CUPUMA

Kamis, 07 Juni 2018

Jet Tempur F-35 Miliki Hampir 1.000 Kekurangan, AS Krisis Uang

WASHINGTON - Kantor Akuntabilitas Pemerintah (GAO) Amerika Serikat (AS) mengungkap bahwa program pesawat jet tempur siluman F-35 memiliki hampir 1.000 kekurangan. Sedangkan untuk produksi massal tahun depan, pemerintah Washington tidak memiliki dana.

GAO sebagai auditor pemerintah menyampaikan masalah itu kepada Kongres. GAO telah merekomendasikan untuk menahan anggaran untuk kelanjutan produksi pesawat jet tempur siluman tersebut sebelum banyak kekurangan diselesaikan terlebih dahulu.

Dari hampir 1.000 kekurangan yang dimiliki jet tempur kebangaan NATO ini, di antaranya adalah kursi ejector yang dapat menyebabkan cedera leher, sistem display yang dipasang pada helm tidak dapat digunakan, sistem pasokan oksigen yang gagal dan pengisian bahan bakar di udara yang dapat putus saat digunakan.

Secara total, F-35 memiliki 996 kekurangan yang belum terselesaikan pada Januari. Dari jumlah tersebut, 111 di antaranya dianggap sebagai defisiensi "Kategori 1". Artinya, kesalahan dan kekurangan yang dapat membahayakan keselamatan atau keamanan pengguna.

F-35 akan memasuki produksi penuh pada tahun depan, dengan biaya USD10,4 miliar (Rp1.44,1 triliun) per tahun selama dua dekade berikutnya. Namun, GAO dalam laporannya yang dikutip SINDOnews dari situsnya, Kamis (7/6/2018), telah merekomendasikan bahwa tidak ada dana yang tersedia untuk fase produksi berikutnya sampai rentetan masalah tersebut diperbaiki dan sampai Pentagon membuat bisnis yang sehat terkait pendanaan.

F-35 telah dikembangkan di Lockheed Martin sejak 2001, dan telah dikacaukan oleh penundaan dan kenaikan biaya sejak saat itu. Dengan perkiraan biaya seumur hidup sebesar USD1,4 triliun, jet tempur ini adalah program pengembangan senjata termahal dalam sejarah.

Struktur program pengembangan F-35 telah bergeser beberapa kali sepanjang umurnya, karena biaya mulai meningkat. Laporan GAO secara parsial menyalahkan Pentagon dan pengembang model "concurrency" Lockheed Martin, di mana pesawat telah diuji coba sementara komponen baru sedang diproduksi, bukannya dibangun untuk spec dengan komponen yang telah teruji. Masalah dengan komponen individu kemudian menyebabkan penundaan dan kenaikan biaya secara keseluruhan.

Biaya program pengembangan F-35 yang mengejutkan dianggap sebagai salah satu pemborosan dan salah urus di Pentagon. Dalam laporan lain yang dirilis bulan lalu, GAO menemukan bahwa bom nuklir baru Amerika, B-61-12, juga akan membebani pemerintah lebih dari USD7,6 miliar.

"Saya tidak dapat melihat mata Anda sekarang dan mengatakan bahwa kami dapat memberi tahu Anda, bahwa setiap sen di masa lalu telah dihabiskan dengan cara yang strategis dan strategis," kata Menteri Pertahanan James Mattis kepada sekelompok kadet Angkatan Udara yang lulus di Colorado bulan lalu.

Credit sindonews.com

Perusahaan Pertahanan Sudan Batalkan Transaksi dengan Korut

KHARTOUM - Sudan mengatakan pabrikan pertahanannya telah membatalkan semua kontrak dengan Korea Utara (Korut). Negara ini untuk pertama kalinya mengakui jika Khartoum melakukan perjanjian dengan Pyongyang.

Kementerian Luar Negeri Sudan mengatakan dalam sebuah pernyataan Khartoum juga telah membentuk sebuah komite untuk menerapkan sanksi Dewan Keamanan PBB terhadap Korut.

"Produsen pertahanan Sudan telah membatalkan semua kontrak yang ditandatangani dengan Korea Utara dan juga mengakhiri hubungan mereka, langsung atau melalui pihak ketiga, dengan Korea Utara," kata kementerian itu.

"Sudan juga telah membentuk komite untuk menyiapkan laporan tentang bagaimana menerapkan sanksi internasional yang diberlakukan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Korea Utara," sambung pernyataan itu seperti dikutip dari Al Arabiya, Kamis (7/6/2018).

Washington telah meningkatkan tekanan pada Khartoum untuk mengakhiri semua hubungannya dengan Pyongyang, meskipun negara Afrika Timur itu tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Korut.

Meskipun Khartoum bersikeras bahwa pihaknya tidak memiliki ikatan semacam itu, ia mengakui telah menandatangani kontrak pertahanan dengan Korut.

Pada bulan Oktober, Washington mencabut sanksi yang telah berusia puluhan tahun yang dijatuhkan pada Khartoum. Meski begitu, AS tetap menempatkan Sudan dalam daftar "negara sponsor terorisme" bersama dengan Korut, Iran dan Suriah.

Para pejabat Sudan telah mendesak untuk menghapus Sudan dari daftar hitam tersebut, tetapi Washington menegaskan bahwa Khartoum harus terlebih dahulu memberikan jaminan lengkap bahwa semua pihak telah memutuskan hubungan dengan Pyongyang yang memiliki senjata nuklir.

Korut tahun lalu mengguncang komunitas internasional dengan kesibukan uji coba nuklir dan rudal.

Presiden AS Donald Trump akan bertemu dengan pemimpin Korut Kim Jong-un pada 12 Juni di Singapura, dengan senjata nuklir Pyongyang yang menduduki puncak agenda.

Credit sindonews.com

Draft Perdamaian Yaman Serukan Houthi Serahkan Rudal Balistik

WASHINGTON - Rencana perdamaian PBB untuk Yaman menyerukan kepada gerakan Houthi untuk menyerahkan misil balistiknya sebagai imbalan untuk mengakhiri kampanye pemboman terhadapnya oleh koalisi pimpinan Arab Saudi. Rencana perdamaian juga menyebut perjanjian pemerintahan transisi.

Rencana tersebut, yang belum dipublikasikan dan masih bisa dimodifikasi, adalah upaya terbaru untuk mengakhiri perang saudara tiga tahun di Yaman. Konflik ini telah melahirkan salah satu bencana kemanusiaan terburuk yang sedang berlangsung di dunia.

Konflik tersebut melibatkan Houthi yang dibantu Iran, yang menguasai Ibu Kota Sanaa pada tahun 2014, melawan pasukan Yaman lainnya yang didukung oleh koalisi yang dipimpin oleh sekutu AS Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Koalisi khawatir Houthi adalah bagian dari perebutan kekuasaan regional oleh Teheran.

Upaya sebelumnya untuk mengakhiri konflik, yang menurut PBB telah menewaskan lebih dari 10.000 orang, telah gagal. Tidak jelas apakah rencana baru akan berjalan lebih baik mengingat perbedaan kepentingan para pejuang di lapangan dan para pendukung internasional.

Sebuah rancangan dokumen yang dilihat oleh Reuters dan dikonfirmasi oleh dua sumber yang akrab dengannya mengatakan bahwa sebagai langkah menuju pengaturan keamanan baru, senjata berat dan menengah termasuk rudal balistik akan diserahkan oleh aktor militer non-negara secara teratur dan terencana.

"Tidak ada kelompok bersenjata yang akan dibebaskan dari perlucutan senjata," katanya seperti dikutip dari Reuters, Kamis (7/6/2018).

Sumber-sumber itu, yang berbicara dengan syarat tidak disebutkan namanya, membenarkan bahwa dokumen itu termasuk Houthi, yang telah meluncurkan rudal balistik di negara tetangga Arab Saudi.

Dokumen ini juga mengutip rencana untuk menciptakan pemerintahan transisi, di mana komponen politik akan terwakili secara memadai, yang jelas ditujukan kepada Houthi, yang tidak mungkin menyerahkan Sanaa tanpa partisipasi dalam pemerintahan mendatang.

“Tujuannya adalah untuk menghubungkan aspek keamanan dan politik dimulai dengan penghentian pertempuran kemudian bergerak menuju penarikan pasukan dan pembentukan pemerintah persatuan nasional. Tujuan terakhir ini mungkin yang paling sulit,” kata salah satu sumber.

Rencana perdamaian itu dirancang oleh utusan khusus PBB Martin Griffiths, yang akan menyajikan kerangka kerja untuk negosiasi di Yaman pada pertengahan Juni.

Griffiths berada di Timur Tengah mengerjakan kesepakatan terpisah untuk mencegah serangan terhadap Hodeidah.

Rencana perdamaian yang lebih luas nampaknya dirancang untuk memenangkan gencatan senjata cepat sambil meninggalkan banyak masalah pelik untuk kemudian dinegosiasikan.

Masalah-masalah seperti proses konstitusional dan pemilihan umum, dan rekonsiliasi di antara pihak-pihak akan dibahas nanti sebagai bagian dari agenda transisi.

Draft dokumen menyerukan untuk membangun pemerintahan transisi yang inklusif, dipimpin oleh perdana menteri yang disepakati, di mana komponen politik akan terwakili secara memadai.

Rencana ini tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang berapa banyak representasi yang mungkin diterima oleh Houthi dalam pemerintahan transisi seperti itu.

Sebuah dewan militer nasional akan mengawasi langkah-langkah untuk penarikan bertahap kelompok-kelompok bersenjata dari daerah-daerah tertentu dan penyerahan senjata, termasuk rudal balistik.

Anwar Gargash, Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab (UEA) untuk urusan luar negeri, mengisyaratkan keinginan Abu Dhabi untuk mendukung upaya Griffith.

“Secara politis, ada kebutuhan untuk mendukung upaya AS. Ini pada akhirnya akan berarti transisi, ke tatanan politik baru di Yaman. Jelas dengan upaya PBB, proses militer dan politik akan melihat Houthi menarik diri dari pusat-pusat kota,” katanya kepada surat kabar berbahasa Inggris UEA, The National.

Pasukan Yaman yang didukung UEA dan Huthi berada dalam kebuntuan atas pelabuhan Laut Merah Hodeidah yang dikendalikan Houthi.

Pasukan Yaman yang didukung Emirat, yang setia kepada Presiden Yaman yang diasingkan Abd-Rabbu Mansour Hadi telah pindah ke dalam 10 km dari Hodeidah, garis batas untuk persediaan kemanusiaan.

Perundingan damai yang didukung PBB antara Houthi dan pemerintah Yaman terakhir diadakan di Kuwait pada Agustus 2016.

Credit sindonews.com

Ambisi Qatar untuk Jadi Anggota NATO Pupus

BRUSSELS - NATO menolak tawaran Qatar untuk bergabung dengan aliansi pertahanan militer Barat itu. NATO mengatakan keanggotaannya disediakan untuk Amerika Serikat (AS) dan Eropa.

Pernyataan itu menanggapi komentar Menteri Pertahanan Qatar pada hari Selasa bahwa "ambisi" jangka panjang negaranya adalah untuk bergabung dengan NATO.

"Menurut Pasal 10 dari Perjanjian Washington, hanya negara-negara Eropa yang dapat menjadi anggota NATO," kata seorang pejabat dari aliansi 29 negara itu.

"Qatar adalah mitra NATO yang berharga dan sudah lama," sambung pejabat itu seperti dikutip dari Channel News Asia, Kamis (7/6/2018).

Berbicara pada peringatan satu tahun perselisihan diplomatik pahit antara negara-negara Teluk yang telah melihat Qatar terisolasi dari mantan sekutu regionalnya, Menteri Pertahanan Khalid bin Mohamed al-Attiyah mengatakan Qatar ingin menjadi anggota penuh NATO.

"Qatar saat ini telah menjadi salah satu negara paling penting di kawasan itu dalam hal kualitas persenjataan," kata Attiyah kepada majalah resmi kementerian pertahanan Qatar, Altalaya.

"Mengenai keanggotaan, kami adalah sekutu utama dari luar NATO. Ambisinya adalah keanggotaan penuh jika kemitraan kami dengan NATO berkembang dan visi kami jelas," imbuhnya.

Pernyataannya itu datang pada saat yang sensitif secara politik di wilayah tersebut.

Pada 5 Juni 2017, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir secara tiba-tiba memutuskan hubungan dengan Qatar. Keempat negara itu menuduh Qatar mendukung terorisme dan Iran.

Keempat negara itu mengusir Qatar, dan satu-satunya perbatasan darat negara itu dengan Arab Saudi telah ditutup selama setahun terakhir.

Upaya-upaya diplomatik sejauh ini terbukti tidak membuahkan hasil terhadap tempat yang sebelumnya merupakan salah satu kawasan paling stabil di dunia Arab.

Credit sindonews.com

Amerika Serikat Siapkan Rencana Kemungkinan Serangan Rusia?

Kedutaan Besar Rusia di Washington. [Anatoliy Bochinin/TASS]

CB, Jakarta - Amerika Serikat menekan para sekutunya di Eropa agar mendorong Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO lebih bersiap menghadapi kemungkinan serangan Rusia. Amerika Serikat bahkan menilai, kapal dan pesawat tempur dianggap perlu dipersiapkan sebagai pencegahan.
Dilansir dari Reuters.com pada Rabu, 6 Juni 2018, Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Jim Mattis, akan membicarakan rencana dan persiapan antisipasi serangan Rusia tersebut dalam pertemuan dengan beberapa menteri pertahanan negara-negara Eropa di Brussels, Belgia, pada Kamis 7 Juni 2018.

Suriah memiliki Pantsir-S1, NATO menyebutnya SA-22 Greyhound, yang merupakan sistem pertahanan udara jarak pendek dan menengah buatan Rusia. Negara pecahan Uni Soviet ini mengirim 36 Pantsir S-1 ke Suriah, pada 2008-2013. Pantsir -S1 menggunakan kombinasi rudal dan kanon otomatis 30 milimeter. Sputnik/Mikhail Fomichev

Menanggapi langkah Washington tersebut, Rusia dengan tegas menolak ide itu. Sebaliknya, Rusia menyebut NATO sebagai ancaman keamanan. Utusan Rusia untuk Uni Eropa, Vladimir Chizhov, mengatakan rencana persiapan untuk menangkis kemungkinan serangan Rusia hanya akan meningkatkan ketegangan di wilayah Eropa.
Hubungan NATO dan Rusia sendiri akhir-akhir ini mencapai titik terendah dan kerap diwarnai ketegangan.
“Kami memiliki musuh (Rusia) yang bisa dengan cepat memasuki Baltik dan Polandia melalui serangan darat,” kata seorang diplomat senior NATO yang tidak mau dipublikasi identitasnya dan telah diberi pengarahan terkait rencana Amerika Serikat itu.
Sebelumnya, pada awal Mei 2018, Angkatan Laut Amerika Serikat mengumumkan akan mengirim armada ke Lautan Atlantik Utara sebagai langkah mengantisipasi serangan Rusia. Tak hanya itu, para anggota NATO juga meluncurkan simulasi latihan untuk menghadapi serangan angkatan laut dan serangan cyber.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo, diketahui telah mendesak Menteri Luar Negeri Hungaria, Peter Szijjarto, untuk berupaya melawan pengaruh Rusia di Eropa. Saat yang sama, muncul pula pemberitaan bahwa Amerika Serikat berencana menjual sistem pertahanan rudal canggih ke Jerman.

Credit tempo.co

Palestina Berterima Kasih kepada Tim Lionel Messi

Penyerang Argentina, Lionel Messi

Foto: Reuters

Pertandingan persahabatan Argentina dan Israel dibatalkan.

CB, BUENOS AIRES -- Pemerintah Argentina mengurungkan niat mereka untuk mengikuti pertandingan persahabatan dengan Israel jelang Piala Dunia 2018. Pembatalan tersebut dilakukan menyusul pembantaian yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina di Jalur Gaza.

"Mereka akhirnya membuat hal yang benar," kata salah seorang pemain tim nasional Argentina, Gonzalo Higuain, kepada ESPN seperti dikutip BBC, Rabu (6/6).

Batalnya pertandingan persahabatan itu juga telah dikonfirmasi Kedutaan Besar Israel di Argentina. Terkait hal tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu segera menghubungi Presiden Argentina Mauricio Macri guna menyelamatkan pertandingan tersebut.

Kabar terkait batalnya pertandingan persahabatan itu lantas disambut warga di Gaza. Dalam pernyataan resmi, Asosiasi Sepak Bola Palestina mengaku berterima kasih terhadap Lionel Messi dan rekan-rekan atas pembatalan tersebut.

"Nilai, moral, dan olahraga telah meraih kemenangan dan kartu merah sudah diberikan terhadap Israel melalui pembatalan pertandingan tersebut," kata Ketua Asosiasi Sepak Bola Palestina Jibril Rajoub.

Pertandingan persahabatan Argentina kontra Israel sedianya akan dihelat di Yerusalem barat, tempat yang terdapat penembak jitu disiagakan guna membunuh peserta protes yang tidak menggunakan senjata apa pun. Laga itu sekaligus menjadi pertandingan pamungkas Argentina sebelum bertolak ke Rusia.

Organisasi yang melakukan kampanye agar pertandingan tersebut dibatalkan, Avaaz, mengapresiasi keputusan yang diambil Argentina. Direkutr kampanye Avaaz Alice Jay mengatakan, tim Tango mengerti tidak ada permainan yang sifatnya bersahabat di Yerusalem yang menjadi lokasi pembantaian warga Palestina.

Sebuah poster bergambar Lionel Messi yang terletak di Tepi Barat menyuarakan protes terkait pertandingan tersebut. Poster bertuliskan peringatan kepada pembaca jika mereka akan memasuki tanah yang sedang dijajah dan meminta mereka untuk membela HAM. Poster juga bertuliskan kata-kata Yerusalem merupakan ibu kota Palestina.

Sementara itu, aksi protes yang dilakukan warga Palestina dalam gelombang aksi Great March of Return merupakan panggilan terhadap warga terkait hak akan kampung halaman mereka. Sejauh ini, sekitar 120 warga Palestina tewas dalam demonstrasi yang berujung bentrok dengan militer Israel. Mereka tewas di ujung senapan tentara zionis.

Belakangan, Amerika Serikat menjatuhkan veto dalam sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) terkait kekerasan Israel di Jalur Gaza. Resolusi berisi kecaman terhadap kekerasan yang dilakukan Israel dan meminta perlindungan warga Palestina di kawasan yang dijajah Israel serta Jalur Gaza dan Tepi Barat.

Credit republika.co.id

Batal Tanding di Yerusalem, Israel Kecam Timnas Argentina

Menhan Israel Avigdor Lieberman mengecam keputusan tim nasional sepakbola Argentina yang membatalkan rencana pertandingan persahabatan di Yerusalem pekan ini. (Argentine Presidency/Handout via REUTERS)

Jakarta, CB -- Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman mengecam keputusan tim nasional sepakbola Argentina karena membatalkan rencana pertandingan persahabatan di Yerusalem akhir pekan ini.

Lieberman menilai keputusan itu memalukan serta menganggap Argentina menyerah hanya karena hasutan kebencian terhadap Israel.

"Ini memalukan bahwa keagungan sepakbola Argentina tidak tahan terhadap tekanan dari para penghasut-penghasut yang membenci Israel," kicau Lieberman melalui Twitternya, Rabu (6/5).

Lieberman mengatakan para penghasut ingin membatalkan pertandingan itu demi menyerang hak dasar Israel dan menghancurkan negaranya. "Kami tidak akan menyerah kepada kelompok dan tindakan anti-Semit," kata dia.

Pernyataan itu diutarakan Lieberman menanggapi batalnya duel timnas Argentina versus Israel yang rencananya digelar Sabtu (9/6) ini di Yerusalem. Padahal, tiket pertandingan sudah terjual habis.

Dikutip AFP, kedutaan besar Israel untuk Argentina mengatakan batalnya pertandingan disebabkan karena "ancaman dan provokasi" yang diterima timnas Argentina, terutama terhadap pemain papan atas Lionel Messi.

Menurut kedubes Israel, banyak tekanan hingga ancaman yang mendesak timnas Argentina untuk membatalkan pertandingan itu.

Palestina memang telah menentang keras perhelatan pertandingan ini. Sebab, pertandingan itu digelar di Yerusalem, kota yang selama ini disengketakan Israel dan Palestina.

Kedua pihak sama-sama memperebutkan Yerusalem sebagai ibu kota masa depan mereka.

Presiden Asosiasi Sepak Bola Palestina Jibril Rajoub menganggap sepakbola dan Messi merupakan simbol dari kedamaian serta cinta yang seharusnya membela kebenaran.

"Messi adalah simbol dari kedamaian dan cinta. Kami akan memulai kampanye protes kepada Asosiasi Sepak Bola Argentina, dan fokus pada Messi yang punya 10 juta penggemar di Arab dan negara Muslim," tutur Rajoub.

"Kami meminta semuanya untuk membakar kostum dengan nama Messi dan juga poster (bergambar Messi)."

Kedutaan Besar Palestina di Argentina juga sudah melancarkan protes keras terkait rencana duel tersebut. Mereka meminta Argentina untuk membatalkan pertandingan yang dinilai jadi bagian perayaan 70 tahun pendudukan Israel.

"Bagi kami, hal ini tidak bisa diterima karena mereka mengadakan pertandingan di Yerusalem karena itu adalah wilayah yang diduduki (oleh Israel)," kata Duta Besar Palestina di Argentina, Husni Abdel Wahed, seperti dikutip dari Al Jazeera.

"Sungguh menyakitkan melihat tim (Argentina) yang punya banyak cinta dan dukungan dari warga Palestina dan warga Arab, mendukung pelanggaran terhadap hukum internasional."

Credit cnnindonesia.com

51 Tahun Pendudukan Israel, Warga Palestina Demo Kantor PBB

Muslim Gaza melaksanakan Tarawih pertama di lapangan terbuka di perbatasan Gaza dan Israel, Palestina, Rabu (16/5)

Foto: Adel Hana/AP Photo

Pendudukan ini dianggap sebagai yang terlama di dunia.

CB, RAMALLAH -- Warga Palestina melakukan demonstrasi di luar kantor PBB di Ramallah pada Selasa (5/6). Aksi digelar dalam rangka memperingati 51 tahun pendudukan Israel di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur dan Jalur Gaza.

Dalam aksi tersebut, warga Palestina menyerahkan sebuah surat untuk Sekretaris Jenderal PBB. Surat itu berisi tuntutan agar PBB memberi perlindungan bagi warga sipil Palestina yang hidup di bawah pendudukan Israel. Mereka pun menyerukan PBB mengutus tim internasional ke daerah-daerah di Tepi Barat untuk menyelidiki tindakan sewenang-wenang Israel.

Dalam surat yang diserahkan untuk sekjen PBB telah dituliskan secara detail tentang kejahatan yang telah dilakukan Israel terhadap warga Palestina. Warga Palestina mendesak PBB dapat menempuh upaya guna mengakhiri 51 tahun pendudukan Israel di Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza. Pendudukan ini dianggap sebagai yang terlama di dunia.

Sekretaris Jenderal Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina Saeb Erekat mendukung aksi yang digelar warga Palestina di luar kantor PBB di Ramallah. "Signifikansi historis dari hari ini berfungsi sebagai pengingat yang mengkhawatirkan bagi komunitas internasional bahwa pernyataan tidak menggantikan penegakan hukum internasional untuk mengakhiri penjajahan Israel selama 51 tahun di Palestina," katanya, dikutip laman kantor berita Palestina WAFA.

Gaza setelah mendapat serangan dari pesawat-pesawat Israel.

Pada 5 Juni 1967, Israel melancarkan serangan mendadak ke Mesir, Yordania, dan Suriah. Dalam tempo enam hari, Israel berhasil mengalahkan tentara dari ketiga negara.

Seusai perang singkat tersebut, Israel menduduki Jalur Gaza dan Semenanjung Sinai dari Mesir, Dataran Tinggi Golan dari Suriah, serta Tepi Barat dan Yerusalem dari Yordania. Semenanjung Sinai dikembalikan ke Mesir setelah negara tersebut berhasil menandatangani perjanjian damai dengan Israel.

Berbeda dengan Semenanjung Sinai, Israel tetap mempertahankan dan menganeksasi Dataran Tinggi Golan, Tepi Barat, dan Yerusalem. Setelah penandatanganan perjanjian Oslo pada 1993, Tepi Barat dibagi menjadi tiga area, yakni Area A, B, dan C.

Area A adalah wilayah di bawah kekuasaan penuh Palestina. Kemudian Area B merupakan wilayah di bawah otoritas bersama, yakni Israel dan Palestina. Sedangkan Area C adalah wilayah yang sepenuhnya dikuasai Israel.

Namun pembagian wilayah ini dianggap tak adil. Hal ini karena Area C merupakan wilayah pertanian dan sumber air utama Tepi Barat. Karena berada di bawah kekuasaan Israel, warga Palestina memiliki keterbatasan akses terhadap area tersebut.

Credit republika.co.id

Dunia tak Sedamai Satu Dasawarsa Lalu

Pemandangan kota yang hancur, penuh dengan puing-puing yang berserakan akibat perang saudara di kota Homs, Suriah, Ahad (9/3). (Reuters/Thaer Al Khalidiya)

Perang merugikan perekonomian senilai triliunan dolar AS.

CB, LONDON -- Dunia tidak sedamai satu dasawarsa lalu, sebagian besar karena perang di Timur Tengah dan Afrika, yang merugikan perekonomian senilai triliunan dolar AS, kata indeks antarbangsa pada Rabu (6/6).

"Ada penurunan bertahap dalam kedamaian dalam dasawarsa belakangan. Alasan penurunan lambat dan bertahap dalam kedamaian itu betul-betul dari perang di Timur Tengah dan Afrika utara serta dampak limpasannya ke wilayah lain," kata Steve Killelea, kepala Lembaga Ekonomi dan Perdamaian (IEP), yang berkantor pusat di Australia.

Eropa menghadapi arus pendatang sejak 2015, setelah perang di Libya dan Suriah. Lebih dari satu juta orang dari Afrika dan Timur Tengah, serta banyak dari Afghanistan, mencoba mencapai benua itu melalui Turki atau laut. Dengan mengulas data dari kelompok pemikir, lembaga penelitian, pemerintah dan universitas, IEP memperkirakan bahwa pada 2017, kekerasan menelan biaya 14,8 triliun dolar Amerika Serikat, hampir 2.000 dolar seorang.

Jika negara paling tidak damai, seperti Suriah, Sudan Selatan dan Irak, sama tenang dengan yang paling damai (Islandia atau Selandia Baru) ia dapat menambahkan 2.000 dolar seorang pada ekonomi mereka, kata IEP dalam laporan tahunannya, Global Peace Index. "Seperti yang Anda lihat, perdamaian secara pasti terkunci dengan kekayaan ekonomi," kata Killelea, yang menggambarkan kajian itu satu-satunya penelitian yang mengukur dampak ekonomi dari kekerasan.

Eropa menduduki peringkat wilayah paling damai di dunia, sedangkan Timur Tengah dan Afrika Utara adalah yang paling tidak damai. Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Mei menyatakan bencana kemanusiaan di Suriah lebih buruk pada tahun ini daripada kapan saja sebelum perang saudara tujuh tahun di negara tersebut.

Di negara tetangganya, Irak, ISIS menimbulkan ancaman di sepanjang berbatasan dengan Suriah, meskipun negara itu menyatakan kemenangan pada Desember atas petempur itu, yang menguasai sepertiga Irak pada 2014. Wilayah Afrika anak Sahara menyumbang hampir separuh dari 11,8 juta orang di seluruh dunia, yang mengungsi di negara mereka akibat kekerasan dan perang pada tahun lalu, kata laporan Pusat Pemantauan Pengungsi Dalam Negeri.

Credit republika.co.id

Tak Takut Kena Sanksi AS, India Tetap Beli S-400 Rusia

NEW DELHI - India akan melanjutkan pembelian sistem pertahanan rudal S-400 Rusia meskipun ada kemungkinan dijatuhi sanksi oleh Amerika Serikat (AS). Menteri Pertahanan India telah mengkonfirmasi hal itu, mengutip hubungan New Delhi dan Moskow yang telah teruji waktu.

“Dalam semua keterlibatan kami dengan AS, kami telah dengan jelas menjelaskan bagaimana kerja sama pertahanan India dan Rusia telah berlangsung untuk waktu yang lama dan itu adalah hubungan yang telah teruji waktu," kata Nirmala Sitharaman pada konferensi pers.

"Kami telah menyebutkan bahwa CAATSA (Undang-undang Amerika Menghadapi Musuhnya dengan Sanksi) tidak dapat mempengaruhi kerja sama pertahanan India-Rusia,” imbuhnya seperti dikutip dari Russia Today, Kamis (7/6/2018).

Sitharaman merujuk pada CAATSA berkaitan dengan RUU federal AS yang diterapkan pada tahun 2017, menempatkan sanksi pada Rusia, Iran, dan Korea Utara (Korut). Ada kemungkinan bahwa pemerintah Trump dapat menghukum New Delhi karena melanggar sanksi yang ditempatkan atas Moskow, karena Washington telah mengeluarkan peringatan.

Sitharaman menambahkan bahwa India telah menerima banyak aset pertahanan dari Moskow dan bahwa kerja sama tersebut akan berlanjut dengan kesepakatan pembelian S-400 senilai USD5,5 miliar. Rusia adalah pemasok senjata terbesar India, yang menyumbang 62 persen dari penjualan senjata ke New Delhi selama lima tahun terakhir, menurut Institut Perdamaian Internasional Stockholm.

Mantan duta besar India untuk Turki dan Uzbekistan Melkulangara Bhadrakumar mengatakan keputusan India untuk membeli sistem anti-pesawat S-400 mungkin merupakan perubahan dalam kebijakan luar negeri, yang tampaknya pembaruan penekanan pada otonomi strategisnya.

“Harus dicatat bahwa S-400 adalah sistem senjata canggih dan hampir tidak mungkin bagi India untuk mendapatkan sistem yang sebanding dari negara lain," ujarnya.

"Namun, intinya adalah bahwa beberapa pergeseran yang dapat dilihat ada di dalam kebijakan luar negeri India akhir-akhir ini - orang mungkin mengatakan, memikirkan kembali atau koreksi saja,” imbuh Bhadrakumar.

Langkah untuk membeli S-400 juga dimaksudkan untuk mengirim pesan ke AS bahwa tidak ada yang dapat menekan negara itu untuk membeli atau tidak membeli peralatan militer tertentu, Aleksey Kupriyanov, peneliti senior di Institut Ekonomi Dunia dan Hubungan Internasional, meyakini.

“India berusaha untuk menjaga keseimbangan dalam pembelian senjata, untuk tidak membeli terlalu banyak dari AS atau Rusia. S-400 sangat cocok dengan skema tersebut, karena memungkinkan untuk memperbaiki kemiringan yang cukup baru terhadap persenjataan Amerika,” kata Kupriyanov.

Analis percaya bahwa tidak mungkin AS akan menampar negara dengan sanksi, karena akan sangat merusak hubungan bilateral.

Sementara itu, India bukan satu-satunya negara yang menolak untuk mundur ketika membeli unit S-400. Turki juga akan maju dengan pembelian sistem anti-pesawat, meskipun juru bicara Departemen Luar Negeri AS Heather Nauert menyatakan bahwa Washington memiliki keprihatinan serius tentang potensi akuisisi sistem pertahanan itu oleh Turki. Ia mengatakan bahwa, sebagai sesama anggota NATO, negara itu seharusnya hanya menggunakan sistem yang kompatibel dengan NATO.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menegaskan kembali sikap Washington pekan lalu, mengatakan kepada Komite Hubungan Luar Negeri DPR bahwa AS sedang membuat upaya untuk menjaga Turki di tempat di mana mereka tidak akan pernah mendapatkan S-400.

S-400 Triumf adalah perangkat pertahanan udara paling canggih di Rusia. Perangkat ini mampu menembakkan tiga jenis rudal untuk menciptakan pertahanan berlapis, dan mengintegrasikan radar multi-fungsi, deteksi otonom dan sistem penargetan, peluncur rudal, dan pos komando. Sistem ini dapat menjatuhkan pesawat dengan jangkauan hingga 400km.

Credit sindonews.com

Turki Ungkap Tanggal Pengiriman Pertama Jet Tempur F-35 AS

WASHINGTON - Turki mengungkapkan tanggal pengiriman pertama pesawat jet tempur siluman F-35 Amerika Serikat (AS) ke Ankara, yakni pada 21 Juni 2018. Ankara berharap jet siluman tersebut dikirim sesuai perjanjian meski Senat AS mengancam akan memblokir pengirimannya.

Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu pada hari Senin mengatakan perjanjian antara Ankara dan Washington soal tanggal pengiriman pesawat jet tempur siluman generasi kelima AS itu tetap berlaku.

"Kami mengatakan (ke Amerika Serikat) bahwa kami tidak merespon dengan baik terhadap ancaman. Tentang F-35, kami telah menandatangani kesepakatan," kata Cavusoglu kepada wartawan setelah pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Michael Pompeo di Washington.

"Pada 21 Juni, akan ada transfer untuk F-35. Tidak ada perkembangan negatif," ujar diplomat andalan Presiden Tayyip Erdogan tersebut, yang dikutip Sputnik, Selasa (5/6/2018).

Pada 24 Mei lalu, Komite Angkatan Bersenjata Senat AS merilis rincian tentang rancangan undang-undang (RUU) kebijakan pertahanan tahunannya. RUU tersebut, secara khusus, menyiratkan bahwa pengiriman jet F-35 AS ke Turki harus ditangguhkan sebagai tanggapan atas pembelian sistem antirudal S-400 Rusia oleh Ankara.

Pada bulan Desember 2017, Rusia dan Turki memang menandatangani kesepakatan pembelian sistem pertahanan S-400. Kesepakatan itu memicu perselisihan antara Ankara dan Washington, yang merupakan sekutu di keanggotaan NATO.

Pemerintah Donald Trump telah mengancam akan menjatuhkan sanksi terhadap Ankara. Washington menegaskan bahwa sistem rudal pertahanan S-400 Rusia tidak kompatibel dengan persenjataan NATO, sehingga Ankara harus membatalkan kesepakatan dengan Moskow.

Credit sindonews.com

Putin Kritik Latihan Gabungan AS dan Korsel

MOSKOW - Presiden Rusia, Vladimir Putin mengkritik latihan gabungan yang dilakukan oleh Korea selatan (Korsel) dan Amerika Serikat (AS), di sekitar Semenanjung Korea. Menurut Putin, latihan gabungan tidak memperbaiki situasi di wilayah itu.

Berbicara dalam sebuah wawancara dengan China Media Group, Putin menyatakan bahwa Pyongyang telah mengambil langkah-langkah praktis menuju denuklirisasi, yang merupakan tujuan utama bersama.

"Ini (Korea Utara) telah mengumumkan penghentian uji coba nuklir dan rudalnya, pertama-tama. Selain itu, salah satu situs uji nuklir utamanya telah dibongkar. Ini adalah langkah praktis menuju denuklirisasi, yang merupakan tujuan bersama kami," kata Putin dalam wawancara itu, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (6/6).

Putin mencatat bahwa tuntutan keamanan Pyongyang logis. Putin lalu menyatakan, langkah selanjutnya dalam penyelesaian masalah Korut adalah pengembangan jaminan keamanan oleh semua negara yang terlibat.

Namun, pemimpin Rusia menyesalkan bahwa AS dan Korsel tidak menghentikan latihan militer mereka yang tidak berkontribusi untuk mengurangi ketegangan di Semenanjung Korea,

"Kami menyesalkan bahwa mitra Barat kami, AS dan, sayangnya, Korsel, melanjutkan latihan militer dan manuver mereka, yang tidak berkontribusi untuk mengurangi ketegangan," ungkapnya.

Pada bulan Mei, juru bicara Kementerian Pertahanan Korsel, Choi Hyun-soo mengatakan bahwa Seoul telah mengesampingkan kemungkinan menghentikan atau mengurangi latihan militer gabungan tahunan dengan AS. Latihan militer bersama AS-Korea Selatan berikutnya, Ulchi-Freedom Guardian, dilaporkan akan diadakan pada bulan Agustus.

Credit sindonews.com

Singapura Batasi Wilayah Udara Selama Pertemuan AS-Korut

Presiden AS Donald Trump (kiri) dan Presiden Korea Utara Kim Jong-un (kanan).

Foto: The Star Online

Wilayah udara Singapura akan dibatasi sementara pada 11-13 Juni.

CB, SINGAPURA -- Wilayah udara Singapura akan dibatasi selama pertemuan puncak Amerika Serikat-Korea Utara yang direncanakan berlangsung pekan depan. Pemberitahuan itu ditujukan bagi para petugas dan pihak-pihak yang memiliki kegiatan di bandar udara. Kegiatan itu kemungkinan menimbulkan penundaan kedatangan atau keberangkatan pesawat di salah satu bandara tersibuk di Asia tersebut.

Negara kota di Asia Tenggara itu disiapkan jadi tuan rumah pertemuan bersejarah antara Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Korut Kim Jong Un pada 12 Juni. Keamanan di seluruh wilayah pulau itu ditingkatkan. Pemberitahuan itu, yang disiarkan di laman Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) dan Administrasi Penerbangan Federal AS (FAA), mengatakan wilayah udara di atas Singapura akan dibatasi sementara pada waktu-waktu tertentu pada 11, 12, dan 13 Juni.

Para pelancong diberitahu kemungkinan terjadi penundaan-penundaan penerbangan pesawat yang tiba atau berangkat dari Singapura selama kurun waktu itu, menurut Kementerian Pertahanan dan Otoritas Penerbangan Sipil Singapura (CAAS).

Semua pesawat yang tiba di Bandara Changi Singapura akan diminta mengurangi kecepatan. Pesawat akan menghadapi beberapa pembatasan mengenai penggunaan landasan pacu "karena alasan-alasan keamanan nasional."

Pemberitahuan terpisah di laman ICAO mengingatkan penerbang agar menjauh dari Pangkalan Udara Paya Lebar, fasilitas militer di bagian timur Singapura yang telah digunakan oleh presiden-persiden AS pada lawatan-lawatan terdahulu. Pemberitahuan itu mengatakan pesawat yang melanggar pembatasan-pembatasan itu "mungkin akan dicegat".

Sebagai bagian dari persiapan-persiapannya untuk pertemuan puncak tersebut, Singapura telah menentukan bagian-bagian tertentu dari kota itu sebagai "kawasan-kawasan kegiatan khusus" untuk 10 Juni hingga 14 Juni. Kawasan-kawasan itu mencakup wilayah tengah, yang kantor kementerian luar negerinya berada di sana, kedutaan besar AS dan beberapa hotel, dan Pulau Sentosa di bagian selatan, tempat pertemuan puncak dijadwalkan berlangsung.

Hal-hal seperti pesawat berpilot menggunakan alat kendali jarak jauh dan sistem pidato publik akan dilarang di kawasan-kawasan itu selama kurun waktu tersebut. Bandara Changi dan CAAS tidak dapat segera mengonfirmasi rincian mengenai pemberitahuan pembatasan wilayah udara itu.

Credit republika.co.id

Deklarasi Damai Korea Dinilai Lemah Tanpa Cina

Kim Jong-un dan Presiden Donald Trump

Foto: EPA

AS dan Korsel mengisyaratkan tak melibatkan Cina dalam deklarasi damai dua Korea.

CB, BEIJING -- Tabloid milik negara Cina, Global Times mengeluarkan sebuah editorial untuk pekan ini yang mengomentari hubungan antara Korea Utara (Korut), Korea Selatan (Korsel), dan Amerika Serikat (AS) baru-baru ini. Dengan mengutip seorang pengamat, disebutkan bahwa efektivitas deklarasi yang mengakhiri perang Korea tanpa Beijing lemah. Hal itu mengingat kepentingan geopolitik Beijing atas kawasan itu.

Washington dan Seoul memberi sinyal berakhirnya perang secara resmi dalam agenda pertemuan yang akan datang. Pertemuan tersebut tidak melibatkan Cina. Presiden AS Donald Trump mengatakan pembicaraan dengan Kim Jong-un dapat mengakhiri perang Korea secara resmi.

Global Times berpendapat bahwa keterlibatan Cina diperlukan untuk memastikan setiap kesepakatan untuk mengakhiri secara formal konflik tidak dapat dibatalkan.

"Perjanjian akhir perang tanpa partisipasi Cina tidak sah," kata editorial yang dikutip South China Morning Post, Rabu (6/6). "Jika Washington, Seoul, dan Pyongyang menandatangani deklarasi untuk mengakhiri perang, itu akan menjadi hal yang baik... tetapi deklarasi semacam itu tidak dapat secara hukum terkait dengan Perjanjian Gencatan Senjata Korea."

Akan tetapi, editorial tersebut menilai Cina akan tetap terlibat dalam deklarasi berakhirnya perang Korea. "Apakah Cina ditendang keluar dari deklarasi akhir perang?... (Cina) selalu menjadi pemain kunci," ujarnya.

Editorial bernada keras tersebut muncul sebelum pertemuan tinggi Presiden AS Donald Trump dengan pemimpin Korut Kim Jong-un di Singapura pada 12 Juni.
Trump pekan lalu menambah kekhawatiran Beijing ketika dia mengatakan ada kemungkinan kesepakatan untuk secara resmi mengakhiri perang Korea dapat dicapai di KTT dengan Korut. Gencatan senjata 1953 ditandatangani oleh AS, Cina, dan Korut menangguhkan permusuhan di semenanjung Korea. Oleh karena itu, dua Korea secara teknis masih berperang hingga kini.

Credit republika.co.id

Beijing Diduga Copot Rudal di Laut China Selatan

Ilustrasi militerisasi Laut China Selatan. (REUTERS/CNES 2015)

Jakarta, CB -- Beijing bisa jadi telah mencopot sistem peluru kendali dari pulau sengketa di Laut China Selatan meski sempat menuding Amerika Serikat mengirim "senjata penyerangan" ke kawasan.

Pengerahan sejumlah sistem rudal ke Kepulauan Spratly dan Paracel pada Mei lalu memicu kemarahan Washington atas "militerisasi" di laut yang hampir seluruhnya diklaim oleh China.

Peristiwa itu disusul penerbangan pengebom B-52 di atas Spratly pekan ini. Menurut AS, tindakan itu merupakan bagian dari "misi latihan rutin."

Perkembangan terkini, Rabu (6/6), sebuah analisis dari perusahaan intelijen Israel, ImageSat International (ISI) menyiratkan sistem rudal China mungkin sudah dicopot atau dipindahkan.

Dua pejabat pertahanan AS mengatakan kepada CNN bahwa China sepertinya tak mungkin mencopot sistem rudal itu secara penuh. Alih-alih, Amerika memantau negara tersebut kemungkinan besar menyembunyikannya di dalam bangunan.

Sebelumnya, Beijing menyatakan Amerika, bukan China, sebagai pihak yang memiliterisasi kawasan.

"Saya berharap AS bisa menjelaskan kepada semua pihak: bukankah militerisasi ketika Anda mengirim senjata penyerangan seperti pengebom B-52 ke Laut China Selatan?" kata Hua Chunying, juru bicara Kementerian Luar Negeri China.

"Apakah B-52 di sana untuk kebebasan navigasi dan penerbangan? Jika ada yang sering memamerkan kekuatan dekat rumah Anda, bukankah Anda mesti meningkatkan kewaspadaan dan menambah kemampuan pertahanan Anda?

"China tak akan terintimidasi oleh pesawat atau kapal. Kami hanya akan semakin tegas mengambil seluruh langkah yang diperlukan untuk menjaga kedaulatan dan keamanan juga mempertahankan kedamaian dan stabilitas di Laut China Selatan."

Credit cnnindonesia.com

Dua Bomber AS Lintasi LCS di Tengah Ketegangan dengan China

WASHINGTON - Dua pesawat pembom B-52 Amerika Serikat (AS) terbang di sekitar Kepulauan Spratly yang diperebutkan di Laut China Selatan. Demikian pernyataan yang dikeluarkan Pasukan Udara Pasifik AS, yang mengawasi operasi udara di wilayah tersebut.

Seorang pejabat pertahanan AS yang mengtahui tentang rencana penerbangan awal misi itu mengatakan, pihaknya menyerukan pesawat pengebom B-52 terbang sejauh 20 mil dari pulau-pulau itu.

Seorang juru bicara Pentagon mengatakan misi itu melibatkan pesawat pembom berbasis di Guam yang melakukan misi pelatihan rutin. Pesawat itu terbang dari Pangkalan Angkatan Udara Andersen di wilayah AS di Guam ke Fasilitas Dukungan Angkatan Laut di wilayah teroritorial Inggris, Diego Garcia, di Samudera Hindia .

"Pada hari Selasa, sejumlah pesawat pengebom terbang dari Diego Garcia dan melakukan "pelatihan" di sekitar Laut Cina Selatan, kembali ke Diego Garcia pada hari yang sama," menurut pernyataan dari Pasukan Udara Pasifik AS seperti dikutip dari CNN, Rabu (6/6/2018).

Kedua operasi penerbangan itu adalah bagian dari misi Continuous Bomber Presence (CBP) Komando Pasifik AS, yang menurut militer dimaksudkan untuk menjaga kesiapan pasukan AS.

"Misi CBP Komando Pasifik AS, yang telah secara rutin dilakukan sejak Maret 2004, diterbangkan sesuai dengan hukum internasional," kata Letnan Kolonel Chris Logan, seorang juru bicara Pentagon.

Penerbangan ini dilakukan beberapa hari setelah Menteri Pertahanan AS James Mattis menyerukan Beijing untuk menghentikan aksi militerisasi pulau-pulau di LCS, menuduh China melakukan intimidasi dan paksaan di Indo-Pasifik. Mattis juga menegaskan bahwa AS tiak berencana meninggalkan perannya di LCS.

"Jangan salah: Amerika ada di Indo-Pasifik untuk tinggal. Ini adalah teater prioritas kami," kata Mattis dalam pidatonya di Konferensi Keamanan Internasional Shangri-La di Singapura pada akhir pekan lalu.

Credit sindonews.com

China katakan tidak takut terhadap pesawat tempur Amerika Serikat

Pesawat tempur Amerika Serikat B-52 Stratofortress (kanan) terbang diatas Pangkalan Udara Osan, Pyeongtek, Korea Selatan, Minggu (10/1). (REUTERS/Kim Hong-Ji )

Beijing (CB) - Tidak ada kapal perang atau pesawat tempur bisa menakut-nakuti Beijing untuk mempertahankan wilayahnya, kata Kementerian Luar Negeri China, Rabu, setelah dua pengebom B-52 Stratofortress Angakatan Udara Amerika Serikat dikabarkan terbang di wilayah sengketa Laut China Selatan.

CNN melaporkan dua pesawat pembom itu terbang di atas kepulauan Spratly, tempat China menguruk kawasan terumbu tersebut menjadi beberapa pulau dan membangun sejumlah sarana militer di atasnya, meski kepemilikannya masih disengketakan.

Amerika Serikat mengaku berniat membangun kerja sama "berorientasi hasil" dengan China, namun tindakan Beijing di Laut China Selatan sangat agresif dan Pentagon akan melawannya jika perlu, kata Menteri Pertahanan Amerika Serikat Jim Mattis pada Sabtu.

Amerika Serikat dan China sering bakutuding terkait siapa memiliterisasi Laut China Selatan, jalur perdagangan strategis dunia, yang juga disengketakan Taiwan, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Filipina.

Dalam pertemuan pers harian, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying, mengatakan, dia berharap Amerika Serikat bisa mengklarifikasi apakah penerbangan pesawat militer ke Laut China Selatan bisa dikategorikan sebagai militerisasi.

Amerika Serikat harus berhenti membesar-besarkan masalah militerisasi dan memprovokasi masalah, kata dia. "Tindakan seperti ini sangat berbahaya," kata Hua, Rabu.

"China tidak akan takut terhadap kapal perang ataupun pesawat tempur. Kami bahkan justru semakin tegas dalam mengambil langkah yang diperlukan untuk mempertahankan kedaulatan dan keamanan negara, serta melindungi perdamaian dan stabilitas di kawasan Laut China Selatan," kata dia.

Pada bulan lalu, angkatan bersenjata udara China mendaratkan sejumlah pesawat pengebom di kepulauan sengketa di Laut China Selatan sebagai bagian dari latihan militer. Langkah tersebut langsung ditanggapi negatif Vietnam dan Filipina.

Sejumlah foto satelit, yang diambil pada 12 Mei, menunjukkan China menempatkan sejumlah truk membawa peluru kendali pertahanan udara dan anti-kapal perang di Pulau Woody, yang kepemilikannya masih dalam sengketa.

Credit antaranews.com

Perdana menteri Tunisia pecat mendagri setelah kecelakaan kapal

Ilustrasi (www.wikipedia.org)

Tunis (CB) - Perdana Menteri Tunisia Youssef Chahed telah memberhentikan Menteri Dalam Negeri Lotfi Brahem, demikian satu pernyataan pada Rabu.

Pernyataan tersebut tak menyebutkan alasan mengapa keputusan itu dikeluarkan.

Sebelumnya Chahed mengatakan, pada akhir pekan pasukan keamanan telah gagal menghentikan sebuah kapal yang membawa 180 migran tenggelam di pesisir Tunisia. Sedikitnya 68 orang meninggal dalam kecelakaan kapal itu.

Dari Tunis dan Jenewa, Reuters melaporkan jumlah korban meninggal dalam sebuah kapal terbalik dan kemudian di lepas pantai Tunisia pada Ahad (3/6) telah meningkat jadi sedikitnya 60 orang, dengan puluhan orang masih hilang, demikian badan migrasi PBB.

Kapal yang penuh sesak dengan migran itu tenggelam dekat Pulau Kerkenna, di bagian selatan Tunisia. Sedikitnya 100 orang meninggal dan hilang, kata Organisasi Internasional bagi Migrasi (IOM).

"Di antara 60 korban dibawa ke bagian forensik di rumah sakit Habib Bourguiba di Sfax, 48 orang adalah warga Tunisia ... 12 orang bukan warga Tunisia, identifikasi sedang berlangsung," kata Lorena Lando, kepala misi IOM di Tunisia dalam pernyataan Senin malam.

Para penyelundup manusia menggunakan Tunisia sebagai lokasi bagi penyelundupan migran menuju Eropa sementara penjaga pantai Libya, yang dibantu kelompok-kelompok bersenjata, telah meningkatkan kendali.

Pihak berwenang Tunisia, yang pada Ahad mengatakan mereka telah menemukan 48 mayat, tidak memberikan angka-angka baru tapi mengatakan penjaga pantai itu mencari puluhan orang yang masih hilang.

Badan pengungsi PBB UNHCR mengatakan 52 orang terkonfirmasi meninggal dengan 60 orang hilang dan menyampaikan kekhawatiran mengenai insiden-insiden di sepanjang rute Mediterania tengah.

"Karena itu UNHCR menganjurkan rute-rute aman bagi para pengungsi untuk pergi sehingga kematian-kematian yang tak perlu ini tak terjadi.

Orang hendaknya dapat menemukan perlindungan dan pergi dengan cara legal dan aman," ujar juru bicara UNHCR Willian Spindler dalam jumpoa pers.

Negara-negara harus menawarkan kepada pengungsi "jalan-jalan legal" termasuk permukiman kembali, reunifikasi keluarga dan visa mahasiswa, ujarnya.

UNHCR memperkirakan sekitar 17.000 pengungsi di Afrika Utara sangat memerlukan permukiman kembali.

IOM mengatakan 68 orang telah diselamatkan setelah kapal itu tenggelam - 60 orang Tunisia, dua Maroko, satu Libya, satu Mali, satu Kamerun dan tiga Pantai Gading. Dikatakan, 1.910 migran Tunisia mencapai Italia antara 1 januari dan 30 April, termasuk 39 orang wanita dan 307 anak di bawah umur, 297 di antaranya tak ada pendampingnya.

Pejabat-pejabat keamanan mengatakan kapal itu berisi penuh dengan 180 migran, termasuk 80 orang dari negara-negara lain di Afrika.

Mereka yang selamat dalam insiden itu mengatakan kapten kapal itu telah meninggalkan kapal setelah mulai tenggelam dan kabur menghindari penangkapan penjaga pantai, demikian Reuters melaporkan.

Credit antaranews.com

Myanmar Disebut Larang Menteri dan Parlemen Shan ke Indonesia

Presiden Myanmar,Win Myint dikabarkan melarang sekelompok menteri dan anggota parlemen negara bagian Shan melakukan studi ketahanan pangan di Indonesia. (REUTERS/Stringer)

Jakarta, CB -- Presiden Myanmar, Win Myint dikabarkan melarang sekelompok menteri negara bagian Shan dan anggota parlemen yang ingin belajar ketahanan pangan di Indonesia. Larangan itu membuat mereka bingung karena sebagian diizinkan berangkat ke Indonesia.

Dilansir situs berita Radio Free Asia, Sekolah Politik Myanmar (MySoP) mengagendakan tiga menteri dan tujuh anggota parlemen dari negara bagian Shan bersama 16 lainnya dari 12 partai politik untuk berkunjung ke Indonesia pada 3-8 Juni.

Sekolah itu adalah program bersama Institut Belanda untuk Demokrasi Multipartai (NIMD) dan Partai Politik Finlandia untuk Demokrasi (Demo Finlandia). Tujuannya untuk memperkuat peran demokratis para politikus dan partai politik di tingkat regional dan negara bagian di Myanmar dan meningkatkan dialog multi-pihak.

Pelajaran yang diberikan antara lain retreat tiap hari, dan sesi akhir pekan tentang teori politik, penyusunan kebijakan, debat, menulis pidato, dan isu-isu spesifik di kawasan dan negara. bagian.

MySoP telah bekerja sama dengan banyak politikus dan partai politik di lima negara bagian dan wilayah timur Myanmar. Termasuk negara bagian Shan sejak 2014.

Namun pengumumkan dari Kantor Win Myint pada Senin (4/6), melarang para menteri dan anggota parlemen dari negara bagian Shan pergi ke Indonesia dengan alasan yang tidak jelas.

"Dikatakan bahwa kami tidak diizinkan bepergian ke Indonesia karena perjalanan itu tidak sesuai dengan prosedur tertentu, tetapi kami tidak tahu pelanggaran yang dimaksud," kata Yaw Thut, seorang menteri dari etnis Lahu, yang tidak diizinkan pergi.

"Pemerintah negara bagian Shan dan juru bicara parlemen mungkin memiliki pemberitahuan yang lebih rinci, tetapi kami tidak tahu detailnya."

Anggota parlemen Nyi Nat dari Kota Matman di Wilayah Khusus Wa negara bagian Shan utara mengatakan bahwa dia langsung pulang ke Kota Lashio setelah tahu tak boleh pergi.

"Enam belas orang dari 12 partai politik telah mendapat izin dan pergi ke sana, tetapi kemudian Kantor Keprisedenan mengumumkan pada menit-menit terakhir untuk melarang para menteri dan anggota parlemen (dari negara bagian Shan) untuk berangkat ke Indonesia," katanya.

Keputusan mendadak yang membatalkan rencana perjalanan tersebut membuat mereka berspekulasi. "Saya tidak tahu mengapa tepatnya, tapi mungkin ada beberapa alasan kami dilarang bepergian, seperti berhubungan dengan orang-orang dari Indonesia mengenai aplikasi perjalanan dan visa untuk perjalanan ini," kata Sai Hseng Tip Long, Menteri Keuangan negara bagian Shan.

"Sebagai contoh kami membutuhkan undangan dari rekan-rekan kami untuk kunjungan ke luar negeri," katanya. "Kami tidak bisa pergi ke negara asing tanpa menyelesaikan prosedur tertentu yang melalui Kementerian Luar Negeri. Kami harus menyerahkan dokumen kami ke kementrian, dan kami dapat melakukan perjalanan hanya setelah kami mendapatkan izin dari pemerintah Myanmar."

"Menurut saya, mungkin ada kesalahan dalam prosedur perjalanan mereka, itu sebabnya kami dilarang." Kata Menteri Keuangan negara bagian Shan. Kantor berita Radia Free Asia belum dapat menghubungi presiden untuk dimintai komentarnya. CNNIndonesia.com juga berusaha menghubungi Duta Besar Myanmar di Jakarta untuk meminta konfirmasi. Hingga berita diturunkan belum ada tanggapan.

Credit cnnindonesia.com

Ledakan Irak Kembali Telan Korban Luka dan Meninggal

ilustrasi. Foto: REUTERS/Essam Al-Sudani

Jakarta, CB -- Terjadi ledakan di distrik Sadr, Baghdad, Irak pada Rabu (6/6) malam waktu setempat. Dilansir dari Reuters, ledakan tersebut menyebabkan kematian dan cedera.

Setidaknya satu orang tewas dan enam orang terluka ketika sebuah mobil yang diparkir meledak di distrik Kota Sadr di Baghdad, Rabu.

Kementerian dalam negeri mengatakan ada korban meninggal dan cedera. Namun, belum mau memberikan angka korban. Juru bicara kementerian dalam negeri Irak mengatakan ledakan tersebut agresi teroris terhadap warga sipil.

"Ledakan tersebut agresi teroris terhadap warga sipil dan menyebabkan para martir terluka," ujarnya dalam sebuah pernyataan yang dikutip Reuters.

Kota Sadr adalah basis kuat dari ulama nasionalis Moqtada al-Sadr, yang blok politiknya memenangkan pemilihan parlemen 12 Mei. Parlemen memerintahkan penghitungan suara nasional pada hari Rabu.

Pada bulan Mei, dua bom rakitan menyasar markas besar Partai Komunis Irak, yang merupakan bagian dari blok Sadr.

Sebelumnya, belum lama ini pun terjadi serangan bom di Bagdad, Irak. Sedikitnya 52 orang dan 78 orang lainnya terluka dalam serangan bom mobil di Kota Bagdad, Irak, hari Rabu (11/05) waktu setempat. Kelompok ISIS mengaku bertenggung jawab dalam serangan tersebut.

Credit cnnindonesia.com