Jumat, 15 September 2017

Tidak Patuhi Resolusi PBB, China Bakal Kena Sanksi AS

WASHINGTON - China telah diberi tahu harus siap menerima konsekuensi dari Amerika Serikat (AS) jika tidak mematuhi sanksi baru PBB terhadap Korea Utara (Korut). Hal itu dikatakan oleh Menteri Keuangan AS, Steven Mnuchin.

"Jika China tidak mematuhi sanksi ini, kami akan memberikan sanksi tambahan terhadap mereka dan mencegah mereka mengakses sistem dolar AS dan internasional, dan itu sangat berarti," kata Mnuchin, menambahkan bahwa perang ekonomi akan berhasil seperti dikutip dari Independent, Jumat (15/9/2017).

Duta besar AS untuk PBB, Nikki Haley, awal pekan ini mengajukan sanksi baru terhadap Korut yang dengan suara bulat diterima oleh anggota Dewan Keamanan PBB. Haley menyebut hal itu sebagai sebuah kemenangan dan menghargai hubungan Presiden AS Donald Trump dengan rekannya dari China, Xi Jinping, sebagai alasan mengapa 15 anggota dewan tersebut dapat menyetujui hukuman yang lebih berat.

"Kami tidak senang menguatkan sanksi hari ini. Kami tidak mencari perang," kata Haley.

"Rejim Korea Utara belum melewati titik tidak bisa kembali. Jika Korea Utara terus menempuh jalan yang berbahaya, kami akan melanjutkan tekanan lebih lanjut. Pilihannya adalah milik mereka," tambahnya.

Dalam sambutannya, Duta Besar China untuk PBB Liu Jieyi memperingatkan AS terhadap upaya perubahan rezim dan penggunaan kekuatan militer. "China akan terus melakukan dialog," katanya.

Sedangkan Duta Besar Korut untuk PBB, Han Tae-song mengatakan dalam sebuah konferensi di Jenewa: "Tindakan yang akan dilakukan oleh Korut akan membuat AS menderita rasa sakit terbesar yang pernah ada dalam sejarahnya."

Sanksi yang disetujui oleh Dewan Keamanan PBB pada Agustus diperkirakan telah memangkas pendapatan ekspor tahunan KOrut sebesar $ 3 miliar sampai sepertiga.

Credit sindonews.com

PM Australia: Serang AS atau Sekutunya, Kim Jong-un Bunuh Diri

CANBERRA - Perdana Menteri (PM) Australia Malcolm Turnbull mengutuk peluncuran peluru kendali (rudal) Korea Utara (Korut) yang kembali menerobos wilayah udara Hokkaido, Jepang, pagi ini (15/9/2017). Dia memperingatkan pemimpin Korut Kim Jong-un akan seperti bunuh diri jika menyerang Amerika Serikat (AS) atau pun sekutu-sekutunya.

”Ini adalah contoh lain mengapa sangat penting untuk terus memperketat sanksi ekonomi tersebut terhadap Korea Utara,” kata Turnbull kepada wartawan di Canberra pagi ini.

”Hal yang penting adalah terus menerapkan tekanan ekonomi pada Korea Utara untuk membawa rezim tersebut ke indranya,” lanjut Turnbull, seperti dilansir ABC.

”Tidak ada yang ingin melihat perang di semenanjung Korea. Jika Kim Jong-un memulai perang, untuk menyerang AS atau salah satu sekutunya, dia akan menandatangani sebuah catatan bunuh diri yang akan menjadi akhir pemerintahannya, dan ribuan orang akan mati,” papar pemimpin Australia ini.

”Ini akan menjadi malapetaka,” tegas Turnbull.“Peluncuran (rudal) tersebut sembrono dan kriminal.”

Peluncuran atau tembakan rudal Korut terjadi sehari setelah rezim Kim Jong-un mengancam akan menenggelamkan Jepang dengan bom nuklir. Rezim berkuasa di Pyongyang itu juga mengancam akan mengurangi wilayah AS menjadi abu.

Jepang diancam karena mendukung sebuah resolusi Dewan Keamanan PBB yang memberlakukan sanksi baru terhadap Korut atas uji coba senjata nuklirnya pada 3 September 2017.

Menurut militer Korea Selatan, rudal yang ditembakkan dari Distrik Sunan, Pyongyang, mencapai ketinggian sekitar 770 kilometer dan terbang sejauh 3.700 kilometer. Rudal itu, lanjut militer Korsel, masih jauh untuk mencapai Guam, wilayah AS di Pasifik yang selama ini diincar Korut.

Senjata rezim Kim Jong-un itu terdeteksi mendarat di Samudera Pasifik, 2.000 kilometer sebelah timur Korut.

Credit sindonews.com

Jepang Pasok Bahan Bakar Kapal AS Berudal Aegis Pemantau Korut

Kapal perang Amerika Serikat dengan sistem rudal pertahanan Aegis. Foto/REUTERS

TOKYO - Angkatan Laut Jepang memasok bahan bakar ke kapal perang Amerika Serikat (AS) yang dilengkapi sistem rudal pertahanan (BMD) Aegis di Laut Jepang. Kapal Washington itu merupakan kapal yang memantau setiap ancaman Korea Utara (Korut).

Menurut sumber yang mengetahui tentang operasi itu, dengan menyediakan bahan bakar ke kapal perusak AS, Jepang berharap untuk memastikan patroli terhadap ancaman Pyongyang dapat dipertahankan tanpa celah.

Pengisian bahan bakar dimulai pada bulan April sebagaimana dilaporkan surat kabar Nikkei.

Korut pada hari ini mengancam akan menenggelamkan Jepang dengan bom nuklir karena mengikuti AS untuk mendukung resolusi Dewan Keamanan PBB yang memberlakukan sanksi baru terhadap Pyongyang.

Armada ketujuh Angkatan Laut AS biasanya memiliki sekitar enam kapal dengan sistem rudal Aegis yang ditugaskan beroperasi di sekitar Jepang. Jepang sendiri mengoperasikan empat kapalnya di wilayah tersebut.

Kapal-kapal AS dan Jepang dipersenjatai dengan sistem rudal pertahanan atau pencegat rudal yang dirancang untuk menembak jatuh setiap hulu ledak di ruang angkasa sebelum terjun ke sasarannya. Sekitar setengah dari total kapal kedua negara itu biasanya berada di laut yang sama pada satu waktu.

Pemerintahan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada tahun 2015 mendapat persetujuan parlemen untuk memperluas peran Pasukan Pertahanan Bela Diri (SDF) di bawah konstitusi Jepang.

Restu parlemen itu memungkinkan militer Tokyo mengambil peran lebih besar dalam aliansi dengan Washington, termasuk memasok bahan bakar dan mempertahankan kapal AS di wilayah Jepang.

Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga dalam konferensi pers regulernya pada hari Kamis mengatakan bahwa kerja sama semacam ini akan dilakukan oleh sekutu. Dia menolak untuk mengomentari pengiriman bahan bakar untuk kapal AS dengan sistem rudal Aegis.

”Hal itu dapat mengungkapkan rincian operasi Angkatan Laut kami dan Angkatan Laut AS,” katanya memberikan alasan mengapa menolak mengomentari pemasokan bahan bakar untuk kapal Pentagon tersebut, seperti dilansir Reuters.

Credit sindonews.com

Diancam Ditenggelamkan dengan Nuklir, Jepang: Korut Keterlaluan

TOKYO - Pemerintah Tokyo menilai ancaman Korea Utara (Korut) untuk menenggelamkan Jepang dengan bom nuklir sudah sangat provokatif dan keterlaluan. Pyongyang kerap mengumbar ancaman mengerikan terhadap beberapa negara, tapi jarang dijalankan.

“Pernyataan tersebut sangat provokatif dan keterlaluan,” kata Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga, Kamis (14/9/2017).

“Pernyataan tersebut secara signifikan meningkatkan ketegangan di wilayah ini dan sama sekali tidak dapat diterima,” lanjut Suga, seperti dikutip Reuters.

Ancaman Korut itu dilontarkan Komite Perdamaian Asia Pasifik-Korea Pyongyang, sebuah komite yang menangani hubungan dan propaganda eksternal Korut. Jepang dijadikan target karena mendukung resolusi sanksi Dewan Keamanan PBB terhadap Pyongyang yang diajukan Amerika Serikat (AS) atas uji coba senjata nuklir terbaru Korut pada 3 September lalu.

Selain Jepang, komite itu juga mengancam akan mengurangi wilayah AS menjadi abu. Komite tersebut menyerukan perpisahan dengan Dewan Keamanan PBB yang mereka sebut sebagai “alat kejahatan” karena diisi negara-negara yang disuap yang bergerak sesuai perintah dari AS.

Pemerintah Korea Utara (Korut) pada hari Kamis (14/9/2017) mengancam akan menggunakan bom nuklir untuk menenggelamkan Jepang. Pyongyang juga mengancam akan mengurangi wilayah Amerika Serikat (AS) menjadi abu.

”Keempat pulau di kepulauan harus tenggelam ke laut oleh bom nuklir Juche. Jepang tidak lagi perlu ada di dekat kita,” kata komite tersebut dalam sebuah pernyataan yang disiarkan kantor berita negara Korut, KCNA.
Juche adalah ideologi penguasa Korut yang memadukan Marxisme dan bentuk ekstrem nasionalisme yang dipropagandakan oleh pendiri Korut, Kim Il Sung, kakek Kim Jong-un.

”Mari kita mengurangi daratan AS menjadi abu dan kegelapan. Marilah kita melampiaskan dendam kita dengan mobilisasi semua sarana pembalasan yang telah dipersiapkan sampai sekarang,” lanjut ancaman Korut.

Dalam ancamannya, Pyongyang menghujat Korea Selatan dengan sebutan “pengkhianat dan anjing” AS.

Credit sindonews.com

Tillerson: Kekerasan Terhadap Rohingya Harus Dihentikan

Seorang petugas polisi berdiri di sebuah rumah yang terbakar saat kekerasan di Maungdaw, Myanmar. Foto/REUTERS

LONDON - Myanmar menghadapi momen yang menentukan dan harus menghentikan kekerasan terhadap populasi minoritas etnis Rohingya. Demikian yang dikatakan Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson.

Serangan oleh militan Rohingya terhadap pos keamanan bulan lalu memicu operasi tentara yang telah menewaskan lebih dari 400 orang. Operasi militer itu juga menghancurkan lebih dari 6.800 rumah dan mengirim hampir 400.000 Muslim Rohingya melarikan diri ke Bangladesh.

"Saya pikir ini adalah momen yang menentukan dalam banyak hal bagi demokrasi baru yang baru muncul ini," kata Tillerson, seperti dikutip dari SBS, Jumat (15/9/2017).

Ia mengatakan hal itu dalam sebuah kunjungan ke London di mana dia bertemu dengan Perdana Menteri Inggris Theresa May dan menteri luar negeri, Boris Johnson.

Tillerson mengatakan bahwa dia mengerti bahwa Aung San Suu Kyi dari Myanmar, peraih hadiah Nobel dan kepala pemerintahan de facto di Myanmar, berada dalam kesepakatan pembagian kekuasaan dengan militer dan "situasi kompleks" di mana dia menemukan dirinya sendiri.

"Saya pikir penting agar masyarakat global berbicara mendukung apa yang kita semua tahu harapannya adalah untuk perlakuan terhadap orang-orang tanpa memandang etnis mereka," tambahnya.

"Kekerasan ini harus dihentikan, penganiayaan ini harus dihentikan," tegasnya lagi.

Perserikatan Bangsa-Bangsa meminta bantuan besar-besaran untuk hampir 400 ribu orang yang melarikan diri ke Bangladesh, di tengah kekhawatiran jumlah tersebut dapat terus meningkat kecuali Myanmar mengakhiri kritik yang dikecam sebagai "pembersihan etnis".

PBB telah menyerukan intensifikasi operasi bantuan untuk membantu para pengungsi, dan respon yang jauh lebih besar dari masyarakat internasional.

"Kami mendesak masyarakat internasional untuk meningkatkan dukungan kemanusiaan dan memberikan bantuan. Kebutuhan untuk itu sangat masif," kata Direktur Operasi dan Keadaan Darurat untuk Organisasi Internasional untuk Migrasi, Mohammed Abdiker.

Credit sindonews.com

Gerilyawan Rohingya Bantah Punya Hubungan dengan Teroris Global

YANGON - Gerilyawan Rohingya membantah mempunyai hubungan dengan kelompok teroris internasional. Bantahan itu dikeluarkan beberapa hari setelah kelompok teroris internasional, al-Qaeda, menyerukan serangan terhadap Myanmar, sebagai bentuk balasan atas kekerasan terhadap etnis Rohingya.

Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) mengatakan bahwa pihaknya berusaha untuk membela kelompok minoritas tersebut dari sebuah kampanye penindasan yang panjang di Myanmar yang mayoritas beragama Buddha, di mana orang-orang Rohingya ditolak kewarganegaraannya. Namun tindakannya telah merosot di suatu wilayah, yang merupakan wadah ketegangan agama dan etnis, semakin dalam krisis.

ARSA telah berulang kali menjauhkan diri dari agenda ekstremisme internasional. Namun kelompok ini bersikeras bahwa klaimnya bersifat lokal dan untuk membela represi negara besar.

"ARSA merasa perlu menjelaskan bahwa tidak ada hubungan dengan al-Qaeda, Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS), Lashkar-e-Taiba atau kelompok teroris transnasional," kata kelompok tersebut dalam sebuah pernyataan. Pernyataan itu diposting di akun Twitter-nya seperti dikutip dari The Star, Jumat (15/9/2017).

"Kami tidak menyambut baik keterlibatan kelompok-kelompok ini dalam konflik Arakan (Rakhine). ARSA meminta negara bagian di wilayah tersebut untuk mencegat dan mencegah teroris memasuki Arakan dan membuat situasi buruk menjadi buruk," imbuh kelompok itu.

Menurut kelompok Krisis Internasional, ARSA dikendalikan oleh emigran Rohingya di Arab Saudi dan perintah di lapangan oleh pejuang gerilya yang terlatih di luar negeri. Tapi sebagian besar rekrutannya dipersenjatai dengan senjata mentah seperti parang dan tongkat.

Aksi ARSA menyerang pos keamanan dan kamp tentara pada 25 Agustus lalu telah memicu aksi balasan oleh militer Myanmar yang berujung pada pengusian besar-besaran etnis Rohingya. Kelompok hak asasi manusia mengatakan tentara Myanmar telah menggunakan serangan ARSA sebagai kedok untuk mencoba mengusir sekitar 1,1 juta populasi Rohingya.

Pemerintah Myanmar, yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, membantah tuduhan tersebut. Sebaliknya, pemerintah Myanmar memberi label pada militan sebagai "teroris ekstremis" yang ingin menerapkan peraturan Islam atas sebagian Negara Bagian Rakhine.

Credit sindonews.com

Citra Satelit Tunjukkan Desa Rohingya Sengaja Dibakar

Citra satelit menunjukkan jika desa-desa etnis Rohingya sengaja dibakar. Foto/BBC

NEW YORK - Kelompok hak asasi manusia Amnesty International (AI) merilis citra satelit desa-desa Rohingya. Menurut AI, citra satelit menunjukkan sebuah kampanye yang diatus untuk sengaja membakar desa Rohingya di Myanmar barat.

AI mengatakan ini adalah bukti bahwa pasukan keamanan berusaha untuk mendorong kelompok minoritas Muslim ini ke luar negeri. Meskipun pihak militer Myanmar mengatakan bahwa pihaknya memerangi militan dan menyangkal menargetkan warga sipil.

AI mengatakan bahwa ada bukti baru berdasarkan data deteksi api, citra satelit, foto dan video, serta wawancara dengan saksi mata, kampanye demonstrasi pembakaran sistematis yang menargetkan desa Rohingya selama hampir tiga minggu.

"Buktinya tidak terbantahkan - pasukan keamanan Myanmar sedang menempatkan negara bagian Rakhine utara terbakar dalam sebuah kampanye yang ditargetkan untuk mendorong orang-orang Rohingya keluar dari Myanmar. Jangan salah: ini adalah pembersihan etnis," kata Tirana Hassan, direktur respon krisis kelompok tersebut seperti dikutip dari BBC, Jumat (15/9/2017).

AI mengatakan pasukan keamanan akan mengelilingi sebuah desa, menembaki orang-orang saat mereka melarikan diri dan membakar rumah mereka, serta menggambarkan tindakan tersebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Dikatakan AI telah mendeteksi setidaknya 80 kebakaran besar di daerah-daerah yang dihuni sejak 25 Agustus, menyusul serangan terhadap pos polisi oleh pemberontak Arkan Rohingya Salvation Army (Arsa).

"Tidak ada kebakaran sebesar ini yang terlihat pada periode yang sama dalam empat tahun terakhir," Amnesty menambahkan.

Kelompok hak asasi manusia tersebut mengatakan bahwa mereka juga telah menerima laporan yang kredibel mengenai militan Rohingya yang membakar rumah-rumah etnis Rakhine dari etnis Buddha namun tidak dapat memverifikasi mereka.

Hampir 400 ribu etnis Rohingya telah melarikan diri dari negara bagian Rakhine menuju Bangladesh. PBB mengatakan bahwa Bangladesh telah menjadi tuan rumah ratusan ribu Rohingya tidak berdokumen yang menyelamatkan diri dari tindak kekerasan.

Rohingya lainnya tinggal di kamp pengungsi untuk tinggal di Myanmar.

Credit sindonews.com

Majalah Jerman Menghina Putin, Rusia Marah

MOSKOW - Pemerintah Rusia marah atas publikasi majalah Jerman karena menyebut Presiden Vladimir Putin sebagai “seekor anjing” dalam artikelnya. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan, setiap penghinaan terhadap Presiden Rusia tidak dapat diterima.

Penghinaan oleh majalah Focus, kata Peskov, hanya merusak reputasi media Jerman tersebut.

”Faktanya adalah bahwa outlet media ini terkenal dengan subjektivitasnya yang ekstrem, dan tidak dianggap sebagai sumber yang patut dikutip,” kata Peskov, yang dikutip dari Russia Today, Kamis (14/9/2017). Dia menambahkan bahwa, dalam kasus Rusia, subjektivitas ini sebagian besar didasarkan pada Russophobia yang ekstrem.

Kemarahan Rusia diprovokasi oleh sebuah artikel ”50 reasons for Merkel/50 reasons against Merkel” yang dipublikasikan di majalah tersebut pada 9 September 2017.

”Meskipun dia (Kanselir Jerman Angela Merkel) takut pada anjing (Presiden Rusia Vladimir) Putin, dia tidak takut pada Putin anjing,” tulis majalah itu dalam artikelnya yang dianggap Rusia bernada ofensif.

Kasus ini semula dipersoalkan kepala layanan pers Kedutaan Rusia di Berlin, Denis Mikerin. ”Masih ada garis merah (yang seharusnya tidak dilewati)” tulis Mikerin dalam sebuah posting di halaman Facebook-nya yang menampilkan foto potongan inflamasi yang diterbitkan di majalah Focus.

”Ada hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan kebebasan berekspresi atau kebebasan media dan sama sekali tidak dapat ditoleransi,” lanjut diplomat Moskow tersebut. “Penghinaan yang ditujukan pada presiden Rusia itu tidak lebih dari linguistik yang tidak menguntungkan bagian dari seorang jurnalis.”

Dia juga meminta pemimpin redaksi Focus, Robert Schneider, untuk meminta maaf atas kegagalan nyata dari jabatan editor terkait kasus penghinaan tersebut.

Kedutaan Rusia di Jerman juga memprotes penghinaan itu melalui Twitter.

”(Editor) Focus percaya itu provokatif. Apa itu? No Tasteless dan kebodohan yang polos? Pastinya,” tulis Kedutaan Rusia yang menantang juru bicara pemerintah Jerman Steffen Seibert untuk menanggapi kejadian tersebut.

Pemerintah Jerman maupun majalah Focus menanggapinya dengan mengajukan permintaan maaf. Namun, media tersebut melalui Twitter mengklaim bahwa artikelnya tidak bermaksud menghina.

”Kata ‘anjing’ pada dasarnya adalah sebuah kata, yang dimaksudkan untuk menjadi ironi. Itu berarti tough nut. Itu tidak dimaksudkan untuk menghina,” tulis majalah tersebut.

Pada hari Rabu, Schneider akhirnya menghubungi Mikerin untuk mengomentari masalah tersebut. Namun, penjelasannya serupa dengan pernyataan majalah tersebut sebelumnya, dengan menyatakan bahwa frase penghinaan yang ditampilkan dalam artikel tidak lain hanyalah permainan kata yang ironis.

”Itu tidak memenuhi harapan kita tentang dialog berbasis paritas yang normal, penuh hormat dan bertanggung jawab,” kata Mikerin.

Credit sindonews.com

AS Kirimkan Persenjataan Berat ke Pejuang Suriah

DAMASKUS - Amerika Serikat (AS) terus memasok kendaraan berat dan kendaraan lapis baja ke Pasukan Demokratik Suriah (SDF) sebagai bagian dari operasi militer untuk membebaskan Raqqa dan Deir al-Zor. Begitu pernyataan seorang perwakilan SDF tanpa menyebut nama.

Juru bicara SDF mengatakan sebuah partai baru persenjataan AS dan kendaraan lapis baja tiba di Suriah.

"AS mengirimi kami kendaraan Hummer lapis baja dan senjata berat sebagai bagian dari operasi untuk membebaskan Deir al-Zor. Persenjataan tersebut terdiri dari rudal, rudal dengan sensor panas, senapan mesin berat, senapan mesin otomatis, mortir dan senapan serbu Kalashnikov," kata juru bicara SDF seperti dikutip dari Sputnik, Jumat (15/9/2017).

Perwakilan SDF mencatat bahwa pasukan mereka mengharapkan pengiriman senjata lebih banyak dari AS dalam waktu dekat.

"Kami mengatakan kepada perwakilan AS bahwa kami membutuhkan lebih banyak senjata untuk melakukan operasi tersebut, dan pada gilirannya, berjanji bahwa dalam waktu dekat mereka akan memberi kami persediaan senjata yang lebih berat," katanya.

Perwakilan SDF mengatakan sebelumnya AS secara teratur memasok SDF dengan senjata berat dan kendaraan lapis baja. Menurut informasi tersebut, AS memasok angkatan bersenjata dengan 1.470 senjata berat dan kendaraan lapis baja sejauh ini.

Deir al-Zor, yang terletak 140 km selatan timur ibukota ISIS yang diproklamirkan Raqqa, telah dikepung selama lebih dari tiga tahun. Pada tanggal 5 September, pasukan Suriah berhasil membebaskan blokir kota.

Pada hari Jumat, militer Suriah memulai operasi untuk mengepung pangkalan udara Deir al-Zor, setelah berhasil merebut bukit strategis di sekitar fasilitas tersebut. Dilaporkan bahwa pasukan tersebut memasuki area dekat pangkalan udara dari arah kuburan kota tersebut.

Bersamaan dengan itu, SDF telah melaksanakan Operasi Euphrates Rage untuk merebut kembali Raqqa dari ISIS dengan dukungan koalisi internasional yang dipimpin AS sejak November 2016. Provinsi Raqqa terletak di sebelah barat Deir al-Zor.

Credit sindonews.com

Turki Peringatkan Kurdi: Referendum Kemerdekaan Dapat Ganjaran

ANKARA - Pemerintah Turki menyambut baik langkah parlemen Irak yang menolak referendum kemerdekaan Kurdi. Ankara memperingatkan, referendum kemerdekaan pasti akan memiliki ganjaran atau biaya yang harus ditebus.

Peringatan itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Turki pada hari Kamis (14/9/2017).

Parlemen di Baghdad telah memberi wewenang kepada Perdana Menteri Heydar al-Abadi untuk mengambil semua tindakan untuk melestarikan persatuan Irak dalam menanggapi langkah Kurdi yang ingin menggelar referendum kemerdekaan pada 25 September 2017 mendatang.

Pemimpin Kurdi Massoud Barzani berjanji untuk terus maju ke pemungutan suara. Menurutnya, referendum adalah hak.

”Kami melihat sikap sekeras kepemimpinan Irak mengenai referendum dan pernyataannya (Kurdi) yang semakin emosional telah mengkhawatirkan,” bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri Turki, seperti dilansir Reuters.

”Perlu dicatat bahwa desakan (referendum) ini pasti memiliki ganjaran,” lanjut kementerian tersebut. ”Kami menyerukan mereka untuk bertindak dengan akal sehat dan segera meninggalkan pendekatan yang keliru ini.”

Turki, yang memiliki populasi Kurdi terbesar di kawasan Timur Tengah, khawatir pemungutan suara “Ya” dalam referendum kemerdekaan dapat memicu separatisme di wilayah mereka. Terlebih militan Kurdi dalam tiga dekade terakhir aktif melakukan pemberontakan dengan korban tewas lebih dari 40.000 orang.

Bulan lalu, kepala oposisi nasionalis Turki mengatakan bahwa referendum harus dipandang oleh Ankara sebagai alasan perang jika perlu. Namun, pemimpin Turki menolak saran tersebut.

Ankara telah membangun hubungan yang solid dengan pemerintahan Barzani, yang didasarkan pada hubungan ekonomi dan energi yang kuat.

Iran dan Suriah, juga tetangga Irak lainnya, menentang referendum kemerdekaan Kurdi. Alasannya bisa memicu separatisme di wilayah mereka.

Credit sindonews.com

Serangan ganda di Nasiriyah, Irak, tewaskan sedikitnya 60 orang

Kelompok militan ISIS mengaku yang melakukan serangan di Nasiriyah, yang menewaskan sedikitnya 60 orang dan melukai 90 lainnya.

Sedikitnya 60 orang tewas dalam dua serangan di Nasiriyah, ibukota Provinsi Dhiqar, menurut polisi dan aparat kesehatan.

Saeorang pengebom bunuh diri meledakkan rompi yang berisi bahan peledak dan sekelompok pria bersenjata melepas tembakan di dalam sebuah restoran di kota di Irak selatan itu.
Tak lama kemudian sebuah bom mobil meledak di pos pemeriksaan tak jauh dari restoran tersebut.
Kelompok yang menamakan diri Negara Islam atau ISIS menyatakan bertanggung jawab atas kedua serangan, yang menewaskan jemaah Muslim Syiah, termasuk warga Iran.

Sedikitnya tujuh warga Iran, menurut petugas kesehatan, termasuk dalam korban jiwa sementara lebih dari 90 lainnya cedera.
Laporan kantor berita AFP mengatakan para penyerang menyamar sebagai anggota Hashd al-Shaabi, satu gerakan Muslim Syiah yang berperang bersama pasukan Irak melawan ISIS.

"Seorang penyerang meledakkan rompi bunuh dirinya di dalam restoran yang padat sementara sekelompok pria bersenjata melepas tembakan dan granat kepada para pelanggan," kata Kolonel (pol) Ali Abdul Hussain, seperti dikutip kantor berita Reuters.
Laporan-laporan yang belum dikukuhkan menyebutkan beberapa aparat polisi tewas dalam serangan atas sebuah pos pemeriksaan dan belum diketahui jumlah korban jiwa di tempat serangan kedua.

ISIS mengalami kekalahan di medan perang, baik di Irak maupun Suriah, namun tetap memiliki kemampuan untuk melancarkan serangan yang mematikan atas sasaran-sasaran lemah, menurut pengamat Timur Tengah BBC, Alan Johnston.
Kelompok yang mencita-citakan untuk mendirikan kekhalifahan itu diyakini masih memili ratusan pengikut untuk melancarkans erangan.

Namun serangan ISIS relatif jarang di Irak selatan dan Provinsi Dhiqar selama ini tidak menderita akibat kekerasan di Irak.

Tempat yang menjadi sasaran adalah jalan utama yang sering digunakan jemaah Muslim Syiah dan para pengunjung dari Iran untuk menuju kota suci Najaf dan Karbala di Irak utara.

Credit bbc.com

Mantan gerilyawan perempuan menjadi wapres Uruguay

Lucia Topolansky (kanan), istri mantan presiden Jose Mujica (kiri) mendapat dukungan penuh dari Majelis Umum.

Perempuan mantan gerilyawan Lucia Topolansky, senator dan istri mantan Presiden Jose Mujica, diangkat sebagai wakil presiden perempuan pertama di Uruguay.
Topolansky mengambil alih jabatan tersebut setelah pengunduran diri Jose Sendic di tengah dugaan korupsi.
Seperti suaminya, Topolansky merupakan seorang mantan gerilyawan sayap kiri. Dia pernah kabur dari penjara, lalu menjalani hukuman kurungan selama 13 tahun, dan mengalami berbagai tindak penyiksaan.

Uruguay selama ini dipimpin oleh partai berhaluan kiri Frente Amplio, yang menitik beratkan kebijakan pada berbagai bidang kesejahteraan sosial, sejak tahun 2005.
Di bawah undang-undang, Sendic, wakil presiden sebelumnya, seharusnya diganti oleh senator yang dipilih dengan suara terbanyak dalam pemilihan umum terbaru.
Jabatan itu seharusnya jatuh ke tangan Jose Mujica, mantan presiden, yang terkenal di seluruh dunia karena telah memberikan sebagian besar gajinya dan dijuluki sebagai 'presiden termiskin di dunia.'
Namun Mujica tidak memenuhi syarat karena sebagai ia terkena ketentuan yang melarang mantan presiden menduduki kembali posisi di istana. Jadi senator berikutnya lah yang maju sebagai wakil presiden, yang kebetulan adalah istri Mujica.
Topolansky juga akan memimpin Senat dan majelis umum kongres Uruguay.

Mujica dan Topolansky terlibat dalam pemberontakan bersenjata di Uruguay, yang dikenal sebagai gerakan Tupamaro, pada tahun 1960an dan 1970an.
Topolansky berasal dari keluarga kelas atas, namun dia meninggalkannya untuk bergabung dalam pemberontakan. Ia dijuluki "La Tronca" ("Batang Pohon") karena terkenal dengan ketangguhannya saat dipenjara.
Dia adalah satu dari 38 tahanan politik yang terlibat dalam kasus kaburnya para tapol dari Carcel Cabildo, sebuah penjara perempuan dengan keamanan ketat pada tahun 1971.
Para perempuan itu merangkak melewati kotoran serta asap dari pipa-pipa limbah selama 45 menit, sampai mereka mencapai terowongan lain yang digali oleh rekan-rekannya di luar penjara, yang lalu membawa mereka ke tempat persembunyian.
Namun, beberapa bulan kemudian dia kembali ditangkap, dan disekap bertahun-tahun dalam kurungan isolasi.
Topolansky tidak banyak berbicara tentang masa lalunya sebagai seorang militan, namun dia mengungkapkan bahwa dia ikut dalam perampokan bersenjata dan selama bertahun-tahun beredar rumor bahwa dia adalah salah satu penembak utama dalam kelompok pemberontak tersebut.

Namun, para pendukungnya kini menggambarkannya sebagai seorang anggota parlemen Uruguay yang baik dan aktif.

Credit bbc.com

Krisis Rohingya: Bertemu para biksu garis keras Myanmar

BBC diizinkan melakukan sebuah wawancara dengan delapan pendeta terkemuka di biara Kim Win Min Gyi di Mandalay.

Para biksu Ma Ba Tha memandang media internasional dengan kecurigaan mendalam.
Pemimpin organisasi Ma Ba Tha tersebut, Ashin Wirathu, menutupi mukanya dan mengangkat payungnya untuk menghalangi kamera kami saat kami mendekatinya di Mandalay.
Permusuhan kepada para jurnalis adalah sifat universal pada gerakan garis keras kaum nasionalis. Dalam pandangan Ma Ba Tha, hanya ada satu kebenaran: umat Budha adalah korban amukan orang Islam.
Enam bulan setelah mereka dilarang oleh pemerintahan Aung San Suu Kyi, para biksu itu masih trus secara aktif mempromosikan agenda chauvinis mereka. Saya diizinkan melakukan sebuah wawancara dengan delapan pendeta terkemuka di biara Kim Win Min Gyi di Mandalay.

Mereka tidak ada masalah dengan warga Muslim yang taat hukum, kata biksu Eaindar Sakka Biwintha, "tapi orang harus harus melihat apa yang terjadi di India saat penjajah Islam memaksa penduduknya menjadi Muslim."
Dalam cara pandang ini, tindakan brutal yang telah membuat 370.000 orang Rohingya melarikan diri ke Bangladesh adalah bagian dari perjuangan panjang melawan invasi Islam di tanah umat Budha.
Ma Ba Tha sebetulnya dibubarkan pada bulan Juli lalu, saat pemerintah mengambil tindakan keras pada ujaran kebencian.
Saya bertanya bagaimana pendapat organisasi itu tentang sikap Aung San Suu Kyi terhadap krisis Rakhine? Dia menggunakan kata "Bengali" - yang dianggap oleh Rohingya sebagai penghinaan - untuk merujuk pada para warga yang banyak menjadi pengungsi yang melarikan diri ke Bangldesh itu.
"Posisi Daw Aung San Su Kyi tepat dalam masalah Bengali ini dan dia mengatakan hal yang tepat," kata biksu Eaindar Sakka Biwintha.
"Jadi saya menerimanya dengan senang. Karena sikapnya itu, banyak orang membulkan-bulaninya dengan dusta dan foto-foto yang diedit serta menghinanya di Facebook. Sungguh menjijikkan, menghina pemimpin negara."
Itu bukan dukungan yang akan disambut gembira Suu Kyi. Tapi apa yang dikatakan Ma Ba Tha sangat berarti. Karena mereka mampu memobilisasi dukungan rakyat terkait kebijakan pemerintah, dan di sisi lain menjadikan larangan pemerintah bagai sekadar main-main.

Tidak ada dukungan atau simpati terhadap Rohingya di kalangan sebagian besar penduduk Myanmar.
Salah satu pertemuan paling mengejutkan yang pernah saya hadapi adalah dengan juru bicara keamanan partainya Suu Kyi di Mandalay. Myint Aung Mo yakin bahwa warga Budha di Rakhine adalah korban.
"Apa yang ingin saya katakan adalah wilayah Rakhine di Myanmar telah diserang oleh teroris. Saya ingin menekankan kelompok etnis kami. Saya tidak tahu mengenai Muslim. Saya hanya peduli dengan etnis Budha kami. Inilah yang ingin saya katakan."
Inilah kata-kata seorang pria yang mewakili sebuah partai yang seharusnya berkomitmen terhadap hak asasi manusia universal.
Jika dia harus mengutuk tindakan keras tersebut, atau bahkan meminta militer berhenti, pendukung Aung San Suu Kyi di sini akan brkurang jauh. Militer pun memahami hal ini dengan baik. Sementara sejumlah tokoh senior justru puas atas isolasi internasional yang dideritanya saat ini.
Di negara bagian Rakhine ini sebuah tragedi HAM dan kemanusiaan sedang berlangsung. Langkah-langkah keras militer mungkin saja berakhir dalam beberapa minggu, jika tidak dalam beberpa hari mendatang.

Namun persoalan kekuasaan militer dan nasionalisme kelompok Budha yang terungkap melalui tragedi di Rakhine memunculkan pertanyaan paling sulit bagi masa depan negara ini.

Credit bbc.com

PBB Cari Bantuan Besar bagi Korban Pembersihan Etnis Rohingya

PBB meminta bantuan besar-besaran untuk 400.000 Muslim Rohingya, Myanmar yang melarikan diri ke Bangladesh. (REUTERS/Mohammad Ponir Hossain)

Jakarta, CB -- Perserikatan Bangsa-Bangsa meminta bantuan besar-besaran untuk 400.000 Muslim Rohingya, Myanmar yang melarikan diri ke Bangladesh. Jumlah itu diperkirakan akan terus meningkat, kecuali jika Myanmar mengakhiri krisis kemanusiaan yang dikecam sebagai "pembersihan etnis".

Rohingya melarikan diri dari serangan militer Myanmar di negara bagian Rakhine. Kejadian itu dipicu oleh serangkaian serangan gerilya pada 25 Agustus lalu di pos keamanan dan sebuah kamp tentara dimana sekitar belasan orang terbunuh.

PBB telah menyerukan intensifikasi bantuan bagi para pengungsi, dan respons yang jauh lebih besar dari masyarakat internasional.

"Kami mendesak masyarakat internasional untuk meningkatkan dukungan kemanusiaan dan memberikan bantuan," kata Direktur Operasi dan Emergensi untuk Organisasi Internasional Migrasi Mohammed Abdiker dalam sebuah konferensi pers di ibukota Bangladesh.

Kekerasan di Rakhine dan eksodus pengungsi adalah masalah paling mendesak yang menimpa peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi sejak menjadi pemimpin nasional tahun lalu.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Dewan Keamanan PBB pada hari Rabu mendesak Myanmar untuk mengakhiri kekerasan, yang menurutnya paling tepat digambarkan sebagai pembersihan etnis.

Pemerintah Myanmar yang beragama Buddha menolak tuduhan tersebut. Militer sedang menargetkan kelompok ”teroris" di Myanmar.

Sejumlah desa Rohingya di utara Rakhine telah dibakar, namun pihak berwenang membantah bahwa pasukan keamanan atau warga sipil Budha yang menyalakan api. Mereka menyalahkan gerilyawan, dan mengatakan 30.000 penduduk desa non-Muslim juga mengungsi.

Pada pemberangusan itu, asap meningkat dari setidaknya lima tempat di perbatasan Myanmar pada Kamis, seorang wartawan Reuters di Bangladesh mengatakan hal itu. Namun tidak jelas apa yang terbakar atau siapa yang menyalakan api.

"Pembersihan etnis" tidak diakui sebagai kejahatan independen berdasarkan hukum internasional. Demikian menurut kantor Pencegahan Genosida PBB.

Credit cnnindonesia.com

Sekjen PBB Minta Myanmar Hentikan Aksi Militer pada Rohingya

Ilustrasi tentara Myanmar yang diminta PBB hentikan kekerasan terhadap Rohingya. (Reuters/Soe Zeya Tun)

Jakarta, CB -- Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres meminta pemerintah Myanmar untuk menghentikan aksi militer dan mengakhiri kekerasan terhadap etnis minoritas Rohingya.

Hal tersebut disampaikan pada Kamis (14/9), setelah kekerasan berkepanjangan memaksa 370 ribu warga Muslim tersebut mengungsi ke Bangladesh, sementara 1.000 lainnya diperkirakan tewas.

Mereka mengalami persekusi oleh militer Myanmar yang menggelar operasi pembersihan sejak 25 Agustus lalu, dengan alasan merespons seranga kelompok bersenjata Rohingya terhadap sejumlah kantor polisi dan sebuah pangkalan militer.

"Saya meminta otoritas Myanmar untuk menghentikan aksi militer, akhiri kekerasan, menjunjung hukum dan mengakui hak kepulangan mereka yang sudah meninggalkan negara," kata Guterres.

Muslim Rohingya "mesti diberikan kewarganegaraan, atau setidaknya untuk saat ini, status legal yang memungkinkan mereka menjalani kehidupan normal, termasuk kebebasan bergerak dan akses ke pasar buruh, pendidikan dan layanan kesehatan.

Pemimpin de facto Myanmar, Penasihat Negara Aung San Suu Kyi, membatalkan kunjungannya ke PBB bulan ini seiring dengan eskalasi krisis di negara bagian Rakhine ini.

Ia telah berulang kali menerima kritik karena responsnya terhadap krisis tersebut.

Para pengungsi berbondong-bondong melintasi Bangladesh dengan membawa kisah pembunuhan, pemerkosaan dan penghancuran.

Beberapa di antara mereka terluka karena ranjau yang diduga ditanam Myanmar di sepanjang perbatasan. Sementara beberapa lainnya menceritakan penyiksaan hingga mati dan pembakaran hidup-hidup.

Guterres mengatakan banyak perempuan dan anak-anak yang tiba di Bangladesh "lapar dan kekurangan nutrisi," Laporan serangan oleh pasukan Myanmar terhadap warga sipil "sangat tidak bisa diterima."

Selain meminta negara-negara lain untuk menyalurkan bantuan, Guterres menyebut situasi kemanusiaan di Rakhine sebagai "bencana besar."

"Duka yang dibiarkan selama beberapa dekade kini tereskalasi hingga ke luar perbatasan Myanmar, mengganggu stabilitas kawasan," ujarnya sebagaimana dikutip CNN.

Credit cnnindonesia.com

Serangan Bom Tewaskan Tentara Thailand, Lukai 20 Orang

Ilustrasi bom. (Thinkstock/Jannoon028)

Jakarta, CB -- Bom yang diduga ditanam di tepi jalan oleh pemberontak Muslim Thailand selatan menewaskan seorang tentara dan melukai 20 orang lainnya, Kamis (14/9). Kebanyakan korban luka juga adalah tentara dan polisi.

Ledakan itu terjadi di Yala, salah satu provinsi yang didominasi etnis Muslim Melayu di selatan Thailand, di mana pemberontakan separatis telah berlangsung selama beberapa dekade. Sebanyak 6.500 orang tewas sejak 2004 dalam bentrokan tersebut.

Bom pertama tidak memakan korban sama sekali, tapi dua ledakan lainnya menewaskan seorang tentara dan melukai 18 aparat lain, ditambah dua orang penduduk desa.

"Serangan ini diyakini dilakukan kelompok kekerasan yang sudah biasa membuat insiden di area ini," kata Pramote Prom-in, juru bicara tentara setempat, kepada Reuters.

Seperti kebanyakan kekerasan di selatan Thailand, tidak ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab atas serangan ini.

Para pemberontak menginginkan kemerdekaan dari Thailand yang sebagian besar penduduknya beragama Buddha. Hingga dicaplok pada 1909 silam, tiga provinsi paling selatan Thailand, Pattani, Yala dan Narathiwat merupakan bagian dari kesultanan Muslim Melayu yang independen.

Credit CNN Indonesia

Pentagon: Korut luncurkan rudal balistik jarak menengah

Warga melihat laporan berita menunjukkan peluncuran rudal balistik jarak-menengah Hwasong-12 melalui layar elektronik di stasiun Pyongyang, Korea Utara, dalam foto yang diambil Kyodo, Rabu (30/8/2017). (Mandatory credit Kyodo/via REUTERS )

Washington (CB) - Korea Utara (Korut) meluncurkan sebuah rudal balistik jarak menengah ke atas Jepang dan ke Samudra Pasifik, kata komando regional militer Amerika Serikat (AS) pada Kamis waktu setempat, menambahkan bahwa peluncuran itu tidak menimbulkan ancaman terhadap AS.

"Penilaian awal mengindikasikan peluncuran sebuah rudal balistik jarak menengah (IRBM)," kata Komando Pasifik AS dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir AFP.

"Komando Pertahanan Udara Amerika Utara ( North American Aerospace Defense Command/NORAD) memastikan bahwa rudal balistik ini tidak menimbulkan ancaman bagi Amerika Utara," katanya.

"Komando Pasifik AS menyatakan rudal balistik ini tidak mengancam Guam".

Credit antaranews.com

Korut lagi-lagi tembakkan rudal, rakyat Jepang marah besar

Ilustrasi - Hwasong-12, rudal jarak menengah milik Korea Utara (Reuters)

Tokyo (CB) - Jepang mengecam keras peluncuran rudal Korea Utara pada Jumat, kata juru bicara pemerintah, mengatakan bahwa negaranya tidak "akan pernah menoleransi aksi provokatif ekstrem berulang ini".

"Kami telah melayangkan protes keras kepada Utara, menyampaikan kemarahan besar rakyat Jepang," kata Yoshihide Suga kepada para reporter, seperti dilansir dari AFP.

Rudal itu terbang di atas Hokkaido di Jepang utara "sekitar pukul 07.06 (2206 GMT) menuju Samudra Pasifik," menurut sistem J-Alert Jepang, dengan sejumlah laporan menyebutkan rudal tersebut jatuh di sekitar 2.000 kilometer sebelah timur Hokkaido.

Kementerian Pertahanan Korea Utara mengatakan rudal tersebut kemungkinan meluncur sejauh sekitar 3.700 kilometer dan mencapai ketinggian maksimum 770 kilometer -- lebih tinggi sekaligus lebih jauh dibandingkan rudal sebelumnya.

Credit antaranews.com

Rudal Korut yang Kembali Lintasi Jepang Diduga ICBM

Ilustrasi rudal Korea Utara. (KCNA via REUTERS)

Jakarta, CB -- Peluru kendali balistik yang diluncurkan Korea Utara melintasi Jepang untuk kedua kalinya diduga bisa menempuh jarak antarbenua.

Rudal itu terbang sejauh 3.700 kilometer dan mencapai ketinggian 770 kilometer sebelum jatuh di Samudra Pasifik, kata Korea Selatan.

Komando Pasifik Amerika Serikat menyatakan tinjauan awalnya menunjukkan bahwa proyektil tersebut merupakan senjata jarak menengah.

Namun, sejumlah laporan yang dikutip CNN dari Jepang, Jumat (15/9), menyebutnya sebagai rudal balistik antarbenua atau ICBM.

Walau demikian, pemerintah Jepang menekankan bahwa analisis masih berjalan.

Peringatan dari pemerintah Jepang yang disebut dengan J-Alert menyatakan "sebuah rudal" terbang melintasi Hokkaido dan mendarat di Pasifik, kata televisi swasta NHK.

Penjaga pantai Jepang menyatakan belum ada kerusakan yang dilaporkan akibat benda jatuh dari langit.

Dalam konferensi pers yang singkat, Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga menyebut peluncuran rudal itu sebagai "provokasi berlebihan."

Sementara itu, Kementerian Pertahanan menyatakan pemerintah tengah berdiskusi di Dewan Keamanan Nasional di kantor Perdana Menteri Shinzo Abe.

Presiden Korea Selatan Moon Jae-in juga menggelar rapat Keamanan Nasional menyusul peluncuran terbaru ini, di kantornya.

"Korea Utara menembakkan rudal balistik tak dikenal dari daerah Sunan, Pyongyang," kata Kantor Kepala Staf Gabungan militer Korsel. Rudal tersebut "terbang melintasi Jepang dan menuju ke Samudra Pasifik Utara."

Tindakan provokatif serupa dilakukan pada Agustus lalu dan memicu kecaman internasional, termasuk dari Indonesia. Aksi kali ini dilakukan tak lama setelah Korut mengancam bakal "menenggelamkan" Jepang.

Pernyataan Korut menyusul sanksi baru yang dijatuhkan Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait uji coba nuklir yang keenam kalinya, belum lama ini. Jepang menjadi sasaran karena turut mendorong sanksi tersebut.

Credit cnnindonesia.com

Korea Utara kembali luncurkan rudalnya

Sebuah misil diluncurkan saat uji peluncuran roket balistik jarak-menengah dan jauh dalam foto tanpa tanggal yang dirilis Kantor Berita Pusat Korea Utara (KCNA) di Pyongyang, Rabu (30/8/2017). (KCNA/via REUTERS )

Seoul (CB) - Korea Utara meluncurkan sebuah rudal ke arah timur melintasi Jepang pada Jumat, kata Tokyo dan Seoul.

Peluncuran tersebut, dari dekat Pyongyang, dilakukan setelah Dewan Keamanan PBB menjatuhkan sanksi kedelapan kepada negara itu atas progtam rudal dan nuklirnya yang dilarang.

Rudal itu terbang di atas Hokkaido di Jepang utara "sekitar pukul 07.06 (2206 GMT) menuju Samudra Pasifik," menurut sistem J-Alert Jepang, dengan sejumlah laporan menyebutkan rudal tersebut jatuh di sekitar 2.000 kilometer sebelah timur Hokkaido.

Kementerian Pertahanan Seoul mengatakan rudal tersebut kemungkinan meluncur sejauh sekitar 3.700 kilometer dan mencapai ketinggian maksimum 770 kilometer – lebih tinggi sekaligus lebih jauh dibandingkan rudal sebelumnya.

Rudal itu diluncurkan dari lokasi yang sama di dekat bandara ibu kota, tambahnya, demikian laporan AFP.

Credit antaranews.com

Korut Kembali Luncurkan Rudal Lintasi Jepang

Ilustrasi rudal Korut. (KCNA via Reuters)

Jakarta, CB -- Kantor Kepala Staf Gabungan Militer Korea Selatan menyatakan Korea Utara meluncurkan peluru kendali balistik tak dikenal dari yang melintasi Jepang, untuk kedua kalinya.

"Korea Utara menembakkan rudal balistik tak dikenal dari daerah Sunan, Pyongyang," katanya, Jumat (15/9). Rudal tersebut "terbang melintasi Jepang dan menuju ke Samudra Pasifik Utara."

Tindakan provokatif serupa dilakukan pada Agustus lalu dan memicu kecaman internasional, termasuk dari Indonesia. Aksi kali ini dilakukan tak lama setelah Korut mengancam bakal "menenggelamkan" Jepang.

Pernyataan Korut menyusul sanksi baru yang dijatuhkan Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait uji coba nuklir yang keenam kalinya, belum lama ini. Jepang menjadi sasaran karena turut mendorong sanksi tersebut.

Stasiun televisi swasta Jepang, NHK, menunjukkan peringatan dari pemerintah bahwa "sebuah rudal" telah melintasi Hokkaido, bagian utara negara tersebut, dan jatuh di Samudra Pasifik.

Dalam peringatan yang dikutip CNN itu, NHK juga menyatakan: pemerintah mengimbau masyarakat untuk menjauhi dari benda apapun yang bisa jadi pecahan rudal."

Mengutip pemerintah Jepang, NHK juga melaporkan rudal itu jatuh "2.000 kilometer lepas Tanjung Erimo sekitar 7.16 waktu setempat."

Credit CNN Indonesia

Korea Utara ancam "tenggelamkan" Jepang, jadikan AS "abu"

Hwasong-14, peluru kendali antarbenua milik Korea Utara. (Reuters)

Seoul (CB) - Satu badan negara Korea Utara pada Kamis mengancam akan menggunakan senjata nuklir untuk "menenggelamkan" Jepang dan menghancurkan Amerika Serikat menjadi "abu dan kegelapan" karena mendukung resolusi dan sanksi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atas program nuklir terkininya.

Komite Perdamaian Asia-Pasifik Korea Utara, yang menangani hubungan eksternal dan propaganda Pyongyang, juga menyeru pembubaran Dewan Keamanan, yang mereka sebut sebagai "alat jahat" yang terdiri dari negara-negara yang telah disuap oleh Amerika Serikat.

"Negara dengan empat pulau itu harus ditenggelamkan ke laut oleh bom nuklir Juche. Jepang tidak lagi perlu ada di dekat kita," kata komite dalam pernyataan yang disiarkan kantor berita Korea Utara, KCNA.

Juche adalah ideologi Korea Utara yang menggabungkan Marxime dengan nasionalisme ekstrim yang diajarkan oleh pendiri negara Kim Sung Il, kakek dari pemimpin Pyongyang saat ini, Kim Jong-un.

Ketegangan di kawasan itu terus meningkat sejak Korea Utara menggelar uji coba nuklir keenam dan paling kuat pada 3 September.

Lima belas anggota Dewan Keamanan meresponsnya dengan mengambil keputusan mengenai draf resolusi yang disusun Amerika Serikat dan sanksi baru pada Senin, di antaranya dengan melarang negara-negara anggota PBB mengimpor produk tekstil Korea Utara yang merupakan penyumbang ekspor terbesar kedua setelah batu bara dan mineral.

Korea Utara bereaksi terhadap tindakan Dewan Keamanan, dengan kembali mengancam akan menghancurkan Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan.

"Hancurkan daratan Amerika Serikat menjadi abu dan kegelapan. Mari kita lampiaskan dendam kita dengan mengerahkan seluruh alat pembalasan yang sudah disiapkan sampai sekarang," kata komite dalam pernyataan yang dikutip kantor berita Reuters.

Korea Utara juga mengancam Jepang karena hanya menuruti keinginan Amerika Serikat, dan mengatakan bahwa mereka tidak akan memaafkan kejahatan Jepang, merujuk pada agresi Jepang pada masa perang dunia.

Komite itu juga menyebut Korea Selatan sebagai "pengkhianat dan anjing" peliharaan Amerika Serikat.

Pernyataan itu kemudian mendapat tanggapan keras dari Jepang.

"Ini adalah pernyataan yang sangat provokatif dan mengerikan. Ini berpotensi meningkatkan ketegangan regional dan sangat tidak bisa diterima," kata Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Yoshihide Suga, dalam konferensi pers rutin pada Kamis.

Korea Utara telah mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB dan sanksi-sanksinya, dan berikrar meneruskan program pengembangan senjata nuklir dan rudal meski mendapat tekanan internasional.

Credit antaranews.com