Kamis, 07 September 2017

5.000 lebih warga sipil tewas akibat konflik Yaman


5.000 lebih warga sipil tewas akibat konflik Yaman
Arsip Foto. Orang-orang berdiri di lokasi serangan udara yang menurut saksi itu dilakukan oleh pesawat koalisi pimpinan Saudi terhadap pelayat di aula di mana acara berkabung untuk ayah Jalal al-Roweishan, menteri dalam negeri pemeritahan Yaman Houthi, sedang dilangsungkan, di Sanaa, Yaman 8 Oktober 2016. (REUTERS/Khaled Abdullah)



Jenewa, Swiss (CB) - Lebih dari 5.000 warga sipil tewas dalam konflik di Yaman sejak Maret 2015 dan kelompok al-Qaida telah memperluas "operasi" ke Kota Taizz di bagian barat-daya negeri itu menurut laporan Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pelanggaran hak asasi manusia terus terjadi di Yaman selain pelanggaran tanpa henti hukum hak asasi manusia internasional dengan warga sipil sangat menderita akibat "bencana yang sepenuhnya buatan manusia" menurut laporan itu.

Menurut laporan badan PBB, hingga 30 Agustus, sedikitnya 5.144 warga sipil telah didata terbunuh dan lebih dari 8.749 orang lainnya cedera.

Perang saudara di Yaman, negara Arab paling miskin, meletus pada Maret 2015 antara dua faksi yang mengaku sebagai "pemerintah Yaman", bersama sekutu dan pendukung mereka yang melibatkan koalisi militer pimpinan Arab Saudi --yang memerangi pemberontak Houthi.

Sementara pelaku bersenjata lain "terus memanfaatkan kondisi tidak aman yang terjadi di Yaman" menurut laporan badan PBB yang dikutip kantor berita Xinhua.

"Dalam satu tahun terakhir, kelompok extremis telah mempertahankan dan menyesuaikan keberadaan mereka. Misalnya, setelah diusir dari Al-Mukalla di Gubernuran Hadhramaut pada April 2016, Al-Qaida kini beroperasi di Kota Taizz."

Krisis kemanusiaan itu, dengan hampir 18,8 juta orang memerlukan bantuan kemanusiaan dan 73, juta orang berada di ambang kelaparan, adalah akibat langsung dari prilaku semua pihak dalam konflik tersebut, kata laporan itu.

Krisis kemanusiaan dengan hampir 18,8 juta orang membutuhkan bantuan dan 7,3 juta orang di ambang kelaparan merupakan akibat langsung dari perilaku pihak-pihak yang berkonflik menurut laporan tersebut.

Ini mencakup serangan membabi-buta, serangan terhadap warga sipil dan objek dilidungi, pengepungan, blokade dan pembatasan gerakan.

Arab Saudi, dengan dukungan dari Amerika Serikat, telah memberlakukan blokade laut dan udara guna membantu pemerintah terusir yang mereka dukung, dan melawan petempur Al-Houthi.

Houthi didukung oleh Iran dan bersekutu dengan mantan presiden Yaman Ali Abdullah Saleh.

Koalisi pimpinan Arab Saudi yang terdiri atas Kuwait, Uni Emirat Arab, Bahrain, Mesir, Jordania, Maroko, Senegal, Sudan dan, sampai Juni 2017, Qatar.

Komisioner Tinggi PBB Urusan Hak Asasi Manusia Zeid Ra'ad Al Hussein menyeru semua pihak dalam konflik itu "berbelas kasihan pada rakyat Yaman, dan melakukan tindakan segera untuk menjamin bantuan kemanusiaan sampai ke warga sipil".




Credit  antaranews.com






Obama sebut keputusan Trump akhiri Amnesti imigran kejam


Obama sebut keputusan Trump akhiri Amnesti imigran kejam
Presiden Amerika Serikat Barack Obama memberikan pidato pada KTT My Brother's Keeper di South Court Auditorium Gedung Putih, Washington, Rabu (14/12/2016). (REUTERS/Yuri Gripas )



Washington (CB) – Mantan presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama mengecam keputusan Donald Trump mengakhiri amnesti 800.000 orang yang dibawa ke Amerika secara ilegal ketika masih anak-anak, sebagai tindakan "salah," "merusak diri sendiri" dan "kejam."

Obama bersuara melalui Facebook, mengecam keputusan Donald Trump dan meminta Kongres untuk bertindak.

"Menargetkan anak-anak muda ini adalah salah -- karena mereka tidak melakukan kesalahan apa pun, ini merusak diri sendiri -- karena mereka ingin memulai bisnis baru, menjadi staf laboratorium kita, bertugas di militer kita, dan berkontribusi pada negara yang kita cintai. Dan itu kejam," tulisnya., dilansir AFP.





Credit  antaranews.com




Saudi bantah hubungannya dengan Iran membaik


Saudi bantah hubungannya dengan Iran membaik
Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Adel bin Ahmed Al-Jubeir (ANTARA FOTO/OIC-ES2016/Puspa Perwitasari)


London (CB) - Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel al-Jubeir pada Selasa (5/9) membatah hubungan dengan Iran membaik setelah Teheran mengucapkan terima kasih kepada Riyadh atas penanganannya soal ibadah haji.

"Jika Iran ingin menjalin hubungan baik dengan Arab Saudi, mereka harus mengubah kebijakannya. Mereka harus menghormati hukum internasional," kata Jubeir di sebuah konferensi pers di London.

"Ibadah haji adalah kewajiban agama, tidak ada hubungannya dengan politik," tambahnya, merujuk kepada salah satu rukun Islam.

Meskipun hubungan kedua negara memburuk pada Januari 2016 setelah warga Iran menyerang kedutaan besar Saudi di Teheran, sekitar 86.000 jemaah Iran mengikuti ibadah haji pekan lalu.

Warga Iran sebelumnya tidak bisa melakukan ibadah haji pada 2016, setelah perundingan gagal karena masalah keamanan, menyusul insiden pada tahun sebelumnya yang menewaskan hingga 2.300 orang, termasuk ratusan warga Iran.

Sebelumnya pada Selasa Iran mengucapkan terima kasih kepada Arab Saudi atas penyelenggaraan ibadah haji yang sukses tahun ini, mengatakan mereka membuka jalan untuk negosiasi, demikian AFP. 





Credit  antaranews.com





Mengapa badai-badai ini dinamai Harvey, Irma, Jose



Mengapa badai-badai ini dinamai Harvey, Irma, Jose
Citra satelit Badai Harvey yang meluluhlantakkan daerah-daerah sepanjang pantai Texas, termasuk Houston yang merupakan kota terbesar keempat di AS. (Reuters)



Jakarta (CB) - Pertama Harvey, yang menyapu Houston. Sekarang Badai Irma yang tengah menggasak Karibia dan mulai mendekati Miami.

Sementara itu, Jose yang masih badai tropis, menunggu giliran dan saat ini tengah berputar-putar di Teluk Meksiko. Hari-hari berikutnya di Atlantik masih ada Katia menanti memporakporandakan daratan.

Perhatikan huruf pertama dari nama-nama badai itu, maka polanya adalah "H", "I", "J", "K"...

Kenyataan badai-badai tropis di Atlantik dan Teluk Meksio memang disusun secara alfabetis oleh Pusat Badai Nasional Amerika Serikat (NHC) yang sudah menyiapkan 21 nama setiap tahun untuk tujuh tahun berjalan.

Menurut data itu, gelombang besar yang akan menyapu sepanjang musim Juni-November 2022, akan dimulai dari Alex, dan yang ke-21, jika ada badai tropisnya, akan dinamai Walter.

Jika nama-nama itu habis sebelum musim berakhir yang tampaknya terjadi 2017 ini juga, maka huruf-huruf Yunani akan datang menggantikan, mulai dari "Alpha".

Namun badai tropis tidak boleh dinamai dengan nama pembunuh atau mengesankan penjahat, jika itu dilakukan maka Organisasi Meteorologi Dunia (WM) yang berada di bawah PBB, akan memvetonya.

Hal itu pernah terjadi pada April 2015 ketika WMO melarang penggunaan nama "Isis", dewi kesuburan Mesir kuno, dari daftar badai 2016 yang menerjang Pasifik Utara bagian timur, sampai Pasifik Utara bagian tengah.

"Isis" ditolak karena nama itu mengingatkan kepada kelompok militan ISIS yang bengis dan melakukan aksi-aksis terorisme sehingga menimbulkan kesan buruk untuk badai jika nama itu dipakai.



Praktik pemberiaan nama badai di cekung Atlantik itu mulai dilakukan pada awal 1950-an "demi mempercepat identifikasi badai sebagai pesan peringatan, karena nama lebih mudah diingat ketimbang angka dan istilah teknis," kata WMO dalam laman resminya.

Metode identifikasi lama yang didasarkan kepada garis lintang dan garis bujur sering memuat kesalahan, terutama karena badai tidak pernah pasti. Lain hal penamaan topan, di mana badai tropis di Pasifik Utara bagian barat dinamai, malah jauh lebih rumit, berdasarkan masukan 14 negara di kawasan ini.

Setiap negara mengajukan 10 nama kandidat --boleh nama hewan, tanaman, tanda astrologis, tokoh mitologi atau apa pun itu-- yang kemudian dikaji Komite Topan WMO yang bermarkas di Tokyo. Begitu diadopsi, setiap negara masih boleh mengeluarkannya dari laporan cuaca nasional mereka masing-masing.

Agar aman dan tidak membuat bingung, badai-badai itu diurutkan. Untuk badai siklon di Samudera India, proses penamaan secara alfabetis melibatkan Bangladesh, India, Maladewa, Myanmar, Oman, Pakistan, Sri Lanka dan Thailand.

WMO mencermati proses ini yang dimulai pada 2000.

Kembali ke Atlantik, nama-nama super gelombang adalah campuran dari bahasa Inggris, Spanyol dan Prancis yang umum dipakai di kawasan ini.

Nama-nama badai juga seperi berjenis kelamin, ada seperti laki-laki, ada juga nama perempuan. Tetapi selama Perang Dunia Kedua, para pelaut AS menamai badai-badai itu dari nama istri dan anak perempuan mereka. Praktik ini diteruskan oleh pemerintah AS yang selalu menamai badai dengan nama perempuan. Tapi karena dianggap seksis pada 1970-an, maka mulai 1979 metode memperempuankan badai itu pun diubah.

Namun menurut studi pada 2014 yang dimuat jurnal PNAS badai-badai yang dinamai dari nama perempuan ternyata lebih dahsyat karena orang biasanya tidak terlalu menseriusinya.

Sebelum diambilalih para meteorologis dan birokrat, proses penamaan badai jauh lebih informal.

Pada abad 19, nama badai diambil dari identitas santa atau orang suci Katolik. Bahkan di Australia, nama badai diambil dari nama politisi yang tidak disukai orang. 






Credit  antaranews.com



Badai Irma menyapu Karibia, dalam perjalanan ke Puerto Rico


Badai Irma menyapu Karibia, dalam perjalanan ke Puerto Rico
Badai Irma (NASA)


Jakarta (CB) - Badai Irma, salah satu badai Atlantik yang paling dahsyat, menerjang pulau-pulau di Karibia, Rabu waktu setempat, dan kini tengah menuju Puerto Rico yang menjadi wilayah protektorat Amerika Serikat, untuk kemudian terus ke Florida selatan.

Paling sedikit dua orang tewas di Pulau St Barts dan St Martin di Karibia Prancis akibat badai berkategori paling dahsyat ini, Kategori 5.

Pulau Barbuda, bagian dari negara pulau kembar Antigua dan Barbuda, harus menghadapi kenyataan terputusnya jaringan komunikasi selama berjam-jam. Namun Presiden Gaston Browne menyatakan kerusakan akibat badai ini tidak separah yang diperkirakan sebelumnya.

Sampai pukul 01.00 WIB tadi badai itu telah melewati Kepulauan Virgin Inggris untuk bergerak ke arah barat laut menuju teritori AS di Puerto Rico dalam kecepatan 26 km per jam.

Badai Irma bisa membawa kecepatan angin sampai 295 km per jam. Badai ini akan menerjang Puerto Rico, Republik Dominika, Haiti, Kuba selatan, untuk akhirnya Florida.

Presiden Donald Trump pun sudah mengumumkan keadaan darurat bencana di Kepulauan Virgin AS, Florida dan Puerto Rico, demikian Reuters.





Credit  antaranews.com





Rabu, 06 September 2017

RI Tawarkan 3 Kawasan Industri ke Investor China Hingga Jepang


RI Tawarkan 3 Kawasan Industri ke Investor China Hingga Jepang
Foto: Istimewa

Jakarta - Sebagai tindak lanjut dari proyek One Belt One Road (OBOR) alias 'jalur sutera modern' yang digagas China, Indonesia mempersiapkan kawasan industri di 3 provinsi yang masuk jalur sutera modern tersebut.

Ketiga provinsi tersebut adalah Sumatera Utara (Sumut), Sulawesi Utara (Sulut), dan Kalimantan Utara (Kaltara). Untuk Sumut, investasi diarahkan ke Kawasan Industri Sei Mangkei dan Kuala Tanjung, sedangkan di Sulut ada Kawasan Industri Bitung, dan Kawasan Industri Tanah Kuning di Kaltara.

"Tadi membahas poros maritim yang ditawarkan ke beberapa negara. Yang di koridor utara, yaitu Sumatera Utara, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Utara itu akan dikembangkan kawasan industri," kata Dirjen Pengembangan Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian, Imam Haryono, saat ditemui di Kantor Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Selasa (5/9/2017).



Pengembangan industri akan disesuaikan dengan potensi masing-masing wilayah, misalnya Kaltara cocok untuk industri pengolahan dan pemurnian mineral karena adanya potensi listrik tenaga air yang begitu besar.
Kawasan industri tersebut tidak hanya menargetkan investor dari China saja, bisa dari negara mana pun.

"Sudah ada masterplan arahnya ke mana, investor yang bonafid silakan mau dari China, Jepang, Singapura enggak ada masalah," ujar Imam.



"Driver-nya misalnya untuk Sumut adalah pariwisata," ucap Imam.

Indonesia mengincar investasi senilai US$ 20 miliar atau sekitar Rp 266 triliun dari proyek OBOR. Pasca Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Belt and Road Forum 2017 di China pada Juni lalu, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa peluang komitmen investasi China yang bisa masuk ke Indonesia mencapai US$ 20 miliar.



Credit  finance.detik.com





Sukses Uji Terbang, N219 Langsung Dilirik Turki



Sukses Uji Terbang, N219 Langsung Dilirik Turki
Foto: Wisma Putra



Bandung - PT Dirgantara Indonesia (PTDI) mendapatkan tawaran dari Turkish Aerospace Industries (TAI) untuk bekerja sama memproduksi pesawat N219. Nantinya, pesawat itu akan dipasarkan ke negara-negara di Afrika.

Direktur Produksi PTDI Arie Wibowo mengatakan ketertarikan BUMN Turki itu muncul setelah mendengar kesuksesan uji terbang perdana N219 belum lama ini. TAI melihat pesawat N219 sangat menjanjikan untuk dipasarkan di Afrika.

"Jadi setelah uji coba terbang itu, PTDI-nya Turki itu menawarkan kerja sama untuk memasarkan N219 di wilayah Afrika," kata Arie di kantor PTDI, Jalan Pajajaran, Kota Bandung, Selasa (5/9/2017).


Ia menuturkan untuk memudahkan proses produksi hingga pemasaran, TAI memfasilitasi PTDI untuk memproduksi N219 di negaranya. Sehingga, sambung dia, proses pengiriman pesawat akan lebih terjangkau.

"Mereka ajak bikin pesawat N219 bersama-sama di sana, untuk dipasarkan di Afrika. Karena kalau bikin di sini pesawatnya kecil, mesti dikirim ke Senegal atau kemana, berapa hari kirimnya," ungkap Arie.

Menurutnya tawaran itu akan segera dibahas lebih lanjut. Pihaknya menilai, TAI partner yang bagus untuk bisnis pesawat rancangan PTDI bersama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) tersebut.

"TAI ini 10 tahun lalu belajar dari kita, sekarang mereka lebih maju. Mereka sudah bisa bikin helikopter tempur, badannya pesawat F22," tutur dia.

Selain mendapatkan tawaran kerjasama dari Turki, beberapa negara seperti Thailand dan Myanmar juga kepincut untuk membeli N219. Pasalnya, pesawat N219 sangat cocok untuk negara-negara berkembang.

"Yang sudah invest itu Thailand, Myanmar. Beberapa negara yang tidak bisa saya hitung, tapi mereka sudah menunggu," kata Arie.




Credit  finance.detik.com







PTDI Siapkan Pesawat N245 untuk Transportasi Jarak Dekat Antarkota



PTDI Siapkan Pesawat N245 untuk Transportasi Jarak Dekat Antarkota



Bandung - Setelah sukses dengan pesawat N219, PT Dirgantara Indonesia (PTDI) bersiap melanjutkan proyek perancangan N245. Pesawat komersil khusus penumpang ini akan menjadi solusi transportasi udara jarak dekat antarkota.

Direktur Produksi PTDI Arie Wibowo mengatakan pemanfaatan pesawat N245 akan berbeda dengan N219. Pasalnya, pesawat N245 dipersiapkan untuk kebutuhan transportasi udara antarkota, sedangkan N219 area pelosok.

"Kalau N219 kan memang khusus wilayah perintis atau menghubungkan antar pulau. Sementara N245 nanti antarkota yang jaraknya hanya satu jam," kata Arie saat ditemui di Gedung PTDI, Jalan Pajajaran, Kota Bandung, Selasa (5/9/2017).


Ia menuturkan pesawat N245 nantinya dirancang bisa mengangkut 50 orang penumpang dengan beban maksimal sekitar enam ton. Jumlah penumpang ini, lanjut dia, lebih banyak dari pesawat N219 yang hanya berpenumpang 19 orang.

"Karena untuk transportasi komersil antarkota, jumlah penumpangnya lebih banyak. Nantinya bisa melayani Bandung-Pangandara atau Jember-Surabaya. Kalau menggukan mobil kan bisa berjam-jam," ungkap dia.

Arie mengaku saat ini proyek pesawat N245 masih dalam tahap konsep. Perancangan pesawat N245 akan dilebih dioptimalkan setelah pengurusan sertifikasi N219 dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) rampung.

"Kami targetkan sertifikasi N219 selesai akhir tahun 2018. Setelah itu kami kerjakan proyek N245," ujarnya.

Menurutnya pembuatan N245 diperkirakan membutuhkan waktu 3-4 tahun. Dengan perkiraan ongkos produksi mencapai US$ 200-300 juta untuk tiga unit prototipe pesawat N245. Hal ini untuk mempercepat proses sertifikasi juga nantinya.

"Kenapa langsung buat tiga unit? Ya, untuk mempercepat sertifikasi dengan syarat jam terbang itu kalau ada tiga pesawat kan lebih efektif. Setelah dapat sertifkasi, dua unit lainnya akan dijual," kata Arie.





Credit  finance.detik.com





Adaptasi Kondisi Pulau-pulau RI, PTDI Siapkan Pesawat N219 Amfibi


Adaptasi Kondisi Pulau-pulau RI, PTDI Siapkan Pesawat N219 Amfibi
Foto: Dok


Jakarta - Pesawat karya anak bangsa N219 produksi PT Dirgantara Indonesia (PTDI) sukses mengudara. Namun, dalam operasionalnya nanti diperkirakan bakal menemui hambatan ketersediaan landasan memadai.

Lantas, sebagai terobosan mengatasi hambatan itu, PTDI akan mengembangkan N219 amfibi. PTDI sudah menyiapkan alternatif ini untuk memanfaatkan potensi pulau-pulau Indonesia yang dikelilingi laut dan danau.

Staf Ahli Bidang Pengembangan Pesawat Terbang PTDI Andi Alisjahbana mengatakan, PTDI berencana mengembangkan N219 dalam bentuk amfibi, dengan melihat kesulitan lahan, tak menutup kemungkinan akan segera direalisasikan.




"Memang dalam program N219, ada Development mengganti landing gearnya dengan flut plane. Dia bisa mendarat di danau, laut dan sungai," kata Andi di gedung PTDI, Jalan Pajajaran, Kota Bandung, Selasa (5/9/2017).

"Tapi ini juga belum selesai, karena untuk melakukan itu, kita membutuhkan navigasi laut yang lebih baik, informasi cuaca yang lebih baik untuk bisa masuk," Andi menambahkan.

Ia menambahkan, kebutuhan lahan untuk pembangunan infrastruktur landasan pacu sepanjang 500 meter sampai saat ini sulit ditemukan.


"Indonesia ini punya ciri khas, kita banyak pulau dan tanah kita kalau datar itu lembek. Kalau di pulau - pulau cari tanah datar 500 meter aja itu susahnya bukan main. Kalaupun ketemu tanah kosong kita perlu buldoser buat meratakan, itu juga susah," tutur Andi.




Credit  finance.detik.com




PTDI-UI Kolaborasi Kembangkan Pesawat Tanpa Awak



PTDI-UI Kolaborasi Kembangkan Pesawat Tanpa Awak
Foto: Dok. PTDI


Bandung - PT Dirgantara Indonesia (PTDI) menggandeng Universitas Indonesia (UI) untuk menguatkan dan mengembangkan industri dirgantara dan pertahanan. Terutama dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) dan riset.

Kerja sama PTDI dan UI bukan untuk pertama kalinya. Sebelumnya, UI juga pernah terlibat dalam proyek pembuatan pesawat N219 milik PTDI dengan merancang Flight Deck di Laboratorium Ergonomik Teknik Industri UI.

Rektor UI Muhammad Anis mengatakan kerjasama ini bertujuan mendukung pemerintah untuk menjadikan industri pertahanan Indonesia yang mandiri pada tahun 2045. Sehingga, UI memutuskan bekerja sama dengan PTDI.


Dalam mewujudkan target tersebut, kata dia, diperlukan sejumlah strategi diantaranya alih teknologi dan peningkatan kualitas SDM. Sebab, SDM menjadi salah satu kunci keberhasilan utama di dalam mewujudkan bangsa yang mandiri dan unggul.

"Kami menyakini mampu berkolaborasi dengan PTDI khususnya dalam mencetak SDM yang handal untuk mengelola kemandirian bangsa pada industri dirgantara dan pertahanan," kata Anis usai melakukan pertemuan dengan direksi PTDI di kantor PTDI, Jalan Pajajaran, Kota Bandung, Selasa (5/9/2017).

Ia menuturkan selain SDM, UI juga mendukung industri dirgantara dan pertahanan Indonesia melalui berbagai penelitian, pengembangan, dan rekayasa inovasi teknologi pertahanan. Salah satunya merancang pesawat tanpa awak.

PTDI-UI Kolaborasi
PTDI-UI Kolaborasi Foto: Muklis Dinillah

Dia menjelaskan komitmen UI ditunjukkan melalui pengembangan alat utama sistem pertahanan (alutsista) Kapal Makara-05 dan Makara-06 yang merupakan Drone Permukaan Laut dan Drone Bawah Laut karya mahasiswa Fakultas Teknik UI.

"Dengan menerapkan teknologi tanpa awak yang dapat digunakan untuk menunjang aktivitas di bidang keamanan, penelitian bawah laut, serta mitigasi bencana/kecelakaan sehingga bermanfaat untuk negeri," tutur dia.

Dirut PTDI Elfien Goentoro berharapkan kolaborasi antara PTDI dan UI dapat mendukung penguatan PTDI di dalam pengembangan industri pertahanan, teknologi dirgantara khususnya serta pengelolaan SDM handal dan berdaya saing global.

"Dengan adanya sinergi dan peran dari UI dapat meningkatkan kualitas SDM yang handal dan profesional di PTDI khususnya sebagai industri pertahanan Indonesia yang mandiri pada tahun 2045," kata Elfien.






Credit  finance.detik.com





Korsel Siaga Satu, Perang Korea Hanya Tunggu Waktu


Korsel Siaga Satu, Perang Korea Hanya Tunggu Waktu
Perang antar-Korea hanya tinggal tunggu waktu. Foto : Ist


KOREA Selatan (Korsel) dalam posisi siaga penuh menghadapi segala kemungkinan perang dengan Korea Utara (Korut). Seoul menggelar latihan perang dengan skenario menghadapi pertempuran sesungguhnya dengan Pyongyang. Latihan peluncuran rudal dan penembakan roket dari pesawat tempur pun dilakukan Korsel.

Ketegangan kedua negara bertetangga kerap terjadi tahun ini. Hal ini makin diperburuk dengan tindakan Korut yang mengabaikan desakan internasional untuk menghentikan uji coba nuklirnya.

Berikut ketegangan kedua negara yang tercatat dalam sebulan ini :

21 Agustus 2017 Militer Korsel dan AS mulai menggelar simulasi perang di tengah ketegangan program nuklir Korut.

1 September 2017 Pesawat pengebom AS terbang di atas Semenanjung Korea sebagai latihan pengeboman terhadap fasilitas nuklir Korut.

2 September 2017

Presiden Korsel Moon Jae-in dan Presiden AS Donald Trump sepakat merevisi traktat misil untuk meningkatkan pertahanan.

3 September 2017

Korut sukses melaksanakan uji coba bom hidrogen. Dunia mengecam provokasi tersebut.

4 September 2017

Korsel meminta AS untuk menempatkan pesawat pengebom di Semenanjung Korea setelah Korut memberikan sinyal akan meluncurkan misil jarak jauh.

Dengan kondisi yang terjadi sekarang ini, Korsel dalam kondisi siaga satu atau siap berperang. Korsel telah mempersiapkan diri dengan berbagai latihan dengan bantuan Amerika Serikat.


Dengan kata lain, saat ini perang antar-Korea sangat mungkin segera terjadi. Pasalnya, Korsel pun sudah gerah dengan tindakan provokasi Pemimpin Korut Kim Jong Un.







Credit  sindonews.com







Rusia Gugat AS terkait Perampasan Kantor Diplomatiknya


Rusia Gugat AS terkait Perampasan Kantor Diplomatiknya
Bendera Rusia dan Amerika Serikat (AS). Pemerintah Rusia gugat AS terkait perampasan kantor diplomatiknya di San Francisco. Foto/REUTERS/Maxim Shemetov

MOSKOW - Pemerintah Rusia mengajukan gugatan hukum terhadap pemerintah Amerika Serikat (AS) terkait penutupan paksa kantor diplomatiknya di San Francisco. Moskow menilai tindakan Washington sebagai perampasan yang melanggara hukum internasional.

Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov melalui telepon telah memberi tahu Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson bahwa proses hukum telah dimulai.

”Ketika membahas hubungan internasional, Lavrov menunjukkan bahwa perampasan properti diplomat Rusia di tanah AS adalah pelanggaran mencolok terhadap norma-norma internasional,” kata Kementerian Luar Negeri Rusia dalam sebuah pernyataan.

”Menteri (Lavrov) menarik Menteri Luar Negeri (AS) untuk memperhatikan kata-kata (Presiden) Vladimir Putin saat KTT BRICS di Xiamen, China mengenai niat Rusia untuk menggunakan cara-cara legal guna melawan tindakan ilegal Washington,” lanjut kementerian tersebut, seperti dilansir Russia Today, Rabu (6/9/2017).

Pada tanggal 31 Agustus, Rusia diberi waktu 72 jam untuk membersihkan kantor konsulatnya di San Francisco, serta propert diplomatik di Washington DC dan New York.

Rusia mengatakan bahwa bangunan tersebut kemudian digeledah, yang merupakan pelanggaran Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik. Washington menolak akses Moskow atas kantor diplomatiknya meskipun menurut hukum internasional properti dan kepentingan diplomatik sebuah negara tidak dapat diganggu gugat.

”Keputusan Amerika untuk menolak Rusia atas penggunaan propertinya adalah pelanggaran nyata atas hak properti Rusia,” kata Presiden Putin di China pada hari Selasa. ”Mari kita lihat seberapa baik sistem hukum Amerika yang banyak dipuji.”

Sementara itu, juru bicara Putin, Dmitry Peskov mengatakan bahwa Rusia terbuka untuk mengajukan tuntutan hukumnya dengan pengadilan mana pun. 



Credit  sindonews.com



Geledah Konsulat, Rusia Sebut AS Negara Hooligan


Geledah Konsulat, Rusia Sebut AS Negara Hooligan
Rusia menyebut Amerika Serikat (AS) sebagai negara hooligan atas tindakannya menggeledah kantor perwakilan Rusia di Washington. Foto/Reuters


MOSKOW - Rusia menyebut Amerika Serikat (AS) sebagai negara hooligan atas tindakannya menggeledah kantor perwakilan Rusia di Washington. Moskow menyatakan, mereka akan membalas aksi tersebut dengan cara mereka sendiri.

"Kita seharusnya tidak mencoba menjadi seperti mereka. Kami tidak pernah mengatakan bahwa tindakan yang tidak bersahabat atau bermusuhan oleh Amerika harus ditanggapi dengan sebuah tindakan balasan yang meniru garis keturunan Amerika, yang mengarah pada pelanggaran hukum dan peradilan," ucap Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergai Ryabkov.

"Kami tidak pernah menghadapi pelanggaran berat, seperti norma-norma hukum internasional yang terus-menerus dan menyeluruh. Saya akan menyebut apa yang terjadi sekarang hooliganisme sebuah negara," sambungnya, seperti dilansir Russia Today pada Senin (4/9).

Dia mengatakan, setiap negara memang memiliki kebijakan masing-masing mengenai hal ini. Namun, lanjut Ryabkov, kebijakan tersebut harus mematuhi beberapa peraturan atau lebih tepatnya sopan santun dalam dunia internasional.

Ryabkov lalu menuturkan, akan memakan waktu lama untuk memproses perkembangan dan memutuskan respons yang tepat. Tapi Rusia akhirnya akan membalas, dia berjanji.

"Saya jamin, kami punya banyak pilihan. Masalahnya bukan tentang datang dengan satu; Ini tentang tidak meniru perilaku rendah dan tidak bermartabat ini. Kalau tidak, kita akan segera menemukan diri kita di hutan diplomatik-diplomatik," jelasnya. 




Credit  sindonews.com






Dua Ilmuwan Nuklir Korut di Balik Kesuksesan Bom Hidrogen


Dua Ilmuwan Nuklir Korut di Balik Kesuksesan Bom Hidrogen
Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un saat bertemu ilmuwan senjata nuklir termasuk Hong Sung-mu (kiri) dan Ri Hong-sop (kedua dari kiri) dalam sebuah foto yang dirilis pada bulan Maret 2016. Foto/KCNA/REUTERS


SEOUL - Dua sosok ilmuwan nuklir loyalis Kim Jong-un dipandang para ahli sebagai sosok di balik kesuksesan uji coba senjata nuklir jenis bom hidrogen Korea Utara (Korut). Keduanya telah masuk daftar tokoh yang terkena sanksi Amerika Serikat (AS).

Foto-foto yang diterbitkan kantor berita negara Korut, KCNA, beberapa jam sebelum tes bom hidrogen menunjukkan dua pria berdiri di samping Kim Jong-un saat diktator muda Pyongyang itu memeriksa hulu ledak. Kedua pria itu adalah Ri Hong-sop, Kepala Institut Senjata Nuklir Korut dan Hong Sung-mu, Wakil Direktur Partai Buruh di Departemen Industri Amunisi Korut.

Tes bom hidrogen pada hari Minggu lalu merupakan uji coba senjata nuklir keenam Korut. Bom berbahaya itu diklaim memiliki kekuatan yang jauh lebih merusak daripada bom atom.

Para ahli menyatakan bahwa kedua ilmuwan tersebut bagian dari kader ahli senjata nuklir yang berada di garis depan ambisi nuklir Kim Jong-un untuk mengembangkan rudal balistik antarbenua (ICBM) yang dapat membawa hulu ledak nuklir ke wilayah AS.

”Tampaknya Hong mempelopori program pengembangan nuklir sebagai pejabat senior partai dan Ri bertanggung jawab atas uji coba nuklir seperti bom hidrogen di tingkat pekerja,” kata Yang Moo-jin, profesor di University of North Korean Studies di Seoul, pemantau hirarki dan kepemimpinan negara tersebut, yang dilansir Rabu (6/9/2017).

Verifikasi independen atas peran kedua ilmuwan nuklir tersebut tidak bisa dilakukan, karena Pemerintah Korut tidak menyediakan kontak untuk komentar melalui email, fax atau telepon bagi media asing. Duta Besar Korut untuk PBB juga belum bersedia berkomentar.

Namun, sebuah ulasan Reuters terhadap media pemerintah Korut menunjukkan bahwa kedua ilmuwan tersebut telah menjadi semakin terkenal karena program senjata Pyongyang yang maju pesat di bawah kepemimpinan Kim.

Pada bulan Januari 2016, Hong dan Ri adalah orang pertama dan kedua yang menerima medali, yang diberikan secara pribadi oleh Kim Jong-un dalam sebuah upacara untuk menandai tes nuklir keempat.

Dua bulan kemudian, mereka menemani Kim yang sedang tersenyum memeriksa bola berwarna perak, yang menurut Pyongyang merupakan miniatur hulu ledak nuklir yang bisa dipasang pada ICBM.

Siegfried Hecker, seorang profesor ilmu nuklir di Stanford University dan salah satu orang Amerika terakhir yang mengunjungi Yongbyon, mengingat pertemuan Ri selama beberapa kunjungan di sana antara tahun 2004 dan 2008. Selama salah satu kunjungan itu, Ri menunjukkan kepada Hecker perihal reaktor plutonium dan laboratorium radiokimia. 






Credit  sindonews.com







Gunung Lokasi Tes Nuklir Terbaru Korut Berisiko Runtuh



Gunung Lokasi Tes Nuklir Terbaru Korut Berisiko Runtuh
Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memberi pengarahan terkait program senjata nuklir Pyongyang, Minggu (3/9/2017). Foto/KCNA via REUTERS



BEIJING - Gunung di Punggye-ri di mana Korea Utara (Korut) menguji coba senjata nuklir terbarunya berisiko runtuh. Peringatan berbahaya ini disampaikan para pakar China yang mengukur gelombang kejut akibat ledakan tes senjata nuklir jenis bom hidrogen pada hari Minggu lalu.

Selain berpotensi meruntuhkan gunung, bahaya lainnya adalah bocornya radiasi nuklir ke atmosfer bumi.

Para ilmuwan dari laboratorium fisika seismik dan bumi di Universitas Sains dan Teknologi China di Hefei, Provinsi Anhu, percaya bahwa tes terbaru dari senjata nuklir rezim Kim Jong-un dilakukan di bawah sebuah gunung di situs uji coba nuklir Punggye-ri.

Pemimpin kelompok ilmuwan, Wen Lianxing—seorang ahli geofisika—percaya bahwa margin of error untuk prediksi mereka tidak lebih dari 100 meter,  dengan mengutip data yang dikumpulkan di lebih dari 100 lokasi pemantauan gempa.

Kumpulan data tersebut termasuk gempa yang tercatat delapan menit setelah uji coba senjata nuklir pada hari Minggu.

Menurut tim Wen, energi yang dikeluarkan dalam tes senjata nuklir tersebut sekitar 108,3 kiloton TNT, atau 7,8 kali dari energi yang dikeluarkan oleh bom atom yang dijatuhkan Amerika Serikat (AS) di Hiroshima, Jepang, pada tahun 1945. Ini jauh melampaui kekuatan semua bom nuklir sebelumnya yang diuji coba oleh Pyongyang.

Sedangkan tim ilmuwan di Norwegia memperkirakan bom hidrogen yang diuji coba rezim Kim Jong-un tersebut 10 kali lebih besar dari bom Hiroshima.

Temuan tim China, jika akurat, bisa berarti bencana lingkungan besar sedang dalam perjalanan. Ketua Masyarakat Nuklir China yang juga peneliti program senjata nuklir Beijing, Wang Naiyan, juga menyampaikan peringatan serupa.

Menurut Wang, selain gunung akan runtuh, juga akan memunculkan lubang yang melepaskan radiasi nuklir ke seluruh wilayah.

”Kami menyebutnya 'melepaskan atap'. Jika gunung ambruk dan lubang terbuka, ia akan mengeluarkan banyak hal buruk,” ujar Wang, seperti dikutip dari South China Morning Post, Rabu (6/9/2017).

Wang mengatakan keparahan situasi tergantung pada tempat Korea Utara menempatkan bom tersebut. 

”Jika bom ditanam di dasar terowongan yang di jalur vertikal, ledakan tersebut akan mengurangi kerusakan,” katanya.

Namun, skenario seperti itu tidak mungkin, karena terowongan semacam itu mahal dan sulit dibangun. Jauh lebih mudah, kata Wang, untuk membangun terowongan horizontal ke jantung gunung yang meningkatkan risiko "melepaskan atap" gunung.

”Bom 100 kiloton adalah bom yang relatif besar. Pemerintah Korea Utara harus menghentikan tes karena mereka menimbulkan ancaman besar, tidak hanya bagi Korea Utara tapi juga ke negara lain, terutama China,” katanya.





Credit  sindonews.com



Uji Coba Nuklir Korut Picu Tanah Longsor


Uji Coba Nuklir Korut Picu Tanah Longsor
Pemimpin Korut, Kim Jong-un, memberikan arahan mengenai program senjata nuklir kepada para peneliti. Foto/Istimewa


WASHINGTON - Uji coba nuklir yang dilakukan Korea Utara (Korut) pada akhir pekan memicu terjadinya tanah longsor di daerah peledakan dan sekitarnya. Hal itu diperlihatkan oleh citra satelit, namun tidak ada kawah yang terbentuk dari reruntuhan.

Menurut badan Survei Geologi Amerika Serkat (AS), ledakan bawah tanah yang terjadi pada hari Minggu lalu itu menyebabkan gempa berkekuatan 6,3 skala Richter. Kemudian diikuti oleh gempa susulan dengan kekuatan 4,1 skala Richter yang menyebakan bebatuan di atas lokasi menghilang, berpotensi melepaskan materi radioaktif ke atmosfer.

Pyongyang mengatakan bahwa tes tersebut merupakan bom hidrogen yang bisa dipasang pada rudal. Pernyataan ini meningkatkan ketegangan karena ambisi senjata nuklir Korut dan memicu kecaman global.

Situs 38North, yang terkait dengan Universitas Johns Hopkins di AS, menerbitkan gambar satelit yang diambil pada hari Senin, atau sehari setelah uji coba. Gambar itu menunjukkan perubahan di permukaan di lokasi uji coba Punggye-ri dimana tanah telah terangkat ke udara oleh getaran, dan tanah longsor kecil meluncur ke sungai.

"Gangguan ini lebih banyak dan meluas daripada yang kita lihat dari salah satu dari lima tes yang dilakukan Korut sebelumnya," kata situs pemantau aktivitas Korut itu.

"Tampaknya tidak ada bukti adanya kawah yang runtuh, seperti yang mungkin ditimbulkan dari gempa pasca-tes," tambahnya seperti dikutip dari Daily Mail, Rabu (6/9/2017).

Menteri pertahanan Korea Selatan (Korsel) telah memperkirakan hasil dari ledakan tersebut sebesar 50 kiloton, sementara 38North mengatakan bahwa saat ini diyakini 100 kiloton atau lebih. Jepang telah menempatkannya besarnya ledakan pada angka 120 kiloton, delapan kali dari bom atom AS yang menghancurkan Hiroshima pada tahun 1945.



Badan keselamatan nuklir Seoul mengatakan bahwa pihaknya tidak mendeteksi adanya jejak bahan radioaktif, seperti gas xenon, di tanah, sampel air dan udara setelah ledakan tersebut.

"Korsel tampaknya tidak terpengaruh dengan radiasi yang ditimbulkan oleh uji coba itu," kata badan tersebut.





Credit  sindonews.com














Korut Berbahaya, Trump Izinkan Korsel Beli Senjata Canggih AS


Korut Berbahaya, Trump Izinkan Korsel Beli Senjata Canggih AS
Presiden Amerika Serikat Donald John Trump. Foto/REUTERS/Chris Keane


WASHINGTON - Presiden Donald Trump memberikan “lampu hijau” kepada Korea Selatan (Korsel) dan Jepang untuk membeli sejumlah senjata militer canggih dari Amerika Serikat (AS) karena ketegangan dengan Korea Utara (Korut) berlanjut. Washington menganggap perilaku rezim Kim Jong-un sembrono dan berbahaya.

Presiden Trump membuat pengumuman tersebut setelah Pyongyang menguji coba senjata nuklir jenis bom hidrogen pada hari Minggu lalu. Tes senjata berbahaya itu telah memicu kemarahan dan kekhawatiran masyarakat internasional.

“Saya mengizinkan Jepang dan Korea Selatan untuk membeli sejumlah peralatan militer yang sangat canggih dari Amerika Serikat,” tulis Trump di Twitter melalui akun @realDonaldTrump, yang dikutip Rabu (6/9/2017).

Beberapa pemimpin dunia telah mengkhawatirkan kemampuan rudal berhulu ledak nuklir Korea Utara.

Kanselir Jerman Angela Merkel mengutuk uji coba terbaru senjata nuklir Pyongyang sebagai pelanggaran terang-terangan  konvensi internasional. Namun, Markel tetap menghendaki solusi diplomatik dan damai terhadap krisis nuklir Korea Utara.

Presiden Rusia Vladimir Putin juga memperingatkan bahaya  “histeria militer” berkaitan dengan situasi Korea Utara. Putin menekankan bahwa penting bagi semua pihak, termasuk Korea Utara, untuk tidak menghadapi ancaman pemusnahan. Dia mengajak semua pihak yang bertikai melangkah di jalur kerja sama.

“Mencambuk histeria militer sama sekali tidak masuk akal dalam situasi ini,” kata Putin.

Perdana Menteri Inggris Theresa May menambahkan tes senjata nuklir Korea Utara merupakan tindakan ceroboh dan tidak dapat diterima.

“Saya membahas ancaman serius dan tindakan berbahaya serta ilegal ini dengan Perdana Menteri (Shinzo) Abe di Jepang minggu ini dan mengulangi seruan yang kami buat untuk tindakan yang lebih keras, termasuk meningkatkan laju pelaksanaan sanksi yang ada dan segera mencari langkah-langkah baru di Dewan Keamanan PBB,” ujar May.

”Ini sekarang lebih mendesak lagi. Masyarakat internasional telah mengecam tes ini secara universal dan harus bersama-sama terus meningkatkan tekanan pada pemimpin Korea Utara untuk menghentikan tindakan destabilisasinya,” imbuh May, seperti dikutip IB Times.





Credit  sindonews.com




Semenanjung Korea Memanas, Korsel Pertimbangkan Opsi Militer


Semenanjung Korea Memanas, Korsel Pertimbangkan Opsi Militer
Korea Selatan (Korsel) mempertimbangkan opsi militer terhdap Korea Utara (Korut). Foto/Ilustrasi/Istimewa


SEOUL - Kementerian Pertahanan Korea Selatan (Korsel) mengatakan pihaknya mencari semua opsi militer yang tersedia untuk menghadapi perang nuklir melawan Korea Utara (Korut). Pernyataan ini mengacu pada kemungkinan untuk mendapatkan senjata nuklir taktis dari Amerika Serikat (AS).

Kementerian Pertahanan Korsel, bagaimanapun, menegaskan kembali kebijakan lama Seoul untuk membuat semenanjung Korea bebas dari senjata nuklir.

"Tidak ada perubahan dalam prinsip denuklirisasi pemerintah kita," ujar juru bicara kementerian pertahanan Korsel, Moon Sang-gyun, seperti dikutip dari Korea Herald, Selasa (5/9/2017).

Dia menanggapi pertanyaan tentang ucapan Menteri Pertahanan Song Young-moo sehari sebelumnya.

Berbicara di sebuah sidang Majelis Nasional, Song mengatakan kemungkinan kembalinya senjata nuklir taktis milik AS. Hal itu dapat didiskusikan sebagai salah satu dari berbagai pilihan untuk pencegahan dan respons yang efektif terhadap tindakan Korut.

"Menteri Pertahanan menunjukkan perlunya meninjau semua opsi yang ada dari perspektif militer dan menemukan jalan yang realistis," jelas Moon.

Dalam pertemuannya dengan Menteri Pertahanan AS Jim Mattis, Song berbicara tentang seruan beberapa orang, terutama konservatif, di Korsel untuk pengerahan aset berprofil tinggi milik AS di Korsel.

AS menarik senjata dari semenanjung Korea pada awal 1990-an setelah kedua Korea sepakat untuk melakukan denuklirisasi.

Pejabat Kantor kepresidenan Korsel, Cheong Wa-dae, mengumumkan pekan lalu bahwa untuk saat ini pihaknya tidak mempertimbangkan pemindahan senjata nuklir AS. 





Credit sindonews.com







Ekspansi Rudal AS di Korsel, Rusia Siap Ambil Tindakan


Ekspansi Rudal AS di Korsel, Rusia Siap Ambil Tindakan
Rusia siap ambil tindakan terkait penyebaran sistem anti rudal THAAD buatan AS di Korsel. Foto/Istimewa


BEIJING - Rusia perlu bereaksi terhadap sistem pertahanan anti rudal Amerika Serikat (AS) di Korea Selatan (Korsel). Demikian yang dikatakan Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Ryabkov.

"Ini mau tidak mau akan menimbulkan pertanyaan tentang reaksi kita, tentang keseimbangan militer kita," ujar Ryabkov pada pertemuan puncak di China seperti disitir dari Independent, Selasa (5/9/2017).

Komentar ini keluar menyusul pengumuman Seoul bahwa pihaknya akan memperkuat sistem pertahanan rudal buatan AS, Terminal High Altitude Area Defence system (THAAD). Kebijakan itu diambil setelah Korea Utara melakukan uji coba bom hidrogen pada akhir pekan lalu.

Sistem anti-rudal THAAD telah menciptakan ketegangan diplomatik antara Korsel dan China. Beijing meyakini radar sistem anti rudal tersebut dapat digunakan untuk memantau aktivitasnya.

Rusia dan China, saingan lama yang tampaknya telah menemukan kesamaan dalam masalah Korut, telah mengkritik militerisasi Amerika di Semenanjung Korea.

Korut berulang kali menentang sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan mengembangkan senjata nuklir dan menguji sistem rudal.

Pada bulan Agustus, negara komunis yang terisolasi mengirim rudal antar benua ke daratan Jepang yang mendarat di Samudra Pasifik. Korut juga mengancam untuk menyerang wilayah AS di Guam, sebuah pulau kecil di Pasifik yang digunakan sebagai pangkalan militer Amerika.

Korut telah mendapat sanksi PBB sejak 2006 karena program rudal nuklir dan balistiknya.

Dewan Keamanan PBB bulan lalu dengan suara bulat memberlakukan sanksi baru atas Korut setela melakukan uji coba dua rudal jarak jauh yang diluncurkan pada bulan Juli. Sanksi tersebut berfokus pada ekspor batubara, besi, timbal dan makanan laut Korut.



Credit  sindonews.com







Protes Krisis Rohingya, Malaysia Panggil Dubes Myanmar


Protes Krisis Rohingya, Malaysia Panggil Dubes Myanmar 
Menteri Luar Negeri Malaysia, Anifah Aman, menyampaikan bahwa serangkaian kekerasan yang terjadi selama sepekan belakangan menunjukkan pemerintah Myanmar belum melakukan upaya keras untuk mencari solusi konflik di Rakhine. (Reuters/Olivia Harris)



Jakarta, CB -- Malaysia memanggil duta besar Myanmar di negaranya untuk menyampaikan protes atas kekerasan yang menimpa etnis Muslim minoritas Rohingya di negara bagian Rakhine.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Luar Negeri Malaysia, Anifah Aman, menyampaikan bahwa serangkaian kekerasan yang terjadi selama sepekan belakangan menunjukkan pemerintah Myanmar belum melakukan upaya keras untuk mencari solusi konflik di Rakhine.

"Melihat perkembangan ini, Malaysia meyakini masalah kekerasan dan diskriminasi terhadap Rohingya harus diangkat ke forum internasional yang lebih tinggi," kata Anifah melalui pernyataan resmi yang dikutip Reuters, Selasa (5/9).


Dalam pernyataan terpisah, Kemlu Malaysia juga mengeluarkan imbauan perjalanan bagi warganya agar menghindari perjalanan ke Rakhine. Mereka juga meminta warganya yang sedang berada di Myanmar untuk waspada dan terus memantau perkembangan situasi keamanan di Rakhine.

Situasi di Rakhine kembali memanas sejak pekan lalu, ketika kelompok bersenjata Pasukan Keselamatan Rohingya Arakan (ARSA) menyerang sejumlah pos polisi dan satu pangkalan militer.

Aparat Myanmar pun melakukan operasi pembersihan dengan dalih memburu "teroris" yang bertanggung jawab atas penyerangan di pos polisi dan pangkalan militer tersebut.


Namun ternyata, aparat Myanmar dilaporkan juga membunuh orang Rohingya secara membabi buta. Mereka juga membakar rumah-rumah Rohingya hingga rata dengan tanah.

Akibatnya, puluhan ribu orang Rohingya kabur dari Rakhine menuju Bangladesh, di mana hidup mereka juga terkatung-katung karena pemerintah setempat enggan menerima kehadiran pengungsi dari Myanmar tersebut.





Credit  cnnindonesia.com







Di Bangladesh, Menlu Retno Bahas Pengungsi Rohingya


Di Bangladesh, Menlu Retno Bahas Pengungsi Rohingya 
Dalam kesempatan pertemuan dengan Menlu Bangladesh, Menlu Retno menyatakan Indonesia mencari tahu hal yang bisa dilakukan untuk bantu pengungsi Rohingya. (CNN Indonesia/Safir Makki)



Jakarta, CB -- Setelah melakukan kunjungan diplomasi di Myanmar, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, terbang ke Bangladesh pada Selasa (5/9). Ketika tiba di Dhaka—ibu kota Bangladesh—Retno pun segera melakukan pertemuan diplomasi dengan Menteri Luar Negeri Bangladesh, Abul Hassan Mahood Ali.

Dikutip dari akun Twitter resmi Kemenlu RI, dalam pertemuan itu Retno dan Ali membahas rencana bantuan kemanusiaan RI untuk pengungsi Rohingya yang terusir dari Rakhine, Myanmar dan kini berada di perbatasan Bangladesh.

Pertemuan dengan Retno dengan Mahood itu sendiri berlangsung di tengah masa libur panjang Bangladesh terkait perayaan Hari Raya Iduladha 1438 H/2017 M.

“Kami akan terus mendiskusikan jenis dukungan apa yang bisa dilakukan Indonesia untuk meringankan beban pemerintah Bangladesh,” kata Retno dalam jumpa pers usai bertemu Ali dan juga Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, Selasa (5/9) seperti dikutip dari Reuters.

Pada hari ini, Rabu (6/9), Duta Besar RI di Bangladesh disebutkan akan menggelar pertemuan dengan Ali guna menindaklanjuti kunjungan Retno. Retno sendiri menegaskan bentuk bantuan lebih pada uluran kemanusiaan dibandingkan keuangan.

Selain bertemu dengan Mahood, Retno pun terlihat menyempatkan diri pula bertemu dengan perwakilan badan urusan pengungsi PBB (UNHCR) dan Organisasi Migrasi Internasional PBB (IOM).

Pertemuan itu disebutkan untuk membahas situasi kemanusiaan di perbatasan Bangladesh. Seperti dilansir Reuters, setidaknya hampir 125 ribu etnis muslim Rohingya yang mengungsi dari Rakhine di Myanmer ke perbatasan Bangladesh hanya dalam tempo waktu 10 hari sejak 25 Agustus lalu.

Di Myanmar sendiri diperkirakan ada sekitar 1,1 juta populasi etnis muslim Rohingya.


Di tempat terpisah, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak pemerintah Myanmar untuk mengakhiri kekerasan di Rakhine.

“Itu telah menciptakan situasi yang membuat wilayah menjadi tak stabil,” kata Guterres.

Guterres pun mengabarkan dirinya telah menulis surat kepada Dewan Keamanan PBB terkait situasi yang terjadi di Rakhine. Saat ditanya kekhawatiran terkait pembersihan etnis atau genosida sedang terjadi di Rakhine, Guterres menjawb. “Kita sedang menghadapi risiko itu. Saya harap tidak sampai ke sana.”

Konflik di Rakhine sendiri diperkirakan telah menewaskan 400 orang dan sebagian besar dari etnis Rohingnya.




Credit  cnnindonesia.com



Trump Hapus Program Amnesti yang Lindungi 800 Ribu Imigran


Trump Hapus Program Amnesti yang Lindungi 800 Ribu Imigran 
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, resmi menghapus program amnesti era Barack Obama yang melindungi sekitar 800 ribu imigran ilegal. (Reuters/Joshua Roberts)



Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, resmi menghapus program amnesti era Barack Obama yang melindungi sekitar 800 ribu imigran ilegal.

"Saya mengumumkan bahwa program yang dikenal sebagai DACA yang diberlakukan di bawah pemerintahan Obama sekarang dihapuskan," ujar Jaksa Agung AS, Jeff Sessions, sebagaimana dilansir Reuters, Selasa (5/9).

Sessions mengatkaan, program amensti itu tak sesuai dengan konstitusi dan "mengurangi pekerjaan bagi ribuan warga AS karena mengizinkan para orang asing ilegal itu mengambil pekerjaan tersebut."

Dikenal dengan nama DACA, program Tindakan Penangguhan Kedatangan Anak ini merupakan amnesti bagi anak-anak yang dibawa masuk AS secara ilegal.

Di bawah program tersebut, para anak imigran ilegal itu diperbolehkan tinggal layaknya warga AS, dengan hak untuk memperoleh pendidikan dan pekerjaan.

Keputusan Trump ini pun langsung dikecam oleh berbagai pihak karena dianggap mematahkan peluang dari para anak imigran ilegal yang selama ini disebut "Pemimpi."

Trump akhirnya merilis pernyataan berbunyi, "Saya bukan ingin menghukum anak-anak, yang sebagian besar sekarang sudah dewasa, atas tindakan orang tua mereka. Namun, kita harus memahami bahwa kita adalah adalah negara penuh kesempatan karena kita adalah negara hukum."

Kini, sang presiden menyerahkan keputusan ini ke tangan Kongres yang diberi tenggat waktu hingga 5 Maret mendatang untuk menentukan nasib para Pemimpi.

Obama pun angkat bicara dan mengatakan bahwa keputusan Trump ini merupakan tindakan politis. Ia mendesak Kongres untuk melindungi para pemimpi.

"Ini semua untuk para pemuda yang tumbuh di Amerika, anak-anak yang belajar di sekolah kita, pemuda yang memulai karier mereka, para patriot yang bersumpah di bawah bendera kita. Para Pemimpin ini adalah orang Amerika di dalam hati mereka, jiwa mereka, di setiap aspek kecuali satu: di atas kertas," kata Obama.





Credit  cnnindonesia.com