CUPUMA

Kamis, 12 Juli 2018

Turki Terima Sistem Rudal S-400 Rusia Tahun 2019

BRUSSELS - Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengumumkan bahwa Ankara akan menerima pasokan pertama sistem rudal pertahanan S-400 Rusia pada akhir 2019. Pengumuman itu disampaikan kepada wartawan di sela-sela pertemuan NATO di Brussels, Rabu.

"Baterai pertama akan dikirimkan menjelang akhir tahun depan," kata Cavusoglu.

Cavusoglu mengatakan, selain Amerika Serikat (AS), beberapa negara anggota NATO lainnya juga telah mempertanyakan pembelian sistem pertahanan canggih Moskow itu. Namun, diplomat Turki itu minta sikap sekutu-sekutu Ankara di NATO itu diakhiri.

"Kami dapat memahami bagian teknis. Sebagai contoh, adalah normal bagi mereka untuk bertanya apakah S-400 mengakui NATO, sistem NATO atau sekutu sebagai musuh. Kami juga sensitif terhadap masalah ini," katanya, dikutip Anadolu, Kamis (12/7/2018).

"Kami telah menetapkan kondisi kami dalam hal ini saat melakukan pembelian," ujarnya.

Desember lalu, Turki mengumumkan telah menyelesaikan perjanjian dengan Rusia untuk pembelian dua sistem S-400 pada awal 2020. Kemudian bulan April lalu, kedua pihak setuju pengiriman pertama sistem rudal itu dipercepat.

S-400 adalah sistem rudal anti-pesawat jarak jauh Rusia yang paling canggih. Sistem ini memiliki kemampuan untuk menembakkan tiga jenis rudal yang mampu menghancurkan target, termasuk rudal balistik dan jelajah.

Pada bulan Juni, Senat AS meloloskan undang-undang yang melarang penjualan pesawat jet tempur siluman F-35 ke Turki. Alasannya, karena Ankara membeli S-400 Rusia dan menahan pastor asal Amerika Serikat.

Meski membeli persenjataan canggih dari Rusia, Cavusoglu menolak klaim bahwa Turki telah berpaling dari NATO.

“Jika sekutu NATO kami memenuhi kebutuhan kami ini, kami akan mengambilnya dari mereka; kami memberi mereka prioritas," ujarnya, mengacu alasan utama Ankara membeli sistem rudal canggih Moskow.

Credit sindonews.com

AS Upgrade Muatan Bom Pesawat B-52, Pesan untuk Rusia dan China

WASHINGTON - Layanan Angkatan Udara Amerika Serikat (AS) sedang mengupayakan upgrade muatan bom untuk pesawat B-52 Stratofortress. Militer Washington menyatakan peningkatan fungsi pesawat pembom itu untuk menghadapi pesaing terdekat, yang tak lain adalah Rusia dan China.

Layanan itu telah mem-posting dokumen Request For Information (RFI) untuk mengidentifikasi calon kontraktor yang dapat memberikan wawasan tentang cara terbaik mengintegrasikan bom yang lebih baru dan lebih berat di bawah sayap pesawat.

Pesawat B-52 diperkirakan akan terbang selama 30 tahun lagi, sehingga berpotensi menjalani upgrade. Peningkatan fungsi muatan bom pesawat itu sejatinya juga merupakan bagian dari Heavy Weapon Release Pylon Program.

Menurut Layanan Angkatan Udara, program itu dijalankan karena ada ancaman yang muncul di depan, terutama agresor di Pasifik.

"Ini bukan persyaratan yang datang entah dari mana," kata pejabat layanan itu kepada Military.com pada hari Senin waktu setempat. "Ada alasan kuat mengapa kami harus turun ke jalan itu," lanjut pejabat yang berbicara dalam kondisi anonim tersebut.

Meski tak disebutkan negara-negara pesaing AS, namun dokumen militer Washington telah berkali-kali memasukkan Rusia dan China sebagai pesaing utama.

Amunisi khusus untuk pesawat yang di-upgrade tersebut belum dipromosikan. Namun, tujuannya adalah meningkatkan muatan bom yang dibawa. "Para pejabat ingin pylon mampu membawa banyak senjata dengan berat 5.000 pon hingga 20.000 pon," bunyi dokumen RFI.

Kemampuan maksimum pylon pesawat B-52 saat ini adalah membawa 5.000 pon amunisi.

"Pylon eksternal dirancang pada tahun 1959 dan telah beroperasi sejak 1960-an. Ketika diperkenalkan, tidak ada persyaratan dan tidak ada orang yang memperkirakan perlunya membawa senjata yang lebih berat dari 5000 pon," lanjut dokumen tersebut, yang dikutip Rabu (11/7/2018).

Menurut seorang pejabat Layanan Angkatan Udara AS, sekarang kemampuan muatan bom pesawat itu sudah berubah.

"Pesaing-pesaing kelas atas mendorong pilihan-pilihan ini," kata pejabat layanan tersebut merujuk pada Strategi Pertahanan Nasional (NDS) terbaru dari Departemen Pertahanan AS.

Menurut NDS 2018, China adalah pesaing strategis yang menggunakan ekonomi predator untuk mengintimidasi tetangganya dengan militerisasi di Laut China Selatan.

"Semakin jelas bahwa China dan Rusia ingin membentuk dunia yang konsisten dengan model otoriter mereka, mendapatkan hak veto atas keputusan ekonomi, diplomatik dan keamanan negara-negara lain," lanjut dokumen NDS.

Sekretaris Angkatan Udara Heather Wilson telah beberapa kali menyatakan pesatnya kemajuan teknologi China yang mendorong layanan untuk bereaksi. "Ada pengakuan eksplisit tentang munculnya kembali persaingan kekuatan besar," katanya.

"(China) memodernisasi dengan sangat cepat. Mereka memodernisasi pertahanan udara mereka, juga kemampuan air-to-air mereka benar-benar memodernkan seluruh board. Ini adalah ancaman mondar-mandir bagi Angkatan Udara AS karena laju modernisasi mereka," ujarnya di Pentagon beberapa waktu lalu.

Credit sindonews.com

Tur Eropa, Donald Trump Lebih 'Galak' ke NATO, 'Ramah' ke Putin

Donald Trump dan Melania Trump saat akan berangkat dengan Air Force One, Selasa, 10 Juli 2018, di Pangkalan Angkatan Udara Andrew, Md. Trump melakukan perjalanan selama seminggu ke Eropa dalam tur empat negara, dengan singgah di Belgia, Inggris, Skotlandia dan Finlandia. (Foto AP / Pablo Martinez Monsivais)

CB, Jakarta - Mata negara-negara NATO memandang tajam ke Presiden Donald Trump di tengah KTT NATO pada 11 Juli di Brussels, Belgia. Donald Trump bahkan melancarkan serangan sarkasnya kepada sekutu NATO dengan menyebut pertemuan dengan Vladimir Putin "lebih mudah" dibanding dengan KTT NATO sat tur Eropa-nya.
Pernyataan Donald Trump ini tidak meyakinkan sekutunya resah atas risiko keretakan aliansi militer Atlantik utara yang telah berdiri selama 69 tahun.
Dilaporkan Associated Press, 11 Juli 2018, Trump mengatakan pada Selasa 10 Juli bahwa dia "tidak bisa mengatakan saat ini apakah Putin teman atau musuh, tetapi Trump hanya menyebutnya sebagai pesaing. Pernyataan ini terbilang menyengat di saat sejumlah intelijen AS menyimpulkan isu bahwa Rusia ikut campur dalam pemilu 2016 untuk pencalonan Trump.
Trump tiba di Brussels pada malam KTT NATO setelah serangan berulang terhadap pakta pertahanan ini. Trump menekan negara-negara NATO untuk memenuhi target mereka untuk menghabiskan 2 persen dari produk domestik bruto mereka pada pertahanan hingga 2024. Selama kampanye kepresidenannya, dia menyebut hanya akan membela negara-negara NATO yang memenuhi kewajiban mereka.

Presiden Donald Trump, berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, saat berjalan menuju sesi foto dalam acara KTT APEC di Danang, Vietnam, 11 November 2017. REUTERS/Jorge Silva
Trump, yang mendarat di Belgia selanjutnya akan menuju ke London, di mana pemerintahan Perdana Menteri Theresa May berada dalam gejolak rencananya untuk keluar dari Uni Eropa.
Selasa Pagi, Presiden Dewan Eropa, Donald Tusk, menyampaikan pesan kepada Trump bahwa "adalah penting untuk mengetahui siapa teman strategis Anda dan siapa masalah strategis Anda." Tusk mengingatkan bahwa negara-negara Eropa membelanjakan anggaran militer lebih banyak dari Rusia dan sebanyak yang dikeluarkan Cina. NATO memperkirakan bahwa 15 anggota atau lebih dari setengahnya, akan memenuhi patokan anggaran pada 2024. NATO setuju bahwa pada 2014 setiap anggota akan meningkatkan pengeluaran militer menjadi 2 persen dari produk domestik bruto pada tahun 2024. Sekarang, pengeluaran kumulatif oleh Eropa dan Kanada telah meningkat hampir US$ 90 miliar atau Rp 1,293 triliun sejak 2015.
"Bersiap-siap untuk pergi ke Eropa. Pertemuan pertama: NATO. AS menghabiskan banyak waktu lebih banyak daripada negara lain untuk melindungi mereka. Tidak adil bagi pembayar pajak AS. Di samping itu, kita kehilangan US$ 151 miliar (Rp 2,170 triliun) pada Perdagangan dengan Uni Eropa. Yang memberi kami tarif besar (dan Hambatan perdagangan)!" kicau Trump.
Kunjungan Trump diyakini memicu protes besar di London dan tempat lain di Inggris. Setelah Inggris Trump akan singgah di Skotlandia sebelum berakhir di Helsinki dengan Putin.
"Putin mungkin yang paling mudah dari mereka semua," kicau Trump.
"Saya pikir bahwa bergaul dengan Rusia, bergaul dengan Cina, bergaul dengan orang lain adalah hal yang baik, bukan hal yang buruk," tambah Trump.
Pertemuan Donald Trump dengan Putin akan diawasi untuk melihat apakah Trump akan menegur atau merangkul Putin, yang telah berulang kali membantah tuduhan intervensi Rusia terhadap pemilu AS.

Markas baru NATO di Brussels, Belgia, 7 Mei 2018.[REUTERS/Francois Lenoir]
Dilansir dari Reuters, aliansi NATO mengadakan pertemuan dua hari mulai Rabu 11 Juli. Ini menjadi KTT dua tahunan pertama NATO di markas baru senilai miliaran dolar di Brussels, Belgia. Berbanding terbalik, banyak pemimpin negara anggota KTT yang cemas ketika mereka dihadapkan pada kritikan Donald Trump.
Pertemuan ini akan dihadiri lebih dari 40 kepala pemerintahan termasuk 29 negara sekutu dan mitra non-anggota dari Finlandia hingga Afghanistan.
NATO juga akan meluaskan sayap dengan mengundang Macedonia untuk memulai perundingan dan menentang peringatan Rusia terhadap ekspansi blok NATO terhadap Balkan.
NATO telah sepakat menguatkan program pertahanannya sejak aneksasi Rusia atas Crimea dari Ukraina pada 2014 dengan mengirim batalion ke Baltik dan Polandia untuk mencegah serangan Rusia yang potensial.
"Tidak boleh ada yang melupakan esensi politik dan hubungan internasional (dengan Rusia)," kata Tusk.

Credit tempo.co

Trump Tuntut Sekutu-sekutu NATO Naikkan Belanja Militer

BRUSSELS - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menuntut negara-negara NATO untuk meningkatkan pembelanjaan pertahanannya hingga empat persen dari produk domestik bruto (PDB) mereka. Pejabat Gedung Putih mengungkap permintaan Trump tersebut.

Angka peningkatan belanja militer yang dituntut Trump itu lebih tinggi dari angka yang sejak awal diputuskan NATO, yakni dua persen dari PDB masing-masing negara.

Pejabat Gedung Putih yang berbicara dalam kondisi anonim mengatakan pernyataan presiden Trump itu bukan proposal resmi. Trump, kata pejabat tersebut, hanya ingin para pemimpin negara NATO meningkatkan pengeluaran mereka pada sektor pertahanan.

Trump telah secara terbuka mengkritik sekutu-sekutu NATO sejak menjadi Presiden AS pada Januari 2017. Menjelang KTT aliansi militer yang beranggotakan 29 negara di Brussels tersebut, Trump menuliskan tweet tentang pendanaan NATO.

Trump telah berulang kali mengeluh karena AS menanggung beban yang tidak adil dengan menghabiskan lebih banyak pembelanjaan militer dari PDB-nya ketimbang negara-negara NATO lainnya.

Berbicara di KTT, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan bahwa negara-negara anggota aliansi telah setuju untuk membelanjakan lebih banyak anggarannya untuk sektor pertahanan pada tahun-tahun mendatang.

"Semua sekutu meningkatkan pengeluaran pertahanan. Tahun ini setidaknya delapan negara NATO telah berkomitmen untuk membelanjakan setidaknya dua persen dari PDB mereka untuk pertahanan dan mayoritas sekutu kami memiliki rencana untuk melakukannya pada 2024," kata Stoltenberg saat pers konferensi di Brussels, yang dikutip Reuters, Kamis (12/7/2018).

"Selama seperempat abad banyak negara telah memotong miliaran dari anggaran pertahanan mereka. Sekarang mereka menambah miliaran," ujarnya.

Stoltenberg mengatakan bahwa di tahun-tahun mendatang, beban keuangan NATO akan dibagi lebih merata.

Namun, jaminan Stoltenberg bahwa negara-negara anggota NATO akan meningkatkan pendanaan militer tidak membuat Trump terkesan.

Seiring dengan peningkatan pendanaan, anggota NATO juga akan bekerja sama untuk meningkatkan kemampuan misi NATO di seluruh dunia. Salah satu dari misi NATO saat ini berlangsung di Irak, di mana sebuah operasi dibentuk untuk melatih pasukan lokal untuk memerangi kelompok ekstremis.

"Pentingnya misi pelatihan di Irak adalah karena kami percaya pencegahan lebih efektif daripada intervensi," kata kepala NATO.

"Kami harus memastikan ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) tidak dapat kembali. Cara terbaik untuk melakukan ini adalah dengan memastikan pelatihan pemerintah Irak, pasukan Irak dapat mencegah mereka kembali," ujarnya.

Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau menawarkan Kanada untuk memimpin misi pelatihan militer baru NATO di Irak. Berbicara di sebuah acara di sela-sela KTT NATO, Trudeau berfokus pada pentingnya membangun kembali negara yang dilanda perang.

"Kita harus membangun demokrasi itu dan memperkuatnya," kata Trudeau. Menurutnya, Kanada bersedia menyediakan 250 tentara dan helikopter untuk membantu upaya itu.

KTT NATO di Brussels dimulai dengan ketegangan ketika pada Rabu pagi, Trump memberi tahu Stoltenberg bahwa Rusia secara efektif "menyandera" Jerman dengan membuat negara itu ketergantungan pada gas dan minyak Rusia.

Trump mengatakan sangat tidak pantas bagi AS untuk membayar biaya pertahanan Eropa dari ancaman Rusia, sementara Jerman mendukung kesepakatan gas dengan Moskow.

"Mereka membayar miliaran dolar ke Rusia dan kami harus mempertahankan (Eropa) terhadap (ancaman) Rusia," kata Trump kepada Stoltenberg.

"Jerman sejauh yang saya ketahui adalah tawanan Rusia karena mendapatkan begitu banyak energi dari Rusia," katanya. Berlin menolak disebut Trump sebagai "tawanan" Rusia. Jerman menegaskan bahwa mereka tetap independen.

Credit sindonews.com

Trump Sebut Jerman Jadi 'Tawanan' Rusia dalam Pertemuan NATO

Presiden AS, Donald Trump

Foto: thedailybeast.com

Negara-negara anggota NATO menggerlar pertemuan di Brussels pekan ini

CB, BRUSSELS -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menybeut Jerman menjadi 'tawanan' Rusia pada Rabu (11/7) ketika para pemimpin Barat berkumpul di Brussels untuk pertemuan puncak NATO. Trump ingin Eropa membayar lebih untuk pertahanan mereka sendiri.

Dalam pernyataan publik yang mengejutkan, Trump mengatakan kepada Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg, bahwa Jerman salah mendukung saluran pipa Laut Baltik baru senilai 11 miliar dolar AS demi mengimpor gas Rusia, sementara lambat untuk memenuhi target berkontribusi terhadap pembelanjaan pertahanan NATO yang dimaksudkan untuk melindungi Eropa dari Rusia.

"Kami seharusnya mengawal Rusia dan Jerman keluar dan membayar miliaran dolar per tahun ke Rusia," kata Trump di hadapan para wartawan pada pertemuan pra-pertemuan puncak di kediaman duta besar AS untuk Belgia.

Komentarnya tersebut tampaknya secara substansial melebih-lebihkan ketergantungan Jerman pada energi Rusia, dan menyiratkan pemerintah Jerman mendanai proyek pipa, yang merupakan usaha komersial.

Dengan ketegangan di aliansi pertahanan Barat yang sudah meninggi atas tuntutan Trump untuk kontribusi lebih banyak demi meringankan beban pembayar pajak AS, dan sikap nasionalistik yang telah memperlihatkan sengketa perdagangan yang mengancam pertumbuhan ekonomi di Eropa, pernyataan terbaru tersebut akan memicu kekhawatiran di antara sekutu atas peran AS dalam menjaga perdamaian yang telah dipegangnya sejak Perang Dunia II.

Setelah pertemuan puncak dua hari di Brussels, Trump akan bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Helsinki pada Senin.

Menteri Pertahanan Jerman Ursula von der Leyen membalas komentar Trump tersebut. "Kami memiliki banyak masalah dengan Rusia, pasti," katanya kepada wartawan dalam bahasa Inggris. "Di sisi lain, Anda harus menjaga jalur komunikasi antara negara atau aliansi dan lawan tanpa keraguan," tuturnya.

Stoltenberg kemudian mengatakan kepada wartawan bahwa Trump telah menggunakan "bahasa yang sangat lugas," tetapi semua sekutu NATO setuju bahwa biaya pembelanjaan pertahanan harus disebar dan bahwa tahun lalu telah memperlihatkan peningkatan terbesar dalam satu generasi.

Credit republika.co.id

AS Tegaskan Tak Berniat Ubah Kebijakan Militer di Afghanistan

WASHINGTON - Seorang sumber di Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat (AS) menyatakan, pihaknya tidak memiliki rencana untuk melakukan perubahan kebijakan, baik secara politik ataupun militer di Afghanistan.

"Kami tidak merencanakan tinjauan menyeluruh atas strategi inti kami, seperti yang dilakukan musim panas lalu," kata pejabat itu, mengacu pada strategi AS terbaru di Afghanistan, yang dirilis Agustus tahun lalu.

"Kami secara teratur melakukan tinjauan terhadap strategi kami untuk memeriksa keefektifannya dan membuat penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan sumber daya AS sedang digunakan dengan cara yang paling efisien," sambungnya, seperti dilansir Tass pada Rabu (11/7).

Dia lalu mengatakan, sekutu-sekutu dan mitra AS telah membuat peningkatan kontribusi yang signifikan dalam operasi di Afghanistan kurun waktu setahun terakhir.

Sumber itu menyebut setidaknya dua sekutu AS, yang juga sama-sama anggota NATO akan meningkatkan kontribusi mereka di Afghanistan dan berharap banyak negara lain yang mengikuti langkah dua negara yang dia tolak sebutkan tersebut.

"Kami mengharapkan sekutu dan mitra untuk menanggung bagian yang adil dari beban di Afghanistan dengan terus meningkatkan pasukan dan kontribusi keuangan. Komunitas internasional tetap berkomitmen untuk mendukung pasukan Afghanistan saat mereka bekerja untuk mendapatkan solusi di Afghanistan," ungkapnya.

"Pemerintah kami tetap berkomitmen pada strategi berbasis-kondisi. Taliban tidak bisa menunggu kami. Kami didorong oleh gencatan senjata pada Juni dan kami berdiri bersama pemerintah Afghanistan saat mereka mencari penyelesaian politik untuk mengakhiri perang," tukasnya.

Credit sindonews.com

Situasi Laut China Selatan setelah putusan PCA

Peta konflik klaim wilayah antar-negara di Laut Tiongkok Selatan. (inquirer.net)

Jakarta (CB) - Situasi Laut China Selatan (LCS) dua tahun setelah putusan Pengadilan Arbitrase Permanen PBB (PCA) di Den Haag, Belanda, belum menunjukkan tanda-tanda ke arah semua pihak yang berselisih menemukan jalan keluar tetapi sebaliknya kerumitan telah menghadang di depan.

China sebagai salah satu pihak yang mengklaim (claimants) masih melakukan aktivitas-aktivitas, terutama militerisasi kepulauan buatan yang Vietnam katakan telah menduduki wilayahnya di Kepulauan Spratly secara ilegal. Pihak-pihak lain yang turut mengklaim sebagian wilayah LCS ialah Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam dan Taiwan.

Para pengamat mengatakan peningkatan aktivitas dan kehadiran militer China di LCS berpotensi mengancam stabilitas, kebebasan maritim internasional dan keamanan kawasan.

Setelah proses tiga tahun pengajuan kasus oleh Filipina, PCA memutuskan pada 12 Juli 2016 mengabulkan gugatan Filipina atas wilayah di Laut China Selatan yang diklaimnya dan tidak mengakui "sembilan garis putus-putus", atau dikenal juga sebagai "garis-garis berbentuk U" dari China.

Dalam amar putusan setebal 497 halaman, Mahkamah menyatakan klaim China tersebut tidak memiliki dasar hukum, dan menolak "hak sejarah" dari China di LCS. Keputusan itu juga menjelaskan bahwa pulau buatan China di atas terumbu karang di kawasan itu tidak dapat dianggap sebagai zona ekonomi eksklusif (ZEE) 200 mil dan wilayah perairan 12 mil karena ketakmampuan menyangga kehidupan manusia di pulau buatan dan tak memenuhi syarat-syarat sebagai ZEE dan landasan kontinen sesuai dengan hukum internasional.

Selain itu, putusan Mahkamah juga menekankan kekuatan patroli China bisa berbahaya bila ditabrak kapal nelayan. Pembangunan dan pengoperasian China mengakibatkan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan pada terumbu karang di Laut China Selatan.

Pengadilan telah menentukan bahwa China telah melanggar hak-hak kedaulatan Filipina di ZEE-nya karena menghalangi kapal penangkap ikan dan kapal eksplorasi dari Filipina, membangun sebuah pulau buatan. Juga dinyatakan bahwa nelayan Filipina dan nelayan China memiliki hak mencari ikan di Scarborough Shoal namun China turun mengintervensi untuk mencegah akses nelayan Filipina ke laut.

Segera setelah putusan Pengadilan keluar, Beijing mengumumkan "tidak dapat menerima dan tidak mengakui" hasil penilaian. Departemen Luar Negeri, Departemen Pertahanan Nasional dan banyak media China secara bersamaan mendesak putusan Mahkamah Internasional mengenai gugatan Laut China Selatan dihentikan.

Tindakan China setelah keputusan

Selama dua tahun terakhir, China terus melobi negara-negara kawasan demi sikapnya yang absurd, mengabaikan hukum dan juga masyarakat internasional.

Pada tanggal 14/5/2018 China menerbitkan sebuah buku yang mengkaji keputusan Arbitrase PBB untuk LCS. Aksi China itu sebagai argumen untuk mempertahankan sikapnya, yang menimbulkan reaksi negara-negara yang terkait di kawasan.

Keputusan PCA memiliki dasar hukum internasional yang penting sesuai Konvensi PBB 1982 tentang Hukum Laut. Semua negara di kawasan itu termasuk China, telah menandatangani dan meratifikasi. Konvensi ini dan dokumen ini memiliki dasar hukum umum untuk penyelesaian sengketa maritim.

Setelah keputusan PCA, China terus merenovasi, menyempurnakan dan mempersenjatai pulau-pulau buatan yang di Kepulauan Spratly diklaim oleh Vietnam. China telah membangun dan menyempurnakan pulau buatan serta melakukan militerisasi pulau-pulau ini di LCS dengan sarana paling modern.

Dalam waktu dua tahun, telah terjadi perubahan ukuran di beberapa pulau karang. Total luas pulau yang diklaim China di di Spratly sekitar 1.300 hektare. Ini adalah pekerjaan yang dapat dikatakan merupakan skala terbesar di dunia di planet yang tidak pernah memiliki renovasi besar sebelumnya.

Setelah keputusan Mahkamah, China terus menunjukkan eksistensinya atas pulau-pulau buatan itu dan berfokus pada membangun pangkalan militer dilengkapi dua bandar udara untuk melayani naik-turunnya pesawat-pesawat tempur seperti J10, J11, SU 30MK, MiG 29, sejumlah hanggar dan fasilitas pendukung lainnya.

Selain itu, China telah membangun pelabuhan militer, memasang dan mengoperasikan radar dengan frekuensi tinggi yang melayani keperluan militer di pulau Gac Ma, Gaven, Tu Nghia dan Chau Vien. Ketika ada radar frekuensi tinggi di sini, China benar-benar memiliki kemampuan untuk mengendalikan setiap pesawat, kapal asing yang melintasi Selat Malaka dan LCS.

Secara paralel dengan kegiatan konstruksi pangkalan militer, China juga membangun pekerjaan sipil, seperti klinik kesehatan, pusat bantuan, penyelamatan di laut, dasar jasa kelautan, perbaikan kecil, pompa minyak, tanker, membangun mercusuar, pusat penelitian-penelitian ilmiah kelautan, lingkungan.

Tentu apa yang dipertontonkan China di kawasan mendapat penentangan keras dari banyak negara di kawasan dan internasional.

Tindakan China terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir setelah keputusan PCA, meskipun pendapat internasional, dan itu juga sangat kontras dengan pernyataan Presiden China Xi Jinping baru-baru ini. Mereka tidak akan melanjutkan untuk militerisasi pulau-pulau buatan yang secara ilegal dibangun di LCS.

Di luar dari negara-negara yang mengklaim wilayah di LCS, negara-negara di luar kawasan seperti Amerika Serikat, Jepang, Australia, Prancis dan Inggris telah menyatakan keprihatinan dan telah menanggapi secara berbeda.

Intinya mereka mengambil langkah-langkah untuk mencegah tindakan China karena memengaruhi kebebasan dan keamanan navigasi di jalur laut paling penting dan termasuk teramai di dunia.

Pada 23 Mei lalu, Amerika Serikat telah menarik undangan dari China untuk berpartisipasi dalam latihan Lingkar Pasifik (RIMPAC) karena "kudeta militer "yang sedang berlangsung di LCS. Kemudian, pada 27 Mei kapal USS Higgins dipandu perusak rudal dan kapal penjelajah rudal USS Antietam memasuki 12 mil laut di sekitar Kepulauan Paracel wilayah Vietnam untuk memperingatkan wisatawan akan militerisasi pulau-pulau oleh China di LCS.

Di dialog Shangri-La pada 2 Juni lalu Menteri Pertahanan AS James Mattis menuduh China melakukan "intimidasi dan paksaan" di wilayah itu dan menyatakan bahwa China akan menanggung konsekuensinya jika terus melanggar hukum internasional di LCS.

Menteri Mattis menekankan bahwa Amerika Serikat terus mengejar hubungan yang konstruktif dengan China, bekerja sama jika memungkinkan.

Selain AS, negara-negara lain seperti Jepang, Australia, Perancis sangat prihatin tentang tindakan China setelah putusan Pengadilan Arbitrase. Negara-negara itu menghendaki China berperilaku secara bertanggung jawab sebagai kekuatan utama dalam rangka menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan.

ASEAN cegah kerumitan

Bagi ASEAN yang di dalamnya Indonesia menjadi salah satu anggota, isu LCS telah menyebabkan perpecahan di antara beberapa anggotanya. Sebelum bertambah rumit, negara-negara ASEAN perlu meningkatkan solidaritas, persatuan dan peran sentral, nilai-nilai fundamental telah dan akan terus memastikan keberhasilan ASEAN.

Perhimpunan bangsa di Asia Tenggara ini sedang mencoba untuk membangun komunitas yang nyata berorientasi kepada rakyat melalui peningkatan integrasi ASEAN yang lebih besar, pelaksanaan yang efektif dari rencana kerja sama untuk membawa manfaat dan dampak pada kehidupan rakyat di kawasan.

Oleh karena itu jika isu Laut China Selatan tidak diselesaikan akan mempengaruhi perkembangan organisasi ini di masa depan.

ASEAN dan China harus segera mencapai COC yang koheren, komprehensif, dan berarti dan menjadi alat yang efektif untuk mencegah konflik, untuk menjaga perdamaian, stabilitas, keamanan dan keselamatan di laut. Pada 5 Agustus 2017, para menteri luar negeri ASEAN dan China sepakat untuk mengadopsi kerangka kerja COC.

Di masa mendatang, ASEAN harus melakukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat dialog dan konsultasi dengan China. DOC/COC untuk mempertahankan dialog dan kerja sama untuk perdamaian dan stabilitas di kawasan ini.
DOC adalah Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (Deklarasi tentang Perilaku Para Pihak di Laut Tiongkok Selatan). Sementara COC adalah Code of Conduct atau Kode Etik, yang berfungsi sebagai titik acuan saat masalah dan ketegangan muncul dan dasar untuk negosiasi kode etik formal tentang isu-isu Laut Tiongkok Selatan.
LCS adalah pintu gerbang yang menghubungkan Samudera Hindia dengan Samudra Pasifik dan terkait erat dengan negara-negara ASEAN, sehingga menjaga lingkungan yang damai dan damai di perairan itu sangat penting bagi negara-negara di AsiaTenggara. Lingkungan yang stabil dan damai di wilayah untuk terus berkembang, menuju masa depan yang sejahtera.

"Revitalisasi ASEAN merupakan salah satu `pekerjaan rumah' untuk menghadapi China di kawasan baik secara ekonomi, perdagangan dan juga keamanan agar China dapat selalu dikelola sebagai peluang dan tidak berkembang jadi ancaman," kata pengamat hubungan internasional, Begi Hersutanto kepada Antara baru-baru ini.

Credit antaranews.com

China janjikan langkah balasan atas bea baru AS

Ilustrasi perang dagang China lawan Amerika Serikat (AS). (youtube.com)

Beijing (CB) – Beijing pada Rabu berjanji akan mengambil langkah balasan setelah Amerika Serikat (AS) menargetkan bea baru untuk impor China senilai 200 miliar dolar AS (sekira Rp2,87 kuadriliun).

“Pemerintah China seperti biasa tidak memiliki pilihan lain kecuali mengambil langkah balasan yang diperlukan,” kata Kementerian Perdagangan China dalam sebuah pernyataan, tanpa penjelasan lebih lanjut.

Kementerian menyebutkan mereka mengecam daftar bea terbaru yang dipublikasikan oleh Washington, seraya menyebutnya sangat tidak bisa diterima.

“Sikap irasional seperti ini sangat tidak disukai,” ungkap pernyataan itu dan menambahkan bahwa China akan menambah kasus tersebut ke dalam gugatannya untuk AS di WTO, demikian dilansir AFP.

Credit antaranews.com

Perang dagang Amerika Serikat-China pengaruhi pasar minyak nabati

Ilustrasi perang dagang China lawan Amerika Serikat (AS). (youtube.com)

Jakarta (CB) - Perang dagang antara Amerika Serikat dengan Chinayang semakin memanas mulai berpengaruh terhadap pasar minyak nabati, dimana Negeri Tirai Bambu itu mulai mengurangi pembelian kedelai dari Negeri Paman Sam dan menyebabkan stok melimpah serta menekan harga.

Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Mukti Sardjono, mengatakan, situasi pasar yang semakin tidak menentu dan semakin memanasnya hubungan dagang kedua negara, dinilai perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah Indonesia.

"Pemerintah diharapkan mulai memberi perhatian khusus kepada industri minyak sawit untuk menjaga agar harga tidak terus merosot," kata dia, dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu.

Amerika Serikat telah mulai menerapkan tarif pajak tinggi terhadap barang dari China. Retalias itu dibalas dengan mengurangi pembelian kedelai dari Negeri Paman Sam itu. Dengan kondisi tersebut, menyebabkan stok kedelai di Amerika melimpah.

Sementara China telah memiliki stok yang cukup banyak. Melimpahnya stok kedelai Amerika Serikat dan permintaan pasar global yang lemah menyebabkan adanya penurunan harga. hal tersebut juga menyebabkan stok minyak nabati lain, di antaranya rapeseed, bunga matahari dan minyak sawit juga cukup melimpah di negara produsen.

Dengan kondisi tersebut, harga minyak nabati terus tercatat mengalami penurunan. Khusus untuk Indonesia, pemerintah diharapkan membuat kebijakan untuk meningkatkan konsumsi di dalam negeri dengan menggalakan penggunaan biodiesel yang lebih banyak.

"Mandatori biodiesel sudah waktunya diterapkan kepada non-PSO untuk mendongkrak konsumsi di dalam negeri. Jika konsumsi di dalam negeri tinggi maka stok akan terjaga sehingga harga di pasar global tidak anjlok karena stok yang melimpah," kata Sardjono.

Hal lain yang dapat dilakukan adalah mulai menjajagi pasar Afrika yang masih memiliki potensi besar akan tetapi infrastruktur masih minim. Pemerintah dapat membuat kebijakan seperti menurunkan tarif ekspor minyak goreng kemasan ke negara-negara di Afrika.

Berdasar catatan Gapki, volume ekspor minyak sawit termasuk biodiesel dan oleochemical mengalami penurunan sebesar tiga persen atau dari 2,39 juta ton pada April 2018, susut menjadi 2,33 juta ton pada Mei 2018.

Khusus volume ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya tidak termasuk biodiesel dan oleochemical pada Mei 2018 tercatat menurun empat persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya, atau dari 2,22 juta ton merosot menjadi 2,14 juta ton.

Penurunan ekspor dipengaruhi stok minyak nabati lain yang melimpah di pasar global sehingga dengan harga yang murah juga tidak mendongkrak permintaan.

Sementara itu, produksi CPO pada Mei 2018 mencapai 4,24 juta ton atau naik 14 persen dibandingkan April 2018 yang sebanyak 3,72 juta ton. Produksi pada Mei 2018 tersebut juga mengerek stok minyak sawit Indonesia menjadi 4,76 juta ton dibanding pada bulan lalu yang sebanyak 3,98 juta ton.

Sementara dari sisi harga, sepanjang Mei 2018, harga CPO global bergerak di kisaran 650-670 dolar AS per metrik ton dengan harga rata-rata 653,6 dolar AS per metrik ton. Harga rata-rata Mei menurun 8,6 dolar AS dibandingkan harga rata-rata pada April 2018 yang sebesar 662,2 dolar AS per metrik ton.

Harga minyak sawit pada bulan mendatang diperkirakan akan cenderung menurun karena stok minyak sawit Indonesia dan Malaysia masih tinggi.

Credit antaranews.com

Rabu, 11 Juli 2018

Saudi Cegat Rudal Badr 1 yang Ditembakkan Houthi ke Jizan

RIYADH - Pasukan pertahanan udara Arab Saudi mengintersepsi rudal yang ditembakkan milisi Houthi Yaman ke wilayah Jizan di Saudi. Misil yang dicegat pada hari Selasa itu diklaim sebagai rudal Badr 1.

Klaim soal jenis rudal itu muncul dari stasiun televisi Al-Masirah, media yang dikelola Houthi, yang dilansir Reuters, Rabu (11/7/2018). Menurut lapiran tersebut, rudal Badr 1 menargetkan Jizan Economic City, di mana Saudi Aramco sedang membangun kilang yang diperkirakan akan beroperasi penuh pada 2019.

Belum ada laporan tentang kemungkinan adanya kerusakan maupun korban jiwa dalam serangan terbaru pemberontak Yaman tersebut.

Kelompok Houthi yang mengendalikan ibu kota Yaman, Sanaa, telah menembakkan lusinan rudal ke wilayah Kerajaan Arab Saudi dalam beberapa bulan terakhir. Sebagian besar misil yang ditembakkan telah dihalau oleh militer Saudi.

Permusuhan antara Saudi dan Houthi muncul setelah koalisi Arab yang dipimpin Saudi meluncurkan agresi di Yaman tahun 2015 atas permintaan Presiden Yaman Abd Rabbo Mansour Hadi. Presiden Hadi meminta bantuan Riyadh setelah nyaris digulingkan kelompok Houthi.

Jizan dan daerah di sekitarnya telah menjadi target terbanyak oleh serangan rudal Houthi Yaman. Meski demikian, sebagian besar senjata yang ditembakkan itu berhasil dihalau oleh sistem pertahanan udara Saudi.

Pasukan pro-pemerintah Yaman yang didukung oleh Arab Saudi dan Uni Emirat Arab saat ini menanahan diri untuk tidak beraksi di Hudaidah, kota di kawasan pelabuhan Laut Merah. Mereka menunggu militan Houthi memenuhi janjinya untuk mundur dari wilayah tersebut.

Operasi militer pasukan pro-pemerintah Yaman, yang bertujuan untuk menguasai Hudaidah telah dimulai sejak 13 Juni setelah Houthi mengabaikan tawaran pemerintah untuk menyelesaikan konflik secara damai. Tawaran tersebut berakhir 12 Juni lalu.

Pemerintah menyatakan bahwa mereka telah menggunakan semua opsi politik dan cara diplomatik untuk membuat para pemberontak mundur dari kawasan pelabuhan.

Credit sindonews.com

Israel Bersiap Hadapi Ancaman Gempa Bumi Terbesar

TEL AVIV - Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan, Israel sedang melakukan persiapan untuk memperkuat infrastruktur dalam menghadapi ancaman gempa bumi terbesar. Pejabat setempat memprediksi 80.000 rumah bisa hancur oleh gempa besar tersebut.

Tel Aviv waswas dilanda gempa bumi terbesar dalam sejarah setelah beberapa hari rentetan gempa kecil mengguncang wilayah Israel utara. Persiapan menghadapi bencana besar itu disampaikan Netanyahu dalam rapat kabinet awal pekan ini.

Mengutip laporan Arutz Sheva, Netanyahu mengatakan kepada para menteri kabinetnya bahwa langkah-langkah kesiapsiagaan gempa saat ini sedang diperiksa dan setiap tindakan yang diperlukan akan dilakukan selama beberapa tahun mendatang.

"Ada juga ancaman lain di utara, ancaman dari alam; gempa bumi," kata Netanyahu kepada para menterinya.

"Kami sedang mempersiapkan bersama dengan Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan. Pada pertanyaan tentang gempa bumi, tindakan penting telah dibuat dengan Rencana Garis Besar Nasional 38, tetapi, tentu saja, ada kebutuhan untuk langkah tambahan dan biaya banyak," ujar Netanyahu.

"Itu harus tersebar selama beberapa tahun, tetapi akan dibawa ke kabinet dalam beberapa hari mendatang," katanya, yang dilansir semalam.

Rencana Garis Besar Nasional 38 adalah tindakan Israel untuk memperkuat bangunan tua dalam menghadapi gempa bumi. Langkah ini juga menawarkan insentif ekonomi untuk mendorong warga agar mencari izin bangunan yang akan memungkinkan mereka untuk memperkuat bangunan rumah mereka.

Sebuah pertemuan yang melibatkan perwakilan dari Otoritas Manajemen Darurat Nasional, Pasukan Israel, polisi, petugas pemadam kebakaran, layanan ambulans Magen David Adom dan pemerintah kota dijadwalkan akan berlangsung pada Rabu (11/7/2018) untuk membahas lebih lanjut kemampuan negara untuk menangani bencana yang terkait gempa.

Pernyataan Netanyahu muncul pada hari yang sama ketika Deputi Menteri Perumahan dan Konstruksi Israel, Jackie Levy, mengatakan kepada The Jerusalem Post bahwa sekitar 80.000 rumah di negara itu terancam hancur jika gempa bumi besar melanda.

"Ada banyak struktur lama yang akan runtuh seperti menara kartu selama gempa bumi," kata Levy. "Di setiap platform, saya menuntut pemerintah Israel membuka mata dan menginternalisasi bahwa gempa ini adalah bom waktu, dan harus menginvestasikan sumber daya yang cukup untuk mencegah bencana."

"Pemerintah harus berhenti gemetar terkait pengeluaran besar dan naik satu langkah demi satu di tangga anggaran, karena gempa akan naik pada skala richter dengan kecepatan yang memusingkan," imbuh dia.

Tetapi, tidak semua orang setuju dengan prediksi Levy. Avi Shapira, seorang ahli seismologi di Universitas Haifa, mengatakan kepada Ynet News bahwa rangkaian gempa bumi tidak selalu menunjukkan bahwa pengocok utama gempa berada di sekitar sudut.

"Tidak ada bukti yang jelas yang menunjukkan bahwa urutan gempa bumi seperti itu selalu mengarah pada gempa besar," kata Shapira. "Secara statistik berbicara, ada tempat di seluruh dunia di mana probabilitas meningkat. Kemungkinan tidak akan terjadi apa-apa, tetapi Anda tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa itu mungkin."

Israel terletak di sepanjang lempeng Suriah-Afrika, yang merupakan bagian dari Great Rift Valley, sebuah parit geografis yang membentang dari Lembah Beqaa di Lebanon ke arah selatan menuju Mozambik.

Gempa paling baru yang dirasakan di negara itu adalah Senin malam, yakni berkekuatan 3,2 skala richter. Gempa besar terakhir yang melanda kawasan itu terjado pada 1927, yang menewaskan sedikitnya 300 orang dan melukai 700 lainnya.

Credit sindonews.com

Setop Jual Rudal ke Iran, Korut Minta Israel Bayar USD1 Miliar

TEL AVIV - Korea Utara (Korut) dilaporkan meminta Israel membayar USD1 miliar untuk berhenti menjual teknologi rudal ke Iran dan negara-negara musuh lainya yang menjadi ancaman bagi negara Yahudi itu. Upaya itu dilakukan pada tahun 1999 lalu.

Menurut laporan di Wall Street Journal yang diterbitkan Minggu, Israel telah menolak tawaran itu. Sebaliknya, Yerusalem menawarkan bantuan makanan dan pembicaraan berakhir tanpa ada kesepakatan.

"Upaya pemerasan yang dituduhkan itu dan berujung kegagalan terjadi selama pertemuan antara utusan Korea Utara ke Swedia dan mitra Israelnya saat keduanya bertemu di sebuah kafe di Stockholm," seperti dikutip media Israel Haaretz dari Wall Street Journal, Selasa (10/7/2018).

Dokumen terkait pertemuan rahasia ini telah dirinci dalam sebuah memoar yang ditulis oleh penerjemah pada pertemuan tersebut, seorang mantan diplomat senior Korut bernama Thae Yong-ho, yang telah membelot ke Korea Selatan (Korsel) dua tahun lalu.

Pemerintah Israel sendiri menolak memberikan komentar. Sementara Iran membantah telah melakukan pembicaraan dengan Korut mengenai teknologi nuklir, dan kedutaannya di Seoul juga tidak menanggapi permintaan untuk komentar.

Wall Street Journal dalam laporannya mengatakan bahwa mereka tidak dapat mencapai dua duta besar yang dilaporkan telah mengadakan pembicaraan hampir dua dekade lalu itu. Mereka adalah mantan Dubes Israel untuk Swedia Gideon Ben Ami dan duta besar Korut Son Mu-sin.

Pekan lalu, Ben Ami mengatakan dalam wawancara televisi bahwa ia mengadakan tiga pertemuan dengan para pejabat Korut pada tahun 1999, tetapi tidak mengungkapkan permintaan pembayaran oleh Korut.

Menurut seorang pejabat delegasi Korut di UNESCO Son Mu-sin saat ini bertugas pada kementerian luar negeri di Pyongyang.

Wall Street Journal mengklaim bahwa dokumen Departemen Luar Negeri yang telah dirahasiakan itu membuktikan fakta bahwa Amerika Serikat (AS) dan Korut mengadakan pembicaraan mengenai ekspor rudal Pyongyang sekitar waktu Yong Ho mengatakan dia dan bosnya berhubungan dengan pejabat Israel.

Laporan ini datang dengan latar belakang dialog yang meningkat antara AS dan Korut tentang senjata nuklir.

Selama akhir pekan, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengadakan pembicaraan menegangkan dengan Pyongyang di mana Korut menuduh pemerintahan Donald Trump membuat tuntutan sepihak seperti 'gangster' dan melanggar pertemuan 12 Juni antara Trump dan Kim Jong-un.

Credit sindonews.com

Oman Siap Latihan Militer Bersama Inggris di Jazirah Arab

Kapal perang Type-23 atau dikenal sebagai Duke Class dirancang untuk perang bawah air atau Anti Submarine War (ASW). Namun, kapal ini juga mampu menghadapi ancaman dari permukaan, dan udara. Inggris membangun 16 kapal Type-23, yang resmi bergabung dengan Angkatan Laut Kerajaan Inggris mulai 1990 hingga 2002. plymouthherald.co.uk

CB, Jakarta - Kesultanan Oman sedang mempersiapkan diri latihan militer bersama dengan Angkatan Bersenjata Inggris di Jazirah Arab tahun ini.
"Latihan dengan sandi Saif Sareea 3 atau Pedang Cepat 3 itu akan digelar tahun ini di wilayah Arab," tulis Middle East Monitor.

Dua pesawat tempur Inggris Eurofighter Typhoon membayangi dua bomber jarak jauh Rusia Tu-160 White Swan, NATO menyebutnya Blackjack, yang terbang mendekati wilayah Inggris, pada 15 Januari 2018. Angkatan Udara Inggris bereaksi cepat dengan mengirim jet tempur dari pangkalan Lossiemouth, Skotlandia. telegraph.co.uk

Oman News Agency dalam pemberitaanya mengatakan, pada Ahad, 8 Juli 2018, Menteri Kerajaan Oman, Jenderal Sultan Bin Mohammed Al-Numani berdiskusi dengan Penasihat Senior Kementerian Pertahanan untuk Timur Tengah, Letnan Kenderal Sir John Lorimer, mengenai detail latihan yang akan berlangsung tiga tahun berturut-turut.
"Latihan itu akan digelar pada Oktober 2018."

Pada September 2015, Angkatan Udara Inggris juga harus mengirim pesawat Typhoon untuk mencegat bomber Tu-160 Blackjack yang terbang dekat udara Inggris. UK MoD
Oman mengatakan dalam sebuah pernyataan sebelumnya, unit dari Angkatan Bersenjata Sultan, Angkatan Udara Kerajaan Oman dan Angkatan Laut Oman akan melakukan latihan militer bersama dengan Inggris.

Sebagai bagian dari persiapan latihan bersama, sebuah kapal perang Inggris pembawa perlengkapan militer yang akan digunakan dalam latihan akan tiba di Pelabuhan Duqm Oman. Menurut Oman News Agency, latihan ini bertujuan untuk berlatih keahlian tempur dan logistik dalam operasi militer gabungan menggunakan metode modern, senjata dan mekanisme koordinasi.

Credit tempo.co

Presiden Macron Bersumpah Mereformasi Praktik Islam di Prancis

PARIS - Presiden Emmanuel Macron bersumpah untuk mereformasi praktik-praktik Islam di Prancis yang disesuaikan dengan hukum di negara tersebut. Perubahan praktik-praktik terkait keagamaan itu akan dimulai dalam beberapa bulan mendatang.

"Kami akan melakukan ini dengan Muslim Prancis dan perwakilan mereka," katanya.

"Mayoritas besar Muslim Perancis mendukung prinsip-prinsip negara (tentang) kebebasan individu dan sekularisme berdasarkan rasa saling menghormati," ujar Macron.

Menurutnya, terorisme, kekacauan dunia, migrasi dan kegagalan pemerintah dalam integrasi telah menyebabkan ketakutan publik.

"Inilah sebabnya mengapa kita harus memulihkan tatanan dan kehormat republik," kata Macron, mengacu pada perang melawan terorisme dan rencana operasi polisi untuk daerah pinggiran yang bermasalah seperti yang diumumkan awal tahun ini.

"Perintah umum, rasa kesantunan dan kemandirian pikiran dan individu mengenai agama bukanlah kata-kata kosong di Prancis, dan ini membutuhkan kerangka kerja baru dan harmoni," katanya, yang dikutip Al Arabiya, semalam (10/7/2018).

"Tidak ada alasan sama sekali untuk menghubungan antara Republik dan Islam menjadi sulit," kata Macron.

"Ada interpretasi Islam ekstrem dan bermusuhan yang bertujuan untuk meragukan undang-undang kita sebagai negara dan masyarakat bebas yang berprinsip tidak tunduk pada perintah agama."

Credit sindonews.com

Anggota Parlemen Eropa Diadili karena Jadi Mata-mata Rusia

BUDAPEST - Seorang anggota Parlemen Eropa dari Hongaria diadili di Budapest. Ia dituduh telah memata-matai Uni Eropa untuk Rusia.

Bela Kovacs dituding telah memata-matai Uni Eropa dan terlibat dalam spionase untuk kepentingan negara asing. Dakwaan terhadapnya telah diajukan pada akhir tahun lalu.

Meskipun Rusia tidak disebutkan dalam lembar tuntutannya, Kovacs, yang sering berkunjung ke Rusia, dicurigai oleh Jaksa secara teratur bertemu secara rahasia dengan seorang diplomat Rusia yang diyakini sebagai agen dinas rahasia.

Politisi berusia 58 tahun itu diduga memberikan informasi tentang masalah energi, pemilihan Parlemen Eropa (EP), dan politik domestik Hongaria.

Kovacs juga dituduh melakukan penipuan fiskal dan pemalsuan dokumen yang menyebabkan kerugian finansial besar bagi lembaga-lembaga EP.

Politisi, yang masih mempertahankan jabatannya di Brussels, secara konsisten membantah semua tuduhan, yang pertama kali dibuat oleh pihak berwenang Hongaria sebelum pemilihan EP terakhir pada tahun 2014.

Imunitas parlemennya dicabut oleh EP pada tahun berikutnya.

Sebelum sidang pendahuluan Selasa kemarin di Pengadilan Regional Budapest, Kovacs mempertanyakan bagaimana ia dapat mengetahui apakah seseorang adalah mata-mata atau tidak. Sidang itu sendiri berjalan tertutup untuk pers dan publik dengan alasan rahasia negara.

"Itu tidak tertulis di dahi mereka," katanya seperti dikutip dari Japan Times, Rabu (11/7/2018).

Kovacs diberhentikan keanggotaannya dari dari partai nasionalis Jobbik segera setelah tuduhan itu muncul.

Ia menuduh partai sayap kanan Perdana Menteri Viktor Orban Fidesz menggunakannya untuk menyerang Jobbik, yang merupakan partai oposisi terbesar Hongaria.

Jika terbukti melakukan spionase, Kovacs dapat dijatuhi hukuman penjara antara dua sampai delapan tahun.

Credit sindonews.com

Jerman dan Cina Sepakat Soal Nuklir Iran, Menolak Sikap AS

Sejumlah pemimpin negara G7 seperti Kanselir Jerman, Angela Merkel, dan Presiden AS, Donald Trump, terlihat berkumpul di sela-sela KTT yang digelar di Quebec, Canada, pada 9 Juni 2018. Jesco Denzel-EPA-EFE/Shutterstock

CB, Jakarta - Kanselir Jerman Angela Merkel dan Perdana Menteri Cina Li Keqiang menyatakan komitmennya mengenai kesepakatan nuklir dengan Iran.
Menurut laporan kantor berita Turki, Anadolu, keterangan tersebut disampaikan keduanya dalam acara jumpa pers bersama di Berlin, Senin 9 Juli 2018.
"Kami mendukung kesepakatan dengan Iran meskipun Amerika Serikat membatalkannya," kata Merkel di depan wartawan sebagaimana dikutip Middle East Monitor.

Presiden Dewan Eropa Donald Tusk, Perdana Menteri Inggris Theresa May, Kanselir Jerman Angela Merkel, Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau berpose saat foto dalam KTT G7 di kota Charlevoix La Malbaie, Quebec, Kanada, 8 Juni , 2018. REUTERS/Yves Herman
"Kami tetap berkomitmen pada kesepakatan itu. Dan, kami percaya bahwa itu dihasilkan dari negosiasi yang baik," tegasnya. Dia menambahkan, ada beberapa hal yang didiskusikan dengan Iran, "Tetapi, kami pikir, kami harus berpegang teguh pada perjanjian yang telah kami sepakati."
Pemimpin Jerman ini tidak mengelaborasi mengenai apa yang dia inginkan dalam dikusi lebih lanjut dengan Iran. Namun dia mengatakan di awal konferensi pers bahwa Jerman ingin berbicara dengan Iran tentang program senjata nuklir dan peran Iran di Timur Tengah.
Terkait dengan perusahaan yang mungkin terkena risiko sanksi ekonomi Amerika Serikat karena membuka bisnis dengan Iran, Merkel mengklarifikasi bahwa perusahaan tersebut harus membuat keputusan sendiri mengenai kelanjutan bisnis mereka di sana.

Presiden Perancis Emmanuel Macron berbicang dengan Kanselir Jerman Angela Merkel di Elysee Palace di Paris, Perancis, 19 Januari 2018. REUTERS
Li yang berada di sebelah Merkel menambahkan, "Akan ada konsekuensi yang tak terbayangkan jika kesepakatan nuklir dengan Iran runtuh." Meskipun Li tidak menjelaskan lebih lanjut maksud pernyataannya, namun dia bersikeras bahwa perjanjian dengan Iran harus tetap ditegakkan.

Iran dan enam negara superkuat antara lain terdiri dari Jerman, Inggris, Prancis, Rusia, Jepang dan Cina sepakat atas perjanjian nuklir dengan Iran yang diteken pada 2015. Kesepakatan itu disusul pencabutan sanksi ekonomi setelah Iran berjanji tidak akan melanjutkan program nuklirnya.
Tetapi pada 8 Mei 2018, Presiden AS Donald Trump membatalkan perjanjian 2015 tersebut dan tetap memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Iran. Sikap Trump ini mendapatkan reaksi keras dari Iran, Jerman, Cina dan sejumlah negara Eropa. "Inggris, Prancis dan Jerman menolak mengikuti sikap AS."

Credit tempo.co

Perang Dagang AS-China, Trump Berlakukan Tarif US$200 Miliar

Trump mewujudkan ancamannya bulan lalu dengan memberlakukan tarif pada produk-produk China senilai Us$200 miliar (sekitar Rp2.868 triliun). (REUTERS/Jonathan Ernst)

Jakarta, CB -- Perang dagang antara Amerika Serikat dan China kian sengit. Presiden AS Donald Trump mewujudkan ancamannya bulan lalu dengan memperluas produk-produk China yang dikenakan pajak senilai US$200 miliar. Ancaman itu disampaikan Trump jika Beijing membalas hukuman AS atas tuduhan pencurian hak kekayaan intelektual (HAKI).

Dilansir CNN, Wakil Perdagangan Amerika Serikat Robert Lighthizer merilis daftar barang-barang yang terancam tarif 10 persen. Produk-produk itu antara lain seafood, buah-buahan dan sayuran, yarn, wol, jas hujan dan sarung baseball.

Langkah itu diambil setelah AS memberlakukan tarif pada produk-produk China senilai US$34 miliar pada Jumat pekan lalu. Beijing langsung membalas dengan memberlakukan tarif pada produk AS senilai US$34 miliar.

Langkah AS tersebut mewujudkan ancaman Presiden Trump bulan lalu, saat dia memerintahkan Lighthizer untuk mengidentifikasi produk-produk China senilai US$200 miliar. Ancaman itu dilontarkan Trump jika Beijing membalas hukuman Washington yang bertujuan menghukum China atas tuduhan pencurian hak kekayaan intelektual (HAKI).

Credit cnnindonesia.com

Perang Dagang AS - Cina, Yuan Terdepresiasi

Presiden Donald Trump bersalaman dengan Presiden Cina Xi Jinping, saat upacara penyambutan di Beijing, Cina, 9 November 2017. REUTERS/Thomas Peter

CB, Shanghai – Para investor masih terus berbisnis dan membeli obligasi berbasis yuan di Cina meskipun mata uang itu mengalami depresiasi terdalam pada Juni hingga awal Juli 2018.
“Turunnya nilai tukar Yuan merupakan keprihatinan. Namun, sepanjang tidak menjadi tren turun yang tajam, maka ini tidak menjadi pertimbangan terbesar kami saat berinvestasi di obligasi di Cina,” kata Manu George, direktur pendapatan tetap di Schroder Investment Management di Singapura, seperti dilansir Business Times, Selasa, 10 Juli 2018.

Yuan mengalami pelemahan terbesar bulanan terhadap dolar pada Juni 2018 sejak terakhir kali terjadi pada 1994. Namun para investor asing tetap membeli obligasi yuan dalam jumlah terbanyak saat ini dibanding selama dua tahun terakhir.

Pada pertengahan Juni 2018, nilai yuan turun signifikan sehingga memunculkan dugaan Cina menggunakan taktik depresiasi untuk melawan kenaikan tarif impor Amerika. Saat itu, yuan melemah 0,6 persen, dari 6,5180 menjadi 6,5569.

AS Minta Cina Naikkan Kurs Yuan
“Ini merupakan pelemahan terendah sejak 25 Desember 2017,” demikian dilansir CNBC. Saat ini, yuan diperdagangkan pada 6,62 yuan per dolar Amerika di Shanghai.

Nilai pasar obligasi yuan saat ini mencapai US$ 12 triliun atau sekitar Rp 172 ribu triliun. Ini merupakan pasar obligasi ketiga terbesar di dunia.
Menurut Business Times, para pelaku pasar melihat pelemahan yuan saat ini dibutuhkan untuk pelonggaran likuiditas di pasar. “Kami yakin para pengambil kebijakan sepenuhnya memegang kontrol saat ini,” kata Pierre-Yves Bareau, kepala investasi emerging market debt di JPMorgan Chase & Co.
Sedangkan Ji Tianhe, ahli strategi di BNP Paribas, memprediksi pelemahan itu akan membuat investor melakukan pembelian yuan karena membuka peluang terjadinya apresiasi pada masa depan.
Seperti dilansir Reuters, Presiden Amerika Donald Trump mengenakan kenaikan tarif impor hingga 25 persen untuk barang senilai US$ 34 miliar atau sekitar Rp 488 triliun mulai Jumat pekan lalu.
Cina membalasnya dengan melakukan hal serupa. Trump mengancam akan mengenakan kenaikan tarif impor untuk sekitar US$ 500 miliar atau sekitar Rp 7.200 triliun jika Cina melakukan pembalasan dan tidak menghentikan pengalihan paksa teknologi dari perusahaan Amerika yang berbisnis di Cina.

Credit tempo.co

Trump Tuduh Cina Intervensi Dialog AS-Korut

Presiden Cina Xi Jinping dan Presiden AS Donald Trump di Beijing, Cina, Kamis (9/11).

Foto: AP Photo/Andrew Harnik

Tuduhan Trump dilayangkan setelah AS dan Cina terlibat perang dagang.

CB, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menuduh Cina telah berupaya menghancurkan usaha AS untuk melucuti persenjataan nuklir Korea Utara (Korut). Menurut Trump, hal itu dilakukan terkait perang tarif impor yang terjadi antara kedua negara.

"Cina mungkin telah memberikan tekanan negatif pada kesepakatan karena postur kami terkait perdagangan Cina!” cicit Trump dalam akun Twitternya.

Trump mengatakan, intervesi yang dilakukan Cina itu telah menimbulkan keengganan dalam diri Pemimpin tertinggi Korut Kim Jong-un terkait denuklirisasi. Korut bahkan sempat menyebut AS seperti gangster yang muncul dengan permintaan sepihak dan mencoba melucuti senjata nuklir mereka.

"Tapi saya memiliki keyakinan Kim Jong-un akan menghormati kontrak yang kami buat dan bahkan lebih penting lagi, jabat tangan yang kami lakukan," kata Trump.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengunjungi Pyongyang guna menagih janji Korut akan denuklirisasi Semenanjung Korea. Dia mengatakan, negosiasi terkait hal tersebut masih bisa diteruskan. Dia meminta dunia internasional untuk sama-sama menekan Korut agar mengimplementasikan kesepakatan dengan Trump di Singapura.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Cina Hua Chunying mengatakan, posisi Negeri Tirai Bambu terkait denuklirisasi tidak berubah. Cina diketahui mendukung perlucutan senjata nuklir di Semenanjung Korea.

"Kedua sikap kami terkait isu pergadangan Cina-AS sudah jelas dan ketiga Cina merupakan negara yang dapat dipercaya dan bertanggungjawab," kata Hua Chunying.

Credit republika.co.id

China Kucurkan Bantuan dan Pinjaman buat Palestina

Presiden China Xi Jinping menawarkan pinjaman US$20 miliar dan bantuan keuangan US$106 juta bagi sejumlah negara-negara Timur Tengah, termasuk Palestina. (REUTERS/Jason Lee)

Jakarta, CB -- Presiden China Xi Jinping menjanjikan paket pinjaman senilai US$20 miliar dan bantuan keuangan US$106 juta bagi sejumlah negara-negara Timur Tengah, termasuk Palestina.

Bantuan tersebut merupakan bagian dari apa yang Xi sebut sebagai model "minyak dan gas plus" guna membangkitkan pertumbuhan ekonomi di kawasan yang tercabik perang tersebut.

Beijing meningkatkan keterlibatan di Timur Tengah dalam beberapa tahun terakhir. Di mana negara-negara Arab memainkan peran penting dalam rencana kebijakan luar negeri Presiden Xi, yakni One Belt One Road (OBOR), yakni rute perdagangan yang menghubungkan China dengan Asia Tengah dan Tenggara.

Dalam pertemuan dengan perwakilan 21 negara Arab di Beijing, Xi menegaskan bahwa pembangunan adalah kunci untuk menyelesaikan banyak masalah keamanan di Timur Tengah.

"Kita harus memperlakukan satu sama lain dengan jujur, tidak takut perbedaan, tidak menghindari masalah serta selalu berdiskusi tentang segala aspek kebijakan luar negeri dan strategi pembangunan," kata Xi.

China menawarkan bantuan senilai 100 juta yuan (Rp217 miliar) kepada Palestina untukmendukung pembangunan ekonomi. Selain itu 600 juta yuan (Rp1,3 triliun) bagi Yordania, Libanon, Suriah dan Yaman.

"Sebuah konsorsium perbankan dari China dan negara-negara Arab yang mendedikasikan dana sebesar US$3 miliar juga akan dibentuk," kata Xi seperti dilansir kantor berita Reuters.

Belum jelas apa hubungan antara konsorsium bank, bantuan keuangan dan paket pinjaman secara keseluruhan.

Menurut Xi, pinjaman yang diberikan China akan mendanai rencana 'rekonstruksi ekonomi' dan kebangkitan industri yang mencakup kerja sama di bidang minyak dan gas, nuklir dan energi bersih.

China mendesak pihak-pihak terkait menghormati konsensus internasional dalam perselisihan Israel-Palestina dan menyerukan penanganan yang adil untuk menghindari gangguan regional.

China secara tradisional tidak terlalu berperan dalam diplomasi penyelesaian konflik di Timur Tengah, meski memiliki ketergantungan energi pada kawasan tersebut. Belakangan, berupaya terlibat untuk menyelesaikan konflik yang telah berlangsung sejak lama.

China menyatakan bahwa mereka mempertahankan kebijakan untuk tidak campur tangan saat memberikan bantuan atau meneken kesepakatan dengan negara-negara berkembang. Di mana bersama dengan pembangunan, dapat membantu menyelesaikan ketegangan politik, agama dan budaya.

China memiliki hubungan diplomatik dengan Palestina sekaligus Israel, namun ketegangan di kawasan bisa mengganggu rencana investasi China di Timur Tengah.

Credit cnnindonesia.com