CUPUMA

Rabu, 25 Juli 2018

Anggaran Pertahanan AS Tetap Larang Kerja Sama dengan Rusia

Ilustrasi Kongres AS. (REUTERS/Joshua Roberts)

Jakarta, CB -- Versi akhir anggaran pertahanan 2019 Amerika Serikat disertai dengan kata-kata keras untuk Rusia dan China, mempertahankan larangan yang mencegah militer AS bekerja sama dengan Moskow.

Anggaran $17 miliar itu "melarang kerjasama militer-ke-militer dengan Rusia," menurut ringkasan legislasi yang dirilis anggota perwakilan Republik, Mac Thornberry, ketua Komisi Badan Pertahanan.

Larangan itu ada juga pada versi undang-undang yang sama tahun lalu. Namun, kali ini hal tersebut muncul di tengah kemungkinan kerja sama antara kedua negara menyusul pertemuan Presiden Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Helsinki.

Laporan yang mewakili kompromi antara versi Dewan Perwakilan dan Senat itu juga mendanai rencana pemerintahan Trump mengembangkan hulu ledak penangkal Rusia, juga dukungan atas permintaan Trump untuk menggelontorkan bantuan pertahanan ke Ukraina.

Selain itu, ada pula Inisiatif Penangkalan Eropa "untuk lebih jauh meningkatkan jumlah pasukan AS di Eropa, meyakinkan rekanan dan sekutu AS, dan menangkal agresi Rusia."

Anggaran kompromi itu juga mengizinkan pemerintahan Trump untuk menunda sanksi-sanksi dalam Akta Melawan Musuh Amerika Melalui Sanksi 2017. Undang-undang itu diloloskan dengan perolehan suara mutlak tapi disebut cacat oleh Trump.

Sejumlah anggota pemerintahan Trump mengupayakan untuk menunda sejumlah elemen dari sanksi-sanksi itu, terutama yang berkaitan dengan hukuman untuk negara pembeli senjata asal Rusia.

Pada Jumat, Menteri Pertahanan Jim Mattis mengirim surat kepada Kongres, mengatakan walaupun "Rusia mesti merasakan akibat sikap agresifnya," pihak legislatif harus memberi Menlu Mike Pompeo kewenangan untuk menunda sanksi tersebut.

Mattis mengatakan kewenangan penundaan ini akan memungkinkan negara-negara "membangun hubungan keamanan lebih dekat dengan AS, saat mereka terus bertransisi dari kebergantungan pada peralatan militer Rusia."

Jika tidak, negara-negara itu berisiko "tak punya opsi selain berpaling pada Rusia, menghambat kesempatan sekali satu generasi untuk mengarahkan negara-negara dengan visi AS soal keamanan dan stabilitas global."

AS secara khusus khawatir dengan negara-negara speerti India, Vietnam dan Indonesia yang mempunyai hubungan dekat dengan AS tapi mempertahankan peralatan Rusia dalam jumlah besar.

Anggaran kompromi ini juga keras pada China, menuntut strategi pemerintah untuk menangkal aktivitas Beijing di berbagai sektor dan menopang hubungan rekanan dengan negara-negara di kawasan, termasuk Taiwan.

Selain itu, anggaran juga "melarang setiap badan pemerintahan AS menggunakan teknologi berisiko yang diproduksi oleh Huawei atau ZTE, dua perusahaan terkait intelijen Partai Komunis China."

Seorang sumber menyebut perusahaan yang berbisnis dengan pemerintah federal punya waktu lima tahun untuk menyingkirkan teknologi yang dipertanyakan.

Credit cnnindonesia.com

Rusia-China Siap Melawan Sistem Pertahanan AS di Asia

BEIJING - Rusia dan China berencana untuk mengambil langkah balasan terhadap penyebaran sistem pertahanan rudal Amerika Serikat (AS) di Jepang dan Korea Selatan (Korsel). Hal itu diungkapkan oleh Duta Besar Rusia untuk China.

Duta Besar Rusia untuk China Andrei Denisov mengatakan tindakan semacam itu oleh negara-negara Asia di sekitarnya menimbulkan ancaman keamanan bagi Rusia dan sekutu regionalnya, China. Ia menyatakan bahwa keputusan dari Jepang dan Korsel akan membutuhkan tanggapan dari Moskow dan Beijing.

"Mereka yang memiliki fasilitas semacam itu di wilayah mereka, yang merupakan mitra kami China dan kami pikir menjadi ancaman bagi keamanan kami, pada dasarnya menempatkan keamanan mereka dalam bahaya, karena kami harus mengambil langkah-langkah balasan," kata Denisov.

"Dan ini benar-benar jelas," imbuhnya seperti dikutip dari Newsweek, Selasa (24/7/2018).

Pada pertengahan 2016, Korsel mengumumkan bahwa mereka mendukung pengerahan sistem pertahanan THAAD, program pertahanan rudal AS. Keputusan ini muncul selama ancaman serangan nuklir dari Korea Utara (Korut).

Namun, dalam beberapa bulan terakhir, Seoul dan Pyongyang memiliki hubungan peningkatan yang signifikan, menandakan bahwa perjanjian perdamaian yang langgeng bisa dimungkinkan. Pada saat yang sama, orang-orang yang skeptis mengatakan bahwa pemimpin Korut Kim Jong-un mengalah untuk meringankan sanksi internasional sehingga negaranya dapat terus meningkatkan kemampuan nuklirnya.

Sementara pada bulan Desember 2017, Jepang setuju untuk memperluas sistem pertahanan rudal dengan bantuan AS. Negara itu berencana untuk membeli dan menyebarkan dua sistem pertahanan rudal Ashis Ashore, masing-masing seharga sekitar USD900 juta. Mereka akan diposisikan di utara dan barat daya pulau utama negara itu.

Peringatan dari Rusia mengikuti pernyataan serupa tentang pertahanan AS yang didirikan di negara-negara Eropa yang bertetangga dengan negara terbesar di dunia tersebut.

Anggota NATO Eropa telah mengamati ambisi ekspansionis Moskow dengan keprihatinan setelah langkah 2014 mendukung pemberontak separatis Ukraina dan mencaplok Semenanjung Crimea. Tetangga Rusia macam Polandia, Norwegia, Latvia, Swedia, Estonia dan Lithuania telah menyatakan keprihatinan bahwa Rusia dapat melakukan langkah serupa terhadap kedaulatan mereka.

Pada awal Juni, Norwegia mengumumkan akan menggandakan kehadiran Marinir AS dalam perbatasannya mulai tahun depan. Pemimpin Rusia pun memperingatkan bahwa akan ada konsekuensi terhadap langkah tersebut. Laporan juga beredar pada bulan Mei yang menunjukkan bahwa Polandia menawarkan USD2 miliar untuk markas pasukan permanen di dalam perbatasannya, di mana Moskow mengatakan langkah seperti itu bisa mengarah pada penentangan dari pihaknya.

Citra satelit terbaru juga menunjukkan bahwa Rusia telah memperluas fasilitas penyimpanan nuklir di daerah kantong Kaliningrad, yang terletak di dekat perbatasan dengan Polandia dan Lithuania, menurut laporan yang dirilis pada pertengahan Juni oleh Federasi Ilmuwan Amerika.

Meskipun ada ancaman dari Moskow, dan Washington muncul untuk meningkatkan postur pertahanannya terhadap Rusia di seluruh dunia, Presiden Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin baru-baru ini bertemu di Helsinki. Setelah pertemuan itu, para pemimpin mengatakan mereka setuju untuk bekerja sama lebih erat pada masalah keamanan dan militer. Mereka juga mengatakan mereka mendiskusikan senjata nuklir masing-masing.

Trump memuji pertemuan itu dengan mengatakan "sukses besar," sementara banyak orang di Washington - dari berbagai spektrum politik - telah mengutuk presiden karena menjadi calo bagi Moskow karena FBI terus menyelidiki tim kampanye presiden untuk koneksi dan dugaan kolusi dengan Kremlin.

Credit sindonews.com

Korsel Berencana Kurangi Personel di Perbatasan dengan Korut

Ilustrasi tentara Korea Selatan. (Reuters/Kim Hong-Ji)

Jakarta, CB -- Korea Selatan mempertimbangkan rencana mengurangi personel militer di sepanjang zona demiliterisasi (DMZ) atau wilayah perbatasannya dengan Korea Utara.

Kementerian Pertahanan menyatakan langkah ini dilakukan sebagai upaya membangun rasa saling percaya antara Seoul dan Pyongyang, menyusul pertemuan puncak pemimpin kedua negara, Presiden Moon Jae-in dan Kim Jong-un, pada April lalu.

Seoul menyebut pemerintah berencana menarik sejumlah personel beserta beberapa instrumen militer di pos pengamanan DMZ dalam suatu percobaan. Jika berhasil, penarikan pasukan akan diperluas secara bertahap.

"Kami akan mendorong rencana penarikan [pasukan] berskala penuh yang sinkron dengan survei-survei peninggalan historis dan fitur ekologis lainnya," bunyi laporan Kemhan Korsel kepada parlemen, Selasa (24/7).

Dalam laporannya, Kemhan Korsel juga menyatakan pemerintah tengah meninjau rencana mengurangi personel yang menjaga wilayah Joint Security Area (JSA) di DMZ.

Perang Korea 1950-1953 lalu berakhir hanya dengan kesepakatan gencatan senjata, bukan perjanjian damai. Karena itu, secara teknis kedua Korea masih berada dalam perang.

Dikutip AFP, DMZ pun dibentuk sebagai zona pemisah Korut dan Korsel yang secara ketat dijaga oleh militer kedua negara serta beberapa pasukan Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Zona itu membentang sepanjang 250 kilometer dari barat ke timur Semenanjung Korea dengan lebar 4 kilometer.

Pada pertemuan puncak April lalu, Presiden Moon dan Kim Jong-un sepakat menghentikan segala bentuk tindakan bermusuhan yang bisa meningkatkan ketegangan kedua negara.

Dalam deklarasi Panmunjom yang disepakati dalam KTT itu, kedua pemimpin juga sepakat mengubah zona demiliterisasi menjadi "zona perdamaian."

Credit cnnindonesia.com

Pilot Jet Tempur Suriah yang Dirudal Israel Tewas

DAMASKUS - Pilot Suriah yang menerbangkan pesawat jet tempur Sukhoi di dekat perbatasan Dataran Tinggi Golan dilaporkan tewas setelah pesawat itu dihantam rudal rudal Patriot Israel. Pesawat yang ditembak jatuh diidentifikasi sebagai pesawat Sukhoi Su-22.

Menurut sumber militer di Damaskus, yang dikutip Reuters, Rabu (25/7/2018), pilot yang tewas bernama Kolonel Umran Mare asal Tartous. Pilot itu dilaporkan tewas tak lama setelah jet tempur yang diterbangkan jatuh di wilayah Lembah Yarmouk, di Suriah barat daya.

Kolonel Mare adalah pilot Suriah kedua yang tewas oleh serangan Israel dalam empat tahun terakhir.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengonfirmasi telah menembak jatuh pesawat jet tempur rezim Damaskus karena menerobos wilayah udara Israel.

"Dua rudal Patriot diluncurkan terhadap jet tempur Sukhoi Suriah yang menyusup sekitar 1 mil ke wilayah udara Israel. IDF (Pasukan Pertahanan Israel) memonitor jet tempur, yang kemudian diadang oleh rudal Patriot," kata IDF dalam pernyataan yang dirilis di Twitter via akun resminya, @IDFSpokesperson.

Namun, versi kantor berita negara Suriah, SANA, pesawat yang ditembak jatuh sedang melakukan operasi tempur terhadap kelompok teroris di wilayah udara Suriah.

"Musuh Israel menegaskan dukungannya untuk kelompok teroris bersenjata dan menargetkan salah satu pesawat tempur kami, yang menyerang kelompok mereka di daerah Saida di tepi Lembah Yarmouk di wilayah udara Suriah," tulis SANA mengutip sumber militer Damaskus.

Credit sindonews.com

Dalih Israel Tembak Jatuh Jet Suriah: Pelanggaran Berat!

TEL AVIV - Militer Israel menembak jatuh sebuah pesawat jet tempur Sukhoi militer Suriah di atas Dataran Tinggi Golan pada hari Selasa (24/7/2018). Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berdalih, pesawat tempur rezim Damaskus telah melakukan pelanggaran berat terhadap demiliterisasi Golan 1974.

Menurut Netanyahu, demiliterisasi itu diawasi PBB. Dia memuji tindakan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) yang menjatuhkan jet tempur rezim Damaskus dengan dua rudal Patriot.

"Pasukan kami mengambil tindakan yang tepat," katanya dalam sebuah pernyataan, dikutip Reuters. "Kami bersikeras bahwa Suriah (harus) dengan ketat menghormati perjanjian pemisahan pasukan antara kami dan mereka."

Seperti diberitakan sebelumnya, IDF mengonfirmasi telah menembak jatuh pesawat jet tempur rezim Damaskus karena menerobos wilayah udara Israel.

"Dua rudal Patriot diluncurkan terhadap jet tempur Sukhoi Suriah yang menyusup sekitar 1 mil ke wilayah udara Israel. IDF (Pasukan Pertahanan Israel) memonitor jet tempur, yang kemudian diadang oleh rudal Patriot," kata IDF dalam pernyataan yang dirilis di Twitter via akun resminya, @IDFSpokesperson.

Namun, versi kantor berita negara Suriah, SANA, pesawat yang ditembak jatuh sedang melakukan operasi tempur terhadap kelompok teroris di wilayah udara Suriah.

"Musuh Israel menegaskan dukungannya untuk kelompok teroris bersenjata dan menargetkan salah satu pesawat tempur kami, yang menyerang kelompok mereka di daerah Saida di tepi Lembah Yarmouk di wilayah udara Suriah," tulis SANA mengutip sumber militer Damaskus.

Credit sindonews.com

Dua Rudal Patriot Israel Tembak Jatuh Jet Tempur Suriah

TEL AVIV - Dua rudal Patriot yang ditembakkan militer Israel telah menjatuhkan pesawat jet tempur Sukhoi milik Suriah, Selasa (24/7/2018). Tel Aviv mengklaim jet tempur rezim Damaskus itu telah menerobos wilayah udaranya.

"Dua rudal Patriot diluncurkan terhadap jet tempur Sukhoi Suriah yang menyusup sekitar 1 mil ke wilayah udara Israel. IDF (Pasukan Pertahanan Israel) memonitor jet tempur, yang kemudian diadang oleh rudal Patriot," kata IDF dalam pernyataan yang dirilis di Twitter via akun resminya, @IDFSpokesperson.

Kantor berita Reuters mengutip Army Radio melaporkan bahwa pesawat tempur rezim Suriah ditembak jatuh di atas Dataran Tinggi Golan. Namun, lokasi jatuhnya diduga berada di sisi perbatasan yang dikuasai Suriah.

Para warga lokal di Israel utara mengatakan kepada Haaretz bahwa mereka melihat rudal pencegat ditembakkan dari daerah Kota Safed.

Sedangkan laporan versi kantor berita negara Suriah, SANA, menyatakan pesawat yang ditembak jatuh sedang melakukan operasi tempur terhadap kelompok teroris di wilayah udara Suriah.

"Musuh Israel menegaskan dukungannya untuk kelompok teroris bersenjata dan menargetkan salah satu pesawat tempur kami, yang menyerang kelompok mereka di daerah Saida di tepi Lembah Yarmouk di wilayah udara Suriah," tulis SANA mengutip sumber militer Damaskus.

Beberapa waktu lalu, masih di bulan Juli, Israel menyerang posisi pasukan Suriah di dekat Dataran Tinggi Golan. Serangan itu, menurut IDF, sebagai pembalasan atas infiltrasi drone.

Credit sindonews.com

Israel tembak jatuh jet Suriah, suhu garis depan Golan memanas

Rudal Patriot (REUTERS/Richard Chung)

Yerusalem/Beirut (CB) - Israel menyatakan menembak jatuh satu pesawat tempur Suriah, yang melintas masuk Dataran Tinggi Golan, yang diduduki Israel, pada Selasa, tetapi Damaskus menyatakan jet itu ditembak saat ikut dalam gerakan melawan pemberontak di wilayah Suriah.

Kejadian tersebut menambah bahan bakar baru bagi ketegangan berminggu-minggu mengenai Golan, dataran strategis di antara dua musuh bebuyutan itu dan tempat Israel dalam siaga tinggi karena pasukan Suriah, yang didukung Rusia, berada dekat untuk merebut kembali kawasan dikuasai pemberontak tersebut, lapor Reuters.

Untuk kedua kali dalam beberapa hari, sirene Israel berbunyi di Golan dan saksi melihat bekas jejak dua peluru kendali terbang di angkasa. Militer menyatakan menembakkan peluru kendali penyergap Patriot ke arah pesawat jet Sukhoi Suriah, yang melintas 2 km ke wilayah udara yang dikendalikan Israel, setelah yang pertama untuk memperingatkan.

"Jet itu ditembak dan jatuh...kemungkinan besar di bagian selatan Dataran Tinggi Golan di wilayah Suriah," kata juru bicara militer Israel Letkol Jonathan Conricus.

"Kami tak punya informasi sejauh ini mengenai pilot jet itu. Saya tidak tahu apakah ada laporan parasut terlihat, dan kami tidak tahu apakah pilot telah dijemput," katanya.

Namun, media negara Suriah mengatakan bahwa sebuah pesawat tempur Suriah telah dijadikan sasaran Israel dan terkena tembakan selagi melakukan operasi di wilayah udara Suriah.

"Musuh Israel membenarkan dukungannya bagi kelompok teroris bersenjata dan menyasar salah satu pesawat tempur kami, yang menyerang kelompok-kelompok mereka di kawasan Saida di tepi Cekungan Yarmouk di ruang udara Suriah," demikian kantor berita SANA mengutip sebuah sumber militer.

Satu pernyataan militer Israel tampaknya mengakui bahwa misinya itu terkait dengan perang saudara di wilayahnya.

"Sejak jam-jam pagi, telah terjadi peningkatan dalam pertempuran di dalam wilayah Suriah, termasuk peningkatan aktivitas Angkatan Udara Suriah," demikian pernyataan tersebut.

Dikatakan, Israel akan "terus bertindak melawan pelanggaran kesepakatan gencatan senjata PBB tahun 1974 yang membentuk zona penyangga di Golan.

Israel khawatir Presiden Suriah Bashar al-Assad mungkin mencoba menentang rezim demiliterisasi atau mengizinkan pengerahan kekuatan Hizbullah Lebanon dan Iran dekat Golan.

Peningkatan ketegangan Israel-Suriah mendorong Moskow menjadi perantara. Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov pada Senin berbicara dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Pejabat Israel mengatakan Netanyahu menolak karena tidak cukup tawaran Rusia agar pasukan Iran tetap berada 100 km dari jalur Golan.

Credit antaranews.com

Yerusalem batasi akses ke Tembok Ratapan setelah batu besar jatuh

Suasana doa pagi di Tembok Ratapan (Tembok Barat) di Kota Tua Yerusalem dalam foto dengan label Creative Commons yang diambil Adam Jones pada 2 Mei 2011 yang diunggah di Flickr. (Flickr/Adam Jones)

Yerusalem (CB) - Otoritas Yerusalem membatasi akses ke salah satu situs tersuci Yahudi setelah bongkahan batu besar dari Tembok Ratapan jatuh dan nyaris menimpa seorang pengunjung.

"Batu itu, yang beratnya 100 kilogram, jatuh di dekat seorang perempuan yang sedang berdoa... tapi tidak mengenainya," kata Wali Kota Yerusalem Nir Barkat dalam sebuah pernyataan pada Senin (23/7).

Dia mengemukakan fakta bahwa tidak adanya yang terluka dalam insiden tersebut merupakan "mukjizat besar."

Barkat mengunjungi tempat kejadian dengan insinyur kota dan pejabat keamanan Yerusalem, yang menyatakan tempat itu berbahaya dan menutupnya bagi publik sambil menunggu pemeriksaan lebih lanjut.

Rabi Tembok Ratapan Shmuel Rabinowitz mengatakan dia tidak dapat menjelaskan insiden tersebut, tapi fakta bahwa itu terjadi setelah pertemuan besar di Tembok Barat perlu direnungkan.

Pada Minggu, puluhan ribu jemaat Yahudi memadati area terbuka utama Tembok Ratapan untuk melakukan doa tahunan mengenang pembakaran Bait Suci era-Alkitab Yahudi.

Insiden Senin terjadi di area Tembok Ratapan yang jarang dikunjungi, tempat perempuan dan lelaki bisa berdoa bersama, berlawanan dengan praktik Yahudi Ortodok.

Rabinowitz mengatakan batu-batu di atas area doa utama Tembok Ratapan diperiksa oleh para profesional dua kali setahun.

Tembok Ratapan di Yerusalem timur yang dicaplok Israel merupakan tempat orang Yahudi diizinkan untuk berdoa. Mereka meyakini itu sebagai sisa-sisa tembok pendukung Bait Suci kedua Alkitab mereka yang pada masa lalu dihancurkan oleh orang-orang Romawi, demikian menurut siaran kantor berita AFP.

Credit antaranews.com

Kamboja: 52 negara kirim pemantau pemilu

Arsip Perdana Menteri Kamboja Hun Sen menunjukkan jarinya yang bertinta usai memberikan suara di bilik suara dalam pemilihan umum di provinsi Kandal, Minggu (28/7/2013). (REUTERS/Damir Sagolj)

Phnompenh (CB) - Pejabat pemerintah Kamboja pada Kamis mengatakan bahwa 220 pengamat dari 52 negara akan memantau pemilihan umum pada Ahad, yang secara luas diperkirakan memberi kemenangan mutlak kepada Perdana Menteri Hun sen setelah oposisi utama dibubarkan.

Anggota Parlemen Eropa, Konferensi Internasional Partai Politik Asia, Majelis Parlemen Asia, Majelis Antar Parlemen ASEAN, Majelis Parlemen Negara Berbahasa Prancis dan sejumlah kelompok termasuk di antara pemantau tersebut, kata ketua badan itu, lapor Reuters.

"Mereka punya pengalaman dalam memantau pemilihan di berbagai negara," kata Kem Reat Viseth, ketua komisi pemerintah untuk menggalang pemantau pemilihan umum itu, dalam jumpa pers pada Selasa.

Pemantau itu berasal dari 52 negara, antara lain Austria, Prancis, Jerman dan Italia, tambah dia, dan akan mengeluarkan biaya sendiri.

Pemilihan umum pada Ahad itu dikritik PBB dan negara Barat karena secara mendasar cacat setelah oposisi utama Partai Penyelamat Nasional Kamboja (CNRP) dibubarkan pada tahun lalu dan pemimpinnya, Kem Sokha, dipenjarakan.

Credit antaranews.com

Selasa, 24 Juli 2018

Dievakuasi Israel dari Suriah, Siapa White Helmets?

DAMASKUS - Militer Israel telah mengevakuasi kelompok sukarelawan White Helmets (Helm Putih) dari Suriah. Kelompok itu di bawah perlindungan ketat dibawa ke wilayah yang aman di Yordania pada malam hari.

Ada sekitar 422 orang yang dievakuasi dari Suriah. Israel mengakui, evakuasi dilakukan atas permintaan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Usai dibawa ke Yordania, mereka akan dimukimkan kembali di Kanada, Jerman dan Inggris.

Siapa sebenarnya kelompok White Helmets, sehingga militer Tel Aviv repot-repot turun tangan membawa mereka keluar dari medan perang di Suriah?

Kelompok sukarelawan ini pernah jadi sorotan masyarakat internasional ketika mendokumentasikan evakuasi para korban perang Aleppo, Suriah. Film dokumenter mereka perna meraih Oscar dan pernah dicalonkan sebagai penerima Hadiah Nobel Perdamaian.

Operasi kelompok Helm Putih selama ini berlangsung di wilayah yang dikuasai kelompok pemberontak Suriah dan kelompok militan seperti ISIS dan al-Nusra. Lantaran berada di lokasi musuh-musuh rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad, mereka bersiko tewas jika terkena serangan militer Suriah dan sekutunya, Rusia.

"Mereka benar-benar melakukan kebaikan,” kata Bessma Momani, seorang pejabat senior di Center for International Governance Innovation, kepada CTV News Channel, Senin (23/7/2018).

Selama perang Suriah, mereka muncul sebagai kelompok yang sering dipuji oleh para pemimpin Barat. Barat menilai, kelompok Helm Putih tidak berafiliasi dengan faksi-faksi yang bertikai di Suriah dan memiliki kepentingan tunggal dalam membantu korban perang.

Penggambaran kelompok ini digemakan oleh Menteri Luar Negeri Chrystia Freeland, yang menyebut mereka "pahlawan" yang mendapat dukungan lama dari Kanada.

"The White Helmets adalah sukarelawan yang berani dan penanggap pertama yang mempertaruhkan hidup mereka untuk membantu teman-teman Suriah mereka yang menjadi sasaran kekerasan yang tidak masuk akal," kata Freeland dalam sebuah pernyataan.

"Ketika anak-anak, wanita, dan pria di Suriah melarikan diri untuk hidup mereka, White Helmets berjalan menuju bahaya, menuju puing-puing, untuk menyelamatkan yang tidak bersalah dan yang terluka."

Versi Suriah
Bagi Presiden Assad, kelompok Helm Putih tak lebih dari "agen" yang bekerja untuk kekuatan asing. Kelompok relawan ini kerap dianggap melakukan propaganda, termasuk merekayasa serangan senjata kimia dengan dokumenter palsu.

Rusia pun beranggapan serupa dengan sekutunya. Bagi Moskow, kelompok itu mendiskreditkan pemerintah Suriah yang berjuang mati-matian mengusir kelompok militan dari negara tersebut.

Anggapan rezim Suriah wajar, terlebih kelompok Helm Putih selama ini bekerja dengan bayaran dari Amerika Serikat (AS) yang kebijakannya mendukung pemberontak Suriah.

Namun, AS pada Mei lalu membekukan pendanaan tersebut. Departemen Luar Negeri AS mengatakan dukungan berada di bawah tinjauan aktif. AS diketahui telah menyumbang sekitar sepertiga dari dana keseluruhan kelompok tersebut.

Penghentian pendanaan ini terjadi kurang dari dua bulan usai pertemuan antara kelompok itu dengan pihak Departemen Luar Negeri AS.

"Ini adalah perkembangan yang sangat mengkhawatirkan," kata seorang pejabat White Helmets. "Pada akhirnya, ini akan berdampak negatif pada kemampuan pekerja kemanusiaan untuk menyelamatkan nyawa."

Tujuh anggota kelompok ini tewas musim panas lalu ketika orang-orang bersenjata menyerbu salah satu kantor mereka. Delapan lainnya tewas dalam serangan udara musim semi lalu.

Menurut kelompok Helm Putih, bagian dari keanggotaan mereka termasuk ribuan orang Suriah yang telah berjanji akan menghormati kemanusiaan, solidaritas, dan ketidakberpihakan.

Dengan bantuan pemerintah-pemerintah Barat, mereka telah mengikuti pelatihan, termasuk secara online, dalam segala hal. Mulai dari pertolongan pertama sampai memasuki sebuah bangunan yang di ambang kehancuran.

"Ini bukan penyelamat dengan pelatihan," kata Momani. “Mereka adalah segalanya, mulai dari guru, perawat hingga dokter yang menyadari selama perang bahwa salah satu tantangan terbesar di hadapan mereka adalah banyak orang terjebak di bawah reruntuhan. Banyak orang dengan polos terjebak dalam perang saudara ini."

Kelompok ini dinominasikan untuk pemenang Hadiah Nobel Perdamaian 2016. Anggotanya adalah para subjek dari "The White Helmets", sebuah film 2016 yang memenangkan Oscar untuk Best Documentary Short. Dokumenter itu menunjukkan para relawan menyelamatkan orang-orang dari bangunan yang dihancurkan dengan serangan udara.

Diperkirakan 300.000 warga Suriah telah mengungsi sejak pertempuran di barat daya negara itu meningkat bulan lalu. Banyak dari mereka telah menuju perbatasan Yordania untuk mencari perlindungan dan keamanan di negara itu.

Momani mengatakan, dengan dievakuasi kelompok Helm Putih ke Yordania, situasi yang dialami rakyat Suriah bisa berubah menjadi buruk, karena rezim Assad gencar melakukan serangan

"Rezim ini cukup bersedia untuk menghancurkan tempat untuk mendapatkannya kembali," katanya. “Begitu pasukan rezim masuk ke sana, mereka akan mengejar begitu banyak orang yang tidak bersalah. Kami benar-benar harus mempersiapkan pembantaian besar-besaran."

Credit sindonews.com

Amnesty International: Dipimpin Duterte Filipina Lebih Berbahaya

Warga melihat anggota Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) sata akan memeriksa sebuah rumah yang di duga menyimpan narkoba dalam operasi anti-narkoba di kota Quezon, metro Manila, Filipina 16 Maret 2017. REUTERS

CB, Jakarta - Kepemimpinan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, telah mengalami kemunduran dalam bidang penegakan HAM sehingga menempatkan perlindungan HAM di Filipina pada posisi yang lebih berbahaya sebelum Duterte memimpin. Pernyataan itu diterbitkan oleh lembaga Amnesty International untuk memperingati dua tahun kepemimpinan Presiden Duterte di Filipina terkait kebijakan tembak mati terhadap pengedar narkoba.
“Duterte menjadi presiden dengan citra sebagai orang kuat dan mengusung janji akan bersikap tegas terhadap hukum dan perintah. Kenyataannya dalam dua tahun kepemimpinannya, kebijakan-kebijakannya adalah sebuah bencana sehingga menempatkan negara dalam posisi yang lebih berbahaya, khususnya masyarakat miskin Filipina,” kata Rachel Chhoa Howard, Peneliti di Amnesty Internasional.

Presiden Filipina Rodrigo Duterte. REUTERS/Handout

Dikutip dari situs amnesty.org pada Selasa, 24 Juli 2018, Howard mengatakan bukannya mengatasi masalah-masalah sosial yang pelik, kebijakan perang terhadap narkoba Duterte telah menyebabkan kerusakan dan penderitaan yang tak terkatakan. Kebijakan-kebijakan Presiden Duterte, dapat dilihat dari tewasnya ribuan orang tanpa proses hukum menyusul tingginya pelanggaran hukum dengan eksekusi yang dilakukan di rumah-rumah dan jalan-jalan hampir setiap hari.

“Menyusul masih berlanjutnya tindak eksekusi mati dan tidak adanya tanda-tanda langkah pencegahan di tingkat nasional, maka ini waktunya bagi komunitas internasional termasuk lembaga HAM PBB untuk membuat mandat investigasi terhadap pendekatan yang mengerikan dalam mengatasi masalah pemberantasan terhadap narkoba,” kata Howard.Dalam kritiknya Howard mengatakan kebijakan perang terhadap narkoba Presiden Duterte, mematikan. Ribuan orang tewas di Filipina karena dampak kebijakan-kebijakan yang kejam yang umumnya menyerang kalangan masyarakat miskin. Klaim Duterte untuk menjadi pembela masyarakatnya telah berbalik menjadi sebuah penghinaan terhadap para keluarga korban, khususnya setelah berjanji akan melanjutkan tindakan ‘pembunuhannya’.

Credit tempo.co

Duterte lanjutkan perang narkoba

Presiden Filipina Rodrigo Duterte (REUTERS)

Manila (CB) - Presiden Filipina Rodrigo Duterte, dalam pidato kenegaraan tahunan pada Senin, mengaku akan meneruskan momentum kebijakan perang narkoba berdarah yang "menakutkan" sebagaimana sudah dilakukan sepanjang dua tahun terakhir.

Di depan para anggota Kongres, Duterte mengatakan bahwa perang terhadap narkoba -- yang telah menewaskan ribuan orang sehingga dikecam dunia internasional -- "masih jauh dari kata usai."

"Perang terhadap obat-obatan terlarang tidak akan dikesampingkan. Kami akan melakukannya dengan tegas dan menakutkan sebagaimana pertama kali dijalankan," kata Duterte, yang kebijakannya kini tengah diselidiki Pengadilan Kejahatan Internasional (ICC).

"Jika perhatian kalian tertuju pada hak asasi manusia, maka perhatian saya adalah kehidupan manusia," kata dia sambil menambahkan bahwa perang narkoba bertujuan untuk menghentikan obat-obatan yang telah menghancurkan keluarga Filipina.

Sejak kebijakan perang narkoba dimulai, polisi di negara Asia Tenggara itu telah menewaskan lebih dari 4.500 orang yang diduga menjadi pengedar dan menolak ditangkap.

Para aktivis HAM mengaku prihatin atas pertumpahan darah tersebut, dan mengatakan bahwa ribuan orang telah dibunuh dalam upaya sistematis untuk membersihkan para pengguna narkoba dari kelompok masyarakat miskin.

Duterte membacakan pidatonya selama 50 menit, di antaranya untuk meminta Kongres agar mengesahkan undang-undang larangan kontrak kerja jangka pendek. Dia juga berjanji untuk semakin agresif dalam upaya melindungi lingkungan hidup.

Selain itu, dia berjanji akan segera menandatangani undang-undang otonomi bagi kawasan Muslim untuk mencegah penyebaran pengaruh kelompok bersenjata ISIS.

Dalam hubungannya dengan China, Duterte menegaskan bahwa dirinya tidak akan mengkompromikan keutuhan wilayah dan kepentingan Filipina dalam kaitannya dengan sengketa wilayah Laut China Selatan.

Di bawah kepemimpinan Duterte, hubungan antara Filipina dan China terus membaik. Beijing akan memberikan pinjaman, hibah, dan investasi untuk mendukung program pembangunan infrastruktur dari Duterte yang akan memakan biaya sebesar 180 miyar dolar AS.

Sementara itu di luar gedung Kongres, ribuan pengunjuk rasa dari kelompok gereja, perempuan, dan serikat kerja mengecam kebijakan Duterte yang dianggap anti terhadap kelompok masyarakat miskin. Mereka bahkan sempat membakar boneka sang presiden.

Unjuk rasa tandingan dari pendukung Duterte juga digelar tidak jauh darinya.

Para pengkritik Duterte mengatakan bahwa kebijakan perang narkoba dari sang presiden telah gagal. Sementara itu Senator Risa Hontiveros mengaku seperti "melihat dan mendengar siaran ulang film buruk" saat Duterte berpidato.

Credit antaranews.com

Kamboja Kecam Pernyataan Parlemen Malaysia Soal Pemilu

Raja Kamboja Norodom Sihamoni mendesak para senator untuk melindungi keadilan dan HAM seluruh rakyat. [VOA}

CB, Jakarta - Juru bicara Dewan Menteri Kamboja Phay Siphan mengecam pernyataan anggota parlemen Malaysia dari Partai Keadilan Rakyat Wong Chen yang prihatin atas pemilu Kamboja pada 29 Juli mendatang.
Siphan mengatakan, Malaysia adalah negara kecil jadi tidak dapat campur tangan dalam urusan dalam negeri Kamboja.

"Pemerintah Kamboja tidak peduli dengan pandangan Chen. Malaysia bukan Amerika Serikat atau Perancis, hanya sebuah negara kecil," katanya, seperti dilansir Independent pada 23 Juli 2018

Sebelumnya pada Kamis, 19 Juli 2018, Chen mendesak pemerintah Malaysia untuk mengambil sikap yang lebih proaktif terhadap Kamboja serta sikap terhadap pemerintah Myanmar.
"Saya percaya, sebagai pemerintahan baru, adalah tugas kami untuk mereformasi hukum untuk melindungi keadilan dan memperjuangkan demokrasi dan bahkan melangkah lebih jauh dengan mempromosikan pemilihan yang bebas dan adil di kawasan ASEAN," demikian pernyataan Chen sebagaimana dikutip dari Phnom Penh Post.
Menjelang pemilihan umum Kamboja, komunitas internasional menyatakan keprihatinannya atas perkembangan demokrasi negara yang berada di kawasan Asia Tenggara itu.
Meski menuai banyak kritik atas penyelenggaraan pemilu, Cina dan Jepang malah meminjamkan dana ke Komite Pemilihan Nasional Kamboja. Sebaliknya, Amerika Serikat dan Uni Eropa menarik dana tersebut.

Credit tempo.co

Perang Dunia Ketiga, Harapan Rouhani dan Gertakan Trump

Presiden Iran, Hassan Rouhani. (REUTERS/Alessandro Bianchi)

Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali meramaikan dunia dengan ancaman perang. Membalas pernyataan Presiden Hassan Rouhani yang mengancam AS dengan perang besar, Trump mengingatkan Rouhani tidak main-main dengan negaranya.

Di hadapan para diplomat Iran Ahad lalu, Rouhani yang mulai gerah atas berbagai retorika anti-Iran yang dilontarkan Trump, menyatakan bahwa "Amerika harus tahu bahwa perdamaian dengan Iran adalah induk dari segala perdamaian, dan perang dengan Iran adalah induk dari segala perang."

Pernyataan Rouhani tersebut dibalas Trump lewat cuitan di akun Twitter resminya dengan huruf besar atau kapital. "Jangan pernah mengancam Amerika Serikat atau Anda akan menanggung konsekuensi seperti yang pernah dialami sejumlah pihak sepanjang sejarah. Kami bukan lagi negara yang menerima kata-kata gila Anda. Waspadalah!"

Namun perang kata-kata Trump mengingatkan orang saat dia berkonfrontasi dengan pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un. Setelah mengancam akan membalas Kim Jong-un dengan 'api dan kemarahan', beberapa bulan kemudian Trump menemuinya di Singapura dalam gelaran perdamaian ala acara realitas di televisi dan menyepakati isu penting yakni 'denuklirisasi Semenanjung Korea'.

Dengan Teheran, tampaknya tak bakal sama.

Pernyataan Rouhani Ahad merujuk sikap anti-Iran yang secara agresif dikumandangkan Trump. Dia mengingatkan Trump bahwa negaranya maasih menguasai perairan di kawasan. Iran bisa memblokir Selat Hormuz di ujung Teluk, rute yang dilewati kapal tanker minyak, jika sanksi AS menyebabkan penjualan Teheran menurun.

"Tuan Trump! Kami adalah orang-orang bermartabat dan penjamin keamanan perairan di wilayah ini sepanjang sejarah. Jangan bermain-main dengan ekor singa, Anda akan menyesalinya," kata Rouhani.

Meski begitu, pernyataan yang disampaikan Rouhani di hadapan para diplomat Iran itu sebenarnya mengulurkan perdamaian, tak hanya bagi Amerika Serikat, tetapi juga musuh bebuyutannya di kawasan, Arab Saudi.

Namun nada 'perdamaian' tampaknya dipadamkan. Tak hanya oleh cuitan keras Trump, tapi juga Duta Besar Arab Saudi di Amerika Serikat, Khalid bin Salman yang memuji cuitan Presiden AS Donald Trump. "Trump menegaskan bahwa kita tidak mendekati Iran dengan kebijakan yang menyenangkan yang pernah gagal menghentikan Nazi Jerman untuk berkuasa. Kita perlu menyatukan strategi untuk mengatasi sikap destabilitasi rezim Iran."

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menyamakan pejabat Iran sebagai 'mirip mafia ketimbang sebuah pemerintahan'. Adapun presiden Iran dan menteri luar negerinya, disebut Pompeo sebagai 'orang-orang terdepan di panggung internasional Ayatollah.' Pernyataan yang tampaknya digunakan untuk menarik perhatian warga AS keturunan Iran yang saat itu mendengarkan pidato Pompeo di California.

Meski begitu, perang dunia ketiga tampaknya dipicu cuitan Trump. Tak satu pun pihak, baik Iran maupun Amerika Serikat menginginka konfrontasi.

Pada Senin, pejabat Iran menyatakan ancaman Trump 'pasif'. Meskipun Garda Revolusi Iran menuduh Trump berusaha mengobarkan 'perang psikologis'.

Juru bicara Gedung Putih, Sarah Sanders mengklarifikasi bahwa cuitan Trump tidak ditujukan untuk meningkatkan ketegangan kedua negara.

"Hasutan dari siapa pun tidak akan lebih jauh dari Iran," kata dia sambil menambahkan Trump telah menegaskan apa saja yang tidak akan dibiarkan terjadi.

Dilansir The Independent, pakar internasional dari Chatham House, London, Sanam Vakil mengatakan pernyataan keras AS soal Iran lebih ditujukan untuk konsumsi domestik Amerika Serikat. Sedangkan di pihak Iran, menurut Vakil, pola pikir para pejabat Iran yang pragmatis cenderung akan menunggu perubahan pemerintahan di Amerika Serikat.

"Saya tidak ingin mengecilkan komentar, karena eskalasi selalu mungkin dan retorika permusuhan bisa menyebabkan konsekuensi serius, tapi pernyataan tersebut terlontar dalam konteks politik domestik AS," kata Vakil. "Pola pikir politisi pragmatis dan garis keras yang menganggap pemerintahan Trump tidak terduga, mungkin lebih baik menunggu masa jabatannya berakhir dan berharap dia tidak terpilih lagi, ketimbang menyambar umpan apapun."

Credit cnnindonesia.com

Taiwan Mengaku Bisa Direbut China Jika Tak Didukung AS

Ilustrasi militer Taiwan. (Reuters/Tyrone Siu)

Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri Taiwan Joseph Wu mengatakan negaranya bisa direbut secara paksa oleh China, jika tak mendapatkan dukungan militer dari Amerika Serikat.

Joseph mengatakan kepada CNN, Senin (23/7), bahwa pihaknya merasa hubungan dengan AS makin kuat dalam beberapa tahun terakhir, tapi penting bagi Washington untuk melanjutkan dukungan militer dan diplomatik untuk Taipei.

"Jika China melihat kerentanan Taiwan, tak mendapatkan dukungan AS, maka mereka akan berpikir memulai skenario di mana mereka bisa merebut kendali atas Taiwan," ujarnya.

Meski mempunyai pemerintahan mandiri selama 70 tahun, pihak China daratan terus memandang pulau tersebut sebagai wilayah penting.

Beijing meningkatkan tekanan terhadap Taiwan setelah Partai Demokratis Progresif (DPP) yang turun-temurun mendukung kemerdekaan berkuasa bersama Presiden Tsai Ing-wen pada 2016 lalu.

Angkatan laut China telah melakukan serangkaian latihan militer dengan peluru hidup di Selat Taiwan sejak Rabu hingga Senin. Para pakar di tabloid Global Times, dikutip CNN, mengatakan langkah itu "didesain untuk separatis Taiwan."

Ilustrasi militer Taiwan. (Reuters/Tyrone Siu)

Wu mengatakan latihan itu merupakan bagian dari operasi untuk "mengintimidasi rakyat Taiwan."

"Kami mencoba memanfaatkan secara penuh kerja sama kami dengan negara-negara yang berpikiran sejalan, mencoba membuka kerja sama keamanan dengan AS untuk mencegah China berpikir bisa merebut Taiwan dalam waktu semalam," ujarnya.Taiwan China Militer

Beijing telah lama bermimpi menyatukan kembali Taiwan dengan China daratan. Dalam pidato nasional pada Maret lalu, Presiden Xi Jinping menyebut unifikasi sebagai "aspirasi seluruh warga China," dan menyatakan pihaknya tak akan menyerahkan "sejengkal pun wilayah" ketika ia bertemu dengan Menteri Pertahanan AS James Mattis, Juni.

Namun, Wu mengatakan tindakan China terhadap Taiwan menghambat upaya reunifikasi Taiwan dan membuat publik menentang Beijing.

Ilustrasi militer Taiwan. (REUTERS/Pichi Chuang)

"Mereka berkata ingin merebut hati dan pikiran warga Taiwan tapi yang mereka lakukan ... adalah menciptakan kebencian di antara warga rakyat Taiwan terhadap pemerintah China. Hal itu mendorong Taiwan semakin jauh."

Di bawah pemerintahan Trump, semula sempat muncul pertanyan soal apakah Taiwan akan digunakan sebagai pion antara Washington dan Beijing, melihat ketertarikan China merebut kembali pulau tersebut.

Namun, lebih dari satu tahun kemudian, Wu mengatakan pihaknya senang dengan hubungan Taiwan-AS yang semakin baik di bawah Trump.

"Presiden Trump mempertahankan hubungan yang sangat baik dengan Taiwan ... mereka mengatakan kepada kami bahwa mereka meyakini Taiwan tidak bisa ditukar, dan demokrasi tidak bisa ditukar," kata Wu.

Ketika ditanya apakah Presiden Tsai akan mendorong kemerdekaan Taiwan, Wu mengatakan pemimpin partai DPP itu bertekad mempertahankan "status quo" dengan tetangga besarnya.

"Kami ingin mempertahankan kedamaian dan stabilitas di Selat Taiwan ... dengan sendirinya, Taiwan berada di luar China, Taiwan berada dengan sendirinya, jadi tak perlu melampaui hal itu untuk saat ini."

Credit cnnindonesia.com

Citra Satelit: Situs Peluncur Roket Korut Mulai Dibongkar

Korut mulai membongkar situs peluncur roket miliknya. Foto/Ilustrasi/Istimewa

SEOUL - Korea Utara (Korut) memenuhi janji yang dibuatnya kepada Amerika Serikat (AS) pada pertemuan di Singapura medio Juni lalu. Negara Komunis tertutup itu tampaknya mulai membongkar sejumlah bagian dari lokasi peluncuran roket utama di barat laut negara itu.

Laporan kelompok pemantau yang berbasis di AS, North38, menyatakan citra satelit menunjukkan Korut membongkar bagian-bagian dari peluncur roket utama Sohae seperti dikutip dari BBC, Selasa (24/7/2018).

Situs peluncur Korut dibongkar

Presiden AS Donald Trump mengatakan pemimpin Korut Kim Jong-un telah bersumpah untuk menghancurkan tempat uji mesin roket milik Pyongyang. Namun ia tidak menyebutkan tempat yang akan dihancurkan.

Pyongyang berpendapat bahwa Sohae adalah situs peluncuran satelit. Namun para pejabat AS menduga bahwa lokasi itu telah digunakan untuk menguji rudal balistik.

Selama pertemuan penting antara Donald Trump dan Kim Jong-un di Singapura bulan lalu, kedua pemimpin itu menandatangani kesepakatan untuk bekerja menuju denuklirisasi menyeluruh Semenanjung Korea.

Namun kesepakatan itu dikritik karena kurangnya rincian tentang kapan atau bagaimana Pyongyang akan menanggalkan senjata nuklirnya.

Sebelumnya pada hari Senin, Presiden Trump mengatakan bahwa ia sangat senang dengan kemajuan dalam hubungan dengan Korut. Ia mengatakan bahwa Pyongyang tidak meluncurkan rudal atau melakukan uji coba nuklir selama sembilan bulan terakhir.

Korut total telah melakukan enam uji coba nuklir, yang terbaru terjadi pada September tahun lalu.

Credit sindonews.com

Jepang Alami Suhu Tertinggi Sepanjang Sejarah

Seorang perempuan mengusir panas dengan kipas portable di Tokyo, Senin (23/7). Jepang sedang dilanda panas ekstrem dengan suhu mencapai 41 derajat Celcisu.

Foto: AP Photo/Koji Sasahara

Jepang mencatat suhu udara paling tinggi 41 derajat Celcius.

CB, SAITAMA -- Jepang mencatat suhu udara paling tinggi 41 derajat Celcius, Senin (23/7). Beberapa pekan terakhir, gelombang panas terus menyerang sejumlah wilayah di negara tersebut.

Di Kumagaya, Saitama pada pukul 14.16 waktu setempat suhu udara mencapai 41,1 derajat Celcius. Suhu ini memecahkan rekor terpanas yang pernah terjadi, yakni 41 derajat celcius pada Agustus 2013. Berdasarkan Badan Meteorologi Jepang, Tokyo juga mengalami suhu udara terpanas, 40,8 derajat celcius.

Gelombang panas yang telah berlangsung selama beberapa pekan ini telah menelan puluhan jiwa di seluruh Jepang. Sebelumnya, bencana banjir bandang juga sempat menyerang Jepang pada awal bulan ini.

Cuaca yang panas ini telah menyebabkan kematian lebih dar 40 orang dan puluhan ribu lainnya dirawat di rumah sakit. Pada Sabtu (21/7) saja, setidaknya 11 orang tewas diduga akibat heat stroke atau sengatan panas.

"Selama Senin berlangsung, setidaknya tiga orang, semuanya lansia, meninggal di sekitar Tokyo," kata pemerintah lokal, dikutip Asia Nikkei, Senin (23/7).

Departemen Pemadam Kebakaran Tokyo mengirimkan ambulans setidaknya 3.125 kali pada Ahad (22/7). Pada Senin, lebih dari 300 orang dibawa ke rumah sakit diduga terkena sengatan panas.

Terkait hal ini, masyarakat Jepang diimbau menambah konsumsi air mereka. Masyarakat juga diminta waspada terhadap kemungkinan sengatan panas.

Credit republika.co.id

Kamboja Selidiki Seruan Boikot Pemilu

PM Kamboja Hun Sen diprediksi menang telak pada Pemilu akhir pekan ini. (ANTARA Foto/AACC2015/Subekti)

Jakarta, CB -- Komisi Pemilihan Umum Kamboja menyatakan akan menyelidiki laporan terhadap sekitar 30 mantan anggota kelompok partai oposisi yang menyerukan warga memboikot pemilu Minggu (29/7).

Partai Penyelamat Nasional Kamboja (CNRP) dibubarkan tahun lalu setelah Perdana Menteri Hun Sen, berniat kembali mencalonkan diri. Parpolnya, Partai Rakyat Kamboja (CPP), menang tipis pada pemilu 2013 lalu.

Dipimpin oleh tokoh-tokoh partai oposisi yang diasingkan, kampanye boykot dinamakan Jari Bersih, merujuk kepada tinta yang digunakan pemilih untuk menandai jari mereka.

Pihak berwenang setempat mengumumkan bahwa pemboikotan pemilu akan dianggap sebagai pelanggaran hukum, tetapi kelompok advokasi HAM menganggap aksi boikot sah.

Ven Porn, ketua panitia penyelenggaraan pemilu di daerah provinsi Battambang, berkata bahwa seorang anggota CPP resmi mengajukan keluhan terhadap para mantan anggota CNRP.

"Kami akan menyelidiki," kata Ven Porn kepada Reuters hari Senin (23/7).

Tanpa pesaing utama, Hun Sen, yang sudah berkuasa selama 33 tahun diprediksi menang telak pada Minggu.

Pemimpin partai CNRP, Kem Sokha, dipenjara mulai September karena menjadi tersangka dalam kasus pengkhiataan yang dianggap hanya jebakan. Dia sekarang ditahan di dekat perbatasan antara Kamboja dan Vietnam.

Juru bicara partai CPP, Sok Eysan, mengatakan bahwa anggota oposisi yang memboikot diharuskan membayar denda senilai US$5.000.

"Ini adalah jebakan untuk mencegah rakyat untuk memilih dan peraturan ini melanggar konstitusi," kata Sok Esyan.

Chea Chiv, mantan pemimpin CNRP di Battambang, termasuk salah satu tokoh dilaporkan. Dia mengatakan bahwa aksi memboikot bukan sesuatu hal yang ilegal.

"Saya tidak akan memilih jika tidak ada partai yang saya sukai dan kebebasan berbicara ini sudah dijamin konstitusi," kata Chea Chiv kepada Reuters.

Phil Robertson, Wakil Direktur HAM divisi Asia, menyatakan kekhawatirannya terhadap kasus ini.

"Pada saat orang memilih, mereka harus menandai jarinya dengan tinta India agar otoritas setempat bisa menentukan siapa memiliki jari yang bertinta dan yang bersih," Robertson berkata kepada Reuters.

"Para orang yang telah memboikot bisa terintimidasi dan mengalami beberapa pertanyaan yang kasar."

Credit cnnindonesia.com

Malaysia Ingin ASEAN Ajak Myanmar Dialog soal Krisis Rohingya

Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah mengatakan ASEAN mestinya bisa mendorong dialog dengan Myanmar terkait krisis Rohingya. (CNN Indonesia/Riva Dessthania Suastha)

Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah mengeaskan ASEAN harus bisa mendorong Myanmar berdialog demi menyelesaikan krisis kemanusiaan yang menargetkan etnis minoritas Rohingya.

Saifuddin mengatakan negara Asia Tenggara harus mampu mencari pendekatan baru yang jauh lebih proaktif untuk meyakinkan Myanmar menangani konflik di negara bagian Rakhine, tempat kekerasan terhadap Rohingya berpusat, secara inklusif.

"Saya rasa ini bukan hanya tugas Malaysia, tapi Indonesia, dan seluruh negara anggota ASEAN lainnya untuk terus mengajak Myanmar berdiskusi soal isu Rohingya melalui cara yang lebih proaktif," kata Saifuddin di saat berbicara dalam diskusi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) di Jakarta, Senin (23/7).

"ASEAN harus bisa menyelesaikan masalah Rohingya meski negara anggota menganut prinsip non-intervensi antara sesama karena ada cara lain, yakni melalui pendekatan konstruktif. Kita harus sama-sama mencari jalan untuk merangkul Myanmar dalam isu ini," tambahnya.

Sejak krisis kemanusiaan kembali memburuk di Rakhine pada Agustus 2017 lalu, Myanmar terus menjadi sorotan karena dianggap gagal melindungi etnis Rohingya dari dugaan persekusi militer.

Sementara itu, ASEAN juga banyak dikritik karena dianggap tidak bisa melakukan apa-apa demi menekan Myanmar menghentikan diskriminasi hingga kekerasan yang menargetkan Rohingya.

Dalam diskusi bertemakan Politik Luar Negeri di Era Pemerintahan Baru Malaysia itu, Saifuddin menegaskan bahwa Kuala Lumpur-di bawah komando baru Perdana Menteri Mahathir Mohamad-berkomitmen untuk lebih aktif lagi menangani isu hak asasi manusia baik dalam negeri maupun di kawasan, termasuk isu Rohingya.

Menurutnya, komunitas internasional tidak perlu terpaku pada perjanjian atau konvensi internasional untuk membantu menyelesaikan krisis Rohingya. Ia menegaskan persekusi yang selama ini menargetkan Rohingya merupakan salah satu masalah yang harus dilihat dari perspektif kemanusiaan.

"Bagi Malaysia, kami pastinya tidak membutuhkan konvensi internasional atau terlibat dalam perjanjian apapun untuk membantu mengatasi masalah Rohingya jika melihatnya dari sisi kemanusiaan," kata Saifuddin. "Mungkin kami tetap membutuhkan waktu dan proses terntentu untuk menerima para Rohingya sebagai pengungsi di Malaysia karena ini perlu persetujuan parlemen dan warga juga. Namun, tetap kami bisa mencari cara lain untuk membantu pengungsi Rohingya yang datang ke negara kami."

Lebih lanjut, Saifuddin menegaskan hal terpenting yang perlu dilakukan ASEAN dalam mengatasi krisis Rohingya adalah kesadaran dari masing-masing negara anggota bahwa tragedi ini menyangkut sisi kemanusiaan dan penegakkan HAM.

"Kabar baiknya adalah masyarakat ASEAN berangsur-angsur menyadari pentingnya penegakkan HAM di kawasan. Ini menjadi nilai tambah yang bisa mempermudah organisasi regional ini untuk terus menangani masalah HAM di kawasan, termasuk isu Rohingya," ujarnya.

Credit cnnindonesia.com

Indonesia-Malaysia percepat penyelesaian masalah perbatasan

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi (kanan) berjabat tangan dengan Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah (kiri) di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (23/7/2018). Dalam pertemuan tersebut Menlu RI dan Menlu Malaysia menyepakati untuk mempercepat negosiasi perbatasan darat dan maritim kedua negara. (ANTARA /Galih Pradipta)

Jakarta (CB) - Pemerintah Indonesia dan Malaysia berkomitmen mempercepat dan mengintensifkan upaya penyelesaian berbagai masalah perbatasan antara kedua negara.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah menyampaikan komitmen itu saat melakukan pertemuan bilateral di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Senin.

"Isu penyelesaian batas negara selalu menjadi prioritas kedua negara, maka negosiasinya harus terus diintensifkan agar satu per satu masalah perbatasan dapat diselesaikan," kata Retno.

Dia mengemukakan bahwa Presiden Joko Widodo pun telah menekankan pentingnya penyelesaian segera masalah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Pemerintah Malaysia pun menyampaikan komitmen serupa.

"Kami sepakat untuk mencoba menyelesaikan satu per satu dan bertahap. Kami berupaya tidak menunggu semua masalah menumpuk untuk menunggu diselesaikan," kata Saifuddin Abdullah.

Dalam pertemuan bilateral, menteri luar negeri kedua negara sepakat memulai pembahasan masalah perbatasan kedua negara di tataran teknis.

"Kami sepakat memberikan mandat penuh kepada tim teknis negosiasi isu perbatasan untuk mengintensifikasi prosesnya," kata Retno.

"Saya pikir ini suatu pendekatan baru. Para pemangku kepentingan duduk berbincang membahas hal-hal yang dapat segera diselesaikan agar tidak banyak masalah perbatasan yang tertunda," kata Saifuddin.

Selanjutnya tim teknis untuk perundingan perbatasan dari kedua negara akan memberikan laporan kepada menteri masing-masing mengenai masalah-masalah perbatasan yang akan diprioritaskan penyelesaiannya.

"Kita akan memilah, mana yang akan diselesaikan lebih dulu. Mana yang kita anggap penting, maka akan lebih dulu kita selesaikan. Kalau tidak seperti itu, kita bisa bertentangan terus," kata Saifuddin.

Credit antaranews.com