CUPUMA

Selasa, 12 Juni 2018

Jepang Protes Pemasangan Kabel Optik Rusia di Pulau Sengketa

Foto yang diambil pada 2005 memperlihatkan Pulau Kunashiri, satu dari empat pulau yang diklaim Rusia sebagai Kepulauan Selatan Kuril di Selatan Rusia dan di teritori utara Jepang.[REUTERS/Kyodo]

CB, Jakarta - Jepang mengkritik Rusia atas rencananya untuk memasang kabel serat optik ke pulau-pulau yang disengketakan oleh Tokyo dan Moskow. Jepang menyebut proyek pemasangan kabel ini sangat disayangkan dan tanpa dasar hukum.
Hubungan antara Jepang dan Rusia memburuk selama beberapa dekade terakhir dikarenakan sengketa atas empat pulau, yang diduduki oleh Uni Soviet pada akhir teater penutupan Perang Dunia II tetapi pulau-pulau ini kemudian diklaim oleh Jepang usai perang. Pulau-pulau ini dikenal di Jepang sebagai Wilayah Utara dan di Rusia sebagai Kuril Selatan.

"Sangat disayangkan bahwa proyek semacam itu sedang dilaksanakan di bawah pendudukan Rusia yang tidak memiliki dasar hukum," kata juru bicara pemerintah Jepang, Yoshihide Suga, seperti dilaporkan Channel News Asia, 11 Juni 2018.
Surat kabar Sankei Shimbun Jepang melaporkan Rusia berencana untuk meletakkan kabel antara pulau yang disengketakan dan pulau Sakhalin di kawasan Pasifik Rusia. Surat kabar itu mengatakan Moskow telah memberi tahu Tokyo tentang proyek itu, yang akan dilaksanakan oleh perusahaan Cina Huawei Technologies.

Pulau Kuril.[Sputnik International]

Sengketa atas pulau-pulau itu telah mencegah kedua negara itu menandatangani perjanjian damai untuk mengakhiri permusuhan perang secara formal. Kunjungan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe ke Rusia bulan lalu tidak menghasilkan kemajuan mengenai masalah ini.
Secara strategis, penguasaan pulau-pulau memastikan Rusia memiliki akses ke Samudra Pasifik untuk armada Pasifik dan kapal selamnya yang berbasis di Vladivostok melalui selat.

"Pertama-tama, jenis kegiatan ini, berdasarkan pendudukan [pulau-pulau] yang tidak adil secara hukum, tidak bertepatan dengan posisi Jepang dan menyebabkan penyesalan yang mendalam. Melalui jalur diplomatik, kami telah melaporkan posisi negara kami ke Rusia dan Cina dan telah mengajukan protes," kata Suga pada konferensi pers di Tokyo, seperti dikutip dari Sputniknews. Suga menyampaikan Kementerian Luar Negeri Jepang telah menyampaikan protes ke Kedutaan Besar Jepang di Rusia pada 7 Juni lalu.

Pada 5 Juni, Rusia memberi tahu Jepang tentang niatnya untuk mulai memasang kabel serat optik bawah air dari Sakhalin menuju Kuril selatan pada 10 Juni, dengan kerjasama perusahaan Cina, Huawei.

Raksasa telekomunikasi Rusia, Rostelecom, bermaksud untuk menyelesaikan peletakan jalur komunikasi serat optik bawah laut (FOCL) dari Sakhalin ke Kepulauan Kuril sebelum 2019 sebagai bagian dari program pengembangan Timur Jauh. Tujuan dari proyek ini adalah penciptaan infrastruktur modern di Timur Jauh Rusia.

Credit tempo.co

Mahathir Berkunjung ke Jepang, Sinyal Tinggalkan Cina?

Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad berbicara dalam konferensi pers usai rapat kabinet di Putrajaya, Malaysia, Rabu 30 Mei 2018. Mahathir mengatakan pemerintah Malaysia terpaksa menghentikan pesawat MH370 yang hilang dan pencarian akan dilanjutkan jika ada bukti baru. [AP photo/Sadiq Asyraf]

CB, Jakarta - Mahathir Mohamad memilih Jepang sebagai negara pertama yang dikunjungi setelah terpilih kembali menjadi Perdana Menteri Malaysia. Kunjungan ini sekaligus menyiratkan Malaysia kemungkinan akan melepaskan ketergantungan pada investasi Cina.
Tiba di Jepang pada Ahad, 10 Juni 2018, Mahathir langsung bertemu investor dan menawarkan transaksi bisnis di tengah-tengah konferensi Nikkei Asia.

Kunjungan itu menandai perjalanan luar negerinya yang pertama setelah kembali berkuasa dan menunjukkan pergeseran kembali ke kebijakan "Melihat Timur".

Hal ini juga dilihat sebagai tanda langkah negara Asia Tenggara itu menjauh dari Cina, yang secara Beberapa perusahaan Cina dicurigai digunakan untuk menutupi skandal korupsi di dana negara 1Malaysia Development Berhad, 1MDB.
"Pemerintah sebelumnya mungkin melibatkan Jepang, tetapi tidak dengan antusiasme yang sama dengan Cina," kata Shahriman Lockman, seorang analis senior di Institute of Strategic and International Studies, seperti dilansir Reuters pada 10 Juni 2018.

Mahathir dalam kunjungan 3 harinya ke Jepang, dijadwalkan untuk menghadiri konferensi tahunan Nikkei Asia dan akan bertemu Perdana Menteri Shinzo Abe.
"Fakta dia memilih untuk menghadiri konferensi menyiratkan sesuatu: itu pasti akan memberikan kesempatan untuk meremajakan hubungan Malaysia-Jepang," kata Shahriman.
Indikasi lain Mahathir Mohamad mulai meninggalkan Cina, terlihat ketika menarik diri dari proyek rel kecepatan tinggi yang akan dibangun oleh perusahaan dari Beijing.

Credit tempo.co

Selain Jho Low, KPK Malaysia Rilis 4 Buronan Skandal 1MDB

KPK Malaysia (MACC) merilis empat nama yang menjadi buronan yang diduga terlibat dalam skandal 1MDB, Senin (11/6).

Foto: The Star

Salah satu dari empat nama tersebut adalah Tan Kim Loong yang disebut misterious man

CB, PETALING JAYA -- Untuk pertama kalinya, identitas Tan Kim Loong (40 tahun), seorang tokoh kunci dalam skandal 1Malaysia Development Bhd (1MDB), telah terungkap. Seperti dikutip The Star, dalam sebuah pernyataan pada hari Senin, Komisi Antikorupsi Malaysia (MACC) merilis fotofit Tan, yang juga dikenal sebagai Eric Tan, bersama dengan tiga lainnya karena diduga terlibat dengan skandal 1MDB.

Tiga lainnya adalah Tang Keng Chee (Casey Tang), Geh Choh Heng dan Loo Ai Swan (Jasmine Loo). Tan dikenal sebagai 'manusia misterius' dan diduga menyamar dengan nama lain.

Dia diidentifikasi sebagai penandatangan untuk banyak rekening bank di Singapura dari mana uang dari akun 1MDB dicuci. Rekeningnya adalah RBS Coutts Bank dan Falcon Bank.

Tan telah menjadi buronan, bersama dengan pengusaha Low Taek Jho, juga dikenal sebagai Jho Low, sejak Oktober 2016. Sedangkan Tang, Geh dan Loo adalah mantan karyawan dari 1MDB yang penuh skandal.

Tang adalah seorang eksekutif investasi dan pelopor dalam 1MDB. Geh dan Loo juga bekerja di perusahaan. Tang dan Loo telah berada di daftar yang dicari selama beberapa tahun sekarang, tapi ini adalah pertama kalinya nama Geh muncul.

Credit republika.co.id

Israel Gelar Latihan Militer Dadakan di Perbatasan Suriah

TEL AVIV - Pasukan Pertahanan Israel (IDF) menyatakan, pihaknya telah meluncurkan latihan militer dadakan dalam skala yang cukup besar di Dataran Tinggi Golan, yang turut berbatasan langsung dengan Suriah.

"Beberapa saat yang lalu, latihan militer besar-besaran dimulai di daerah Dataran Tinggi Golan. Selain itu, sebagai bagian dari latihan sistem untuk memanggil pasukan cadangan diaktifkan," kata IDF dalam sebuah pernyataan.

"Latihan itu direncanakan sebelumnya sebagai bagian dari jadwal latihan 2018 dan tidak terkait dengan situasi saat ini di daerah tersebut." sambungnya, seperti dilansir Sputnik pada Senin (11/6).

IDF kemudian menyatakan telah memperingatkan penduduk setempat bahwa mereka mungkin mendengar suara ledakan dan bahwa lalu lintas di daerah itu mungkin meningkat karena adanya latihan itu.

Latihan Israel di Dataran Tinggi Golan diadakan di tengah meningkatnya ketegangan antara Israel dan Iran. Awal tahun ini, Israel beberapa kali menyerang apa yang disebut posisi pasukan Iran di Suriah, mengutip tindakan agresif dari pihak milisi yang didukung Iran di Dataran Tinggi Golan.

Credit sindonews.com

Bela Palestina, Valencia Boikot Israel

VALENCIA - Valencia, kota terbesar ketiga di Spanyol memutuskan untuk memboikot Israel, baik otoritas maupun berbagai perusahaannya. Gerakan boikot, divestasi dan sanksi (BDS) oleh otoritas kota itu sebagai pembelaan terhadap Palestina.

Dewan Kota Valencia pada pekan lalu secara resmi mendeklarasikan kota itu sebagai "zona bebas apartheid Israel". Deklarasi itu terjadi berkat mosi yang diusulkan oleh anggota dewan kota Neus Fabregas Santan yang mendukung rakyat Palestina.

Sebelumnya, penyanyi asal Kolombia, Shakira, membatalkan konsernya di Tel Aviv. Kemudian Argentina membatalkan pertandingan sepak bola persahabatan dengan Israel di Yerusalem.

Para artis dan pembuat film internasional juga menarik diri dari festival film LGBT Tel Aviv. Rentetan kejadian itu memicu gelombang publik Valencia untuk mendukung BDS terhadap Israel untuk membela Palestina.

"Orang-orang Palestina telah meminta orang-orang Eropa untuk langkah-langkah ini. Cara terbaik untuk melawan apartheid dan mendukung Palestina adalah dengan poin-poin yang dijelaskan dalam gerakan ini," ujar Neus Fabregas, yang dilansir Telesur, Senin (11/6/2018).

Sekarang, dewan kota Valencia telah berkomitmen untuk menahan diri dari setiap kontrak atau acara budaya dengan otoritas atau pun perusahaan Israel.

"Kami harus bertindak lebih tegas pada negara ilegal seperti Israel," kata Pablo Iglesias, pemimpin partai sayap-kiri Podemos, partai pendukung utama mosi BDS terhadap Israel, dalam wawancaranya dengan penyiar RTVE. Iglesias menyebut Israel itu "negara kriminal".

"Dengan berjanji untuk memboikot Israel dan secara terbuka mengumumkan diri mereka sebagai Zona Bebas Apartheid Israel, bisnis seperti toko dan restoran, organisasi masyarakat dan dewan lokal dapat memberikan kontribusi penting," kata kelompok gerakan BDS dalam sebuah pernyataan mengomentari keputusan otoritas Kota Valencia.

Kota-kota Spanyol lainnya juga telah menyatakan dukungan mereka untuk rakyat Palestina dan gerakan BDS. Madrid, ibu kota dan kota terbesar Spanyol, telah mengecam penggunaan kekuatan yang tidak proporsional dan tidak pandang bulu terhadap warga sipil Palestina.

Otoritas kota itu juga menyerukan penghentian segera terhadap pengepungan ilegal Israel yang menyengesarkan sekitar 2 juta orang di Gaza.

Dewan Kota Barcelona telah menyerukan embargo senjata komprehensif terhadap Israel dan meminta negara Spanyol untuk mendukung seruan tersebut. Kota Terrassa dan Badalona ikut bergabung dalam seruan untuk pemerintah Spanyol dan pemerintah Eropa lainnya agar berhenti menjual senjata ke Israel.

"Ketika pemerintah pusat gagal melindungi hak asasi manusia, dewan kota memikul tanggung jawab yang sangat besar dan memiliki kesempatan untuk memainkan peran bersejarah di sisi keadilan," kata Ana Sanchez, anggota Komite Nasional Boikot (BNC) Spanyol.

“Saya yakin bahwa jumlah kota yang bertindak untuk melawan semua pelanggaran berat hak asasi manusia akan terus bertambah di seluruh Eropa dan sekitarnya. Mereka akan memainkan peran penting dalam mengakhiri apartheid Israel."

Credit sindonews.com

Lakukan Blokade, Qatar Seret UAE ke Mahkamah Internasional

DOHA - Pemerintah Qatar mengatakan telah membawa Uni Emirat Arab (UEA) ke Mahkamah Internasional terkait blokade yang dilakukan oleh negara itu. Doha menggambarkan blokade itu sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

UEA, Arab Saudi, Bahrain dan Mesir memberlakukan boikot terhadap Qatar pada Juni 2017, memutus hubungan diplomatik dan transportasi dengan negara kecil yang kaya, menuduh negara itu mendukung terorisme. Doha membantahnya dan mengatakan bahwa tekanan ditujukan untuk menghapus kedaulatannya.

"Sebagaimana dinyatakan secara terperinci dalam penerapan Qatar ke Mahkamah Internasional, UAE memimpin tindakan-tindakan ini, yang telah memiliki dampak yang menghancurkan terhadap hak asasi manusia Qatar dan penduduk Qatar," kata pemerintah Qatar dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters pada Senin (11/6).

Doha mengatakan UEA memberlakukan serangkaian tindakan yang mendiskriminasi warga Qatar, termasuk mengusir mereka dari UEA, melarang mereka memasuki atau melewati UEA, memerintahkan warga negara UEA untuk meninggalkan Qatar, dan menutup wilayah udara UEA dan pelabuhan ke Qatar.

Qatar mengatakan pihaknya yakin tindakan itu melanggar Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (CERD), termasuk diskriminasi atas dasar kewarganegaraan, di mana UAE dan Qatar keduanya adalah negara penandatangan konvensi.

Tiga negara lain yakni Saudi, Bahrain dan Mesir tidak turut diseret oleh Qatar karena mereka bukan negara penandatangan konvensi CERD.

Qatar meminta agar pengadilan memerintahkan UAE untuk mengambil langkah-langkah untuk memenuhi kewajibannya di bawah CERD, menghentikan dan mencabut langkah-langkah dan memulihkan hak-hak orang Qatar.

"Kami juga meminta UEA membuat reparasi, termasuk kompensasi," tukasnya, tanpa memberikan rincian mengenai jumlah uang yang diminta.

Credit sindonews.com

Rusia: AS dan Pemberontak Suriah Bersiap Lakukan Serangan Kimia

MOSKOW - Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Mayor Jenderal Igor Konashenkov mengatakan, gerilyawan Tentara Pembebasan Suriah telah membawa tabung berisi klorin ke pemukiman di Deir ez-Zor untuk melakukan serangan senjata kimia terhadap warga sipil lainnya.

"Menurut informasi yang diterima melalui tiga saluran independen di Suriah, komando yang disebut Tentara Pembebasan Suriah dengan bantuan dari prajurit pasukan operasi khusus Amerika Serikat (AS) sedang mempersiapkan provokasi serius dengan penggunaan zat beracun di provinsi Deir ez-Zor," kata Konashenkov.

Konashenkov, seperti dilansir Sputnik pada Senin (11/6), mengatakan video penggunaan zat kimia akan menjadi alasan koalisi AS untuk melakukan serangan terhadap basis pemerintah Suriah.

"Video serangan, setelah disebarluaskan di media barat, harus menjadi alasan baru bagi koalisi pimpinan AS untuk melakukan serangan rudal terhadap objek-objek negara Suriah dan untuk membenarkan serangan militan terhadap pasukan pemerintah Suriah di timur Euphrates," ucapnya.

Dia kemudian memperingatkan bahwa penggunaan provokasi semacam itu untuk mengguncang situasi di Suriah tidak dapat diterima.

Pada bulan April, AS, Inggris dan Prancis meluncurkan serangan udara terhadap Suriah, dengan menuduh Damaskus melakukan serangan kimia di kota Douma. Pemerintah Suriah dan Rusia telah mendakwa kelompok "White Helmet" yang didanai AS dan Inggris dengan pementasan serangan senjata kimia palsu untuk mendorong intervensi militer Barat.

Credit sindonews.com

Merkel: Pertemuan G7 dengan Trump Berjalan Menyedihkan

BERLIN - Kanselir Jerman, Angela Merkel menyatakan, pertemuan G7 yang berlangsung pada pekan lalu, dengan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump adalah pengalaman yang menyedihkan.

Dia mengakui hal ini dalam sebuah wawancara di televisi publik Jerman. Merkel menyatakan, hasil pertemuan bukan hal yang luar biasa. "Saya telah berbicara tentang pengalaman yang menyedihkan, yang mana menurut saya banyak sekali," ucap Merkel, seperti dilansir Al Arabiya pada Senin (11/6).

Merkel, Presiden Prancis Emmanuel Macron dan para pemimpin lainnya bentrok dengan Trump soal tarif baja dan aluminium serta keputusannya untuk meninggalkan kesepakatan dengan Iran untuk membatasi program nuklirnya.

Kelompok ini mengeluarkan pernyataan umum di mana mereka setuju untuk tidak setuju pada beberapa masalah. Pernyataan yang kemudian ditolak oleh Trump, melalui sebuah kicauan di akun Twitternya.

Terkait dengan penolakan ini, Merkel mengatakan bahwa membuat sebuah keputusan, khususnya keputusan untuk menolak sebuah kesepakatan melalui pernyataan di Twitter adalah sebuah hal yang sedikit menyedihkan.

"Uni Eropa akan bertindak terhadap langkah-langkah perdagangan AS, yang kami, para pemimpin Eropa anggap akan melanggar aturan Organisasi Perdagangan Dunia," tukasnya.

Credit sindonews.com

Senin, 11 Juni 2018

Trump dan Kim Jong-un: Dari Saling Hina Hingga Mau Bertemu

Presiden AS Donald Trump kerap melontarkan pernyataan keras terhadap Korut maupun pemimpinnya, Kim Jong-un, dan dibalas dengan nada yang tak kalah tinggi. (REUTERS/Kevin Lamarque and Korea Summit Press Pool)

Jakarta, CB -- Rasanya baru kemarin Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Pemimpin Tertinggi Korea Utara Kim Jong-un saling hina hingga silih ancam perang.

Tapi kini, kedua pemimpin negara yang memiliki riwayat bermusuhan itu memutuskan berdialog untuk pertama kalinya. Trump dan Kim Jong-un dijadwalkan tetap bertemu di Singapura pada 12 Juni mendatang meski drama sempat mewarnai rencana pertemuan mereka beberapa pekan sebelum hari H.

Politik detente kedua pemimpin juga boleh dibilang terjadi begitu cepat. Padahal selama 2017 lalu, Washington dan Pyongyang terus bersitegang hingga membuat situasi di Semenanjung Korea berada di titik terburuk dalam beberapa tahun terakhir.

Ketegangan di Semenanjung Korea bermula saat Kim meluncurkan uji coba rudal pada 14 Februari 2017, beberapa pekan setelah Trump dilantik sebagai Presiden AS ke-45.

"Jelas bahwa Korut merupakan masalah besar dan kita akan berurusan dengan itu dengan sangat keras," kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih saat itu.

Pada awal Juli 2017, Korut kembali meluncurkan uji coba rudalnya dan kembali memicu amarah Trump. Trump pun menyindir Kim Jong-un dengan menganggapnya tak memiliki kegiatan lain selain menembakkan rudal-rudalnya.

"Korea Utara baru meluncurkan rudal lagi. Apakah pria ini [Kim] punya sesuatu yang lebih baik lagi untuk dikerjakan dalam hidupnya," kicau Trump melalui Twitternya.

"Sulit dipercaya bahwa Korea Selatan dan Jepang harus menghadapi ancaman ini terus. Mungkin China bisa lebih menekan Korut dan akhiri ketidakmasukan akal ini!" lanjutnya.

Credit cnnindonesia.com

Trump -- Kim Bertemu, PM Singapura Lee Rogoh Kocek Rp 208 Miliar

Presiden Singapura yang baru Halimah Yacob (kiri) berjalan bersama Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, dan Ketua Hakim Sundaresh Menon saat memasuki ruangan untuk ikuti upacara peresmian menjadi Presiden Singapura di Istana Kepresidenan di Singapura, 14 September 2017. Halimah Yacob menjadi Presiden Singapura yang kedelapan. REUTERS

CB, Singapura – Pemerintah Singapura merogoh kocek sekitar $20 juta dolar Singapura atau sekitar Rp207,8 miliar untuk menyelenggarakan pertemuan puncak Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dan pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong Un.
Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, mengatakan ini merupakan bentuk kontribusi nyata untuk kepentingan dunia internasional.

“Ini merupakan biaya yang kami siap untuk tanggung,” kata Lee kepada media, Ahad, 10 Juni 2018 seperti dilansir Straits Times.
Trump dan Kim, seperti dilansir Yonhap, bakal bertemu di Capella Hotel di Pulau Sentosa, yang terletak di selatan Singapura pada Selasa, 12 Juni 2018. Ini merupakan pertemuan bersejarah pemimpin kedua negara, yang akan bertemu untuk pertama kalinya.

Kim dan Trump bakal membahas soal perdamaian yaitu berakhirnya Perang Korea, yang berlangsung pada 1950 – 1953, namun selama ini baru dinyatakan berhenti lewat gencatan senjata. Trump dan Kim bakal membahas kesepakatan denuklirisasi Korea Utara.

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un (tengah), disambut oleh Menteri Luar Negeri Singapura Dr. Vivian Balakrishnan di Bandara Internasional Changi, Singapura, Ahad, 10 Juni 2018. Trump dan Kim bakal bertemu di Capella Hotel di Pulau Sentosa, Singapura, pada Selasa, 12 Juni 2018. AP
Pada Ahad pagi, Lee telah mengunjungi kegiatan pengerahan tentara Singapura di Pulau Sentosa. Dia juga mengunjungi Markas Komando Polisi. “Para petugas telah bekerja dengan baik di bidangnya masing-masing dan mau bekerja sama. Mereka siap bertugas untuk beberapa hari mendatang.”
Lee juga mengatakan, seperti dilansir Channel News Asia, bahwa menjadi tuan rumah dari perhelatan internasional ini memberikan keuntungan langsung bagi Singapura. “Ini memberi kita publisitas,” kata dia.
Lee menambahkan Singapura tidak meminta untuk menjadi lokasi pertemuan. “Faktanya kita dipilih kedua belah pihak menunjukkan hubungan baik dengan berbagai pihak dan posisi kita di komunitas internasional.”
Lee mengatakan ketika AS dan Korea Utara meminta Singapura menjadi lokasi pertemuan maka tidak bisa menolak. “Kita harus menunjukkan kemampuan dan kita bisa. Kita mampu melakukan ini. Kita telah mengerahkan sumber daya dan kita bisa melakukan tugas yang baik. Pertemuan Trump dan Kim Jong Un sempat batal meski kemudian dilanjutkan.

Credit tempo.co

Pertemuan Trump dan Kim, Delegasi Korea Utara sekitar 100 Orang

Burger Trump Kim hasil kreasi chef Abraham Tan dari Restoran Carousel, Royal Plaza on Scotts, Singapura, 7 Juni 2018. Burger ini dibuat guna menyambut KTT Donald Trump dan Kim Jong Un, yang akan digelar di Pulau Sentosa pada 12 Juni nanti. REUTERS/Edgar Su

CB, Singapura – Delegasi pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, dikabarkan mencapai 100 orang saat tiba di Singapura untuk pertemuan puncak dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada Selasa, 12 Juni 2018. Ini termasuk tim pengamanan untuk berjaga selama pertemuan yang akan berlangsung di Capella Hotel, Selasa, 12 Juni 2018.
“Sebuah tim penduluan (Korea Utara) telah tiba lebih dulu di Singapura pada Sabtu sore dengan menumpang pesawat jet Air Cina,” begitu dilansir media Straits Times, Ahad, 10 Juni 2018.

Sekitar dua jam setelah pesawat mendarat di Bandara Internasional Changi pada Sabtu kemarin, sebuah mobil Mercedez Benz berwarna hitam dan sebuah van berwarna sama keluar dari bandara dan tiba di Hotel St. Regis serta langsung menuju tempat parkir.

Menteri Singapura, Vivan Balakrishnan, menyambut pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, yang baru tiba di Bandara Changi, Ahad, 10 Juni 2018. Channel News Asia
Belum diketahui siapa penumpang mobil Mercedez Benz itu namun mobil ini sama dengan mobil yang ditumpangi kepala staf pemerintah Korea Utara yaitu Kim Chang Son ketika dia tiba di Singapura pada pekan lalu. Kim Jong Un bakal menginap di St Regis Hotel selama pertemuan berlangsung.

Sebuah pesawat kargo buatan Rusia juga tiba membawa berbagai keperluan logistik delegasi Korea Utara. Ini termasuk makanan, kendaraan dan sejumlah senjata yang telah diberikan izin oleh pemerintah Singapura terkait pengamanan Kim.
Seperti diberitakan Channel News Asia, pesawat maskapai Air China dengan pesawat Boeing 747 tiba di Bandara Changi pada sekitar pukul dua siang pada Ahad, 10 Juni 2018.
Pesawat ini ditumpangi Kim Jong Un beserta sejumlah anggota delegasi.
Setelah pesawat Boeing 747 tiba, sebuah pesawat Ilyushin Il-62 mendarat di Bandara Changi. Pesawat ini mirip dengan pesawat yang pernah ditumpangi saudara perempuan Kim Jong Un yaitu Kim Yo Jong saat menghadiri acara Olimpiade Musim Dingin di Korea Selatan pada awal tahun ini.
Trump dikabarkan akan tiba di Singapura pada Ahad malam ini dan diiringi 50 kendaraan, yang termasuk kendaraan poisi. Trump akan menumpangi mobil resmi bernama “The Beast” dan sebuah mobil tiruan, yang dapat menghadapi serangan ledakan dan kimia. Ini merupakan pertemuan pertama Trump dengan Kim Jong Un.

Credit tempo.co

'Kekalahan' Indonesia di Balik Pertemuan Trump dan Kim

Indonesia memiliki beberapa kriteria untuk menjadi lokasi pertemuan Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. (Ist/KBRI Pyongyang)

Jakarta, CB -- Setelah banyak spekulasi beredar, Presiden Amerika Serikat Donald Trump akhirnya memutuskan Singapura sebagai tempat pertemuannya dengan pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un pada 12 Juni besok.

Sebelumnya, beberapa tempat seperti Swedia, Swiss, Mongolia, China, hingga Malaysia sempat disebut-sebut masuk dalam daftar pertimbangan Trump. Beberapa negara seperti Thailand dan Indonesia, seperti disampaikan Presiden Joko Widodo, juga menawarkan diri memfasilitasi pertemuan bersejarah itu.

Pengamat politik internasional dari Universitas Padjajaran, Teuku Rezasyah, mengatakan terpilihnya Singapura sebagai tuan rumah bisa dibilang sebagai 'kekalahan' bagi Indonesia.

Menurut Rezasyah, kegagalan Indonesia untuk dipilih menjadi lokasi pertemuan Trump dan Kim Jong-un semata karena pemerintah RI dianggap lebih fokus pada masalah dalam negeri.

Padahal, Presiden Jokowi sudah punya bekal banyak untuk meyakinkan dunia bahwa Indonesia pantas menghelat salah satu pertemuan paling bersejarah itu.

"Sebenarnya dua tahun lalu delegasi Korut sudah datang ke Indonesia meminta agar pemerintah mau fasilitasi dialog dengan Korsel, tapi itu tidak dijaga dan dikembangkan oleh Indonesia. Tampaknya energi pemerintah masih terkuras banyak menangani masalah dalam negeri saat ini seperti pemilihan presiden tahun depan hingga isu keamanan seperti terorisme," kata Rezasyah.
Menurut Rezasyah, Indonesia memiliki beberapa kriteria yang jauh lebih masuk akal untuk menjamu pertemuan kedua pemimpin itu.

"Indonesia sebenarnya kehilangan kesempatan yang berhasil direbut Singapura," kata Rezasyah saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (7/6).

Kriteria-kriteria itu antara lain, pertama, Indonesia memiliki sejarah hubungan baik dengan AS maupun Korut.

"Indonesia punya persyaratan ideologis, konstitusional yang jauh di atas Singapura soal ini," kata Rezasyah. "Indonesia juga mempertahankan hubungan baik dengan AS dan Korut."

AS merupakan salah satu negara pertama yang menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia setelah merdeka, tepatnya pada 1949 silam. Hingga kini,hubungan bilateral, bisnis, hingga people to people contact antara Indonesia-AS terus terjalin dalam bentuk kemitraan strategis yang berlangsung sejak 2015 lalu.

Adapun hubungan diplomatik Indonesia dan Korea Utara telah terjalin sejak 1961. Empat tahun kemudian, pendiri Korut sekaligus kakek Kim Jong-un, Kim Il-sung, berkunjung ke Jakarta.

Mendiang Presiden Soekarno dan Kim Il-sung, dikenal memiliki riwayat hubungan yang cukup dekat. Soekarno bahkan pernah menghadiahkan bunga anggrek yang ditanam di Istana Bogor untuk Kim Il-sung. Bunga itu diberi nama Kim Il-sung yang ditujukan sebagai simbol persahabatan kedua negara.

Hingga kini, bunga hadiah Soekarno itu kerap dipamerkan setiap tahunnya dalam Festival Kimilsungia sebagai salah satu perayaan Hari Matahari atau hari kelahiran Kim Il-sung.

Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri juga pernah berkunjung ke Pyongyang beberapa kali yakni pada 2002 dan 2001 silam.

Di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia juga pernah diminta Pyongyang untuk memfasilitasi pertemuan Korut dan Korsel sebagai upaya meredakan ketegangan di Semenanjung Korea saat itu.

Dua pejabat tinggi Korut yakni wakil pemimpin Komite Pusat Partai Buruh Ri Su Yong dan Presiden Presidium Majelis Tertinggi Partai Buruh Kim Yong-nam juga sempat berkunjung ke Jakarta.

Foto: The Presidential Blue House /Handout via REUTERS
Pemimpin Korut Kim Jong-un dan Presiden Korsel Moon Jae-in

Presiden SBY sempat mengundang ayah Kim Jong-un, Kim Jong-il ke Istana Merdeka pada 2006 lalu, meski lawatan itu tidak pernah terjadi.

Presiden Joko Widodo juga sempat melakukan pertemuan bilateral dengan Kim Yong-nam di sela Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika pada 2015 lalu.
 Alasan kedua, papar Rezasyah, netralitas Jakarta juga bisa dijamin meski memiliki hubungan baik dengan Washington dan Pyongyang. Tidak seperti Singapura, Indonesia tidak memiliki kerja sama aliansi pertahanan dengan Amerika.

Rezasyah menuturkan dengan politik luar negeri bebas aktif juga membuat Indonesia tidak pernah condong mengarah ke Barat atau bahkan Komunis.

Menurut Rezasyah, gelaran pertemuan Kim-Trump sama dengan mendukung perdamaian dunia. Dan hal itu, paparnya, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai salah satu tugas Indonesia.

"Itu semua sebenarnya modal besar Indonesia untuk menjadi tuan rumah pertemuan Trump dan Kim. Singapura tidak punya modal sejarah, politik, apalagi konstitusional. Indonesia juga lebih netral, tidak punya perjanjian militer aliansi dengan negara AS atau China," kata kakak Duta Besar RI untuk Kanada, Teuku Faizasyah itu.

Rezasyah masih berharap Indonesia masih bisa mempersiapkan untuk memfasilitasi pertemuan-pertemuan besar lainnya di masa depan, termasuk pertemuan lanjutan Korut-AS jika memang ada.

"Saya harap akan ada KTT AS-Korut selanjutnya, tidak cuman di Singapura nanti. Nah mungkin Indonesia bisa mempersiapkan diri untuk menawarkan diri lebih serius lagi untuk menggelar KTT itu selanjutnya."

Adapun Singapura dipilih karena dianggap lebih berpengalaman. Pada 2015 lalu, Singapura pernah memfasilitasi pertemuan antara Presiden China Xi Jinping dan Presiden Taiwan Ma Ying-jeou. Pertemuan itu merupakan yang pertama sejak tujuh dekade kedua pemimpin berselisih.

Negara berpenduduk 5,6 juta orang itu juga menjadi tuan rumah berbagai konferensi internasional tahunan seperti Shang-ri La Dialogue yang kerap didatangi pejabat tinggi negara seperti AS, China, dan negara lainnya.

Dari segi keamanan, Singapura juga menjadi negara di Asia Tenggara yang hingga kini bebas dari serangan teror.

"Kami tidak meminta, tapi kami diminta. Pihak AS lah yang pertama kali menawarkan ini. Saya pikir warga Singapura harus berbangga diri. Bangga bahwa negara ini telah dipercaya dan diandalkan untuk menggelar pertemuan tinggi ini," ucap Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan, seperti dikutip CNBC.

Credit cnnindonesia.com

Jet Tempur F-15 AS Jatuh di Laut Jepang, Pilot Terlempar

TOKYO - Sebuah pesawat jet tempur F-15 milik Angkatan Udara Amerika Serikat (AS) jatuh ke laut di kawasan lepas pantai Okinawa, Jepang, Senin (11/6/2018) pagi. Pilot pesawat terlempar, namun nasibnya belum diketahui.

Kecelakaan terjadi sekitar pukul 06.40 pagi waktu setempat. Jet tempur F-15 yang jatuh merupakan pesawat militer AS yang berbasis di Pangkalan Udara Kadena, Okinawa.

Mengutip laporan kantor berita NHK dan Kyodo yang bersumber dari pemerintah Jepang, dua pilot pesawat tempur AS sampai saat ini belum diketahui nasibnya.

Kecelakaan itu terjadi ketika Presiden AS Donald Trump sedang berada di Singapura. Dia akan melakukan pertemuan bersejarah dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un.

Penyebab jatuhnya jet tempur F-15 belum diketahui. Baik Pentagon maupun militer Jepang juga belum berkomentar.

Credit sindonews.com

Jet Tempur AS F-15 Jatuh di Okinawa

Jet tempur F-15C Eagle milik Pangkalan Udara AS Kadena jatuh di perairan lepas pantai Okinawa, Jepang, Minggu (10/6). (U.S. Air Force/Tech. Sgt. Paul Labbe/Handout via REUTERS)

Jakarta, CB -- Militer Amerika Serikat memastikan satu jet tempur F-15C Eagle jatuh di lepas pantai Okinawa. Pilot berhasil melontarkan diri dan selamat, Minggu page (10/6).

Lewat akun Twitter resminya Pangkalan Udara AS Kadena, Okinawa, Jepang memastikan jatuhnya jet tempur F-15C Eagle tersebut.

Dilansir AirForceTimes, insiden terjadi pukul 6:36 waktu setempat. Jet tempur F-15C Eagle itu jatuh di perairan selatan Okinawa, Jepang. Pilot berhasil melontarkan diri dan selamat ditemukan tim pencarian dan penyelamatan.

Insiden tersebut terjadi saat Angkatan Udara AS menyelesaikan gelombang pertama pemeliharaan sayap dan satu hari menguji keselamatan penerbangan.

Uji keselamatan penerbangan di lakukan di tengah serangkaian kecelakaan pesawat militer Amerika Serikat.

Menurut AirForceTimes, mereka akan menyisir semua data yang dikumpulkan selama operasi uji keselamatan untuk menemukan jawaban atas penyebab kecelakaan-kecelakaan pesawat tersebut. Lalu mencari cara untuk menghentikannya.

Kantor berita Kyodo menyatakan jet milik Pangkalan Udara Kadena AS itu jatuh sekitar 80 kilometer selatan Naha, Ibu Kota Okinawa, Jepang selatan.

Stasiun televisi NHK Jepang menyatakan pilot yang selamat mengalami patah kaki.

Kadena adalah Pangkalan Militer AS terbesar di Jepang. Sedikitnya terdapat 47 ribu pasukan AS di bawah aliansi keamanan yang telah berlangsung selama beberapa dekade.

Dilansir kantor berita AFP, serangkaian kecelakaan yang melibatkan pesawat militer AS memicu ketegangan dengan Jepang baru-baru ini. Pada Januari lalu, Menteri Pertahanan AS James Mattis minta maaf kepada mitra Jepangnya atas insiden tersebut.

Foto: Tech. Sgt. Hans Deffner/Wikimedia PD US Military
F-15

Insiden-insiden itu antara lain pendaratan darurat helikopter militer AS. Sepotong bagian helikopter jatuh di halaman sekolah di Jepang. Lalu tahun lalu, kecelakaan pesawat MV-22 Osprey memicu operasi penyelamatan besar-besaran.

Warga Okinawa, yang menampung sebagian besar pasukan AS di Jepang telah memprotes penempatan pesawat MV-Osprey itu lantaran beberapa kecelakaan yang berulang.

Serangkaian kejahatan termasuk pemerkosaan, penyerangan, kasus tabrak lari yang melibatkan personel AS juga memicu protes di Okinawa. Aksi protes tersebut menjadi duri dalam daging hubungan aliansi keamanan Jepang dan AS.

Credit cnnindonesia.com

Penasihat Trump: PM Kanada Layak Dapat Tempat Spesial di Neraka

WASHINGTON - Penasihat Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk perdagangan, Peter Navarro, melontarkan hinaan keras terhadap Perdana Menteri (PM) Kanada Justin Trudeau. Navarro mengatakan, PM Trudeau layak mendapat tempat spesial di nereka.

Serangan verbal itu muncul setelah pemimpin Kanada mengancam akan membalas dendam atas pengenaan tarif perdagangan oleh pemerintah Trump. Ancaman muncul setelah pemimpin Amerika tersebut meninggalkan forum G7 di Kanada.

Padahal, dalam konferensi pers bersama kedua pemimpin terlihat akrab meski ada masalah dalam "perang dagang". Navarro menyebut PM Trudeau sebagai pemimpin lemah dan tidak jujur.

"Ada tempat spesial di neraka bagi setiap pemimpin asing yang terlibat dalam diplomasi itikad buruk dengan Presiden Donald John Trump dan kemudian mencoba untuk menikamnya di belakang di jalan keluar," kata Navarro dalam acara Fox News Sunday, yang dilansir Senin (11/6/2018).

"Dan itulah kepercayaan yang buruk, yang dilakukan Justin Trudeau dengan akrobat konferensi pers itu. Itulah yang lemah, Justin Trudeau yang tidak jujur, dan itu datang langsung dari Air Force One," lanjut Navarro mengacu pada reaksi Trump yang berada di pesawat kepresidenan Air Force One.

Tak lama setelah Trump meninggalkan KTT G7, Trudeau mengatakan bahwa Kanada akan memberlakukan langkah-langkah balas dendam untuk menjawab pemberlakukan kenaikan tarif dagang oleh Trump. Dia menegaskan bahwa negaranya tidak akan tertekan.

"Saya akan selalu melindungi pekerja Kanada dan kepentingan Kanada," kata Trudeau.

Komentar dari Trudeau itu memicu Trump kemarahan Trump di Twitter. Pemimpin Gedung Putih tersebut mengancam tidak akan mendukung komunike G7.

Larry Kudlow, penasihat ekonomi Trump, mengatakan bahwa komentar Trudeau merupakan pengkhianatan.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Kanada Chrystia Freeland mengatakan bahwa dia bersyukur dan tidak bertanggung jawab untuk menjelaskan alasan di balik komentar yang dibuat oleh para pejabat pemerintah asing.

Perseteruan kedua negara yang sejatinya sekutu di keanggotaan NATO ini bermula dari pengenaan tarif tinggi untuk perdagangan baja dan aluminium Kanada oleh pemerintah Trump. Pemerintah Trudeau menganggap tindakan AS ilegal dan tidak adil.

"Kanada sangat jelas," kata Freeland. "Kami sangat terukur. Kami menggunakan argumen berdasarkan fakta," ujarnya, seperti dikutip CNN.

Freeland mengatakan, "Tarif dari AS dengan alasan keamanan nasional tidak masuk akal dan terang-terangan menghina Kanada, sekutu paling dekat dan paling kuat yang dimiliki Amerika Serikat. Kita tidak dapat mengajukan ancaman keamanan ke Amerika Serikat, dan saya tahu bahwa orang Amerika memahami itu. Jadi, di situlah penghinaan itu berada."

Presiden Dewan Eropa Donald Tusk via Twitter mendukung PM Trudeau dengan menggunakan frase "tempat sepesial di neraka" oleh Navarro.

"Ada tempat khusus di surga untuk @JustinTrudeau. Kanada, terima kasih untuk KTT G7 yang sempurna!," tulis Tusk di Twitter.

Credit sindonews.com

Putin: Kami Tidak Pernah Memilih Keluar dari G7

MOSKOW - Presiden Rusia, Vladimir Putin menyatakan pihaknya tidak memilih untuk meninggalkan G7. Putin kemudian menyatakan Moskow siap menjadi tuan rumah kelompok kerjasama itu, jika negara anggotanya bersedia datang.

"Kami tidak (memilih untuk) meninggalkannya, rekan-rekan kami menolak untuk datang ke Rusia karena alasan yang diketahui di beberapa titik. Tolong, kami akan senang melihat semua orang di sini di Moskow," ucap Putin, seperti dilansir Reuters pada Minggu (10/6).

Kelompok G7, sebelumnya bernama G8. Nama kelompok itu berubah menjadi G7 setelah Rusia didepak dari kelompok kerja itu, tidak lama setelah krisis Ukraina pecah, yang berujung pada pisakhnya Crimea dari Ukraina.

Pernyataan Putin ini merupakan respon atas pernyataan yang dilontarkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS), DOnald Trump. Dalam pertemuan G7 yang berlangsung di Kanda tengah pekan ini, Trump mengatakan bahwa Rusia seharusnya menghadiri pertemuan itu.

Sementara itu, sebelumnya Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov menegaskan Rusia tidak pernah memohon untuk diundang kembali ke kelompok G8.

"Rusia tidak pernah memohon untuk kembali. Ketika mitra Barat kami membuat keputusan untuk tidak berpartisipasi dalam G8 lagi dengan kembali ke format G7, kami mengambilnya sebagai keputusan mereka. Dan kami bekerja dengan sempurna dalam format lain, seperti SCO (Organisasi Kerja Sama Shanghai), BRICS, dan terutama G20, di mana mitra kami berbagi pendekatan kami," kata Lavrov.

Diplomat senior Rusia ini juga menekankan bahwa G20 adalah format yang paling menjanjikan, karena itu adalah platform untuk menemukan konsensus."Ultimatum tidak bekerja dalam G20, negosiasi diperlukan di sana. G20 adalah mekanisme untuk mencapai konsensus. Saya percaya itu adalah opsi yang paling menjanjikan untuk masa depan," ujarnya.

G20 terdiri dari 20 negara dengan ekonomi terkemuka di dunia: Argentina, Australia, Brasil, Kanada, China, Jerman, Prancis, India, Indonesia, Italia, Jepang, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Korea Selatan, Turki, Inggris, AS, serta Uni Eropa. Forum global ini bertujuan untuk mengembangkan kebijakan global untuk mengatasi masalah yang paling mendesak saat ini.

Credit sindonews.com

Mattis: Penarikan Pasukan AS dari Suriah Kesalahan Besar

BRUSSELS - Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS), Jim Mattis menyebut, penarikan mundur pasukan AS dari Suriah dalam waktu dekat akan menjadi sebuah kesalahan strategis. Dia mengatakan, Presiden Suriah Bashar Assad akan mengambil keuntungan dari ketiadaan pasukan AS di sana.

Berbicara pada pertemuan Menteri Pertahanan negara anggota NATO di Brussels Mattis mengklaim bahwa penarikan mundur pasukan AS dari Suriah akan tergantung pada keberhasilan pembicaraan damai Jenewa yang ditengahi PBB.

"Di Suriah, meninggalkan lapangan sebelum utusan khusus Staffan de Mistura mencapai keberhasilan dalam memajukan proses politik Jenewa yang kita semua tanda tangani di bawah resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB akan menjadi kesalahan strategis, melemahkan diplomat kita dan memberi para teroris kesempatan untuk pulih," ucap Mattis, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (10/6).

Mattis kemudian memperingatkan bahwa penarikan pasukan AS dari Suriah akan menciptakan apa yang dia sebut sebagai "kekosongan". Di mana Assad dan sekutu-sekutunya akan mengambil keuntungan dari kekosongan yang ada.

"Kampanye militer kami di Suriah berlanjut. Ketika operasi akhirnya berakhir, kita harus menghindari meninggalkan ruang hampa di Suriah yang dapat dieksploitasi oleh rezim Assad atau pendukungnya," imbuhnya.

AS dan NATO memiliki sejarah menciptakan "kekosongan," terutama ketika penggulingan Saddam Hussein di Irak. Setelah Saddam Hussein lengser, AS langsung meninggalkan Irak begitu saja, yang akhirnya menyebabkan perseteruan, yang pada akhirnya menciptakan situasi kondusif untuk lahirnya kelompok teroris, termasuk di dalamnya ISIS.

Invasi Barat ke Libya, yang memuncak dalam pembunuhan Muammar Gaddafi, juga meninggalkan negara yang pernah makmur dalam keadaan kacau dan tidak memiliki pemerintahan pusat yang efektif.

Credit sindonews.com

Uni Eropa Siap Kucurkan Dana Atasi Krisis Ekonomi Yordania

Tiga pemimpim Uni Eropa dari kiri ke kanan yaitu Kanselir Jerman Angela Merkel, Perdana Menteri Inggris, Theresa May, dan Presiden Prancis, Emmanuel Macron. PA

CB, Jakarta - Uni Eropa menyatakan siap mengucurkan dana untuk mengatasi krisis ekonomi yang sedang membekap Yordania. "Negeri ini harus diselamatkan," kata Federica Mogherini, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa kepada wartawan di Amman, Yordania, Ahad, 10 Juni 2018.
Berbicara pada acara jumpa pers bersama Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman al-Safadi, di Amman, Mogherini ingin meyakinkan Yordania bahwa Uni Eropa akan melanjutkan dukungannya terhadap Kerajaan demi menyelamatkan negeri itu dari keterpurukan.

Federica Mogherini. REUTERS

Dia mengatakan, Uni Eropa telah menyiapkan dukungan ekonomi dan keuangan kepada Yordania yang telah berlangsung bertahun-tahun. "Dukungan tersebut akan berlanjut," jelasnya namun dia tidak menjelaskan berapa jumlah dana yang dikucurkan untuk Yordania.
Mogherini tiba di Amman pada Sabtu, 9 Juni 2018, selanjutnya mengadakan pembicaraan dengan Raja Abdullah II mengenai pembangunan di negeri itu. Kunjungan Moghrini itu dilakukan di tengah unjuk rasa di Yordania menuntut penurunan harga barang dan membatalkan RUU Pajak.

Raja Yordania King Abdullah menyambut kedatangan Putra Mahkota Saudi Arabia, Mohammed bin Salman di Amman, Yordania, 4 Agustus 2017. (Muhammad Hamed - Pool /Getty Images)
Unjuk rasa yang berlangsung di hampir seluruh provinsi di Yordania berujung pada pengunduran diri Perdana Menteri Hani al-Mulki. Dia dianggap oleh Raja Abdullah II tidak bisa mengendalikan ekonomi negara, selanjutnya diganti oleh Menteri Pendidikan Omar al-Razzaz untuk membentuk pemerintahan baru.

Untuk anggaran tahun ini, Yordania menderita keterpurukan ekonomi hingga US$ 1,753 miliar atau setara dengan Rp 24,43 triliun (kurs Rp 13.936/dolar). Penderitaan ini dibicarakan oleh para pemimpn GCC di Mekkah, Arab Saudi.

Credit tempo.co

Majelis Umum PBB akan Voting untuk Resolusi Palestina

Bendera Palestina. Ilustrasi

Foto: Reuters

Resolusi berisi usulan tentang cara dan sarana untuk memastikan keamanan Palestina.

CB, NEW YORK -- Majelis Umum PBB diperkirakan akan membahas rancangan resolusi untuk memberikan perlindungan bagi warga sipil Palestina pada Rabu (13/6) mendatang. Pemungutan suara akan dilakukan dalam sidang darurat itu, setelah resolusi serupa yang diajukan Kuwait diveto oleh AS di Dewan Keamanan PBB pekan lalu.

Dilaporkan kantor berita Anadolu, rancangan resolusi itu akan meminta Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres untuk meninjau situasi saat ini dan menyerahkan laporan tertulis sesegera mungkin. Laporan harus diserahkan tidak lebih dari 60 hari sejak resolusi diadopsi.

Resolusi tersebut berisi usulan tentang cara dan sarana untuk memastikan keamanan, perlindungan, dan kesejahteraan penduduk sipil Palestina di bawah pendudukan Israel. Salah satunya dengan memberikan rekomendasi mengenai mekanisme perlindungan internasional.

Mengacu pada sejumlah resolusi PBB lainnya yang terkait pada perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata, rancangan resolusi Palestina juga menyatakan keprihatinan atas pembunuhan warga sipil, termasuk anak-anak, tenaga medis, dan jurnalis oleh pasukan Israel. Rancangan resolusi itu menekankan perlunya Dewan Keamanan dan negara-negara anggota PBB untuk memperkuat perlindungan warga sipil. Selain itu, PBB juga perlu mendukung solusi abadi untuk konflik Israel-Palestina yang hanya dapat dicapai dengan cara damai sesuai dengan hukum internasional dan resolusi PBB yang relevan, serta melalui negosiasi yang kredibel.

Rancangan resolusi kali ini kemudian akan mendesak keterlibatan lebih jauh dari Sekjen PBB dan Koordinator Khusus PBB untuk Proses Perdamaian Timur Tengah guna membantu bekerja sama dengan mitra yang peduli. Hal itu dilakukan dalam upaya untuk mengurangi ketegangan situasi dan membenahi infrastruktur, kemanusiaan, dan kebutuhan pembangunan ekonomi, termasuk melalui implementasi proyek yang didukung oleh Ad Hoc Liaison Committee.

Rancangan resolusi tersebut juga menyerukan upaya untuk mengakhiri penjajahan Israel yang dimulai pada 1967 dan memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk memulai negosiasi yang kredibel demi perdamaian yang adil dan abadi. Semuanya diupayakan berdasarkan solusi dua negara demokratis yaitu Israel dan Palestina yang hidup berdampingan secara damai dengan garis perbatasan yang aman dan diakui.

Rancangan resolusi itu juga memutuskan untuk menunda sementara sidang darurat khusus kesepuluh Majelis Umum PBB. Pengesahan Presiden Majelis Umum pada sidang terbaru juga ditunda atas permintaan negara-negara anggota.

Rancangan resolusi lebih lanjut menegaskan kembali hak untuk berkumpul dan hak untuk melakukan aksi protes secara damai. Resolusi juga menekankan pentingnya penyelidikan independen dan transparan sesuai dengan standar internasional.

Semua pihak dinilai harus melakukan upaya untuk menstabilkan situasi dan membalikkan tren negatif di lapangan. Langkah pembatasan yang diberlakukan oleh Israel pada akses masuk dan keluar Jalur Gaza, termasuk untuk aliran bantuan kemanusiaan, juga perlu dihentikan.

Rancangan resolusi itu kemudian mendorong langkah nyata menuju rekonsiliasi intra-Palestina dan langkah-langkah konkret untuk menyatukan kembali Jalur Gaza dan Tepi Barat di bawah pemerintahan Palestina yang sah. Pada 2 Juni lalu, AS memveto resolusi yang diajukan Kuwait ke Dewan Keamanan PBB. Resolusi tersebut mengutuk kekerasan yang dilakukan Israel dan menyerukan perlindungan terhadap rakyat Palestina di Gaza dan Tepi Barat.

Sepuluh negara di Dewan Keamanan PBB memberikan suara dukungan. Sementara Inggris, Polandia, Belanda, dan Ethiopia memilih abstain. Dewan Keamanan PBB lalu menolak rancangan resolusi yang diajukan AS, yang menyerukan penghukuman terhadap Hamas atas insiden kekerasan di Gaza. Resolusi AS itu ditentang oleh Rusia, Kuwait, dan Bolivia sementara 11 negara lainnya abstain dari pemungutan suara.

Credit republika.co.id

Turki dan Aljazair Serukan Sidang Darurat PBB Soal Palestina

NEW YORK - Turki dan Aljazair menyerukan sidang darurat Majelis Umum PBB untuk membahas dan memberikan suara pada rancangan resolusi tentang perlindungan Palestina. Sesi ini diminta oleh Turki sebagai presiden Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan Aljazair atas nama Arab, sebuah pernyataan bersama mengatakan Jumat.

Pernyataan itu dikeluarkan setelah pertemuan antara Presiden UNGA Miroslav Lajcak dan utusan Turki untuk PBB Feridun Sinirlioglu, bersama dengan perwakilan permanen Aljazair, Bangladesh, Senegal, Mesir dan Palestina di PBB seperti dikutip dari Anadolu, Minggu (10/6/2018).

Tanggal untuk pertemuan darurat akan diumumkan dalam beberapa hari. Diperkirakan akan dilakukan minggu depan, menurut sumber diplomatik.

Utusan Palestina untuk PBB Riyad Mansour mengatakan teks rancangan resolusi akan mirip dengan rancangan resolusi sebelumnya yang diajukan oleh Kuwait pada 18 Mei ke Dewan Keamanan PBB dan diveto oleh AS pada 2 Juni lalu.

Dewan Keamanan PBB mengusulkan rancangan resolusi mengutuk kekerasan Israel dan menyerukan perlindungan internasional untuk rakyat Palestina di Gaza dan Tepi Barat.

Sepuluh negara, termasuk Cina, Prancis dan Rusia, memberikan suara mendukung, sementara Inggris, Polandia, Belanda dan Ethiopia memilih untuk abstain. Namun resolusi ini di veto oleh AS.

AS kemudian mengajukan resolusinya sendiri yang menyerukan penghukuman terhadap Hamas atas kekerasan di Gaza. Resolusi itu menyerukan kecaman dalam hal yang paling kuat atas serangan roket 29 Mei dari Gaza terhadap Israel yang merusak infrastruktur sipilnya.

Resolusi AS ditentang oleh Rusia, Kuwait dan Bolivia sementara 11 negara abstain dari pemungutan suara. Praktis hanya AS yang mendukung resolusinya.

Desember lalu, PBB secara besar-besaran mengadopsi resolusi atas Yerusalem, menyerukan AS untuk menarik pengakuannya atas kota itu sebagai Ibu Kota Israel, dengan dukungan 128 suara.

Credit sindonews.com

Austria Akan Tutup 7 Masjid, Erdogan Khawatir Picu Perang

ANKARA - Rencana Pemerintah Austria untuk menutup tujuh masjid dan mengusir sekitar 40 imam yang didanai asing membuat Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan marah. Dia khawatir langkah itu akan memicu perang antara "salib dan bulan sabit".

Menurutnya, Ankara tidak akan berdiam diri dengan rencana Austria tersebut. "Langkah-langkah ini diambil oleh perdana menteri Austria, saya takut, memimpin dunia menuju perang antara salib dan bulan sabit," kata Erdogan dalam sebuah pidato di Istanbul pada hari Minggu.

Bulan sabit kerap dianggap sebagai simbol Islam, di mana lambang tersebut kerap digunakan di masjid pada umumnya.

"Mereka mengatakan mereka akan menendang orang-orang religius kami keluar dari Austria. Apakah Anda pikir kami tidak akan bereaksi jika Anda melakukan hal seperti itu?," ujar Erdogan, yang dikutip AFP, Senin (11/6/2018). "Itu berarti kita harus melakukan sesuatu," imbuh Erdogan tanpa merinci lebih lanjut.

Awal pekan ini, Menteri Dalam Negeri Austria Herbert Kickl dari partai sayap kanan FPO mengumumkan bahwa negara itu berjanji akan menutup tujuh masjid dan akan mengusir sekitar 40 imam dan keluarganya yang didanai Turki. Langkah itu sebagai respons keras Austria terhadap "politik Islam" di masjid-masjid tersebut.

Para pejabat Austria, termasuk Kanselir Sebastian Kurz, mengklaim langkah itu untuk memerangi radikalisasi dan menumbuhkan "masyarakat paralel".

Namun, penjelasan itu tidak bisa diterima oleh Ankara. "Keputusan Austria untuk menutup tujuh masjid dan mengusir imam adalah refleksi dari gelombang Islamofobia, rasis dan diskriminatif di negara itu," kata Ibrahim Kalin, juru bicara Erdogan, yang berkomentar di Twitter.

Menurutnya, Wina ingin menargetkan komunitas Muslim demi mencetak poin politik murahan.

Credit sindonews.com