Senin, 09 April 2018

AS: Tak Benar Rudal Tomahawk Gempur Militer Suriah

DAMASKUS - Amerika Serikat (AS) membantah menyerang pangkalan militer Angkatan Udara Suriah di dekat Homs pada Minggu malam atau Senin (9/4/2018) dini hari. Serangan ini terjadi setelah Presiden Donald Trump mengancam akan menggempur rezim Bashar al-Assad atas tuduhan membantai warga sipil di Douma dengan senjata kimia.

Pejabat pemerintah Trump kepada CNN mengatakan, laporan serangan rudal Tomahawk terhadap militer rezim Bashar al-Assad tidak benar.

Sebelumnya, kantor berita negara Suriah, SANA, melaporkan serangan delapan rudal menghantam pangkalan udara T-4 di dekat Homs."Dihantam oleh beberapa rudal, kemungkinan serangan oleh AS," tulis media pemerintah tersebut mengutip sumber militer Damaskus.

Serangan tiba-tiba itu memakan korban jiwa. "Ada beberapa martir dan beberapa terluka," imbuh laporan SANA.

Militer Assad merespons serangan itu dengan mengaktifkan sistem rudal pertahanan udara.

Al Masdar News, media Timur Tengah lainnya menyebut ada jet tempur misterius telah memasuki wilayah udara Suriah dari Lebanon. Media tersebut berspekulasi bahwa jet tempur itu kemungkinan berasal dari Israel.

Credit sindonews.com

Pangkalan Militer Suriah Dirudal, Diduga oleh AS

DAMASKUS - Sebuah pangkalaan militer Angkatan Udara Suriah di dekat Homs diserang rudal, pada Senin (9/4/2018). Media pemerintah setempat menduga serangan rudal diluncurkan Amerika Serikat (AS).

Serangan ini terjadi setelah Presiden AS Donald Trump mengancam meluncurkan serangan militer terhadap rezim Suriah yang dipimpin Presiden Bashar al-Assad atas tuduhan membantai warga sipil di Douma dengan senjata kimia.

Kantor berita negara Suriah, SANA, melaporkan setidaknya delapan serangan rudal menghantam pangkalan udara T-4 Suriah. Laporan ini mengutip sumber militer Damaskus.

Pangkalan udara T-4 Suriah yang diserang berada sebelah timur provinsi Homs.

Media Lebanon, Al Mayadeen, melaporkan bahwa tembakan beberapa rudal tersebut berasal dari Laut Mediterania, melalui wilayah udara Lebanon.

Departemen Pertahanan AS mengaku sudah mendengar laporan tentang serangan rudal terhadap basis militer rezim Assad. Namun, seorang pejabat Pentagon kepada Sputnik, menolak mengonfirmasi bahwa Amerika sebagai pelaku serangan.

Al Masdar News, media Timur Tengah lainnya menyebut ada jet tempur misterius telah memasuki wilayah udara Suriah dari Lebanon. Media tersebut berspekulasi bahwa jet temour itu kemungkinan berasal dari Israel.

Rezim Assad tak tinggal diam melihat pangkalan militernya diserang. Pasukan Suriah menanggapi dengan mengaktifkan sistem rudal pertahanan udara di Pangkalan Udara Mezzeh.

Hingga saat ini belum diketahui tentang kemungkinan adanya korban jiwa maupun kerusakan akibat serangan delapan rudal terhadap basis militer rezim Suriah.

Credit sindonews.com

Serangan Rudal di Pangkalan Udara Suriah, Beberapa Tewas

Insiden ini tepat setahun setelah AS menyerang satu pangkalan udara Suriah sebagai balasan atas serangan sarin di Khan Sheikhoun pada 2017. (Ford Williams/Courtesy U.S. Navy/Handout via Reuters)

Jakarta, CB -- Beberapa orang dilaporkan tewas akibat serangan rudal ke pangkalan udara Suriah di Kota Homs pada Senin (9/4).

"Ada yang tewas dan terluka akibat serangan rudal yang menghantam Bandara Tayfur," bunyi laporan kantor berita SANA sebagaimana dikutip AFP.

Kantor berita tersebut menyatakan pemerintah menduga serangan itu dilakukan oleh AS, tapi Washington mengonfirmasi bahwa militer mereka tak melakukan serangan udara.

Insiden ini terjadi tak lama setelah Presiden Donald Trump memperingatkan Suriah mengenai dugaan serangan senjata kimia yang menewaskan puluhan orang di daerah kekuasaan pemberontak di Kota Douma pada Sabtu (7/4).

"Banyak yang tewas, termasuk perempuan dan anak, dalam serangan kimia yang tak masuk akal di Suriah. Daerah itu tertutup dan dikepung Tentara Suriah, membuatnya benar-benar tak bisa diakses dunia luar," tulis Trump melalui akun Twitter pribadinya.

Melanjutkan pernyataannya, Trump menulis, "Presiden Putin, Rusia, dan Iran bertanggung jawab karena mendukung Binatang Assad."

Pernyataan ini disampaikan tepat setahun setelah AS menyerang satu pangkalan udara Suriah sebagai balasan atas serangan sarin di Khan Sheikhoun pada 2017.

Credit cnnindonesia.com

Ulama Iran: Rudal Hizbullah Bisa Bikin Tel Aviv Israel Kota Hantu

TEHERAN - Ulama senior Iran, Ayatollah Ahmad Khatami, mengklaim kota Tel Aviv dan Haifa di Israel bisa menjadi kota hantu jika diserang rudal kelompok Hizbullah Lebanon yang berjarak tempuh 70km.

Komentar Khatami, yang juga anggota senior Majelis Ahli Iran, sebagai respons atas pernyataan militer Israel bahwa perang dengan Hizbullah berpotensi pecah pada tahun-tahun mendatang.

"Hizbullah akan mengubah Haifa dan Tel Aviv menjadi kota-kota hantu dengan rudal," kata Khatami dalam sebuah khotbah Jumat, seperti dilansir Jerusalem Post, Minggu (8/4/2018).

"Anda (Israel) sudah mencoba peluang Anda dua kali, dan gagal," kata Khatami."Terlepas dari kenyataan bahwa Hezbollah lebih kuat hari ini daripada sebelumnya, jika Anda ingin Tel Aviv dan Haifa diruntuhkan, cobalah kesempatan Anda lagi," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Operasi Pasukan Pertahanan Israel (IDF) Mayor Jenderal Nitzan Alon mengatakan konflik dengan Hizbullah Lebanon bisa terjadi pada tahun-tahun mendatang.

"Tahun ini memiliki potensi eskalasi, dan tidak harus karena kedua pihak ingin memulai, tetapi karena kemunduran yang terjadi secara bertahap. Ini telah mendorong kami untuk meningkatkan tingkat kesiapsiagaan," kata Alon, seperti dikutip Army Radio.

Ulama Iran tersebut juga mengecam pembunuhan IDF terhadap para demonstran Palestina dalam protes "Great March of Return" yang sedang berlangsung di Jalur Gaza. "Zionis hanya dapat dijawab dengan bahasa perlawanan dan kekuatan," katanya.

Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei juga pernah memprediksi bahwa Israel tidak akan bertahan hidup 25 tahun lagi. Khatami mendukung prediksi Khamenei."Mungkin itu adalah kehendak Tuhan, dengan semua kegilaan yang mereka sebabkan, (Israel) akan dihancurkan bahkan sebelum itu," ujarnya.

Hizbullah, menurut analisis militer Israel, pada saat ini memiliki gudang dengan sekitar 150.000 rudal.

Khatami juga mengecam Arab Saudi karena hubungannya yang semakin dekat dengan Israel. Terlebih, Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman baru-baru ini membela hak orang-orang Israel untuk hidup di tanahnya sendiri.

Credit sindonews.com

Saudi Bangun Kanal, Qatar Terancam Jadi 'Sebuah Pulau'

RIYADH - Arab Saudi berencana membangun kanal di sepanjang perbatasan daratnya dengan Qatar. Proyek ini akan secara efektif membuat negara di semenanjung Arab itu menjadi sebuah pulau.

Surat kabar Saudi, Sabq, mengklaim bahwa para perencana masih menunggu izin resmi untuk memulai pembangunan kanal. Proyek itu dapat diselesaikan hanya dalam setahun dengan biaya USD750 juta.

Menurut desain, kanal itu akan mempunyai pajang 60 km, lebar 200 meter dan mempunyai kedalam antara 15-20 meter. Dengan begitu, kanal ini akan memotong wilayah perbatasan dengan Qatar di sebelah selatan.

Saluran maritim antara daerah Salwa dan Khawr al-Udayd di Arab Saudi akan secara efektif mengakhiri perdagangan darat dengan Qatar dan juga memungkinkan pengiriman untuk memotong jalur Qatar.

Arab Saudi meluncurkan blokade darat, laut dan udara terhadap Qatar pada Juni lalu. Aksi ini dilakukan bersama sekutu regionalnya - Uni Emirar Arab (UEA), Bahrain dan Mesir. Blokade ini secara luas dikutuk sebagai tindakan ilegal.

Proyek kanal ini tampak sebagai upaya untuk lebih memperketat blokade atas Qatar dan berusaha mengambil alih perdagangan dari negara kerajaan itu.

Kanal ini nantinya akan mampu menampung kapal tanker dan kapal kontainer dengan rencana untuk mengubah daerah tersebut menjadi pusat industri dan ekonomi yang "unik" dengan sejumlah pelabuhan yang melapisi jalur air.

Surat kabar itu juga mengatakan ada rencana untuk resor di sepanjang tepi kanal dan fasilitas untuk memungkinkan kapal pesiar berlabuh.

Anehnya, kawasan itu juga akan mencakup zona militer dengan zona pengecualian satu kilometer yang berjalan di sepanjang perbatasan dengan saingan regional Riyadh, Qatar.

"(Terusan) akan menghilangkan semua perbatasan darat, dan itu akan menjadi wilayah Saudi murni untuk panjang 1 km dari perbatasan resmi dengan Negara Qatar. Ini akan membuat wilayah terestrial yang berdekatan dengan Qatar menjadi zona militer untuk perlindungan dan pemantauan," tulis media Arab Saudi itu seperti dikutip Al Araby, Minggu (8/4/2018).

Surat kabar itu mengklaim proyek tersebut akan menelan biaya USD750 juta dan dapat diselesaikan hanya dalam waktu 12 bulan.

Sebagian besar analis melihat pembicaraan tentang kanal sebagai proyek propaganda untuk Riyadh. Arab Saudi dan UEA telah meluncurkan kampanye media yang berkelanjutan, tetapi tidak berhasil, terhadap Qatar sejak blokade Juni dimulai.

Pengamat lain menyatakan bahwa setiap upaya untuk mendesain ulang geografi Semenanjung Arab untuk mengisolasi Qatar akan dianggap ilegal berdasarkan hukum internasional.

Qatar telah menolak serangkaian tuntutan yang dipimpin oleh Saudi, termasuk menutup media seperti Al Jazeera dan The New Arab yang berbasis di London. Doha telah menyerukan dialog untuk mengakhiri krisis, yang ditolak oleh Arab Saudi dan mitranya.

Analis melihat blokade sebagai upaya untuk memaksa Qatar berada di bawah pengawasan Arab Saudi-UEA dan mengakhiri kebijakan luar negerinya yang independen.

Tahun lalu, sebuah museum di UEA menuai kritikan dan cemoohan setelah menampilkan peta wilayah Teluk yang mengecualikan Qatar.

Credit sindonews.com

Eks Intel Ganda Rusia Skripal Ditawari Identitas Baru

Asisten Komisaris Kepolisian Metropolitan, Mark Rowley bersama dengan Chief Medical Officer Sally Davies, memberi pernyataan pers mengenai Sergei Skripal dan putrinya Yulia yang diracuni di pusat Salisbury, Inggris, 7 Maret 2018. REUTERS/Henry Nicholls

CB, Jakarta - Agen intelijen Inggris dan Amerika Serikat berebut menawarkan mantan agen ganda mata-mata Rusia, Sergei Skripal dan putrinya, Yulia Skripal identitas baru. Keduanya ditawari pula untuk tinggal di negara-negara sekutu Amerika Serikat dan Inggris, namun negara Abang Sam tampaknya pilihan terbaik karena di negara itu kecil kemungkinan mereka akan dibunuh di sana.
“Mereka akan ditawari identitas baru. M16 dan CIA sedang mendiskusikan hal ini,” kata sumber di pemerintah Amerika Serikat, seperti dikutip dari rt.com pada Senin, 9 April 2018.

Manten intelijen Rusia dan Inggris, Sergei Skripal sekarat terkena zat tak dikenal di Inggris [Independent.co.uk/AP]

Sumber tersebut juga menjelaskan Skripal dan putrinya sudah berangsur-angsur pulih setelah mendapat serangan racun saraf di Inggris. Saat ini pemerintah Amerika Serikat sangat yakin keduanya bisa membantu Amerika Serikat secepatnya dengan apa yang telah terjadi. Keamanan Skripal dan keluarganya adalah salah satu alasan dilakukannya relokasi.

“Hidup mereka tampaknya tidak akan sama lagi karena mereka akan terus membutuhkan perawatan kesehatan dan otoritas Inggris memastikan mereka akan lebih aman berada di satu dari lima negara pengawas, yakni Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Australia dan Selandia Baru. Jelas tempat paling sedikit risiko bagi mereka adalah Amerika Serikat dan lebih mudah melindungi mereka dibawah identitas baru,” kata sumber di sebuah agen mata-mata yang mengikuti proses negosiasi ini.
Skripal adalah mantan agen ganda. Dia bekerja selama beberapa tahun dengan agen intelejen militer Rusia. Pada 1999 dia pensiun karena kondisi kesehatannya. Namun pada 2004 saat dia sedang merintis karir di Kementerian Luar Negeri Rusia, dia ditahan karena terbongkar fakta dia bekerjasama dengan agen rahasia Inggris sejak 1995.
Atas kesalahannya itu, pada 2006 dia divonis hukuman 13 tahun penjara. Akan tetapi, pada 2010 dia dibebaskan atas pengampunan dari Presiden Dimitry Medvedev, yang berkuasa saat itu. Pembebasannya juga sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran tahanan mata-mata. Selain Skripal, dia bersama tiga tahanan bekas mata-mata Rusia ditukar dengan 10 agen mata-mata yang ditangkap di Amerika Serikat. Tak lama setelah pertukaran itu, Skripal direlokasi ke Inggris dan tinggal di kota Salisbury hingga dia diracun pada awal Maret 2018.

Credit TEMPO.CO

Pembelot KGB Ungkap Penyerang Racun Sergei Skripal

Serangan racun saraf yang mengguncang eropa

Foto: republika

Pembelot mengatakan seorang Rusia diduga perencana serangan akan tetap di Inggris

CB, LONDON -- Seorang pembelot badan intelijen Rusia Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti (KGB) mengungkapkan pada Sabtu (7/4) mengenai penyerang mantan intelijen ganda Rusia di Salisbury, Inggris. Dia mengatakan bahwa seorang Rusia yang diduga merencanakan serangan racun saraf terhadap agen Sergei Skripal dan putrinya Yulia akan tetap berada di Inggris.

Mantan agen KGB itu adalah Boris Karpichkov (59 tahun). Dia mengungkapkan kepada Sunday Mirror bagaimana rencana pembunuhan itu mungkin telah terungkap. Dia mengatakannya berdasarkan pelatihan intelijennya sendiri dalam racun mematikan.

Dia mengatakan penyadap dari agen mata-mata Dinas Keamanan Federal (FSB) Rusia akan memantau ponsel Yulia, email, internet, dan Skype untuk menentukan tanggal dan waktu penerbangannya ke Inggris. Agen yang menyamar itu diduga telah memandu enam orang anggota skuad yang dikenal sebagai The Cleaners. Mereka dipandu ke target mereka diSalisbury.

Empat hari sebelum keberangkatan, enam operator lapangan FSB akan dipilih untuk membentuk kelompok operasional khusus atau SOG. Kelompok ini bertugas untuk melaksanakan misi.

Mereka akan mencuri identitas palsu dari negara di Uni Eropa, sehingga mereka tidak membutuhkan visa ketika bepergian. Paspor narapidana yang sebenarnya di penjara Uni Eropa akan dikloning.

Itu akan memungkinkan SOG untuk menuju ke Inggris dalam satu dan dua orang. Mereka melakukan perjalanan menggunakan feri, bukan penerbangan yang lebih banyak diteliti.

Kemudian satu orang akan tinggal di Moskow untuk mengikuti Yulia (33 tahun). Yulia terbang ke Heathrow dan mendarat pukul 2.40 sore waktu setempat pada 3 Maret. Setelah mata-mata itu yakin Yulia berada di bawah pengawasan oleh tim SOG yang sudah berada di posisi di Inggris, mata-mata itu akan kembali.

Pada pukul 4.15 sore berikutnya, Sergei dan Yulia terkapar di sebuah bangku taman dekat restoran Zizzi di Salisbury karena keracunan. Agen yang menyamar itu akan menyediakan rumah yang aman, membeli atau menyewa mobil dan sepeda motor dengan uang tunai.

Semua fasilitas itu diberikan kepada SOG untuk menunjang tugas mereka melakukan serangan terhadap Sergei (66 tahun) dan Yulia. Sedangkan agen yang menyamar itu akan mengintai di mana operasi hitam itu akan dilaksanakan.

Dia yang merencanakan rute penyerangan oleh skuad tersebut untuk menghindari pengawasan kamera CCTV. Dia juga akan bertanggung jawab untuk memeriksa apakah ada pengawasan terhadap Sergei Skripal yang mungkin membahayakan misi.

Karpichkov adalah mantan mayor dalam KGB, yang penggantinya FSB. Dia sendiri diberi lisensi untuk membunuh dengan racun sebelum dia membelot ke Inggris.

"Saya diberitahu bahwa hanya satu tetes atau sedikit bubuk dari substansi yang akan saya dapatkan lebih dari cukup untuk melikuidasi siapa pun. Saya harus mengenakan dua pasang sarung tangan, yang terbuat dari karet, dan berhati-hati menahan nafas," katanya.

Semua yang diperlukan kemudian adalah menyebarkannya pada barang-barang yang digunakan sehari-hari, pegangan pintu, kunci tas pribadi, ransel, kotak diplomat, gagang pintu mobil, tutup bahan bakar mobil, dan sebagainya. "Saya juga bisa mengerjakannya melalui handset ponsel mereka, baik di kantor mereka atau di kantor pribadi mereka".

Dalam kasus Skripal, 'pegangan pintu depannya' adalah mengirimkan racun pada 4 Maret. Agen ganda itu dipenjara oleh Rusia karena juga menjadi agen Inggris. Namun dia dibebaskan pada 2010 dengan barter agen.

Sekitar 29 negara telah mengusir 145 utusan Rusia dalam solidaritas dengan Inggris atas serangan itu. Ajaibnya, kini Skripal dan Yulia berangsur membaik setelah melewati berpekan-pekan perawatan intensif.

Karpichkov mengatakan kemungkinan penyerang itu menggunakan agen saraf Novichok A-234. Setelah berhasil, anggota skuad itu akan menghilang dengan cara yang sama seperti saat mereka datang. Tetapi agen yang menyamar itu akan tetap tinggal untuk menyiapkan misi selanjutnya.

Credit republika.co.id

Turki Mengutuk Serangan Kimia di Douma Suriah

Anak-anak menerima perawatan medis setelah pasukan rezim Assad diduga melakukan serangan gas beracun ke kota Duma, Ghouta Timur, Damaskus, Suriah, 7 April 2018. Media pemerintah Suriah membantah jika militer telah meluncurkan serangan kimia. Fadi Abdullah/Anadolu

CB, Jakarta - Kementerian Luar Negeri Turki mengeluarkan sebuah pernyataan, Ahad, 8 April 2018, isinya mengutuk keras serangan kimia di Kota Douma, Suriah, dan mendesak masyarakat internasional melakukan penyelidikan untuk menemukan pelaku.
Media Turki, Daily Sabah, dalam pemberitaannya mengatakan, pasukan rezim Bashar al Assad menjatuhkan bom barel berisi racun kimia di kawasan sipil di pinggiran Damaskus, Ghouta Timur, pada Sabtu dini hari, 7 April 2018, waktu setempat. Akibat serangan tersebut, sedikitnya 70 orang tewas dan lebih dari 500 orang cedera.

Pekerja medis memberikan oksigen kepada bayi melalui respirator setelah dugaan serangan gas beracun di Douma, Ghouta timur, Suriah, 8 April 2018. Serangan gas beracun ini terjadi di sebuah kota yang dikuasai pemberontak di dekat ibu kota. AP/White Helmet

"Kami mengutuk keras serangan tersebut yang diduga dilakukan oleh rezim. Masyarakat internasional punya rekaman rezim Suriah pernah menggunakan senjata kimia," bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri Turki.
Pernyataan itu menambahkan, insiden itu menunjukkan, resolusi Dewan Keamanan PBB tentang penggunaan senjata kimia bernomor 2118, 2209, dan 2235 telah diabaikan. "Kami berharap komunitas internasional menunjukkan reaksinya dalam menghadapi serangan."

Seorang anak Suriah menunggu untuk menerima perawatan medis setelah pasukan rezim Assad diduga melakukan serangan gas beracun ke kota Duma, Ghouta Timur, Suriah, 7 April 2018. Halil el-Abdullah/Anadolu
Sementara itu dari Rusia diperoleh informasi, sekutu dekat Suriah itu membantah segala berita tentang serangan senjata kimia. Sebab semua berita tersebut dianggap bohong dan dibuat-buat.

"Penyebaran cerita gadungan tentang penggunaan klorine dan zat beracun lainnya oleh pasukan pemerintah Suriah terus berlanjut," bunyi pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Rusia seperti dikutip Reuters.

Credit TEMPO.CO

Warga Suriah Unjuk Rasa Kecam Serangan Kimia Rezim Assad

Foto ini dirilis oleh kantor berita resmi Suriah SANA, menunjukkan pasukan pemerintah Suriah mengawasi evakuasi para pejuang dan keluarga mereka dari kota terkepung Douma, sebelah timur Damaskus, Suriah, pada Senin, 2 April 2018.

Foto: SANA/AP

Mereka mengutuk serangan kimia yang dilakukan oleh rezim pemerintahan Assad

CB, IDLIB -- Warga yang berada di wilayah kelompok oposisi Suriah melakukan unjuk rasa atas serangan kimia baru yang dilancarkan rezim pemerintahan Suriah Bashar al-Assad, Ahad (8/4) waktu setempat. Dengan serangan kimia tersebut, militer Suriah menyerang Ghouta Timur.

Kantor berita Turki Anadolu melaporkan, warga yang berunjuk rasa berasal dari daerah Khan Shaykhun, Maarrat al-Nu'man dan Saraqib yang terletak di Provinsi Idlib. Tak hanya mereka, warga lokal dari Maar Shuhur, Kafrehmul, Aleppo Barat, Kifrenbude, dan beberapa daerah di Hama juga ikut berdemonstrasi.

Mereka berunjung rasa sambil menunjukkan spanduk bertuliskan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Mereka berharap masyarakat dunia melihatnya, meminta keadilan, dan menuntut agar ada keberpihakan pada hak asasi warga Ghouta Timur.

Seorang aktivis Suriah, Muhammad al-Hani, yang berpartisipasi dalam demonstrasi di Saraqib, mengatakan bahwa mereka mengutuk serangan kimia yang dilakukan oleh rezim pemerintahan Suriah Bashar al-Assad di Douma, Ghouta Timur.

Sementara itu, seorang anggota dari White Helmetes, Hasan al-Hassan, menuturkan penyerangan rezim Assad terhadap Douma terjadi akibat adanya perlindungan dari masyarakat internasional.

Aktivis lainnya, Firas Abdullah, pun menuding Suriah dan Rusia sebagai dalang penyerangan yang menggunakan senjata kimia terhadap ratusan ribu orang. Serangan ini juga telah menuai kecaman dunia internasional termasuk Turki dan Arab Saudi.

Seperti diketahui, pada 24 Februari lalu, Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat mengadopsi Resolusi 2401 yang isinya menyerukan gencatan senjata selama sebulan di Suriah, terutama di Ghouta Timur. Ini untuk memungkinkan pengiriman bantuan kemanusiaan.

Namun Suriah tidak mematuhinya lalu pada Maret lalu meluncurkan serangan darat dengan dukungan kekuatan udara Rusia untuk mengambil-alih wilayah Ghouta Timur yang dipegang oleh kelompok oposisi. Kawasan permukiman bagi sekitar 400 ribu warga sipil, di pinggiran kota tetap menjadi target pengepungan rezim pemerintahan Suriah.

Komisi Penyelidikan PBB pun telah merilis laporan yang isinya menyatakan bahwa rezim Assad telah melakukan kejahatan perang di Ghouta Timur, di antaranya karena menggunakan senjata kimia terhadap warga sipil.

Credit republika.co.id

Turki Desak Taliban Ikut Proses Perdamaian Afganistan

CB, Jakarta - Perdana Menteri Turki, Binali Yildirim, pada Ahad 8 April 2018, menyampaikan desakannya terhadap Taliban di Afganistan agar terlibat dalam proses perdamaian bersama pemerintah Kabul.
Keterangan tersebut disampaikan Yildirim ketika melakukan konferensi pers bersama pejabat tinggi Afganistan Abdullah Abdullah di Kabul, Ahad.

Sejumlah pemuda Afganistan bermain musik dan menikmati secangkir teh saat piknik di era 1960an. Rezim Taliban menguasai Afganistan sejak tahun 1994 hingga 2001. Dailymail.co.uk/Dr Bill Podlich

Yildirim disambut langsung oleh Abdullah Abdullah atas kedatangannya di Istana Qasr-e-Safaidar di Ibu Kota Kabul. Menurut Yildirim di depan awak media, dia memuji langkah berani pemerintah Afganistan mengajak Taliban duduk bersama membicarakan masalah perdamaian.
"Proses perdamaian adalah jalan bagi Afganistan untuk memecahkan masalah teror. Ini adalah langkah yang sangat berarti," kata Yildirim. "Kami berharap Taliban mengambil kesempatan bersejarah. Saatnya meninggalkan masa lalu dan membangun masa depan," tambahnya seperti dikutip kantor berita Anadolu.
Senjata Taliban yang diduga dipasok oleh Rusia. Cnn.com
Pada kesempatan tersebut, Yildirim juga menggarisbawahi pentingnya perjalanan Perdana Menteri Pakistan Shahid Khaqan Abbas ke Kabul baru-baru ini.

Dia tegaskan sikap Turki yang akan melanjutkan dukungannya terhadap Afganistan dalam memerangi terorisme dan juga meningkatkan kerja sama bilateral dalam segala bidang, termasuk perdagangan dan pertahanan.

Credit TEMPO.CO

Dibebaskan Pengadilan Jerman, Puigdemont Ajak Dialog Spanyol

Presiden Catalonia, Carles Puigdemont. AP Photo

CB, Bonn - Mantan Presiden Catalonia, Carles Puigdemont, menyerukan dialog dengan pemerintah Spanyol. Dia melakukan ini segera setelah dibebaskan dengan jaminan oleh pengadilan Jerman.
Puigdemont diperbolehkan mendapat jaminan setelah hakim Jerman memutuskan dia tidak dapat diekstradisi atas tuduhan "pemberontakan" yang diminta oleh Spanyol. Seperti dilansir media DW, setelah dibebaskan pada Jumat, 6 April 2018, Puigedemont meminta Spanyol membatalkan upaya untuk mengadili para pemimpin separatis Barcelona.

Saat menyapa pendukungnya di luar gedung pengadilan, Puigdemont menyerukan pembebasan segera semua koleganya di penjara-penjara Spanyol.

"Ini memalukan bagi Eropa untuk memiliki tahanan politik," kata Puigdemont seperti dilansir Reuters pada 6 April 2018. "Akhirnya waktu untuk dialog telah tiba."

Dia ditangkap di Jerman bagian utara pada bulan lalu ketika melakukan perjalanan dari Denmark menuju Belgia.
Hakim pada hari Kamis menolak permintaan Spanyol untuk mengekstradisi Puigdemont untuk menghadapi tuduhan pemberontakan. Spanyol menilai kegiatan referendum untuk kemerdekaan Catalonia yang digagas Puigdemont cs tidak sah secara konstitusi.
Menurut Pengadilan Jerman, Puigdemont, yang melarikan diri dari Spanyol lima bulan lalu setelah Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy membubarkan pemerintahannya, tidak menimbulkan risiko penerbangan yang serius.
Pengadilan Jerman menetapkan jaminan sebesar 75.000 euro dan Puigdemont harus tetap di Jerman karena dikenai wajib lapor setiap minggunya ke polisi. Menurut media DW, Dia juga dikatakan masih mungkin diekstradisi dengan tuduhan, misalnya, menyalahgunakan dana pemerintah selama berkuasa.

Credit tempo.co

Mohammed bin Salman Desak Prancis Tekan Iran Soal Senjata Nuklir

Pangeran mahkota Saudi Mohammed bin Salman dan Presiden Perancis Emmanuel Macron. Foto/REUTERS/Amir Levy dan AP Photo/Christophe Ena

CB, Jakarta - Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, tiba di Prancis, Ahad, 8 April 2018, untuk kunjungan selama dua hari.
Selain untuk membalas kunjungan Presiden Emmanuel Macron pada November 2017, kunjungan ini dimanfaatkan oleh Mohammed bin Salman guna melakukan kerja sama di berbagai bidang termasuk ekonomi, politik, dan perdagangan. Pemegang takhta Kerajaan Arab Saudi itu juga akan mengadakan pembicaraan khusus tentang Iran.

Pangeran mahkota Saudi Mohammed bin Salman berbicara dengan Emmanuel Macron di Perancis. dw.com

"Krisis Yaman, Suriah, Qatar, dan kesepakatan nuklir Iran dengan negara superkuat akan menjadi agenda khusus Mohammed bin Salman dengan Macron," tulis Al Jazeera mengutip keterangan para pengamat, Ahad, 8 April.
Sejumlah pengamat mengatakan Putra Mahkota berusia 32 tahun itu sengaja mendekat ke Amerika Serikat ketika Macron meningkatkan hubungan dengan Iran dan bersumpah mempertahankan kesepakatan nuklir dengan negeri Mullah tersebut.
Beberapa negara Barat dan diplomat Arab menggambarkan pertemuan Macron dengan para pemimpin Arab Saudi pada November 2017 berlangsung tegang.

Presiden Donald Trump menyambut kedatangan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman di Gedung Putih, Washington, Amerika Serikat, 20 Maret 2018. REUTERS/Jonathan Ernst
Menurut tiga pejabat di Arab Saudi, pada pertemuan tersebut, Mohammed bin Salman mengancam akan mengekang hubungan dengan Prancis jika Macron tidak mengubah keinginannya berdialog dengan Iran, negeri yang menjadi rival Riyadh di Timur Tengah.

Macron, kata pejabat yang tidak bersedia disebutkan namanya, mengingatkan kembali Mohammed bin Salman soal posisi Prancis di dunia sebagai sebuah kekuatan nuklir, anggota tetap Dewan Keamanan dan Prancis bebas melakukan apa saja yang diinginkan. Pertemuan dengan Macron pada Ahad ini diharapkan dapat mencairkan hubungan Arab Saudi dan Prancis.

Credit TEMPO.CO

Konfirmasi ke AS, Kim Jong-un Siap Lucuti Senjata Nuklir

WASHINGTON - Pemerintah Korea Utara (Korut) telah melakukan kontak dengan Amerika Serikat (AS) untuk mengonfirmasi bahwa Kim Jong-un siap melucuti senjata nuklir. Persiapan itu akan dibahas dengan Presiden Donald Trump.

Menurut laporan AP, Senin (9/4/2018), konfirmasi datang langsung dari Pyongyang, bukan dari negara-negara ketiga seperti Korea Selatan.

Administrasi Trump telah lama mengatakan bahwa jika Korea Utara tidak siap untuk membahas perlucutan program senjata nuklirnya, maka tidak ada alasan bagi kedua negara untuk mengadakan negosiasi.

Trump sendiri membuat kejutan pada bulan lalu ketika dia menerima tawaran yang tidak biasa dari Kim Jong-un untuk mengadakan pertemuan. Korea Utara telah menyampaikan undangan itu kepada delegasi yang berkunjung dari Korea Selatan, yang pada gilirannya melakukan perjalanan ke Washington dan menyampaikan pesan itu kepada Trump.

Presiden Trump mengatakan "ya" untuk pertemuan di sebuah tempat, meskipun AS belum mendengar langsung dari Korea Utara tentang niat baik Kim Jong-un. AS kemudian mendengar dari negara lain termasuk China, di mana Kim melakukan kunjungan langka baru-baru ini, bahwa Korea Utara serius dengan tawaran itu.

Namun, pemerintah Korea Utara belum secara terbuka berbicara tentang rencana pertemuannya dengan Trump. Kurangnya kontak yang diketahui antara Pyongyang dan Washington tentang pertemuan itu telah memicu spekulasi lebih lanjut tentang keseriusan tawaran Kim.

"AS telah menegaskan bahwa Kim Jong-un bersedia untuk membahas denuklirisasi Semenanjung Korea," kata seorang pejabat administrasi Trump. Seorang pejabat kedua di pemerintah AS juga mengonfirmasi bahwa ada kontak langsung antara pejabat Amerika dan Korea Utara.

Kapan dan bagaimana kontak dua pemerintah itu tetap rahasia. Soal lokasi pertemuan Kim Jong-un dan Trump juga masih dirahasiakan.

Sebelum dipecat sebagai menteri luar negeri AS, Rex Tillerson pernah mengatakan bahwa setidaknya ada dua atau tiga saluran komunikasi antara para pejabat AS dan Korea Utara.

Laporan adanya kontak antara Pyongyang dan Washington itu muncul saat John Bolton resmi menjabat sebagai Penasihat Keamanan Nasional Trump yang baru. Pengganti posisi Jenderal HR McMaster ini terkenal dengan pandangan hawkish tentang Korea Utara, di mana dia pernah menganjurkan serangan militer pre-emptive terhadap rezim Pyongyang.

Credit sindonews.com

Temui Menlu Korut, Wamenlu RI Bahas Situasi Semenanjung Korea

JAKARTA - Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, A.M. Fachir dilaporkan melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Korea Utara (Korut), Ri Yong Ho. Keduanya bertemu di sela-sela pertemuan pertemuan tingkat Menteri Gerakan Non-Blok (GNB) di Azerbaijan.

Mengutip dari Twitter resmi Kementerian Luar Negeri Indonesia, dalam pertemuan itu Fachir dan Ri membahas berbagai isu bilateral dan juga kawasan, termasuk di dalamnya mengenai situasi di Semenanjung Korea.

"Menlu Korut jelaskan kemajuan proses dialog antar-Korea dan meminta dukungan Indonesia," kata Kemlu RI, seperti dikutip Sindonews pada Minggu (8/4).

"Wamenlu Fachir sampaikan pandangan positif terhadap kemajuan di Semenanjung Korea sekaligus harapan agar proses dialog di antara kedua Korea dapat berjalan baik," sambungnya.

Korut dan Korea Selatan (Korsel) dilaporkan akan melakukan pertemuan pada akhir April ini. Pertemuan itu dijadwalkan akan dilakukan dalam format pertemuan tingkat tinggi, di mana Presiden Korsel Moon Jae-in dan pemimpin Korut Kim Jong-un akan menghadiri pertemuan itu.

Pertemuan itu sendiri rencananya akan digelar di sebuah desa di dekat perbatasan kedua negara, atau yang dikenal dengan nama Zona Demiliterasi. Jika terlaksana, maka pertemuan ini akan menjadi pertemuan pertama pemimpin kedua negara dalam kurun waktu satu dekade terakhir.

Credit sindonews.com

RI Desak GNB Perkuat Dukungan pada Palestina dan Tekan Israel

BAKU - Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, A.M. Fachir mendesak negara-negara anggota Gerakan Non-Blok (GNB) untuk memperkuat dukungan kepada masyrakat Palestina dan penguatan tekanan pada Israel.

Berbicara saat pertemuan tingkat Menteri GNB di Baku, Azerbaijan, Fachir menyatakan perdamaian antara Israel dan Palestina hanya bisa tercapai jika kedua negara mendapat dukungan yang seimbang dari dunia internasional. Oleh karena itu, dia mendesak GNB untuk memperkuat dukungan bagi Palestina.

“Perdamaian hanya dapat dicapai jika pihak-pihak yang terlibat memiliki tingkat dukungan yang sama. Diperlukan dukungan kuat untuk rakyat Palestina dan proses perdamaian, serta tekanan kuat terhadap Israel," ucap Fachir, seperti dikutip Sindonews dari laman resmi Kementerian Luar Negeri Indonesia pada Minggu (8/4).

Dia kemudian meminta penegasan komitmen untuk mendukung negara dan rakyat Palestina dan menyampaikan bahwa dukungan yang semakin kuat diperlukan di semua tahapan dalam upaya kemerdekaan Palestina.

Fachir menekankan perlunya kebersamaan GNB, termasuk dalam upaya internasional untuk pengakuan negara Palestina, mulai dari upaya internasional seperti pengakuan keberadaan negara Palestina serta mendukungnya bergabung pada organisasi dan traktat internasional dan juga pemberian pelatihan di berbagai bidang dan dukungan ekonomi untuk rakyat Palestina.

Dirinya juga menekankan perlunya terus lakukan tekanan internasional terhadap Israel dengan mengecam penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh tentara Israel, dan dengan mempromosikan hak asasi manusia dan hukum humaniter.

Mantan Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi untuk menambahkan bahwa dorongan dan tekankan tersebut harus didasarkan pada proses internasional yang kredibel yang bertujuan untuk mengakhiri pendudukan, serta membuka jalan untuk mewujudkan solusi dua negara sesuai dengan resolusi Majelis Umum PBB no. 66/225 dan resolusi Dewan Keamanan PBB no. 2334.

Credit sindonews.com

Jepang-Kamboja tandatangani perjanjian bantuan Rp900 miliar

PM Kamboja, Hun Sen (Reuters)

Phnompenh (CB) - Jepang menandatangani perjanjian hibah dan pinjaman dengan Kamboja senilai lebih dari 900 miliar rupiah pada Minggu, meskipun masyarakat antarbangsa mengkhawatirkan penumpasan oleh Perdana Menteri Hun Sen terhadap penentang pemerintah menjelang pemilihan umum pada Juli.

Menteri Luar Negeri Jepang Taro Kono dan timpalan Kamboja-nya, Prak Sokhonn, menandatangani perjanjian hibah 4,6 juta dolar (Rp46 miliar lebih) dan pinjaman 86 juta dolar (sekitar 860 miliar rupiah) untuk pembangunan ekonomi dan tenaga listrik di ibukota Kamboja, Phnompenh.

Oposisi utama Partai Penyelamatan Bangsa Kamboja (CNRP) dibubarkan pada November atas permintaan pemerintah, mendorong beberapa negara Barat mengutuk tindakan keras itu, memotong bantuan, dan memberlakukan larangan visa pada beberapa anggota partai berkuasa.

Kelompok hak asasi manusia dan anggota oposisi mendesak Tokyo untuk mengambil sikap lebih kuat terhadap Hun Sen, tapi Jepang menyatakan akan terus mendukung pemilihan umum dan tidak akan mencampuri yang dikatakannya urusan dalam negeri Kamboja.

Hun Sen pada Minggu memuji Jepang atas bantuan keuangannya, tapi mengecam para penentang.

"Sementara Jepang, teman, memberikan bantuan kepada Kamboja, beberapa orang jahat meracuni berita itu seburuk yang mereka lakukan," kata Hun Sen di Facebook-nya.

Dalam pertemuan dengan Hun Sen pada Minggu, menteri luar negeri Kono menyatakan Jepang akan membantu Kamboja untuk menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas pada 2030, kata pembantu Hun Sen, Eang Sophalleth.

Dalam pernyataan baru-baru ini kepada Reuters, Kentaro Sonoura, penasihat Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, mendesak pesaing politik Kamboja mengadakan pembicaraan untuk mengakhiri kemelut politik.

Credit antaranews.com

Turki Salurkan Bantuan Bagi Rohingya di Kamp Bangladesh

Sejumlah pengungsi muslim Rohingya tidur diatas lantai beralaskan kain plastik di Palong Khali, Bangladesh, Selasa (17/10).

Foto: AP/Dar Yasin

Sebanyak 4.000 paket bantuan didistribusikan setiap pekan.

CB, DHAKA -- Delegasi dari Turki yang terdiri dari para deputi dan pejabat dari Otoritas Manajemen Bencana dan Keadaan Darurat (AFAD) baru-baru ini mengunjungi kamp-kamp di Bangladesh yang menampung warga Muslim Rohingya yang melarikan diri dari kekerasan di provinsi Arakan, Myanmar.

Sejumlah deputi Turki yang berkunjung ke Cox's Bazar itu di antaranya Wakil AKP Konya Husnuye Erdogan, Deputi Tekirdag Ayse Dogan, Deputi Nevsehir Mustafa Acikgoz, Deputi Hatay Haci Bayram Turkoglu dan Deputi Totten Ismail Kayseri, serta Ketua AFAD Mehmet Gulluoglu dan Wakil Presiden Ismail Palakoglu.

Dalam kegiatan itu, tempat yang pertama dikunjung oleh komite tersebut adalah Rumah Sakit Sahra, yang didirikan oleh AFAD. Di tempat itu, Deputi Tamer, yang juga seorang dokter, merawat seorang anak dan memberinya pengobatan.

Selanjutnya, mereka membantu mendistribusikan paket bantuan makanan dari Bulan Sabit Merah Turki di Kamp Kutapong 2, yang juga disebut "Bukit Turki". Selain itu, delegasi tersebut juga mengunjungi Pusat Bantuan Migrasi dan Repatriasi untuk mempelajari tentang kebutuhan warga kamp dari kepala pusat tersebut, Muhammed Abul Kalam. Pada kesempatan itu, Kalam menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Turki.

"Kami akan melakukan lebih dari yang terbaik dengan kerja sama dan bantuan anda," kata Gulluoglu, dilansir di World Bulletin, Ahad (8/4).

Menurut pejabat AFAD, sebanyak 4.000 paket bantuan didistribusikan setiap pekan. Sementara sebanyak 600 paket makanan dibagikan pada hari kunjungan tersebut.

Deputy Turkoglu mengatakan, Turki akan terus memberikan bantuan. Menurut Deputi Erdogan, jumlah pengungsi telah melampaui satu juta dan Bangladesh tidak dapat menanggung beban itu sendirian.

"Karena itu, seluruh dunia harus membantu Bangladesh. Turki melakukan bagiannya di Bangladesh seperti halnya di manapun. Karena Turki, kami berdiri bersama saudara-saudara Muslim kami," kata Erdogan.

Credit republika.co.id

Kesimpulan PBB: Myanmar tak serius dan tak siap pulangkan Rohingya

Anak-anak pengungsi Rohingya membersihkan diri dan mencuci baju di kali dekat tenda penungsian mereka di Madhuchara, Kutupalong, Cox's Bazar, Bangladesh, Sabtu (23/12). Wabah penyakit rentan menyerang pengungsi Rohingya karena kamp pengungsian yang padat dan gaya hidup mereka yang tidak sehat. ANTARA FOTO/Monalisa/bean/Spt/17.

Yangon (CB) - Myanmar tidak siap memulangkan pengungsi Rohingya, kata pejabat paling senior PBB yang mengunjungi negeri itu tahun ini, setelah Myanmar dituduh menghasut pembersihan etnis dan memaksa hampir 700 riru orang kabur ke Bangladesh.

"Berdasarkan yang saya lihat dan dengarkan dari orang-orang yang tidak mendapatkan akses ke pelayanan kesehatan, kekhawatiran mengenai perlindungan, kondisi penelantaran yang terus berlanjut, maka tidak kondusif untuk kembali," kata Ursula Mueller, Asisten Sekjen PBB Urusan Kemanusiaan, yang berada enam hari di Myanmar.

Pemerintah Myanmar sudah menjanjikan sebaik-baiknya dalam memastikan repatriasi di bawah kesepakatan dengan Bangladesh November tahun lalu itu akan berlangsung adil, bermartabat dan aman.

Sejauh ini Myanmar sudah memverifikasi ribuan pengungsi Rohingya untuk repatriasi dan mereka akan menjadi rombongan pertama yang kembali ke Myanmar jika kondisi sudah nyaman untuk mereka, kata seorang pejabat Myanmar bulan lalu.

Mueller mendapatkan akses ke Myanmar dengan dibolehkan mengunjungi daerah-daerah Rakhine yang paling terdampak, dan bertemu dengan menteri pertahanan dan hubungan perbatasan yang dikendalikan tentara, selain juga bertemu dengan pemimpin de-facto Aung San Suu Kyi dan tokoh sipil lainnya.

Eksodus Rohingya dipicu oleh bumi hangus militer Myanmar pada 25 Agustus di Rakhine. Rohingya dibunuh, dibakar, dijarah dan diperkosa sebagai respon militer atas serangan militan Rohingya ke pos keamanan.

"Saya meminta (pemerintah Myanmar) untuk mengakhiri kekerasan dan pemulangan pengungsi dari (kamp pengungsi) Cox's Bazar haruslah secara sukarela, dengan cara bermartabat," kata Mueller kepada Reuters dalam wawancara di Yangon.

Myanmar selama ini bersikukuh bahwa pasukannya hanya melakukan operasi militer yang sah terhadap kelompok yang disebutnya teroris.

Sebelumnya pemerintah Bangladesh sudah mengungkapkan keraguan mereka atas itikad baik Myanmar dalam memulangkan pengungsi Rohingya.

Ketika ditanya apakah Mueller yakin kepada jaminan pemerintah Myanmar bahwa Rohingya dibolehkan kembali ke rumah mereka setelah tinggal sementara di kamp sementara, Mueller menjawab, "Saya sungguh mengkhawatirkan situasinya."

Sebagian dari masalah itu, menurut Human Rights Watch, Myanmar telah membuldoser paling sedikit 55 desa yang sudah dikosongkan selama kekerasan.

"Saya telah menyaksikan daerah-daerah di mana desa-desa dibakar dan dibuldoser. Saya tidak melihat atau mendengar ada persiapan apa pun untuk orang-orang yang akan kembali ke tempat asal mereka," kata Mueller.

Pemerintah Myanmar selalu berkilah pembuldoseran itu dilakukan untuk meratakan jalan bagi pemukiman kembali pengungsi.

Mueller menyatakan bahwa dia juga mencuatkan isu kepada kalangan pejabat Myanmar mengenai akses bantuan kemanusiaan yang terbatas, sampai kepada orang-orang yang rentan di negara itu.

Mueller mendesak pemerintah Myanmar memberikan akses kepada badan-badan bantuan, demikian Reuters.

Credit antaranews.com

Veto Penyelidikan Aksi Brutal Israel di Gaza, Hamas Kutuk AS

YERUSALEM - Kelompok perlawanban Palestina, Hamas, mengutuk Amerika Serikat (AS) karena memveto resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB. Badan beranggotakan 15 negara itu menyerukan penyelidikan atas tindakan kekerasan Israel di Jalur Gaza.

Juru bicara Hamas Hazem Qassem mengatakan dengan memblokir resolusi, AS terlibat dalam serangan Israel terhadap warga sipil tak bersenjata di Gaza.

"Dengan memblokir kecaman Dewan Keamanan PBB pada hari Jumat atas tindakan Israel terhadap demonstran sipil di Gaza, AS mengambil bagian dalam serangan terhadap warga kami," ujar Qassem seperti dikutip dari Middle East Monitor, Minggu (8/4/2018).

AS untuk minggu kedua berturut-turut memblokir pernyataan DK PBB yang mendukung hak Palestina untuk melakukan demonstrasi secara damai. DK PBB juga mendukung seruan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk melakukan penyelidikan independen terhadap protes mematikan di Gaza.

Washington adalah satu-satunya anggota DK PBB yang menolak pernyataan mengutuk reaksi Israel terhadap demonstrasi ‘March for Return’.

Qassem juga menuduh AS mendorong pendudukan untuk melanjutkan kejahatannya.

Kementerian Luar Negeri Palestina telah meminta masyarakat internasional untuk menemukan formula baru yang akan menolak hak AS guna memveto resolusi DK PBB menuntut pembentukan komisi penyelidikan independen terhadap peristiwa di Gaza.

"Jika gagal melakukannya, Dewan Keamanan akan menjadi tidak berdaya dan kehilangan kredibilitas," kementerian itu mengatakan dalam sebuah pernyataan.

Kementerian Luar Negeri Palestina juga mengutuk AS karena memveto resolusi Dewan Keamanan untuk kedua kalinya dan mencatat bahwa Washington telah menutup-nutupi pembantaian Palestina oleh pasukan Israel.

AS telah menolak permintaan DK PBB untuk penyelidikan independen dan transparan terhadap insiden kekerasan di Jalur Gawa. Puluhan warga Palestina telah menjadi martir oleh penggunaan kekuatan Israel yang tidak proporsional sejak 30 Maret.

Credit sindonews.com

Hamas Kecam Keputusan AS Veto Resolusi DK PBB Soal Gaza

GAZA - Kelompok perlawanan Palestina, Hamas, mengutuk Amerika Serikat (AS) karena memveto resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB yang menyerukan penyelidikan atas tindakan keras Israel di Jalur Gaza.

Juru bicara Hamas, Hazem Qassem mengatakan dengan memblokir resolusi, AS secara tidak langsung telah terlibat dalam serangan yang dilakukan Israel terhadap warga sipil tak bersenjata di Gaza.

"Dengan memblokir kecaman DK atas tindakan Israel terhadap demonstran sipil di Gaza, AS telah mengambil bagian dalam serangan terhadap orang-orang kami," kata Qassem dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Anadolu Agency pada Minggu (8/4).

Qassem dalam pernyataannya juga menyebut bahwa AS telah mendorong Israel untuk melanjutkan kejahatannya terhadap warga Palestina.

Seperti diketahui, AS untuk minggu kedua berturut-turut memblokir pernyataan DK yang mendukung hak Palestina dan mendukung seruan Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres untuk melakukan penyelidikan independen terhadap protes mematikan di Gaza.

Washington adalah satu-satunya anggota DK PBB yang menolak pernyataan yang mengutuk tindakan Israel terhadap demonstrasi yang dilakukan warga Palestina yahg dimulai pada akhi Maret lalu itu.

Credit sindonews.com

AS Kembali Blokir Seruan DK PBB

Aksi demonstrasi menentang kebrutalan Israel.

Foto: EPA/Fredrik Persson

AS tolak seruan penyelidikan eskalasi kekerasan di perbatasan Gaza-Israel

CB, WASHINGTON -- Pemerintah Amerika Serikat (AS) kembali memblokir pernyataan Dewan Keamanan PBB yang menyerukan dilakukannya penyelidikan terkait eskalasi kekerasan di perbatasan Gaza-Israel. AS telah melakukan hal serupa pekan lalu.

Pernyataan yang diusulkan Kuwait sebagai wakil negara-negara Arab di Dewan Keamanan PBB menyatakan kesedihan mendalam atas tewasnya warga Palestina, yang berunjuk rasa di perbatasan Gaza-Israel. Dalam pernyataan tersebut, Dewan Keamanan PBB pun didesak menggelar penyelidikan internal yang transparan terhadap insiden terkait.

Namun AS kembali memblokir pernyataan yang menyerukan dilakukannya penyelidikan terhadap Israel. Pekan lalu, AS melakukan hal serupa setelah 15 warga Palestina di perbatasan Gaza tewas diserang pasukan keamanan Israel.

Kelompok Hamas mengecam tindakan AS yang kembali memblokir seruan penyelidikan terkait kekerasan yang dialami warga Palestina di perbatasan Gaza-Israel. "Dengan memblokir kecaman Dewan Keamanan pada Jumat (6/4) atas tindakan Israel terhadap demonstran sipil di Gaza, AS telah mengambil bagian dalam serangan terhadap rakyat kami,” ujar juru bicara Hamas Hazem Qassem, dikutip laman Anadolu.

Dalam aksi demonstrasi lanjutan di perbatasan Gaza-Israel pada Jumat lalu, sembilan warga Palestina, termasuk seorang jurnalis foto Palestina bernama Yaser Murtaja, tewas ditembak pasukan Israel. Peristiwa ini mengundang perhatian serius dunia, termasuk Uni Eropa.

Uni Eropa, pada Sabtu (7/4), telah merilis pernyataan terkait insiden terbaru di perbatasan Gaza-Israel. "Kemarin, setidaknya sembilan warga Palestina, termasuk seorang wartawan mengenakan jaket 'pers' tewas di Gaza dan ratusan lainnya luka-luka oleh tembakan langsung Israel. Ini menimbulkan pertanyaan serius tentang penggunaan kekuatan yang proporsional yang harus ditangani," kata Uni Eropa dalam pernyataannya, dikutip laman Haaretz.

Sejak akhir Maret lalu, ribuan warga Palestina di Gaza menggelar aksi demonstrasi di dekat pagar perbatasan Israel. Aksi ini digelar guna menuntut Israel mengembalikan tanah-tanah yang direbutnya saat perang Arab-Israel tahun 1948 kepada para pengungsi Palestina.

Namun aksi tersebut direspons secara represif oleh pasukan keamanan Israel. Mereka takragu menyerang, bahkan menembak mati warga Palestina yang berpartisipasi dalam aksi itu.

Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, setidaknya 31 warga Palestina telah tewas oleh pasukan Israel sejak aksi dimulai pada akhir Maret lalu. Sedangkan lebih dari1.400 orang lainnya mengalami luka-luka.

Aksi demonstrasi di perbatasan Gaza-Israel sendiri rencananya akan dilakukan selama beberapa pekan. Aksi puncak akan digelar pada 15 Mei mendatang ketika Israel memperingati hari kelahirannya.

Credit republika.co.id

UE Coba Klarifikasi Tindakan Keras Israel Terhadap Demonstran Gaza

BRUSSELS - Uni Eropa (UE) akan mencoba melakukan klarifikasi atas laporan pengunaan kekuatan yang dilakukan Israel terhadap demonstran Palestina di Gaza. Lebih dari 30 orang dilaporkan tewas akibat serangan yang dilancarkan Israel terhadap demonstran Palestina dalam kurun waktu sepekan terakhir.

UE juga dilaporkan akan melakukan klarifikasi atas laporan militer Israel bahwa orang Palestina melempari mereka dengan batu dan menembaki posisi mereka dan berusaha menaiki pagar untuk menyeberang ke Israel.

"Ini menimbulkan pertanyaan serius tentang penggunaan kekuatan secara proporsional yang harus segera ditangani," Layanan Aksi Eksternal Eropa mengatakan dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Al Arabiya pada Minggu (8/4).

"Laporan oleh Pasukan Pertahanan Israel tentang pelemparan batu dan bom molotov terhadap posisi mereka dan upaya untuk menyeberangi pagar ke Israel juga harus diklarifikasi," sambungnya.

Setidaknya sembilan warga Palestina tewas, termasuk di dalamnya seorang jurnalis dalam aksi demonstrasi terbaru yang berlangsung Jumat lalu. Selain sembilan korban tewas, sedikitnya 491 orang terluka oleh tembakan Israel.

Mereka berada di antara ribuan pengunjuk rasa yang mendekati pagar perbatasan di sekitar Gaza. Demonstran membakar ban dan melemparkan batu ke pasukan Israel, yang menanggapi dengan gas air mata dan peluru tajam.

Credit sindonews.com