

Credit tempo.co

Aktor Stephen Seagal Jadi Utusan Khusus Rusia untuk AS

Stephen Seagal (AFP PHOTO / Kevin Winter / Getty Images)

Jakarta, CB -- Aktor laga Amerika Serikat Stephen Seagal ditunjuk menjadi utusan khusus Rusia.

Sabtu (4/8), Kementerian Luar Negeri Rusia mengumumkan bahwa Seagal memiliki tugas untuk mengurus segala hal yang berhubungan dengan kemanusiaan antara AS dan Rusia.

"Stephen Seagal telah ditunjuk sebagai perwakilan khusus dari kementerian luar negeri Rusia untuk hubungan kemanusiaan Rusia-Amerika," tulis kementerian luar negeri Rusia dalam lamannya, dikutip dari AFP.

"Dia bertugas untuk mempromosikan pengembangan lebih lanjut dalam hubungan Rusia-Amerika di bidang kemanusiaan, termasuk interaksi bidang budaya, seni, pertukaran budaya, pemuda, dan lainnya."

Penunjukkan Seagal sebagai utusan khusus ini bukanlah hal yang aneh. Pasalnya Seagal diketahui 'kenal' dengan Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai sesama penggemar seni bela diri.

Tak cuma itu, setelah aneksasi Rusia di Crimea pada 2014 lalu, Seagal juga menyebut Putin sebagai 'salah satu pemimpin dunia hebat yang pernah ada.'

Beberapa kali Seagal juga terlihat ada di Rusia, salah satunya saat dia hadir di Piala Dunia 2018. Seagal juga terlihat saat Putin disumpah untuk jabatannya pada Mei lalu.

Hanya saja Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan bahwa Seagal tak akan dibayar untuk perannya itu.

Keputusan penunjukkan Seagal ini datang setelah hubungan Rusia-Amerika yang pasang surut. Hubungan pasang surut ini terjadi setelah konflik lama di Suriah dan Ukraina serta tuduhan campur tangan Rusia dalam pemilihan Presiden AS 2016 yang pada akhirnya disangkal oleh Moskow.

Credit cnnindonesia.com

Mossad Israel Dituduh Dalangi Pembunuhan Ilmuwan Rudal Suriah

DAMASKUS - Aziz Azbar, ilmuwan top Suriah untuk pengembangan rudal Scud rezim pemerintah Presiden Bashar al-Assad tewas oleh bom mobil pada Sabtu malam. Badan intelijen Israel, Mossad, dituduh sebagai dalang pembunuhan.

Koran Suriah pro-pemerintah Assad, al-Watan, dalam laporannya menuduh Mossad Israel berada di balik pembunuhan Aziz Azbar. Korban merupakan direktur riset di Pusat Studi dan Penelitian Imiah milik lembaga militer. Lembaga itu terkait dengan program senjata kimia Suriah.

Ilmuwan itu tewas oleh bom mobil di wilayah provinsi Hama. Para pejabat Israel awalnya menolak mengomentari tuduhan itu. Pemerintah Suriah juga tidak memberikan komentar resmi.

Namun, Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman berusaha mengecilkan kemungkinan keterlibatan Israel dalam pembunuhan Aziz Azbar.

"Setiap hari di Timur Tengah ada ratusan ledakan dan penyelesaian skor. Setiap kali mereka mencoba menyalahkan kami. Jadi kami tidak akan menganggap ini terlalu serius," katanya kepada Hadashot News, Senin (6/8/2018).

Sementara itu, sebuah kelompok gerilyawan yang menamakan diri Brigade Abu Amara mengaku bertanggung jawab atas operasi bom mobil tersebut. Kelompok itu sebelumnya mengklaim serangan yang menargetkan para pejabat dan komandan milisi di dalam wilayah pemerintah Suriah.

Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris dengan mengandalkan jaringan aktivis lokal juga melaporkan kematian Aziz Azbar. Korban selama ini mengkhususkan diri dalam pengembangan sistem roket di fasilitas Masyaf di Hama.

Hadashot dalam laporannya mengatakan, Aziz Azbar bertanggung jawab atas proyek yang meningkatkan jangkauan dan akurasi rudal-rudal Scud milik rezim Assad. Dia juga dianggap terlibat operasi rudal Iran di Suriah.

Selama Perang Teluk pertama, Irak menembakkan lusinan rudal buatan Rusia ke Israel.

Pada awal perang, Suriah diyakini memiliki sekitar 200 Scud buatan Rusia dan Korea Utara, dan beberapa ratus lagi versi yang diproduksi secara lokal. Tidak jelas berapa banyak yang mereka miliki sekarang.

Selain Aziz Azbar, sopirnya juga ikut tewas dalam ledakan bom. Bom, menurut laporan media Israel, ditempatkan di sandaran kursi mobilnya. Metode yang sama digunakan untuk membunuh kepala operasi global Hizbullah, Imad Mughniyeh tahun 2008. Mughniyeh tewas oleh operasi rahasia Amerika Serikat dan Israel.

Credit sindonews.com

Bom Mobil Tewaskan Kepala Fasilitas Senjata Kimia Suriah

DAMASKUS - Kepala fasilitas penelitian Suriah yang negara Barat sebut bagian dari program senjata kimia tewas dalam bom mobil. Begitu laporan surat kabar Suriah pro-pemerintah al-Watan.

Aziz Asber adalah direktur Pusat Studi dan Riset Ilmiah Suriah di Masyaf, dekat Hama, yang menurut pemerintah barat adalah instalasi rahasia pemerintah.

"Asber meninggal setelah ledakan yang menargetkan mobilnya di pedesaan Hama," tulis al-Watan yang dikutip The Guardian, Minggu (5/8/2018).

Serangan itu diklaim oleh kelompok Suriah yang berafiliasi dengan pemberontak Tahrir al-Sham. Kelompok ini termasuk kelompok yang sebelumnya dikenal sebagai Front al-Nusra, cabang al-Qaida di Suriah.

Brigade Abu Amara merilis sebuah pernyataan di saluran Telegram mereka mengatakan mereka telah memasang alat peledak yang meledakkan dan membunuh Asber. Ledakan itu terjadi pada Sabtu malam, Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia (SOHR) mengatakan.

Pusat penelitian Masyaf menjadi sasaran serangan udara Israel bulan lalu dan pada September tahun lalu, kelompok pemantau yang berbasis di Inggris itu mengatakan.

Menurut Amerika Serikat (AS), gas Sarin sedangkan dikembangkan di pusat penelitian tersebut. Namun tudingan itu ditolak oleh Suriah yang mengatakan negara itu tidak memiliki senjata kimia setelah perjanjian untuk menyerahkan persenjataannya pada 2013.

Kepala SOHR, Rami Abdul Rahman, mengatakan para ahli dari Iran, sekutu pemerintah Suriah, hadir di pusat penelitian Masyaf, yang mengembangkan rudal permukaan ke permukaan jarak dekat.

"Jenderal itu dekat dengan presiden Bashar al-Assad dan ke Iran," kata SOHR.

Serangan rudal oleh AS, Inggris dan Prancis menghancurkan pusat kajian ilmiah dan fasilitas penelitian Suriah lainnya di Damaskus pada bulan April, sebagai tanggapan atas dugaan serangan gas beracun.

Seorang pejabat pemerintah Israel menolak berkomentar tentang laporan kematian Asber ketika diminta oleh Reuters.

Israel telah melakukan berbagai serangan di dalam Suriah sejak tahun 2017, menurut SOHR, yang menargetkan pasukan pemerintah dan sekutu mereka dari Iran dan gerakan Libanon Hizbullah.

Lebih dari 350 ribu orang tewas dan jutaan orang mengungsi sejak dimulainya perang saudara Suriah pada tahun 2011.

Credit sindonews.com

Konvoi Duta Besar Amerika Serikat Diserang di Bangladesh

Para siswa meneriakkan slogan dalam protes atas kecelakaan lalu lintas yang menewaskan seorang bocah laki-laki dan perempuan, di Dhaka, Bangladesh, Ahad, 5 Agustus 2018. REUTERS

CB, Jakarta - Konvoi pembawa Duta Besar Amerika Serikat untuk Bangladesh diserang oleh sejumlah pria bersenjata di Ibu Kota Dhaka, Sabtu petang 4 Agustus 2018, waktu setempat.
Laporan Dhaka Tribune menyebutkan, meskipun Duta Besar Marcia Bernicat dan rombongannya berhasil lolos dan tidak cedera, namun kendaraan yang mereka tumpangi rusak akibat serangan tersebut.

Para siswa meneriakkan slogan dalam protes atas kecelakaan lalu lintas yang menewaskan seorang bocah laki-laki dan perempuan, di Dhaka, Bangladesh, Ahad, 5 Agustus 2018. REUTERS

"Duta Besar Amerika Serikat mengucapkan terima kasih kepada kepolisian setempat atas respon cepat untuk menghentikan aksi penyerang," tulis Newsweek, Ahad 5 Agustus 2018.
Serangan terhadap Duta Besar Amerika Serikat tersebut bersamaan dengan unjuk rasa ribuan mahasiswa. Menurut BBC, sedikitnya 50 orang cedera setelah mereka bentrok dengan kepolisian. Sementara kantor berita AFP menyebut angka 100 orang luka-luka.

Sejak Sabtu, Bangladesh dihantam kerusuhan menjurus kekerasan. Polisi terpaksa membubarkan pengunjuk rasa yang menguasai simpul jalan di Kota Dhaka dengan tembakan gasa air mata.

Credit tempo.co

Rusuh di Bangladesh Berlanjut, Sejumlah Jurnalis Dipukuli

Korban kerusuhan di Dhaka, Bangladesh, Sabtu 4 Agustus 2018. [Mohammad Ponir Hossain/Reuters]

CB, Jakarta - Kerusuhan menjurus kekerasan berlanjut di Bangladesh setelah pasukan keamanan menembakkan gas air mata dan pemutusan saluran internet menyusul unjuk rasa puluhan ribu mahasiswa di negeri itu.
Laporan Al Jazeera menyebutkan, pada Ahad 5 Agustus 2018, pukul 13.00 siang waktu setempat (07.00 GMT), ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan siswa sekolah mulai menguasai lalu lintas di Ibu Kota Dhaka. Selanjutnya, aksi tersebut dibubarkan oleh kepolisian dengan tembakan gas air mata.

Para siswa meneriakkan slogan dalam protes atas kecelakaan lalu lintas yang menewaskan seorang bocah laki-laki dan perempuan, di Dhaka, Bangladesh, Ahad, 5 Agustus 2018. REUTERS

"Awalnya, unjuk rasa itu berjalan damai. Tetapi, tiba-tiba polisi menembakkan gas air mata ke arah kami menyebabkan beberapa orang cedera," kata Mohammad Atikur Rahman, salah satu demonstran kepada kantor berita DPA.
Pada aksi rusuh tersebut, anggota Partai Liga Awami melaporkan, sejumlah jurnalis juga dipukuli dan kamera mereka disita.

Para siswa meneriakkan slogan dalam protes atas kecelakaan lalu lintas yang menewaskan seorang bocah laki-laki dan perempuan, di Dhaka, Bangladesh, Ahad, 5 Agustus 2018. REUTERS
Sementara itu, perusahaan telekomunikasi diperintahkan menghentikan layanan 3G dan 4G selama 24 jam terhitung sejak Sabtu dini hari, 4 Agustus 2018.

Jahirul Haq, Kepala Komisi Regulator Telekomunikasi Bangladesh mengatakan kepada kantor berita AFP, pihaknya menerima perintah dari pemerintah untuk menutup layanan komunikasi. Tetapi dia tidak memberikan keterangan lebih lanjut.

Credit tempo.co

Kuwait Kecam Laporan BBC Soal Invasi Irak

CB, Jakarta - Pemerintah Kuwait mengecam laporan BBC berbahasa Arab mengenai invasi Irak ke negara tersebut pada 1990. "Laporan tersebut direkasa dan palsu," tulis kantor berita Kuwait News Agency, KUNA.
Menurut laporan Asharq Al-Awsat, media berbasis di London, program televisi yang dibawakan oleh pembawa acara Rania Al-Attar itu mengatakan, Kuwait adalah bagian dari wilayah kedaulatan Irak hingga 1920.

Siluet seorang tentara Amerika Serikat di Kuwait. (KUWAITTIMES)

"Pernyataan ini membuat Kementerian Informasi Kuwait geram dan mengecam laporan tersebut," tulis Arabian Business.
"Laporan tersebut bohong dan kesalahan serius yang tak bisa diterima, khususnya datang dari media internasional yang dikenal profesional. Media ini seharusnya melakukan klarifikasi, bukan mendistorsi fakta," bunyi pernyataan Kementerian sebagaimana dikutip KUNA. Pernyataan itu menambahkan, Kementerian Informasi memiliki hak meminta pertanggungjawaban institusi yang mendistorsi sejarah.

Para tentara dari Brigade 3, Divisi Kavaleri 1 di dalam pesawat yang akan membawa mereka kembali dari Kuwait ke Fort Hood, AS (21/12). REUTERS/Lucas Jackson
Menanggapi reaksi Kementerian Informasi tersebut, menurut Kuwait Times, BBC menjelaskan, lembaganya selalu menurunkan berita berimbang, obyektif dan netral. "Semua unsur itu harus terpenuhi sebelum menurunkan berita."

Kecaman pemerintah terhadap BBC itu bermula dari laporan khusus media dari Inggris itu mengenai ulang tahun ke-28 invasi Irak ke Kuwait yang dikutuk komunitas internasional. Dalam laporan tersebut disinggung mengenai kepemimpinan Amerika Serikat melakukan operasi militer guna mengembalikan kedaulatan Kuwait pada Januari 1991.

Credit tempo.co

Pemberontak Yaman bersedia hadiri perundingan PBB

Arsip Foto. Pengunjuk rasa mengangkat poster menentang serangan udara yang dipimpin Arab Saudi di Yaman, di depan kantor PBB di Beirut, Lebanon. (REUTERS/Mohamed Azakir )

Sanaa (CB) - Anggota sayap politik pemberontak Houthi di Yaman pada Sabtu (4/8) mengatakan pemberontak bersedia menghadiri perundingan yang ditengahi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meski mereka tidak terlalu mengharapkan hasil positif dari pertemuan itu.

Salim Meghles mengatakan bahwa sayap politik Ansarullah "tidak menentang konsultasi" yang ditujukan untuk "mencapai kerangka umum negosiasi."

"Kami tidak menentang kunjungan ke negara mana pun yang netral untuk turut serta dalam konsultasi tersebut," katanya kepada AFP.

Utusan PBB untuk Yaman, Martin Griffiths, pada Kamis mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa PBB akan mengundang pihak yang berperang di Yaman untuk terlibat dalam perundingan di Jenewa pada 6 September guna mendiskusikan kerangka kerja bagi negosiasi damai.

Meghles meragukan hasil pertemuan yang direncanakan itu, mengatakan bahwa dia tidak mendeteksi "sikap serius atau nyata dari para penyerang untuk mencapai solusi politik."

Dia merujuk pada sikap koalisi pimpinan Arab Saudi yang mengintervensi Yaman sejak 2015 untuk memulihkan kekuasaan pemerintah yang diakui secara internasional, yang diusir dari ibu kota Sanaa oleh pemberontak.

Seorang pejabat pemerintah pada Jumat menyatakan pemerintah yang didukung Saudi siap menghadiri perundingan di Jenewa.

Perang di negara miskin itu telah menewaskan hampir 10.000 orang dan memunculkan apan yang disebut PBB sebagai krisis kemanusiaan terburuk.

Credit antaranews.com

Unjuk rasa pecah di sejumlah kota Iran jelang sanksi AS

Warga berpartisipasi reli pro pemerintahan, Iran, Rabu (3/1/2018). (Tasnim News Agency)

Dubai (CB) - Unjuk rasa terjadi di sejumlah kota di Iran sepanjang lima hari terakhir pada Sabtu, menjelang pemberlakukan kembali sanksi ekonomi dari Amerika Serikat, menurut kabar dari kantor berita dan media setempat.

Ratusan orang turun ke jalanan di kota Tehran, Karaj, Shiraj, dan Qom untuk menyuarakan protes terhadap melonjaknya harga-harga yang disebabkan anjloknya nilai mata uang rial akibat kekhawatiran pasar terhadap sanksi dari Washington pada 7 Agustus mendatang. Video-video dari aksi unjuk rasa terhadap tingginya inflasi itu diunggah di media sosial.

Sebelumnya pada Mei lalu, Amerika Serikat menarik diri dari perjanjian nuklir internasional dengan Tehran yang ditandatangani pada 2015. Dalam kesepakatan itu, sanksi ekonomi untuk Tehran akan dicabut dengan syarat Iran menghentikan program nuklirnya.

Namun Washington kini memutuskan untuk memberlakukan kembali sanksi-sanksi tersebut dan meminta negara lain untuk berhenti mengimpor minyak dari Iran mulai 4 November mendatang jika tidak ingin terkena sanksi keuangan Amerika Serikat.

Unjuk rasa di Iran dimulai dengan slogan-sogan anti kenaikan harga dan anti korupsi. Namun para demonstran kemudian mengembangkan isu menjadi anti pemerintahan, menurut laporan Reuters.

Sejumlah gambar di media sosial menunjukkan puluhan demonstran di pusat Tehran meneriakkan slogan "kematian untuk diktator" -- yang merujuk pemimpin agung Ayatollah Ali Khamenei.

Pada Jumat malam, video memperlihatkan pasukan polisi anti huru-hara membubarkan sekitar 500 orang yang meneriakkan slogan perlawanan terhadap pemerintah di Kota Eshtehard, sekitar 100 km sebelah barat Tehran. Beberapa pengunjuk rasa melempar batu dan merusak sebuah sekolah Syiah, demikian kantor berita Fars melaporkan.

Sementara itu Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat dalam akun Twitter berbahasa Persia-nya menulis, "meski semuanya bergantung pada rakyat Iran untuk menentukan masa depan negaranya, kami Amerika mendukung suara rakyat Iran yang telah diabaikan untuk waktu yang lama."

Pada 7 Agustus nanti, Washington akan memberlakukan larangan pembelian dolar oleh Iran, memblokade perdagangan emas dan bahan tambang negara tersebut, serta sejumlah industri terkait lainnya.

Selain itu larangan impor karpet, makanan, dan transaksi finansial dari Iran juga akan diberlakukan kembali Amerika Serikat.

Ekspor minyak Iran diperkirakan akan jatuh sebanyak lebih dari 70 persen pada akhir tahun akibat sanksi Amerika Serikat, sehingga suplai minyak dunia dikhawatirkan akan mengalami kelangkaan.

Credit antaranews.com

Arab Saudi Usir Dubes Kanada dan Bekukan Semua Perdagangan

RIYADH - Pemerintah Arab Saudi mengusir Duta Besar (Dubes) Kanada setelah penangkapan aktivis HAM di Saudi dikritik. Riyadh juga membekukan semua transaksi perdagangan dan investasi baru dengan Kanada.

Kementerian Luar Negeri Saudi menyatakan Dubes Kanada Dennis Horak berstatus persona non-grata dan diberi waktu 24 jam untuk hengkang dari negara Muslim tersebut.

Riyadh juga telah menarik pulang Dubes-nya yang bertugas di Ottawa. Awalnya, pemerintah Kanada menyampaikan keprihatinan atas penangkapan para aktivis perempuan yang menyuarakan HAM di Saudi.

Riyadh menyatakan kritik Kanada tentang penangkapan para aktivis masyarakat sipil negatif dan tidak adil terhadap kebenaran.

“Kementerian Luar Negeri di Arab Saudi memberi penjelasan kepada Menteri Luar Negeri Kanada dan Kedutaan Besar Kanada di Kerajaan tentang apa yang mereka sebut aktivis masyarakat sipil yang ditangkap di Kerajaan. Mereka mendesak pihak berwenang di Kerajaan untuk segera membebaskan mereka," kata kementerian tersebut dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip dari kantor berita negara Saudi, SPA, Senin (6/8/2018).

"Kementerian menekankan bahwa posisi negatif dan mengejutkan dari Kanada ini adalah klaim yang salah dan sesungguhnya tidak baik bagi kebenaran, bahwa tidak ada informasi atau fakta yang ditemukan yang benar dan bahwa kedua belah pihak telah ditangkap oleh otoritas yang berwenang, Kantor Kejaksaan, yang sah. Hak mereka akan diberikan dengan semua jaminan selama tahap investigasi," lanjut pernyataan tersebut.

“Posisi Kanada adalah gangguan secara terbuka dan transparan dalam urusan internal Kerajaan Arab Saudi serta bertentangan dengan norma-norma internasional paling dasar dan semua piagam yang mengatur hubungan antarnegara," sambung pernyataan tersebut.

"Ini adalah pelanggaran berat dan tidak dapat diterima terhadap peraturan dan prosedur Kerajaan, dan melanggar otoritas peradilan di Kerajaan. Sepanjang sejarahnya yang panjang, Arab Saudi belum menerima dan tidak akan menerima campur tangan dalam urusan internal atau memaksakannya dari negara mana pun. Posisi Kanada adalah serangan terhadap Arab Saudi yang membutuhkan sikap tegas terhadapnya. Kerajaan Arab Saudi menyatakan penolakan mutlak dan kategoris dari posisi Pemerintah Kanada," imbuh kementerian tersebut.

"Kerajaan mengumumkan penarikan Duta Besar Penjaga Dua Masjid Suci di Kanada untuk konsultasi dan duta besar Kanada di Arab Saudi dinyatakan sebagai persona non-grata dan harus meninggalkan Kerajaan dalam 24 jam ke depan."

"Kerajaan juga mengumumkan pembekuan semua perdagangan dan investasi baru antara Kerajaan dan Kanada, sementara mempertahankan haknya untuk mengambil langkah-langkah lain," papar kementerian tersebut.

Pada hari Jumat, Kanada menyerukan Riyadh untuk segera membebaskan para aktivis masyarakat sipil dan HAM yang baru-baru ini ditangkap oleh pihak berwenang Arab Saudi, termasuk Samar Badawi, seorang aktivis pembela HAM yang diakui secara internasional.

Badawi dan aktivis perempuan Saudi lainnya, Nassima al-Sadah, ditangkap di kerajaan pekan lalu. Penangkapan itu memicu kecaman masyarakat internasional.

Pada tahun 2012, Badawi menerima penghargaan Women of Courage internasional dalam sebuah upacara di Washington dari mantan Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton dan dari Ibu Negara Michelle Obama.

Credit sindonews.com