Selasa, 19 Desember 2017

14 dari 15 Anggota DK PBB Tolak Status Yerusalem, AS: Penghinaan!

NEW YORK - Dari 15 anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), 14 di antaranya mendukung draft resolusi soal penolakan pengakuan status Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Amerika Serikat (AS) satu-satunya penolak draft resolusi itu marah dan menyebut tindakan 14 anggota DK PBB sebagai penghinaan.

Kekompakan 14 anggota DK PBB “mengeroyok” AS itu berlangsung dalam voting hari Senin waktu New York. Draft resolusi itu untuk mendesak pembatalan pengakuan Presiden AS Donald Trump bahwa Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

“Penghinaan,” ucap Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley. ”Amerika Serikat tidak akan didikte oleh negara manapun di mana kita bisa menempatkan kedutaan kita,” lanjut diplomat perempuan Amerika ini, seperti dikutip The Guardian, Selasa (19/12/2017).

”Ini memalukan untuk mengatakan bahwa kita sedang melakukan upaya perdamaian,” ujar Haley.

Menyadari kalah jumlah dukungan, AS pun menggunakan hak vetonya yang disesalkan Presiden Palestina, Mahmoud Abbas.

“Fakta bahwa hak veto ini sedang dilakukan untuk membela kedaulatan Amerika dan untuk membela peran Amerika dalam proses perdamaian Timur Tengah bukanlah sumber rasa malu bagi kami; Ini harus menjadi malu bagi sisa (anggota) Dewan Keamanan (PBB),” katanya.

Langkah Washington menggunakan hak veto sudah bisa diprediksi sebelumnya, di mana Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley terang-terangan akan membela Israel dan menyatakan keputusan Presiden Trump sudah benar.

“(Veto) itu tidak dapat diterima dan mengancam stabilitas masyarakat internasional karena tidak menghargai,” kata Abbas melalui seorang juru bicaranya.

Inggris dan Prancis telah mengindikasikan sebelumnya bahwa mereka ikut menentang AS menuntut agar semua negara mematuhi resolusi DK PBB soal Yerusalem yang telah ada sebelumnya, yakni resolusi yang mengamanatkan status Yerusalem diputuskan melalui perundingan oleh Palestina dan Israel.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berterima kasih kepada AS atas pembelaannya.

”Terima kasih, Duta Besar Haley. Di Hanukkah, Anda berbicara seperti Maccabi. Anda menyalakan lilin kebenaran. Anda menghilangkan kegelapan. Satu mengalahkan banyak orang. Kebenaran mengalahkan kebohongan. Terima kasih, Presiden Trump,” tulis Netanyahu di Twitter.

Credit sindonews.com

Cegah Kawasan Jadi Proksi, RI Didorong Perkuat Militer

Kalangan pengamat menilai Indonesia harus mengubah pendekatan militer untuk mencegah kawasan ASEAN menjadi arena perebutan kepentingan negara-negara besar. (CNN Indonesia/Christie Stefanie)

Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) harus bisa memperkuat persatuan antar-negara anggota untuk mencegah kawasan menjadi arena perebutan kepentingan antara negara-negara besar.

“Tahun ini menginjak 50 tahun ASEAN. Salah satu tugas yang harus dilakukan ASEAN adalah mencegah kawasan Asia Tenggara dan ASEAN sendiri menjadi proksi kompetisi kepentingan negara besar,” kata Retno dalam pidatonya saat membuka seminar bertemakan Geo-Political and Economic Shift in Indo-Pacific Region and Indonesian Foreign Policy, di Jakarta, Senin (18/12).

Dalam seminar yang digelar Indonesian Council on World Affairs (ICWA) dalam rangka peringatan 100 tahun Adam Malik, Retno mengatakan bukan hal yang mudah menyatukan seluruh suara dan kepentingan negara anggota ASEAN. Namun, hal itu, paparnya, bisa dilakukan dengan mulai memperjelas posisi negara msing-masing di kawasan.

Sebagai salah satu pendiri ASEAN, kata Retno, Indonesia memiliki pendirian yang kuat dalam memposisikan negara di kawasan, bahkan dunia internasional. Pendirian itu menjadi salah satu hal prinsip yang mesti dimiliki setiap negara dalam menghadapi tantangan dan perubahan di kawasan bahkan global.

“Indonesia harus memahami posisinya di kancah internasional. Memahami posisi negara berarti mengetahui apa kepentingan kita dan bagaimana kita bisa berkontribusi kepada dunia sehingga tidak mudah terbawa arus oleh pihak-pihak lainnya,” kata Retno.

Menanggapi pidato Menlu Retno, Presiden Indonesia Institute of Maritime Studies, Connie Rahakundini Bakrie, mengatakan sudah saatnya bagi Indonesia mengubah pendekatan pertahannya menjadi lebih ofensif atau menyerang agar bisa menghadapi tantangan dan geo-politik/geo-ekonomi yang terus berubah di kawasan Indo-Pasifik, khususnya Asia Tenggara.

Hal ini, menurut Connie, perlu dilakukan guna mendukung visi Presiden Joko Widodo yang ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang mampu mengantisipasi kawasan menjadi arena proksi atau persaingan kepentingan negara besar.

“Indonesia harus sesegera mungkin mengubah pendekatan pertahanan yang selama ini pasif dan cenderung bertahan menjadi lebih dinamis offensive pasive defense. Ini penting mendorong visi sebagai poros maritim dunia dan menghadapi perubahan di kawasan,” kata Connie dalam seminar yang sama.

Sebagai poros maritim dunia, Connie mengatakan, Indonesia perlu memperkuat elemen pertahanan udara dan maritim. Salah satunya dengan meningkatkan aktivitas TNI di di utara dan selatan Indonesia untuk menghadapi setiap ancaman yang timbul dari perairan dan udara.

Analis militer itu menanggapi perubahan geo-politik dan geo-ekonomi yang terjadi menyusul banyaknya pengaruh negara besar yang mencoba terlibat di kawasan strategis ini.

Menurutnya, Indonesia perlu memperkuat elemen pertahanan maritim dan udara dari segala penjuru. Baik di Perairan Pasifik, maupun Samudera Hindia.

“Inilah keuntungan sekaligus pekerjaan rumah bagi Indonesia yang berada tepat di antara dua samudera besar,” lanjutnya.
Peneliti senior Pusat Studi Pertahanan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Dewi Fortuna Anwar, juga mengingatkan ASEAN untuk mewaspadai permainan dan pengaruh negara besar di kawasan.

Karena letaknya yang strategis, Dewi mengatakan, sejumlah negara besar seperti China, Amerika Serikat, Jepang, Australia, bahkan India mencoba ikut mempengaruhi perubahan geo-politik dan geo-ekonomi di kawasan.

“Kita selama ini sudah lihat banyak kepentingan negara first power, second power, hingga middle power hadir di kawasan [Asia Tenggara]. Lihat saja konflik laut China Selatan. Dinamika hubungan antara negara besar ini bisa mempegaruhi kawasan Indo-Pasifik as a whole, terutama Asia Tenggara secara khusus,” kata Dewi.

Foto: REUTERS/Bullit Marquez/Pool
Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN ke-50 di Manila, Filipina

Selain mengantisipasi, Dewi mengatakan, ASEAN juga harus bisa membuktikan bahwa organisasi regional itu mampu menyelesaikan masalah dan tantangan internal di kawasan. Seperti misalnya, konflik antara sesama anggota ASEAN hingga dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan negara-negara anggotanya.

Ia mengatakan, dengan bertambahnya umur ASEAN, semakin banyak pula pihak yang mengkritik bahwa organisasi tersebut tidak mampu menyelesaikan tantangan dan isu kawasan yang ditimbulkan oleh salah satu anggotanya.

“Banyak pihak yang kecewa dan menganggap bahwa ASEAN tidak punya pendirian tegas menindak negara anggotanya yang melanggar prinsip demokrasi dan HAM piagam ASEAN. Fakta ini menjadikan banyak masyarakat ASEAN skeptis terhadap kapabilitas organisasi regional ini untuk menghadapi tantangan eksternal, terutama kebangkitan China dan perubahan geopolitik lainnya yang tidak menentu saat ini,” kata Dewi.

Credit cnnindonesia.com

Pesawat China Latihan di Laut Timur, Korsel-Jepang Siaga

Latihan militer angkatan udara China di Laut Timur memicu kesiagaan Korea Selatan dan Jepang. (AFP PHOTO/ Frederic J. BROWN)

Jakarta, CB -- Angkatan udara China menggelar serangkaian latihan di Laut Jepang atau Laut Timur, pada Senin (18/12). Latihan tempur itu membuat sejumlah jet militer Korea Selatan dan Jepang bersiaga.

Melalui pernyataan, juru bicara Angkatan Udara China, Shen Jinke, menyebut latihan militer tersebut rutin dilakukan negaranya dan sah menurut hukum internasional. Dia berdalih Laut Jepang merupakan perairan internasional dan bukan milik Jepang.

Meski latihan digelar di Laut Jepang atau Laut Timur, sejumlah jet tempur dan pesawat pengebom China sempat melewati Selat Tsushima di selatan Laut Jepang atau Laut Timur, yang memisahkan perairan Korsel dan Jepang.

Shen juga menyinggung bahwa pasukannya turut merespons pergerakan pesawat militer Korsel saat latihan berlangsung

“Kami juga mendapati gangguan dari pesawat militer asing [selama latihan berlangsung], namun tetap berhasil melangsungkan latihan tersebut,” kata Shen, Senin (18/12), sebagaimana dikutip Reuters.

Jet tempur pengebom milik AS B-1B terbang di atas Pangkalan Udara Osan di Pyeongtaek, Korsel. (Foto: Reuters/Kim Hong-Ji)

Sementara itu di Seoul, Kantor Kepala Staf Gabungan Militer Korsel membenarkan bahwa sejumlah jetnya dikerahkan ke Laut Jepang atau Laut Timur guna bersiaga merespons latihan militer China tersebut.

Dalam pernyataannya, Korsel menyebut bahwa pasukannya mendapati lima jet tempur China masuk zona identifikasi pertahanan udara negara. Seoul pun mengklaim bahwa jet-jet tempur China itu juga terbang melewati zona pertahanan udara Jepang.

“Pesawat tempur kami hanya melakukan tindakan taktis normal, mengidentifikasi pesawat China dan melakukan pengawasan udara sampai mereka pergi,” bunyi pernyataan militer Korsel itu.

Selain itu, dalam latihan tersebut, pesawat China juga dilaporkan terbang mengitari teritorial Taiwan, wilayah yang selama ini berkeras ingin merdeka dari Beijing.

Secara terpisah, militer Taiwan mengatakan bahwa jet tempur China terbang di Perairan Bashi yang memisahkan wilayah itu dengan Filipina dan kembali ke pangkalannya melalui Selat Miyako di utara Taiwan.

Taipei juga memantau bahwa pengerahan jet tempur F-15 oleh Jepang untuk mencegat pesawat-pesawat militer China tersebut.

Latihan itu bukan yang pertama kalinya dilakukan Beijing dalam beberapa waktu terakhir. Pada pekan lalu, militer angkatan udara China juga melakukan patroli pengepungan pulau di dekat wilayah Taiwan.

Latihan itu dilakukan setelah seorang diplomat senior China mengancam untuk menyerang Taiwan jika tetap menerima kunjungan kapal perang Amerika Serikat.

Manuver militer China itu diprediksi memicu peningkatan ketegangan antara Beijing dan Taipei.

Hubungan Beijing dan Taipei sempat membaik di masa pemerintahan Presiden Taiwan Ma Ying-jeou. Namun, hubunganitu kembali merenggang sejak Tsai Ing-wen dari Partai Demokrasi Progresif menang pemilihan umum presiden 2016 lalu.

Sejak itu, Taiwan terus melakukan terobosan baru dengan memperluas hubungannya bersama negara lain demi mendapat pengakuan internasional.

China pun menangguhkan mekanisme dialog reguler bersama Taiwan. Pemerintahan Presiden Xi Jinping bahkan mengaku tidak menutup kemungkinan akan menggunakan kekuatan militer untuk meredam keinginan separatis Taipei jika terdesak.

Credit cnnindonesia.com

Kisah Pilot Jet Tempur Berkejaran dengan UFO di Langit Amerika

CB, Jakarta - Pilot jet tempur Angkatan Laut Amerika Serikat mengatakan dirinya pernah melihat benda seperti UFO selama menjalankan misi pelacakan.
Komandan David Fravor dan Letnan Komandan Jim Slaight mengatakan, keduanya melihat benda asing di langit yang kemudian berubah menjadi kilatan cahaya yang melaju dengan sangat cepat. Mereka tidak pernah melihat seperti itu sebelumnya.

Saat itu keduanya berada sekitar 100 mil dari pantai San Diego menerbangan pesawat tempur F/A-18F Super Hornets secara terpisah ketika melihat benda itu pada tahun 2004. Mereka menggambarkan benda itu berbentuk oval sepanjang 40 kaki dan lebar sekitar 50 kaki. Seperti yang dilansir Metro.uk pada 17 Desember 2017, benda yang dilihat keduanya itu kini dirilis oleh Pentagon.

Kejadian itu bermula ketika benda itu terdeteksi oleh radar Kapal Induk USS Princeton pada 2004. Kemudian muncul ingin tahu apakah pesawat misterius itu membawa senjata. Komandan kapal induk kemudian melacaknya selama beberapa minggu sebelum memerintahkan Fravor dan Slaight untuk mengeceknya secara langsung.

Menurut Fravor, benda-benda itu muncul di ketinggian 80.000 kaki kemudian melaju ke arah laut, berhenti pada jarak 20.000 kaki lalu kemudian melayang sebelum menghilang dari radar dan menembus langit.
Ketika berusaha mendekati untuk melihatnya, Fravor mengatakan benda itu mulai bergerak ke arahnya. Kecepatan benda itu mengalahkan kecepatan jet F18.

"Kami setidaknya berada 40 mil jauhnya, dan dalam waktu kurang dari satu menit benda ini sudah berada di titik puncak kami. Tapi lenyap saat kami tiba. Saya tidak tahu apa yang saya lihat.Tidak ada bulu, sayap, rotor dan outran pada F-18 kami," kata Fravor.
Laporan itu datang setelah Pentagon mengakui diam-diam melakukan investigasi mengenai UFO selama lima tahun sejak 2007 hingga 2012. Investigasi obyek asing luar angkasa itu menghabiskan dana US$ 22 juta atau sekitar Rp 297,2 miliar. Namun Pentagon tidak secara jelas menerangkan apakah program UFO itu berlanjut.

Credit TEMPO.CO

Pangeran Alwaleed Tolak Serahkan Hartanya Demi Bebas dari Tahanan

CB, Jakarta - Pangeran Alwaleed bin Talal, orang terkaya di Arab Saudi yang dituduh korupsi, ternyata menolak kesepakatan dengan aparat penegak hukum untuk menyerahkan harta kekayaannya sebagai syarat pembebasannya dari tahanan.
Dua sumber yang diwawancarai The Financial Times dalam liputan investigasinya, yang dikutip Middle East Monitor, menyebutkan pangeran Alwaleed memilih bertarung di pengadilan mengenai tuduhan itu. Orang terkaya di Arab Saudi itu bahkan sudah menyewa pengacara.

Alwaleed ditangkap pada November lalu bersama sekitar 200 anggota keluarga kerajaan dan pejabat senior terkait dengan pembersihan korupsi terbesar dalam sejarah Kerajaan Arab Saudi.

Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, 33 tahun, memimpin gerakan pemberangusan korupsi di lembaga pemerintahan, militer, dan keluarga kerajaan.

"Dia ditangkap Komite Antikorupsi yang diketuai Putra Mahkota Mohammed bin Salman lantaran diduga korupsi," tulis The Independent pada 6 November lalu.
Saudi berusaha menyelamatkan uang negara sedikitnya US$ 100 miliar dari hasil pemberantasan korupsi.
Investasi Alwaleed, baik di dalam maupun luar negeri, telah terpukul dengan penahanan dirinya selama dua bulan. Kekayaannya sekitar 10 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017 Indonesia, yang mencapai Rp 2.080 triliun.
Pangeran Alwaleed bin Talal adalah keponakan Raja Salman dan pemilik kerajaan bisnis di bawah bendera Kingdom Holding Company, yang menanamkan sahamnya di Citigroup dan Twitter.

Credit TEMPO.CO

India Diam soal Yerusalem Picu Kegelisahan Dunia Arab

NEW DELHI - Selusin duta besar negara-negara Arab di New Delhi meminta India untuk mengklarifikasi posisinya terhadap keputusan Amerika Serikat (AS) yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Permintaan ini muncul di tengah kegelisahan dunia Arab atas sikap diam India.

Presiden AS Donald John Trump pada 6 Desember lalu mengumumkan bahwa Washington mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel yang memicu kemarahan di dunia Arab dan Muslim. Trump dalam pengumumannya juga memerintahkan pemindahan kedutaan AS dari Tel Aviv ke kota suci itu segera.

Banyak negara, termasuk sekutu AS, yakni Inggris dan Prancis, mengkritik keputusan Trump. Namun, India memilih diam atau tidak memihak.

Kementerian Luar Negeri India dalam sebuah pernyataan singkat, mengatakan bahwa posisi India konsisten dan independen terhadap pihak ketiga manapun.

Pernyataan hambar itu memicu kritik tak hanya di dunia Arab tapi juga di dalam negeri. Sikap India dianggap tidak jalas, apakah pro atau anti-Palestina.

Israel mengklaim seluruh Yerusalem sebagai ibu kotanya. Namun, rakyat Palestina menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota masa depan negara mereka. Keputusan Trump telah membuyarkan mimpi rakyat Palestina itu sekaligus membahayakan harapan perdamaian Israel dan Palestina melalui solusi dua negara.

Pekan lalu, utusan dari negara-negara Arab termasuk Arab Saudi, Mesir dan Kuwait yang berbasis di New Delhi bertemu dengan Menteri India untuk Urusan Luar Negeri MJ Akbar untuk memberi tahu pemerintah India mengenai hasil pertemuan Liga Arab pada 9 Desember yang mengecam keputusan AS.

Menurut sumber diplomat Arab, para utusan tersebut juga meminta tanggapan India yang lebih terbuka. Namun Akbar tidak memberikan kepastian.

Sumber diplomatik India mengatakan bahwa New Delhi tidak memiliki rencana untuk melakukan artikulasi lebih lanjut mengenai Yerusalem, yang merupakan inti dari konflik Israel-Palestina.

”Akbar tidak menjanjikan apapun,” kata sumber diplomatik tersebut yang berbicara dalam kondisi anonim, seperti dikutip Reuters, Senin (18/12/2017).

India adalah salah satu negara yang vokal dalam perjuangan Palestina saat memimpin Gerakan Non-Blok beberapa tahun silam. Namun, kini negara itu diam-diam mengejar hubungan dengan Israel.

Di bawah pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi, New Delhi telah beralih untuk melakukan hubungan yang lebih terbuka dengan Israel. Negara tersebut juga “mengangkat tirai” hubungan militer yang berkembang di antara kedua negara.

Modi pada bulan Juli lalu melakukan perjalanan pertama ke Israel dan tidak mampir ke Ramallah, markas besar Otoritas Palestina.

P.R. Kumaraswamy, seorang pakar hubungan luar negeri terkemuka di Universitas Jawaharlal Nehru di New Delhi, mengatakan ”pergeseran besar” pada kebijakan India telah terbukti sejak awal tahun ini ketika Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengunjungi New Delhi.

”Dengan presiden Palestina yang berdiri di sampingnya, Perdana Menteri Modi mengulangi dukungan India untuk negara bagian Palestina namun dengan hati-hati menghindari rujukan langsung ke Yerusalem Timur,” katanya.

Selama beberapa dekade, dukungan India untuk sebuah negara Palestina disertai dengan referensi eksplisit terkait Yerusalem Timur sebagai Ibu Kota Palestina. New Delhi tetap memilih bersikap netral.

Credit sindonews.com

Peringati Hari Nasional, Qatar Kecam AS soal Yerusalem

Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, di Istana Bogor, beberapa waktu lalu. Negaranya kembali menegaskan penolakan terhadap kebijakan Presiden Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kotaI srael. (Foto: REUTERS/Beawiharta)

Jakarta, CB -- Bertepatan dengan peringatan hari nasionalnya pada 18 Desember 2017, Pemerintah Qatar mengecaman Amerika Serikat yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Hal tersebut diutarakan oleh Duta Besar Qatar untuk Indonesia Ahmed bin Jassim Al-Hamar dalam pidatonya di acara jamuan memperingati hari nasional yang digelar di Jakarta, Senin (18/12).

"Seperti yang diketahui, Amerika Serikat mengakui al-Quds sebagai ibu kota Israel. Kami menegaskan posisi kami soal Palestina dan hak warga Palestina. Kami menolak dan mengecam keputusan AS," cetusnya, di hadapan para tamu dan duta besar negara-negara sekutu.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar Lulwa Al Khater pada pekan lalu telah mengungkapkan penolakan terhadap keputusan kontroversial Presiden Donald Trump yang juga akan memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Dia menggarisbawahi bahwa langkah AS tidak mempunyai dampak pada status hukum maupun moral atas kota terjajah yang merupakan tempat suci bagi umat Islam, Kristen dan Yahudi.

Sikap lebih tegas lebih dulu datang dari para pemimpin negara-negara muslim yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Di Turki, mereka mendeklarasikan pengakuan Yerusalem Timur sebagai Ibu Kota Palestina untuk menolak kontroversial AS tersebut.

Pemerintah Indonesia diwakili oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam kesempatan ini, kembali menegaskan hubungan baik antara Jakarta dan Doha. Selain Sri, tampak pula mantan Menteri Luar Negeri era Abdurrahman Wahid, Alwi Shihab, dalam gelaran tersebut.

"Indonesia dan Qatar punya hubungan kuat dalam beragam aspek. Terlihat sejumlah kunjungan tingkat tinggi, termasuk kunjungan Emir Sheikh Tamim bin Hamad al Thani ke Jakarta, Oktober lalu," kata Ahmed.

Hari nasional Qatar dirayakan setiap 18 Desember untuk memperingati unifikasi negara tersebut pada 1878 silam. Peringatan ini baru dimulai pada 2007 lalu setelah Tamim bin Hamad al Thani yang saat itu masih menjadi putra mahkota emir mengeluarkan dekrit.

Diketahui, hari libur nasional diadakan pada 18 Desember, bertepatan dengan hari kemerdekaan Qatar.

Credit cnnindonesia.com

PBB akan voting rancangan resolusi penolakan Yerusalem ibu kota Israel

Massa melakukan aksi damai untuk Palestina di depan Gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jakarta, Jumat (8/12/2017). Aksi tersebut sebagai bentuk sikap protes atas kebijakan sepihak Amerika Serikat yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. () (ANTARA /Rivan Awal Lingga)

PBB (CB) – Dewan Keamanan PBB pada Senin akan melakukan pemungutan suara tentang rancangan resolusi penolakan keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, ungkap diplomat, Minggu waktu setempat.
Kemarin, Mesir menuntut pemungutan suara tersebut, sehari setelah mereka menyajikan langkah yang kemungkinan akan diveto oleh AS.
Trump bulan ini mengumumkan bahwa dia mengakui Yerusalem ibu kota Israel dan memindahkan kedutaan AS di sana dari Tel Aviv, sehingga memicu protes dan menuai kecaman.
Wakil Presiden AS Mike Pence akan mengunjungi Yerusalem Rabu pekan ini demi mengatasi krisis dari salah satu isu paling kontroversial dalam konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina itu.
Israel merebut bagian timur kota itu menyusul Perang 1967 dan menganggap semua wilayah Yerusalem sebagai ibu kotanya yang tak terbagi. Sementara itu, Palestina menegaskan bahwa bagian timur kota itu adalah ibu kota negara masa depan mereka.
Rancangan resolusi yang diperoleh AFP itu menekankan bahwa Yerusalem adalah masalah yang "harus diselesaikan melalui negosiasi" dan mengungkapkan "penyesalan mendalam atas keputusan terbaru yang berkaitan dengan status Yerusalem" tanpa secara rinci menyinggung langkah Trump.
"Setiap keputusan dan aksi yang dimaksudkan untuk mengubah karakter, status atau komposisi demografis Kota Suci Yerusalem tidak memiliki pengaruh hukum, tidak berlaku dan batal dan harus dicabut," kata mereka.
Beberapa diplomat mengatakan mereka memperkirakan AS akan menggunakan hak vetonya untuk memblokir langkah itu, tetapi sebagian besar dari 14 anggota lain diperkirakan akan mendukung rancangan resolusi tersebut.
Dewan tersebut akan menggelar pertemuan tertutup pada Senin untuk mendiskusikan rancangan resolusi sebelum pemungutan suara, ungkap sejumlah diplomat, demikian AFP.

Credit antaranews.com

Mesir siapkan resolusi PBB hadapi keputusan AS mengenai Yerusalem

Seorang pria membentuk siluet saat meniupkan Shofar, tanduk biri-biri, dengan latar belakang Masjidil Aqsa (kanan) yang berlokasi di kota tua Yerusalem yang dikenal dengan Baitul Maqdis, Minggu (10/12/2017). (REUTERS/Ammar Awad)

Kairo, Mesir (CB) - Ketua Parlemen Mesir Ali Abdel-Aal pada Ahad (17/12) mengatakan Mesir sedang mempersiapkan resolusi PBB untuk menghadapi pengakuan AS mengenai Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

Ketika berbicara selama sidang parlemen, Abdel-Aal mengatakan Mesir telah mulai menghubungi semua pemimpin Arab dan sejumlah pejabat asing buat resolusi tersebut.

Abdel-Aal menegaskan Yerusalem akan tetap menjadi kota Arab, dan kembali menyampaikan penolakan Mesir atas keputusan AS untuk mengakui kota suci itu sebagai Ibu Kota Israel dan pemindahan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Semua anggota Parlemen Mesir menghadiri sidang tersebut dengan mengenakan kain selempang yang bertuliskan "Yerusalem adalah Arab".

Abdel-Aal mengambahkan wakil Mesir untuk Dewan Keamanan PBB telah menyerukan penyelenggaraan sidang darurat untuk membuat pemerintah AS mencabut keputusannya, demikian laporan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Senin siang.

Pada 6 Desember, Presiden AS Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan memutuskan untuk memindahkan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke kota suci yang menjadi sengketa itu.

Pengumuman Trump menyulut penentangan dan pengutukan luas dari negara Arab dan Muslim.

Yerusalem berada pada inti konflik Palestina-Israel.

Meskipun Israel merebut Yerusalem Timur dari Jordania dalam Perang 1967 dan mengumumkan seluruh kota tersebut sebagai "ibu kotanya yang tak terpisahkan" pada 1980, tindakan itu tak pernah diakui oleh masyarakat internasional.

Rakyat Palestina berkeras mereka mesti mendirikan negara merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai Ibu Kotanya dalam penyelesaian akhir.

Berdasarkan kesepakatan perdamaian terdahulu Palestina-Israel, status Yerusalem mesti diputuskan melalui pembicaraan status-akhir antara Palestina dan Israel.

Credit antaranews.com

Putin Berterima Kasih CIA Gagalkan Serangan Besar di Rusia

WASHINGTON - Gedung Putih mengatakan bahwa Central Intelligence Agency (CIA) Amerika Serikar (AS) senang telah membantu menggagalkan serangan besar di Rusia yang direncana teroris. Presiden Vladimir Putin menelepon Presiden Donald John Trump untuk menyampaikan terima kasih.

Peran CIA adalah memberikan peringatan awal kepada Pemerintah Rusia sehingga serangan tersebut berhasil digagalkan. Menurut Gedung Putih, banyak nyawa manusia terselamatkan berkat tindakan dinas intelijen Amerika itu.

“Presiden Vladimir Vladimirovich Putin dari Rusia menelepon Presiden Donald John Trump hari ini untuk berterima kasih atas peringatan lanjutan yang diberikan badan intelijen Amerika Serikat kepada Rusia mengenai sebuah rencana teror besar di Saint Petersburg, Rusia,” bunyi pernyataan dari Gedung Putih.

”Berdasarkan informasi yang diberikan Amerika Serikat, pihak berwenang Rusia berhasil menangkap para teroris sesaat sebelum serangan yang bisa menewaskan sejumlah besar orang. Tidak ada nyawa di Rusia yang hilang dan penyerang teroris ditangkap dan sekarang dipenjara,” lanjut pernyataan Gedung Putih.

Gedung Putih juga mencatat bahwa presiden Rusia menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Direktur CIA Michael Pompeo, yang disampaikan melalui Trump.”Kedua pemimpin sepakat bahwa operasi melawan terorisme ini berfungsi sebagai contoh hal positif yang dapat terjadi ketika negara kita bekerja sama,” imbuh Gedung Putih.

Pemerintah AS tidak merinci kapan CIA memberikan informasi penting tersebut kepada Kremlin. Dalam Dinas Keamanan Rusia (FSB) telah melakukan serangkaian penangkapan anggota sel teroris yang terkait dengan kelompok Islamic State atau ISIS pada hari Rabu dan Kamis lalu di Saint Petersburg.

FSB menyita sejumlah besar bahan peledak, senjata, amunisi dan menggerebek sebuah lokakarya pembuatan bom.Para ekstremis merencanakan serangkaian serangan di tempat-tempat umum, termasuk rencana serangan bom bunuh diri dan sebuah rencana ledakan di Katedral Kazan, sebuah gereja Kristen Ortodoks yang terkenal.

Sementara itu, Kremlin dalam sebuah pernyataan yang dikutip Senin (18/12/2017) membenarkan bahwa Putin menelepon Trump pada hari Minggu untuk mengucapkan terima kasih atas kerja CIA dalam membantu mencegah serangan teror di Kota Saint Petersburg, Rusia utara.

“Agen tersebut telah memberikan informasi, membantu menahan para teroris yang merencanakan ledakan,” kata Kremlin dalam sebuah pernyataan yang di-posting di situsnya.

“Informasi yang diterima dari CIA sudah cukup untuk mencari dan menahan penjahat,” lanjut Kremlin.”Kepala negara Rusia menghubungi presiden Amerika untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada Direktur CIA dan petugas intelijen Amerika yang menerima informasi ini.”

Credit sindonews.com

Senin, 18 Desember 2017

Eks Jenderal China: Perang Korut Bisa Pecah Sekarang hingga Maret

BEIJING - Pensiunan jenderal China memprediksi perang di Semenanjung Korea antara Korea Utara (Korut) dengan Amerika Serikat dan sekutunya bisa pecah antara sekarang hingga Maret 2018. Militer Beijing pun diminta mempersiapkan secara defensif.

Letnan Jenderal (purn) Wang Hongguang, mantan wakil komandan Komando Daerah Militer Nanjing, membuat pernyataan tersebut di forum tahunan yang diselenggarakan Global Times pada hari Sabtu pekan lalu.

”Perang di Semenanjung Korea mungkin akan terjadi kapan saja antara sekarang dan Maret tahun depan,” kata Wang. ”China harus dipersiapkan secara psikologis untuk perang Korea yang potensial, dan wilayah Timur Laut China harus dimobilisasi untuk itu,” ujarnya.

”Mobilisasi semacam itu bukan untuk melancarkan perang, tapi untuk tujuan defensif,” papar Wang, yang dikutip Senin (18/12/2017).

Wang mengatakan, begitu perang meletus di semenanjung Korea, Korea Selatan akan menjadi yang paling rusak, diikuti oleh China. Dia memperingatkan adanya risiko besar terkena kontaminasi nuklir dan gempa bumi.

Ahli militer Beijing, Song Zhongping, mengatakan “mobilisasi defensif” terutama pada mekanisme penanggulangan pasif di wilayah perbatasan negara yang dapat terkena dampak pertempuran.

Song kepada Global Times, Ahad, menambahkan bahwa pertahanan atau defensif militer harus diaktifkan di daerah perbatasan dengan mengerahkan senjata anti-rudal. Sedangkan bantuan kemanusiaan harus dipersiapkan untuk para pengungsi perang dari Korut.

Song mengatakan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China siap menghadapi potensi konflik di wilayah tersebut, dan dunia luar seharusnya tidak meremehkan kemampuan pertahanan Beijing.

Credit sindonews.com

Jepang Perluas Sanksi Terhadap Korea Utara

Sebuah pembangkit nuklir di Wolsung, Korea Utara (Foto: dok). Dua pembangkit nuklir Korea Selatan ditutup setelah ada kerusakan alat, Selasa (2/10).

CB, TOKYO -- Jepang menjatuhkan sanksi baru kepada Korea Utara atas sikap Pyongyang yang masih saja meneruskan program misil dan nuklirnya.

Kepala Sekretariat Kabinet Jepang Yoshihide Suga mengatakan, aset dari 19 entitas dan individu asal Korea Utara akan dibekukan. Lebih dari 210 organisasi maupun individu dari Cina dan Rusia juga jadi target.

Jepang membuat daftar hitam bank, perusahaan tambang, dan perusahaan transportasi. Perluasan sanksi oleh Jepang terhadap Korea Utara ini dilakukan menjelang Sidang Dewan Keamanan PBB yang pada Jumat pekan depan, demikian dilansir BBC, Jumat (15/12).

Jepang mengklaim tengah menghadapi ancaman tak kasat mata setelah Korea Utara meluncurkan misil balistik interkontinental (ICBM) di kawasan Asia Timur pada Septemer 2017 lalu. ''Korea Utara meluncurkan ICBM yang mendarat di zona ekonomi eksklusif kami dan mereka terus mengeluarkan pernyataan provokatif,'' kata Suga.

Suga mengancam akan membekukan lebih banyak aset jika tekanan dari Pyongyang tidak juga reda.

Sebelumnya, Jepang sudah menjatuhkan sanksi kepada Korea Utara termasuk pembatasan jual beli. Sementara Korea Selatan dan AS juga menjatuhkan sanksi unilateral terhadap Korea Utara.

Sidang Dewan Keamanan PBB pekan depan diagendakan membahas jalan damai untuk menekan Korea Utara agar menghentikan uji misil balistik dan program nuklirnya serta denuklirisasi di Semenanjung Korea.

Credit republika.co.id

AS Akui 2 Jet Tempurnya Pernah Kejar UFO di Dekat California

WASHINGTON - Ada yang menarik dari pengakuan Pentagon Amerika Serikat (AS) terkait program rahasia penyelidikan Unidentified Flying Object (UFO) atau objek terbang tak dikenal yang berakhir 2012.

Program berbiaya puluhan juta dolar ini menghasilkan dokumen yang isinya termasuk pengakuan bahwa dua pesawat jet tempur F/A-18F Angkatan Laut pernah mengejar UFO di wilayah udara lepas pantai California Agustus tahun 2004.

Dokumen yang dilaporkan New York Times tersebut menyatakan bahwa objek terbang tak dikenal bergerak sangat cepat tanpa tanda penggerak yang terlihat atau melayang tanpa alat angkat yang jelas. Objek itu berwujud oval warna keputihan-putihan seukuran pesawat jet.

Dua jet tempur pengejar UFO itu dilesatkan dari kapal USS Princeton yang sejatinya sedang dalam latihan tempur di wilayah lepas pantai San Diego. Jet-jet tempur tersebut menangkap kontak radar yang tidak biasa di sekitarnya, sehingga memicu para pilot melakukan penyelidikan.

”Benda-benda itu muncul tiba-tiba di ketinggian 80.000 kaki (24km), dan kemudian meluncur ke arah laut, akhirnya berhenti di ketinggian 20.000 kaki (6km) dan melayang. Kemudian mereka keluar dari jangkauan radar,” bunyi laporan Angkatan Laut AS, yang dikutip Senin (18/12/2017).

”Melayang 50 kaki (15m) di atas churn adalah sejenis pesawat—keputihan—panjangnya sekitar 40 kaki (12m) dan berbentuk oval. Pesawat itu melompat-lompat tak menentu, bertahan di atas gangguan ombak namun tidak bergerak ke arah yang spesifik,” kata seorang komandan Angkatan Laut AS David Fravor. ”Gangguan itu tampak seperti ombak dan berbusa, seolah airnya mendidih.”

Objek misterius itu awalnya naik ke arah yang mendekati jet tempur AS saat para pilot berputar untuk melihatnya dengan baik. Namun, objek tersebut kemudian berhenti saat pesawat AS mendekat.

”Akselerasinya cepat seperti yang tak pernah saya lihat sebelumnya,” ujar salah satu pilot yang melaporkan kejadian tersebut. Ketika kapal USS Princeton berusaha untuk mendekat, objek misterius itu lenyap.

The Advanced Aviation Threat Identification Program, nama program rahasia Pentagon berbiaya USD22 juta tersebut dijalankan Pentagon atas desakan Pemimpin Mayoritas Senat Demokrat Harry Reid.

Program itu dimulai tahun 2007—laporan lain menyebut 2009—dan resmi diakui Pentagon berakhir 2012. Meski dinyatakan berakhir, Departemen Pertahanan AS itu diam-diam masih melakukan penyelidikan rahasia terkait keberadaan UFO, termasuk soal penampakan UFO tahun 2004.

Juru bicara Pentagon, Dana White, membenarkan adanya program penyelidikan UFO tersebut. ”The Advanced Aviation Threat Identification Program berakhir pada rentang waktu 2012,” kata White kepada Politico.

”Sudah ditentukan bahwa ada isu prioritas lain yang lebih penting yang layak mendapat dana dan demi kepentingan Departemen Pertahanan untuk membuat perubahan,” lanjut White.

“Departemen Pertahanan menanggapi secara serius semua ancaman dan ancaman potensial terhadap orang-orang kita, aset kita, dan misi kita dan mengambil tindakan setiap ada informasi yang kredibel,” imbuh White.

Credit sindonews.com

Pentagon Diam-diam Bikin Program untuk Selidiki UFO

WASHINGTON - Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS) atau Pentagon diam-diam membuat sebuah program sejak sepuluh tahun yang lalu untuk menyelidiki objek terbang tak dikenal atau UFO. Program itu dibuat atas desakan Pemimpin Mayoritas Senat Demokrat Harry Reid.

Dua media AS, New York Times dan Politico, pada hari Sabtu menerbitkan laporan yang mengungkapkan keberadaan “Advanced Aerospace Threat Identification Program”, sebuah program untuk mengidentifikasi ancaman di depan mata dari dirgantara Pentagon.

Menurut laporan New York Times, program untuk menyelidiki UFO itu dimulai sejak 2007. Sedangkan versi laporan Politico, program dimulai awal tahun 2009.

Laporan dua media AS itu menyatakan bahwa, Reid, seorang senator Demokrat Nevada, membantu mengarahkan anggaran di bawah program tersebut ke perusahaan riset kedirgantaraan.

Juru bicara Pentagon, Dana White, mengatakan bahwa program UFO berakhir pada tahun 2012. Kendati demikian, New York Times melaporkan bahwa Departemen Pertahanan AS itu masih menyelidiki potensi keberadaan UFO.

”The Advanced Aviation Threat Identification Program berakhir pada rentang waktu 2012,” kata White kepada Politico, yang dikutip Minggu (17/12/2017). ”Sudah ditentukan bahwa ada isu prioritas lain yang lebih penting yang layak mendapat dana dan demi kepentingan Departemen Pertahanan untuk membuat perubahan,” lanjut White.

“Departemen Pertahanan menanggapi secara serius semua ancaman dan ancaman potensial terhadap orang-orang kita, aset kita, dan misi kita dan mengambil tindakan setiap ada informasi yang kredibel,” imbuh White.

Program tersebut tidak diklasifikasikan, namun sedikit pejabat yang mengetahuinya. Reid mengamankan dana untuk program ini pada tahun 2009 dengan bantuan mantan Senator Demokrat Hawaii, Daniel Inouye, dan mantan Senator Alaska, Ted Stevens, yang telah meninggal.

Program tersebut memiliki anggaran tahunan sebesar USD22 juta dan sebagian besar uangnya masuk ke perusahaan riset Bigelow, yang menyewa subkontraktor dan meminta penelitian untuk program ini.

”Saya tidak malu atau menyesal telah melakukan hal ini,” kata Reid kepada New York Times. ”Saya pikir itu salah satu hal baik yang saya lakukan dalam layanan Kongres saya. Saya telah melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya.”

Credit sindonews.com

Menlu RI: Perdagangan Manusia Tantangan Perlindungan WNI

Menlu Retno Marsudi menyatakan perdagangan manusia adalah tantangan dalam perlindungan WNI saat menerima penghargaan dari buruh migran karena kebijakan luar negeri yang dianggap membumi dalam melindungi hak-hak buruh migran Indonesia di luar negeri. (CNN Indonesia/Natalia Santi)

Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi mengakui pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) menjadi tantangan besar dalam perlindungan warga Indonesia (WNI). Pernyataan tersebut disampaikan Menlu Retno dalam sambutan seusai menerima Penghargaan Peduli Buruh Migran dari Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Minggu (17/12).

"Tantangan yang sangat luar biasa, korbannya banyak," kata Retno sambil mengungkapkan baru-baru ini Indonesia membebaskan 10 korban TPPO. Selama tiga tahun terakhir, menurut Retno, sebanyak 28.904 kasus WNI telah behasil diselesaikan.

Di tingkat kawasan, berkat dorongan diplomasi Indonesia, para pemimpin Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) juga berhasil menggolkan ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers.

Ketua Umum SBMI Hariyanto menyatakan buruh migran tidak ingin dianggap sebagai gangguan oleh pemerintah. Karenanya, kepedulian dan keberpihakan Kementerian Luar Negeri, terutama selama tiga tahun terakhir sangat dihargai. "Pada Kemenlu, SBMI berharap," kata Hari dalam pidatonya.

Dia juga berharap agar hak-hak politik buruh migran yang selama ini terampas karena data yang carut marut akan mendapat perhatian. "Buruh migran ingin ikut serta dalam pemilu legislatif maupun pemilihan presiden," kata dia.

Penghargaan diberikan dalam rangka Hari Buruh Migran 18 Desember dan diberikan berdasarkan penilaian pengurus SBMI Pusat dan Daerah serta para aktor pelindungan pekerja migran non-pemerintah atas kepedulian dan keberpihakan Kementerian Luar Negeri dalam melakukan upaya-upaya pelindungan pekerja migran di luar negeri, terutama dalam tiga tahun terakhir.

Hari menyatakan paradigma kebijakan luar negeri telah bergeser dari paradigma yang melangit menjadi model diplomasi yang sangat membumi, relevan, dan berpengaruh langsung terhadap nasib pekerja migran.

Sementara itu, Menlu Retno dalam pidato penerimaan penghargaannya menyampaikan bahwa para WNI membutuhkan kehadiran negara secara nyata di luar negeri. "Saya adalah teman buruh migran Indonesia," kata Retno. Dia menuturkan

“Bagi saya, isu perlindungan WNI adalah soal empati, keberpihakan dan kepedulian terhadap realitas kondisi dan kerentanan yang masih dihadapi sehari-hari oleh WNI kita di luar negeri," kata Retno.

Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) pada pagi hingga siang harinya juga menyelenggarakan seminar bertajuk “Tantangan Pemerintah dalam Pelaksanaan UU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia”. Kegiatan yang bertempat di Islamic Center, Bekasi, tersebut dihadiri oleh kurang lebih 500 peserta yang terdiri dari pegiat perlindungan pekerja migran, mantan pekerja migran, anggota keluarga migran, hingga jejaring NGO terkait pekerja migran dari berbagai wilayah di Indonesia.

Credit cnnindonesia.com

Bom Bunuh Diri Ledakkan Dua Gereja di Pakistan

Ilustrasi Bom Bunuh Diri

CB, ISLAMABAD -- Aksi bom unuh diri meledak di sebuah gereja di Quetta, provinsi Balochistan, Pakistan. Sedikitnya delapan orang meninggal dunia dan 45 orang terluka akibat peristiwa tersebut.

Kepala Polisi Provinsi, Moazzam Jah Ansari mengatakan, peristiwa itu dilakukan saat jamaah tengah melakukan ibadah minggu. Dia mengatakan, serangan tersebut dilakukan oleh dua orang.

Ungkap Jah Ansari, kedua pelaku masuk saat ibadah baru saja dimulai. Dia melanjutkan, salah satu pelaku masuk menggunakan rompi yang dipenuhi bahan peladak dan meletupkan diri di gerbang gereja Bethel Memorial Methodist.

Ansari megnungkapkan, ada sekitar 400 warga yang tengah beribadah saat itu. Kepolisian, dia mengatakan, kemudian berhasil melumpuhkan satu pelaku lainnya dalam baku tembak yang terjadi di dekat gerbang sebelum masuk kedalam ruang ibadah utama.

"Kami membunuh yang satunya sementara satu lainnya meledakan diri setelah ditembak polisi," kata Moazzam Jah Ansari, Ahad (17/12). Hingga saat ini belum ada pihak yang mengaku bertanggug jawab atas aksi tersebut.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Pakistan Mohammed Faisal mengutuk serangan tersebut. Dia mengatakan, keputusan Pakistan untuk melawan terorisme tidak bisa dihalangi oleh tindakan pengecut semacam ini.

Sementara, Baluchistan telah lama menjadi lokasi pemberontakan oleh separatis yang berperang melawan negara. Mereka menuntut lebih banyak bagian dari sumber daya kawasan kaya gas dan mineral tersebut. Mereka juga menuduh pemerintah pusat melakukan diskriminasi.

Serangan serupa juga pernah terjadi bulan lalu dan menewaskan setidaknya empat orang dan melukai 15 warga lainnya. Seragan yang sama awal bulan ini juga menewasakan satu orang polisi sernior.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Gerilyawan Bakar Bus di Thailand Selatan

Kebakaran/ilustrasi

CB, BANGKOK -- Gerilyawan bersenjata menghentikan dan membakar bus penumpang yang menuju Bangkok di sebuah jalan raya di Thailand selatan pada Ahad (17/12), kata polisi.

Seluruh 14 penumpang, sopir bus dan asistennya selamat dalam serangan tersebut, meski barang bawaan mereka terbakar bersama bus.

Serangan tersebut terjadi di Yala, salah satu provinsi mayoritas Muslim Melayu di selatan tempat pemberontakan separatis telah berlangsung lebih dari satu dekade. Lebih dari 6.500 orang terbunuh sejak 2004.

Polisi mengatakan setidaknya 10 orang bersenjata terlibat dalam serangan terbaru tersebut. Mereka semua berhasil lolos, menghalangi jalan dengan batang pohon dan paku untuk menghambat setiap pengejar.

Seorang juru bicara militer tidak dapat dihubungi untuk memberikan komentar. Seperti kebanyakan kekerasan di Thailand selatan, tidak ada yang mengklaim bertanggung jawab.

Gerilyawan berjuang memisahkan diri dari Thailand yang sebagian besar beragama Budha. Pemerintah militer Thailand sejak 2015 mengadakan pembicaraan yang diperantarai oleh Malaysia yang bertujuan mengakhiri kekerasan tersebut. Proses itu, yang bertujuan membentuk "zona aman" sebagai langkah membangun kepercayaan pada awal tahun depan telah terhenti.

Credit republika.co.id

Ini Kata-kata Terakhir Demonstran Penyandang Cacat Palestina

GAZA - Ibrahim Abu Sureyya demonstran difabel Palestina menjadi martir aksi protes menolak pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel di Gaza. Sureyya yang kehilangan kakinya dalam serangan serangan udara tahun 2008 tewas ditembak mati pasukan Israel pada Jumat kemarin.

"Tanah ini milik kami, kami tidak akan menyerah," adalah kata-kata terakhir Sureyya, sebelum dia menjadi martir oleh tentara Israel seperti dikutip dari Anadolu, Sabtu (16/12/2017).

Dua pemuda Palestina juga menjadi martir akibat tembakan tentara Israel pada hari Jumat di dekat perbatasan timur Jalur Gaza yang diblokir, menurut Kementerian Kesehatan Palestina.

Asharaf al-Qudra, juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa salah seorang dari mereka berusia 29 tahun adalah Abu Sureyya.

"Meskipun kehilangan kedua kakinya dalam serangan serangan udara tahun 2008 di Gaza, Abu Sureyya mengikuti demonstrasi tersebut untuk mendukung Yerusalem setiap hari," kata saksi mata.

Keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengakui Yerusalem saat Ibu Kota Israel diprotes di seluruh Palestina. Selama demonstrasi ini, Israel terus menggunakan peluru plastik dan air mata.

Dalam sebuah video yang diunggah oleh demonstran lain yang hadir dalam demonstrasi tersebut, Abu Sureyya, yang ikut dalam demonstrasi tersebut meskipun memiliki kecacatan, mengatakan bahwa dia tidak akan menyerahkan tanahnya, Palestina.

"Saya datang untuk memberikan pesan kepada tentara Israel, bahwa ini adalah tanah kami, tanah ini adalah tanah kami, kami tidak akan memberikannya atas keputusan Trump dan kami akan melanjutkan demonstrasi kami di sini," katanya.

"Kami menantang tentara Israel, orang-orang Palestina adalah orang-orang yang berani," tambahnya.

Pada 6 Desember, Trump mengumumkan keputusannya untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan memindahkan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke kota suci tersebut.

Pergeseran kebijakan AS yang telah berlangsung lama di Yerusalem memicu demonstrasi kemarahan di wilayah Palestina yang diduduki dan banyak negara Muslim.

Menolak pengakuan Yerusalem, sebuah pertemuan luar biasa Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dihelat di Istanbul minggu ini dan mengumumkan Yerusalem Timur sebagai Ibu Kota Palestina.

Yerusalem tetap menjadi jantung konflik Israel-Palestina, dengan orang-orang Palestina berharap bahwa Yerusalem Timur - yang sekarang diduduki oleh Israel - pada akhirnya dapat berfungsi sebagai ibukota negara Palestina.

Credit sindonews.com

Kejamnya Israel, Demonstran Palestina di Kursi Roda Pun Dibunuh

GAZA - Jumlah demonstran Palestina yang ditembak mati pasukan Israel pada hari Jumat bertambah menjadi empat orang dan 160 orang lainnya terluka. Salah satu dari empat demonstran yang ditembak mati adalah warga yang duduk di kursi roda.

Demo kemarahan warga Palestina tersebut untuk memprotes pengakuan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bahwa Yerusalem menjadi Ibu Kota Israel. Demo ini telah memasuki minggu kedua.

Sebagian besar korban adalah demonstran di perbatasan Jalur Gaza. Petugas medis setempat mengatakan dua pemrotes, salah satunya berada di kursi roda, tewas dan sekitar 150 lainnya cedera.

Di Tepi Barat, petugas medis melaporkan ada dua pemrotes yang ditembak mati dan 10 orang lainnya terluka oleh tembakan pasukan Israel. Salah satu korban tewas adalah seorang pria yang menikam petugas polisi Israel.

Mengutip laporan kantor berita Reuters, Sabtu (16/12/2017), satu demonstran Palestina yang ditembak mati memegang sebuah pisau dan memakai sabuk bom. Namun, petugas medis Palestina yang membantu evakuasi korbann mengatakan bahwa sabuk bom itu palsu.

Menurut militer Israel, sekitar 3.500 orang Palestina berdemonstrasi di dekat pagar perbatasan Gaza.

”Selama kekerasan terjadi, tentara IDF (Pasukan Pertahanan Israel) menembak secara selektif terhadap penghasut utama,” kata militer dalam sebuah pernyataan.

Militer Israel menolak berkomentar mengenai demonstran di kursi roda yang ditembak mati. Korban diketahui bernama Ibrahim Abu Thuraya. Abu Thuraya, 29, adalah orang biasa di demonstrasi semacam itu.

Dalam wawancara sebelum insiden penembakan, dia mengaku kehilangan kedua kakinya akibat serangan rudal Israel di Gaza tahun 2008.

Credit sindonews.com

Palestina Tolak Tembok Ratapan Jadi Bagian Israel

RAMALLAH - Kepresidenan Palestina menolak upaya untuk mengubah perbatasan Yerusalem Timur, yang diduduki oleh Israel. Israel mencaplok bagian timur kota pada tahun 1967 dalam sebuah langkah yang tidak diakui secara internasional.

"Kami tidak akan menerima perubahan apapun di perbatasan Yerusalem Timur," ujar juru bicara kepresidenan Palestina Nabil Abou Rudeinah seperti dikutip dari Ashraq al-Awsat, Minggu (17/12/2017).

Pernyataan ini muncul sebagai tanggapan atas sebuah deklarasi pejabat Amerika Serikat (AS) bahwa Washington percaya bahwa Tembok Ratapan, seperti yang disebut orang Yahudi, atau tembok Burak, seperti yang disebut orang Palestina, seharusnya menjadi bagian dari Israel.

Dia menyebut bahwa tembok Burak, yang juga dikenal sebagai dinding barat Masjid al-Aqsa, akan menjadi bagian dari pengakuan AS atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. "Dinding barat pada akhirnya akan menjadi bagian integral Israel," kata pejabat AS tersebut.

Abou Rudeinah mengatakan bahwa pernyataan semacam itu hanya memastikan bahwa pemerintah Amerika saat ini tidak lagi menjadi bagian dari proses perdamaian.

Abou Rudeinah mengatakan bahwa semua keputusan Washington mengenai Yerusalem terkait dengan pengakuannya sebagai Ibu Kota Israel adalah pelanggaran hukum internasional.

Credit sindonews.com

Gedung Putih Beri Sinyal Tembok Barat Yerusalem Milik Israel

WASHINGTON - Pejabat senior pemerintahan Trump menggarisbawahi pandangan mereka bahwa Tembok Barat Yerusalem akan dinyatakan bagian dari Israel. Hal itu termuat dalam sebuah pernyataan yang dipastikan akan memicu kemarahan warga Palestina dan negara Timur Tengah.

Meskipun mereka mengatakan batas akhir Yerusalem harus diselesaikan melalui perundingan, para pejabat tersebut pada dasarnya mengesampingkan skenario yang tidak mempertahankan kontrol Isrel atas tanah suci dalam agama Yudaisme itu.

Isu ini menjadi sensitif karena tembok itu berada di luar perbatasan Israel sebelum 1967 dan berbatasan dengan beberapa situs dunia yang dipuja dunia Islam.

"Kami tidak bisa membayangkan situasi di mana Tembok Barat tidak akan menjadi bagian Israel. Tapi seperti yang dikatakan presiden, batas-batas spesifik kedaulatan Israel akan menjadi bagian dari kesepakatan status akhir," kata seorang pejabat senior pemerintah.

"Kami mencatat bahwa kita tidak dapat membayangkan Israel akan menandatangani sebuah kesepakatan damai yang tidak termasuk Tembok Barat," ucap pejabat lain menambahkan melalui email seperti dikutip dari Daily Mail, Sabtu (16/12/2017).

Para pejabat tersebut berbicara tanpa menyebut nama untuk membahas rincian perjalanan mendatang wakil presiden. Sebagaimana diketahui Wakil Presiden Amerika Serikat (AS), Mike Pence, dijadwalkan akan melakukan kunjungan ke Timur Tengah dalam beberapa hari mendatang.

Seorang penasihat senior Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Nabil Abu Rdeneh, bereaksi dengan marah atas komentar tersebut.

"Kami tidak akan menerima perubahan apapun di perbatasan Jerusalem timur, yang diduduki pada tahun 1967," tegas Abu Rdeneh mengatakan kepada The Associated Press.

"Pernyataan ini sekali lagi membuktikan bahwa pemerintahan Amerika ini berada di luar proses perdamaian. Kelanjutan dari kebijakan Amerika ini, apakah pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, atau memindahkan kedutaan besar Amerika, atau pernyataan semacam itu, yang dengannya Amerika Serikat memutuskan secara sepihak mengenai isu-isu negosiasi status akhir, adalah pelanggaran terhadap hukum internasional dan memperkuat pendudukan Israel. Bagi kami, ini tidak bisa diterima. Kami benar-benar menolaknya. Dan kami benar-benar mencela," tegasnya lagi.

Pence berencana mengunjungi Tembok Barat minggu depan. Pejabat pemerintah mengatakan bahwa dia akan didampingi oleh seorang rabbi untuk melestarikan sifat spiritual dari kunjungannya yang direncanakan ke tembok suci di Kota Tua Yerusalem. Pejabat tersebut mengatakan bahwa kunjungan Pence pada hari Rabu akan dilakukan dengan cara yang sama seperti ketika Presiden Donald Trump berkunjung pada bulan Mei lalu.

Status Jerusalem telah menjadi isu sentral dalam konflik Israel-Palestina selama puluhan tahun. Pengumuman Trump minggu lalu yang menyatakan bahwa Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel mengguncang puluhan tahun kebijakan luar negeri AS. Keputusan itu juga menentang konsensur internasional bahwa status Yerusalem harus diputuskan dalam perundingan antara Israel dan Palestina, yang mengklaim Yerusalem timur sebagai Ibu Kota negara masa depan mereka.

Pengakuan Trump terhadap Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel telah memicu protes di Timur Tengah. Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, bahkan menolak untuk bertemu dengan Pence.

Pejabat senior lain mencatat reaksi terhadap keputusan Yerusalem dan banyak emosi yang telah ditunjukkan mengenai hal itu. Pejabat tersebut mengatakan bahwa perjalanan Pence dipandang sebagai bagian akhir dari bab itu dan awal dari apa yang akan dilakukan di bab selanjutnya.

Pejabat Trump mengatakan bahwa Pence akan memperkuat pengumuman Trump di Yerusalem, namun pemerintah juga mengerti bahwa Palestina mungkin memerlukan masa untuk menenangkan diri.

Israel merebut Kota Tua, rumah bagi situs-situs keagamaan Yahudi, Kristen dan Muslim yang penting, bersama dengan Yerusalem timur lainnya dalam perang 1967. AS tidak pernah mengakui kedaulatan Israel atas wilayah yang diduduki pada tahun 1967, termasuk Yerusalem timur. Untuk alasan ini, pejabat AS telah menolak untuk mengatakan secara eksplisit bahwa tembok tersebut adalah bagian dari Israel.

Tembok Barat, tembok penahan dari Bait Suci Yahudi, dianggap sebagai tempat tersuci dimana orang Yahudi dapat berdoa. Israel mengendalikan tembok dan memperlakukannya seperti wilayah Israel, secara rutin mengadakan upacara kenegaraan di sana.

Secara luas diasumsikan bahwa Israel akan mempertahankan kontrol atas lokasi tersebut di bawah kesepakatan damai potensial. Tapi kesepakatan menjadi rumit terkiat situs puncak bukit yang dipuja oleh umat Islam sebagai Tempat Suci dan Yahudi sebagai Bukit Bait Suci. Kompleks ini adalah rumah bagi Masjid al-Aqsa, situs tersuci ketiga dalam Islam, dan di situlah bekas Kuil Yahudi tersebut berdiri. Ini dianggap sebagai situs tersuci dalam Yudaisme.

Credit sindonews.com

Miliader Konservatif Chile Menang Pemilihan Presiden

Sebastian Pinera, Presiden terpilih Chile, Senin (18/12). (REUTERS/Ivan Alvarado)

Jakarta, CB -- Miliader konservatif Sebastian Pinera memenangkan pemilihan presiden Chile, setelah pesaingnya, Alejandro Guilier , dari kubu tengah kiri mengakui kekalahan, Minggu (17/12).

Sebanyak 98,44 suara telah dihitung. Pinera, 68 tahun, memperoleh 54,57 persen dalam pemungutan suara putaran kedua. Adapun Guiller mendapat 45,43 suara. Para pendukung Pinera melihatnya sebagai sosok yang ramah terhadap dunia usaha.

"Menurut saya, (terpilihnya) Pinera akan baik bagi investasi," kata Rosario Poma, 53 tahun, seorang pengusaha seperti dilansir Reuters, Senin (18/12).

Bulan-bulan kampanye menonjolkan perpecahan yang mendalam di negara yang pernah berada di kubu kiri. Mantan Presiden Pinera berupaya meraup dukungan pemilih yang lebih sentris dengan janji memotong pajak perusahaan, melipatgandakan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di negeri produsen tembaga terbesar di dunia itu.

Listo nuestro voto con @ceciliamorel. Se silencia la voz de los candidatos y sólo queda escuchar la voz de nuestros compatriotas. Que Dios los bendiga a todos #Piñera2018 pic.twitter.com/STxXwi1QyS
— Sebastian Piñera (@sebastianpinera) December 17, 2017

Dalam pidato pengakuan kekalahan di sebuah hotel di pusat kota Santiago, Guillier menyebut kekalahannya sebagai kekalahan telak. Dia mendesak para pendukungnya untuk mempertahankan reformasi progresif yang ditinggalkan Presiden Michelle Bachelet di masa jabatan kedua.

Banyak warga Chile memandang pilpres kali ini sebagai referedum atas kebijakan Bachelet, yang terfokus pada kesetaraan dan pendidikan yang lebih terjangkau, serta merombak aturan pajak.

Meskipun tak ada kandidat yang menandai perubahan dramatis model ekonomi bebas Chile, kemenangan Pinera menggarisbawahi kecenderungan negara di Amerika Selatan itu ke arah kanan. Di tengah bangkitnya para pemimpin konservatif di Peru, Argentina dan Brazil.

Pinera menyebut Guillier, mantan penyiar televisi dan saat ini senator, sebagai kaum ekstrem di negara yang moderat. Dia menyatakan Guillier sama seperti Presiden Sosialis Venezuela Nicolas Maduro.

Proposal Pinera, kandidat favorit para investor, tampak ramah petambang di negara penghasil tembaga terbesar di dunia. Dia menjanjikan dukungan dan pendanaan yang stabil bagi perusahaan pertambangan pemerintah Codelco. Pinera juga berjanji untuk meringkas aturan yang menghambat proyek-proyek di bawah Bachelet.

Credit cnnindonesia.com

Trump Sebut Cina Kompetitor di Bidang Keamanan

Presiden AS Donald Trump dan Presiden Cina Xi Jinping di Great Hall of the People di Beijing, Cina.

CB, WASHINGTON -- Presiden AS Donald Trump akan menata ulang strategi keamanan nasional AS berdasarkan kebijakan America First yang ia usung. Di antara yang akan ditata termasuk sikap terhadap Cina yang disebut Trump sebagai kompetitor.

Dua sumber pejabat tinggi senior AS pada Ahad (17/12) menyebut strategi keamanan nasional seharusnya dipandang sebagai cara melihat tantangan yang dimiliki Cina. Strategi yang masih dalam bentuk draf ini juga akan menarik deklarasi yang dibuat mantan Presiden Barack Obama pada 2016 soal ancaman perubahan iklim terhadap keamanan nasional AS.

Trump juga akan mengubah prioritas kebijakan luar negeri AS dan akan menekankan kebijakan "America First" dalam urusan militer, penumpasan milisi, dan urusan dagang yang membuat AS bisa lebih kompetitif.

Trump memuji Presiden Cina Xi Jinping sambil meminta Beijing meningkatakan tekanan terhadap Korea Utara atas program nuklirnya. Trump juga meminta mereka mengubah praktik perdagangan yang lebih memudahkan AS.

Credit REPUBLIKA.CO.ID