CUPUMA

Selasa, 17 April 2018

NATO: Serangan di Suriah Adalah Peringatan untuk Damaskus dan Moskow

BRUSSELS - Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg menuturkan bahwa serangan yang dilancarkan oleh Amerika Serikat (AS), Prancis dan Inggris adalah untuk memberikan peringatan kepada Suriah, Rusia dan Iran untuk tidak lagi menghalangi proses penyelidikan terhadap dugaan serangan senjata kimia.

"Operasi ini bertujuan untuk mengurangi kemampuan Damaskus untuk menggunakan senjata kimia, investigasi senjata kimia oleh PBB terhalang oleh Rusia. Ini adalah sinyal yang jelas bagi rezim Bashar al-Assad, Rusia dan Iran," ucap Stoltenberg, seperti dilansir Sputnik pada Senin (16/4).

Stoltenberg kemudian menuturkan, mereka memiliki perbedaaan pandangan di semua hampir bidang, NATO tidak pernah menutup pintu untuk melakukan dialog mengenai apapun, termasuk mengenai perbaikan hubungan kedua pihak atau mengenai Suriah.

Sebelumnya, Stoltenberg menuturkan, NATO percaya bahwa aksi militer yang dilakukan Prancis, Inggris, dan AS di Suriah tidak akan mengancam penyelesaian politik di negara Timur Tengah tersebut.

Dirinya menambahkan bahwa semua negara anggota NATO mendukung penuh serangan yang dilancarkan oleh ketiga negara itu terhadap fasilitas militer Suriah.

"Negara anggota NATO menyatakan dukungan penuh untuk tindakan yang dimaksudkan untuk menghancurkan senjata kimia rezim Suriah dan mencegah serangan senjata kimia lebih lanjut terhadap rakyat Suriah," kata Stoltenberg.

Credit sindonews.com

Prancis: Serangan ke Suriah Sah karena Dilakukan Anggota DK PBB

PARIS - Presiden Perancis, Emmanuel Macron mengatakan bahwa serangan yang dipimpin Amerika Serikat (AS) terhadap Suriah adalah sah. Tetapi dia lalu menuturkan, sejarah akan menilai apakah operasi itu dibenarkan atah tidak.

Dalam sebuah wawancara dengan BFMTV, radio RMC dan Mediapart, Macron menyatakan serangann yang dilancarakan ke Suriah sah karena dilakukan oleh tiga negara anggota tetap Dewan Keamanan (DK) PBB.

"Kami memiliki legitimasi internasional untuk bertindak dalam kerangka ini. Tiga anggota DK telah campur tangan," kata Macron dalam wawancara tersebut, seperti dilansir Russia Today pada Senin (16/4).

Dia kemudian menyatakan bahwa Presiden Suriah Basha al- Assad telah berbohong dari awal tentang dugaan penggunaan senjata kimia oleh pasukan di bawah kendalinya dan menyatakan bahwa pemerintah Prancis memiliki bukti bahwa senjata kimia, terutama gas klorin, digunakan di Suriah.

Macron menambahkan, serangann yang dilakukan Prancis, AS, dan Inggris bukan ditujukan untuk melawan suatu negara dan serangan terbaru yang dilakukan adalah sesuatu yang terpaksa dilakukan.

"Prioritas untuk intervensi militer Prancis tetap dalam perang melawan ISIS dan bahwa serangan presisi tidak menimbulkan kerusakan pada pasukan Rusia," tukasnya.

Credit sindonews.com

Rusia Tegaskan Akan Respon Cepat Sanksi AS

MOSKOW - Rusia angkat bicara mengenai kemungkinan adanya sanksi baru yang dijatuhkan Amerika Serikat (AS) terhadap mereka. Rusia menegaskan, Moskow akan segera merespon, jika sanksi itu benar-benar dijatuhkan.

"Rusia tidak akan menunda-nunda untuk mengadopsi sebuah undang-undang sebagai tanggapan terhadap sanksi baru AS," kata Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Ryabkov dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Russia Today pada Senin (16/5).

Ryabkov mengatakan, Moskow sedang mendiskusikan apa yang dia sebut penyalahgunaan status dolar Washington sebagai mata uang cadangan global.

Sebelumnya diwartakan, Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley menuturkan, harga yang dibayar Suriah untuk menggunakan senjata kimia pada warganya adalah serangan militer. Sedangkan Rusia akan membayar dengan ekonominya untuk dukungannya terhadap rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad.

Haley mengatakan, Menteri Keuangan Steven Mnuchin akan mengumumkan rincian sanksi pada hari awal pekan ini. "Mereka akan pergi langsung ke perusahaan apa pun yang berurusan dengan peralatan yang berkaitan dengan Assad dan penggunaan senjata kimia," kata Haley.

"Kami ingin teman-teman mereka, Iran dan Rusia, mengetahui bahwa kami bersungguh-sungguh, dan bahwa mereka akan merasakan rasa sakit dari ini juga," imbuhnya.

Credit sindonews.com

Protes Washington, China Latihan Perang di Selat Taiwan

Presiden China Xi Jinping memerintahkan militer untuk menggelar latihan perang di Selat Taiwan sebagai protes atas kedekatan Washington dengan Taipei. (Reuters/Tyrone Siu)

Jakarta, CB -- Presiden China Xi Jinping memerintahkan militer untuk menggelar latihan perang atau live-fire exercise di Selat Taiwan. Latihan yang rencananya berlangsung pada Rabu (18/4) dilakukan sebagai pesan tegas Beijing atas relasi Amerika Serikat dan Taiwan yang kian erat.

Simulasi perang yang melibatkan latihan tembak-menembak dengan amunisi tajam ini merupakan yang pertama kalinya dilakukan Angkatan Laut China di perairan itu sejak 2015 lalu.

"China ingin mempertegas bahwa militer kami selalu siap. Kedua, latihan ini memberi sinyal kepada pemerintahan di Taipei untuk tidak melakukan hal yang tidak semestinya lebih jauh lagi," kata seorang peneliti dari program studi keamanan maritim S. Rajaratnam School of International Studies, Collin Koh, Senin (16/4).

Hubungan China dan Taiwan terus merenggang terutama setelah Presiden Tsai-ing Wen menjabat pada 2015 lalu. Di tangan Tsai, Taiwan terus berupaya memerdekakan diri dari China dengan mencoba mendapat pengakuan dari negara lain termasuk AS.

Sejak Trump duduk di Gedung Putih pada Januari 2017 lalu, AS juga terus memperkuat hubungannya dengan Taiwan. Washington dan Taipei bahkan menandatangani perjanjian yang memperbesar peluang bagi pejabat publik keduanya untuk saling berkunjung.

Awal April pemerintahan AS juga sepakat menjual teknologi kapal selamnya kepada Taiwan. Menteri luar negeri AS yang baru, Mike Pompeo, bahkan menekankan pentingnya mempertahankan kebijakan penjualan senjata ke Taiwan saat berbicara kepada Kongres pada Kamis (12/4).

Hal itu membuat geram China yang selama ini menganggap Taiwan sebagai wilayah pembangkang. China juga kerap memprotes negara-negara yang memiliki hubungan dengan Beijing tapi juga berupaya menjalin kedekatan dengan Taiwan.

Presiden Xi bahkan tak segan merespons setiap upaya separatis dengan agresi militer.

"Latihan ini merupakan peringatan yang sangat berguna terhadap Taiwan dan AS untuk tidak menantang kepentingan China terkait kedaulatannya. Simulasi perang ini juga memperingatkan agar semua pihak tidak melewati batas ketika berhubungan dengan Taiwan," ucap Direktur China Power Project CSIS, Bonnie Glaser kepada CNN.

Foto: Reuters/Tyrone Siu
Tentara Taiwan dalam sebuah latihan perang.

Simulasi perang pekan ini juga dilakukan setelah China menggelar latihan militer terbesar di Laut China Selatan pada 10 dan 11 April lalu. Presiden Xi bahkan turun langsung meninjau latihan tersebut dari dek kapal penghancur Changsha.

Sehari setelahnya, Presiden Tsai dikabarkan langsung meninjau latihan angkatan lautnya. Menurut media pemerintah Taiwan, CNA, itu merupakan pertama kalinya Tsai menaiki kapal perang dan ikut serta dalam latihan militer sejak menjabat sebagai presiden.

Menanggapi latihan militer China pekan ini, Kementerian Pertahanan Taiwan meyakinkan warganya untuk tidak panik karena simulasi perang itu berlangsung di zona militer rutin.

Taipei juga meyakinkan bahwa pasukan militer nasionalnya mampu melindungi warga dari segala ancaman apapun, termasuk China."Kepada warga kami, mohon untuk tetap tenang," bunyi pernyataan kementerian pertahanan Taiwan.

Credit cnnindonesia.com

Senin, 16 April 2018

Terjerat Skandal Kronisme, PM Jepang Disebut akan Mundur

PM Jepang Shinzo Abe disebut bakal mengundurkan diri dari jabatannya karena terjerat skandal. (Reuters/Toru Hanai)

Jakarta, CB -- Mantan Perdana Menteri Jepang Junichiro Koizumi menyebut penerusnya, Shinzo Abe, akan mengundurkan diri dari jabatan karena terjerat skandal kronisme dan pemalsuan data penjualan lahan sekolah.

Kepada majalah mingguan Aera, Koizumi mengisyaratkan bahwa Abe akan mengundurkan diri saat masa reses parlemen 20 Juni mendatang, setelah popularitasnya anjlok dan terus menurun.

"Situasinya semakin berbahaya. Bukankah Abe akan mengundurkan diri ketika masa sidang parlemen berakhir?" kata Koizumi dalam wawancaranya dengan Aera, dikutip Reuters Senin (16/4).

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terus turun setelah Abe diduga memberi perlakukan istimewa terhadap lembaga pendidikan Kake Gakuen milik kerabat dekatnya, Kotaro Keke.

Abe juga dituding menjual tanah negara seharga 10 persen dari harga pasar kepada lembaga pendidikan Moritomo Gakuen. Moritomo Gakuen merupakan operator sekolah yang dijalankan oleh teman dekat istri Abe, Akie Abe.

Kasus ini pertama kali terungkap pada 2017. Sejak terendus media, nama Akie Abe langsung dihapus dari dokumen resmi jual-beli tanah tersebut. Menteri Keuangan Taro Aso bahkan mengaku sudah mengubah sejumlah dokumen terkait penjualan kontroversial itu.

Selain itu, skandal pelecehan seksual terhadap wartawan perempuan yang diduga dilakukan wakil Aso, Junichi Fukuda, juga disebut memperburuk citra pemerintahan Abe.

Jajak pendapat yang dilakukan Stasiun televisi Nippon TV pada akhir pekan lalu menunjukkan popularitas Abe hanya mencapai 26,7 persen, terendah sejak menjabat pada Desember 2012 lalu.

Sementara itu, survey yang dilakukan surat kabar Asahi menunjukkan popularitas Abe di angka 31 persen.

Sedikitnya 50 ribu warga disebut turun ke jalan dalam aksi demonstrasi mendesak Abe mundur, pekan lalu. Para warga berdemonstrasi membawa poster bertuliskan "Abe sudah Tamat" dan "Abe Keluar!"

Meski Abe sudah meminta maaf secara terbuka soal skandalnya, dua pertiga warga disebut tidak mempercayai penjelasan orang nomor satu di Jepang itu.

Popularitas Abe yang terus menurun membuat kemampuan pria 64 tahun dikhawatirkan tak bisa mengamankan periode ketiganya sebagai pemimpin partai berkuasa Liberal Democratic Party (LDP) pada pemilu partai September mendatang.

Abe harus bisa menang jika ingin bertahan sebagai perdana menteri.

Koizumi mengatakan jika Abe berkeras untuk tetap berada di pemerintahan, hal itu akan mempersulit bahkan merugikan kandidat LDP dalam pemilu parlemen pada musim panas mendatang.

Credit cnnindonesia.com

Mantan bos FBI buka-bukaan, Trump tak pantas jadi presiden

Presiden Amerika Serikat Donald Trump. (REUTERS/Yuri Gripas)

Washington (CB) - Mantan direktur FBI James Comey, dalam wawancara ABC News Minggu waktu Amerika Serikat, mengatakan bahwa Presiden AS Donald Trump adalah pemimpin yang secara moral tidak layak dan berbahaya karena menciptakan kerusakan luar biasa terhadap norma-norma kelembagaan.

Comey, dipecat Trump Mei tahun lalu, mengkhawatirkan presiden AS ini menjadi terbuka untuk diperas Rusia berdasarkan klaim bahwa Trump hadir ketika pelacur-pelacur Rusi saling mengencingi satu sama lain sewaktu Trump mengunjungi Moskow pada 2013.

Comey dipecat ketika FBI sedang menyelidiki dugaan hubungan antara tim kampanya kepresidenan Trump 2016 dengan intervensi Rusia dalam Pemilu AS.

Rusia sendiri membantah telah mencampuri urusan Pemilu AS dan Trump juga membantah telah berkolusi atau melakukan aktivitas yang tidak layak.

Comey mengatakan dalam wawancara eksklusif dengan George Stephanopoulos dari ABC News yang mengudara pukul 22.00 waktu setempat bahwa "mungkin saja tetapi saya tak tahu pasti" apakah Rusia memiliki bukti yang mendukung tuduhan adanya kunjungan Trump ke Rusia itu.

"Orang yang berbicara dan memperlakukan wanita seperti seonggok daging semata yang terus-terusan berbohong mengenai hal besar dan kecil serta yakin rakyat Amerika mempercayai kebohonganya itu, maka orang itu tidak layak menjadi presiden Amerika Serikat, dari sisi moral. Dan itu bukan pernyataan politik," kata Comey.

"Secara moral dia tidak layak menjadi presiden," imbuh dia.

Comey berencana membeberkan itu semua dalam sebuah buku berjudul "Higher Loyalty" yang segera dipublikasikan Selasa waktu AS ini, demikian Reuters.

Credit antaranews.com

Cuma dua hari menjabat, pembantu keamanan nasional Mike Pence mundur

Wakil Presiden Amerika Serikat, Mike Pence, berdiri di belakang Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang memegang proklamasi yang ia tanda tangani bahwa Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel dan akan memindahkan kedutaanya kesana, saat berpidato dari Gedung Putih di Washington, Amerika Serikat, Rabu (6/12/2017). (REUTERS/Kevin Lamarque)

... bahwa Trump marah saat diberitahu kesalahan, Lerner sebelumnya adalah seorang Never Trumper...

Washington (CB) - Jon Lerner, pembantu keamanan nasional baru untuk Wakil Presiden Amerika Serikat, Mike Pence, mengundurkan diri, Minggu, hanya dua hari setelah secara resmi ditunjuk untuk jabatan itu.

Undur diri itu terjadi setelah pembahasan rahasia Gedung Putih menjadi berita utama, kata pejabat Gedung Putih. Ini menambah panjang daftar nama pejabat penting Amerika Serikat yang mengundurkan diri pada pemerintahan Donald Trump.

Penunjukan Lerner ke dalam kelompok Pence adalah salah satu jabatan personel sangat singkat di Gedung Putih, yang belakangan dikenal atas pergantian staf akibat gejolak dan pertikaian internal, serta menjadi peristiwa pertama untuk menutupi wakil presiden, yang bekerja keras untuk terhindar dari drama itu.

Kantor Pence, Jumat, mengumumkan, Lerner, pembantu senior untuk Duta Besar Amerika Serikat di PBB, Nikki Haley, akan menjadi penasihat utama Pence mengenai masalah kebijakan luar negeri.

Lalu, pada Minggu malam, kantor Pence mengeluarkan pernyataan kedua: Lerner ditarik.

Masalah itu memuncak pada Jumat, saat Pence dan staf seniornya berada dalam penerbangan delapan jam ke Peru untuk menghadiri KTT Amerika.

Menurut pejabat Gedung Putih, bahwa Trump marah saat diberitahu kesalahan, Lerner sebelumnya adalah seorang Never Trumper, istilah untuk menggambarkan pendukung Partai Republik anti-Trump.

Lerner telah mendukung senator Republik, Marco Rubio, selama perlombaan utama untuk memilih kandidat partai menjelang Pemilu 2016.

Pence menelepon Trump dan membereskan ketegangan, kata pejabat itu. Tapi drama yang berumur pendek mencuat ke publik pada Minggu dalam laporan Axios, yang mengatakan, Trump pada awalnya mengatakan kepada kepala stafnya, John Kelly, untuk membatalkan pengangkatan dan mempertanyakan mengapa Pence membuat pilihan itu.

Lerner kemudian menawarkan untuk mundur, Minggu malam, "demi meminimalkan jumlah konflik dan drama internal," kata pejabat Gedung Putih, dan Pence pun memutuskan bahwa itu adalah pilihan terbaik.

Untuk selanjutnya, Lerner akan terus bekerja untuk Haley, kata pejabat itu.

Credit antaranews.com

Saudi Sumbang Rp2,7 Triliun untuk Al-Aqsa dan Palestina

Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud mengumumkan bahwa Arab Saudi memberikan donasi sebesar US$150 juta atau Rp2 triliun untuk Palestina dan Yerusalem Timur. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Jakarta, CB -- Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud mengumumkan bahwa Arab Saudi memberikan donasi sebesar US$150 juta atau Rp2 triliun untuk Palestina dan pemeliharaan situs-situs umat Islam di Yerusalem Timur, termasuk Masjid Al-Aqsa.

"Arab Saudi telah menghibahkan US$150 juta dana untuk membantu kepengurusan warisan suci agama Islam di Yerusalem," ucap Salman dalam pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi Liga Arab di Dhahran, Minggu (15/4).

"Saya mendedikasikan pertemuan di Dhahran ini sebagai Pertemuan Tinggi Yerusalem sehingga seluruh dunia tahu bahwa Palestina dan warganya tetap berada di hati dan perhatian negara Arab," lanjutnya.

Selain itu, dalam kesempatan itu Salman juga mengulangi kritiknya terhadap keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang berkeras memindahkan kedutaan besarnya untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Keputusan AS itu telah memicu amarah warga Palestina yang selama ini menganggap kota suci tiga agama itu sebagai ibu kota negaranya di masa depan.

Tak hanya dunia Islam, negara Barat seperti Perancis, Jerman, dan Inggris bahkan turut mengecam keputusan Trump itu yang dianggap mengancam perdamaian di Timur Tengah.

Meski Israel menduduki sebagian besar Yerusalem Timur sejak memenangkan Perang Enam Hari pada 1967 lalu, komunitas internasional tidak pernah mengakui tanah itu milik Tel Aviv.

Sebab, status kota Yerusalem telah lama menjadi salah satu sumber konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina.

Selain donasi untuk Al-Aqsa, Raja Salman juga mengatakan kerajaan telah menyumbang dana sebesar US$50 juta atau Rp700 miliar bagi Badan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa Palestina (UNRWA).

Organisasi yang menangani lebih dari tiga juta pengungsi Palestina itu belakangan tengah menghadapi kesulitan finansial. Sebab, AS sebagai terbesar memutuskan untuk memotong sebagian donasinya kepada lembaga tersebut.

Dilansir AFP, pada pertengahan Maret lalu, UNRWA menyebut bahwa lembaganya hanya memiliki dana yang cukup membiayai operasional organisasi hingga musim panas mendatang.

Kepala UNRWA, Pierre Krahenbuhl, mengatakan organisasinya membutuhkan setidaknya US$441 juta agar bisa tetap beroperasi. Namun, dana yang terkumpul dari donasi hingga kini baru mencapai US$100 juta.

Credit cnnindonesia.com

AS Serang Suriah, Indonesia Minta Semua Pihak Tahan Diri

Jet tempur yang digunakan menyerang Suriah. Indonesia mengimbau semua pihak menahan diri usai serangan Barat ke negara yang dirundung konflik tujuh tahun itu. (UK MOD Crown 2018/Handout via REUTERS)

Jakarta, CB -- Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri meminta semua pihak yang berkonflik di Suriah menahan diri, menyusul serangan Amerika Serikat, Inggris dan Perancis akhir pekan lalu.

"Indonesia mengimbau agar semua pihak menahan diri dan mencegah terjadinya eskalasi memburuknya situasi di Suriah," bunyi pernyataan Kemlu RI yang diterima CNNIndonesia.com, Minggu (15/4).

AS, Inggris dan Perancis membombardir sejumlah titik yang diduga terkait senjata kimia di Damaskus, Sabtu, sebagai respons atas serangan gas yang disebut diotaki pemerintah Suriah di Douma, sepekan sebelumnya.

Dalam pernyataan yang sama, Kemlu RI juga menegaskan kecaman keras terhadap penggunaan senjata kimia "oleh pihak manapun."

Pemerintah Indonesia meminta semua pihak menghormati nilai dan hukum internasional, khususnya piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai keamanan dan perdamaian internasional.

"Indonesia juga meminta semua pihak untuk menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat sipil, terutama wanita dan anak-anak harus selalu merupakan prioritas.

"Indonesia kembali menekankan pentingnya penyelesaian konflik di Suriah secara komprehensif melalui negosiasi dan cara-cara damai."

Perang saudara yang telah berlangsung selama tujuh tahun di Suriah diikuti oleh banyak pihak, termasuk Rusia dan Iran yang mendukung pemerintahan Bashar al-Assad.

Presiden AS Donald Trump menyatakan serangan akhir pekan lalu berjalan sukses. Sementara Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan serangan lanjutan Barat akan membawa kekacauan pada hubungan internasional.

Pernyataan Putin itu disampaikan dalam percakapan telepon dengan Presiden Iran Hassan Rouhani, Minggu.

Kremlin menyatakan Putin dan Rouhani setuju bahwa serangan Barat telah merusak kesempatan untuk mencapai penyelesaian politik dalam konflik Suriah.

Credit cnnindonesia.com

Negara-Negara Ini Diduga Pasok Senjata dalam Perang Suriah

Suasana kota di Suriah yang hancur akibat perang saudara yang melanda negara tersebut.

Foto: EPA/STR

Pemerintah Suriah mengandalkan aliran senjata dari sekutu asingnya.

CB, DAMASKUS -- Salah satu isu kunci dalam konflik Suriah, yakni pasokan persenjataan bagi kedua pihak yang bertikai, yakni antara pemerintah Suriah dan pemberomtak. Isu ini semakin ramai dibahas dalam dua tahun terkahir.

Dilansir di BBC, Sabtu (14/4), pemerintah Suriah mengandalkan aliran senjata dari sekutu asingnya. Sementara pemberontak telah menerima senjata dan bantuan dengan cara yang lebih rahasia.

Sebelum dimulainya pemberontakan, tentara Suriah memiliki berbagai senjata berat, termasuk tank, kendaraan lapis baja, sistem artileri dan roket, dan rudal balistik. Angkatan udara juga memiliki jet tempur dan helikopter tempur.

Setelah dua tahun pertempuran, pasukan pemerintah masih dipersenjatai dan diorganisir lebih baik daripada para pemberontak. Tetapi para pejabat Barat mengatakan persediaan senjata dan amunisi Suriah telah habis. Suriah harus bergantung pada bantuan asing.

Berikut beberapa negara yang diduga memberikan dukungan senjata pada Suriah maupun pemberontak.

Rusia
Rusia terus memasok militer Suriah dengan senjata dan peralatan selama konflik. Moskow menegaskan itu hanya untuk memenuhi kontrak yang sudah ada sebelumnya. Menurut Rusia, kesepakatan itu tidak melanggar sanksi internasional.

Meskipun ada tekanan Barat, Moskow bersikeras awal tahun ini mereka akan menghormati kontrak yang disepakati sebelumnya dengan Damaskus untuk memasok sistem pertahanan rudal canggih S-300. Namun diyakini rudal tersebut belum dikirimkan ke Suriah. Rusia telah dilaporkan mengirim rudal jelajah anti kapal Yakhont, SA-17, dan sistem rudal Pantsyr-S jarak dekat.

Iran
Iran telah meningkatkan dukungan militernya terhadap pasukan pemerintah Suriah sejak akhir 2012. Menurur pejabat Barat, Teheran diyakini telah menjadi pemasok utama roket, rudal anti-tank, granat roket, dan mortir.

Namun, pejabat Iran membantah telah melanggar sanksi PBB terkait ekspor senjata. Untuk menghindari sanksi, Teheran diduga mengangkut sebagian besar senjata melalui wilayah udara Irak di pesawat komersial.

Dan baru-baru ini, melalui jalur darat Irak dengan menggunakan truk. Namun hal ini disangkal pemerintah Irak. Foto dan video yang diterbitkan baru-baru ini menunjukkan bukti pengiriman senjata Iran.

Satu senjata diduga roket buatan Iran yang dibuat pada 2012. Satu lagi peti amunisi berisi mortir yang dibuat anak perusahaan Kementerian Pertahanan Iran pada 2012.

Adapun kelompok pemberontak Suriah diyakini telah memperoleh senjata dan amunisi mereka melalui berbagai cara, termasuk pasar gelap, medan perang, pabrik improvisasi, dan pengiriman yang dibayar oleh individu, kelompok dan pemerintah asing.

Suriah
Perwakilan dari kelompok pemberontak utama, Free Syria Army (FSA), telah mengatakan sebagian besar persenjataan mereka telah dibeli di pasar gelap atau disita dari fasilitas pemerintah. Kelompok pemberontak telah merebut sejumlah pangkalan militer sejak 2011, termasuk di Atareb, Taftanaz, Jirah dan Tiyas. Ini telah menyediakan sumber-sumber amunisi dan senjata yang berguna, khususnya sistem rudal anti-pesawat dan kendaraan lapis baja.

Qatar
Hingga saat ini, Qatar secara luas diyakini sebagai pemasok utama senjata untuk para pemberontak. Namun Qatar membantah menyediakan senjata apa pun, meskipun berjanji untuk mendukung oposisi dengan apa pun yang dibutuhkan.

Sebagian besar senjata diperkirakan telah diberikan kepada kelompok pemberontak Islam garis keras, terutama yang selaras dengan Ikhwanul Muslimin yang telah bertindak sebagai perantara. Ini dilaporkan mengundang kecaman dari pejabat Barat yang mengatakan banyak dari kelompok itu ekstrimis.

Menurut New York Times, pesawat pengangkut Angkatan Udara Qatar Emiri terbang ke Turki dengan pasokan untuk pemberontak Suriah pada awal Januari 2012. Pada musim gugur 2012, pesawat Qatar mendarat di bandara Esenboga, dekat Ankara, setiap dua hari. Pejabat Qatar bersikeras mereka membawa bantuan yang tidak membahayakan.

Arab Saudi
Arab Saudi dilaporkan baru-baru ini juga telah memimpin penyaluran dukungan keuangan dan militer kepada para pemberontak. Tidak seperti Qatar, kerajaan Teluk diyakini mencurigai kelompok-kelompok pemberontak Islam, dan telah berfokus untuk mendukung faksi nasionalis dan sekuler FSA.

Pada akhir 2012, Riyadh dikatakan telah membiayai pembelian ribuan senapan dan ratusan senapan mesin, peluncur roket dan granat dan amunisi untuk FSA dari tumpukan senjata Yugoslavia yang dikuasai Kroasia. Ini dilaporkan diterbangkan, termasuk oleh transporter Angkatan Udara Kerajaan Saudi C-130 ke Yordania dan Turki dan diselundupkan ke Suriah. Para pejabat Saudi menolak berkomentar.

Libya
Negara Afrika Utara ini telah menjadi sumber utama senjata untuk para pemberontak. Kelompok Ahli Dewan Keamanan PBB, yang memantau embargo senjata yang dikenakan pada Libya selama pemberontakan 2011 mengatakan pada April 2013 telah terjadi pengalihan gelap senjata berat dan ringan. Hal itu termasuk sistem pertahanan udara portabel, senjata kecil dan terkait amunisi serta peledak dan ranjau.

"Ukuran signifikan dari beberapa pengiriman dan logistik yang terlibat menunjukkan bahwa perwakilan dari pemerintah lokal Libya mungkin setidaknya telah mengetahui transfer, jika tidak benar-benar terlibat langsung," katanya.

Eropa
Pada Mei 2011, Uni Eropa memberlakukan embargo senjata terhadap Suriah. Ketika pemberontakan memasuki tahun ketiganya, beberapa negara anggota - yang dipimpin oleh Inggris dan Perancis - melobi untuk dapat memasok senjata ke pasukan "moderat" dalam oposisi.

Meskipun terjadi perpecahan, para menteri luar negeri sepakat membiarkan waktu embargo pada Mei 2013. Meskipun negara-negara anggota Uni Eropa tampaknya tidak mengirim senjata langsung kepada para pemberontak, negara Eropa lainnya telah dikaitkan dengan pengangkutan udara rahasia berskala besar.

Pada Januari 2013, seorang blogger Inggris mulai memperhatikan senjata yang dibuat di bekas Yugoslavia muncul dalam video dan gambar yang diunggah oleh pemberontak yang bertempur di Suriah selatan. Senjata recoilless, senapan serbu, peluncur granat dan roket berbahan bakar bahu tampaknya berasal dari kelebihan yang tidak diumumkan dari perang Balkan 1990-an yang ditimbun Kroasia.

Pejabat Barat mengatakan kepada New York Times persenjataan itu telah dijual ke Arab Saudi, dan beberapa pesawat telah meninggalkan Kroasia sejak Desember 2012, menuju Turki dan Yordania. Perlengkapan tersebut dilaporkan diberikan kepada beberapa kelompok FSA Barat. Kementerian luar negeri dan agen ekspor senjata Kroasia membantah bahwa pengiriman semacam itu terjadi.

Amerika Serikat
AS telah berulang kali mengatakan enggan memasok senjata secara langsung kepada kelompok-kelompok pemberontak. AS mengaku khawatir senjata-senjata itu akan berakhir dengan kepemilikan bagi kelompok militan.

Namun pada 14 Juni 2013, Washington mengatakan akan memberi para pemberontak bantuan militer langsung setelah menyimpulkan pasukan Suriah menggunakan senjata kimia. CIA dilaporkan telah memainkan peran penting sejak 2012 dengan mengoordinasi pengiriman senjata kepada para pemberontak oleh sekutu AS.

Pada Juni 2012, pejabat AS mengatakan petugas CIA beroperasi di Turki. Ini untuk membantu memutuskan kelompok mana yang akan menerima senjata. CIA juga dilaporkan telah berperan dalam menyiapkan pengangkutan udara yang diduga senjata dari Kroasia.

Turki
Pemerintah Turki adalah pendukung kuat para pemberontak. Tetapi Turki belum secara resmi menyetujui pengiriman bantuan militer. Namun, laporan menunjukkan Turki telah memainkan peran penting dalam akselerasi tajam pengiriman senjata ke pemberontak sejak akhir 2012.

Yordania
Senjata buatan Yugoslavia yang pertama kali terlihat di tangan unit FSA di Suriah selatan pada awal 2013 diyakini diselundupkan di perbatasan dengan Yordania. Pemerintah Yordania membantah ada peran dan mengatakan berusaha mencegah penyelundupan.

Namun, New York Times menemukan bukti yang menunjukkan pesawat angkut Angkatan Udara Kerajaan Yordania dan pesawat komersial Yordania telah terlibat dalam dugaan pengangkutan udara dari Kroasia.

Irak
Pemberontak Suriah, yang sebagian besar diambil dari komunitas mayoritas Sunni, dikatakan telah memperoleh senjata, amunisi dan bahan peledak dari suku Sunni dan militan di negara tetangga Irak. Senjata dilaporkan diselundupkan di perbatasan dan dijual atau diberikan kepada para pemberontak. Alqaidah di Irak memainkan peran aktif dalam mendirikan Front al-Nusra dan memfasilitasi kelompok itu dengan uang, keahlian, dan pejuang.

Lebanon
Seperti halnya Irak, komunitas Sunni Lebanon dilaporkan telah membantu memasok pejuang pemberontak Suriah dengan senjata kecil yang dibeli di pasar gelap atau dikirim dari negara lain di kawasan itu, termasuk Libya.

Pihak berwenang Lebanon telah menyita pengiriman amunisi tanpa identitas, termasuk granat roket. Kota Qusair di Suriah, yang direbut kembali oleh pasukan pemerintah pada Juni 2013, adalah titik transit untuk senjata yang diselundupkan dari timur laut Lebanon.

Credit republika.co.id

Tepis Macron, Trump Ingin Pasukan AS di Suriah Segera Pulang

Gedung Putih menyebut Presiden Trump tetap ingin pasukan AS di Suriah bisa segera pulang. (REUTERS/Win McNamee/Pool)

Jakarta, CB -- Gedung Putih menyatakan Presiden Donald Trump tetap ingin pasukan Amerika Serikat di Suriah bisa pulang sesegera mungkin.

Hal ini disampaikan setelah Presiden Perancis Emmanuel Macron menyebut pihaknya telah meyakinkan Trump untuk terlibat di Suriah untuk jangka panjang.

"Misi AS tak berubah--presiden sudah menegaskan dia ingin pasukan AS pulang sesegera mungkin," kata juru bicara Gedung Putih Sarah Sanders dalam pernyataan yang dikutip Reuters, Senin (16/4).

"Kami bertekad sepenuhnya menghancurkan ISIS dan menciptakan kondisi yang bisa mencegah kebangkitannya. Selain itu, kami berharap sekutu dan rekan di kawasan mengambil tanggung jawab lebih besar, baik secara militer maupun finansial, dalam mengamankan kawasan."

Macron sebelumnya dikutip menyiratkan Perancis memainkan peran penting dalam mengubah pikiran Trump hingga tetap terlibat dalam konflik.

"Sepuluh hari lalu, Presiden Trump mengatakan Amerika Serikat wajib menarik diri dari Suriah," kata Macron.

"Saya yakinkan Anda, kami telah meyakinkannya bahwa penting untuk tetap terlibat dalam jangka panjang," kata Macron masih dalam wawancara BFMTV.

Merujuk pada pernyataan Trump terhadap Rusia di Twitter, Macron mengatakan "hal kedua yang kami yakinkan padanya adalah dia mesti membatasi serangannya pada senjata kimia, ketika terjadi kehebohan media via twit, saya yakin Anda mengetahuinya."

Serangan pada Sabtu mengincar tiga fasilitas diduga pabrik senjata kimia, sebagai respons atas insiden yang disebut negara-negara Barat sebagai serangan gas dengan korban puluhan jiwa di kota Douma.

Macron mengatakan AS, Perancis dan Inggris mengincar "situs yang sangat terarah pada penggunaan senjata kimia" dalam misi yang berlangsung "sempurna.

Credit cnnindonesia.com

Lembaga Ilmiah Suriah Bantah Miliki Fasilitas Senjata Kimia

DAMASKUS - Seorang pejabat lembaga penelitian ilmiah Suriah membantah memiliki fasilitas senjata kimia. Lembaga penelitian ilmiah Suriah adalah salah satu fasilitas yang terkena serangan rudal pimpinan Amerika Serikat (AS) pada akhir pekan lalu.

Kepala Institut Pengembangan Industri Farmasi dan Kimia, Saeed Saeed mengatakan, pusat penelitian itu digunakan oleh Organisasi untuk Larangan Senjata Kimia (OPCW) pada 2013.

"OPCW telah mengunjungi gedung ini sejak 2013 hingga baru-baru ini dan melakukan pemeriksaan," katanya kepada wartawan setelah serangan yang menghancurkan fasilitas.

"Bangunan itu adalah basis kerja, di mana para ahli OPCW melakukan misi di Suriah. Mereka akan membawa semua sampel yang dicurigai dari lokasi yang berbeda ke gedung ini dan mereka telah mengeluarkan dua laporan yang menyatakan bahwa bangunan ini kosong dari bahan kimia untuk peperangan apa pun," tambahnya seperti dikutip dari Xinhua, Senin (16/4/2018).

Ia menekankan bahwa jika bangunan itu berisi senjata kimia, seperti yang diklaim oleh AS, ia dan rekan-rekannya tidak dapat berdiri di sana setelah serangan tanpa memakai topeng.

OPCW telah melakukan pekerjaannya pada akhir 2013 ketika tentara Suriah setuju untuk menyerahkan gudang senjata kimia. Pada Juni 2014, seluruh gudang senjata kimia dari tentara Suriah diserahkan ke OPCW.

Namun setelah tentara Suriah menyerahkan senjata kimia, negara-negara Barat terus menuduh pasukan pemerintah menggunakan senjata kimia, meskipun pemerintah Suriah berulang kali membantah bahwa mereka tidak pernah menggunakan senjata semacam itu.

Pada 7 April, para pemberontak di distrik Douma di desa Ghouta Timur, Damaskus, menuduh pasukan pemerintah Suriah menggunakan gas klorin dalam serangan di daerah itu, sebuah klaim yang tidak pernah diakui oleh tentara dan pemerintah Suriah.

Sebelumnya pada hari Sabtu, AS, Inggris dan Prancis meluncurkan serangan rudal terhadap posisi militer Suriah, termasuk pusat penelitian ilmiah di lingkungan Barzeh di timur laut Damaskus.

Credit sindonews.com

Media Israel Ketar-ketir Rusia Pasok S-300 ke Suriah

TEL AVIV - Pernyataan Kementrian Pertahanan Rusia bahwa Moskow mungkin mempertimbangkan kembali penjualan sistem S-300 ke Damaskus setelah serangan udara AS dan sekutunya, telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan analis dan wartawan Israel. Mereka prihatin atas kemungkinan ancaman yang mungkin ditimbulkan terhadap negara Yahudi itu.

Jerusalem Post memperingatkan bahwa superioritas udara Israel berada pada risiko di salah satu wilayah yang paling sulit jika Rusia memutuskan untuk menjual sistem pertahanan udara yang lebih canggih ke Suriah.

Surat kabar itu telah menyuarakan kekhawatiran bahwa pilot Israel mungkin akan terbunuh jika Damaskus memiliki senjata yang lebih efektif. Unit yang dimaksud adalah S-300, sistem rudal jarak-jauh Rusia, yang dikembangkan untuk bertahan terhadap pesawat dan rudal jelajah. Sistem pertahanan ini adalah salah satu senjata paling canggih di kelasnya.

Analis dari penyiar berita I24 Ron Ben-Yishai mendukung kekhawatiran ini. Ia mengatakan bahwa negara Yahudi itu harus mengambil tindakan peringatan dan pencegahan yang belum diambil sejauh ini, seperti dikutip dari Sputniknews, Senin (16/4/2018).

Kepala Direktorat Operasional Utama Staf Umum Rusia Sergei Rudskoy mengatakan bahwa Rusia mungkin mempertimbangkan untuk menjual sistem S-300 ke Damaskus tak lama setelah serangan yang dipimpin AS pada 14 April.

Moskow telah memutuskan untuk tidak menjualnya ke Damaskus, Suriah, beberapa waktu lalu karena permintaan mendesak dari beberapa mitra Baratnya. Tapi jika situasi umum menyatakan lain, mengambil peristiwa terbaru, Rusia dapat mempertimbangkan permintaan tidak hanya untuk Suriah, tetapi untuk negara-negara lain.

Menurut media, sistem S-300 yang lebih baru bisa menjadi peningkatan yang diperlukan untuk pertahanan udara Suriah, yang sekarang terdiri dari senjata era Soviet. Menurut Jerusalem Post, sistem pertahanan udara Rusia paling canggih yang dimiliki Damaskus adalah sistem pertahanan udara jarak pendek yang Pantsir S-1, yang mampu menembak jatuh drone dan rudal di wilayah udara Suriah.

Sejak 2013, Israel telah mengkonfirmasi mengenai sekitar 100 target di Suriah, meski banyak lagi serangan yang dilaporkan telah diluncurkan oleh pasukan negara Yahudi, yang kemudian membantahnya.

Beberapa target berada di daerah perbatasan Suriah-Israel di Dataran Tinggi Golan. Dua pertiga wilayah, yang diakui secara internasional sebagai wilayah Suriah, dianeksasi oleh Israel pada tahun 80-an dan tetap diperdebatkan. Dataran Tinggi Golan timur, yang berada di tangan Suriah, telah menjadi target Front al-Nusra yang berafiliasi dengan al-Qaeda, serta militan ISIS dan pasukan oposisi Suriah lainnya.

Namun, Israel telah menargetkan lokasi dan dugaan konvoi senjata Hizbullah di Ibu Kota provinsi dan daerah lain. Pada 2017 Israel mengebom bandara militer dekat Damaskus. Seorang pejabat Suriah kemudian mengatakan kepada Sputnik bahwa hal itu dilakukan untuk mendorong dan mendukung teroris.

Pada tanggal 10 Februari 2018, sebagai pembalasan atas serangan pesawat tak berawak Iran yang diduga masuk wilayah Israel, IDF meluncurkan serangan udara terhadap posisinya di wilayah Suriah, dengan harga salah satu jet mereka. Hilangnya pesawat terbang di atas wilayah Suriah mendorong serangan lain terhadap negara itu, mengklaim menewaskan antara 6 dan 10 tentara, menurut berbagai sumber, dan merusak 12 situs.

Pada tahun 2016, Rusia mengirim S-300 ke kekuatan saingan Israel lainnya di Timur Tengah dan sekutu bagi pemerintah Suriah, Iran. Kesepakatan Moskow-Tehran senilai USD800 juta untuk mengirimkan sistem pertahanan udara S-300 buatan Rusia ke Iran pada awalnya ditandatangani pada 2007. Namun, kesepakatan itu telah ditangguhkan karena adopsi sanksi Dewan Keamanan PBB terhadap Iran pada pertengahan 2010.

Pada April 2015, Rusia melanjutkan kembali pembicaraan tentang pengiriman S-300 menyusul kesepakatan sementara tentang program nuklir Iran.

Pada 2016, utusan khusus presiden Rusia ke Afghanistan mengatakan Teheran juga menunjukkan minat dalam pengiriman sistem pertahanan udara S-400 Rusia, tetapi kedua negara itu tidak sedang mengadakan perundingan mengenai topik itu.

S-400 adalah sistem pertahanan udara generasi mendatang Rusia. Sistem ini membawa tiga jenis misil yang berbeda yang mampu menghancurkan target udara pada jarak yang sangat pendek.

Credit sindonews.com

Trump: Misi Selesai, Serangan yang Sangat Sempurna

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump melemparkan pujian atas serangan yang dilakukan militer AS di Suriah. Dia menyebut serangan tersebut berjalan sangat sempurna, sesuai dengan yang direncanakan.

Melalui akun Twitternya, Trump juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Prancis dan Inggris, karena turut membantu AS dalam melakukan serangan terhadap fasilitas militer Suriah.

"Sangat bangga dengan militer kita yang hebat yang akan segera, setelah menghabiskan miliaran dolar yang sepenuhnya disetujui, yang terbaik yang pernah dimiliki Negara kita. Tidak akan ada apapun, atau siapa pun, yang mendekai kemampuan militer kita," kicau Trump.

“Serangan yang dilakukan dengan sempurna tadi malam. Terima kasih kepada Prancis dan Kerajaan Inggris atas kebijaksanaan mereka dan kekuatan militer mereka yang baik. Tidak bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Misi sukses," sambungnya, seperti dilansir Al Arabiya pada Minggu (15/4).

Serangan yang dilakukan AS, Inggris dan Prancis terhadap beberapa wilayah di Suriah dilaporkan melibatkan sekitar 100 rudal jelalah Tomahawak yang ditembakkan dari kapal-kapal perang. AS juga dilaporkan mengaktifkan pesawat pembom strategis B-1.

Jenderal Joseph F Dunford Jr, Ketua Kepala Staf Gabungan AS, mengatakan bahwa serangan gabungan Washington, London dan Prancis menargetkan tiga lokasi. Yakni, pusat penelitian ilmiah di dekat Damaskus, fasilitas penyimpanan senjata kimia di dekat Homs dan fasilitas penyimpanan senjata dan pos komando di dekat Homs. Namun, laporan lain menyebut pos komando Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) di Gunung Qasioun juga diserang.

Dunford mengatakan, serangan hari ini tidak seperti serangan sepihak AS terhadap Suriah tahun lalu, di mana hanya satu situs yang diserang,

Credit sindonews.com

Gambar Satelit Tunjukkan Instalasi Militer Suriah Rusak Parah

Kerusakan akibat serangan udara AS di Suriah. Digitalglobe.com

CB, Damaskus - Perang informasi pasca serangan rudal presisi pasukan sekutu pimpinan Amerika Serikat terhadap tiga target militer utama di Suriah, yang didukung Rusia, berlangsung.
Pemerintah Rusia dan Suriah, seperti dilansir Reuters, mengklaim berhasil menembak jatuh 71 rudal dari sekitar 103 rudal yang ditembakkan pesawat jet tempur dan kapal perang sekutu, yang berlayar di Laut Merah dan Laut Mediterania.

Ads by Kiosked

Pentagon juga melansir semua obyek yang menjadi target terkena serangan rudal dari AS, Inggris, dan Prancis. CNN menyebut ada 105 rudal yang ditembakkan.

Kementerian Pertahanan AS merilis peta tiga lokasi yang mejadi sasaran gempuran rudal presisi ini. CNN lalu membandingkan peta ini dengan data dari dua perusahaan satelit yaitu DigitalGlobe dan Planet.com.

“Gambar satelit dari kedua perusahaan menunjukkan kerusakan besar terhadap fasilitas yang diduga digunakan rezim Bashar al Assad, Presiden Suriah saat ini, untuk membuat senjata kimia," begitu dilansir CNN, Sabtu, 14 April 2018.

Peta lokasi serangan terhadap militer Suriah. CNN.com
Gambar satelit dari DigitalGlobe menunjukkan dua instalasi berbeda di Kota Homs mengalami kehancuran parah. CNN menyandingkan dua foto yang menunjukkan lokasi target militer Suriah sebelum dan setelah terkena serangan rudal presisi.
Jenderal Joseph Dunford, kepala Staf Gabungan Militer AS, mengatakan kepada jurnalis ada tiga lokasi sasaran utama serangan rudal.
Ketiga lokasi target utama milik militer Suriah adalah pos komando militer Suriah serta fasilitas penyimpanan senjata kimia di dekat Kota Homs, fasilitas penyimpanan senjata kimia di barat Kota Homs, dan pusat riset ilmiah senjata kimia di Damaskus.
“Kami mendapatkan semua target. Kami mengenai lokasi, jantung program senjata kimia Suriah. Jadi misi tercapai,” kata Dana White, juru bicara Pentagon, pada Sabtu, 14 April 2018.

Seorang petugas pemadam kebakaran memadamkan sisa-sisa api di Pusat Penelitian Suriah yang dihancurkan oleh serangan udara koalisi AS di Barzeh, Suriah, 14 April 2018. Sedikitnya 120 rudal Amerika Serikat, Inggris, dan Pancis ke Suriah pada 13 April 2018 lalu. AP
Letnan Jenderal Kenneth McKenzie, direktur Staf Gabungan Militer AS, mengatakan tidak ada satupun jet tempur dan rudal sekutu yang ditembak jatuh oleh sistem pertahanan Suriah.
Sebaliknya, Kolonel Jenderal, Sergey Rudskoy dari militer Rusia mengatakan sistem pertahanan anti serangan udara Suriah mencegat 71 dari 103 rudal sekutu. Tidak ada anggota militer Suriah yang tewas dalam serangan ini.
Dalam briefing di Pentagon, Jenderal Dunford mengatakan serangan udara itu sudah selesai. Dia mengatakan militer sekutu sengaja memilih target untuk menghindari jatuhnya korban pasukan Rusia, yang tersebar di berbagai pangkalan militer Suriah.
Duta Besar Rusia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Vassily Nebenzia, mengatakan serangan rudal presisi itu sebagai,”Pukulan bagi penyelesaian secara politik atas krisis di Suriah.”
Duta Besar Suriah untuk PBB, Bashar Jaafari, mengatakan tiga negara barat membahayakan perdamaian dan keamanan dunia.
Sedangkan Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, menuding Rusia menutupi tindakan pemerintah Suriah. “Washington tetap bersiaga untuk menyerang jika serangan kimia terjadi lagi.”

Credit tempo.co

Tepis Klaim Suriah, Amerika Serikat Rilis Hasil Serangannya

Pasukan Amerika Serikat dan sekutunya, Inggris dan Prancis menembakkan rudal-rudalnya ke 3 lokasi penting di Damaskus dan Homs di Suriah [ABC NEWS]

CB, Jakarta - Kementerian Pertahanan Amerika Serikat merilis citra satelit terbaru yang menunjukan kehancuran situs-situs militer pemerintah Suriah yang menjadi target serangan bersama Inggris dan Prancis.
"Bukti kehancuran itu sekaligus menepis klaim Suriah yang menyebutkan serangan AS itu tidak berhasil menghancurkan fasilitas yang ditargetkan, tulis CNN.

Seorang tentara mendokumentasikan hancurnya Pusat Penelitian Suriah akibat serangan udara koalisi AS di Barzeh, Suriah, 14 April 2018. AP

Kementerian Pertahanan Amerika Serikat pada Sabtu pagi, 14 April 2018 waktu setempat, merilis peta yang menunjukkan tiga sasaran serangan udara di Suriah. Foto yang diunggah citra satelit dari DigitalGlobe dan Planet.com itu menunjukkan kerusakan hebat akibat serangan udara terhadap fasilitas yang diduga menjadi bagian program senjata kimia Suriah.
Citra satelit baru dari DigitalGlobe menunjukkan ada kerusakan parah pada dua fasilitas terpisah di Homs. Citra satelit baru dari Planet.com menunjukkan bangunan Pusat Penelitian Bazrah, pusat penelitian ilmiah di pinggiran Damaskus hancur menjadi puing.
Prancis, Amerika Serikat dan Inggris meluncurkan aksi militer bersama pada Jumat malam, menembakkan 105 rudal di tiga lokasi di Suriah. Tak lama setelah serangan udara dimulai, Presiden Donald Trump mengatakan ketiga situs itu "terkait" dengan program senjata kimia Suriah.

Pemandangan sisa-sisa api Pusat Penelitian Suriah yang dihancurkan oleh serangan udara koalisi AS di Barzeh, Suriah, 14 April 2018. AP
Serangan sekutu menyasar tiga titik militer utama Suriah, pos komando yang terletak di Damaskus, dan dua fasilitas penelitian serta produksi senjata kimia dan biologi yang terletak di Damaskus dan Homs.

Juru bicara Pentagon, Dana White, seusai serangan itu mengumumkan keberhasilan serangan yang tepat sasaran. "Kami berhasil menghancurkan target. Kami memukul situs, jantung program senjata kimia. Jadi, itu adalah misi yang berhasil diselesaikan dengan sempurna," kata White, seperti dilansir CNN pada 15 April 2018.
Rusia pendukung militer Suriah, tidak setuju dengan laporan itu, mengatakan, sistem pertahanan udara Suriah berhasil mencegat 71 dari 103 rudal jelajah yang ditembakan Amerika Serikat, Inggris dan Prancis. Sementara TV negara Suriah melaporkan rudal yang menargetkan Homs berhasil dicegat dan tidak menyebabkan kerusakan.

Credit tempo.co

Assad: AS, Inggris, dan Prancis Lakukan Kampanye Kebohongan

DAMASKUS - Presiden Suriah Bashar al-Assad mengatakan pada hari Minggu bahwa serangan rudal yang dipimpin AS terhadap Suriah bergandengan dengan kampanye kebohongan di Dewan Keamanan PBB.

Hal itu diungkapkannya pada sekelompok politisi Rusia yang mengunjungi Suriah.

"Serangan tripartit di Suriah, kampanye kebohongan dan penyesatan di Dewan Keamanan PBB terhadap Suriah dan Rusia membuktikan bahwa kedua negara tidak hanya berjuang melawan terorisme tetapi juga pelanggaran hukum internasional berdasarkan atas penghormatan kedaulatan negara," kata Assad seperti dikutip dari Xinhua, Senin (16/4/2018).

Para anggota delegasi sendiri mengecam serangan yang dipimpin Amerika Serikat (AS) sebagai pelanggaran yang jelas terhadap perjanjian internasional. Mereka menambahkan bahwa serangan itu datang pada saat ketika Suriah bekerja untuk memulihkan stabilitas dan membangun kembali apa yang dihancurkan oleh kelompok-kelompok teroris.

Mereka juga menegaskan bahwa Rusia akan tetap teguh dalam dukungannya untuk Suriah.

AS, bersama dengan Inggris dan Perancis, meluncurkan serangan udara terkoordinasi pada Sabtu pagi. Sekitar 110 rudal menghantam sasaran di ibu kota Suriah, Damaskus, dan wilayah lainnya.

Serangan itu ditujukan kepada situs-situs senjata kimia Suriah dalam menanggapi dugaan serangan kimia. Dalam pidatonya yang mengumumkan serangan itu, Trump menyalahkan rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad atas dugaan serangan itu.

Credit sindonews.com

Hizbullah Sebut Serangan Rudal Barat di Suriah Gagal

BEIRUT - Pemimpin kelompok Hizbullah, Hassan Nasrallah, menyatakan bahwa serangan rudal pimpinan Amerika Serikat (AS) di Suriah gagal mencapai tujuanya. Ia merujuk pada meneror pasukan Suriah, meningkatkan moral pejuang Suriah atau melayani kepentinga Israel.

Menurutnya keinginan militer AS untuk tetap mempertahankan serangan amat terbatas. AS menyadari bahwa agresi yang lebih luas terhadap Suriah akan memancing respon dari Damaskus dan menigkakan ketegangan di seluruh wilayah.

Nasrallah juga menuduh negara-negara Teluk menghasut tindakan militer AS di Suriah dan mendanai serangan rudal di negara itu seperti dikutip dari Sputniknews, Senin (16/4/2018).

Setelah AS, Prancis, dan Inggris meluncurkan serangan di sejumlah target di Suriah sebagai tanggapan atas dugaan insiden kimia di pinggiran Damaskus di Douma, Hizbullah menyatakan bahwa AS tidak akan pernah berhasil dalam perang melawan Suriah dan orang-orang biasa di Timur Tengah. Gerakan militan Syiah juga mendapat pujian di Suriah karena menangkis serangan udara yang sebelumnya diluncurkan oleh AS, Inggris dan Prancis terhadap Republik Arab.

Setelah laporan tentang dugaan serangan gas di Douma Suriah muncul di beberapa media lokal, yang mengutip sumber di kalangan militan, negara-negara Barat bergegas untuk menuduh pasukan Presiden Suriah Bashar Assad menggunakan senjata kimia. Para pemimpin Suriah membantah terlibat dalam serangan itu, dan mengundang para ahli dari Organisasi untuk Larangan Senjata Kimia (OPCW) untuk menyelidiki laporan tersebut.

Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, ketiga negara itu menembakkan lebih dari 100 rudal jelajah dan rudal udara ke permukaan, yang sebagian besar ditembak jatuh oleh pertahanan udara Suriah. Tiga orang cedera akibat serangan itu, Staf Umum Suriah melaporkan.

Presiden Suriah Bashar Assad mengecam serangan itu, mengatakan bahwa setelah pemogokan, tekad Damaskus untuk memerangi dan menghancurkan terorisme di setiap inci hanya akan meningkat.

Credit sindonews.com

Jerman Minta Rusia Perbaiki Sikap

Menlu Jerman Heiko Maas mengkritik Rusia atas serangkaian aktivitasnya di luar negeri. (Reuters/Fabrizio Bensch)

Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas mengkritik Rusia atas serangkaian aktivitas Moskow di luar negeri dan menuding negara tersebut bertanggung jawab di balik serangan siber terhadap institusinya. Dia juga meminta Moskow memperbaiki sikapnya.

Maas mendaftar serangkaian tindakan problematis, termasuk ketiadaan perkembangan pada implementas gencatan senjata di Ukraina timur, serangan racun di Inggris, dukungan terhadap pemerinth Suriah dan pengaruh pada pemilu negara Barat.

"Kami mengalami serangan di Kementerian Luar Negeri, di mana kami harus berasumsi serangan itu berasal dari Rusia," kata Maas kepada ZDF, dikutip Reuters. "Dan saya rasa tidak hanya masuk akal, tapi penting untuk menyatakan kami tidak memandang tindakan-tindakan itu sebagai kontribusi konstruktif."

Sejumlah pejabat pemerintah Jerman pada Februari lalu mengungkap serangan "terisolasi" pada jaringan komputer pemerintah yang pertama kali diketahui pada Desember.

Kepala intelijen domestik Jerman pekan lalu mengatakan "ada kemungkinan besar" Moskow berada di balik serangan tersebut.

Maas, Politikus Sosial Demokrat yang mengadopsi sikap lebih keras pada Rusia ketimbang para pendahulunya, menyebut Moskow semakin sulit diajak kerja sama, tapi Berlin berkomitmen mempertahankan dialog, terutama soal krisis Suriah.

"Ini waktunya, saya rasa, untuk menunjukkan bahwa kami mengharapkan kontribusi konstruktif dari Rusia, termasuk soal konflik Suriah. Dan juga mereka tidak selalu melindungi (Presiden Suriah Bashar) al-Assad."

Rusia menampik berupaya memengaruhi pemilihan umum negara Barat dan menepis tudingan keterlibatan dalam serangan siber di Jerman. Moskow juga menampik terlibat dalam serangan terhadap mantan agen mata-matanya di Inggris, Sergei Skripal.

Serangan udara yang mengincar fasilitas senjata kimia Suriah memperparah ketegangan antara Moskow dan negara-negara Barat. Sebelumnya, 130 diplomat Rusia diusir karena serangan racun tersebut.

Suriah menampik menggunakan senjata kimia terhadap warga sipilnya sendiri.

Credit cnnindonesia.com

NATO minta Rusia laksanakan tanggung jawab di Suriah

Sekjen NATO Jens Stoltenberg (REUTERS/Kazuhiro Nogi/Pool)

Brussel (CB) - Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg meminta Rusia mengemban tanggung jawab dalam konflik Suriah.

“Dalam hal ini, Sekutu menigumbau semua pendukung rezim Suriah, terutama Rusia, melaksanakan tanggung jawab guna memastikan bahwa rezim Suriah berpatisipasi secara konstruktif dalam perundingan Jenewa yang dipimpin PBB,” kata Stoltenberg usai pertemuan duta besar 29 negara anggota NATO di Brussel, Belgia, Sabtu (14/4).

NATO dalam keterangan mengenai udara di Suriah menyatakan "dukungan penuh terhadap tindakan ini yang bertujuan untuk mengurangi kemampuan senjata kimia rezim Suriah dan mencegah serangan senjata kimia lebih lanjut terhadap rakyat Suriah".

"Senjata kimia tidak dapat digunakan dengan kekebalan hukum atau menjadi hal yang lumrah. Senjata kimia sangat berbahaya bagi rakyat Suriah dan keamanan kita bersama".

Serangan itu dilancarkan sebagai pembalasan atas dugaan serangan kimia di kota Suriah, Douma, di luar Damaskus, pada 7 April lalu yang menurut tim penyelaman dan kelompok pengamat perang menewaskan lebih dari 40 orang.

NATO menambahkan bahwa pihaknya "mengutuk keras penggunaan senjata kimia berulang kali oleh rezim Suriah dan menyerukan agar mereka yang bertanggung jawab diadili," demikian AFP.

Credit antaranews.com