MA Izinkan Trump Larang Pengungsi dari Negara Islam

 

Mahkamah Agung mengizinkan Trump terus melarang sebagian besar pengungsi dari negara-negara Islam. (Reuters/Carlos Barria)

Jakarta, CB -- Mahkamah Agung Amerika Serikat mengabulkan permohonan pemerintahan Presiden Donald Trump untuk melanjutkan larangan bepergian bagi sebagian besar pengungsi dari negara-negara yang berpenduduk mayoritas Muslim.

Tanpa komentar, pada Rabu (13/9), mahkamah memblokir putusan pengadilan banding pekan lalu. Seandainya saja tidak diblokir, putusan itu bisa mengecualikan sebagian pengungsi dari larangan bepergian, dengan syarat berkomitmen pada organisasi pemukiman kembali.

Putusan tersebut bisa berdampak pada sekitar 24 ribu orang jika terus diberlakukan.

Larangan bepergian yang digagas Trump ini melarang orang-orang tertentu dari Iran, Libya, Somalia, Sudan, Suriah dan Yaman untuk memasuki wilayah Amerika Serikat.

Isu terkait cakupan kebijakan ini terus diperdebatkan di persidangan sejak Mahkamah Agung memperbolehkan Trump memberlakukannya, kecuali bagi orang-orang dengan hubungan "bona fide" dengan Amerika Serikat.

Putusan itu mungkin menjadi harapan bagi pendukung larangan tersebut, tapi itu juga menunjukkan bahwa kehakiman ingin mempertahankan status quo hingga persidangan berikutnya, bulan depan.

"Meski putusan itu bisa dilihat sebagai pertanda terkait putusan yang akan dijatuhkan, hal itu lebih baik dimengerti sebagai langkah prosedural sederhana untuk menstabilkan cakupan penuh dari perintah terkait larangan bepergian itu dalam empat pekan ke depan," kata Steve Vladeck, analis CNN.

Mahkamah Agung tidak menjelaskan alasan mereka, meski putusan itu baru bisa dicapai menggunakan lima hakim.

MA diperkirakan akan membahas legalitas larangan bepergian itu pada 10 Oktober.

Credit  CNN Indonesia

Kebijakan Trump akhiri program DACA digugat empat negara bagian AS

Presiden Amerika Serikat Donald Trump (REUTERS/Yuri Gripas )

San Fransisco (CB) - California dan tiga negara bagian lainnya menggugat pemerintahan Presiden Donald Trump pada Senin karena keputusannya mengakhiri perlindungan bagi imigran ilegal yang memasuki Amerika Serikat saat anak-anak.

Hal itu merupakan upqya terakhir jaksa agung negara bagian dari Partai Demokrat untuk menyelamatkan kebijakannya.

Jaksa Agung California Xavier Becerra mengatakan langkah Trump untuk membatalkan program Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) yang melindungi imigran dari deportasi dan memberi ijin kerja adalah "parodi ekonomi" untuk negara bagian AS yang berpenduduk paling banyak dan bergantung pada buruh imigran tersebut.

Minnesota, Maryland dan Maine bergabung dengan California dalam mengajukan tuntutan hukum di pengadilan federal San Francisco.

Trump pada pekan lalu mengatakan dirinya akan mengakhiri program tersebut, yang dibuat pada tahun 2012 oleh pendahulunya dari Demokrat yakni Barack Obama, yang akan efektif pada Maret dan memberi waktu pada Kongres selama enam bulan untuk menentukan nasib hampir 800 ribu orang dewasa muda yang dilindungi oleh program DACA, yang disebut "Dreamers."

Juru bicara Departemen Kehakiman tidak bisa segera dihubungi untuk memberikan komentar.

Departemen tersebut pekan lalu mengatakan Obama melewati batas hak konstitusionalnya saat dia melangkahi Kongres dan menciptakan program tersebut secara sepihak.

Pekan lalu, 16 jaksa agung negara bagian lainnya mengajukan tuntutan terpisah di pengadilan federal Brooklyn yang mengatakan keputusan Trump melanggar perlindungan konstitusional bagi "Dreamers", serta klaim lainnya. Gugatan di California menegaskan alasan hukum yang sama.

Gugatan oleh California juga mengatakan, jika orang yang dilindungi di bawah DACA kehilangan hak atas pekerjaan mereka, maka mereka akan kehilangan asuransi kesehatan yang diberikan oleh majikan, yang berpotensi meningkatkan pengeluaran negara terhadap orang yang tidak diasuransikan.

Pakar hukum mengatakan tantangan pengadilan terhadap keputusan Trump dapat mengalami perjuangan yang berat karena presiden biasanya memiliki kewenangan yang luas dalam menerapkan kebijakan imigrasi, demikian Reuters.

Credit  antaranews.com

PNS Inggris ancam lakukan mogok kerja

Bendera Inggris. (Public Domain Pictures)

London (CB) - Pemimpin serikat pekerja terbesar di Inggris mengatakan bahwa para anggotanya yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil akan melakukan mogok kerja untuk menentang pemberlakukan pembatasan gaji oleh pemerintah.

Len McCluskey, sekretaris jenderal serikat bernama Unite yang punya lebih dari 1,4 juta anggota, juga mengatakan kepada radio BBC bahwa pihaknya siap melanggar aturan-aturan baru yang ketat terkait mogok kerja.

"Terkait dengan rancangan aksi terkoordinasi dari para pegawai negeri sipil, tentu saja aksi tersebut sangat mungkin dilakukan dan masuk dalam pertimbangan," kata McCluskey, salah satu pemimpin serikat kerja paling militan di Inggris pada Selasa.

Pemerintah Inggris mulai memberlakukan pembatasan kenaikan gaji bagi pekerja di sektor publik sebesar maksimal satu persen per tahun sejak 2013 sebagai bagian dari pengetatan belanja negara.

Namun demikian, Perdana Menteri Theresa May terus menghadapi tekanan dari lawan politiknya, dan juga beberapa tokoh senior dari partai sendiri untuk menghapus aturan pembatasan gaji tersebut--terutama setelah pemilihan umum Juni lalu di mana Partai Konservatif kehilangan kursi mayoritas di parlemen.

Baru-baru ini muncul spekulasi di media lokal bahwa pemerintah akan menaikkan gaji kepolisian dan petugas penjara sampai di atas satu persen pada pekan ini berdasarkan rekomendasi dari sejumlah badan pemeriksa independen.

Tetapi pada saat yang sama, para pegawai negeri sipil di departemen lain harus menunggu lebih lama agar pendapatan mereka naik. Situasi itulah yang membuat sejumlah serikat pekerja, yang menggelar pertemuan tahunan pada pekan ini, mengancam akan menggelar mogok kerja sebagai "pilihan terakhir."

"Saya sudah menjelaskan bahwa orang-orang sangat marah dan jika kami tidak mendapatkan kenaikan gaji, maka Kongres Serikat Dagang (TUC) sangat siap membantu mengkoordinasikan dan membantu mereka," kata Frances OGrady, sekretaris jenderal TUC, sebuah organisasi yang memayungi serikat-serikat pekerja di Inggris.

Pada tahun 2011 lalu, ratusan ribu pegawai negeri sipil melakukan mogok kerja terbesar di Inggris untuk menentang perubahan aturan dana pensiun.

Lalu pada tahun lalu, Inggris mengesahkan aturan ketat yang mensyaratkan partisipasi lebih dari 50 persen untuk legalitas sebuah demonstrasi buruh. Aturan itu lebih ketat lagi untuk pekerja sektor layanan publik penting seperti kesehatan, transportasi, keamanan perbatasan, dan pemadam kebakaran.

McCluskey sendiri mengatakan bahwa pihaknya siap melakukan aksi jika mereka gagal memenuhi persyaratan legal baru tersebut.

"Jika mereka tidak berhasil mencapai batas minimal yang diberlakukan oleh pemerintah (sedikitnya 50 persen anggota serikat harus turut dalam aksi mogok), maka kami akan membela anggota kami," kata dia kepada BBC.

Credit  antaranews.com

HRW tuding Arab Saudi lakukan kejahatan perang di Yaman

Warga melihat rongsokan taksi yang hancur akibat serangan udara pimpinan-Saudi di pos pemeriksaan gerakan bersenjata Houthi dekat Sanaa, Yaman, Rabu (30/8/2017). (REUTERS/Khaled Abdullah)

Janji-janji berulang dari koalisi internasional pimpinan Arab Saudi untuk menggelar serangan udara yang sesuai dengan aturan, ternyata tidak membuat anak-anak di Yaman aman dari serangan tidak bertanggung jawab itu."

Dubai (CB) - Lembaga pemantau hak asasi manusia, Human Rights Watch (HRW), pada Selasa menuding koalisi internasional pimpinan Arab Saudi yang tengah berperang di Yaman telah melakukan kejahatan perang.

Lembaga itu mengatakan bahwa serangan udara koalisi tersebut telah menewaskan 39 warga sipil, termasuk di antaranya 26 anak sepanjang dua bulan, lapor Reuters.

Mereka mengatakan bahwa lima serangan udara oleh koalisi Teluk, yang telah menghancurkan rumah milik empat keluarga dan sebuah toko bahan makanan, dilakukan secara sengaja atau tidak bertanggung jawab, sehingga menyebabkan kematian bagi warga sipil dan melanggar hukum perang internasional.

Pihak koalisi sendiri sudah berulang kali membantah tudingan kejahatan perang dan mengatakan bahwa serangan mereka sepenuhnya menyasar gerakan bersenjata Houthi dan bukan warga sipil.

Yaman adalah negara yang dilanda perang sipil di mana pihak pemerintah, yang didukung oleh koalisi internasional beranggotakan sejumlah negara besar seperti Amerika Serikat dan Inggris, tengah berupaya menumpas kelompok Houthi, berafiliasi dengan Iran, yang kini menguasai sebagian besar daerah utara Yaman, termasuk ibu kota Sanaa.

"Janji-janji berulang dari koalisi internasional pimpinan Arab Saudi untuk menggelar serangan udara yang sesuai dengan aturan, ternyata tidak membuat anak-anak di Yaman aman dari serangan tidak bertanggung jawab itu," kata Sarah Leah Whitson, direktur HRW untuk kawasan Timur Tengah, dalam pernyataan tertulis.

"Hal ini membuat PBB perlu untuk segera memasukkan koalisi ke daftar para pelanggar aturan perang karena membunuh anak-anak dalam perang," kata dia.

Pada 4 Agustus lalu, pesawat koalisi membombardir sebuah rumah di Saada, sehingga menewaskan sembilan orang anggota keluarga, termasuk di antaranya enam anak berusia antara tiga sampai 12 tahun.

Sebelumnya pada 3 Juli, sebuah serangan udara menewaskan delapan anggota keluarga di Provinsi Taiz, termasuk sang ibu dan anak perempuan yang baru berusia delapan tahun, kata HRW.

HRW mengaku sudah mewawancara sembilan anggota keluarga dan sejumlah saksi yang mengalami lima serangan udara antara 9 Juni sampai dengan 4 Agustus. Mereka tidak menemukan adanya target militer potensial di dekat lokasi kejadian.

Perang saudara di Yaman kini telah menewaskan lebih dari 10.000 orang, membuat lebih dari tiga juta orang mengungsi dan merusak sebagian infrastruktur negara yang miskin itu.

Koalisi internasional pimpinan Riyadh pertama kali dibentuk pada 2015 untuk memerangi Houthi dan sempalan tentara yang sering menembakkan rudal ke arah kerajaan keluarga Saud.

HRW mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menggelar investigasi independen terkait pelanggaran aturan perang itu pada September ini.

Pada Senin, PBB sudah memverifikasi 5.144 kematian warga sipil di Yaman, yang sebagian besar kehilangan nyawa akibat serangan udara koalisi.

Credit  antaranews.com

Bank Dunia desak Israel hapus pembatasan terhadap ekonomi Palestina

Bank Dunia (World Bank) (commons.wikimedia.org)

Ramallah (CB) - Bank Dunia pada Selasa (12/9) mendesak Israel memperbaiki prosedurnya di penyeberangan barang-barang Palestina, menghapus pembatasan akses ke Area C Tepi Barat dan mencabut blokade di Jalur Gaza dalam upaya memperbaiki ekonomi Palestina.

Bank Dunia mengatakan dalam sebuah laporan yang mengadopsi grafik ekonomi 10 tahun untuk memperkirakan dampaknya terhadap ekonomi Palestina jika pembatasan yang sedang berlangsung dihapuskan.

Laporan tersebut menunjukkan bahwa keuntungan ekonomi dan sosial bisa sangat besar pada 2025. Tingkat pertumbuhan tahunan ekonomi Palestina dapat mencapai 6,0 persen di Tepi Barat dan 8,0 persen di Jalur Gaza, yang akan menciptakan 50.000 hingga 60.000 lapangan pekerjaan baru.

Untuk mencapai pertumbuhan tersebut, Bank Dunia mendesak Israel, Otoritas Palestina dan masyarakat internasional untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik guna menjalankan dan mendukung kegiatan bisnis di wilayah Palestina.

Dalam hal ini, laporan tersebut mendesak Israel untuk merampingkan prosedur-prosedur di penyeberangan perbatasan. Rata-rata biaya perdagangan per transaksi untuk perusahaan Palestina hampir tiga kali lebih tinggi dari perusahaan Israel, dan hampir empat kali untuk durasi rata-rata proses impor.

Laporan tersebut juga menyerukan Israel untuk menghapus pembatasan akses ke Area C yang berada di bawah kendali keamanan dan administrasi Israel.

Ini akan memungkinkan perusahaan Palestina memperoleh keuntungan dari satu-satunya wilayah yang berdekatan di Tepi Barat dan keunggulan komparatifnya di bidang pertanian, pertambangan, penggalian serta pariwisata.

Pencabutan blokade Israel yang diberlakukan di Jalur Gaza sejak pertengahan 2007 juga merupakan salah satu proposal laporan tersebut, yang menunjukkan bahwa ini akan membuka jalan bagi gerakan perdagangan penting untuk membangun kembali infrastruktur dan ekonomi serta memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat Gaza yang buruk.

Menurut laporan tersebut, pengurangan pembatasan Israel dapat meningkatkan ukuran ekonomi Palestina sebesar 36 persen di Tepi Barat dan 40 persen di Jalur Gaza pada 2025.

Credit  antaranews.com

Satu juta pelajar Palestina tandatangani surat PBB soal pendudukan

Presiden Palestina, Mahmoud Abbas (ANTARA FOTO/HO/Nico Adam)

Ramallah, Palestina (CB) - Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada Senin (11/9) menerima surat yang berisi tanda tangan satu juta warga Palestina, kebanyakan pelajar, untuk dikirim kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres selama pertemuan mereka pekan depan.

Abbas diharapkan bertemu dengan Guterres di sisi Sidang Majelis Umum PBB di New York.

Surat tersebut, yang diserahkan kepada Abbas oleh Kepala Komite Perlawanan Tembok, Walid Assaf, selama pertemuan antara mereka di markas presiden di Kota Ramallah, Tepi Barat Sungai Jordan, menyerukan diakhirinya pendudukan Israel dan upaya bagi berdirinya Negara Palestina Merdeka.

Assaf mengatakan kepada Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa malam, setelah pertemuannya dengan Abbas bahwa surat itu mendukung pidato mendatang Presiden Palestina di PBB dan menyerukan berdirinya Negara Palestina di perbatasan 1967 dengan Jerusalem Timur sebagai Ibu Kotanya.

Surat tersebut disiapkan oleh kelompok pemuda Palestina melalui kerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Komisi Penentang Tembok dan Permukiman.

Pada awal Agustus, Guterres mengunjungi Wilayah Palestina dan Israel dalam kunjungan pertamanya sejak ia memangku jabatan Sekretaris Jenderal PBB untuk menggantikan Ban Ki-moon pada Januari.

Guterres dan rombongan kendaraan PBB juga memasuki Jalur Gaza melalui pos penyeberangan perbatasan Erez antara ujung utara daerah kantung yang diblokade Israel tersebut dan wilayah Israel, kata beberapa saksi mata.

Para pejabat PBB di Wilayah Palestina mengatakan Guterres mengunjungi Markas PBB di Kota Gaza dan mendapat penjelasan dari para pejabat PBB mengenai situasi di Jalur Gaza.

Ia juga mengunjungi Jalur Gaza dan bertemu dengan tokoh Palestina serta tetua suku di daerah kantung itu.

Guterres tiba di Israel pada Senin (28/8) dan mengadakan pembicaraan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Pada Selasa, ia mengunjungi Kota Ramallah di Tepi Barat dan mengadakan pembicaraan dengan Perdana Menteri Pemerintah konsensus Palestina Rami Al-Hamdallah.

Guterres kembali menegaskan setelah pertemuannya dengan Perdana Menteri Palestina Rami Al-Hamdallah di Ramallah, komitmen PBB bagi penyelesaian dua-negara bagi perdamaian antara Palestina dan Israel dan permukiman Yahudi menjadi penghalangi bagi penyelesaian dua-negara.

Credit  antaranews.com

Hizbullah umumkan kemenangan perang di Suriah

Arsip: Wakil Pemimpin Hisbullah Lebanon Sheikh Naim Qassem memberikan keterangan saat diwawancara Reuters di kantornya di pinggiran kota Beirut, Lebanon. (REUTERS/Aziz Taher )

Beirut (CB) - Kelompok paramiliter asal Lebanon, yang juga sekutu kuat pemerintah Suriah, Hizbullah, menyatakan kemenangan perang di Suriah, kata surat kabar pendukung Hizbullah pada Selasa.

Kelompok itu menganggap pertempuran tersisa di beberapa wilayah Suriah sebagai "pertempuran kecil eceran".

Pernyataan pemimpin Hizbullah Sayyid Hassan Nasrullah itu adalah penilaian paling percaya diri, yang dikeluarkan kubu pendukung pemerintah Suriah, yang mendapatkan kembali sebagian besar wilayah di kawasan timur, yang sempat dikuasai IS.

Dengan merujuk pada musuh Presiden Suriah Bashar al Assad, Nasrullah mengatakan bahwa "upaya pihak lain gagal, sehingga akhirnya mereka memilih jalan perundingan untuk mendapatkan keuntungan kecil", kata berita surat kabar "al Akhbar", yang mengutip Nasrullah dalam pertemuan keagamaan.

"Kami menang perang di Suriah. Yang tersisa saat ini adalah pertempuran kecil, yang tidak tergalang," kata Nasrullah, pemimpin organisasi itu, yang mengirim ribuan gerilyawan ke Suriah untuk mendukung Bashar.

Sumber yang mengetahui isi pidato Nasrullah memastikan laporan "al Akhbar" tersebut.

Dengan dukungan Rusia dan Iran, Bashar telah berhasil menghancurkan basis-basis wilayah gerilyawan di sejumlah kota bagian barat Suriah di Aleppo, Homs, dan Damaskus sepanjang tahun lalu.

Sementara itu, gencatan senjata yang diprakarsai oleh Rusia, Turki, Iran, dan Amerika Serikat di sejumlah wilayah yang masih dikuasai gerilyawan oposisi di kawasan barat Suriah telah mengurangi tekanan bagi tentara pemerintah.

Mereka kini bisa fokus maju ke arena pertempuran di provinsi kaya minyak, Deir al-Zor.

Upaya pembebasan provinsi Deir al Zor, yang nampak tidak mungkin dilakukan dua tahun lalu saat posisi Bashar masih lemah, membuat kubu pemerintah semakin percaya diri. Situasi ini juga menciptakan dilema bagi negara-negara Barat yang masih ingin agar Bashar mundur sebagai presiden dan merundingankan transisi.

Pasukan pemerintah pada pekan lalu berhasil maju ke kota Deir al Zor, ibu kota provinsi dengan nama yang sama yang terletak di dekat Sungai Eufrat, dan memecah kepungan IS di sebuah pangkalan udara.

Dalam pidato disiarkan televisi pada bulan lalu, Bashar mengatakan bahwa sudah muncul tanda-tanda kemenangan perang, namun pertempuran masih berlanjut.

Di sisi lain, milisi yang mendapatkan dukungan Amerika Serikat, bernama Syrian Democratic Forces (SDF), dalam beberapa hari terakhir melancarkan serangan terhadap IS di provinsi Deir al Zor.

SDF, yang banyak diisi petempur Kurdi YPG, juga melakukan pertempuran untuk merebut kota Raqqa dari IS.

SDF selama ini menghindari benturan langsung dengan pasukan pemerintah, demikian Reuters.

Credit  antaranews.com

Pasukan Afghanistan tewaskan 53 gerilyawan dalam 24 jam

Ilustrasi (ANTARA News/Lukisatrio)

Kabul, Afghanistan (CB) - Sebanyak 53 gerilyawan termasuk tiga anggota jaringan Al-Qaida telah tewas dan 17 lagi cedera selama operasi pasukan Afghanistan di seluruh negeri itu selama 24 jam belakangan, kata Kementerian Pertahanan Afghanistan di dalam satu pernyataan, Selasa (12/9).

"Pasukan keamanan nasional melancarkan 15 operasi pembersihan dan 13 operasi khusus di 14 provinsi selama 24 jam belakangan. Mereka menewaskan 53 gerilyawan, termasuk tiga anggota Al-Qaida dan tiga komandan lokal Taliban dan melukai 17 gerilyawan lagi," kata pernyataan tersebut.

Operasi itu dilancarkan di Provinsi Nangarhar, Nuristan, Kapisa, Paktia, Ghazni, Logar, Kandahar, Zabul, Oruzgan, Herat, Farah, Badghis, Balkh, Faryab dan Helmand, kata pernyataan tersebut, sebagaimana dikutip dari Xinhua, di Jakarta, Rabu pagi.

Pasukan Afghanistan juga menyita dan menghancurkan bahan peledak dan kendaraan yang digunakan oleh gerilyawan selama operasi itu.

Credit  antaranews.com

Parlemen Irak gelar pemungutan suara untuk menentang referendum Kurdistan

Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi (REUTERS/Mahmoud Raouf Mahmoud)

Baghdad, Irak (CB) - Majelis Permusyawaratan Irak pada Selasa (12/9) menggelar pemungutan suara untuk menolak referendum mengenai kemerdekaan wilayah Kurdi, demikian laporan media setempat.

Parlemen Irak mendesak Perdana Menteri Irak Haider Al-Abadi agar melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk mempertahankan persatuan Irak dan melancarkan dialog serius antara Baghdad dan Wilayah Kurdistan guna menyelesaikan masalah yang mengganjal.

Anggota Parlemen Kurdi meninggalkan sidang Parlemen sebagai protes terhadap pemungutan suara yang menolak referendum kemerdekaan bagi Kurdistan, kata laporan tersebut, sebagaimana dikutip Xinhua di Jakarta, Rabu pagi.

Komite Tinggi Referendum Wilayah Kurdistan sebelumnya mengumumkan bahwa referendum akan diselenggarakan pada tanggal yang dijadwalkan, 25 September.

Credit  antaranews.com

Wah! Akui Punya Kepentingan, Israel Dukung Kurdi Merdeka dari Irak

Presiden Kurdistan Regional Government, Masoud Barzani. (Foto: Reuters)

TEL AVIV - Israel menyatakan dukungannya kepada Kurdi untuk merdeka setidaknya dari Irak. Tel Aviv mengakui mempunyai kepentingan besar dalam pembentukan negara Kurdistan.

Dukungan itu disampaikan Menteri Kehakiman Israel Ayelet Shaked dalam sebuah konferensi kontra-terorisme internasional pada hari Senin (11/9).

Pemerintah Daerah Kurdistan—pemerintahan semi otonom di Irak utara—bermaksud untuk mengadakan referendum kemerdekaan pada tanggal 25 September 2017. Negara-negara yang tergabung dalam Liga Arab telah meminta Kurdi untuk membatalkan rencana referendum.

Shaked dalam konferensi tersebut menjadi pembicara utama di mana Sebastian Gorka, mantan penasihat Presiden Donald Trump, juga diundang sebagai pembicara.

“Israel dan negara-negara Barat memiliki kepentingan besar dalam pembentukan negara Kurdistan,” kata Shaked, dalam naskah sambutannya, tanpa menjelaskan kepentingan besar yang dimaksud.

”Saya pikir sudah waktunya bagi AS untuk mendukung prosesnya,” lanjut Shaked, seperti dikutip dari Haaretz, Selasa (12/9/2017).


Pemerintah AS, bersama dengan Rusia, Turki, Iran, Irak dan Suriah, telah menentang referendum kemerdekaan Kurdi. Alasannya, bisa mengguncang wilayah Timur Tengah.

Menteri Pertahanan AS James Norman Mattis ketika berada di Ibu Kota Kurdi, Erbil, dua minggu yang lalu, mendesak Presiden KRG (Kurdistan Regional Government) Masoud Barzani untuk menunda referendum tersebut.

Sebelum Shkaed, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga telah menyatakan dukungannya untuk menciptakan negara Kurdi. Berbicara kepada sebuah delegasi dari 33 anggota Kongres AS bulan lalu, Netanyahu mengatakan bahwa dia memiliki sikap positif tentang kemerdakan Kurdi di beberapa wilayah di Irak.

Tiga tahun lalu, PM Netanyahu juga menyatakan dukungannya untuk kemerdekaan Kurdi di Irak utara. "Kami perlu mendukung aspirasi Kurdi untuk kemerdekaan. Mereka berhak mendapatkannya,” kata Netanyahu dalam sebuah pidato di Institut Studi Keamanan Nasional Universitas Tel Aviv.

Suku Kurdi, yang tinggal di Suriah, Irak, Turki, Iran dan Yordania, adalah salah satu etnis minoritas di Timur Tengah. Di Turki, kelompok Kurdi bahkan dianggap sebagai kelompok teroris dan terus diperangi pasukan Ankara.




Credit  okezone.com

Simak! Peringatan Tragedi 9/11, Direktur CIA Punya Pesan Khusus untuk Al Qaeda

Mike Pompeo. (Foto: Reuters)


WASHINGTON - Direktur Central Intelligence Agency (CIA) Mike Pompeo mengeluarkan sebuah pesan peringatan kepada pemimpin Al Qaeda tepat pada16 tahun serangan 11 September 2001 atau 9/11. Serangan terhadap Amerika Serikat (AS) kala itu menewaskan hampir 3.000 orang.

Serangan Al Qaeda dengan pesawat bajakan menyasar menara kembar World Trade Center (WTC). Pentagon dan lapangan di Pennsylvania juga jadi target serangan.

”Jika saya jadi mereka, saya akan menghitung hari-hari saya,” kata Pompeo menyampaikan pesannya kepada Al Qaeda.

Dia mengatakan bahwa CIA bekerja dengan tekun untuk menemukan pemimpin organisasi tersebut setelah kematian pendirinya, Osama bin Laden. Al Qaeda saat ini dipimpin Ayman al-Zawahiri. Sedangkan putra kesayangan Osama, Hamza bin Laden digadang-gadang jadi calon pemimpin organisasi tersebut.


Pompeo mengatakan bahwa kepemimpinan senior Al Qaeda lebih lemah dari pada Tahun 2001. Meski demikian, lanjut dia, ancaman dari kelompok radikal tetap ada karena kelompok-kelompok seperti ISIS dan Ansar al-Syariah masih gencar beroperasi.

”Musuh mendapat pilihan apakah ini sudah selesai, dan hari ini, mereka belum menyimpulkan bahwa mereka dikalahkan,” kata Pompeo, seperti dikutip Fox News, Selasa (12/9/2017).

Wartawan Fox News, Bret Baier, bertanya kepada Pompeo tentang pernyataan mantan Presiden Barack Obama bahwa ISIS adalah tim "JV" dalam hal terorisme. JV yang dimaksud adalah joint venture atau berkomplot bersama-sama.


Pompeo meragukan hal itu. Menurutnya, ISIS hanya ancaman lapis kedua.

”Kapasitas untuk melakukan serangan kompleks di AS berkurang,” katanya. “(Tapi) ancaman di AS dari aktor terlokalisasi ini yang bekerja sama dengan ISIS tetap ada,” ujarnya.                                                  






Credit  okezone.com

Tepat Setelah Lonceng Berdentang, Ribuan Nama Korban Serangan 11 September Dibacakan dengan Keras

 

 Upacara peringatan tragedi 11 September dipadai warga AS. (Foto: CBS New York)

NEW YORK - Peringatan tragedi paling mematikan di Amerika Serikat (AS) yaitu tragedi 11 September 2001 telah resmi dimulai. Kala itu, sebuah pesawat yang dibajak teroris menghantam menara utara gedung World Trade Center pada pukul 08.46 waktu AS.
Kemudian pesawat menghantam menara bagian Selatan pada pukul 09.30 waktu setempat. Tragedi ini telah membunuh 2.978 orang. Hari ini, Presiden Donald Trump secara resmi telah memulai upacara peringatan dan mengawalinya dengan mengheningkan cipta di Gedung Putih bersama sang istri tepat pukul 08.46 ketika serangan pertama terjadi.

Upacara peringatan serangan bunuh diri itu digelar di 2 tempat yang berbeda. Peringatan diketahui digelar di markas pertahanan Pentagon dan di Flight 93 National Memorial, dekat Shanksville. Ini adalah daerah pinggiran kota yang menjadi lokasi jatuhnya pesawat yang dibajak oleh para teroris.
Upacara peringatan di monumen peringatan, lonceng terlebih dulu dibunyikan sebagai tanda pembukaan upacara yang juga dibunyikan tepat pukul 08.46. Dan tepat setelah itu, nama-nama ribuan korban di bacakan keras untuk menghormati mereka yang gugur demikian dimuat BBC.

Lonceng tak hanya berbunyi sekali melainkan berbunyi sebanyak 3 kali. Lonceng kedua berbunyi pada pukul 9:03 pagi, kemudian yang ketiga berbunyi pada pukul 9:37 pagi untuk menandai saat pesawat yang dibajak menabrak Pentagon.
Sementara itu sebagaimana dinukil dari CBS New York, Senin (11/9/2017), sembari memegang foto keluarga mereka yang tewas, para kerabat korban dan para korban yang selamat meletakan bunga di atas monumen. Sehari sebelumnya, monumen peringatan korban juga telah dipadati warga dan dibuka untuk umum.


"Saya kehilangan beberapa banyak teman, banyak rekan kerja. Mungkin saya telah kehilangan tiga perempat teman dari jumlah total petugas pemadam kebakaran. Mereka terbunuh hari itu," ujar seorang petugas pemadam kebakaran, Dick Brennan.


Namun, nampaknya warga AS perlahan-lahan mulai melupakan trauma akan insiden tersebut. Lokasi kejadian yang kini telah dibangun kembali dilaporkan ditinggali oleh sekira 61 ribu orang. Jumlah ini terhitung, 3 kali lipat lebih banyak dari pada jumlah warga yang tinggal di kawasan itu pada tahun 2000.                                                    



Credit  okezone.com