Credit republika.co.id
Jumat, 20 April 2018
Kremlin Minta Pelajar Rusia di Inggris 'Pulang Kampung'
MOSKOW
- Rusia meluncurkan program yang mendorong para pelajarnya yang belajar
di Inggris dan negara-negara tidak bersahabat untuk pulang. Program ini
diluncurkan oleh lembaga pemerintah yang ditugaskan untuk mempromosikan
citra negara di luar negeri, Rossotrudnichestvo.
Hubungan Rusia dengan Barat mencapai titik nadir setelah Amerika Serikat (AS) menuduh Moskow meracuni mantan agen ganda di Inggris. Tuduhan itu, yang ditolak oleh Rusia, memicu serangkaian pengusiran diplomatik termasuk kepala pusat budaya Rossotrudnichestvo di AS.
Awal pekan ini, Rossotrudnichestvo meluncurkan program "Sangat Mungkin Kembali Pulang". Program ini untuk mendorong 60 ribu warga Rusia yang diperkirakan belajar di luar negeri untuk melanjutkan studi mereka di negara asalnya.
"Ada kekhawatiran serius bahwa pemuda Rusia mungkin menderita akibat provokasi di negara-negara yang mengekspresikan sikap tidak bersahabat terhadap negara kami," bunyi pernyataan ketua dari program tersebut seperti dikutip dari The Moskow Times, Jumat (20/4/2018).
Perwakilan Rossotrudnichestvo mengatakan bahwa program itu terutama dirancang untuk mengembalikan orang Rusia yang belajar di Inggris Raya. Penamaan program ini sendiri untuk menyindir pernyataan Perdana Menteri Inggris, Theresa May, yang menggunakan kalimat "sangat mungkin" untuk menyalahkan Rusia atas serangan racun pada bulan Maret lalu di Inggris.
Sementara itu, kedutaan Inggris di Moskow mengatakan bahwa negara itu sangat senang, seperti biasa, menerima warga Rusia yang datang ke Inggris untuk pariwisata, pendidikan, dan bisnis.
Hubungan Rusia dengan Barat mencapai titik nadir setelah Amerika Serikat (AS) menuduh Moskow meracuni mantan agen ganda di Inggris. Tuduhan itu, yang ditolak oleh Rusia, memicu serangkaian pengusiran diplomatik termasuk kepala pusat budaya Rossotrudnichestvo di AS.
Awal pekan ini, Rossotrudnichestvo meluncurkan program "Sangat Mungkin Kembali Pulang". Program ini untuk mendorong 60 ribu warga Rusia yang diperkirakan belajar di luar negeri untuk melanjutkan studi mereka di negara asalnya.
"Ada kekhawatiran serius bahwa pemuda Rusia mungkin menderita akibat provokasi di negara-negara yang mengekspresikan sikap tidak bersahabat terhadap negara kami," bunyi pernyataan ketua dari program tersebut seperti dikutip dari The Moskow Times, Jumat (20/4/2018).
Perwakilan Rossotrudnichestvo mengatakan bahwa program itu terutama dirancang untuk mengembalikan orang Rusia yang belajar di Inggris Raya. Penamaan program ini sendiri untuk menyindir pernyataan Perdana Menteri Inggris, Theresa May, yang menggunakan kalimat "sangat mungkin" untuk menyalahkan Rusia atas serangan racun pada bulan Maret lalu di Inggris.
Sementara itu, kedutaan Inggris di Moskow mengatakan bahwa negara itu sangat senang, seperti biasa, menerima warga Rusia yang datang ke Inggris untuk pariwisata, pendidikan, dan bisnis.
Credit sindonews.com
Rusia Hendak Pasok S-300 ke Suriah Alarm bagi Israel
TEL AVIV
- Rencana Rusia untuk memaspok sistem rudal pertahanan S-300 ke rezim
Suriah menjadi alarm bagi Israel. Rencana Moskow itu sedang
dipertimbangkan setelah Amerika Serikat (AS), Inggris dan Prancis
membombardir rezim Damaskus dengan ratusan rudal pada pekan lalu terkait
dugaan serangan kimia di Douma.
Pemerintah Presiden Suriah Bashar al-Assad sejatinya sudah sejak 2013 mengajukan pembelian sistem pertahanan udara tersebut. Namun, Moskow membekukan kesepakatan tersebut atas seruan Uni Eropa dan Tel Aviv yang selama ini berupaya menjalin hubungan baik dengan Kremlin.
Jika pasokan S-300 itu nekat direalisasikan Moskow, maka Israel yang telah menikmati kebebasan bergerak di ruang udara Suriah selama bertahun-tahun akan terusik. Jet-jet tempur Tel Aviv bisa ditembak jatuh jika sistem pertahanan udara itu nantinya dioperasikan pasukan Assad.
Mantan duta besar Israel untuk Rusia, Zvi Magen, mengatakan bahwa sejak dimulainya perang saudara di Suriah pada 2011, militer negaranya telah melakukan setidaknya 150 serangan bom di negeri Bashar al-Assad tersebut.
Serangan terakhir terjadi pada tanggal 9 April 2018, ketika dua pesawat tempur Israel menyerang pangkalan militer T-4 rezim Assad di Provinsi Homs. Sekitar 14 orang tewas, termasuk personel militer Iran.
S-300 menjadi alarm atau peringatan bagi Israel karena memiliki kemampuan menembak enam target secara bersamaan dengan dua rudal yang ditugaskan per target. Sistem pertahanan ini memiliki jangkauan tembak hingga 200 kilometer (120 mil), yang mencakup wilayah udara Lebanon dan Suriah. Wilayah udara Lebanon sendiri terkadang digunakan Israel untuk menyerang Suriah.
Menurut mantan kepala intelijen militer Israel, Amos Yadlin, penempatan S-300 di Suriah telah menjadi perhatian bagi Israel dalam dua dekade terakhir.
Elena Suponina, seorang ahli Timur Tengah di Russian Institute for Strategic Studies, yang memberi nasihat kepada Kremlin, mengatakan kepada Bloomberg bahwa pengiriman sistem S-300 ke rezim Assad akan memicu ketegangan di kawasan itu. "Dan menyebabkan perselisihan besar dengan Israel," katanya, yang dilansir Kamis (19/4/2018).
Pemerintah Presiden Vladimir Putin kesal dengan tindakan AS, Inggris dan Prancis yang nekat menyerang rezim Damaskus dengan ratusan rudal pada pekan lalu dengan dalih membalas serangan kimia di Douma yang dilakukan Rezim Assad. Setelah serangan rudal tersebut, rencana pengiriman S-300 ke Suriah kini menjadi lebih mungkin.
Pemerintah Presiden Suriah Bashar al-Assad sejatinya sudah sejak 2013 mengajukan pembelian sistem pertahanan udara tersebut. Namun, Moskow membekukan kesepakatan tersebut atas seruan Uni Eropa dan Tel Aviv yang selama ini berupaya menjalin hubungan baik dengan Kremlin.
Jika pasokan S-300 itu nekat direalisasikan Moskow, maka Israel yang telah menikmati kebebasan bergerak di ruang udara Suriah selama bertahun-tahun akan terusik. Jet-jet tempur Tel Aviv bisa ditembak jatuh jika sistem pertahanan udara itu nantinya dioperasikan pasukan Assad.
Mantan duta besar Israel untuk Rusia, Zvi Magen, mengatakan bahwa sejak dimulainya perang saudara di Suriah pada 2011, militer negaranya telah melakukan setidaknya 150 serangan bom di negeri Bashar al-Assad tersebut.
Serangan terakhir terjadi pada tanggal 9 April 2018, ketika dua pesawat tempur Israel menyerang pangkalan militer T-4 rezim Assad di Provinsi Homs. Sekitar 14 orang tewas, termasuk personel militer Iran.
S-300 menjadi alarm atau peringatan bagi Israel karena memiliki kemampuan menembak enam target secara bersamaan dengan dua rudal yang ditugaskan per target. Sistem pertahanan ini memiliki jangkauan tembak hingga 200 kilometer (120 mil), yang mencakup wilayah udara Lebanon dan Suriah. Wilayah udara Lebanon sendiri terkadang digunakan Israel untuk menyerang Suriah.
Menurut mantan kepala intelijen militer Israel, Amos Yadlin, penempatan S-300 di Suriah telah menjadi perhatian bagi Israel dalam dua dekade terakhir.
Elena Suponina, seorang ahli Timur Tengah di Russian Institute for Strategic Studies, yang memberi nasihat kepada Kremlin, mengatakan kepada Bloomberg bahwa pengiriman sistem S-300 ke rezim Assad akan memicu ketegangan di kawasan itu. "Dan menyebabkan perselisihan besar dengan Israel," katanya, yang dilansir Kamis (19/4/2018).
Pemerintah Presiden Vladimir Putin kesal dengan tindakan AS, Inggris dan Prancis yang nekat menyerang rezim Damaskus dengan ratusan rudal pada pekan lalu dengan dalih membalas serangan kimia di Douma yang dilakukan Rezim Assad. Setelah serangan rudal tersebut, rencana pengiriman S-300 ke Suriah kini menjadi lebih mungkin.
Credit sindonews.com
Trump Tidak Sabar Pindahkan Kedubes AS ke Yerusalem
WASHINGTON
- Presiden Donald Trump mengatakan ia menantikan waktu pemindahan
Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) ke Yerusalem bulan depan. Ia
menyatakan hal itu dengan bersemangat di akun Twitter-nya, jelang
pembukaan fasilitas sementara pada 14 Mei mendatang atau tepat tanggal
Hari Kemerdekaan Israel ke-70.
Menandai Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam postingannya, Trump berterima kasih kepada orang-orang Israel dan menyatakan AS memiliki tidak ada teman yang lebih baik (selain Israel) di mana saja.
"Salam hangat untuk Perdana Menteri Netanyahu dan semua orang Israel pada HUT ke-70 Kemerdekaan Anda yang hebat. Kami tidak punya teman yang lebih baik di mana saja. Berharap untuk memindahkan Kedutaan Besar kami ke Yerusalem bulan depan!" cuit Trump seperti dikutip dari Russia Today, Kamis (19/4/2018).
Sebuah markas konsulat di lingkungan Arnona Yerusalem telah diubah menjadi tempat kedutaan AS. Situs ini akan menjadi tuan rumah kantor Duta Besar AS dan kantor kecil sejumlah staf. Ada rencana untuk menambahkan bagian lain pada akhir 2019.
Keputusan untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada bulan Desember menggambarkan hancurnya kebijakan resmi AS untuk menjadi penengah independen dalam perselisihan Israel-Palestina. Langkah itu juga memicu protes keras dari Palestina selama beberapa minggu di Tepi Barat dan Jalur Gaza.
Majelis Umum PBB mengesahkan sebuah gerakan yang mengutuk pengumuman Trump dengan 128 negara berbanding sembilan negara yang mendukung pengumuman itu, sementara 35 lainnya abstain.
Menandai Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam postingannya, Trump berterima kasih kepada orang-orang Israel dan menyatakan AS memiliki tidak ada teman yang lebih baik (selain Israel) di mana saja.
"Salam hangat untuk Perdana Menteri Netanyahu dan semua orang Israel pada HUT ke-70 Kemerdekaan Anda yang hebat. Kami tidak punya teman yang lebih baik di mana saja. Berharap untuk memindahkan Kedutaan Besar kami ke Yerusalem bulan depan!" cuit Trump seperti dikutip dari Russia Today, Kamis (19/4/2018).
Sebuah markas konsulat di lingkungan Arnona Yerusalem telah diubah menjadi tempat kedutaan AS. Situs ini akan menjadi tuan rumah kantor Duta Besar AS dan kantor kecil sejumlah staf. Ada rencana untuk menambahkan bagian lain pada akhir 2019.
Keputusan untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada bulan Desember menggambarkan hancurnya kebijakan resmi AS untuk menjadi penengah independen dalam perselisihan Israel-Palestina. Langkah itu juga memicu protes keras dari Palestina selama beberapa minggu di Tepi Barat dan Jalur Gaza.
Majelis Umum PBB mengesahkan sebuah gerakan yang mengutuk pengumuman Trump dengan 128 negara berbanding sembilan negara yang mendukung pengumuman itu, sementara 35 lainnya abstain.
Credit sindonews.com
Rezim Assad Ultimatum Milisi ISIS di Yarmouk
DAMASKUS
- Para militan ISIS diberi waktu 48 jam untuk mundur dari daerah
kantong yang mereka kuasai di selatan Damaskus. Demikian laporan media
pro pemerintah Suriah al-Watan.
"Jika mereka menolak, tentara dan pasukan pendukung siap untuk meluncurkan operasi militer untuk mengakhiri kehadiran organisasi itu di daerah tersebut," bunyi laporan tersebut seperti dikutip dari Reuters, Kamis (19/4/2018).
Daerah kantong yang dikuasai jihadis berpusat di sekitar kamp Yarmouk Palestina dan daerah al-Hajar al-Aswad di selatan Damaskus. Daerah ini jauh lebih kecil daripada wilayah Ghouta timur di mana pemerintah Suriah baru-baru ini mengalahkan gerilyawan.
Seorang komandan dalam aliansi militer regional yang mendukung pemerintah Suriah mengatakan tentara Suriah telah mulai menembaki kantong jihadis pada hari Selasa lalu sebagai persiapan untuk serangan.
Yarmouk, sekitar 8 km dari pusat Damaskus, adalah rumah bagi komunitas pengungsi Palestina terbesar di Suriah sebelum perang Suriah meletus pada tahun 2011. Meskipun sebagian besar penduduk telah melarikan diri, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengatakan beberapa ribu orang tetap tinggal di daerah itu.
Pemerintah Suriah telah memulihkan sejumlah wilayah dari para pejuang dengan membiarkan mereka pergi ke wilayah lain yang dikuasai pejuang setelah bertahun-tahun dikepung dan mendapatkan serangan militer yang ganas didukung oleh Rusia dan Iran.
"Jika mereka menolak, tentara dan pasukan pendukung siap untuk meluncurkan operasi militer untuk mengakhiri kehadiran organisasi itu di daerah tersebut," bunyi laporan tersebut seperti dikutip dari Reuters, Kamis (19/4/2018).
Daerah kantong yang dikuasai jihadis berpusat di sekitar kamp Yarmouk Palestina dan daerah al-Hajar al-Aswad di selatan Damaskus. Daerah ini jauh lebih kecil daripada wilayah Ghouta timur di mana pemerintah Suriah baru-baru ini mengalahkan gerilyawan.
Seorang komandan dalam aliansi militer regional yang mendukung pemerintah Suriah mengatakan tentara Suriah telah mulai menembaki kantong jihadis pada hari Selasa lalu sebagai persiapan untuk serangan.
Yarmouk, sekitar 8 km dari pusat Damaskus, adalah rumah bagi komunitas pengungsi Palestina terbesar di Suriah sebelum perang Suriah meletus pada tahun 2011. Meskipun sebagian besar penduduk telah melarikan diri, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengatakan beberapa ribu orang tetap tinggal di daerah itu.
Pemerintah Suriah telah memulihkan sejumlah wilayah dari para pejuang dengan membiarkan mereka pergi ke wilayah lain yang dikuasai pejuang setelah bertahun-tahun dikepung dan mendapatkan serangan militer yang ganas didukung oleh Rusia dan Iran.
Credit sindonews.com
Warga Jerman Pembantu Teror 11 September Ditangkap di Suriah
Serangan teror 9/11 di Gedung Kembar WTC.
Warga Jerman yang membantu aksi itu dilaporkan ditangkap di Suriah. (AFP
Photo/Henny Ray Abrams)
Seorang komandan senior yang tak disebutkan namanya menyatakan Mohammed Haydar Zammar ditangkap pasukan Kurdi pada Rabu (18/4).
Bekas ustaz yang kerap bicara blak-blakan di Jerman itu dituding mengatur perjalanan Mohammed Atta, pemimpin pembajak 9/11, menuju ke Afghanistan untuk berlatih dengan al-Qaidah.
Sejumlah pejabat Jerman yang dikutip Sputnik juga menyebut keduanya kerap bertemu.
|
|
Laporan Komisi 9/11 yang diterbitkan pada 2004 menyebut Zammar "menikmati kesempatan apapun untuk memuja pola pikir jihad dengan kekerasan."
Dia sempat ditahan di Maroko lewat operasi Badan Intelijen Pusat AS (CIA), sebulan setelah pesawat yang dibajak menabrak gedung kembar World Trade Center di New York dan Pentagon.
Ia kemudian diserahkan kepada pemerintah Suriah dan dijatuhi hukuman 12 tahun penjara karena jadi anggota Ikhwanul Muslimin.
|
|
Ia dibebaskan lewat pertukaran tahanan antara pemerintahan Assad dan pemberontak yang berupaya menggulingkannya pada 2013.
Credit cnnindonesia.com
Mayoritas warga Prancis "tidak senang" dengan pemerintahan Macron
Presiden terpilih Prancis Emmanuel
Macron merayakan di atas panggung di reli kemenangannya di dekat Louvre
di Paris, Prancis, Minggu (7/5/2017). (REUTERS/Christian Hartmann )
Paris (CB) - Enam puluh persen pemilih Prancis merasa tidak
puas dengan pemerintahan Presiden Emmanuel Macron, ungkap survei pada
Rabu (18/4), dengan aksi mogok dan protes yang kian berkembang saat
reformis muda ambisius itu bersiap menandai satu tahun pemerintahannya.
Sekitar 58 persen orang mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap sang presiden, yang memicu kemarahan di kalangan beberapa kelompok dengan mengumumkan reformasi untuk semua bidang, mulai dari pengadilan, sistem pendidikan sampai operator kereta api nasional.
Jajak pendapat Ifop-Fiducial secara luas sejalan dengan survei lain yang menunjukkan tingkat persetujuan sekitar 40 persen hampir satu tahun setelah Macron merebut kekuasaan pada Mei lalu.
Mayoritas – 57 persen – setuju bahwa Macron menepati janji kampanyenya saat pemilu untuk menyederhanakan pemerintahan dan menjadikan Prancis lebih kompetitif.
"Saya melakukan apa yang saya katakan akan saya lakukan," katanya kepada televisi TF1 dalam wawancara pekan lalu, bagian dari pendekatan media untuk berhubungan kembali dengan pemilih dan membela agenda reformasinya menjelang satu tahun pemerintahannya.
Jajak pendapat itu muncul saat Macron menghadapi aksi mogok bergulir selama tiga bulan karena rencananya untuk merombak operator kereta api SNCF, menghapus pensiun dini dan tunjangan lain bagi karyawan baru, demikian AFP.
Sekitar 58 persen orang mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap sang presiden, yang memicu kemarahan di kalangan beberapa kelompok dengan mengumumkan reformasi untuk semua bidang, mulai dari pengadilan, sistem pendidikan sampai operator kereta api nasional.
Jajak pendapat Ifop-Fiducial secara luas sejalan dengan survei lain yang menunjukkan tingkat persetujuan sekitar 40 persen hampir satu tahun setelah Macron merebut kekuasaan pada Mei lalu.
Mayoritas – 57 persen – setuju bahwa Macron menepati janji kampanyenya saat pemilu untuk menyederhanakan pemerintahan dan menjadikan Prancis lebih kompetitif.
"Saya melakukan apa yang saya katakan akan saya lakukan," katanya kepada televisi TF1 dalam wawancara pekan lalu, bagian dari pendekatan media untuk berhubungan kembali dengan pemilih dan membela agenda reformasinya menjelang satu tahun pemerintahannya.
Jajak pendapat itu muncul saat Macron menghadapi aksi mogok bergulir selama tiga bulan karena rencananya untuk merombak operator kereta api SNCF, menghapus pensiun dini dan tunjangan lain bagi karyawan baru, demikian AFP.
Credit antaranews.com
AS Cabut Kesepakatan Nuklir, Iran Janjikan Balasan Tidak Mengenakkan
TEHERAN
- Iran memperingatkan Amerika Serikat (AS) akan konsekuensi menarik
diri dari kesepakatan nuklir internasional. Teheran menjanjikan balasan
yang tidak menyenangkan terhadap Washington.
"Iran memiliki beberapa opsi jika Amerika Serikat meninggalkan kesepakatan nuklir. Reaksi Teheran terhadap penarikan Amerika atas kesepakatan itu akan tidak menyenangkan," ujar Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif saat tiba di New York seperti dikutip dari Reuters, Jumat (20/4/2018).
Di bawah kesepakatan Iran dengan AS, Prancis, Jerman, Inggris, Rusia dan Cina, Teheran setuju untuk membatasi program nuklirnya untuk memenuhi sumber listrik yang tidak dapat digunakan untuk mengembangkan bom atom. Sebagai gantinya, Iran menerima bantuan dari sanksi, yang sebagian besar dicabut pada Januari 2016.
Presiden AS Donald Trump telah memberi Eropa tenggat waktu 12 Mei untuk "memperbaiki kekurangan yang mengerikan" dari kesepakatan nuklir 2015, atau dia akan menolak untuk memperpanjang sanksi AS terhadap Iran.
Iran mengatakan akan tetap mempertahankan kesepakatan selama pihak lain menghormatinya, tetapi akan "mencabik-cabik" kesepakatan itu jika Washington menarik diri.
"Iran memiliki beberapa opsi jika Amerika Serikat meninggalkan kesepakatan nuklir. Reaksi Teheran terhadap penarikan Amerika atas kesepakatan itu akan tidak menyenangkan," ujar Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif saat tiba di New York seperti dikutip dari Reuters, Jumat (20/4/2018).
Di bawah kesepakatan Iran dengan AS, Prancis, Jerman, Inggris, Rusia dan Cina, Teheran setuju untuk membatasi program nuklirnya untuk memenuhi sumber listrik yang tidak dapat digunakan untuk mengembangkan bom atom. Sebagai gantinya, Iran menerima bantuan dari sanksi, yang sebagian besar dicabut pada Januari 2016.
Presiden AS Donald Trump telah memberi Eropa tenggat waktu 12 Mei untuk "memperbaiki kekurangan yang mengerikan" dari kesepakatan nuklir 2015, atau dia akan menolak untuk memperpanjang sanksi AS terhadap Iran.
Iran mengatakan akan tetap mempertahankan kesepakatan selama pihak lain menghormatinya, tetapi akan "mencabik-cabik" kesepakatan itu jika Washington menarik diri.
Credit sindonews.com
Minta Korut Lucuti Nuklir, tapi AS Modernisasi Senjata Nuklirnya
JENEWA
- Rencana pertemuan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan
pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un sebagai upaya Washington untuk
melucuti senjata nuklir Pyongyang menuai pujian. Namun, Washington
sendiri menuai kritik keras karena justru memodernisasi senjata
nuklirnya sama seperti halnya Rusia.
Pujian sekaligus kritik terhadap kebijakan AS ini disampaikan Beatrice Fihn, pemimpin Kampanye Internasional untuk Penghapusan Senjata Nuklir (ICAN). Menurutnya, tindakan Washington dan Moskow yang sama-sama memodernisasi persenjataan nuklirnya sama bahanya dengan ancaman nuklir Korut.
"Kebijakan nuklir terbaru dari Amerika Serikat dan Rusia yang meningkatkan persenjataan dan menciptakan jenis baru senjata nuklir yang lebih berguna, ini adalah perubahan yang sangat berbahaya," katanya kepada wartawan di Jenewa pada hari Kamis.
"Saya pikir mereka sama berbahayanya dengan ancaman nuklir Korea Utara," katanya lagi, seperti dikutip AFP, Jumat (20/4/2018).
Lima dari sembilan negara bersenjata nuklir dunia—Inggris, China, Perancis, Rusia, dan Amerika Serikat—adalah pihak yang meneken Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT). Negara-negara itu akan menjadi subjek dari tinjauan awal kelompok tersebut di Jenewa pada hari Minggu nanti.
Menurut Fihn, AS dan Rusia jelas tidak menghormati komitmen mereka di bawah perjanjian itu. Alasannya, semuanya terlibat dalam memodernisasi persenjataan dan membuat senjata nuklir menjadi bagian yang lebih sentral dari strategi pertahanan mereka.
Washington, misalnya, baru-baru ini memutuskan untuk meningkatkan persenjataan senjata nuklirnya dan untuk melengkapi bom "strategis" besar dengan senjata "taktis" yang lebih kecil, dalam sebuah langkah yang menurut Fihn akan membuatnya lebih mudah digunakan.
Dia juga mengecam retorika ancaman yang dibuat Presiden AS Donald Trump dan para pemimpin negara-negara bersenjata nuklir lainnya.
"Kami sekarang melihat beberapa negara ini membuat ancaman eksplisit untuk menggunakan senjata pemusnah massal untuk membunuh warga sipil yang tidak bersalah tanpa pandang bulu," katanya.
Meski demikian, Fihn tetap menyambut pengumuman bahwa Trump akan bertemu dengan Kim Jong-un dalam upaya mewujudkan denuklirisasi semenanjung Korea. "Saya pikir itu mendorong untuk melihat diplomasi daripada ancaman," katanya.
Namun dia mengingatkan bahwa tidak jelas jenis konsesi apa yang akan dibuat Korea Utara dalam diplomasi itu.
"Saya bertanya-tanya apa yang akan dibawa Amerika ke meja dalam negosiasi semacam ini," katanya."Akan sangat sulit untuk meyakinkan Pyongyang agar meninggalkan program senjata nuklirnya ketika Washington dan yang lainnya terus meningkatkan persenjataan mereka."
Dia juga mengkritik ancaman Trump untuk menarik AS dari kesepakatan nuklir Iran."Ini bisa mengirim pesan yang sangat mengkhawatirkan ke negara seperti Korea Utara," ujarnya.
Pujian sekaligus kritik terhadap kebijakan AS ini disampaikan Beatrice Fihn, pemimpin Kampanye Internasional untuk Penghapusan Senjata Nuklir (ICAN). Menurutnya, tindakan Washington dan Moskow yang sama-sama memodernisasi persenjataan nuklirnya sama bahanya dengan ancaman nuklir Korut.
"Kebijakan nuklir terbaru dari Amerika Serikat dan Rusia yang meningkatkan persenjataan dan menciptakan jenis baru senjata nuklir yang lebih berguna, ini adalah perubahan yang sangat berbahaya," katanya kepada wartawan di Jenewa pada hari Kamis.
"Saya pikir mereka sama berbahayanya dengan ancaman nuklir Korea Utara," katanya lagi, seperti dikutip AFP, Jumat (20/4/2018).
Lima dari sembilan negara bersenjata nuklir dunia—Inggris, China, Perancis, Rusia, dan Amerika Serikat—adalah pihak yang meneken Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT). Negara-negara itu akan menjadi subjek dari tinjauan awal kelompok tersebut di Jenewa pada hari Minggu nanti.
Menurut Fihn, AS dan Rusia jelas tidak menghormati komitmen mereka di bawah perjanjian itu. Alasannya, semuanya terlibat dalam memodernisasi persenjataan dan membuat senjata nuklir menjadi bagian yang lebih sentral dari strategi pertahanan mereka.
Washington, misalnya, baru-baru ini memutuskan untuk meningkatkan persenjataan senjata nuklirnya dan untuk melengkapi bom "strategis" besar dengan senjata "taktis" yang lebih kecil, dalam sebuah langkah yang menurut Fihn akan membuatnya lebih mudah digunakan.
Dia juga mengecam retorika ancaman yang dibuat Presiden AS Donald Trump dan para pemimpin negara-negara bersenjata nuklir lainnya.
"Kami sekarang melihat beberapa negara ini membuat ancaman eksplisit untuk menggunakan senjata pemusnah massal untuk membunuh warga sipil yang tidak bersalah tanpa pandang bulu," katanya.
Meski demikian, Fihn tetap menyambut pengumuman bahwa Trump akan bertemu dengan Kim Jong-un dalam upaya mewujudkan denuklirisasi semenanjung Korea. "Saya pikir itu mendorong untuk melihat diplomasi daripada ancaman," katanya.
Namun dia mengingatkan bahwa tidak jelas jenis konsesi apa yang akan dibuat Korea Utara dalam diplomasi itu.
"Saya bertanya-tanya apa yang akan dibawa Amerika ke meja dalam negosiasi semacam ini," katanya."Akan sangat sulit untuk meyakinkan Pyongyang agar meninggalkan program senjata nuklirnya ketika Washington dan yang lainnya terus meningkatkan persenjataan mereka."
Dia juga mengkritik ancaman Trump untuk menarik AS dari kesepakatan nuklir Iran."Ini bisa mengirim pesan yang sangat mengkhawatirkan ke negara seperti Korea Utara," ujarnya.
"Mengapa Anda membuat kesepakatan dengan negara seperti Amerika Serikat yang tampaknya tidak tertarik untuk mencari solusi yang berfungsi untuk dua pihak?," tanya Fihn.
ICAN memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian 2017 atas upayanya menegosiasikan sebuah perjanjian yang melarang senjata nuklir.
Pada hari Kamis, Fihn menuduh negara-negara senjata nuklir menggunakan ancaman yang sangat serius untuk menekan beberapa negara untuk tidak meratifikasi perjanjian itu, termasuk mengancam akan membatalkan bantuan.
Perjanjian yang telah ditandatangani oleh 58 negara itu telah diratifikasi oleh tujuh negara. Setidaknya butuh 50 ratifikasi lagi sebelum dapat diberlakukan.
Credit sindonews.com
China Menantang Kapal Perang Australia di Laut China Selatan
MELBOURNE
- Kapal perang Australia ditantang oleh militer China di kawasan
sengketa di Laut China Selatan pada awal bulan ini. Demikian laporan
media Canberra, Australian Broadcasting Corp (ABC), mengutip para pejabat pertahanan Australia, Jumat (20/4/2018).
Departemen Pertahanan Australia menegaskan bahwa tiga kapal perang baru-baru ini melakukan perjalanan ke Kota Ho Chi Minh di Vietnam. Tapi, departemen itu menolak merinci misi dan lokasi transit kapal-kapal tersebut di Laut China Selatan.
ABC mengutip seorang pejabat pertahanan yang mengatakan bahwa ada "pertukaran" antara kapal perang Australia dengan Angkatan Laut China, tapi masih sopan.
"Angkatan Pertahanan Australia telah mempertahankan program yang kuat dari keterlibatan internasional dengan negara-negara di dan di sekitar Laut China Selatan selama beberapa dekade," kata Departemen Pertahanan dalam sebuah pernyataan yang dikirim melalui email kepada Reuters.
China sendiri baru-baru ini menyelesaikan latihan militer besar-besaran di Laut China Selatan, di mana wilayah itu diklaim oleh Beijing, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei dan Taiwan.
Perdana Menteri Malcolm Turnbull yang berada di London untuk pertemuan Kepala Pemerintahan Persemakmuran, juga menolak untuk mengonfirmasi interaksi antara kapal perang Australia dengan militer China.
"Seperti yang telah mereka lakukan selama beberapa dekade, kapal dan pesawat Australia akan terus menggunakan hak di bawah hukum internasional untuk kebebasan navigasi dan penerbangan, termasuk di Laut China Selatan," imbuh pernyataan Departemen Pertahanan Australia.
Pembangunan pulau-pulau dan fasilitas militer China di kawasan sengketa itu telah memicu kekhawatiran beberapa negara bahwa Beijing sedang berusaha untuk membatasi kebebasan navigasi dan memperluas jangkauan strategisnya.
Sekadar diketahui, tiga kapal perang Australia; Anzac, Toowoomba dan Success, dikirim ke kawasan Laut China Selatan untuk beberapa misi, termasuk latihan militer dengan beberapa negara Asia Tenggara.
Kapal Toowoomba berlayar ke Vietnam dari Malaysia, sedangkan dua kapal perang Australia lainnya berlayar melewati Laut China Selatan dari Subic Bay di Filipina.
Departemen Pertahanan Australia menegaskan bahwa tiga kapal perang baru-baru ini melakukan perjalanan ke Kota Ho Chi Minh di Vietnam. Tapi, departemen itu menolak merinci misi dan lokasi transit kapal-kapal tersebut di Laut China Selatan.
ABC mengutip seorang pejabat pertahanan yang mengatakan bahwa ada "pertukaran" antara kapal perang Australia dengan Angkatan Laut China, tapi masih sopan.
"Angkatan Pertahanan Australia telah mempertahankan program yang kuat dari keterlibatan internasional dengan negara-negara di dan di sekitar Laut China Selatan selama beberapa dekade," kata Departemen Pertahanan dalam sebuah pernyataan yang dikirim melalui email kepada Reuters.
China sendiri baru-baru ini menyelesaikan latihan militer besar-besaran di Laut China Selatan, di mana wilayah itu diklaim oleh Beijing, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei dan Taiwan.
Perdana Menteri Malcolm Turnbull yang berada di London untuk pertemuan Kepala Pemerintahan Persemakmuran, juga menolak untuk mengonfirmasi interaksi antara kapal perang Australia dengan militer China.
"Seperti yang telah mereka lakukan selama beberapa dekade, kapal dan pesawat Australia akan terus menggunakan hak di bawah hukum internasional untuk kebebasan navigasi dan penerbangan, termasuk di Laut China Selatan," imbuh pernyataan Departemen Pertahanan Australia.
Pembangunan pulau-pulau dan fasilitas militer China di kawasan sengketa itu telah memicu kekhawatiran beberapa negara bahwa Beijing sedang berusaha untuk membatasi kebebasan navigasi dan memperluas jangkauan strategisnya.
Sekadar diketahui, tiga kapal perang Australia; Anzac, Toowoomba dan Success, dikirim ke kawasan Laut China Selatan untuk beberapa misi, termasuk latihan militer dengan beberapa negara Asia Tenggara.
Kapal Toowoomba berlayar ke Vietnam dari Malaysia, sedangkan dua kapal perang Australia lainnya berlayar melewati Laut China Selatan dari Subic Bay di Filipina.
Credit sindonews.com
Tiga Pembunuh Bayaran AS Terbukti Habisi Perempuan Filipina
Ilustrasi pembunuh. (ThinkStock/audioundwerbung)
Berbicara setelah putusan, Jaksa Geoffrey Berman menggambarkan kasus ini sebagai tindakan "mengerikan," dengan detail "yang biasa dilihat di film-film laga."
Ketiga orang tersebut "berkonspirasi untuk mengakhiri nyawa orang lain di luar negeri yang belum pernah mereka temui," kata Geoffrey.
"Hari ini juri secara mutlak memvonis mereka atas ketidakpedulian pada nyawa manusia."
|
|
Mereka adalah Joseph Manuel Hunter (52), Adam Samia (43) dan Carl David Stillwell (50). Ketiganya dinyatakan terbukti berkonspirasi menculik dan membunuh sebagai pembunuh bayaran. Penjatuhan hukuman akan dilakukan pada September, dengan ancaman paling berat penjara seumur hidup.
Hunter adalah seorang mantan penembak runduk alias sniper angkatan darat AS yang keluar pada 2004 setelah 20 tahun mengabdi. Sementara, Samia sempat mengklaim pernah bekerja sebagai "kontraktor" untuk klien di Filipina, China, Papua Nugini dan Republik Demokratik Kongo
Ketiganya mempunyai pengalaman pelatihan senjata api yang ekstensif.
Berdasarkan pernyatan Kejaksaan yang dikutip CNN, ketiga orang itu sepakat melakukan sejumlah pembunuhan di seluruh dunia atas imbalan uang, termasuk bonus untuk setiap korbannya. Kesepakatan itu dicapai pada 2011 dan 2012.
|
|
Di awal 2012, Samia dan Stillwell pergi ke Filipina, di mana Hunter memberikan informasi korban dan senjata untuk digunakan.
Setelah mengawasi korban selama berbulan-bulan, kedua orang itu kemudian membunuhnya dengan melepaskan tembakan ke arah wajah sebanyak beberapa kali dan membuang mayatnya di antara tumpukan sampah.
Korban ditemukan pihak berwenang setempat tak lama setelahnya. Samia dan Stillwell dibayar $35 ribu oleh Hunter untuk membunuh korban.
Investigasi terkait ketiga orang itu dilakukan secara internasional, menggabungkan sejumlah badan penegak hukum AS dengan Kepolisian Kerajaan Thailand dan Polisi Nasional Filipina.
|
|
Sementara itu, penuntutan ditangani oleh Unit Terorisme dan Narkotik Kejaksaan AS.
Credit cnnindonesia.com
Presiden Sudan pecat menteri luar negeri
Presiden Sudan Omar al-Bashir (tengah) ( ANTARA FOTO/OIC-ES2016/Panca )
Khartoum, Sudan (CB) - Presiden Sudan Omar Al-Bashir pada
Kamis (19/4) memecat Menteri Luar Negeri Ibrahim Ghandour, demikian
laporan kantor berita resmi Sudan, SUNA.
Laporan tersebut, seperti dilansir Xinhua, tidak menjelaskan alasan di balik pemecatan menteri luar negeri itu.
Pemecatan tersebut dilakukan setelah Ghandour pada Rabu berbicara di Parlemen Sudan bahwa Kementeriannya gagal membayar biaya staf misi diplomatik Sudan di luar negeri atau menyewa sejumlah tempat misi di seluruh dunia.
Ia juga mengatakan sejumlah diplomat Sudan yang bekerja di misi negeri tersebut di luar negeri menyampaikan keinginan untuk pulang sebab mereka tak menerima gaji selama berbulan-bulan.
Ia menjelaskan nilai gaji diplomat dan sewa misi berjumlah 30 juta dolar AS sementara anggaran tahunan Kementerian Urusan Luar Negeri ialah sebanyak 69 juta dolar AS.
Sudan menderita kekurangan valuta asing sejak Januari tahun ini, sementara nilai mata uang negeri itu terhadap dolar AS ialah satu dolar AS mencapai 35 pound Sudan.
Laporan tersebut, seperti dilansir Xinhua, tidak menjelaskan alasan di balik pemecatan menteri luar negeri itu.
Pemecatan tersebut dilakukan setelah Ghandour pada Rabu berbicara di Parlemen Sudan bahwa Kementeriannya gagal membayar biaya staf misi diplomatik Sudan di luar negeri atau menyewa sejumlah tempat misi di seluruh dunia.
Ia juga mengatakan sejumlah diplomat Sudan yang bekerja di misi negeri tersebut di luar negeri menyampaikan keinginan untuk pulang sebab mereka tak menerima gaji selama berbulan-bulan.
Ia menjelaskan nilai gaji diplomat dan sewa misi berjumlah 30 juta dolar AS sementara anggaran tahunan Kementerian Urusan Luar Negeri ialah sebanyak 69 juta dolar AS.
Sudan menderita kekurangan valuta asing sejak Januari tahun ini, sementara nilai mata uang negeri itu terhadap dolar AS ialah satu dolar AS mencapai 35 pound Sudan.
Credit antaranews.com
Meski Bermusuhan, Qatar Ikut Latihan Perang Gabungan di Saudi
DOHA
- Pasukan dari Angkatan Bersenjata Qatar berpartisipasi dalam latihan
perang gabungan negara-negara Teluk di Arab Saudi. Padahal, Doha saat
ini sedang bermusuhan dengan Riyadh dan beberapa negara Arab lainnya
sejak hubungan diplomatik terputus.
Latihan perang "Joint Gulf Shield 1" digelar di Kota Ras Al Khair, Kerajaan Arab Saudi pada 21 Maret hingga 16 April 2018. Latihan ini diikuti lebih dari 25 negara.
Keikutsertaan pasukan Qatar ini diungkap kantor berita negara Qatar News Agency (QNA) mengutip pernyataan kementerian pertahanan setempat.
Menurut laporan yang dilansir Kamis (19/4/2018) malam, sejumlah pasukan dari Angkatan Bersenjata Qatar, yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Khamis Mohamed Deblan, berpartisipasi dalam latihan perang gabungan di Saudi, bersama dengan pasukan darat, laut dan udara dari 25 negara lain.
Latihan ini menampilkan sejumlah tahapan, termasuk pelatihan pusat komando dan pelatihan lapangan. Latihan diakhiri dengan pelaksanaan latihan tembak reguler dan non-reguler dengan peluru tajam, di samping parade militer.
Menurut militer Doha, partisipasi pasukannya tersebut bertujuan untuk memperkuat hubungan persaudaraan, bertukar pengalaman dan mengambil bagian dalam semua yang akan menjaga keamanan dan stabilitas negara-negara Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) dan kawasan Arab dan Islam.
QNA melaporkan, upacara penutupan latihan gabungan dihadiri oleh Kepala Staf Angkatan Bersenjata Qatar, Mayor Jenderal Ghanem bin Shaheen al-Ghanem, atas undangan mitranya dari Arab Saudi, Letnan Jenderal Fayyad bin Hamed al-Ruwayli.
Seperti diketahui, Qatar saat ini sedang berseteru dengan Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab dan Bahrain. Empat negara Arab ini memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar pada 5 Juni 2017 atas tuduhan Doha mendukung terorisme. Namun, tuduhan ini telah dibantah Doha.
Latihan perang "Joint Gulf Shield 1" digelar di Kota Ras Al Khair, Kerajaan Arab Saudi pada 21 Maret hingga 16 April 2018. Latihan ini diikuti lebih dari 25 negara.
Keikutsertaan pasukan Qatar ini diungkap kantor berita negara Qatar News Agency (QNA) mengutip pernyataan kementerian pertahanan setempat.
Menurut laporan yang dilansir Kamis (19/4/2018) malam, sejumlah pasukan dari Angkatan Bersenjata Qatar, yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Khamis Mohamed Deblan, berpartisipasi dalam latihan perang gabungan di Saudi, bersama dengan pasukan darat, laut dan udara dari 25 negara lain.
Latihan ini menampilkan sejumlah tahapan, termasuk pelatihan pusat komando dan pelatihan lapangan. Latihan diakhiri dengan pelaksanaan latihan tembak reguler dan non-reguler dengan peluru tajam, di samping parade militer.
Menurut militer Doha, partisipasi pasukannya tersebut bertujuan untuk memperkuat hubungan persaudaraan, bertukar pengalaman dan mengambil bagian dalam semua yang akan menjaga keamanan dan stabilitas negara-negara Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) dan kawasan Arab dan Islam.
QNA melaporkan, upacara penutupan latihan gabungan dihadiri oleh Kepala Staf Angkatan Bersenjata Qatar, Mayor Jenderal Ghanem bin Shaheen al-Ghanem, atas undangan mitranya dari Arab Saudi, Letnan Jenderal Fayyad bin Hamed al-Ruwayli.
Seperti diketahui, Qatar saat ini sedang berseteru dengan Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab dan Bahrain. Empat negara Arab ini memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar pada 5 Juni 2017 atas tuduhan Doha mendukung terorisme. Namun, tuduhan ini telah dibantah Doha.
Credit sindonews.com
Langganan:
Postingan (Atom)