Credit republika.co.id
Senin, 21 Mei 2018
AS Jual 3.200 Bom Termasuk Bunker Buster ke Bahrain Rp637 Miliar
WASHINGTON
- Pemerintah Amerika Serikat (AS) setuju 3.200 bom senilai sekitar
USD45 juta (sekitar Rp637 miliar), termasuk bunker buster, Bahrain.
Monarki di Teluk Persia itu menjadi rumah bagi Armada ke-5 AS dan telah
terlibat dalam pemboman koalisi Arab di Yaman.
Badan Kerja Sama Keamanan Pertahanan AS mengumumkan penjualan puluhan ribu bom di situs resminya pada 18 Mei 2018. Senjata yang dijual ke Bahrain terdiri dari 1.500 bom Mark-82; 600 bom Mark-83; 600 bom Mark-84; dan 500 BLU-109.
Bom BLU-109 dijuluki sebagai bunker buster, yakni bom yang dilengkapi hulu ledak khusus yang dirancang untuk menembus target yang mengeras seperti bunker.
Bom-bom yang dijual itu ditujukan untuk jet tempur F-16 buatan AS yang dioperasikan Bahrain.
"Bahrain akan menggunakan amunisi ini sebagai penghalang untuk ancaman regional, memperkuat pertahanan negerinya, dan melaksanakan operasi kontra-terorisme," kata Badan Kerja Sama Keamanan Pertahanan AS dalam pernyataan pers-nya.
"Serta beroperasi dengan operasi koalisi yang dipimpin dan didukung AS," lanjut pernyataan tersebut.
Belum jelas, pasokan bom AS itu akan digunakan Bahrain untuk melawan siapa. Bahrain adalah bagian dari koalisi pimpinan AS yang berperang melawan kelompok Islamic State (IS, sebelumnya ISIS). Militer Bahrain juga menjadi bagian dari koalisi Arab pimpinan Arab Saudi yang membombardir Yaman sejak 2015 untuk memerangi kelompok Houthi.
AS selama tidak melacak apakah persenjataan yang disuplai ke Saudi dan sekutu Arab-nya digunakan di Yaman dan kerap menyasar warga sipil. Hal ini membuat Washington dikecam para aktivitas HAM AS.
Pada bulan Maret lalu, AS mengumumkan akan menjual senjata senilai USD1 miliar ke Arab Saudi, termasuk rudal anti-tank senilai USD670 juta, setelah ketua Komite Hubungan Luar Negeri Senat, Bob Corker, mencabut moratorium penjualan senjata ke negara-negara Dewan Kerjasama Teluk selama delapan bulan terakhir.
Badan Kerja Sama Keamanan Pertahanan AS mengumumkan penjualan puluhan ribu bom di situs resminya pada 18 Mei 2018. Senjata yang dijual ke Bahrain terdiri dari 1.500 bom Mark-82; 600 bom Mark-83; 600 bom Mark-84; dan 500 BLU-109.
Bom BLU-109 dijuluki sebagai bunker buster, yakni bom yang dilengkapi hulu ledak khusus yang dirancang untuk menembus target yang mengeras seperti bunker.
Bom-bom yang dijual itu ditujukan untuk jet tempur F-16 buatan AS yang dioperasikan Bahrain.
"Bahrain akan menggunakan amunisi ini sebagai penghalang untuk ancaman regional, memperkuat pertahanan negerinya, dan melaksanakan operasi kontra-terorisme," kata Badan Kerja Sama Keamanan Pertahanan AS dalam pernyataan pers-nya.
"Serta beroperasi dengan operasi koalisi yang dipimpin dan didukung AS," lanjut pernyataan tersebut.
Belum jelas, pasokan bom AS itu akan digunakan Bahrain untuk melawan siapa. Bahrain adalah bagian dari koalisi pimpinan AS yang berperang melawan kelompok Islamic State (IS, sebelumnya ISIS). Militer Bahrain juga menjadi bagian dari koalisi Arab pimpinan Arab Saudi yang membombardir Yaman sejak 2015 untuk memerangi kelompok Houthi.
AS selama tidak melacak apakah persenjataan yang disuplai ke Saudi dan sekutu Arab-nya digunakan di Yaman dan kerap menyasar warga sipil. Hal ini membuat Washington dikecam para aktivitas HAM AS.
Pada bulan Maret lalu, AS mengumumkan akan menjual senjata senilai USD1 miliar ke Arab Saudi, termasuk rudal anti-tank senilai USD670 juta, setelah ketua Komite Hubungan Luar Negeri Senat, Bob Corker, mencabut moratorium penjualan senjata ke negara-negara Dewan Kerjasama Teluk selama delapan bulan terakhir.
Credit sindonews.com
Media Swedia: Menyerang Rusia Akan Jadi Mimpi Buruk Militer
STOCKHOLM
- Menyerang Rusia akan menjadi mimpi buruk bagi prajurit militer. Hal
itu berdasarkan peringkat negara-negara yang paling sulit untuk
diserang. Peringkat ini disusun oleh surat kabar Swedia Svenska
Dagbladet.
"Kekuatan militer, ukuran wilayah dan kesulitan medan adalah salah satu faktor kunci yang menentukan kemampuan pertahanan negara itu," kutip Russia Today dari surat kabar itu, Minggu (20/5/2018).
Berdasarkan kriteria ini, jurnalis Swedia menunjukkan bahwa siapa pun yang menganggap ide menyerbu Rusia harus siap untuk menangani semua jenis medan.
"Musuh akan menghadapi pegunungan yang sepi, rawa yang tak dapat ditembus, tundra beku, sungai bergolak, dan hutan gelap di Rusia," kata jurnalis Swedia, menambahkan bahwa musim panas yang panas dan musim dingin yang dingin juga akan menjadi tantangan.
"Dan kemudian kita menghadapi orang Rusia sendiri, yang selama ribuan tahun, yang telah berpartisipasi dalam perang berskala besar dan perang gerilya, memperoleh banyak pengalaman," sambung artikel itu.
Kesimpulan yang dibuat oleh Svenska Dagbladet didukung oleh sejarah Rusia itu sendiri, karena negara itu tidak pernah ditaklukkan sejak penciptaan negara terpusat di Rusia pada awal abad ke-15. Rusia telah menggagalkan semua upaya untuk menyerang tanah mereka, mengalahkan antara lain tentara Kaisar Prancis Napoleon pada tahun 1812 dan diktator Nazi Adolf Hitler pada tahun 1941-45 - yang keduanya dianggap tidak dapat dihentikan pada saat itu.
Swiss dan Selandia Baru juga berhasil masuk dalam peringkat tersebut. Meskipun memiliki militer yang agak kecil hanya dengan 150 ribu pasukan, Swiss tetap merupakan sebuah "kacang yang susah retak" karena dikeliling oleh Pegunungan Alpen.
"Swiss juga memiliki banyak fasilitas pertahanan, serta jembatan dan jalan, yang bisa diledakkan untuk menghambat laju agresor," bunyi artikel itu.
Menaklukkan Selandia Baru juga akan bermasalah dari sudut pandang logistik, kata para penulis. Negara pulau itu terletak lebih dari 2.000 km dari daratan besar terdekat, Australia, yang akan membuat pasokan senjata dan logistik untuk pasukan hampir tidak mungkin.
"Kekuatan militer, ukuran wilayah dan kesulitan medan adalah salah satu faktor kunci yang menentukan kemampuan pertahanan negara itu," kutip Russia Today dari surat kabar itu, Minggu (20/5/2018).
Berdasarkan kriteria ini, jurnalis Swedia menunjukkan bahwa siapa pun yang menganggap ide menyerbu Rusia harus siap untuk menangani semua jenis medan.
"Musuh akan menghadapi pegunungan yang sepi, rawa yang tak dapat ditembus, tundra beku, sungai bergolak, dan hutan gelap di Rusia," kata jurnalis Swedia, menambahkan bahwa musim panas yang panas dan musim dingin yang dingin juga akan menjadi tantangan.
"Dan kemudian kita menghadapi orang Rusia sendiri, yang selama ribuan tahun, yang telah berpartisipasi dalam perang berskala besar dan perang gerilya, memperoleh banyak pengalaman," sambung artikel itu.
Kesimpulan yang dibuat oleh Svenska Dagbladet didukung oleh sejarah Rusia itu sendiri, karena negara itu tidak pernah ditaklukkan sejak penciptaan negara terpusat di Rusia pada awal abad ke-15. Rusia telah menggagalkan semua upaya untuk menyerang tanah mereka, mengalahkan antara lain tentara Kaisar Prancis Napoleon pada tahun 1812 dan diktator Nazi Adolf Hitler pada tahun 1941-45 - yang keduanya dianggap tidak dapat dihentikan pada saat itu.
Swiss dan Selandia Baru juga berhasil masuk dalam peringkat tersebut. Meskipun memiliki militer yang agak kecil hanya dengan 150 ribu pasukan, Swiss tetap merupakan sebuah "kacang yang susah retak" karena dikeliling oleh Pegunungan Alpen.
"Swiss juga memiliki banyak fasilitas pertahanan, serta jembatan dan jalan, yang bisa diledakkan untuk menghambat laju agresor," bunyi artikel itu.
Menaklukkan Selandia Baru juga akan bermasalah dari sudut pandang logistik, kata para penulis. Negara pulau itu terletak lebih dari 2.000 km dari daratan besar terdekat, Australia, yang akan membuat pasokan senjata dan logistik untuk pasukan hampir tidak mungkin.
Credit sindonews.com
Rudal Sarmat dan Avangard Akan Lengkapi Alutsista Rusia pada 2020
![Rudal balistik antarbenua terbesar milik Rusia, RS-28 Sarmat.[Sputniknews]](https://statik.tempo.co/data/2018/05/20/id_706756/706756_720.jpg)
CB, Jakarta - Militer Rusia diperkirakan mengoperasikan rudal balistik antarbenua atau ICBM
Sarmat pada 2020 mendatang dan hulu ledak hipersonik Avangard pada
2019. Vladimir Putin mengklaim kedua senjata ini penting untuk
pencegahan nuklir di masa depan, seperti dikutip dari Russia Today, 20
Mei 2018.
Batas waktu untuk pengerahan kedua sistem senjata itu diumumkan oleh Presiden Rusia, Vladimir Putin, pada Jumat dalam pertemuan dengan pejabat pertahanan dan pihak pengembang. Pertemuan ini merupakan pertemuan pertama sejak perombakan kabinet Rusia awal pekan ini.
Sarmat adalah rudal balistik antarbenua yang berbasis silo milik Rusia, yang akan menggantikan rudal balistik antarbenua, Voyevoda, yang sudah tua. Senjata baru ini disebut-sebut memiliki jangkauan yang lebih jauh, yang memungkinkan rudal sanggup mencapai wilayah Amerika Serikat. Bahkan rudal Sarmat juga diklaim tidak dapat dihentikan oleh pencegat anti-balistik di Alaska dan dikabarkan mampu melululantahkan kawasan seluas Texas atau Prancis.
Rudal balistik antarbenua RS-28 Sarmat yang akan melengkapi persenjataan Rusia pada 2020. [missilethreat.csis.org]
Didesain sebagai bagian dari upaya modernisasi nuklir Rusia untuk menggantikan SS-18 Satan ICBM yang sudah tua, RS-28 Sarmat memulai pengujian tahap pertama pada 2016, seperti diikutip dari Center for Strategic and International Studies. Pada Desember 2017, militer Rusia melakukan uji coba yang mengalami kekurangan teknis dengan peluncur berbasis silo. Pada 30 Maret 2018, Rusia merilis rekaman video dari uji kelalaian yang tampaknya sukses. Awalnya RS-28 Sarmat direncanakan memasuki operasional pada tahun 2018, dengan total pesanan produksi 50 rudal dan diperkirakan rampung pada 2020.
Sementara Avangard adalah hulu ledak nuklir, yang dapat meluncur melalui atmosfer dengan kecepatan hipersonik yang membuatnya hampir tidak mungkin dicegat oleh teknologi modern. Hulu ledak Avangard ini bisa dibawa oleh sistem rudal Sarmat.
Kedua sistem senjata dipamerkan Vladimir Putin pada Maret lalu dalam pidatonya. Putin mengatakan dua senjata ini dan beberapa senjata lain yang saat ini sedang dikembangkan Rusia, membuat sistem antirudal balistik Amerika tidak mampu menangkal kemampuan nuklir Rusia di masa mendatang. Menurut Vladimir Putin upaya ini adalah langkah ini bertujuan untuk memberikan keseimbangan strategis terhadap Washington.
Hulu ledak nuklir Avangard. [tass.com]
Selain digunakan untuk alutsista, Rusia juga mengganti peran rudal balistik antarbenua Voyevoda dengan rudal Sarmat untuk kepentingan pengiriman pesawat ruang angkasa masuk ke orbit, seperti dilansir dari Sputnik.
Pada Maret lalu, wakil menteri pertahanan Rusia, Yuri Borisov, mengatakan bahwa industri luar angkasa Rusia siap menggunakan rudal Sarmat.
"Masalah penggunaan rudal RS-20V [disebut SS-18 Setan dalam laporan NATO], rudal ini sejalan dengan pertimbangan pergantian program peluncuran," ujar Borisov yang menambahkan bahwa modifikasi RS-20B tidak akan digunakan untuk meluncurkan satelit.
Saat ini Rusia memiliki 46 rudal RS-20V dan beberapa 11 rudal RS-20B. Sebelumnya, Rusia meluncurkan satelit menggunakan rudal balistik antarbenua Topol.
Batas waktu untuk pengerahan kedua sistem senjata itu diumumkan oleh Presiden Rusia, Vladimir Putin, pada Jumat dalam pertemuan dengan pejabat pertahanan dan pihak pengembang. Pertemuan ini merupakan pertemuan pertama sejak perombakan kabinet Rusia awal pekan ini.
Sarmat adalah rudal balistik antarbenua yang berbasis silo milik Rusia, yang akan menggantikan rudal balistik antarbenua, Voyevoda, yang sudah tua. Senjata baru ini disebut-sebut memiliki jangkauan yang lebih jauh, yang memungkinkan rudal sanggup mencapai wilayah Amerika Serikat. Bahkan rudal Sarmat juga diklaim tidak dapat dihentikan oleh pencegat anti-balistik di Alaska dan dikabarkan mampu melululantahkan kawasan seluas Texas atau Prancis.
Rudal balistik antarbenua RS-28 Sarmat yang akan melengkapi persenjataan Rusia pada 2020. [missilethreat.csis.org]
Didesain sebagai bagian dari upaya modernisasi nuklir Rusia untuk menggantikan SS-18 Satan ICBM yang sudah tua, RS-28 Sarmat memulai pengujian tahap pertama pada 2016, seperti diikutip dari Center for Strategic and International Studies. Pada Desember 2017, militer Rusia melakukan uji coba yang mengalami kekurangan teknis dengan peluncur berbasis silo. Pada 30 Maret 2018, Rusia merilis rekaman video dari uji kelalaian yang tampaknya sukses. Awalnya RS-28 Sarmat direncanakan memasuki operasional pada tahun 2018, dengan total pesanan produksi 50 rudal dan diperkirakan rampung pada 2020.
Sementara Avangard adalah hulu ledak nuklir, yang dapat meluncur melalui atmosfer dengan kecepatan hipersonik yang membuatnya hampir tidak mungkin dicegat oleh teknologi modern. Hulu ledak Avangard ini bisa dibawa oleh sistem rudal Sarmat.
Kedua sistem senjata dipamerkan Vladimir Putin pada Maret lalu dalam pidatonya. Putin mengatakan dua senjata ini dan beberapa senjata lain yang saat ini sedang dikembangkan Rusia, membuat sistem antirudal balistik Amerika tidak mampu menangkal kemampuan nuklir Rusia di masa mendatang. Menurut Vladimir Putin upaya ini adalah langkah ini bertujuan untuk memberikan keseimbangan strategis terhadap Washington.
Hulu ledak nuklir Avangard. [tass.com]
Selain digunakan untuk alutsista, Rusia juga mengganti peran rudal balistik antarbenua Voyevoda dengan rudal Sarmat untuk kepentingan pengiriman pesawat ruang angkasa masuk ke orbit, seperti dilansir dari Sputnik.
Pada Maret lalu, wakil menteri pertahanan Rusia, Yuri Borisov, mengatakan bahwa industri luar angkasa Rusia siap menggunakan rudal Sarmat.
"Masalah penggunaan rudal RS-20V [disebut SS-18 Setan dalam laporan NATO], rudal ini sejalan dengan pertimbangan pergantian program peluncuran," ujar Borisov yang menambahkan bahwa modifikasi RS-20B tidak akan digunakan untuk meluncurkan satelit.
Saat ini Rusia memiliki 46 rudal RS-20V dan beberapa 11 rudal RS-20B. Sebelumnya, Rusia meluncurkan satelit menggunakan rudal balistik antarbenua Topol.
Credit tempo.co
Merasa Terancam, Najib Razak Ajukan Program Perlindungan Saksi
CB, Jakarta -
Mantan perdana menteri Malaysia, Datuk Seri Najib Razak, meminta kepada
polisi untuk ditempatkan dalam program perlindungan saksi dalam
penyelidikan skandal 1MDB. Najib Razak mengajukan permohonan saksi karena merasa nyawanya terancam, seperti yang dilansir dari Malaymail, 20 Mei 2018.
Najib mengajukan laporan pada Jumat 18 Mei di markas polisi Sentul, Malaysia. Dalam laporannya, Najib Razak mengatakan bahwa ada ancaman terhadapnya dan anggota keluarganya, dan ia pun mengajukan permintaan resmi untuk ditempatkan di dalam program perlindungan saksi.
Menurut Najib Razak dalam laporannya bahwa ancaman tidak hanya dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri. Ancaman berasal dari orang-orang yang secara langsung dan tidak langsung terkait dengan dana 1MDB.
Polisi mengangkut sejumlah koper berisi barang-barang yang disita dari apartemen milik mantan Perdana Menteri Najib Razak di Kuala Lumpur, Malaysia, 18 Mei 2018. Selain itu, polisi juga menyita 72 koper berisi uang tunai dan perhiasan dari 3-4 unit apartemen milik Najib di Pavilion Residences Apartment. AP Photo
Dalam laporannya, dia mengatakan petugas polisi dari unit kejahatan komersial Bukit Aman pertama kali muncul di kediamannya pada malam 10 Mei, sehari setelah pemilihan umum ke-14.
Dia mengatakan polisi berada di kediamannya selama 18 jam dan menyita barang-barang miliknya dan putranya yang tidak ada hubungannya dengan skandal 1MDB.
Najib Razak menyatakan bahwa polisi telah menyerbu tiga tempat di Pavillion Tower di sini dan menyita perhiasan, uang tunai dan barang-barang pribadi lainnya yang dia klaim sebagai hadiah dari teman-temannya.
Tumpukan kotak berisi tas mewah milik istri Najib Razak, Rosmah Mansor yang disita polisi dari apartemen milik mantan Perdana Menteri Najib Razak di Pavilion Residences Apartment, Kuala Lumpur, Malaysia, 18 Mei 2018. AP Photo
Najib Razak juga menyatakan bahwa uang tunai di rumahnya adalah sumbangan untuk kampanye koalisi Barisan Nasional. Ia mengaku hanya berperan sebagai penasihat dalam 1MDB dan tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan keputusan 1MDB dibuat berdasarkan rapat dewan direksi dan manajemen.
Sebelum membuat laporan ini, penggerebekan telah dilakukan di Kantor Perdana Menteri di Perdana Putra, serta properti pribadi yang terkait dengan Pekan MP, termasuk rumah Taman Duta tempat tinggal Najib Razak dan istrinya Datin Seri Rosmah Mansor, dan dua unit kondominium mewah di Blok A dan B dari Pavillion Residences di Kuala Lumpur.
Najib mengajukan laporan pada Jumat 18 Mei di markas polisi Sentul, Malaysia. Dalam laporannya, Najib Razak mengatakan bahwa ada ancaman terhadapnya dan anggota keluarganya, dan ia pun mengajukan permintaan resmi untuk ditempatkan di dalam program perlindungan saksi.
Menurut Najib Razak dalam laporannya bahwa ancaman tidak hanya dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri. Ancaman berasal dari orang-orang yang secara langsung dan tidak langsung terkait dengan dana 1MDB.
Polisi mengangkut sejumlah koper berisi barang-barang yang disita dari apartemen milik mantan Perdana Menteri Najib Razak di Kuala Lumpur, Malaysia, 18 Mei 2018. Selain itu, polisi juga menyita 72 koper berisi uang tunai dan perhiasan dari 3-4 unit apartemen milik Najib di Pavilion Residences Apartment. AP Photo
Dalam laporannya, dia mengatakan petugas polisi dari unit kejahatan komersial Bukit Aman pertama kali muncul di kediamannya pada malam 10 Mei, sehari setelah pemilihan umum ke-14.
Dia mengatakan polisi berada di kediamannya selama 18 jam dan menyita barang-barang miliknya dan putranya yang tidak ada hubungannya dengan skandal 1MDB.
Najib Razak menyatakan bahwa polisi telah menyerbu tiga tempat di Pavillion Tower di sini dan menyita perhiasan, uang tunai dan barang-barang pribadi lainnya yang dia klaim sebagai hadiah dari teman-temannya.
Tumpukan kotak berisi tas mewah milik istri Najib Razak, Rosmah Mansor yang disita polisi dari apartemen milik mantan Perdana Menteri Najib Razak di Pavilion Residences Apartment, Kuala Lumpur, Malaysia, 18 Mei 2018. AP Photo
Najib Razak juga menyatakan bahwa uang tunai di rumahnya adalah sumbangan untuk kampanye koalisi Barisan Nasional. Ia mengaku hanya berperan sebagai penasihat dalam 1MDB dan tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan keputusan 1MDB dibuat berdasarkan rapat dewan direksi dan manajemen.
Sebelum membuat laporan ini, penggerebekan telah dilakukan di Kantor Perdana Menteri di Perdana Putra, serta properti pribadi yang terkait dengan Pekan MP, termasuk rumah Taman Duta tempat tinggal Najib Razak dan istrinya Datin Seri Rosmah Mansor, dan dua unit kondominium mewah di Blok A dan B dari Pavillion Residences di Kuala Lumpur.
Credit tempo.co
Anwar: Malaysia Perlu Bentuk Tim untuk Kaji Reformasi RI
Politikus Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan
negaranya perlu tim khusus buat mengkaji transisi kekuasaan RI saat
reformasi untuk diterapkan di negaranya. (Dok. Istimewa)
"Harus ada tim yang mengkaji atau meneliti pengalaman Indonesia dalam proses itu dari era Pak Habibie sampai era Jokowi. Apa kekuatannya, apa kelemahannya," kata Anwar setelah bertemu dengan BJ Habibie di kediaman sang mantan presiden RI itu di Jakarta, Minggu (20/5).
Anwar mengatakan bahwa kajian ini sangat penting agar Malaysia tak mengulangi kesalahan dan dapat mengambil hal baik dari transformasi Indonesia.
Menurut Anwar sendiri, proses transisi Indonesia dari Orde Baru ke Reformasi di bawah kepemimpinan BJ Habibie sangat patut dicontoh.
"Dalam waktu sesingkat itu, beliau bisa buat perubahan besar-besaran, dari institusi sampai aturan lainnya," ucap Anwar.
Menanggapi Anwar, Habibie mengatakan bahwa hal paling penting dalam transformasi Indonesia pada 1998 adalah dasar pembentukan Mahkamah Konstitusi.
"Karena sistem konstitusi itu harus ada yang mengawasi, yaitu yang memegang kuasa tertinggi, tapi pada saat itu tidak ada, maka langsung ke presiden," tutur Habibie.
Anwar lantas mengatakan bahwa Malaysia sebenarnya tidak separah Indonesia karena mereka sudah memiliki institusi yang dibutuhkan.
"Bukan saya ingin bilang Malaysia lebih baik, tidak. Namun, institusi itu harus dirombak sistemnya dan diisi dengan orang-orang yang benar-benar ingin melayani rakyat," kata Anwar.
Ia pun yakin Malaysia bisa menjalankan agenda reformasi di bawah pimpinan Mahathir Mohamad, mantan diktator yang juga pernah memecat dan memenjarakannya dua dekade silam.
"Tun Mahathir sudah berubah. Dia menunjukkan tekad kuat untuk menjalankan agenda reformasi, terutama untuk sistem peradilan dan kebebasan pers. Ia juga berupaya memilih jajaran kabinet yang bagus," katanya.
Setelah memenangkan pemilu bersejarah pada 9 Mei lalu, Mahathir yang disokong oleh koalisi pimpinan Anwar, Pakatan Harapan, memang langsung menjalankan janji kampanyenya. Salah satunya mengupayakan pengampunan raja Yang Dipertuan Agong untuk Anwar.
Ia juga menepati janjinya untuk memberikan jabatan Wakil Perdana Menteri kepada istri Anwar, Wan Azizah Wan Ismail.
"Esok Senin, saya akan hadir ke pelantikan di Istana. Saya harus membiasakan sebutan wakil perdana menteri yang dulu saya pegang sekarang jadi Wan Azizah. Saya hanya akan jadi pendamping," kata Anwar disambut gelak tawa wartawan.
Credit cnnindonesia.com
Suriah Anggap Serangan Israel sebagai Tindakan Agresi
DAMASKUS
- Duta Besar Suriah untuk Rusia, Riad Haddad menyatakan, pihaknya
menganggap serangan udara, yang dilakukan pada 10 Mei oleh Israel di
Suriah sebagai tindakan agresi. Israel menuturkan, serangan itu
menargetkan basis Iran yang ada di Suriah.
Haddad menyatakan, apa yang dilakukan Israel adalah tindakan agresi dan merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan Suriah. Damaskus, menurut Haddad, siap merespon serangan semacam itu di masa depan.
"Suriah memiliki kedaulatannya sendiri. Setiap serangan dari luar terhadap wilayah Suriah adalah agresi. Pasukan kami, termasuk pertahanan udara, melindungi langit dan tanah Suriah. Kami akan mengusir agresi apa pun terhadap Suriah, di mana pun itu akan terjadi," ucap Haddad, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (20/5).
Pada 10 Mei, Angkatan Udara Israel menghancurkan puluhan apa yang mereka sebut fasilitas Iran di Suriah, setelah pasukan Iran diduga menembakkan 20 roket ke posisi Pasukan Pertahanan Israel di Dataran Tinggi Golan, yang berada di bawah pemerintahan Israel.
Ketegangan antara Tel Aviv dan Teheran meningkat akhir-akhir ini, dengan Israel menuduh Iran memiliki pasukan di Suriah. Teheran telah membantah klaim ini sebagai tidak berdasar, meskipun mengakui mengirim penasehat militer untuk melatih pasukan yang setia kepada Damaskus.
Haddad menyatakan, apa yang dilakukan Israel adalah tindakan agresi dan merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan Suriah. Damaskus, menurut Haddad, siap merespon serangan semacam itu di masa depan.
"Suriah memiliki kedaulatannya sendiri. Setiap serangan dari luar terhadap wilayah Suriah adalah agresi. Pasukan kami, termasuk pertahanan udara, melindungi langit dan tanah Suriah. Kami akan mengusir agresi apa pun terhadap Suriah, di mana pun itu akan terjadi," ucap Haddad, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (20/5).
Pada 10 Mei, Angkatan Udara Israel menghancurkan puluhan apa yang mereka sebut fasilitas Iran di Suriah, setelah pasukan Iran diduga menembakkan 20 roket ke posisi Pasukan Pertahanan Israel di Dataran Tinggi Golan, yang berada di bawah pemerintahan Israel.
Ketegangan antara Tel Aviv dan Teheran meningkat akhir-akhir ini, dengan Israel menuduh Iran memiliki pasukan di Suriah. Teheran telah membantah klaim ini sebagai tidak berdasar, meskipun mengakui mengirim penasehat militer untuk melatih pasukan yang setia kepada Damaskus.
Credit sindonews.com
PBB Selidiki Pembantaian di Jalur Gaza, Israel Meradang
JENEWA
- Israel mencerca Dewan HAM PBB karena setuju untuk menyelidiki
pembantaian warga Palestina baru-baru ini di Jalur Gaza. Dewan HAM PBB
menuding Israel telah menggunakan kekuatan yang berlebihan.
Resolusi untuk mengirim komisi penyelidikan itu ditolak oleh Amerika Serikat (AS) dan Australia, tetapi didukung oleh 29 anggota forum 47 negara PBB. Sementara 14 negara lainnya, termasuk Inggris, Jerman dan Jepang, memilih untuk abstain.
Duta besar Israel di Jenewa, Aviva Raz Shechter, mencela Dewan HAM PBB karena menyebarkan kebohongan terhadap Israel selama lima jam pernyataan yang menggelikan.
"Sederhananya, dengan resolusi ini, dewan ini telah mencapai puncak kemunafikan baru, dan standar terendah kredibilitas," katanya seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (19/5/2018).
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Israel juga bereaksi dan mengatakan sepenuhnya menolak resolusi itu. Kemlu Israel menambahkan bahwa seluruh tujuan dewan bukan untuk menyelidiki kebenaran tetapi untuk mengkompromikan hak Israel untuk membela diri dan untuk demonisasi negara Yahudi.
Sementara sekutu Israel, Amerika Serikat (AS), juga mencela keputusan tersebut. Kuasa Dagang AS, Theodore Allegra mengatakan bahwa Dewan HAM PBB telah mengabaikan pelaku sesungguhnya: Hamas.
"Tindakan satu sisi yang diusulkan oleh dewan hari ini hanya menunjukkan lebih lanjut bahwa Dewan Hak Asasi Manusia memang tubuh yang rusak," katanya.
Israel dan AS mengeluh bahwa Dewan Hak Asasi Manusia, yang terdiri dari 47 negara yang dipilih oleh Majelis Umum, memiliki bias anti-Israel yang permanen.
Jika Israel meradang atas keputusan Dewan HAM PBB, maka sebaliknya dengan Palestina. Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki menyambut baik keputusan PBB.
"Pembentukan komite penyelidikan internasional oleh Komisi Hak Asasi Manusia adalah langkah untuk melakukan keadilan kepada rakyat Palestina," katanya dalam sebuah pernyataan.
Dia mendesak implementasi dari resolusia itu dilakukan secepatnya untuk menghentikan kejahatan perang Israel.
Kepala Dewan HAM PBB, Zeid Ra'ad al-Hussein mengatakan, pasukan Israel telah menewaskan 106 warga Palestina, termasuk 15 anak-anak, sejak 30 Maret. Lebih dari 12.000 orang terluka, setidaknya 3.500 oleh amunisi hidup. Israel adalah kekuatan pendudukan di bawah hukum internasional, berkewajiban melindungi rakyat Gaza dan menjamin kesejahteraan mereka.
“Tetapi mereka, pada dasarnya, dikurung di daerah kumuh beracun sejak lahir sampai mati; dirampas martabat; tidak manusiawi oleh otoritas Israel sampai titik seperti itu tampaknya para pejabat bahkan tidak menganggap bahwa pria dan wanita ini memiliki hak, juga setiap alasan, untuk memprotes,” tutur al Hussein.
Resolusi untuk mengirim komisi penyelidikan itu ditolak oleh Amerika Serikat (AS) dan Australia, tetapi didukung oleh 29 anggota forum 47 negara PBB. Sementara 14 negara lainnya, termasuk Inggris, Jerman dan Jepang, memilih untuk abstain.
Duta besar Israel di Jenewa, Aviva Raz Shechter, mencela Dewan HAM PBB karena menyebarkan kebohongan terhadap Israel selama lima jam pernyataan yang menggelikan.
"Sederhananya, dengan resolusi ini, dewan ini telah mencapai puncak kemunafikan baru, dan standar terendah kredibilitas," katanya seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (19/5/2018).
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Israel juga bereaksi dan mengatakan sepenuhnya menolak resolusi itu. Kemlu Israel menambahkan bahwa seluruh tujuan dewan bukan untuk menyelidiki kebenaran tetapi untuk mengkompromikan hak Israel untuk membela diri dan untuk demonisasi negara Yahudi.
Sementara sekutu Israel, Amerika Serikat (AS), juga mencela keputusan tersebut. Kuasa Dagang AS, Theodore Allegra mengatakan bahwa Dewan HAM PBB telah mengabaikan pelaku sesungguhnya: Hamas.
"Tindakan satu sisi yang diusulkan oleh dewan hari ini hanya menunjukkan lebih lanjut bahwa Dewan Hak Asasi Manusia memang tubuh yang rusak," katanya.
Israel dan AS mengeluh bahwa Dewan Hak Asasi Manusia, yang terdiri dari 47 negara yang dipilih oleh Majelis Umum, memiliki bias anti-Israel yang permanen.
Jika Israel meradang atas keputusan Dewan HAM PBB, maka sebaliknya dengan Palestina. Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki menyambut baik keputusan PBB.
"Pembentukan komite penyelidikan internasional oleh Komisi Hak Asasi Manusia adalah langkah untuk melakukan keadilan kepada rakyat Palestina," katanya dalam sebuah pernyataan.
Dia mendesak implementasi dari resolusia itu dilakukan secepatnya untuk menghentikan kejahatan perang Israel.
Kepala Dewan HAM PBB, Zeid Ra'ad al-Hussein mengatakan, pasukan Israel telah menewaskan 106 warga Palestina, termasuk 15 anak-anak, sejak 30 Maret. Lebih dari 12.000 orang terluka, setidaknya 3.500 oleh amunisi hidup. Israel adalah kekuatan pendudukan di bawah hukum internasional, berkewajiban melindungi rakyat Gaza dan menjamin kesejahteraan mereka.
“Tetapi mereka, pada dasarnya, dikurung di daerah kumuh beracun sejak lahir sampai mati; dirampas martabat; tidak manusiawi oleh otoritas Israel sampai titik seperti itu tampaknya para pejabat bahkan tidak menganggap bahwa pria dan wanita ini memiliki hak, juga setiap alasan, untuk memprotes,” tutur al Hussein.
Israel mengatakan, kematian itu terjadi dalam protes yang diselenggarakan oleh Hamas, kelompok militan yang mengontrol Gaza, yang dengan sengaja memprovokasi kekerasan, sebuah tuduhan yang disangkal Hamas.
Dua juta orang tinggal di Gaza, sebagian besar dari mereka adalah keturunan dari para pengungsi yang rumah-rumah asalnya kini menjadi Israel, didirikan pada tahun 1948.
Wilayah itu telah dijalankan oleh Hamas sejak 2007 yang menyangkal eksistensi Israel. Selama waktu itu Israel telah berperang tiga kali melawan kelompok militan tersebut.
Israel dan Mesir mempertahankan blokade atas Gaza dengan alasan keamanan, yang dikatakan PBB telah menyebabkan runtuhnya perekonomian Gaza.
Credit sindonews.com
Sekjen PBB Tuntut Lebanon Larang Hizbullah Dapatkan Senjata
NEW YORK
- Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB, Antonio Guterres, menuntut
pemerintah Lebanon untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk
melarang Hizbullah memperoleh senjata. Peringatan ini dampak dari
keterlibatan Hizbullah dalam krisis Suriah.
Guterres menuangkan tuntutannya itu dalam laporan terbarunya tentang pelaksanaan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1559. Resolusi ini menyangkut penarikan pasukan asing dari Lebanon dan perlucutan senjata milisi.
Dalam laporannya, Gutteres memperingatkan bahwa proliferasi senjata yang tersebar luas di luar kendali Negara, dikombinasikan dengan keberadaan terus-menerus milisi bersenjata berat, merusak keamanan warga negara Lebanon.
Guterres mengatakan dia sangat prihatin bahwa Hizbullah terus beroperasi di luar kendali negara Lebanon dengan memiliki senjata di luar kendali pemerintah.
Pria asal Portugal itu mengatakan dia juga memperingatkan dampak dari keterlibatan Hizbullah dalam perang Suriah. Ia mengatakan intervensi seperti itu menunjukkan kegagalan Hizbullah melucuti senjata dan penolakannya untuk bertanggung jawab di depan lembaga-lembaga negara Lebanon.
Guterres juga menyatakan keprihatinannya tentang informasi yang melaporkan keterlibatan Hizbullah dan anggota Lebanon lainnya dalam pertempuran yang tersebar di wilayah-wilayah lain, sebuah perkembangan yang membawa ancaman yang melibatkan Lebanon dalam konflik regional.
Guterres pun menyoroti kunjungan yang dilakukan oleh para pemimpin dari milisi Asaib Ahl al-Haq yang didukung Iran dan milisi Syiah Irak lainnya di daerah perbatasan antara Libanon dan Israel.
“Kunjungan tidak sah anggota milisi asing ke selatan Lebanon merusak otoritas negara dan bertentangan dengan semangat kebijakan pemisahan diri," katanya seperti dikutip dari Asharq Al-Awsat, Minggu (20/5/2018).
Dia menuntut Hizbullah dan semua pihak yang peduli untuk menghentikan kegiatan militer di dalam atau di luar Lebanon.
Sekjen PBB kemudian menyerukan kepada pemerintah Lebanon untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk melarang Hizbullah dan kelompok-kelompok bersenjata lainnya dari memperoleh senjata dan membangun kapasitas paramiliter di luar otoritas Negara.
Guterres menuangkan tuntutannya itu dalam laporan terbarunya tentang pelaksanaan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1559. Resolusi ini menyangkut penarikan pasukan asing dari Lebanon dan perlucutan senjata milisi.
Dalam laporannya, Gutteres memperingatkan bahwa proliferasi senjata yang tersebar luas di luar kendali Negara, dikombinasikan dengan keberadaan terus-menerus milisi bersenjata berat, merusak keamanan warga negara Lebanon.
Guterres mengatakan dia sangat prihatin bahwa Hizbullah terus beroperasi di luar kendali negara Lebanon dengan memiliki senjata di luar kendali pemerintah.
Pria asal Portugal itu mengatakan dia juga memperingatkan dampak dari keterlibatan Hizbullah dalam perang Suriah. Ia mengatakan intervensi seperti itu menunjukkan kegagalan Hizbullah melucuti senjata dan penolakannya untuk bertanggung jawab di depan lembaga-lembaga negara Lebanon.
Guterres juga menyatakan keprihatinannya tentang informasi yang melaporkan keterlibatan Hizbullah dan anggota Lebanon lainnya dalam pertempuran yang tersebar di wilayah-wilayah lain, sebuah perkembangan yang membawa ancaman yang melibatkan Lebanon dalam konflik regional.
Guterres pun menyoroti kunjungan yang dilakukan oleh para pemimpin dari milisi Asaib Ahl al-Haq yang didukung Iran dan milisi Syiah Irak lainnya di daerah perbatasan antara Libanon dan Israel.
“Kunjungan tidak sah anggota milisi asing ke selatan Lebanon merusak otoritas negara dan bertentangan dengan semangat kebijakan pemisahan diri," katanya seperti dikutip dari Asharq Al-Awsat, Minggu (20/5/2018).
Dia menuntut Hizbullah dan semua pihak yang peduli untuk menghentikan kegiatan militer di dalam atau di luar Lebanon.
Sekjen PBB kemudian menyerukan kepada pemerintah Lebanon untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk melarang Hizbullah dan kelompok-kelompok bersenjata lainnya dari memperoleh senjata dan membangun kapasitas paramiliter di luar otoritas Negara.
Credit sindonews.com
Eks Komandan Israel Desak Pemerintah Berunding dengan Hamas
CB, Jakarta - Bekas komandan pasukan Israel
di Front Selatan meminta pemerintah melakukan perundingan dengan Hamas
guna menghentikan unjuk rasa dekat perbatasan Jalur Gaza. Demikian
laporan Quds Press seperti dikutip Middle East Monitor, Sabtu, 19 Mei 2018.
"Demonstrasi di dekat perbatasan Jalur Gaza-Israel sebagai sebuah tantangan bagi Tel Aviv," kata Mayor Jenderal (Purn) Doron Almog.
Mayor Jenderal (Purn) Doron Almog, bekas Komandan Pasukan Pertahanan Israel di Jalur Gaza. [screengrab / Youtube]
Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan kepada Radio Angkatan
Bersenjata Israel, Almog juga memperingatkan kemungkinan meningkatnya
unjuk rasa di Jalur Gaza yang dapat memperlebar konflik. Seperti
misalnya penembakan rudal oleh kelompok bersenjata yang tidak dikontrol
oleh Hamas.
Menurut dia, konflik di perbatasan Gaza dapat berkembang ke Tepi Barat, selanjutnya meningkat hingga ke Libanon dan Suriah.
Seorang pria Palestina mengibarkan bendera bentrok dengan tentara Israel ketika melakukan aksi menuntut kembali ke tanah leluhur mereka di perbtasan Israel-Gaza di jalur Gaza, 18 Mei 2018. REUTERS/Mohammed Salem
"Kepemimpinan di Tel Aviv paham soal eskalasi ini," kata mantan Komandan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) ini. Dia melanjutkan, "Tel Aviv bisa melakukan perjanjian dengan Hamas selama lima atau sepuluh tahun dengan mediasi Mesir, Otoritas Palestina, atau pemerintah Amerika Serikat."
Ribuan warga Palestina melakukan unjuk rasa di dekat pagar perbatasan Jalur Gaza-Israel menuntut pengembalian tanah mereka yang dicaplok Israel pada 1948 dan 1967. Mereka juga menuntut Israel mencabut blokade terhadap Jalur Gaza.
Sejak dimulainya unjuk rasa, 30 Maret 2018, tentara Israel menembak mati 117 warga Palestina yang terdiri atas pria, wanita, dan anak-anak. Menurut laporan Middle East Monitor, aksi keras Israel itu melukai lebih dari 12 ribu orang.
"Demonstrasi di dekat perbatasan Jalur Gaza-Israel sebagai sebuah tantangan bagi Tel Aviv," kata Mayor Jenderal (Purn) Doron Almog.
Mayor Jenderal (Purn) Doron Almog, bekas Komandan Pasukan Pertahanan Israel di Jalur Gaza. [screengrab / Youtube]
Menurut dia, konflik di perbatasan Gaza dapat berkembang ke Tepi Barat, selanjutnya meningkat hingga ke Libanon dan Suriah.
Seorang pria Palestina mengibarkan bendera bentrok dengan tentara Israel ketika melakukan aksi menuntut kembali ke tanah leluhur mereka di perbtasan Israel-Gaza di jalur Gaza, 18 Mei 2018. REUTERS/Mohammed Salem
"Kepemimpinan di Tel Aviv paham soal eskalasi ini," kata mantan Komandan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) ini. Dia melanjutkan, "Tel Aviv bisa melakukan perjanjian dengan Hamas selama lima atau sepuluh tahun dengan mediasi Mesir, Otoritas Palestina, atau pemerintah Amerika Serikat."
Ribuan warga Palestina melakukan unjuk rasa di dekat pagar perbatasan Jalur Gaza-Israel menuntut pengembalian tanah mereka yang dicaplok Israel pada 1948 dan 1967. Mereka juga menuntut Israel mencabut blokade terhadap Jalur Gaza.
Sejak dimulainya unjuk rasa, 30 Maret 2018, tentara Israel menembak mati 117 warga Palestina yang terdiri atas pria, wanita, dan anak-anak. Menurut laporan Middle East Monitor, aksi keras Israel itu melukai lebih dari 12 ribu orang.
Credit tempo.co
India Hukum Bekas Diplomat yang Jadi Mata-mata Pakistan
CB, Jakarta - Pengadilan India menghukum bekas diplomat Madhuri Gupta, karena didakwa menjadi mata-mata Pakistan. "Gupta dituduh oleh pengadilan memberikan informasi rahasia kepada dinas intelijen Pakistan," kata pengacara Gupta kepada Al Jazeera, Ahad, 20 Mei 2018.
Gupta dinyatakan bersalah setelah majelis hakim mengadilinya di New Delhi pada Jumat, 18 Mei 2018, karena melakukan mata-mata dengan memberikan informasi rahasia saat bertugas di Kedutaan Besar India di Islamabad, Pakistan.
Pengunjuk rasa bentrok dengan polisi India saat berunjuk rasa di Srinagar, Kashmir, India, 16 Desember 2016. Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan pengunjuk rasa yang memprotes persengketaan wilayah antara Pemerintah India, gerilyawan Kashmir dan Pemerintah Pakistan. AP Photo/Dar Yasin
Dia ditangkap pada 2010 setelah dituduh menyampaikan informasi
rahasia kepada Pakistan. Diplomat yang memiliki kualifikasi rendah itu,
tulis Al Jazeera, semula dihukum selama dua tahun, selanjutnya dibebaskan karena jaminan.
"Kami akan naik banding ke pengadilan tinggi atas hukuman tersebut," kata pengacara Gupta, Joginder Dahiya. "Dia telah menjalani hukuman selama 21 bulan. Seharusnya dia dibebaskan karena masa hukumannya terlampaui," ujarnya kepada kantor berita AFP.
Pakistan diperkirakan memiliki 100 sampai 120 hulu ledak nuklir. Pada 1998 Pakistan melakukan uji coba pertamanya di Chagai Hills, beberapa hari setelah India melakukan uji cobanya. washingtonpost.com
Kantor berita India PTI melaporkan, masa hukuman yang bakal dijalani Gupta lebih panjang karena dia membocorkan rahasia militer. "Informasi yang diloloskan oleh Gupta termasuk kategori sensitif yang sangat berguna bagi musuh negara," tulis PTI. Polisi India mengamati Gupta selama enam bulan sebelum menangkapnya pada 2010.
India dan Pakistan bersaing sejak kedua negara bertetangga itu merdeka dari Inggris pada 1947. Persaingan itu tidak hanya masalah Kashmir yang sampai saat ini masih menjadi persoalan hubungan India-Pakistan, melainkan juga soal senjata nuklir. India dan Pakistan sanggup memproduksi senjata nuklir.
Gupta dinyatakan bersalah setelah majelis hakim mengadilinya di New Delhi pada Jumat, 18 Mei 2018, karena melakukan mata-mata dengan memberikan informasi rahasia saat bertugas di Kedutaan Besar India di Islamabad, Pakistan.
Pengunjuk rasa bentrok dengan polisi India saat berunjuk rasa di Srinagar, Kashmir, India, 16 Desember 2016. Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan pengunjuk rasa yang memprotes persengketaan wilayah antara Pemerintah India, gerilyawan Kashmir dan Pemerintah Pakistan. AP Photo/Dar Yasin
"Kami akan naik banding ke pengadilan tinggi atas hukuman tersebut," kata pengacara Gupta, Joginder Dahiya. "Dia telah menjalani hukuman selama 21 bulan. Seharusnya dia dibebaskan karena masa hukumannya terlampaui," ujarnya kepada kantor berita AFP.
Pakistan diperkirakan memiliki 100 sampai 120 hulu ledak nuklir. Pada 1998 Pakistan melakukan uji coba pertamanya di Chagai Hills, beberapa hari setelah India melakukan uji cobanya. washingtonpost.com
Kantor berita India PTI melaporkan, masa hukuman yang bakal dijalani Gupta lebih panjang karena dia membocorkan rahasia militer. "Informasi yang diloloskan oleh Gupta termasuk kategori sensitif yang sangat berguna bagi musuh negara," tulis PTI. Polisi India mengamati Gupta selama enam bulan sebelum menangkapnya pada 2010.
India dan Pakistan bersaing sejak kedua negara bertetangga itu merdeka dari Inggris pada 1947. Persaingan itu tidak hanya masalah Kashmir yang sampai saat ini masih menjadi persoalan hubungan India-Pakistan, melainkan juga soal senjata nuklir. India dan Pakistan sanggup memproduksi senjata nuklir.
Credit tempo.co
Bomber China di Laut China Selatan Berpotensi Menjangkau Indonesia
JAKARTA - Kementerian Pertahanan China mengakui beberapa pesawat termasuk pembom (bomber) H-6K yang bisa membawa bom nuklir telah mendarat di salah satu pulau di Laut China Selatan.
Asia Maritim Transparansi Initiative (AMTI) dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) dalam laporannya menyoroti pengerahan aset militer Beijing di tiga hangar di Kepulauan Spratly—Subi, Mischief dan Fiery Cross Reefs—yang dijuluki sebagai "Big Three". Menurut AMTI, pesawat pembom Beijing bisa dengan mudah menjangkau Indonesia dan Singapura jika nantinya bermarkas di "Big Three".
“Penyebaran di masa depan ke Big 3 di Spratly akan membawa Singapura dan sebagian besar Indonesia dalam jangkauan bahkan pesawat pembom kelas bawah China sekalipun, sementara H-6K bisa mencapai Australia utara atau fasilitas pertahanan Amerika Serikat di Guam," bunyi laporan AMTI yang dikutip SINDOnews dari situsnya, Minggu (20/5/2018).
Pesawat H-6K adalah versi modern dari pesawat Tu-16 era Uni Soviet. Pesawat pembom China itu mampu membawa rudal jelajah jarak jauh serta bom nuklir.
"China telah membangun hangar besar di ketiga pos 'Big 3' di Spratly (Subi, Mischief, dan Fiery Cross Reefs) yang dapat mengakomodasi pesawat pembom seperti seri H-6 (serta pesawat transportasi besar, patroli, dan pesawat pengisi bahan bakar)," lanjut laporan AMTI.
Kementerian Pertahanan China dalam sebuah pernyataan mengonfirmasi bahwa pesawat tempurnya melakukan simulasi serangan udara terhadap formasi angkatan laut di kawasan Laut China Selatan.
Kementerian itu juga merilis video ke media pemerintah China yang menunjukkan pesawat pembom Xian H-6K dari Resimen Pembom 36 Angkatan Udara (PLAAF) melakukan apa yang dikenal sebagai operasi pendaratan "sentuh-dan-pergi" di landasan baru di sebuah pulau tak dikenal.
Analis militer Mike Yeo mengatakan dari analisis video dan foto-foto pendaratan mengungkapkan latihan itu kemungkinan dilakukan di Woody Island, pulau sengketa yang bukan hasil reklamasi Beijing.
Pengerahan pesawat pembom H-6K itu hanya berselang beberapa minggu setelah Beijing terungkap mengerahkan pesawat angkut tempur Y-8 ke pulau buatan di Kepulauan Spratly. Selain pesawat Y-8, Beijing juga terdeteksi mengerahkan peralatan jamming elektronik dan berbagai rudal termasuk rudal jelajah.
Asia Maritim Transparansi Initiative (AMTI) dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) dalam laporannya menyoroti pengerahan aset militer Beijing di tiga hangar di Kepulauan Spratly—Subi, Mischief dan Fiery Cross Reefs—yang dijuluki sebagai "Big Three". Menurut AMTI, pesawat pembom Beijing bisa dengan mudah menjangkau Indonesia dan Singapura jika nantinya bermarkas di "Big Three".
“Penyebaran di masa depan ke Big 3 di Spratly akan membawa Singapura dan sebagian besar Indonesia dalam jangkauan bahkan pesawat pembom kelas bawah China sekalipun, sementara H-6K bisa mencapai Australia utara atau fasilitas pertahanan Amerika Serikat di Guam," bunyi laporan AMTI yang dikutip SINDOnews dari situsnya, Minggu (20/5/2018).
Pesawat H-6K adalah versi modern dari pesawat Tu-16 era Uni Soviet. Pesawat pembom China itu mampu membawa rudal jelajah jarak jauh serta bom nuklir.
"China telah membangun hangar besar di ketiga pos 'Big 3' di Spratly (Subi, Mischief, dan Fiery Cross Reefs) yang dapat mengakomodasi pesawat pembom seperti seri H-6 (serta pesawat transportasi besar, patroli, dan pesawat pengisi bahan bakar)," lanjut laporan AMTI.
Kementerian Pertahanan China dalam sebuah pernyataan mengonfirmasi bahwa pesawat tempurnya melakukan simulasi serangan udara terhadap formasi angkatan laut di kawasan Laut China Selatan.
Kementerian itu juga merilis video ke media pemerintah China yang menunjukkan pesawat pembom Xian H-6K dari Resimen Pembom 36 Angkatan Udara (PLAAF) melakukan apa yang dikenal sebagai operasi pendaratan "sentuh-dan-pergi" di landasan baru di sebuah pulau tak dikenal.
Analis militer Mike Yeo mengatakan dari analisis video dan foto-foto pendaratan mengungkapkan latihan itu kemungkinan dilakukan di Woody Island, pulau sengketa yang bukan hasil reklamasi Beijing.
Pengerahan pesawat pembom H-6K itu hanya berselang beberapa minggu setelah Beijing terungkap mengerahkan pesawat angkut tempur Y-8 ke pulau buatan di Kepulauan Spratly. Selain pesawat Y-8, Beijing juga terdeteksi mengerahkan peralatan jamming elektronik dan berbagai rudal termasuk rudal jelajah.
Credit sindonews.com
Su-30 Berhasil Melacak Jet Siluman Tercanggih China J-20
NEW DELHI
- Chengdu J-20, pesawat jet tempur siluman generasi kelima China,
selama ini dibanggakan Beijing sebagai jet siluman tercanggih yang
mereka miliki. Namun, pesawat Sukhoi Su-30 yang dioperasikan militer
India berhasil mendeteksi dan melacaknya.
Komandan Angkatan Udara India Arup Shaha mengonfirmasi pelacakan J-20 China tersebut, yakni saat melakukan pelatihan penerbangan di atas wilayah Tibet. Su-30 mendeteksi dan melacak jet tempur siluman kebanggan Beijing itu dari wilayah udara India.
Klaim militer India tersebut bisa meruntuhkan reputasi pesawat siluman tercanggih Beijing yang salama ini dianggap sebagai pesaing jet tempur F-35 Amerika Serikat (AS) dan Su-35 Rusia.
Chengdu J-20 dikembangkan sejak tahun 2002 dan mulai beroperasi pada tahun 2017. Baru-baru ini, pesawat jet tempur siluman tersebut melakukan latihan tempur perdananya.
"Radar Sukhoi dapat melihatnya. Jet China baru tidak begitu tidak terlihat. Tidak ada teknologi khusus yang diperlukan untuk mendeteksi J-20, karena dapat dideteksi oleh stasiun radar biasa," kata Shaha, yang dilansir dari Indian Defence Research Wing, Minggu (20/5/2018).
China yang mengembangkan jet tempur J-20 sejak tahun 2002 hingga saat ini telah memiliki sembilan prototipe dan dua unit pra-seri. Beijing mengklaim J-20 baru-baru ini telah berhasil menyelesaikan latihan tempur pertamanya, tanpa menyebutkan lokasi.
Komandan Angkatan Udara India Arup Shaha mengonfirmasi pelacakan J-20 China tersebut, yakni saat melakukan pelatihan penerbangan di atas wilayah Tibet. Su-30 mendeteksi dan melacak jet tempur siluman kebanggan Beijing itu dari wilayah udara India.
Klaim militer India tersebut bisa meruntuhkan reputasi pesawat siluman tercanggih Beijing yang salama ini dianggap sebagai pesaing jet tempur F-35 Amerika Serikat (AS) dan Su-35 Rusia.
Chengdu J-20 dikembangkan sejak tahun 2002 dan mulai beroperasi pada tahun 2017. Baru-baru ini, pesawat jet tempur siluman tersebut melakukan latihan tempur perdananya.
"Radar Sukhoi dapat melihatnya. Jet China baru tidak begitu tidak terlihat. Tidak ada teknologi khusus yang diperlukan untuk mendeteksi J-20, karena dapat dideteksi oleh stasiun radar biasa," kata Shaha, yang dilansir dari Indian Defence Research Wing, Minggu (20/5/2018).
China yang mengembangkan jet tempur J-20 sejak tahun 2002 hingga saat ini telah memiliki sembilan prototipe dan dua unit pra-seri. Beijing mengklaim J-20 baru-baru ini telah berhasil menyelesaikan latihan tempur pertamanya, tanpa menyebutkan lokasi.
Credit sindonews.com
AS Nilai Rusia Tak Becus Lawan Radikalisme di Dalam Negeri
WASHINGTON
- Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (AS) mengkritik Rusia karena
tidak cukup berupaya memerangi radikalisasi dan terorisme di dalam
negeri mereka sendiri, khususnya di wilayah perbatasan.
"AS dan banyak orang di wilayah ini prihatin mengenai radikalisasi yang terjadi di Rusia," kata perwakilan Kemhan AS AS, Letnan. Kolonel Kone Faulkner, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (20/5).
"Rusia mengkritik negara-negara yang membantu Afghanistan memerangi terorisme, tetapi tidak melakukan cukup untuk mengatasi masalah radikalisasi dan perekrutan teroris di dalam perbatasannya sendiri," sambungnya.
Terkait dengan situasi di Afghanistan, Faulkner menolak untuk berspekulasi tentang jumlah anggota ISIS di negara itu saat ini. Tetapi dia menekankan bahwa Washington akan terus bekerja dengan pemerintah Afghanistan untuk mengurangi kehadiran ISIS di negara itu, setelah menghancurkan jaringan utama kelompok itu di Irak dan Suriah.
Pernyataan Faulkner ini sendiri merupakan respon atas pernyataan yangd dibuat oleh Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Oleg Syromolotov.
pada awal Mei lalu, Syromolotov mengatakan bahwa ISIS, bersama dengan teroris yang melarikan diri dari Suriah dan Irak, memperkuat posisi mereka di Afghanistan utara, menjadikannya sebagai benteng baru terorisme internasional.
Menurut Syromolotov, teroris di Afghanistan berusaha untuk menggulingkan pemerintah yang sah dan merebut wilayah negara-negara Asia Tengah dan Rusia untuk menciptakan negara kuasi.
Syromolotov juga menekankan bahwa militan melarikan diri ke Afghanistan dengan dukungan eksternal yang jelas dari sponsor, di antaranya adalah organisasi negara dan badan intelijen dari beberapa negara.
"AS dan banyak orang di wilayah ini prihatin mengenai radikalisasi yang terjadi di Rusia," kata perwakilan Kemhan AS AS, Letnan. Kolonel Kone Faulkner, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (20/5).
"Rusia mengkritik negara-negara yang membantu Afghanistan memerangi terorisme, tetapi tidak melakukan cukup untuk mengatasi masalah radikalisasi dan perekrutan teroris di dalam perbatasannya sendiri," sambungnya.
Terkait dengan situasi di Afghanistan, Faulkner menolak untuk berspekulasi tentang jumlah anggota ISIS di negara itu saat ini. Tetapi dia menekankan bahwa Washington akan terus bekerja dengan pemerintah Afghanistan untuk mengurangi kehadiran ISIS di negara itu, setelah menghancurkan jaringan utama kelompok itu di Irak dan Suriah.
Pernyataan Faulkner ini sendiri merupakan respon atas pernyataan yangd dibuat oleh Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Oleg Syromolotov.
pada awal Mei lalu, Syromolotov mengatakan bahwa ISIS, bersama dengan teroris yang melarikan diri dari Suriah dan Irak, memperkuat posisi mereka di Afghanistan utara, menjadikannya sebagai benteng baru terorisme internasional.
Menurut Syromolotov, teroris di Afghanistan berusaha untuk menggulingkan pemerintah yang sah dan merebut wilayah negara-negara Asia Tengah dan Rusia untuk menciptakan negara kuasi.
Syromolotov juga menekankan bahwa militan melarikan diri ke Afghanistan dengan dukungan eksternal yang jelas dari sponsor, di antaranya adalah organisasi negara dan badan intelijen dari beberapa negara.
Credit sindonews.com
ASEAN-Rusia sepakat perkuat kerja sama berantas terorisme
ASEAN (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.)
Jakarta (CB) - Negara anggota ASEAN dan Rusia sepakat untuk
memperkuat kerja sama dalam memberantas terorisme, seperti disampaikan
dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Minggu.
"Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri melawan terorisme. Kita perlu meningkatkan kerja sama dan menerapkan strategi yang komprehensif dalam melawan terorisme dan kampanye penyebaran ketakutan mereka," kata Direktur Kerja Sama Eksternal ASEAN Kemenlu Benny YP Siahaan.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Benny saat mewakili pemerintah Indonesia pada Pertemuan ke-15 ASEAN-Russia Senior Officials` Meeting (ARSOM).
Pada pertemuan itu, negara anggota ASEAN dan Rusia menyampaikan belasungkawa kepada Indonesia atas aksi terorisme yang belum lama ini terjadi di beberapa kota di Indonesia.
Aksi teror tersebut menjadi pertanda bahwa ancaman terorisme di kawasan masih sangat nyata, serius, dan penanggulangannya memerlukan kerja sama intensif antarnegara termasuk, kerja sama ASEAN-Rusia.
"Indonesia sangat menghargai komitmen Rusia dalam kerja sama pemberantasan terorisme dan kejahatan transnasional lainnya melalui berbagai mekanisme kerja sama ASEAN," ucap Benny.
"Baik ASEAN maupun Rusia perlu terus meningkatkan upaya untuk saling berbagi serta mempelajari praktik terbaik dan pengalaman satu sama lain dalam memberantas terorisme," lanjutnya.
Pemerintah Indonesia juga menekankan pentingnya kerja sama pencegahan dan penanggulangan radikalisme dan kekerasan ekstremisme melalui pendekatan lunak (soft power).
"Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri melawan terorisme. Kita perlu meningkatkan kerja sama dan menerapkan strategi yang komprehensif dalam melawan terorisme dan kampanye penyebaran ketakutan mereka," kata Direktur Kerja Sama Eksternal ASEAN Kemenlu Benny YP Siahaan.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Benny saat mewakili pemerintah Indonesia pada Pertemuan ke-15 ASEAN-Russia Senior Officials` Meeting (ARSOM).
Pada pertemuan itu, negara anggota ASEAN dan Rusia menyampaikan belasungkawa kepada Indonesia atas aksi terorisme yang belum lama ini terjadi di beberapa kota di Indonesia.
Aksi teror tersebut menjadi pertanda bahwa ancaman terorisme di kawasan masih sangat nyata, serius, dan penanggulangannya memerlukan kerja sama intensif antarnegara termasuk, kerja sama ASEAN-Rusia.
"Indonesia sangat menghargai komitmen Rusia dalam kerja sama pemberantasan terorisme dan kejahatan transnasional lainnya melalui berbagai mekanisme kerja sama ASEAN," ucap Benny.
"Baik ASEAN maupun Rusia perlu terus meningkatkan upaya untuk saling berbagi serta mempelajari praktik terbaik dan pengalaman satu sama lain dalam memberantas terorisme," lanjutnya.
Pemerintah Indonesia juga menekankan pentingnya kerja sama pencegahan dan penanggulangan radikalisme dan kekerasan ekstremisme melalui pendekatan lunak (soft power).
Credit antaranews.com
Suriah-ISIS sepakat gencatan senjata di Damaskus selatan
Dokumen foto seorang polisi Israel
berargumen dengan seorang perempuan Palestina diluar Kota Tua Yerusalem
di Gerbang Damaskus, Minggu (13/5/2018). (REUTERS/Ammar Awad)
"Sebuah gencatan senjata diberlakukan siang hari ini, mungkin selama lima jam."
Beirut (CB) - Pasukan pro-pemerintah Suriah dan kelompok
ISIS bersepakat untuk gencatan senjata di Damaskus selatan pada Sabtu
(19/5) waktu setempat, setelah pertikaian selama beberapa pekan terakhir
di benteng ISIS di Ibu Kota Suriah itu.
Rezim Presiden Bashar al-Assad bulan lalu melancarkan serangan berskala besar ke distrik Hajar al-Aswad di Damaskus, yang dikuasai ISIS, dan kamp pengungsi Palestina Yarmuk. Bentrokan tersebut dilaporkan menelan banyak korban jiwa dari kedua pihak.
“Sebuah gencatan senjata diberlakukan siang hari ini, mungkin selama lima jam,” demikian laporan Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia (HAM) yang berkantor pusat di London, Kerajaan Inggris, layaknya dikutip AFP.
Kepala Observatorium Rami Abdel Rahman mengatakan kepada AFP pada Sabtu malam bahwa gencatan tersebut, yang bisa menjadi awal bagi evakuasi pejuang ISIS dari sana, masih berlaku.
Dia mengatakan gencatan itu dinegosiasikan oleh sekutu rezim Rusia dan faksi Palestina yang pro-pemerintah Suriah.
Sementara itu, Kantor berita negara Suriah (SANA) mengutip sumber militer yang membantah persetujuan.
Pasukan loyalis melancarkan serangan ganas di Damaskus selatan setelah menangkap sejumlah orang di Ghouta timur, yang memberontak di dekat ibu kota pada bulan April 2018.
Mereka telah merebut kembali lingkungan Qadam, tetapi para jihadis mempertahankan pengawasan sekira 70 persen di Yarmuk.
Menurut Observatory, pertempuran di Damaskus selatan telah menewaskan 484 anggota ISIS dan banyak lagi
dari 250 pejuang pro-rezim, serta 56 warga sipil.
Dulu kawasan itu termasuk sebuah distrik distrik berkembang bagi sekira 160.000 warga Palestina dan Suriah, dan kini penduduk Yarmuk
telah jatuh ke hanya beberapa ratus orang.
Perang Suriah telah menyebabkan lebih dari 350.000 orang tewas sejak dimulai pada 2011 secara brutal akibat tekanan protes anti-pemerintah, sebelum berputar ke dalam konflik kompleks yang melibatkan masyarakat dunia, dan kekuatan kelompok ISIS.
Rezim Presiden Bashar al-Assad bulan lalu melancarkan serangan berskala besar ke distrik Hajar al-Aswad di Damaskus, yang dikuasai ISIS, dan kamp pengungsi Palestina Yarmuk. Bentrokan tersebut dilaporkan menelan banyak korban jiwa dari kedua pihak.
“Sebuah gencatan senjata diberlakukan siang hari ini, mungkin selama lima jam,” demikian laporan Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia (HAM) yang berkantor pusat di London, Kerajaan Inggris, layaknya dikutip AFP.
Kepala Observatorium Rami Abdel Rahman mengatakan kepada AFP pada Sabtu malam bahwa gencatan tersebut, yang bisa menjadi awal bagi evakuasi pejuang ISIS dari sana, masih berlaku.
Dia mengatakan gencatan itu dinegosiasikan oleh sekutu rezim Rusia dan faksi Palestina yang pro-pemerintah Suriah.
Sementara itu, Kantor berita negara Suriah (SANA) mengutip sumber militer yang membantah persetujuan.
Pasukan loyalis melancarkan serangan ganas di Damaskus selatan setelah menangkap sejumlah orang di Ghouta timur, yang memberontak di dekat ibu kota pada bulan April 2018.
Mereka telah merebut kembali lingkungan Qadam, tetapi para jihadis mempertahankan pengawasan sekira 70 persen di Yarmuk.
Menurut Observatory, pertempuran di Damaskus selatan telah menewaskan 484 anggota ISIS dan banyak lagi
dari 250 pejuang pro-rezim, serta 56 warga sipil.
Dulu kawasan itu termasuk sebuah distrik distrik berkembang bagi sekira 160.000 warga Palestina dan Suriah, dan kini penduduk Yarmuk
telah jatuh ke hanya beberapa ratus orang.
Perang Suriah telah menyebabkan lebih dari 350.000 orang tewas sejak dimulai pada 2011 secara brutal akibat tekanan protes anti-pemerintah, sebelum berputar ke dalam konflik kompleks yang melibatkan masyarakat dunia, dan kekuatan kelompok ISIS.
Credit antaranews.com
Langganan:
Postingan (Atom)