Dikunjungi Netanyahu, Rusia Batal Pasok Rudal ke Suriah

 

 Ilustrasi rudal S-300 Rusia yang sempat disebut akan dikirim ke Suriah. (Dok. Wikimedia/CC BY 2.0/High Contrast)

 

 

 

Jakarta, CB -- Seorang pejabat tinggi Kremlin dilaporkan menyatakan Rusia tidak sedang membahas rencana memasok peluru kendali canggih darat-ke-udara S-300 untuk Suriah, dan menyebut langkah itu tidak diperlukan.

Komentar itu disampaikan Vladimir Kozhin, anak buah Presiden Vladimir Putin yang bertanggung jawab atas bantuan militer Rusia untuk negara lain, menyusul kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pekan ini. Bulan lalu, Rusia menyiratkan akan memasok senjata tersebut untuk Presiden Bashar al-Assad, meski ditentang Israel, setelah militer negara-negara Barat menyerang Suriah. Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov mengatakan serangan itu serangan itu membuat Rusia tak lagi punya kewajiban moral untuk menyimpan rudal canggihnya.

Namun, komentar Kohzin yang dilontarkan tak lama setelah Netanyahu berbicara dengan Putin menyiratkan upaya lobi Israel untuk saat ini berhasil.


"Untuk saat ini kami tidak berbicara soal pengiriman sistem (pertahanan udara) baru yang modern," kata Kohzin dalam laporan Izvetia yang dikutip Reuters, Jumat (11/5).

Militer Suriah sudah punya "semua hal yang dibutuhkan," kata Kohzin.

Kremlin menepis ide bahwa pernyataan ini merupakan perubahan sikap yang terkait dengan kunjungan Netanyahu. "Pengiriman (S-300) tak pernah diumumkan seperti itu," kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada wartawan melalui telepon, ketika ditanya masalah ini.

"Tapi kita bilang setelah serangan (Barat ke Suriah) tentu Rusia punya hak untuk melakukan sesuatu jika dipandang perlu."




Credit  cnnindonesia.com

Iran Siap Memulai Program Nuklir Usai AS Batalkan Kesepakatan

 

 Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif mengatakan kebijakan luar negeri Amerika telah menyeret Timur Tengah pada kekacauan. Iran siap memulai kembali program nuklirnya. (REUTERS/Ahmed Saad)

Jakarta, CB -- Iran menyatakan siap memulai kembali program nuklir pada "skala industri" menyusul keputusan Presiden AS Donald Trump yang meninggalkan kesepakatan untuk mengekang ambisi nuklir negara itu.

CNN melaporkan, dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan Jumat (10/5), Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif mengatakan pihaknya akan memulai diplomasi internasional untuk mencoba menyelamatkan kesepakatan itu.

Pada saat yang sama, Iran akan mempersiapkan diri untuk memulai kembali program pengayaan nuklirnya.


Zarif berkomentar saat ribuan warga Iran turun ke jalan dalam demonstrasi terbesar sejak Donald Trump mengumumkan keputusannya untuk membatalkan kesepakatan pada Selasa. Para pengunjuk rasa membakar bendera Amerika serta mencerca AS dan Israel usai salat Jumat di Teheran.

Dalam pernyataannya, Zarif menuding Trump bodoh dan mengatakan kebijakan luar negeri Amerika telah "menyeret Timur Tengah ke dalam kekacauan."

Dia mengatakan Iran akan berusaha menyelamatkan kesepakatan nuklir melalui negosiasi dengan negara-negara Eropa yang ikut menandatangani kesepakatan tersebut. Zarif akan bertemu dengan perwakilan dari Jerman, Prancis dan Inggris di Brussels pada Selasa.


Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan keputusan AS untuk menarik diri dari kesepakatan itu merupakan pukulan serius. Saat berbicara pada konferensi Hari Katolik di Muenster, Merkel mengatakan akan sulit menjaga kesepakatan, mengingat "kekuatan ekonomi besar telah pergi".

"Kami berharap kami bisa, tetapi ada banyak hal yang berperan dalam hal ini," katanya. "Kami harus mendiskusikannya dengan Iran."

Presiden AS Donald Trump membatalkan kesepakatan nuklir dengan Iran. (REUTERS/Jonathan Ernst)

Di Teheran, kemarahan muncul bukan hanya karena langkah Trump tetapi juga serangan udara Israel terhadap kekuatan militer Iran di Suriah, respons atas apa yang diklaim Israel sebagai serangan roket Iran di Dataran Tinggi Golan.

Kementerian Luar Negeri Iran mengutuk penyerangan dan menyebutnya sebagai "pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan negara."

Pada Kamis lalu, Israel mengklaim telah menyerang hampir semua kekuatan militer Iran di Suriah melalui serangan roket ke Dataran Tinggi Golan, wilayah yang dianeksasi Israel pada tahun 1981.


Belum ada pernyataan resmi pemerintah Iran bahwa mereka bertanggung jawab atas serangan terhadap Dataran Tinggi Golan. Selain itu juga belum ada pengakuan bahwa kehadiran militer Iran di Suriah dipengaruhi oleh serangan Israel.

Di Iran, berita terkait pertempuran dilaporkan sebagai konflik antara Suriah dan Israel. Namun tidak disebutkan soal keterlibatan aset militer Iran di Suriah, yang telah lama ikut menopang rezim Presiden Bashar al-Assad.

Zarif menuduh AS dan sekutu-sekutunya mengobarkan kerusuhan di Timur Tengah, "mengubah kawasan kita menjadi tong bubuk melalui penjualan ratusan miliar dolar persenjataan canggih yang tak berguna."





Credit  cnnindonesia.com

Tuntutan Umat Islam Indonesia dalam Aksi 115

Umat Islam mengibarkan bendera Palestina saat mengikuti aksi 115 di kawasan Monas, Jakarta, Jumat (11/5).

Foto: Antara/Hafidz Mubarak A

Umat Islam menggelar aksi ini dengan damai.

CB, JAKARTA -- Ribuan umat Islam Indonesia mengikuti Aksi Solidaritas Bela Baitul Maqdis Palestina atau Aksi 115 di lapangan Monas, Jakarta, Jumat (11/5). Umat Islam menggelar aksi ini dengan damai dan menyampaikan beberapa tuntutan aksi.

Tuntutan tersebut dibacakan Sekjen Koalisi Bela Baitul Maqdis Ustaz Syaefudin Ahmad Syuhada. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada 6 Desember 2017 telah mengklaim Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Kemudian, 128 negara dalam sidang darurat Majelis Umum PBB mendukung resolusi menolak keputusan Trump yang provokatif tersebut.

Namun, Trump sama sekali tidak mengindahkan penolakan dunia atas sikap provokatifnya itu. AS tetap akan memindahkan kedutaannya pada 14 Mei mendatang. "Hal ini sangat jelas menggambarkan sikap jahat Trump yang menantang dunia Islam dan dunia secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami rakyat Indonesia mengajukan tuntutan-tuntutan sebagai berikut," ujar Ustaz Syuhada saat membacakan tuntutan Aksi 115 bersama sejumlah tokoh yang hadir.

Pertama, massa Aksi 115 menuntut Majelis Umum PBB bersikap tegas atas pelanggaran Trump yang bertentangan dengan sembilan resolusi Dewan Keamanan PBB. Kedua, massa Aksi 115 menuntut Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) bersatu dan menentang keras keputusan Trump tersebut serta menggelar sidang darurat sebagai suara aspirasi umat Islam global.

Ketiga, massa Aksi 115 menuntut Pemerintah AS membatalkan pengakuan terhadap eksistensi negara Israel dan rencana pemindahan kedutaan AS di Yerusalem serta keputusan provokatifnya yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Keempat, massa Aksi 115 menuntut kepada Pemerintah RI berjuang keras menggunakan haknya dengan menekan dan mengarahkan OKI dan PBB bersama melawan keputusan Trump sebagaimana janji pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri selama ini, Palestina di jantung hati kebijakan luar negeri Indonesia.

Kelima, massa Aksi 115 meminta seluruh rakyat Indonesia terus bersatu dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina hingga mencapai kemerdekaan yang sesungguhnya dari penjajah Zionis Israel. "Khususnya kepada umat Islam Indonesia memperkukuh ukhuwah Islamiyah dan tetap berada di bawah bimbingan ulama kami agar tercapainya tujuan seluruh perjuangan Baitul Maqdis kembalinya Masjid al-Aqsha ke pangkuan kaum Muslimin," kata Ustaz Syuhada.

Credit  republika.co.id

Aksi 115 desak sidang darurat OKI

Aksi Bebaskan Baitul Maqdis di Monumen Nasional, Jumat, dimulai dengan shalat shubuh berjamaah menjelang shalat Jumat. (ANTARA News/Anom Prihantoro)

Jakarta (CB) - Anggota Dewan Pembina Gerakan Nasional Pembela Fatwa Ulama (GNPF-Ulama) Ustadz Bachtiar Nasir mengatakan salah satu resolusi aksi bela Palestina 11 Mei (Aksi 115) adalah mendesak digelarnya sidang darurat Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) terkait Yerusalem.

"Kepada OKI agar menentang keras Presiden Donald Trump soal pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan segera mengelar sidang darurat," kata Bachtiar yang kerap disapa UBN di Monumen Nasional, Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan agenda sidang darurat itu untuk membatalkan pengakuan Amerika atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel secara sepihak lewat pemindahan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Kepada Majelis Umum Persatuan Bangsa-bangsa, kata dia, agar tegas atas pelanggaran AS dan Israel atas resolusi-resolusi perdamaian Palestina.

Bagi pemerintah Indonesia, lanjut dia, supaya menggunakan jaringannya di OKI dan PBB untuk menekan Trump.

Dia juga meminta pemerintah untuk mengutamakan diplomasi luar negeri dengan Palestina sebagai jantung hati kebijakan.

Dalam kesempatan itu, UBN meminta umat Islam Indonesia untuk bersatu memperjuangkan Palestina sehingga merdeka dari penjajah.

"Islam Indonesia agar memperkokoh ukhuwah Islamiyah dan di bawah bimbingan ulama maka Palestina bisa ke pangkuan umat Islam kembali," kata dia.

Credit  antaranews.com

MUI sampaikan resolusi Baitul Maqdis di Monas

Suasana aksi Bela Palestina 11 Mei (115) di Kawasan Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat, Jumat (11/5/2018). (Antara/Anom Prihantoro)

Memperkuat dan mendukung penuh keputusan Ketua Harian MUI Pusat menjadikan Baitul Maqdis sebagai ibu kota Palestina

Jakarta (CB) - Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Zaitun Rasmin menyampaikan kepada massa aksi bela Palestina pada 11 Mei (Aksi 115) tentang hasil Ijtima Ulama MUI di Banjarmasin terkait resolusi untuk Baitul Maqdis.

"Memperkuat dan mendukung penuh keputusan Ketua Harian MUI Pusat menjadikan Baitul Maqdis sebagai ibu kota Palestina," kata Zaitun di area Monumen Nasional, Jakarta, Jumat, mengutip isi resolusi Ijtima Ulama.

Baitul Maqdis merupakan sebutan untuk Masjidil Aqsa dan sekitarnya yang terletak di Yerusalem. Situasi Yerusalem memanas setelah Amerika Serikat berupaya memindahkan Kedutaan Besar AS di Israel ke Yerusalem.

Hal itu disebut sebagai tindakan ilegal karena tidak mendapatkan persetujuan internasional dan mendapat tentangan dari sejumlah negara termasuk Indonesia.

Terkait hal itu, Zaitun mengatakan Muslim wajib menentang dan menolak Amerika Serikat menjadikan wilayah Baitul Maqdis sebagai kantor Kedubes AS.

"Penolakan bisa dengan cara beraksi, berdemonstrasi dan apapun untuk menentangnya," kata dia.

Wasekjen MUI mengajak umat Islam agar memberi bantuan kepada Palestina bisa dengan dana, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Hal itu bisa meringankan beban rakyat Palestina yang menderita akibat blokade oleh otoritas Israel dan kekurangan suplai kebutuhan sehari-hari.

Dia juga mendorong agar negara-negara memutus hubungan diplomatik dengan Israel.

Zaitun juga mengingatkan setiap bangsa untuk menentang segala kezaliman seperti terjadi di Palestina, Rohingya, Pattani dan di manapun tindakan penindasan yang bertentangan dengan kemanusiaan.

Umat Islam mengibarkan bendera Palestina saat mengikuti aksi 115 di kawasan Monas, Jakarta, Jumat (11/5/2018). Aksi yang yang bertajuk Indonesia Bebaskan Al-Quds ini sebagai penolakan atas keputusan pemerintah Amerika Serikat yang memindahkan Kantor Kedutaaan Besar AS untuk Israel ke Yarusalem. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)






Credit  antaranews.com

Mahathir: Anwar Ibrahim Akan Segera Dibebaskan dari Penjara

Mahathir Mohamad (Foto: Dok. REUTERS/Lai Seng Sin)

Kuala Lumpur - Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohamad yang baru dilantik, mengatakan bahwa Anwar Ibrahim akan mendapatkan pengampunan penuh dari Yang di-Pertuan Agong dan segera dibebaskan dari penjara.

Mahathir mengatakan, Yang di-Pertuan Agong telah mengindikasikan bahwa dirinya bersedia untuk memberikan pengampunan penuh pada Anwar, dan dia akan dibebaskan segera.

"Itu akan menjadi pengampunan penuh, yang artinya bukan hanya diampuni, namun dia dibebaskan segera dan setelah itu dia akan bebas untuk berpartisipasi penuh di politik," ujar Mahathir kepada para wartawan saat konferensi pers hari ini seperti dilansir kantor berita Reuters, Jumat (11/5/2018), sehari setelah dirinya dilantik menjadi PM Malaysia pada Kamis (10/5) malam.


Sebelumnya, Mahathir pernah berjanji untuk menyerahkan posisi PM kepada Anwar Ibrahim yang kini dipenjara. Janji itu disampaikan Mahathir saat diwawancarai surat kabar Jepang, The Mainichi, pada Februari lalu. Dalam wawancara itu, Mahathir mengakui dirinya sangat menyadari usianya yang sudah mendekati 100 tahun.

"Saya tidak bisa bertahan sangat lama. Paling tidak, saya bisa bertahan selama dua tahun," ucap Mahathir dalam wawancara dengan The Mainichi, seperti dikutip pada Selasa (8/5/2018).

Dalam wawancara ini, Mahathir juga membahas soal mantan rival politiknya, Anwar Ibrahim (70), yang kini dipenjara atas kasus sodomi. Anwar pernah menjabat Wakil PM Malaysia tahun 1993-1998 di bawah Mahathir. Diungkapkan Mahathir bahwa jika oposisi memenangi pemilu, dirinya ingin menyerahkan jabatan PM Malaysia kepada Anwar setelah Anwar bebas dari penjara.


Hal ini belakangan terungkap sebagai salah satu bagian dari kesepakatan Mahathir untuk memimpin koalisi oposisi Pakatan Harapan. Bunyi kesepakatan itu adalah setelah dua tahun memimpin negara, Mahathir akan menyerahkan kekuasaan kepada Anwar. Masa jabatan seorang PM Malaysia adalah lima tahun.

Anwar yang divonis 5 tahun penjara telah menjalani masa hukuman sejak tahun 2015. Setelah bebas nanti, Anwar dilarang untuk mencalonkan diri dalam pemilu selama lima tahun ke depan. Untuk bisa kembali ke panggung politik, Anwar yang selama ini menjadi tokoh oposisi ternama Malaysia, membutuhkan pengampunan kerajaan atau royal pardon dari Yang di-Pertuan Agong. 

Credit  detik.com

Selain Skandal 1MDB, Ini Prioritas Pemerintahan PM Mahathir

Mahathir Mohamad (Foto: REUTERS/Lai Seng Sin)

Kuala Lumpur - Perdana Menteri (PM) Malaysia yang baru terpilih, Mahathir Mohamad menyatakan pemerintahannya akan fokus pada manajemen ekonomi dan finansial negara tersebut. Mahathir juga berjanji akan mengupayakan pengembalian dana miliar dolar AS yang raib dalam skandal mega korupsi 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

"Kami bermaksud membangun perekonomian Malaysia dengan bantuan para investor dari dalam dan luar negeri," ujar Mahathir dalam konferensi pers usai pelantikannya pada Kamis (10/5) malam seperti dilansir media Channel News Asia, Jumat (11/5/2018).



"Kami akan mencoba membuat ringgit sestabil mungkin," imbuhnya seraya mengatakan bahwa tak ada penyebab untuk devaluasi ringgit.

Mengenai skandal mega korupsi 1MDB, Mahathir mengatakan: "Kami percaya bahwa kita bisa mendapatkan kembali sebagian besar uang 1MDB ... kita harus meningkatkan kepercayaan para investor akan pemerintahan."

Mahathir pun berjanji akan membentuk pemerintahan yang baik. "Kami sangat ingin memastikan konstitusi ditegakkan dan hukum negara adalah apa yang akan membimbing kami dalam pemerintahan kami," tegasnya.


Pemimpin berumur 92 tahun itu juga mengatakan, dirinya akan mempelajari UU kontroversial mengenai berita palsu. "Kami juga ingin menghapuskan UU yang opresif dan tidak adil," tutur Mahathir.

Ketika ditanya wartawan mengenai bekas musuh yang kini menjadi sekutunya, Anwar Ibrahim, Mahathir mengatakan dirinya akan mengupayakan untuk mendapatkan pengampunan bagi Anwar dari Yang di-Pertuan Agong secepat mungkin.

Credit  detik.com

Luhut: Sawit Dijegal Eropa, RI Pilih Boeing Ketimbang Airbus

Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan/Foto: Fadhly Fauzi Rachman/detikFinance

Jakarta - Produk sawit Indonesia terkena kampanye hitam di Eropa. Pemerintah tidak tinggal diam dan bereaksi terhadap kampanye hitam itu.

Salah satunya mempertimbangkan tak lagi impor pesawat Airbus dari Eropa, dan beralih ke Boeing di Amerika Serikat (AS).

"Ya kan kami impor pesawat tebang dalam 20 tahun ke depan itu 2.500, kira kira 25 billion dolar AS. Itu kan big number. Ya kan bukan hanya Airbus yang produksi pesawat terbang, Boeing juga ada," kata Luhut dalam dalam seminar bertema 'Menjawab Hambatan Perdagangan Ekspor Minyak Sawit di Pasar Global' di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (8/5/2018).


Luhut sempat menggelar pertemuan dengan Uni Eropa membahas masalah kampanye hitam. Meski Indonesia tidak mengenal retaliasi, tindakan balas dendam perdagangan, tapi Indonesia akan melawan bila terus disudutkan.

"Waktu saya di sana ditanya apakah anda akan melakukan retaliasi, karena ini dan kita nggak pernah tahu retaliasi ini, tapi kalau kalian bikin kami terus terusan tersudut sudut terus, kan bisa ngelawan juga," lanjutnya.


Luhut menambahkan Indonesia saat ini menjalin upaya kerja sama dengan Boeing untuk impor pesawat.

"Memang kebetulan kita sudah berbicara dengan Boeing. Saya ketemu dengan Boeing di Washington," tambahnya.        

Credit  finance.detik.com

UEA Masukkan 9 Warga dan Entitas Iran dalam Daftar Terorisme

UEA memasukkan sembilan warga dan entitas asal Iran dalam daftar terorisme. Foto/Istimewa

ABU DHABI - Uni Emirat Arab (UEA) telah menempatkan sembilan orang dan entitas Iran dalam daftar teroris dan organisasi teroris. Mereka dicurigai mempunyai hubungan dengan pasukan elit Pengawal Revolusi Iran.

Sanksi yang dijatuhkan oleh UEA ini dilakukan setelah Amerika Serikat (AS) melakukan hal yang sama.

"Sembilan individu dan entitas telah diketahui mendapatkan dan mentransfer jutaan uang tunai dalam mata uang dolar AS ke Pasukan Penjaga Korps Revolusi Islam Iran," seperti dikutip Reuters dari laporan kantor berita negara WAM, Jumat (11/5/2018).

Namun laporan itu tidak menyebutkan apakah ada orang atau entitas yang memiliki hubungan ke UEA. Langkah itu diambil berkat kerja sama erat dengan AS, yang telah menunjuk individu dan entitas yang sama, tambahnya.

Sebelumnya diwartakan (AS) menjatuhkan sanksi  terhadap individu dan sejumlah perusahaan Iran. Sanksi baru itu dijatuhkan hanya selang beberapa hari setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan negara itu keluar dari kesepakatan nuklir.

Pada bulan Februari 2015, Reuters melaporkan bahwa setidaknya USD 1 miliar uang tunai telah diselundupkan ke Iran meskipun ada sanksi AS dan lainnya. Sebelum mencapai Iran, uang itu diteruskan melalui penukaran uang dan perusahaan di Dubai, Uni Emirat Arab, dan Irak, sumber mengatakan kepada Reuters.

Laporan itu mengatakan bank sentral Iran telah bekerja dengan entitas lain, termasuk perusahaan-perusahaan Iran yang terkena sanksi, untuk mencari cara memperoleh dolar AS, termasuk menggunakan perusahaan lain dan jaringan mereka. Mereka mengatakan bank sentral telah memberi perintah kepada perusahaan di luar negeri untuk membeli dolar.

Sebelum kesepakatan nuklir 2015 tercapai, perusahaan-perusahaan Iran telah menjamur di Dubai untuk memfasilitasi pembayaran ke Teheran. Penggunaan beberapa perusahaan lain, yang membeli dolar dari pedagang mata uang di Dubai dan Irak, lebih disukai karena menyembunyikan jumlah keseluruhan operasi pembelian dolar. 

Credit  sindonews.com

Pasukan Irak Tangkap 5 Komandan ISIS dalam Serangan Lintas-Perbatasan

Foto/Ilustrasi/SINDOnews/Ian

BAGHDAD - Koalisi pimpinan Amerika Serikat (AS) mengatakan pasukan Irak berkoordinasi dengan pasukan Suriah yang didukung AS telah menangkap lima pemimpin senior kelompok ISIS. Kelimanya ditangkap dalam serangan lintas perbatasan

Dalam sebuah pernyataan, juru bicara koalisi AS Ryan Dillon menyebut penangkapan itu sebagai pukulan signifikan bagi Daesh, menggunakan akronim Arab untuk kelompok ekstremis seperti dikutip dari laman Time, Jumat (11/5/2018).

ISIS tidak lagi mengontrol wilayah kantong secara signifikan di dalam Irak. Kendati begitu, mereka masih mempertahankan kekuasaan di dalam wilayah Suriah di sepanjang perbatasan Irak.

Koalisi AS mendukung pasukan darat Irak dan pejuang Suriah yang dikenal sebagai Pasukan Demokrat Suriah dalam perang lebih dari tiga tahun melawan ISIS.

Kabar penangkapan ini juga telah dipublikasikan Presiden AS Donald Trump melalui akun Twitternya. Trump mengatakan mereka yang ditangkap adalah "lima komandan ISIS yang paling dicari.

Meski begitu tidak satu pun dari pernyataan presiden atau koalisi AS yang menyebut individu para komandan yang ditangkap. Mereka juga tidak menyebut nama pemimpin ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, dalam kelompok yang ditangkap. 

Credit  sindonews.com

Nigeria perketat bandara pasca-wabah ebola di Kongo

Dokumen foto relawan Medicine Sans Frontiere (MSF) di bawah kerja sama Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menolong pasien ebola di Afrika barat. (msf.org)

Kami harus mengambil tindakan lebih untuk memastikan orang disaring di semua tempat masuk ke negara ini."

Abuja (CB) - Pemerintah Nigeria mengambil kebijakan tegas untuk meningkatkan keamanan dan pemeriksaan di bandar udara dan tempat masuk lain sebagai upaya pencegahan pasca-wabah ebola di Republik Demokratik Kongo,demikian pernyataan layanan imigrasi negeri itu, Kamis (10/5).

Setidak-tidaknya 17 orang dinyatakan tewas di daerah barat laut Republik Demokratik Kongo, dua tahun sesudah wabah terburuk virus itu berakhir di Afrika Barat, dan membunuh lebih dari 11.300 orang, kemudian menulari sekira 28.600 orang lainnya, terutama di Guinea, Sierra Leone maupun Liberia.

Nigeria dipuji kalangan kesehatan dunia karena dinilai berhasil menahan virus itu pada 2014, dengan catatan delapan kasus kematian warga, menyusul kekhawatiran bahwa musibah kesehatan itu dapat menyebar melalui sekitar 20 juta penduduk di seluruh negara berpenduduk paling banyak di Afrika, yaknimencapai sekira 180 juta orang.

Layanan Imigrasi Nigeria (NIS) menyatakan termometer digunakan untuk memantau beberapa pendatang ke negara itu sejak virus tersebut terakhir menghantam wilayah tersebut. Penyaringan ditingkatkan sejak wabah terkini di Kongo tersebut.

"Kami menggunakan semua sarana tersedia untuk melacak virus itu, yang berarti menggunakan lebih banyak termometer," kata juru bicara NIS Sunday James, yang berbicara melalui telepon kepada kantor berita Reuters.

Ia menimpali, "Kami harus mengambil tindakan lebih untuk memastikan orang disaring di semua tempat masuk ke negara ini."

Ebola menyebar ke Nigeria pada 2014 ketika Patrick Sawyer, warga blasteran Amerika Serikat-Liberia, terbang ke negara itu dari Liberia dan ambruk di bandar udara antarbangsa utama di Lagos.

Menteri Kesehatan Nigeria Isaac Adewale pada Rabu malam (9/5) menyatakan kabinetnya meningkatkan status darurat pengawasan di semua perbatasan darat dan bandar udara, dengan khusus menekankan penyaringan orang yang berkunjung dari Kongo untuk mencegah penularan ebola yang mematikan.

"Pusat Pengendalian Penyakit Nigeria (NCDC) juga akan pertimbangkan pengiriman beberapa kelompok ke DRC sebagai bagian dari pembangunan kemampuan untuk mengelola wabah," katanya kepada wartawan.

Credit  antaranews.com

Ebola Kembali Mewabah di Kongo

Wabah ebola kembali merebak di Republik Demokratik Kongo, Afrika Tengah. (Pete Muller)

Jakarta, CB -- Wabah ebola kembali merebak di Republik Demokratik Kongo. Kementerian Kesehatan Kongo memastikan satu korban pertama, dan 11 orang terjangkit, termasuk tiga staf medis, Kamis (10/5).

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Sedikitnya 17 orang tewas sejak penduduk di sebuah desa wilayah barat laut negeri itu menunjukkan tanda-tanda mirip ebola, Desember lalu.

Wabah tersebut adalah yang kesembilan kalinya tercatat di Republik Demokratik Kongo sejak pertama kali muncul, dekat Sungai Ebola, sebelah utara negara di Afrika Tengah itu di era 1970-an.



"Negara kita menghadapi epidemi ebola lagi, yang merupakan kondisi darurat kesehatan internasional," kata Kementerian Kesehatan Kongo dalam sebuah pernyataan.

Menteri Kesehatan Kongo Oly Ilunga memastikan tiga petugas medis turut terjangkit virus. "Tiga petugas kesehatan terjangkit. Situasi ini membuat kami khawatir dan memerlukan respons segera," kata Ilunga.


Sebagian besar kasus terjadi di sekitar Desa Ikoko Impenge, dekat Kota Bikoro di wilayah barat laut Kongo.

"Setelah kontak (dengan pasien), para perawat mulai menunjukkan tanda-tanda. Kami telah mengisolasi mereka," kata Serge Ngaleto, Direktur Rumah Sakit Bikoro, seperti dilaporkan Reuters.

Pengalaman panjang Kongo menangani ebola, dan kondisi geografis yang terpencil membuat wabah kerap kali terlokalisir dan relatif mudah diisolasi.

Namun kali ini, Ikoko Impenge dan Bikoro terletak tidak jauh dari tepi Sungai Kongo, jalur arteri utama perdagangan dan transportasi hulu dari Ibu Kota Kinshasa. Negeri tetangganya, Republik Kongo terletak di sisi lain sungai.

Juru bicara Direktur Epidemiologi di Republik Kongo menyatkaan para pakar pemerintah akan bertemu untuk membahas langkah-langkah pencegahan menularnya ebola melintasi perbatasan, Kamis (11/5).

Foto: Dok. Emory Eye Center Virus Ebola di bola mata Dokter Ian Crozier

Imigrasi Nigeria menyatakan akan memperketat tes di bandara serta titik-titik masuk lainnya sebagai langkah penegahan. Tindakan serupa membantu Nigeria membendung virus ebola selama epidemi Afrika Barat pada 2013.

Pejabat di Guinea dan Gambia juga telah meningkatkan tindakan pemeriksaan di sepanjang perbatasan untuk mencegah penyebaran virus ebola.

Kementerian Kesehatan Republik Demokratik Kongo telah mengirim 12 pakar ke wilayah barat lalu untuk melacak kontak-kontak baru, mengidentifiksi episentrum dan semua desa yang terkena dampak, serta menyediakan sumber daya.

Ebola adalah penyakit yang paling ditakuti, selain fatal, penularan yang cepat dan menyebabkan pendarahan internal maupun eksternal yang menyebabkan penderitanya mengalami kerusakan pembuluh dara yang parah. Saat mewabah di Afrika Barat pada 2014 tercatat lebih dari 6.800 orang tewas dan 19 ribu tertular virus ebola.




Credit  cnnindonesia.com

PLO Serukan Boikot Pembukaan Kedutaan AS di Yerusalem

Petunjuk jalan ke lokasi Kedutaan Besar AS telah terpasang di Yerusalem. Foto/Istimewa

YERUSALEM - Kedutaan dan misi diplomatik di Israel diserukan untuk memboikot upacara pembukaan kedutaan Amerika Serikat (AS) di Yerusalem, yang akan berlangsung pada 14 Mei. Seruan itu dilontarkan oleh Anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Tayseer Khaled.

Seruan itu muncul setelah duta besar AS di Tel Aviv, David Friedman, memperluas undangan untuk misi diplomatik guna menghadiri upacara pembukaan kedutaan negara adidaya itu. Acara itu rencananya akan dihelat bertepatan dengan ulang tahun ke-70 Israel yang oleh warga Palestina disebut sebagai Hari Nakba atau bencana. Kala itu diperkirakan sekitar 750.000 warga Palestina diusir dari rumah dan desa mereka.

Khaled menekankan dalam pernyataan pers bahwa komunitas internasional punya pilihan; apakah akan mematuhi hukum internasional yang menolak mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, atau hukum Amerika tentang kekacauan yang merusak.

Dia menekankan perlunya menghormati resolusi Dewan Keamanan PBB yang menetapkan bahwa setiap keputusan yang mengubah status Yerusalem adalah batal demi hukum seperti dikutip dari Middle East Monitor, Jumat (11/5/2018).

Keputusan Presiden Donald Trump untuk memindahkan kedutaan AS ke Yerusalem pada bulan Desember disambut dengan kecaman dari komunitas internasional. Majelis Umum PBB bahkan memilih untuk menolak keputusan sepihak tersebut.

Khaled menyatakan bahwa pelanggaran mencolok Trump terhadap hukum internasional tentang Yerusalem menuntut tindakan tegas, termasuk penuntutan kejahatan perang Israel di Pengadilan Kriminal Internasional. Ia mendesak negara-negara Arab untuk memutuskan hubungan dengan negara manapun yang memindahkan kedutaan mereka ke wilayah yang diduduki Yerusalem.

Paraguay, Honduras, Guatemala, dan Rumania adalah di antara negara-negara yang telah memutuskan untuk merelokasi kedutaan mereka ke Yerusalem. 

Credit  sindonews.com

Bentrok dengan Iran, Inggris Dukung Israel Membela Diri

Inggris mendukung hak Israel untuk membela diri dari agresi Iran pasca negara Zionis itu melancarkan serangan ke situs Iran di Suriah sebagai balasan serangan roket di Dataran Tinggi Golan. Foto/Istimewa

LONDON - Inggris mendukung hak Israel untuk membela diri terhadap agresi Iran. Hal itu dikatakan Perdana Menteri Inggris Theresa May kepada rekannya dari Israel Benjamin Netanyahu dalam panggilan telepon.

Israel mengatakan telah menyerang hampir semua infrastruktur militer Iran di Suriah pada Kamis kemarin. Itu dilakukan setelah pasukan Iran disebut menembakkan roket ke wilayah yang dikuasai Israel di Dataran Tinggi Golan.

Ini adalah insiden pertama kalinya konfrontasi militer paling luas yang pernah ada di antara dua negara saling memusuhi itu.

"Perdana Menteri mengutuk serangan roket Iran terhadap pasukan Israel, dan mengatakan kami sangat mendukung hak Israel untuk membela diri terhadap agresi Iran," kata kantor Perdana Menteri Inggris dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari Reuters, Jumat (11/5/2018).

Konfrontasi itu terjadi dua hari setelah Amerika Serikat (AS) mengumumkan penarikannya, dengan dorongan Israel, dari kesepakatan nuklir 2015 dengan Iran.

Netanyahu mengatakan serangan udara Israel tepat karena Iran telah "melintasi batas merah".

Pernyataan Inggris juga mengatakan May dan Netanyahu setuju bahwa penting bagi komunitas internasional untuk terus bekerja sama melawan aktivitas destabilisasi regional yang dilakukan Iran. Keduanya juga mendesak Rusia untuk menggunakan pengaruhnya di Suriah guna mencegah serangan lebih lanjut dari Iran.

Pernyataan Inggris menambahkan bahwa May telah menegaskan kembali posisi Inggris terhadap kesepakatan nuklir Iran.

"Kami dan mitra Eropa tetap berkomitmen kuat untuk memastikan kesepakatan ditegakkan, sebagai cara terbaik untuk mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir," demikian bunyi pernyataan itu. 

Credit  sindonews.com

Trilateral, RI Dorong Perdamaian Afghanistan-Pakistan

Ilustrasi Istana Bogor. (ANTARA FOTO/Jafkhairi)

Jakarta, CB -- Presiden Joko Widodo dijadwalkan membuka secara resmi Konferensi Ulama Trilateral Afghanistan, Indonesia dan Pakistan di Istana Bogor, Jumat (11/5). Bertindak sebagai penyelenggara konferensi Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Konferensi ulama tiga negara tersebut adalah momentum bersejarah karena merupakan pertemuan pertama ulama dari ketiga negara besar yang mewakili lebih dari 488 juta populasi umat muslim.

Dengan tema "Islam Rahmatan lil Alamin, Perdamaian dan Stabilitas di Afghanistan", ulama terkemuka yang menghadiri konferensi akan berdiskusi tentang peran mereka dalam menebar benih perdamaian dan solidaritas di Afghanistan.

Lima pokok permasalahan, yaitu perdamaian dan persahabatan dalam Islam, ekstremisme kekerasan (violent extremism) dan ai'tidal atau toleransi, peran ulama, peran negara dan langkah maju ke depan, menjadi agenda konferensi.






Dalam rilis yang diterima CNNIndonesia.com disebutkan bahwa perdamaian dan stabilitas di Afghanistan telah lama menjadi fokus perhatian Indonesia. Sebagaimana direfleksikan pada kunjungan kenegaraan Presiden Joko Widodo ke Pakistan dan Afghanistan Januari lalu.

Pada serangkaian pertemuan dengan Presiden Ashraf Ghani dari Afghanistan serta Presiden Mamnoon Hussain dan PM Shahid Abbasi dari Pakistan, Presiden Widodo menyampaikan tawaran untuk menyelenggarakan konferensi ulama trilateral di Indonesia. Tawaran tersebut didukung dan disambut baik.

Para ulama yang berpartisipasi dalam konferensi diharapkan akan menyampaikan pesan perdamaian di Afghanistan sebagaimana dihimbau oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Konferensi Proses Perdamaian Kabul ke-2 di Afghanistan Februari lalu.

Wapres JK dijadwalkan menutup konferensi ulama trilateral, Indonesia, Pakistan dan Afghanistan tersebut.



Istana Bogor secara khusus dipilih, bukan hanya sebagai salah satu dari enam istana kepresidenan dimana acara-acara khusus diselenggarakan, namun juga karena di masa lalu Istana Bogor telah menjadi tempat penyelenggaraan berbagai upaya perdamaian yang diprakasai oleh Indonesia.

Upaya tersebut antara lain Jakarta Informal Meeting antara faksi-faksi yang bertikai di Kamboja pada 1988-1989, lalu mediasi konflik Thailand-Kamboja pada 2011, dan sesi khusus MILF-MNLF pada 2012 (2012).

"Secara simbolis, Istana Bogor merepresentasikan kontribusi Indonesia serta semangat bangsa untuk perdamaian. Kesuksesan Konferensi Ulama Trilateral diharapkan akan membuka lembaran baru proses perdamaian. Insya Allah," demikian rilis dari Kementerian Luar Negeri RI.




Credit  cnnindonesia.com

PBB Desak Myanmar Adili Pelaku Kekerasan Rohingya

Dewan Keamanan PBB mengecam tindakan kekerasan militer Myanmar sebagai pembersihan suku kecil Rohingya. (Foto: Mike Segar)

Jakarta, CB -- Dewan Keamanan PBB mendesak pemerintah Myanmar melakukan penyelidikan terbuka atas tuduhan kekerasan terhadap sebagian besar warga Rohingnya di Rakhine serta segera membuka pintu bagi penyaluran bantuan ke negara bagian itu.

Langkah itu diambil setelah utusan Dewan Keamanan PBB berkunjung ke Bangladesh dan Myanmar pada pekan lalu yang secara langsung mengamati dampak tindakan kekerasan militer Myanmar.

Inggris, Amerika Serikat dan pihak lain mengecam tindakan kekerasan itu sebagai pembersihan suku kecil Rohingya. Namun Myanmar membantah melakukan pembersihan suku.




Pengungsi, yang menyelamatkan diri dari Myanmar, melaporkan banyak pembunuhan, pemerkosaan dan pembakaran.

Myanmar mengatakan operasi yang dilancarkan di Rakhine merupakan tindakan sah dalam menanggapi serangan-serangan yang dialami pasukan keamanan oleh kalangan pemberontak Rohingya.

"Anggota Dewan Keamanan, setelah mempertimbangkan kepentingan melakukan penyelidikan transparan terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia, mendesak pemerintah Myanmar untuk memenuhi, berdasarkan penghormatan terhadap aturan hukum, komitmen yang telah dinyatakannya untuk memaksa para pelaku kekerasan mempertanggungjawabkan tindakannya, termasuk kekerasan seksual serta pelecehan dan kekerasan terhadap anak-anak," demikian pernyataan Dewan itu seperti dikutip Reuters.



Serangan pemberontak Rohingya ke sejumlah pos keamanan di Rakhine pada Agustus tahun lalu menyulut militer melancarkan operasi. Tercatat hampir 700.000 warga Rohingya mengungsikan diri ke Cox's Bazar di Bangladesh. Utusan Dewan Keamanan PBB telah mendatangi kampung pengungsi itu pada pekan lalu.

Dewan mengatakan para pengungsi terguncang dengan skala krisis kemanusiaan dan masih sangat mengkhawatirkan keadaan saat ini. Mereka juga mencatat ada kerusakan luas di desa-desa di Rakhine.

Utusan itu bertemu dengan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina dan pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi serta berkunjung ke negara bagian Rakhine, wilayah tempat kekerasan meletus.

Dewan mendesak Myanmar untuk menyelesaikan kesepakatan dalam beberapa hari mendatang dengan badan urusan pengungsi PBB, UNHCR, serta Program Pembangunan PBB soal akses bantuan di Rakhine dan membantu memulangkan pengungsi dari Bangladesh.



Dewan juga mengatakan pihaknya berniat membahas upaya yang bisa dijalankan dengan Bangladesh, Myanmar dan PBB untuk menyelesaikan krisis tersebut serta mempersiapkan keadaan bagi pemulangan para pengungsi secara aman, sukarela dan bermartabat ke rumah-rumah mereka di Negara Bagian Rakhine.

Jaksa Mahkamah Kejahatan Internasional (ICC) meminta pengadilan memutuskan apakah ICC memiliki wewenang untuk mengadili kasus pengusiran warga Rohingya ke Bangladesh, yang mungkin merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pemerintahan Suu Kyi telah menyatakan "keprihatinan serius" menyangkut pergerakan di ICC. Bangladesh merupakan anggota ICC sementara Myanmar tidak.

Kelompok pembela hak asasi manusia meminta Dewan Keamanan PBB mengesahkan resolusi untuk menyerahkan masalah Myanmar ke pengadilan.





Credit  cnnindonesia.com

Otoritas Xinjiang Tangkap 11 Tersangka Penyebar Terorisme

Kawasan otonomi khusus Xinjiang

Para tersangka akan dijerat dengan pasal terorisme.

CB,  BEIJING -- Pemerintah Daerah Otonomi Xinjiang membongkar 11 kasus penyebaran ekstremisme dan informasi ilegal dalam jaringan  (daring) sebagai upaya pembersihan dunia maya di wilayah barat daratan China.

Dalam artikel yang dipublikasikan di akun WeChat, Kamis (10/5), otoritas daerah yang paling banyak dihuni etnis Uighur tersebut menemukan penyebaran informasi berupa teks, audio, dan video tentang kekerasan, terorisme, separatisme, kabar burung, berita bohong, penyerangan, dan hasutan.





Polisi menangkap seorang warga Karamay Uighur berinisial A (46), setelah kedapatan menyimpan file audio berisi terorisme pada 25 Maret 2018.





Sementara seorang pria dari etnis Han bermarga Chen (30), juga ditahan pada April lalu karena kedapatan memiliki materi audio dan video tentang terorisme di telepon selulernya.





Seorang pria beretnis Han lainnya dari Provinsi Gansu juga ditahan oleh pihak kepolisian Xinjiang pada 13 April lalu, karena menyebarkan isu bahwa teroris akan membuat kerusuhan di Kota Hotan, dan kota ini dalam pengepungan.





Peraturan mengenai penanggulangan terorisme di Xinjiang menyebutkan bahwa siapa saja yang menggunakan telepon seluler, internet, gawai penyimpanan atau media lain untuk menyebarluaskan terorisme atau ekstremisme akan dijerat dengan pasal kejahatan terorisme.





"Xinjiang telah mengesahkan peraturan yang berpijak pada Undang Undang Penanggulangan Terorisme Tahun 2016 yang memberangus segala bentuk terorisme," tulis Global Times di Beijing, Jumat.





Regulasi tersebut mendorong pembentukan tiga lembaga penanggulangan terorisme di tingkat provinsi, kabupaten, dan kecamatan. Aturan tersebut juga menginstruksikan koordinasi dari pihak kepolisian sipil, polisi bersenjata, tentara, dan milisi lokal selain lembaga kesehatan, urusan sipil, publikasi, dan telekomunikasi.





Pemerintah Cina memberikan perhatian khusus kepada etnis Uighur, terutama di wilayah Xinjiang. Beijing menuding daerah tersebut rawan disusupi oleh unsur terorisme. 

Credit  republika.co.id

Turki tahan puluhan personel Angkatan Udara

Arsip Foto. Foto yang diunggah oleh pejabat kedutaan besar Turki di Washington, yang menggambarkan penangkapan prajurit-prajurit pemberontak yang mencoba menguasai istana presiden, Jumat waktu setempat (15/7/2016). (Turkish Press Office)

Istanbul (CB) - Kepolisian Turki pada Kamis menahan 65 tersangka dalam operasi menyasar personel Angkatan Udara yang dituding memiliki kaitan dengan ulama yang dituduh Ankara mendalangi percobaan kudeta 2016, menurut laporan kantor berita negara Anadolu.

Kejaksaan mengeluarkan perintah penangkapan total 96 orang, yang 91 di antaranya dari kalangan Angkatan Udara, dan polisi masih memburu sisa tersangka dalam operasi yang dipusatkan di kota Izmir dan meluas ke 15 provinsi menurut siaran Anadolu.

Para tersangka disebut memiliki kaitan dengan Fethullah Gulen, ulama yang jaringannya dituduh berada di balik kudeta gagal Juni 2016, yang menyebabkan 250 orang tewas. Gulen, yang tinggal di Amerika Serikat, membantah terlibat dalam upaya kudeta tersebut.

Dalam sebuah operasi terpisah, seorang jaksa Ankara pada Kamis mengeluarkan perintah penangkapan 93 karyawan pusat pelatihan swasta, yang sebelumnya ditutup karena dicurigai memiliki kaitan dengan jaringan Gulen menurut laporan Anadolu.

Pihak berwenang Turki telah menahan 160.000 orang dan memecat para pegawai negeri dalam jumlah yang hampir sama sejak percobaan kudeta militer menurut kantor hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Maret.

Di antara mereka yang ditahan, lebih dari 50.000 di antaranya telah secara resmi dikenai dakwaan dan ditahan di penjara selama masa persidangan mereka.

Negara-negara Barat sekutu Turki telah mengkritik langkah penumpasan itu. Sementara para penentang Presiden Tayyip Erdogan menuduhnya menggunakan pemberontakan yang gagal itu sebagai dalih untuk membungkam perbedaan pendapat.

Turki mengatakan langkah-langkah perlu diambil untuk memerangi ancaman terhadap keamanan nasional menurut siaran kantor berita Reuters.

Credit  antaranews.com

AS jatuhkan sanksi ke Iran

Presiden Amerika Serikat Donald Trump. (REUTERS/Yuri Gripas)

Washington (CB) - Amerika Serikat (AS) menyatakan menjatuhkan sanksi kepada warga negara dan lembaga Iran yang dituduh menyalurkan jutaan dolar ke Korps Garda Revolusi Iran-Pasukan Quds (IGRC-QF) pada Kamis (10/5), segera setelah Presiden Donald Trump mengumumkan penarikan diri AS dari kesepakatan bersejarah nuklir Iran.

Saat mengumumkan penarikan diri itu pada Selasa, Trump berikrar akan memberlakukan sanksi ekonomi "tingkat tinggi" terhadap Teheran dan menjatuhkan hukuman seperti sanksi sekunder terhadap orang-orang yang memiliki hubungan bisnis dengan Teheran.

Kementerian Keuangan AS menyatakan kementerian tersebut sedang bekerjasama dengan Uni Emirat Arab (UAE) untuk "mengganggu jaringan pertukaran uang luas di Iran dan Uni Emirat Arab yang telah mendapatkan dan menyalurkan jutaan dolar AS ke IRGC-QF.

Bank Sentral Iran "terlibat dalam skema IRGC-QF dan secara aktif mendukung pertukaran mata uang jaringan ini untuk dan memungkinkan aksesnya ke dana yang dikuasainya di rekening bank asingnya", kata Kementerian Keuangan AS di dalam satu pernyataan yang dikutip Xinhua.

Iran telah "menyelewengkan akses ke lembaga di UAE untuk memperoleh dolar AS guna mendanai kegiatan jahat IRGC-QF, termasuk mendanai dan mempersenjatai kelompok asuhan regionalnya, dengan menyembunyikan tujuannya, untuk memperoleh dolar AS", kata Menteri Keuangan Steven Mnuchin di dalam satu pernyataan.

Akibat sanksi itu, semua harta dan kepentingan di dalam harta mereka yang hari ini menjadi objek jurisdiksi AS diblokir, dan warga negara Amerika biasanya dilarang terlibat dalam transaksi dengan mereka.

Selain itu, menurut dia, lembaga keuangan asing yang diketahui memfasilitasi transaksi untuk, atau orang yang menyediakan barang atau dukungan tertentu lain buat, orang dan lembaga yang menjadi sasaran pada Kamis menghadapi resiko terpajan sanksi yang dapat memutus akses mereka ke sistem keuangan AS atau memblokir kepentingan dan properti mereka di bawah jurisdiksi AS.

Ia menambahkan bahwa akibat keputusan Trump mengakhiri keikutsertaan AS dalam kesepakatan nuklir yang dicapai dengan Iran, "mulai 17 Agustus 2018, Pemerintah Amerika Serikat akan kembali memberlakukan sanksi atas pembelian atau kepemilikan mata uang dolar AS oleh Pemerintah Iran".

Sanksi pada Kamis terhadap Iran bukan yang pertama tahun ini. Kementerian Keuangan AS pada 23 Maret menjatuhkan sanksi kepada satu lembaga Iran dan beberapa orang Iran karena "kegiatan jahat yang dimungkinkan melalui dunia maya". 

Credit  antaranews.com

Prancis Kutuk Keputusan Trump Soal Pembatalan Nuklir dengan Iran

Presiden Perancis Emmanuel Macron (kanan) menemani Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat melihat sejumlah parade dalam Hari Bastille di Champs Elysees, Paris, Prancis, 14 Juli 2017. Parade ini dimeriahkan oleh sejumlah aksi militer Perancis. AP Photo

CB, Jakarta - Prancis mengutuk keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang membatalkan kesepakatan dengan Iran soal nuklir yang diteken di Wina, Austria, pada 2015.
Dalam keterangannya kepada media, sebagaimana dikutip Dail Mail, Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire mengatakan, Trump telah membuat kesalahan dan Amerika Serikat tidak seharusnya menjadi polisi ekonomi dunia dengan cara menerapkan sanksi keuangan kepada Iran.

Ads by Kiosked

Tiga pemimpim Uni Eropa dari kiri ke kanan yaitu Kanselir Jerman Angela Merkel, Perdana Menteri Inggris, Theresa May, dan Presiden Prancis, Emmanuel Macron. PA

Sedangkan Presiden Prancis Emmanuel Macron bersama rekannya dari Inggris dan Jerman menyesalkan keputusan Trump. Macron mengatakan, mereka memegang komitmen atas kesepakatan nuklir yang ditandatangani. "Kesepakatan yang kami teken didukung oleh Cina dan Rusia," ucapnya seperti dikutip Daily Mail.
Sejumlah pejabat di Eropa akan melakukan sesuatu yang terbaik untuk melindungi kepentingan perusahaan yang melakukan pekerjaan di Iran. Mereka kemungkinan akan mendapatkan sanksi baru dari Amerika Serikat. "Pemerintahan Eropa akan melakukan sesuatu demi melindungi kepentingan perusahaanya di Iran," kata pejabat yang tak bersedia disebutkan namanya.
Anggota parlemen Iran bersorak saat membakar kertas bergambar bendera AS, di Teheran, Iran, 9 Mei 2018. AP Photo
"Kesepakatan ini tidak mati. Amerika telah menarik kesepakatan, tetapi kesepakatan itu masih tetap ada," kata Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Yves Le Drian.

Presiden Prancis Macron bersama dengan Perdana Menteri Inggris Theresa May dan Kanselir Jerman Angela Merkel melakukan jumpa pers bersama, Selasa, 8 Mei 2018. Ketiga pemimpin negara itu menegaskan kembali mengenai komitmennya terhadap kesepakatan nuklir bersama Iran dan mereka menyesalkan keputusan Trump.

Credit  tempo.co