Warga Rohingya yang menceritakan nasibnya ke delegasi PBB melarikan diri.
CB,
NAYPYITAW -- Penduduk desa Rohingya yang berbicara kepada delegasi
Dewan Keamanan PBB di Rakhine pekan lalu kini bersembunyi karena
ditargetkan oleh badan keamanan Myanmar. Hal itu diungkapkan oleh salah
satu anggota masyarakat.
Penduduk desa tersebut
berbicara kepada delegasi saat mereka berkunjung ke Rakhine utara bulan
ini. Mereka kemudian menceritakan kekerasan yang mereka alami oleh
militer Myanmar. Kini mereka terpaksa melarikan diri setelah badan
keamanan meluncurkan perburuan untuk mereka.
Seorang wartawan Rohingya mengaku kepada the Guardian
bahwa sebelum datangnya delegasi itu, pihak berwenang di kota Maungdaw
telah memperingatkan Rohingya di desa-desa sekitarnya agar tidak memberi
tahu apa pun yang merugikan tentang pemerintah atau pasukan keamanan.
"Siapa pun yang tidak mematuhi peringatan akan menghadapi konsekuensi
keras, pihak berwenang mengancam," kata wartawan itu.
Sebagian
besar penduduk menolak untuk berbicara dengan utusan tersebut setelah
ancaman itu keluar. Sementara di desa Nolboinna, tiga remaja laki-laki
dan seorang wanita setengah baya bersedia menentang perintah dan
menceritakan semuanya kepada utusan Dewan Keamanan PBB itu.
Segera
setelah utusan tersebut meninggalkan Nolboinna, agen dari Sa Ra Pa atau
unit intelijen militer dan penjaga perbatasan polisi (BGP) Myanmar tiba
di desa mencari Rohingya yang telah berbicara dengan mereka. Sekarang
mereka terpaksa melarikan diri demi keselamatan mereka.
"Beberapa
agen intelijen yang menemani utusan telah memfilmkan percakapan antara
penduduk desa Rohingya dan utusan di Nolboinna," kata wartawan, yang
meminta untuk tetap tidak disebutkan namanya karena alasan keamanan.
Agen
Sa Ra Pa menunjukkan beberapa klip video itu kepada administrator desa
dan penduduk desa Nolboinna lainnya dan meminta bantuan mereka untuk
mencari tahu empat warga desa Rohingya. "Kami tidak tahu apakah mereka
masih di Myanmar atau telah menyeberang ke Bangladesh," ujarnya.
Administrator
dan penduduk desa lainnya mengatakan kepada militer bahwa mereka tidak
tahu keberadaan tiga anak laki-laki dan perempuan itu. Akan tetapi
menurut seorang aktivis politik Rohingya yang berbasis di Bangladesh Ko
Ko Linn, badan-badan keamanan masih melakukan pencarian di seluruh desa
di wilayah itu.
"Karena berbicara jujur, keempat penduduk
desa Rohingya menanggung konsekuensinya. Seperti yang terjadi dalam
kasus beberapa orang lain di masa lalu, mereka diburu oleh pasukan
Myanmar," kata Linn.
Selama kunjungan seharian ke
Rakhine pada 1 Mei, utusan DK PBB mengunjungi beberapa desa Rohingya.
Kunjungan itu bertujuan untuk mendengar pengalaman langsung kekerasan
selama penumpasan keamanan dari sebanyak mungkin warga desa Rohingya.
Sebagai
hasil dari temuan mereka di perjalanan, pada Rabu (9/5), Dewan Keamanan
PBB menyerukan kepada Myanmar untuk mempercepat upaya untuk memastikan
kembalinya Rohingya yang aman. Pihaknya juga meminta agar Myanmar segera
menahan para pelaku serangan yang bertanggung jawab terhadap minoritas
Muslim.
Dalam sebuah rancangan laporan, anggota dewan
menyerukan kepada pemerintah Myanmar untuk melakukan penyelidikan
transparan atas tuduhan penyalahgunaan hak asasi manusia dan
pelanggaran.
Beberapa laporan penduduk desa Rohingya
ditargetkan oleh badan keamanan setelah mereka melaporkan pelecehan dan
kekerasan terhadap pengamat dan media internasional juga terjadi di masa
lalu. Perempuan Rohingya Noor Jahan dan Jamalida Begum terpaksa
melarikan diri ke Bangladesh pada Desember 2016 setelah berbicara dengan
wartawan. Sementara empat pria yang menceritakan kepada mantan jenderal
keamanan PBB Kofi Annan tentang penderitaan mereka, telah dipenjara.
Ulama Afghanistan menyebut Deklarasi Bogor
sebagai langkah awal perdamaian, berikutnya adalah penyatuan gagasan
ulama Pakistan dan Afghanistan. (CNN Indonesia/Galih Gumelar)
Jakarta, CB -- Ulama asal Afghanistan,
Pakistan, dan Indonesia melahirkan satu deklarasi bersama para ulama
untuk mendukung perdamaian di Afghanistan.
Adapun, deklarasi itu diberi nama Bogor Ulama Declaration of Peace yang
dihasilkan usai menghelat pertemuan trilateral ulama ketiga negara yang
dilaksanakan di Istana Bogor, Jumat (11/5).
Deklarasi
ini memiliki 12 poin yang menegaskan posisi ulama untuk terus berperan
aktif dalam proses perdamaian. Salah satu poin penting di dalam
deklarasi tersebut adalah mewujudkan perdamaian melalui musyawarah,
sesuai anjuran Al-Quran. Sebagai teladan umat Islam, ulama dianggap
mengemban amanah besar untuk melestarikan prinsip-prinsip Islam.
Karena
musyawarah harus meliputi seluruh kelompok dalam masyarakat, ulama
Afghanistan sekaligus pendiri Nahdlatul Ulama Afghanistan Fazal Ghani
Kakar mengatakan, deklarasi Bogor ini sebetulnya masih langkah kecil
dalam menciptakan perdamaian di Afghanistan.
Tetapi setidaknya, pertemuan di Bogor ini sejatinya
memberikan kerangka pikir bagi ulama dalam melakukan negosiasi dan
perundingan perdamaian yang dilaksanakan di kemudian hari, yakni
mengesampingkan kekerasan.
"Ini masih persiapan untuk menuju tahap selanjutnya. Tapi, kami
melihat bahwa pertemuan di Bogor merupakan langkah posiitif bagi
pembicaraan dan negosiasi di perundingan-perundingan berikutnya," jelas
Fazal di Istana Bogor, Jumat (11/5).
Langkah berikutnya, lanjut
Fazal, adalah menyatukan gagasan antara ulama Pakistan dan Afghanistan
yang sebelumnya tidak dijabarkan di dalam pertemuan Bogor. Maka, setelah
ini ia berharap ulama Pakistan akan sering berkunjung ke Afghanistan
dan sebaliknya.
"Bahkan, pertemuan ini juga harus diekspansi
dengan melibatkan ulama dari Indonesia lagi. Inisiatif ini tentu tidak
akan muncul jika tidak ada pertemuan hari ini," paparnya.
Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Indonesia
berinisiatif melakukan pertemuan trilateral ini sebagai bentuk tanggung
jawab Indonesia dalam memelihara perdamaian di negara-negara Islam
lantaran Indonesia jadi rumah bagi umat muslim terbanyak di dunia. Tak
hanya itu, pertemuan ini juga dilandasi atas perasaan Indonesia yang
ikut merasakan luka saat melihat penderitaan di negara-negara Islam
lainnya.
"Proses perdamaian yang inklusif perlu dilakukan
Indonesia. Kami siap untuk terus berkontribusi dalam proses perdamaian
di Afghanistan, karena perdamaian sudah lama dinanti-nantikan," ujar
Wapres JK.
Pertemuan dihadiri sekitar 19 ulama dari Afghanistan,
17 ulama dari Pakistan, dan 17 ulama dari Indonesia. Presiden Joko
Widodo dalam pidato pembukaan mengharapkan agar pertemuan trilateral ini
dapat memberikan kontribusi konkret bagi perdamaian di Afghanistan.
Ulama
dari tiga negara: Indonesia, Afghanistan, dan Pakistan menyepakati
Deklarasi Bogor untuk perdamaian di Afghanistan. Foto/Biro Pers Istana
BOGOR
- Ulama dari tiga negara, yakni dari Indonesia, Afgahanistan dan
Pakistan menyepakati sebuah deklarasi bernama "Bogor Ulama Declaration
of Peace". Deklarasi ini adalah sebuah bentuk dukungan untuk perdamaian
Afghanistan.
Deklarasi yang dibacakan oleh perwakilan dari tiga
negara, yaitu Qibla Ayaz yang mewakili Pakistan, Quraish Shihab yang
mewakili Indonesia, dan Ataullah Lodin yang mewakili Afghanistan,
merupakan hasil pertemuan tiga arah para ulama proses perdamaian
Afghanistan di Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (11/5/2018).
Setidaknya terdapat 12 poin dalam deklarasi tersebut. Berikut poin-poin dari deklarasi Bogor tersebut:
1.
Islam adalah negara damai toleran dan a'tidal. Kata Islam sendiri
berasal dari kata salam yakni perdamaian dan keselamatan. Para penganut
Islam sejati, terikat untuk terus menunjukkan rasa belas kasihan dan
saling menyayangi.
2. Pesan utama Islam bermuara pada prinsip
perdamaian, belas kasih, dan kasih sayang. "Oleh sebab itu, kami
mendukung deklarasi Pakistan-Afghanistan dan berbagi inisiatif
perdamaian yang dilakukan ulama umat Islam yang mendorong perdamaian,
persaudaran islam, dan penolakan pada kekerasan dan terorisme," kata
deklarasi tersebut.
3. Perdamaian adalah perintah dari Allah
untuk kaum muslimin dan berkewajiban dalam melakukan kegiatan ini dalam
lisan, dan jiwanya. Oleh sebab itu, semua konflik dalam pertentangan
umat antar umat muslim harus diselesaikan sesuai kaidah Al-Quran dan
sunnah.
4. Kami melihat lingkungan yang kondusif untuk
perdamaian di Afghanistan dan menyerukan kepada semua pihak untuk
bergabung dalam pembicaraan perdamaian langsung, sebagai musyawarah
damai yang diabadikan dalam Al-Quran, sesuai dengan Surah As-Syura ayat
38 yaitu musyawarah sebagai ciri-ciri kaum beriman.
5. Sebagai
pewaris Rasullulah dan pemegang otoritas Al Quran dan hadits, ulama
memainkan peran penting dalam komunitas muslim dalam menegakkan syariat
Islam, atau warisan sebenarnya dari Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan
lil alamin. Ulama dalam hal ini mengemban amanah besar di pundaknya
untuk melestarikan prinsip moral yang tinggi dan melestarikan ukhuwah
islamiyah dan ukhuwah insaniyah.
6. Para ulama sebagai pewaris
nabi, memiliki kewajiban mempromosikan nilai universal Islam yaitu
perdamaian, toleransi, keadilan sosial. Selain itu mendorong
prinsip-prinsip inis ebagai tolak ukur dan kaedah.
7. Ulama dari
umat Muslim, khususnya dari negara seperti Indonesia, Pakistan dan
Afghanistan harus memiliki kepahaman mendalam ihwal tantangan dan
kesulitan yang dihadapi oleh negara Islam dan dapat memainkan peranan
aktif dalam perdamaian dan solidaritas di dunia Islam secara khusus di
Afghanistan.
8. Ulama seperti di Indonesia, Pakistan dan
Afghanistan harus memiliki kepahaman mendalam ihwal tantangan dan
kesulitan yang dihadapi oleh negara Islam dan dapat memainkan peranan
aktif dalam perdamaian dan solidaritas di dunia Islam secara khusus di
Afghanistan. Petunjuk yang diberikan ulama harus sesuai dengan Al-Quran
dan contoh yang diteladani dari Nabi Muhammad SAW, di mana beliau selalu
menekankan sikap menengahi (wasath), sebagai jalan yang benar bagi umat
Islam.
9. Kami menekankan kembali bahwa kekerasan dan terorisme
tidak bisa dan tidak boleh diasosiasikan dengan agama, kewarganegaraan,
peradaban, atau etnis manapun. Kekerasan ekstremisme dalam bentuk apapun
termasuk terhadap warga sipil dan pelaku aksi bunuh diri bertentangan
dengan prinsip Islam.
10. Sebagai satu keluarga besar, ulama
mendukung proses perdamaian yang inklusif dan siap memberikan kontribusi
yang konstruktif di dalamnya, sembari mencari cara dan upaya agar ada
solusi yang mungkin bagi perdamaian Afghanistan.
11. Dalam hal ini, peran penting ulama Afghanistan, Indonesia, dan
Pakistan perlu didorong demi mempromosikan perdamaian, keharmonisan, dan
persaudaraan sesama umat sesuai dengan ajaran Islam yang berbasiskan
Al-Quran dan Sunnah.
12. Kami juga mengapresiasi pemerintah
Indonesia atas dukungan yang tulus untuk menginisiasi proses kerjasama
diantara tiga negara dan juga dunia Islam.
Presiden Catalan yang dipecat Carles
Puigdemont terlihat dalam video saat ia memberikan pidato melalui media
sosial di lokasi yang tidak diungkapkan, Kamis (1/3/2018).(Carles
Puigdemont/Handout via REUTERS)
Madrid (CB) - Parlemen Catalonia akan melakukan pemungutan
suara pada Sabtu untuk menentukan pemimpin baru wilayah itu setelah
pemerintahan Catalonia dibubarkan Madrid hampir tujuh bulan lalu karena
menyatakan kemerdekaan.
Pemilihan itu merupakan upaya kelima kalinya untuk membentuk pemerintahan sejak pemerintahan sebelumnya dipecat.
Mantan pemimpin Catalonia yang sekarang tinggal di Jerman, Carles
Puigdemont, mengajukan anggota parlemen Catalonia yang tidak terlalu
dikenal, Quim Torra, sebagai calon pemimpin baru.
Pengajuan itu diumumkan dalam pidato melalui televisi yang disiarkan di jaringan media sosial pada Kamis malam.
Ketua parlemen Catalonia Roger Torrent mengatakan dalam pernyataan pada
Jumat bahwa ia telah mengajukan Torra sebagai kandidat presiden wilayah
itu setelah bertukar pandangan dengan partai-partai politik.
Parlemen akan melakukan pemungutan suara pada Sabtu.
Gerakan pemisahan di wilayah timur laut, yang kaya, itu selama ini gagal
membentuk pemerintahan walaupun memenangi sebagian besar kursi parlemen
dalam pemilihan pada Desember.
Pemilihan itu dilaksanakan atas seruan Perdana Menteri Spanyol Mariano
Rajoy pascapercobaan pemisahan yang digerakkan Puigdemont.
Waktu untuk membentuk pemerintahan baru Catalonia sudah mendesak karena
parlemen harus melakukan pemungutan suara untuk memilih pemimpin sebelum
22 Mei. Jika tidak, pemilihan baru harus diselenggarakan.
Pemilihan baru kemungkinan akan membuahkan hasil yang sama seperti yang lalu, demikian menurut hasil jajak pendapat pada Jumat.
Seluruh empat kandidat sebelumnya yang diajukan gerakan prokemerdekaan
dihadang pengadilan karena mereka tinggal di luar negeri atau sedang
ditahan atas peranan mereka dalam referendum serta kemudian pernyataan
kemerdekaan.
Salah satu kandidat yang dihadang adalah Puigdemont sendiri, yang sedang
berada di Berlin sambil. Ia menunggu putusan pengadilan Jerman soal
apakah negara itu akan mengekstradisi dirinya ke Spanyol atas dakwaan
penyelewengan dana masyarakat.
Sementara itu, Torra harus dapat memenangkan suara secara mutlak dalam
pemungutan suara pada Sabtu untuk dapat terpilih sebagai pemimpin,
demikian Reuters.
Anggota Satuan Aerospace Pasukan Garda
Revolusi Islam Iran memberi hormat di base rudal bawah tanah dengan unit
pelontar di lokasi yang dirahasiakan, di foto yang tidak bertanggal
dari Fars News. (REUTERS/farsnews.com/Handout v)
Ankara (ANTARA News) - Seorang ulama senior Iran menyatakan hari ini
bahwa jika Israel bertindak bodoh maka ibu kota negara itu, Tel Aviv,
dan salah satu kotanya yang lain, Haifa, akan dimusnahkan.
"Kami akan memperluas kemampuan peluru kendali kami kendati Barat
menekan (untuk menghentikannya), agar Israel tahu bahwa jika mereka
bertindak gegabah maka Tel Aviv dan Haifa akan musnah total," kata mulah
Ahmad Khatami dalam khutbah salat Jumat di Universitas Tehran.
Tak hanya itu, Khatami juga menyebut negara-negara Eropa tak bisa
dipercaya. Komentar dia berbalikkan dengan pendirian Presiden Hassan
Rouhani yang menyatakan bahwa Iran akan tetap mematuhi pakta nuklir 2015
sekalipun AS telah keluar dari kesepakatan itu.
"Para penandatangan (pakta nuklir) dari Eropa ini juga tak bisa dipercaya. Musuh-musuh Iran tak bisa dipercaya," kata Khatami.
Pentagon tegaskan dukungan AS terhadap militer Lebanon meski Hizbullah memenangi pemilu parlemen. Foto/Istimewa
WASHINGTON
- Militer Amerika Serikat (AS) berkomitmen untuk mendukung dan
memberikan bantuan kepada angkatan bersenjata Lebanon. Hal itu
ditegaskan Pentagon meskipun kelompok Hezbollah, yang didukung Iran dan
sekutunya, mendapatkan suara yang signifikan dalam pemilu parlemen.
"Amerika
Serikat tetap berkomitmen untuk mendukung kedaulatan, stabilitas,
keamanan, dan lembaga-lembaga negara Lebanon, termasuk Angkatan
Bersenjata Lebanon (LAF) sebagai pasukan bersenjata profesional, yang
diakui dan satu-satunya yang sah dari negara Lebanon," kata juru bicara
Pentagon, Letnan Komandan Rebecca Rebarich.
"Memperkuat hubungan
pertahanan AS-Lebanon adalah yang paling penting mengingat ancaman yang
terus berlanjut yang berasal dari Suriah, termasuk berlanjutnya
tantangan ISIS dan agresi Iran," sambung Rebarich seperti dilansir dari Reuters, Sabtu (12/5/2018).
Ia
menambahkan bahwa AS dan Lebanon berbagi tujuan untuk membangun
kapasitas angkatan bersenjata Lebanon sebagai satu-satunya pembela sah
atas kedaulatan Lebanon.
AS telah memberi Lebanon bantuan militer lebih dari USD 1,5 miliar sejak 2006.
Sekelompok kekuatan besar mendesak Libanon untuk menegakkan kebijakan menjaga negara itu menjauh dari perang regional.
Kelompok
Hizbullah diketahui terlibat dalam perang lintas perbatasan di Suriah,
mengirim ribuan pejuang untuk membantu militer Presiden Bashar al-Assad.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi). Foto/SINDOphoto
JAKARTA
- Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengecam keras
keputusan Amerika Serikat (AS) yang memindahkan Kedutaan Besar
(Kedubes)-nya di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Jokowi menegaskan
bahwa Palestina akan terus ada dalam napas diplomasi Indonesia.
Pemindahan Kedubes AS ke kota suci Yerusalem itu secara resmi akan berlangsung awal pekan depan.
Kecaman
Indonesia disampaikan Jokowi saat membuka pertemuan tiga arah ulama
Indonesia-Afghanistan-Pakistan. Pertemuan para ulama ini sebagai bagian
dari upaya damai di Afghanistan yang difasilitasi Indonesia.
"Indonesia
mengecam keras keputusan itu (pemindahan kedubes AS ke Yerusalem).
Keputusan itu melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB," kata Jokowi pada
Jumat (11/5/2018).
"Oleh karena itu saya mengusulkan agar DK dan
Majelis Umum PBB membahas isu tersebut dan mengambil langkah
selanjutnya," ujar pemimpin Indonesia ini.
Mantan Gubernur DKI
Jakarta itu juga meminta negara lain untuk tidak mengikuti AS yang nekat
memindahkan kedutaan besarnya ke Yerusalem.
Pemindahan kantor diplomatik itu, kata Jokowi, mengganggu proses perdamaian Timur Tengah dan mengancam perdamaian itu sendiri.
"Indonesia akan berjuang untuk Palestina. Dan Palestina akan terus berada di dalam napas diplomasi Indonesia," kata Jokowi.
Sementara
itu, Kedubes AS di Jakarta pada hari ini tutup sementara. Penutupan
layanan kedutaan itu terjadi setelah publik Indonesia berdemo ke kantor
diplomatik AS tersebut sebagai protes atas keputusan Presiden Donald
Trump yang memindahkan Kedubes AS di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Sekadar
diketahui, Israel mengklaim seluruh Yerusalem sebagai ibu kota
abadinya. Sedangkan Palestina sudah lama mendambakan Yerusalem Timur
sebagai ibu kota masa depan mereka.
Ilustrasi rudal S-300 Rusia yang sempat disebut akan dikirim ke Suriah. (Dok. Wikimedia/CC BY 2.0/High Contrast)
Jakarta, CB -- Seorang pejabat tinggi Kremlin dilaporkan menyatakan Rusiatidak sedang membahas rencana memasok peluru kendali canggih darat-ke-udara S-300 untuk Suriah, dan menyebut langkah itu tidak diperlukan.
Komentar
itu disampaikan Vladimir Kozhin, anak buah Presiden Vladimir Putin yang
bertanggung jawab atas bantuan militer Rusia untuk negara lain,
menyusul kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pekan ini.
Bulan lalu, Rusia menyiratkan akan memasok senjata tersebut untuk
Presiden Bashar al-Assad, meski ditentang Israel, setelah militer
negara-negara Barat menyerang Suriah. Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov
mengatakan serangan itu serangan itu membuat Rusia tak lagi punya
kewajiban moral untuk menyimpan rudal canggihnya.
Namun, komentar
Kohzin yang dilontarkan tak lama setelah Netanyahu berbicara dengan
Putin menyiratkan upaya lobi Israel untuk saat ini berhasil.
"Untuk saat ini kami tidak berbicara soal pengiriman sistem
(pertahanan udara) baru yang modern," kata Kohzin dalam laporan Izvetia
yang dikutip Reuters, Jumat (11/5).
Militer Suriah sudah punya "semua hal yang dibutuhkan," kata Kohzin.
Kremlin menepis ide bahwa pernyataan ini merupakan perubahan sikap yang terkait dengan kunjungan Netanyahu.
"Pengiriman (S-300) tak pernah diumumkan seperti itu," kata juru bicara
Kremlin Dmitry Peskov kepada wartawan melalui telepon, ketika ditanya
masalah ini.
"Tapi kita bilang setelah serangan (Barat ke Suriah) tentu Rusia punya hak untuk melakukan sesuatu jika dipandang perlu."
Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif
mengatakan kebijakan luar negeri Amerika telah menyeret Timur Tengah
pada kekacauan. Iran siap memulai kembali program nuklirnya.
(REUTERS/Ahmed Saad)
Jakarta, CB -- Iran menyatakan siap memulai kembali program nuklir pada "skala industri" menyusul keputusan Presiden AS Donald Trump yang meninggalkan kesepakatan untuk mengekang ambisi nuklir negara itu. CNN melaporkan,
dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan Jumat (10/5), Menteri Luar
Negeri Iran Javad Zarif mengatakan pihaknya akan memulai diplomasi
internasional untuk mencoba menyelamatkan kesepakatan itu.
Pada saat yang sama, Iran akan mempersiapkan diri untuk memulai kembali program pengayaan nuklirnya.
Zarif berkomentar saat ribuan warga Iran turun ke jalan dalam
demonstrasi terbesar sejak Donald Trump mengumumkan keputusannya untuk
membatalkan kesepakatan pada Selasa. Para pengunjuk rasa membakar
bendera Amerika serta mencerca AS dan Israel usai salat Jumat di
Teheran.
Dalam pernyataannya, Zarif menuding Trump bodoh dan
mengatakan kebijakan luar negeri Amerika telah "menyeret Timur Tengah ke
dalam kekacauan."
Dia mengatakan Iran akan berusaha
menyelamatkan kesepakatan nuklir melalui negosiasi dengan negara-negara
Eropa yang ikut menandatangani kesepakatan tersebut. Zarif akan bertemu
dengan perwakilan dari Jerman, Prancis dan Inggris di Brussels pada
Selasa.
Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan keputusan AS untuk menarik
diri dari kesepakatan itu merupakan pukulan serius. Saat berbicara pada
konferensi Hari Katolik di Muenster, Merkel mengatakan akan sulit
menjaga kesepakatan, mengingat "kekuatan ekonomi besar telah pergi".
"Kami berharap kami bisa, tetapi ada banyak hal yang berperan dalam hal
ini," katanya. "Kami harus mendiskusikannya dengan Iran."
Presiden AS Donald Trump membatalkan kesepakatan nuklir dengan Iran. (REUTERS/Jonathan Ernst)
Di Teheran, kemarahan muncul bukan hanya karena langkah Trump tetapi
juga serangan udara Israel terhadap kekuatan militer Iran di Suriah,
respons atas apa yang diklaim Israel sebagai serangan roket Iran di
Dataran Tinggi Golan.
Kementerian Luar Negeri Iran mengutuk
penyerangan dan menyebutnya sebagai "pelanggaran terang-terangan
terhadap kedaulatan negara."
Pada Kamis lalu, Israel mengklaim
telah menyerang hampir semua kekuatan militer Iran di Suriah melalui
serangan roket ke Dataran Tinggi Golan, wilayah yang dianeksasi Israel
pada tahun 1981.
Belum ada pernyataan resmi pemerintah Iran bahwa mereka bertanggung
jawab atas serangan terhadap Dataran Tinggi Golan. Selain itu juga
belum ada pengakuan bahwa kehadiran militer Iran di Suriah dipengaruhi
oleh serangan Israel.
Di Iran, berita terkait pertempuran
dilaporkan sebagai konflik antara Suriah dan Israel. Namun tidak
disebutkan soal keterlibatan aset militer Iran di Suriah, yang telah
lama ikut menopang rezim Presiden Bashar al-Assad.
Zarif
menuduh AS dan sekutu-sekutunya mengobarkan kerusuhan di Timur Tengah,
"mengubah kawasan kita menjadi tong bubuk melalui penjualan ratusan
miliar dolar persenjataan canggih yang tak berguna."
Umat Islam mengibarkan bendera Palestina saat mengikuti aksi 115 di kawasan Monas, Jakarta, Jumat (11/5).
Foto: Antara/Hafidz Mubarak A
Umat Islam menggelar aksi ini dengan damai.
CB,
JAKARTA -- Ribuan umat Islam Indonesia mengikuti Aksi Solidaritas Bela
Baitul Maqdis Palestina atau Aksi 115 di lapangan Monas, Jakarta, Jumat
(11/5). Umat Islam menggelar aksi ini dengan damai dan menyampaikan
beberapa tuntutan aksi.
Tuntutan tersebut dibacakan Sekjen Koalisi Bela Baitul Maqdis Ustaz
Syaefudin Ahmad Syuhada. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada
6 Desember 2017 telah mengklaim Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Kemudian, 128 negara dalam sidang darurat Majelis Umum PBB mendukung
resolusi menolak keputusan Trump yang provokatif tersebut.
Namun,
Trump sama sekali tidak mengindahkan penolakan dunia atas sikap
provokatifnya itu. AS tetap akan memindahkan kedutaannya pada 14 Mei
mendatang. "Hal ini sangat jelas menggambarkan sikap jahat Trump yang
menantang dunia Islam dan dunia secara keseluruhan. Oleh karena itu,
kami rakyat Indonesia mengajukan tuntutan-tuntutan sebagai berikut,"
ujar Ustaz Syuhada saat membacakan tuntutan Aksi 115 bersama sejumlah
tokoh yang hadir.
Pertama, massa Aksi 115 menuntut Majelis
Umum PBB bersikap tegas atas pelanggaran Trump yang bertentangan dengan
sembilan resolusi Dewan Keamanan PBB. Kedua, massa Aksi 115 menuntut
Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) bersatu dan menentang keras keputusan
Trump tersebut serta menggelar sidang darurat sebagai suara aspirasi
umat Islam global.
Ketiga, massa Aksi 115 menuntut
Pemerintah AS membatalkan pengakuan terhadap eksistensi negara Israel
dan rencana pemindahan kedutaan AS di Yerusalem serta keputusan
provokatifnya yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Keempat,
massa Aksi 115 menuntut kepada Pemerintah RI berjuang keras menggunakan
haknya dengan menekan dan mengarahkan OKI dan PBB bersama melawan
keputusan Trump sebagaimana janji pemerintah melalui Kementerian Luar
Negeri selama ini, Palestina di jantung hati kebijakan luar negeri
Indonesia.
Kelima, massa Aksi 115 meminta seluruh rakyat
Indonesia terus bersatu dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina
hingga mencapai kemerdekaan yang sesungguhnya dari penjajah Zionis
Israel. "Khususnya kepada umat Islam Indonesia memperkukuh ukhuwah
Islamiyah dan tetap berada di bawah bimbingan ulama kami agar
tercapainya tujuan seluruh perjuangan Baitul Maqdis kembalinya Masjid
al-Aqsha ke pangkuan kaum Muslimin," kata Ustaz Syuhada.
Aksi Bebaskan Baitul Maqdis di Monumen
Nasional, Jumat, dimulai dengan shalat shubuh berjamaah menjelang shalat
Jumat. (ANTARA News/Anom Prihantoro)
Jakarta (CB) - Anggota Dewan Pembina Gerakan Nasional
Pembela Fatwa Ulama (GNPF-Ulama) Ustadz Bachtiar Nasir mengatakan salah
satu resolusi aksi bela Palestina 11 Mei (Aksi 115) adalah mendesak
digelarnya sidang darurat Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) terkait
Yerusalem.
"Kepada OKI agar menentang keras Presiden Donald Trump soal pengakuan
Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan segera mengelar sidang darurat,"
kata Bachtiar yang kerap disapa UBN di Monumen Nasional, Jakarta, Jumat.
Dia mengatakan agenda sidang darurat itu untuk membatalkan pengakuan
Amerika atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel secara sepihak lewat
pemindahan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Kepada Majelis Umum Persatuan Bangsa-bangsa, kata dia, agar tegas atas
pelanggaran AS dan Israel atas resolusi-resolusi perdamaian Palestina.
Bagi pemerintah Indonesia, lanjut dia, supaya menggunakan jaringannya di OKI dan PBB untuk menekan Trump.
Dia juga meminta pemerintah untuk mengutamakan diplomasi luar negeri dengan Palestina sebagai jantung hati kebijakan.
Dalam kesempatan itu, UBN meminta umat Islam Indonesia untuk bersatu memperjuangkan Palestina sehingga merdeka dari penjajah.
"Islam Indonesia agar memperkokoh ukhuwah Islamiyah dan di bawah
bimbingan ulama maka Palestina bisa ke pangkuan umat Islam kembali,"
kata dia.
Suasana aksi Bela Palestina 11 Mei (115)
di Kawasan Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat, Jumat (11/5/2018).
(Antara/Anom Prihantoro)
Memperkuat dan mendukung penuh keputusan Ketua Harian MUI Pusat menjadikan Baitul Maqdis sebagai ibu kota Palestina
Jakarta (CB) - Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama
Indonesia Zaitun Rasmin menyampaikan kepada massa aksi bela Palestina
pada 11 Mei (Aksi 115) tentang hasil Ijtima Ulama MUI di Banjarmasin
terkait resolusi untuk Baitul Maqdis.
"Memperkuat dan mendukung penuh keputusan Ketua Harian MUI Pusat
menjadikan Baitul Maqdis sebagai ibu kota Palestina," kata Zaitun di
area Monumen Nasional, Jakarta, Jumat, mengutip isi resolusi Ijtima
Ulama.
Baitul Maqdis merupakan sebutan untuk Masjidil Aqsa dan sekitarnya yang
terletak di Yerusalem. Situasi Yerusalem memanas setelah Amerika Serikat
berupaya memindahkan Kedutaan Besar AS di Israel ke Yerusalem.
Hal itu disebut sebagai tindakan ilegal karena tidak mendapatkan
persetujuan internasional dan mendapat tentangan dari sejumlah negara
termasuk Indonesia.
Terkait hal itu, Zaitun mengatakan Muslim wajib menentang dan menolak
Amerika Serikat menjadikan wilayah Baitul Maqdis sebagai kantor Kedubes
AS.
"Penolakan bisa dengan cara beraksi, berdemonstrasi dan apapun untuk menentangnya," kata dia.
Wasekjen MUI mengajak umat Islam agar memberi bantuan kepada Palestina
bisa dengan dana, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Hal itu bisa
meringankan beban rakyat Palestina yang menderita akibat blokade oleh
otoritas Israel dan kekurangan suplai kebutuhan sehari-hari.
Dia juga mendorong agar negara-negara memutus hubungan diplomatik dengan Israel.
Zaitun juga mengingatkan setiap bangsa untuk menentang segala kezaliman
seperti terjadi di Palestina, Rohingya, Pattani dan di manapun tindakan
penindasan yang bertentangan dengan kemanusiaan.
Umat Islam
mengibarkan bendera Palestina saat mengikuti aksi 115 di kawasan Monas,
Jakarta, Jumat (11/5/2018). Aksi yang yang bertajuk Indonesia Bebaskan
Al-Quds ini sebagai penolakan atas keputusan pemerintah Amerika Serikat
yang memindahkan Kantor Kedutaaan Besar AS untuk Israel ke Yarusalem.
(ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)
Mahathir Mohamad (Foto: Dok. REUTERS/Lai Seng Sin)
Kuala Lumpur -
Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohamad yang baru dilantik,
mengatakan bahwa Anwar Ibrahim akan mendapatkan pengampunan penuh dari
Yang di-Pertuan Agong dan segera dibebaskan dari penjara.
Mahathir
mengatakan, Yang di-Pertuan Agong telah mengindikasikan bahwa dirinya
bersedia untuk memberikan pengampunan penuh pada Anwar, dan dia akan
dibebaskan segera.
"Itu akan menjadi pengampunan penuh, yang
artinya bukan hanya diampuni, namun dia dibebaskan segera dan setelah
itu dia akan bebas untuk berpartisipasi penuh di politik," ujar Mahathir
kepada para wartawan saat konferensi pers hari ini seperti dilansir
kantor berita Reuters, Jumat (11/5/2018), sehari setelah dirinya dilantik menjadi PM Malaysia pada Kamis (10/5) malam.
Sebelumnya,
Mahathir pernah berjanji untuk menyerahkan posisi PM kepada Anwar
Ibrahim yang kini dipenjara. Janji itu disampaikan Mahathir saat
diwawancarai surat kabar Jepang, The Mainichi, pada Februari lalu. Dalam
wawancara itu, Mahathir mengakui dirinya sangat menyadari usianya yang
sudah mendekati 100 tahun.
"Saya tidak bisa bertahan sangat lama.
Paling tidak, saya bisa bertahan selama dua tahun," ucap Mahathir dalam
wawancara dengan The Mainichi, seperti dikutip pada Selasa (8/5/2018).
Dalam
wawancara ini, Mahathir juga membahas soal mantan rival politiknya,
Anwar Ibrahim (70), yang kini dipenjara atas kasus sodomi. Anwar pernah
menjabat Wakil PM Malaysia tahun 1993-1998 di bawah Mahathir.
Diungkapkan Mahathir bahwa jika oposisi memenangi pemilu, dirinya ingin
menyerahkan jabatan PM Malaysia kepada Anwar setelah Anwar bebas dari
penjara.
Hal
ini belakangan terungkap sebagai salah satu bagian dari kesepakatan
Mahathir untuk memimpin koalisi oposisi Pakatan Harapan. Bunyi
kesepakatan itu adalah setelah dua tahun memimpin negara, Mahathir akan
menyerahkan kekuasaan kepada Anwar. Masa jabatan seorang PM Malaysia
adalah lima tahun.
Anwar yang divonis 5 tahun penjara telah
menjalani masa hukuman sejak tahun 2015. Setelah bebas nanti, Anwar
dilarang untuk mencalonkan diri dalam pemilu selama lima tahun ke depan.
Untuk bisa kembali ke panggung politik, Anwar yang selama ini menjadi
tokoh oposisi ternama Malaysia, membutuhkan pengampunan kerajaan atau
royal pardon dari Yang di-Pertuan Agong.
Kuala Lumpur -
Perdana Menteri (PM) Malaysia yang baru terpilih, Mahathir Mohamad
menyatakan pemerintahannya akan fokus pada manajemen ekonomi dan
finansial negara tersebut. Mahathir juga berjanji akan mengupayakan
pengembalian dana miliar dolar AS yang raib dalam skandal mega korupsi
1Malaysia Development Berhad (1MDB).
"Kami bermaksud membangun
perekonomian Malaysia dengan bantuan para investor dari dalam dan luar
negeri," ujar Mahathir dalam konferensi pers usai pelantikannya pada
Kamis (10/5) malam seperti dilansir media Channel News Asia, Jumat (11/5/2018).
"Kami akan mencoba membuat ringgit sestabil mungkin," imbuhnya seraya mengatakan bahwa tak ada penyebab untuk devaluasi ringgit.
Mengenai skandal mega korupsi 1MDB, Mahathir mengatakan: "Kami
percaya bahwa kita bisa mendapatkan kembali sebagian besar uang 1MDB ...
kita harus meningkatkan kepercayaan para investor akan pemerintahan."
Mahathir
pun berjanji akan membentuk pemerintahan yang baik. "Kami sangat ingin
memastikan konstitusi ditegakkan dan hukum negara adalah apa yang akan
membimbing kami dalam pemerintahan kami," tegasnya.
Pemimpin
berumur 92 tahun itu juga mengatakan, dirinya akan mempelajari UU
kontroversial mengenai berita palsu. "Kami juga ingin menghapuskan UU
yang opresif dan tidak adil," tutur Mahathir.
Ketika ditanya
wartawan mengenai bekas musuh yang kini menjadi sekutunya, Anwar
Ibrahim, Mahathir mengatakan dirinya akan mengupayakan untuk mendapatkan
pengampunan bagi Anwar dari Yang di-Pertuan Agong secepat mungkin.
Jakarta - Produk sawit Indonesia terkena
kampanye hitam di Eropa. Pemerintah tidak tinggal diam dan bereaksi
terhadap kampanye hitam itu.
Salah satunya mempertimbangkan tak lagi impor pesawat Airbus dari Eropa, dan beralih ke Boeing di Amerika Serikat (AS).
"Ya
kan kami impor pesawat tebang dalam 20 tahun ke depan itu 2.500, kira
kira 25 billion dolar AS. Itu kan big number. Ya kan bukan hanya Airbus
yang produksi pesawat terbang, Boeing juga ada," kata Luhut dalam dalam
seminar bertema 'Menjawab Hambatan Perdagangan Ekspor Minyak Sawit di
Pasar Global' di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (8/5/2018).
Luhut
sempat menggelar pertemuan dengan Uni Eropa membahas masalah kampanye
hitam. Meski Indonesia tidak mengenal retaliasi, tindakan balas dendam
perdagangan, tapi Indonesia akan melawan bila terus disudutkan.
"Waktu
saya di sana ditanya apakah anda akan melakukan retaliasi, karena ini
dan kita nggak pernah tahu retaliasi ini, tapi kalau kalian bikin kami
terus terusan tersudut sudut terus, kan bisa ngelawan juga," lanjutnya.
Luhut menambahkan Indonesia saat ini menjalin upaya kerja sama dengan Boeing untuk impor pesawat.
"Memang kebetulan kita sudah berbicara dengan Boeing. Saya ketemu dengan Boeing di Washington," tambahnya.
UEA memasukkan sembilan warga dan entitas asal Iran dalam daftar terorisme. Foto/Istimewa
ABU DHABI
- Uni Emirat Arab (UEA) telah menempatkan sembilan orang dan entitas
Iran dalam daftar teroris dan organisasi teroris. Mereka dicurigai
mempunyai hubungan dengan pasukan elit Pengawal Revolusi Iran.
Sanksi yang dijatuhkan oleh UEA ini dilakukan setelah Amerika Serikat (AS) melakukan hal yang sama.
"Sembilan
individu dan entitas telah diketahui mendapatkan dan mentransfer jutaan
uang tunai dalam mata uang dolar AS ke Pasukan Penjaga Korps Revolusi
Islam Iran," seperti dikutip Reuters dari laporan kantor berita negara WAM, Jumat (11/5/2018).
Namun
laporan itu tidak menyebutkan apakah ada orang atau entitas yang
memiliki hubungan ke UEA. Langkah itu diambil berkat kerja sama erat
dengan AS, yang telah menunjuk individu dan entitas yang sama,
tambahnya.
Sebelumnya diwartakan (AS) menjatuhkan sanksi
terhadap individu dan sejumlah perusahaan Iran. Sanksi baru itu
dijatuhkan hanya selang beberapa hari setelah Presiden AS Donald Trump
mengumumkan negara itu keluar dari kesepakatan nuklir.
Pada bulan
Februari 2015, Reuters melaporkan bahwa setidaknya USD 1 miliar uang
tunai telah diselundupkan ke Iran meskipun ada sanksi AS dan lainnya.
Sebelum mencapai Iran, uang itu diteruskan melalui penukaran uang dan
perusahaan di Dubai, Uni Emirat Arab, dan Irak, sumber mengatakan kepada
Reuters.
Laporan itu mengatakan bank sentral Iran telah bekerja
dengan entitas lain, termasuk perusahaan-perusahaan Iran yang terkena
sanksi, untuk mencari cara memperoleh dolar AS, termasuk menggunakan
perusahaan lain dan jaringan mereka. Mereka mengatakan bank sentral
telah memberi perintah kepada perusahaan di luar negeri untuk membeli
dolar.
Sebelum kesepakatan nuklir 2015 tercapai,
perusahaan-perusahaan Iran telah menjamur di Dubai untuk memfasilitasi
pembayaran ke Teheran. Penggunaan beberapa perusahaan lain, yang membeli
dolar dari pedagang mata uang di Dubai dan Irak, lebih disukai karena
menyembunyikan jumlah keseluruhan operasi pembelian dolar.
BAGHDAD
- Koalisi pimpinan Amerika Serikat (AS) mengatakan pasukan Irak
berkoordinasi dengan pasukan Suriah yang didukung AS telah menangkap
lima pemimpin senior kelompok ISIS. Kelimanya ditangkap dalam serangan
lintas perbatasan
Dalam sebuah pernyataan, juru bicara koalisi AS
Ryan Dillon menyebut penangkapan itu sebagai pukulan signifikan bagi
Daesh, menggunakan akronim Arab untuk kelompok ekstremis seperti dikutip
dari laman Time, Jumat (11/5/2018).
ISIS tidak lagi
mengontrol wilayah kantong secara signifikan di dalam Irak. Kendati
begitu, mereka masih mempertahankan kekuasaan di dalam wilayah Suriah di
sepanjang perbatasan Irak.
Koalisi AS mendukung pasukan darat
Irak dan pejuang Suriah yang dikenal sebagai Pasukan Demokrat Suriah
dalam perang lebih dari tiga tahun melawan ISIS.
Kabar
penangkapan ini juga telah dipublikasikan Presiden AS Donald Trump
melalui akun Twitternya. Trump mengatakan mereka yang ditangkap adalah
"lima komandan ISIS yang paling dicari.
Meski begitu tidak satu
pun dari pernyataan presiden atau koalisi AS yang menyebut individu para
komandan yang ditangkap. Mereka juga tidak menyebut nama pemimpin ISIS,
Abu Bakr al-Baghdadi, dalam kelompok yang ditangkap.
Dokumen foto relawan Medicine Sans
Frontiere (MSF) di bawah kerja sama Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)
menolong pasien ebola di Afrika barat. (msf.org)
Kami harus mengambil tindakan lebih untuk memastikan orang disaring di semua tempat masuk ke negara ini."
Abuja (CB) - Pemerintah Nigeria mengambil kebijakan tegas
untuk meningkatkan keamanan dan pemeriksaan di bandar udara dan tempat
masuk lain sebagai upaya pencegahan pasca-wabah ebola di Republik
Demokratik Kongo,demikian pernyataan layanan imigrasi negeri itu, Kamis
(10/5).
Setidak-tidaknya 17 orang dinyatakan tewas di daerah barat laut Republik
Demokratik Kongo, dua tahun sesudah wabah terburuk virus itu berakhir
di Afrika Barat, dan membunuh lebih dari 11.300 orang, kemudian menulari
sekira 28.600 orang lainnya, terutama di Guinea, Sierra Leone maupun
Liberia.
Nigeria dipuji kalangan kesehatan dunia karena dinilai berhasil menahan
virus itu pada 2014, dengan catatan delapan kasus kematian warga,
menyusul kekhawatiran bahwa musibah kesehatan itu dapat menyebar melalui
sekitar 20 juta penduduk di seluruh negara berpenduduk paling banyak di
Afrika, yaknimencapai sekira 180 juta orang.
Layanan Imigrasi Nigeria (NIS) menyatakan termometer digunakan untuk
memantau beberapa pendatang ke negara itu sejak virus tersebut terakhir
menghantam wilayah tersebut. Penyaringan ditingkatkan sejak wabah
terkini di Kongo tersebut.
"Kami menggunakan semua sarana tersedia untuk melacak virus itu, yang
berarti menggunakan lebih banyak termometer," kata juru bicara NIS
Sunday James, yang berbicara melalui telepon kepada kantor berita
Reuters.
Ia menimpali, "Kami harus mengambil tindakan lebih untuk memastikan orang disaring di semua tempat masuk ke negara ini."
Ebola menyebar ke Nigeria pada 2014 ketika Patrick Sawyer, warga
blasteran Amerika Serikat-Liberia, terbang ke negara itu dari Liberia
dan ambruk di bandar udara antarbangsa utama di Lagos.
Menteri Kesehatan Nigeria Isaac Adewale pada Rabu malam (9/5) menyatakan
kabinetnya meningkatkan status darurat pengawasan di semua perbatasan
darat dan bandar udara, dengan khusus menekankan penyaringan orang yang
berkunjung dari Kongo untuk mencegah penularan ebola yang mematikan.
"Pusat Pengendalian Penyakit Nigeria (NCDC) juga akan pertimbangkan
pengiriman beberapa kelompok ke DRC sebagai bagian dari pembangunan
kemampuan untuk mengelola wabah," katanya kepada wartawan.
Wabah ebola kembali merebak di Republik Demokratik Kongo, Afrika Tengah. (Pete Muller)
Jakarta, CB -- Wabah ebola kembali merebak di Republik Demokratik Kongo. Kementerian Kesehatan Kongo memastikan satu korban pertama, dan 11 orang terjangkit, termasuk tiga staf medis, Kamis (10/5).
Organisasi
Kesehatan Dunia (WHO) Sedikitnya 17 orang tewas sejak penduduk di
sebuah desa wilayah barat laut negeri itu menunjukkan tanda-tanda mirip
ebola, Desember lalu.
Wabah tersebut adalah yang kesembilan
kalinya tercatat di Republik Demokratik Kongo sejak pertama kali muncul,
dekat Sungai Ebola, sebelah utara negara di Afrika Tengah itu di era
1970-an.
"Negara kita menghadapi epidemi ebola lagi, yang merupakan
kondisi darurat kesehatan internasional," kata Kementerian Kesehatan
Kongo dalam sebuah pernyataan.
Menteri Kesehatan Kongo Oly Ilunga
memastikan tiga petugas medis turut terjangkit virus. "Tiga petugas
kesehatan terjangkit. Situasi ini membuat kami khawatir dan memerlukan
respons segera," kata Ilunga.
Sebagian besar kasus terjadi di sekitar Desa Ikoko Impenge, dekat Kota Bikoro di wilayah barat laut Kongo.
"Setelah
kontak (dengan pasien), para perawat mulai menunjukkan tanda-tanda.
Kami telah mengisolasi mereka," kata Serge Ngaleto, Direktur Rumah Sakit
Bikoro, seperti dilaporkan Reuters.
Pengalaman panjang Kongo
menangani ebola, dan kondisi geografis yang terpencil membuat wabah
kerap kali terlokalisir dan relatif mudah diisolasi.
Namun kali
ini, Ikoko Impenge dan Bikoro terletak tidak jauh dari tepi Sungai
Kongo, jalur arteri utama perdagangan dan transportasi hulu dari Ibu
Kota Kinshasa. Negeri tetangganya, Republik Kongo terletak di sisi lain
sungai.
Juru bicara Direktur Epidemiologi di Republik Kongo
menyatkaan para pakar pemerintah akan bertemu untuk membahas
langkah-langkah pencegahan menularnya ebola melintasi perbatasan, Kamis
(11/5).
Foto: Dok. Emory Eye Center Virus Ebola di bola mata Dokter Ian Crozier
Imigrasi Nigeria menyatakan akan memperketat tes di bandara
serta titik-titik masuk lainnya sebagai langkah penegahan. Tindakan
serupa membantu Nigeria membendung virus ebola selama epidemi Afrika
Barat pada 2013.
Pejabat di Guinea dan Gambia juga telah
meningkatkan tindakan pemeriksaan di sepanjang perbatasan untuk mencegah
penyebaran virus ebola.
Kementerian Kesehatan Republik
Demokratik Kongo telah mengirim 12 pakar ke wilayah barat lalu untuk
melacak kontak-kontak baru, mengidentifiksi episentrum dan semua desa
yang terkena dampak, serta menyediakan sumber daya.
Ebola adalah
penyakit yang paling ditakuti, selain fatal, penularan yang cepat dan
menyebabkan pendarahan internal maupun eksternal yang menyebabkan
penderitanya mengalami kerusakan pembuluh dara yang parah. Saat mewabah
di Afrika Barat pada 2014 tercatat lebih dari 6.800 orang tewas dan 19
ribu tertular virus ebola.
Petunjuk jalan ke lokasi Kedutaan Besar AS telah terpasang di Yerusalem. Foto/Istimewa
YERUSALEM
- Kedutaan dan misi diplomatik di Israel diserukan untuk memboikot
upacara pembukaan kedutaan Amerika Serikat (AS) di Yerusalem, yang akan
berlangsung pada 14 Mei. Seruan itu dilontarkan oleh Anggota Komite
Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Tayseer Khaled.
Seruan
itu muncul setelah duta besar AS di Tel Aviv, David Friedman,
memperluas undangan untuk misi diplomatik guna menghadiri upacara
pembukaan kedutaan negara adidaya itu. Acara itu rencananya akan dihelat
bertepatan dengan ulang tahun ke-70 Israel yang oleh warga Palestina
disebut sebagai Hari Nakba atau bencana. Kala itu diperkirakan sekitar
750.000 warga Palestina diusir dari rumah dan desa mereka.
Khaled
menekankan dalam pernyataan pers bahwa komunitas internasional punya
pilihan; apakah akan mematuhi hukum internasional yang menolak mengakui
Yerusalem sebagai ibu kota Israel, atau hukum Amerika tentang kekacauan
yang merusak.
Dia menekankan perlunya menghormati resolusi Dewan
Keamanan PBB yang menetapkan bahwa setiap keputusan yang mengubah status
Yerusalem adalah batal demi hukum seperti dikutip dari Middle East Monitor, Jumat (11/5/2018).
Keputusan
Presiden Donald Trump untuk memindahkan kedutaan AS ke Yerusalem pada
bulan Desember disambut dengan kecaman dari komunitas internasional.
Majelis Umum PBB bahkan memilih untuk menolak keputusan sepihak
tersebut.
Khaled menyatakan bahwa pelanggaran mencolok Trump
terhadap hukum internasional tentang Yerusalem menuntut tindakan tegas,
termasuk penuntutan kejahatan perang Israel di Pengadilan Kriminal
Internasional. Ia mendesak negara-negara Arab untuk memutuskan hubungan
dengan negara manapun yang memindahkan kedutaan mereka ke wilayah yang
diduduki Yerusalem.
Paraguay, Honduras, Guatemala, dan Rumania
adalah di antara negara-negara yang telah memutuskan untuk merelokasi
kedutaan mereka ke Yerusalem.
