Kamis, 31 Agustus 2017

Satelit Telkom 1 Hancur di Orbit?

Telkom Indonesia.

CB – Anomali atau gangguan yang terjadi pada Satelit Telkom 1 pada Jumat, 25 Agustus, pekan lalu, membuat penasaran perusahaan operator asing asal Amerika Serikat bernama ExoAnalytic Solutions, Inc.
Menurut CEO ExoAnalytic, Douglas Hendrix, pihaknya telah melacak objek di orbit geostasioner (GEO) dan menemukan bukti baru bahwa satelit milik BUMN Telkom itu kemungkinan hancur berkeping-keping.

Perusahaan yang bermarkas di California ini menggunakan algoritma untuk meninjau data yang dikumpulkan oleh jaringan globalnya dari 165 teleskop optik untuk anomali, di mana salah satu instrumennya ada di Australia Timur, yang melihat satelit tersebut 'tampaknya terlepas'.
"Apa yang Anda lihat tampaknya ada banyak bahan reflektif yang berasal dari pesawat ruang angkasa. Mereka bisa jadi panel surya atau puing lainnya. Kami tidak begitu tahu," kata Hendrix seperti dikutip Arstechnica, Kamis, 31 Agustus 2017.
Selain itu, ExoAnalytic melacak sekitar 2.000 obyek di orbit geostasioner, beberapa di antaranya ukurannya kecil sekitar 20 sentimeter. Dari jumlah tersebut, sekitar seperempatnya merupakan satelit - gabungan milik militer, cuaca, dan komunikasi - dan sisanya adalah puing-puing.
Menurut Hendrix, peristiwa puing 'tidak terkendali' di orbit geostasioner relatif jarang terjadi. Walaupun ada kekhawatiran bahwa dirinya mungkin akan semakin terbiasa menyaksikan lebih banyak satelit di wilayah yang maha luas dan berharga ini.
"Saya melihat di orbit ada banyak potongan-potongan puing yang tidak terlacak. Saya tidak tahu apakah ada yang tahu populasi satelit yang sebenarnya di luar angkasa," ungkap dia.
Sementara itu, saat dikonfirmasi, Direktur Whosale and International Service Telkom, Abdus Somad Arief, belum memberikan keterangan apa-apa terkait temuan tersebut.

Tak hanya Telkom 1, sebelumnya, kira-kira dua bulan lalu, kejadian yang sama menimpa satelit Luksemburg berbasis SES di orbit pada jarak 36 ribu km dari Bumi. Pada 17 Juni, satelit tersebut kehilangan sebagian kontrol terhadap satelit besar di ruang geostasioner.

Credit viva.co.id

Gerak Cepat Kominfo Selesaikan Masalah Satelit Telkom-1

Photo : VIVA.co.id/ Amal Nur Ngaziz.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara

CB – Kementerian Komunikasi dan Informatika menegaskan akan melaksanakan dua fokus utama terkait 'nasib' Satelit Telkom-1. Yaitu, memperbaiki layanan dan menyelesaikan masalah adimistrasi ke International Telecommunication Union (ITU).
Menurut Menkominfo Rudiantara, pihaknya akan mengurus segala persoalan administratif yang dibutuhkan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk ke salah satu organisasi internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-bangsa itu.

"Dua hal yang diutamakan, pelayanan dan bantuan pemerintah kepada Telkom untuk mengamankan slot. Karena, Telkom akan meluncurkan satelit pengganti," kata dia, Gedung Kemenkominfo, Jakarta, Rabu 30 Agustus 2017.
ITU adalah organisasi internasional yang bermarkas di Jenewa, Swiss, yang bertugas membakukan dan meregulasi radio internasional serta telekomunikasi, termasuk orbit satelit negara anggota PBB.
Ia melanjutkan, andaikata Telkom-1 sudah tidak beroperasi lagi dan masalah administratif tidak diurus, maka yang dikhawatirkan slot orbit yang kosong akan diisi satelit milik negara lain.
Dengan begitu, Indonesia tidak akan kebagian slot orbit satelit dalam jangka waktu lama. "Urus administrasinya di ITU. Kalau perlu kita datang ke Swiss, ya, tidak apa-apa. Intinya slot kita amankan," paparnya.
Terkait layanan, Rudiantara menambahkan, Telkom masih memulihkan layanan transponder dengan melakukan migrasi transponder ke Satelit Telkom-2 dan 3S, sehingga layanan tetap berjalan.

"Kalau memang nanti Telkom meggunakan satelit yang bukan miliknya tapi bisa dimanfaatkan, ya, silakan saja. Itu adalah bisnis. Yang penting pelayanan harus bisa di-recovery secepat mungkin," katanya, mengingatkan.

Credit viva.co.id

Mars Akan Punya Cincin Mirip Saturnus, Begini Penjelasannya

Foto Planet Mars menunjukkan kawasan Terra Meridiani terlihat dalam gambar NASA. NASA akan mengumumkan temuan baru dari eksplorasi Mars selama jumpa pers tanggal 28 September di Washington. REUTERS/NASA/Greg Shirah.

CB, Indiana - Ilmuwan dari Purdue University di West Lafayette, Indiana, Amerika Serikat, membuat studi tentang Mars. Planet Merah tersebut diprediksi bakal memiliki cincin mirip Saturnus di masa depan.

Andrew Hesselbrock, mahasiswa doktoral Fisika, bersama David Minton, asisten profesor, membuat sebuah model terhadap objek astronomi di sekitar Mars pada 4,5 miliar tahun lalu. Objek yang terdiri dari debu, puing asteroid, dan material lainnya menggumpal membentuk bulan Mars, Phobos, dan Deimos.

Model ini didasari cekungan pada kutub yang menutupi sekitar 40 persen planet. Cekungan ini, menurut keduanya dalam jurnal Nature Geoscience edisi 20 Maret 2017, terbentuk karena dampak benturan puing-puing di antariksa. Studi berjudul "An ongoing satellite–ring cycle of Mars and the origins of Phobos and Deimos" itu menunjukkan proses yang sama di kemudian hari bisa membentuk cincin di sekitar planet.

Kedua bulan Mars, tulis Hesselbrock dan Minton dalam jurnal, nantinya akan bergerak secara perlahan menjauhi planet. Phobos akan semakin menjauh dari titik roche, titik batas jarak antara satelit dan planet.

"Kehancuran Phobos akan membentuk cincin, diperkirakan akan terjadi pada 70 ribu tahun mendatang," kata Hesselbrock, seperti dikutip dari laman berita Science Daily, Rabu, 30 Agustus 2017. Menurut Hesselbrock, cincin planet terbentuk antara tiga hingga tujuh kali dalam miliaran tahun.

Credit tempo.co

NASA Akan Kirim Wahana Robot Baru ke Mars

CB, California - Badan Antariksa Amerika Serikat (NASA) akan menjalankan misi terbaru di Mars, yakni menggali isi perut Planet Merah tersebut. Wahana robot antariksa terbaru NASA, InSight Mars Lander, akan menggali informasi dari dalam permukaan planet untuk mengungkap proses pembentukan.

Wahana ini sedang dalam tahap penyempurnaan. InSight Mars Lander akan diluncurkan ke Planet Merah itu pada Mei 2018.

"Perubahan di dalam permukaan Mars lebih sedikit ketimbang bumi dan mungkin menyimpan bukti yang lebih baik soal proses kelahirannya," kata Bruce Banerdt, peneliti InSight Mars Lander yang juga ilmuwan di Jet Propulsion Laboratory NASA, seperti dikutip dari laman situs NASA.

NASA menyematkan wahana ini dengan berbagai peralatan drilling canggih, seperti seismometer untuk mencatat gelombang seismik dan sensor panas yang bisa menembus hingga kedalaman tiga meter. Ada juga transmisi untuk menyambung komunikasi antara Mars dan bumi.

"Kami sedang melakukan pengujian terakhir meliputi akustik, pelepasan instrumen, dan sensor panas," kata Stu Spath dari Lockheed Martin Space System. Lockeheed adalah perusahaan yang membangun InSight Mars Lander.

Harusnya, InSight Mars Lander sudah meluncur pada 2016. Sayangnya, ada kebocoran sensor seismograf yang memaksa NASA memundurkan jadwal peluncuran.

Saat ini, sudah ada dua wahana robot NASA di Mars, yakni Mars Opportunity dan Mars Curiosity. Keduanya masih aktif. Dengan InSight Mars Lander, ada tiga wahana robot yang termasuk dalam misi mengirim manusia ke Mars pada 2030.

Credit tempo.co

Rusia Kembangkan Sistem untuk Menyelamatkan Tank dari Serangan Rudal

Para teknisi Rusia telah menciptakan sistem yang mampu menghancurkan misil jelajah antitank yang berjarak dua meter dari tank.

Dua meter di depan rudal, sistem Arena dapat meluncurkan roket penangkal untuk menghancurkan proyektil dari musuh. Sumber: Anton Novoderezhkin/TASS

Jadi, bagaimana cara menyelamatkan tank dari rudal? Pertama, Anda meningkatkan lapis bajanya, dan yang kedua Anda dapat menghindarkannya dari serangan — dan ini tampaknya hal yang paling aman untuk dilakukan. Untungnya, sistem perlindungan aktif (APS) baru telah dikembangkan untuk melakukan yang kedua. Sistem ini ringan dan lebih murah daripada harus menambah lapis baja lagi ke sebuah tank.

APS “Arena” buatan Rusia - dikembangkan Biro Desain Teknik dari Kolomna — bertindak sebagai radar untuk tank dan mampu mendeteksi rudal yang mengarah ke tank dari kejauhan hingga 50 meter. Bahkan jika rudal itu adalah TOW (misil jelajah antitank) yang melaju dengan kecepatan supersonik.
Saat target telah terdeteksi dan dikunci sistem, komputer akan mengikutinya saat mengarah ke tank. Setelah itu, dua meter di depannya, sistem akan meluncurkan roket penangkal untuk menghancurkan proyektil musuh tersebut.
Ini adalah sistem otomatis tanpa kendali manual. Sayangnya manusia belum bisa bereaksi secepat komputer.
“Inovasi dari Rusia ini bisa viral karena industri militer di seluruh dunia ingin melindungi tentara dan kendaraan mereka apa pun caranya. Lebih murah, lebih baik,” kata profesor di Akademi Ilmu Militer, Vadim Kozyulin, kepada RBTH.
Ia membandingkan sistem ini dengan clay pigeon shooting (seni menembak target terbang khusus), tapi ketimbang memakai butir peluru seperti yang digunakan dalam senapan, sistem ini menggunakan puing komposit yang terbang ke arah target dengan kecepatan dua kilometer per jam.
“Sistem ini bekerja secara otomatis dan misil musuh akan mengalami nasib yang sama seperti clay pigeon — hancur berkeping-keping,” ujarnya menambahkan.
Kozyulin mengatakan, setiap sistem Arena dilengkapi dengan 22 roket penangkal. “Sistem ini menggandakan nyawa tank. Ia murah dan mudah digabung ke dalam kendaraan lapis baja.”
Tentara Rusia, menurutnya, masih perlu menguji coba sistem ini tidak hanya di lapangan tembak, tapi juga di medan perang.
“Jujur saja. Sistem ini masih perlu melewati uji coba tembakan nyata. Jika Rusia tidak menggunakannya dalam operasi di Suriah, kapasitas Arena tidak akan sepenuhnya ditemukan,” ujarnya.

Credit indonesia.rbth.com

Indonesia Tertarik Membeli Kapal Selam Rusia

Indonesia tertarik untuk memiliki kapal selam diesel elektrik Proyek 636 “Varshavyanka” buatan Rusia.

Kapal selam Varshavyanka adalah kapal selam generasi ketiga yang memiliki berat benaman 3.950 ton. Sumber: Yuri Smityuk / TASS

Indonesia tertarik untuk memiliki kapal selam diesel elektrik Proyek 636 “Varshavyanka”, kata Kepala Layanan Federal untuk Kerja Sama Teknik-Militer Rusia (FSMTC) Dmitry Shugayev dalam sebuah wawancara dengan Kommersant, sebagaimana dilansir RBK.
Shugayev menganggap bahwa hal ini sebagai “sinyal yang baik”. “Kami telah membahas hal ini dengan mitra dari Indonesia. Saat ini, kami siap untuk membuat model kerja sama yang saling menguntungkan,” ujar Shugayev.
Pada saat yang sama, kepala FSMTC juga menambahkan bahwa Jakarta juga sedang berupaya mengembangkan produksi peralatan kelautannya sendiri.
Kapal selam Varshavyanka adalah kapal selam generasi ketiga yang memiliki berat benaman 3.950 ton. Dengan bobotnya itu, kapal selam ini bisa melaju di bawah air dengan kecepatan 20 knot dan mampu menyelam sedalam 300 meter. Varshavyanka juga dapat menampung hingga 52 orang awak kapal.
Rusia telah mempertimbangkan kemungkinan pemasokan kapal selam non-nuklir Varshavyanka (Proyek 636) untuk Indonesia sejak 2016 lalu. Kapal selam Proyek 636 yang telah dimodifikasi ini memiliki efektivitas tempur yang lebih tinggi. Varshavyanka dilengkapi dengan torpedo berkaliber 533 milimeter (sebanyak enam unit), bom, dan sistem rudal ‘Kalibr’. Kapal ini juga mampu mendeteksi target pada jarak tiga sampai empat kali lebih besar dibandingkan kemampuan deteksi musuh. Atas kemampuan silumannya tersebut, kapal selam ini mendapat julukan ‘lubang hitam’ oleh NATO.

Credit indonesia.rbth.com

Anggap Korut Mafia, Australia Siap Perang jika Diminta AS

SYDNEY - Perdana Menteri (PM) Australia Malcolm Turnbull mengatakan, Australia akan berperang melawan Korea Utara (Korut) jika Amerika Serikat meminta untuk bergabung dengan sekutu. Turnbull menyamakan negara komunis di Korea itu dengan mafia.

Komentar pemimpin Canberra ini muncul setelah Presiden AS Donald Trump memperingatkan bahwa berbicara bukan lagi jawaban untuk ulah Korut. Turnbull setuju opsi militer militer sebagai pilihan untuk menangani Pyongyang, meski itu bukan opsi satu-satunya.

”Mereka adalah pedagang yang berdiri sendiri. Apa yang ingin mereka lakukan adalah mengintimidasi negara lain agar tidak menjatuhkan sanksi dan itulah sebabnya sanksi tersebut harus diberlakukan,” kata Turnbull dalam program Sunrise stasiun televisi Australia pada hari Kamis (31/8/2017).

”Cara terbaik bagi Korea Utara yang masuk akal adalah (sanksi) ekonomi PBB ditegakkan, dan khususnya oleh China, yang mengatakan bahwa mereka akan melakukannya. Ingat bahwa China memiliki hubungan ekonomi yang luar biasa dengan Korut. Mereka memiliki pengaruh terbesar dan karenanya merupakan tanggung jawab terbesar,” ujar Turnbull.

Ketika ditanya apakah Australia akan bergabung dengan AS dalam perang jika Trump memintanya, Turnbull mengatakan bahwa Australia siap membantu mereka dalam perang.

”Jelas, jika Amerika Serikat diserang, kami akan datang untuk membantu AS, dan sebaliknya, jika kami diserang, AS akan membantu kami,” ujarnya.

Turnbull mengatakan bahwa masyarakat global benar-benar bersatu dalam menghadapi rezim Kim Jong-un yang berkuasa di Korut. Sanksi yang lebih ketat, kata dia, mulai berlaku minggu depan.

”Jika Korea Utara menyerang Amerika Serikat, seperti yang sering mereka lakukan, akan ada konflik yang menjadi catatan bunuh diri dari sudut pandang Korea Utara,” katanya. ”Kim Jong-un sedang memainkan permainan yang sangat berbahaya.”

Sebelumnya, saat berbicara di Channel Nine, semalam, Turnbull mengatakan bahwa perilaku negara nakal tersebut semakin meningkat setelah mereka melepaskan sebuah rudal ke Jepang pada hari Selasa.

Dia memperingatkan dampak yang sangat menghancurkan bagi Korea Utara jika terus mengejar ambisi rudalnya.

”Jika pemimpin Korea Utara terus menyusuri jalur provokatif ini, risiko perang semakin besar sepanjang masa,” kata Turnbull. ”Jika dia memulai perang, kenyataannya, dia akan kehilangannya seketika. Ini akan menjadi catatan bunuh diri dari pihaknya.”

Credit sindonews.com7

Hadapi Tekanan, Korut Ancam Kirim Lebih Banyak Misil

Kim Jong-Un mendapat tekanan internasional dan PBB. Namun ia malah mengancam akan mengirim misil lebih banyak lagi. (dok. KCNA/via REUTERS)

Jakarta, CB -- Pimpinan Korea Utara (Korut), Kim Jong-Un mengancam akan mengirim lebih banyak tes misil. Hal ini bahkan dilontarkan Kim Jong-Un setelah Dewan Keamanan PBB memberi teguran keras terkait uji peluncuran rudal yang melintasi Jepang, Selasa (29/8).

Namun, Kim tidak terpengaruh oleh teguran itu. Ia malah makin menjadi dengan menyebut peluncuran itu hanyalah "pengganjal tirai". Pernyataan ini bahkan dibuat Kim setelah Trump mengecam Korut lewat akun Twitternya.

"AS telah berbicara dengan Korea Utara dan membayar mereka uang perasan selama 25 tahun. Diskusi bukan jawaban!" seru Trump lewat akunnya, seperti ditulis AFP.

Kantor berita resmi Korea, KCNA, mengutip pernyataan Kim yang mengatakan bahwa dibutuhkan, "latihan peluncuran roket yang lebih balistik, dengan Pasifik sebagai target di masa depan".

Lebih lanjut KCNA mengutip kalau peluncuran Selasa lalu merupakan, "pendahuluan yang berarti untuk memasukkan Guam, sebagai pendahuluan basis invasi".

Hal ini dilakukan sebagai protes keras Korea Utara terhadap latihan militer AS-Korea Selatan yang sedang berlangsung. Korut menilai latihan tersebut sebagai latihan untuk invasi.

Siapkan sanksi

Selasa lalu, Korut menembakkan rudal jarak menengah Hwasong-12. Jarak tempuh rudal ini bisa menghancurkan kota-kota di Jepang atau pulau AS, Guam.

BK PBB telah menyiapkan tujuh sangsi kepada Pyongyang. Penembakan misil tersebut dinilai PBB sebagai tindakan yang keterlaluan dan tidak hanya menjadi ancaman bagi wilayah tersebut, namun juga untuk semua negara anggota PBB.

Sekutu utama Korut, China dan Rusia, ikut mendukung deklarasi rancangan AS tersebut.

Seruan Trump lewat akun Twitternya tersebut menyiratkan ancaman sanksi yang lebih banyak terhadap Korut atau bahkan serangan militer. Ancaman serupa sempat diutarakan Trump sehari sebelumnya lewat pernyataan resmi dari Gedung Putih. Trump juga menilai diplomasi yang dilakukan Dewan Keamanan PBB terhadap Korut, lambat.

Sayang, retorika Trump agak dilemahkan dengan kata-kata yang lebih tenang dari Menteri Pertahanan AS Jim Mattis. "Kami tidak pernah keluar dari solusi diplomatik," jelas Mattis setelah melakukan pembicaraan dengan rekannya dari Korea Selatan Song Young-Moo.

Credit cnnindonesia.com

Korsel Latih Pasukan Khusus untuk Bunuh Kim Jong-un

SEOUL - Korea Selatan (Korsel) dilaporkan melatih pasukan khusus untuk melacak dan membunuh Kim Jong-un dan penasihat terdekatnya jika Korea Utara (Korut) memulai perang. Hal itu berdasarkan sebuah dokumen pemerintah yang dilaporkan media Korsel.

Strategi tersebut merupakan bagian dari serangkaian tindakan oleh Seoul untuk beralih ke posisi ofensif jika negara nakal tersebut menyerang.

"Strategi itu juga berencana untuk mengidentifikasi dan menghilangkan 1.000 target utama - termasuk fasilitas peluncuran senjata nuklir dan rudal - bersamaan dengan menghentikan serangan dari kediktatoran Korut," kata beberapa laporan seperti dikutip dari Independent, Kamis (31/8/2017).

Presiden Korsel, Moon Jae-in, dilaporkan diberitahu oleh Kementerian Pertahanan atas cetak biru yang baru kembali setelah dia menginstruksikan pejabat untuk melakukan rencana serangan militer.

Mereka membahas strategi mereka yang direvisi hanya sehari sebelum Pyongyang melepaskan sebuah rudal balistik ke Jepang pada hari Selasa, dengan Donald Trump kemudian mengatakan semua opsi sekarang ada di atas meja.

"Moon mengatakan militer Korsel harus siap untuk dengan cepat beralih ke posisi ofensif jika Korut melakukan provokasi yang melintasi garis atau menyerang wilayah Ibu Kota", tulis surat kabar Chosun Ilbo.

Perintah itu terjadi di tengah latihan militer gabungan Seoul dan Washington pada minggu ini. Sebelumnya pihak berwenang menyebut bahwa latihan itu sebagai tindakan latihan defensif jika terjadi serangan oleh Korut.

The Ulchi-Freedom Guardian adalah operasi tahunan yang sebelumnya melibatkan pelatihan misi darat dan laut. Sekitar 17.500 tentara AS mengambil bagian dalam latihan saat ini, menurut kementerian pertahanan Seoul.

Tapi apa yang disebut latihan defensif dijelaskan oleh para analis sebagai "misi pemenggalan kepala" untuk membidik Kim Jong-un. Beberapa bahkan mengatakan bahwa mereka percaya jika pemimpin tersebut dibunuh atau ditangkap, angkatan bersenjata dapat menyerah.

Klaim misi pelatihan bersifat ofensif daripada reaksioner telah meningkat sejak anggota Tim Navy Seal Six Angkatan Laut AS ambil bagian dalam latihan terpisah dengan pasukan khusus Korsel pada bulan Maret.

Mereka datang saat seorang anggota parlemen Korsel mengatakan bahwa Kim Jong-un hidup dalam ketakutan karena dibunuh dalam serangan oleh tentara yang sangat terlatih.

Lee Cheol-woo, ketua komite intelijen parlemen Korea Selatan, membuat klaim berdasarkan laporan dari badan intelijen negara tersebut.

"Jong-un asyik dengan mengumpulkan informasi tentang 'operasi pemenggalan kepala' melalui badan intelijennya," kata Lee setelah sebuah briefing.

"Jong-un telah melakukan perjalanan pada waktu fajar dan beralih di antara mobil bawahan yang berbeda daripada terus bepergian dengan Mercedes-Benz miliknya sendiri," sambungnya.

Rencana "pemenggalan" yang dicurigai untuk menargetkan diktator dan deputi seniornya pertama terungkap saat Washington dan Seoul memulai latihan latihan bersama mereka pada tahun 2015 dalam latihan yang diberi nama "Operation Plan 5015".

Kelompok riset Brookings Institute mengatakan bahwa rencana tersebut memvisualisasikan peperangan terbatas dengan penekanan pada serangan preemptif terhadap target strategis di Korut dan 'serangan pemenggalan kepala' untuk memusnahkan pemimpin Korut.

Credit sindonews.com

Korsel Berencana Kirim Pasukan untuk Gulingkan Kim Jong-un

Jakarta, CB -- Korsel telah mematangkan strategi pengiriman pasukan khusus untuk menyelinap ke Korea Utara dan menggulingkan sang pemimpin tertinggi, Kim Jong-un.

"[Inti dari rencana baru ini] adalah mengirimkan pasukan udara dan Marinir untuk menyusup ke Pyongyang dan dengan cepat menggulingkan rezim Korea Utara," ujar seorang sumber militer Korsel kepada Chosun Ilbo, Selasa (29/8).

Salah satu strategi yang sudah disusun untuk menggulingkan rezim tersebut adalah dengan membunuh sejumlah pejabat penting di Korut.

Susunan rencana ini sudah diserahkan kepada Presiden Korsel, Moon Jae-in, tak lama sebelum Korut meluncurkan peluru kendali balistik yang melintasi Jepang dan jatuh di Samudera Pasifik kemarin.

Sejak awal menjabat, Moon merupakan sosok pemimpin yang selalu menggaungkan cara damai untuk mendekati Korut. Namun setelah diberi penjelasan oleh Kementerian Pertahanan mengenai ancaman Korut, Moon pun mulai berubah sikap.

Sebagaimana dikutip dalam pernyataan resmi Istana Kepresidenan Korsel, Moon bahkan menyatakan, "Mendorong reformasi struktur militer agar dapat langsung siaga jika Korut melakukan provokasi yang melewati batas atau menyerang ibu kota."

Kini, Korsel memang sudah memiliki kerja sama pertahanan dengan AS untuk menghadapi Korut. Namun, butuh waktu beberapa bulan lagi hingga semua perkakas pertahanan bantuan dari AS tiba di Korsel.

Jika Korut menyerang Korsel sebelum alat pertahanan AS siaga, Seoul pun sudah menyiapkan sejumlah langkah pertahanan. Tak hanya mempertahankan diri, Korsel juga menyusun langkah penyerangan.

Sumber tersebut menjelaskan, Korsel bahkan sudah menentukan lebih dari 1.000 titik di Korut yang akan menjadi sasaran rudal negaranya jika Pyongyang kembali berulah.

"Jika Korut fokus pada pengembangan nuklir dan rudal ketimbang senjata konvensional, maka kami juga harus memiliki rencana balasan serupa," ucap Moon sebagaimana dikutip Chosun Ilbo.

Credit cnnindonesia.com

Menerka Kemungkinan AS Tembak Jatuh Rudal Korut

Menhan AS James Mattis telah bersumpah bahwa militernya akan menembak setiap rudal yang dianggap mengancam wilayah AS dan sekutunya, termasuk rudal Korut. (AFP PHOTO/JUNG Yeon-Je)

Jakarta, CB -- Langkah Korea Utara meluncurkan proyektil melintasi Jepang, Selasa kemarin, bisa meningkatkan tekanan bagi Amerika Serikat untuk mempertimbangkan opsi menembak jatuh rudal yang diluncurkan pemerintahan Kim Jong-un di masa yang akan datang.

Selama 18 tahun terakhir, AS diketahui telah merogoh US$40 miliar atau Rp533 triliun dari kocek demi mengembangkan sejumlah instrumen militer anti-rudal seperti kapal pertahanan rudal Aegis dan sistem anti-rudal THAAD yang ditempatkan di Korea Selatan dan Guam--wilayah kedaulatan AS di Pasifik.

"Saya pikir, dalam musyawarah pemerintah, kemungkinan opsi ini sudah menjadi salah satu yang telah dipersiapkan," tutur eks Wakil Menteri Pertahanan AS, David Shear.

"Kim Jong-un semakin meremehkan Amerika dan Jepang dengan uji coba rudalnya ini."

Menhan AS James Mattis telah bersumpah pasukannya akan menembak setiap rudal yang dianggap mengancam wilayah AS dan sekutu, tak terkecuali rudal Korut.

Meski begitu, opsi pencegatan rudal ini belum pernah digunakan AS untuk membendung ancaman rudal Korut. Padahal, sejak awal 2017, Pyongyang telah melakukan uji coba peluru kendalinya sebanyak 14 kali.

Seorang pejabat AS mengatakan pencegatan rudal harus dilakukan dengan sangat hati-hati karena berisiko memakan korban sipil.

Selain itu, menembak rudal di atas wilayah udara negara lain yang hanya secara tidak langsung mengancam AS bakal memicu perdebatan soal dasar hukum. Sebab, sejauh ini, Dewan keamanan PBB pun tidak secara eksplisit memberi kewenangan bagi AS dan negara lainnya untuk melakukan hal seperti itu.

Di sisi lain, kekhawatiran Gedung Putih akan respons dan pembalasan Pyongyang turut menjadi pertimbangan yang membuat opsi penggunaan sistem anti-rudal itu belum juga digunakan.

Pejabat militer dan intelijen AS telah memeringatkan bahwa rezim Kim Jong-un dapat secara tiba-tiba melepaskan serangan rudal ke wilayah sekutu AS sebagai balasan dari langkah militer tersebut.

Pengerahan sistem pertahanan rudal disebut hanya akan dianggap musuh sebagai aksi 'unjuk gigi' Washington, ketimbang upaya pertahanan diri. Hal itu bisa memicu kemarahan Kim Jong-ubn dan memperkeruh ketegangan di kawasan.

Selain itu, sejumlah pengamat pun menilai tak ada jaminan bahwa sistem anti-rudal ini bisa sepenuhnya berhasil mencegat rudal Korut. Sebab, seluruh instrumen pertahanan itu belum pernah dioperasikan dalam kondisi perang.

"Sistem pertahanan rudal tidak bisa dijadikan perisai yang sepenuhnya melindungi dari ancaman rudal. Sistem ini hanya dirancang untuk meminimalisir kerusakan dari tembakan rudal," ujar Michael Elleman, ahli rudal di lembaga think tank 38 North.

Terlebih, jika pencegatan rudal itu gagal, AS hanya akan menanggung malu. Di sisi lain, menurut Elleman, kegagalan tersebut akan semakin membuat Korut berada di atas angin dengan ambisi rudal dan nuklirnya.

"Jika pencegatan rudal gagal, ini akan memalukan bagi AS, meski tidak terlalu mengejutkan," tutur Elleman menambahkan seperti dikutip Reuters.
Selain itu, sanksi internasional dan sikap keras Presiden Donald Trump--yang selama ini telah berulang kali bersumpah bahwa opsi militer bisa digunakannya untuk menghadapi Korut nampaknya tak menghalangi Kim Jong-un untuk terus menggencarkan program rudal dan nuklirnya.

Credit cnnindonesia.com

Waspada Rudal Korut, Jepang Incar Radar dari AS

Ilustrasi ABMD milik AS. (Inquam Photos/Adel Al-Haddad/via Reuters)

Jakarta, CB -- Jepang mengincar radar mutakhir dari Amerika Serikat untuk memperkuat sistem pertahanan peluru kendali mereka, di tengah ancaman Korea Utara yang kian nyata setelah rudal dari Pyongyang melintasi Hokkaido pada Selasa (29/8).

Tiga sumber anonim mengatakan kepada Reuters, radar Spy-6 ini dapat melengkapi sistem pertahanan rudal balistik Aegis (ABMD) yang rencananya mulai beroperasi pada 2023.

Ketiga sumber itu mengatakan, pengerahan ABMD dianggap percuma tanpa kehadiran radar Spy-6 tersebut.

Tanpa radar tersebut, Jepang membutuhkan waktu lama untuk mendeteksi keberadaan rudal. Sementara itu, ABMD baru dapat dikerahkan setelah petugas mendeteksi rudal.

Menurut seorang sumber, AS tidak yakin melepas teknologi radar itu kepada pihak lain sebelum mereka menguji cobanya di negara sendiri. AS baru akan mengoperasikan radar itu pada 2022.

"Tak ada jaminan Jepang akan mendapatkannya," ujar seorang sumber sebagaimana dikutip Reuters.

Sistem pertahanan rudal ini menjadi isu penting setelah rudal yang dilontarkan Korut melintasi langit Hokkaido sebelum jatuh di Samudera Pasifik pada Selasa.

Peluncuran rudal kali ini menjadi yang paling mengancam keamanan Jepang karena sempat melewati wilayah udara Negeri Matahari Terbit itu.

Pada 1998, Pyongyang juga pernah melakukan hal serupa. Namun, saat itu, Pyongyang hanya meluncurkan kendaraan peluncur satelit ke wilayah Jepang, bukan rudal balistik seperti kali ini.

Credit CNN Indonesia

Jepang Bekali Warga untuk Hadapi Ancaman Rudal Korut

Ilustrasi rudal Korut. (Kyodo/ via Reuters)

Jakarta, CB -- Jepang terus membekali warganya di tengah ancaman peluru kendali Korea Utara yang kian nyata setelah rudal dari Pyongyang melintasi Hokkaido pada Selasa (29/8).

“Kami terus memberikan informasi yang penting diketahui publik mengenai rudal Korut. Kami juga terus mengimbau agar seluruh warga di Jepang untuk tetap waspada,” ujar Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Masafumi Ishii, di kediamannya di Jakarta, Rabu (30/8).

Sejumlah bekal pesan dan informasi tersebut terbukti berguna bagi warga Jepang, terutama ketika rudal Korut melintasi langit Hokkaido sebelum jatuh di Samudera Pasifik kemarin.

Warga Jepang yang tinggal di sekitar wilayah yang dilalui rudal tersebut bangun dengan notifikasi peringatan ancaman rudal rudal di ponsel mereka yang tersebar sekitar pukul 06.02 pagi waktu setempat.

Di saat bersamaan, media penyiaran Jepang NHK pun langsung merilis peringatan yang memberitahukan warga bahwa sebuah peluru kendali mendekat, dan meminta mereka untuk berlindung.

Peringatan darurat pun sempat menyala di Sapporo, ibu kota Hokkaido. Warga diimbau untuk berlindung ke tempat aman, seperti ruang bawah tanah atau bangunan kokoh, jika serangan rudal benar-benar menghantam kota.

Credit CNN Indonesia

Jepang Minta Dukungan Indonesia untuk Tekan Korut

Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Masafumi Ishii, mengatakan bahwa komunikasi Tokyo dengan negara di Asia Tenggara harus dipertahankan karena sebagian besar negara di kawasan memiliki hubungan diplomatik dengan rezim Kim Jong-un. (CNN Indonesia/Riva Dessthania Suastha)

Jakarta, CB -- Jepang meminta Indonesia dan negara lain di Asia Tenggara untuk memberikan tekanan lebih keras pada Korea Utara agar menghentikan ambisi program rudal dan nuklirnya.

“Jepang akan terus menjaga kedekatan komunikasi dengan Indonesia dan negara Asia Tenggara lainnya supaya bisa bersatu untuk lebih menekan Korea Utara,” ujar Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Masafumi Ishii, di kediamannya di Jakarta, Rabu (30/8).

Ishii mengatakan, tekanan dari sejumlah negara akan lebih efektif. Untuk itu, Jepang akan terus menjaga komunikasi dengan negara-negara di kawasan.

Menurut Ishii, komunikasi Tokyo dengan negara di Asia Tenggara harus dipertahankan karena sebagian besar negara di kawasan memiliki hubungan diplomatik dengan rezim Kim Jong-un, termasuk Indonesia.

Ia mengatakan, dengan komunikasi intensif, Jepang dan negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia bisa saling bertukar informasi seputar tanggapan dan pendirian masing-masing negara menyangkut isu Korut ini.

“Kami sangat menghargai pendirian Indonesia yang segera melontarkan kecaman terhadap Korut. Pernyataan Indonesia soal Korut kemarin sangat tegas dan kuat. Jepang sangat mengapresiasi itu,” kata Ishii.

Melalui pernyataan resmi, Kemlu RI sebelumnya mengatakan uji coba rudal itu bertentangan dengan kewajiban Korut terhadap resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya resolusi 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), dan 2371 (2017).

"Indonesia menegaskan kembali bahwa stabilitas di Semenanjung Korea sangat penting artinya. Untuk itu Indonesia mengajak semua negara untuk berkontribusi terhadap penciptaan perdamaian dan stabilitas di kawasan," kata Kemlu RI.

Komentar itu dilontarkan menyusul uji coba rudal terbaru Korut pada Selasa (29/8). Peluncuran rudal kali ini menjadi yang paling mengancam keamanan Jepang karena sempat melewati wilayah udara Negeri Matahari Terbit itu.

Peluru kendali Korut sempat terdeteksi terbang sejauh 2.700 kilometer dan melewati langit Jepang sebelum jatuh di perairan Pasifik—1.200 kilometer dari Hokkaido pada Selasa pagi sekitar pukul 06.00 waktu setempat.

Pada 1998, Pyongyang juga pernah melakukan hal serupa. Namun, saat itu, Pyongyang hanya meluncurkan kendaraan peluncur satelit ke wilayah Jepang, bukan rudal balistik seperti kali ini.

Credit CNN Indonesia

Pentagon Konfirmasi 11.000 Tentara AS Berada di Afghanistan

WASHINGTON - Pentagon telah mengakui bahwa jumlah tentara Amerika Serikat (AS) yang ditempatkan di Afghanistan mencapai 11.000. Jumlah ini jauh lebih tinggi daripada yang diinformasikan sebelumnya.

Jumlah pasukan, yang dimaksudkan agar lebih transparan, diungkapkan pada sebuah konferensi pers bersama oleh Juru Bicara Pentagon dan Direktur Staf Gabungan.

Angka baru tersebut bertambah 2.600 dari angka yang sebelumnya diinformasikan yaitu 8.400. Namun, mereka tidak mewakili peningkatan pasukan sesuai dengan strategi baru Afghanistan yang diajukan Presiden AS Donald Trump.

"Ini bukan kenaikan pasukan," kata juru bicara Kepala Pentagon Dana White seperti disitir dari Russia Today, Kamis (31/8/2017).

Sebagai gantinya, angka yang diinformasikan terbaru adalah kenyataan selama 6 bulan terakhir, tambah Direktur Staf Gabungan.

Jumlah 8.400 tentara AS di Afghanistan diberlakukan selama pemerintahan Obama.

Informasi terbaru ini mengikuti penerapan metode penghitungan baru, karena bahkan Menteri Pertahanan AS James Mattis sendiri tidak yakin berapa banyak tentara yang dia miliki di Afghanistan.

"Kami harus mengubah bagaimana mereka menghitungnya, karena ada begitu banyak kantong yang berbeda," kata Mattis pada awal Agustus.

"Kami di gedung ini tidak bisa mengetahuinya. Saya harus mengubah proses pembukuan karena kami tidak tahu berapa jumlah pasukan yang kami miliki di sana," sambungnya.

Juru bicara Pentagon Dana White menolak memberikan jumlah pasukan AS untuk Irak dan Suriah.

Meskipun kehadiran tentara AS yang baru terungkap, lebih tinggi dari batas yang diizinkan, jumlah yang diungkap ke publik tetap rendah. Berbagai taktik akuntansi digunakan untuk itu, termasuk memberi label pada beberapa tentara dengan status "sementara" dikerahkan dan menghilangkan pasukan dalam transfer. Sebelum merilis angka terbaru, laporan media menunjukkan bahwa jumlah tentara AS di Afghanistan kemungkinan sekitar 12.000 orang.

AS diperkirakan akan mengerahkan lebih banyak tentara ke negara tersebut menyusul pengumuman strategi baru Afghanistan oleh Presiden Trump.

Angka pastinya masih belum diketahui, karena militer pertama kali fokus untuk menghitung prajurit yang sudah berada di lapangan.

"Saya lebih suka tidak masuk ke nomor itu sekarang juga. Hal pertama yang harus saya lakukan adalah tingkatkan gelembung dan buat penghitungan untuk semua orang yang ada di lapangan saat ini, gagasannya adalah karena kami tidak akan memiliki keranjang berbeda yang kami gunakan untuk mereka, untuk memberi tahu Anda totalnya. Dan ada sejumlah yang saya berwenang untuk menaikan," kata Mattis Selasa lalu di Baghdad.

Credit sindonews.com

Inggris Dukung Opsi Militer dan Perang Siber Terhadap Korut

TOKYO - Perdana Menteri Inggris, Theresa May, mengecam uji coba rudal balistik Korea Utara (Korut) yang melintas di atas Jepang. Ia pun menolak untuk mengesampingkan penggunaan perang siber atau bahkan mengambil bagian dalam tindakan militer.

Mei tiba di Jepang pada hari Rabu pagi di tengah krisis yang meningkat mengenai peluncuran rudal terbaru Pyongyang. Ia akan melakukan diskusi dengan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, tentang apa yang bisa dilakukan.

"Kami akan melipatgandakan usaha kami dengan mitra internasional kami untuk menekan Korut untuk menghentikan kegiatan ilegal ini," kata May seperti disitat dari Russia Today, Kamis (31/8/2017).

May pun mendesak China untuk campur tangan lebih giat dalam menahan ambisi rudal Korut. Menurutnya Beijing adalah kunci untuk meredakan ketegangan.

"China, menurut saya, mempunyai peran kunci untuk dimainkan dalam hal tekanan yang bisa dilakukannya," urai May.

"Saya telah mengatakan hal ini kepada Presiden Xi Jinping. Orang lain juga punya. Kami berpikir bahwa China memiliki peran untuk dimainkan dan kami akan mendorong China melakukan segala hal untuk menekan Korut guna menghentikan ini," sambungnya.

May pun menolak untuk mengesampingkan kemungkinan tindakan militer atau perang siber melawan negara nakal tersebut. Sumber dalam pemerintah Inggris bahkan meningkatkan kemungkinan bahwa perang siber mungkin sudah digunakan, dengan mengatakan: "Jika kita melakukan itu, tentu kita tidak akan memberi tahu Anda."

Pada hari Selasa, Pyongyang meluncurkan sebuah rudal yang terbang di atas Jepang sebelum mendarat di Pasifik. Aksi ini memicu sistem peringatan J-nasional, yang memberitahu penduduk Jepang untuk berlindung.

Abe menyebut peluncuran rudal itu sebagai ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya atas negaranya, sementara Dewan Keamanan (DK) PBB dengan suara bulat mengutuk Korut atas tindakannya tersebut. DK PBB tersebut menyebut peluncuran tersebut keterlaluan dan menuntut Korut menghentikan semua pengujian rudal.

Credit sindonews.com

Inggris: Hanya China yang Bisa Hentikan Korut

LONDON - Perdana Menteri Inggris Theresa May meminta China untuk memberi tekanan lebih besar pada Korut untuk menghentikan uji coba rudal. Dia mengatakan, Beijing memiliki peran penting dalam upaya internasional guna mencegah apa yang dia gambarkan sebagai provokasi yang signifikan oleh Pyongyang.

"Kami ingin memastikan bahwa mereka menghentikan tindakan ini. Kami melihat bahwa cara terbaik untuk melakukannya adalah agar China memberi tekanan kepada Korut," kata May, pasca melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, seperti dilansir Reuters pada Minggu (30/8).

Jepang sendiri sebelumnya telah meminta China dan juga Rusia untuk memberikan tekanan yang lebih besar pada Korut. Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga menuturkan, China dan Rusia adalah dua sekutu terdekat Korut saat ini, dan memiliki pengaruh besar pada Korut.

Sementara itu, Amerika Serikat (AS) menyatakan akan berusaha untuk menghentikan pelanggaran terhadap hukum internasional yang dilakukan oleh Korut. AS lalu menyebut, Korut harus sadar bahwa saat ini dunia internasional telah bersatu untuk melawan kegilaan yang mereka lakukan.

"AS tidak akan membiarkan pelanggaran hukum Korut berlanjut dan inilah saatnya Pyongyang mengakui "bahaya yang mereka hadapi" karena dunia bersatu melawan mereka," ucap Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley.

Credit sindonews.com

Sebut Keterlaluan, DK PBB Kutuk Peluncuran Rudal Korut

NEW YORK - Dewan Keamanan PBB mengecam peluncuran rudal balistik Korea Utara (Korut) di atas wilayah Jepang. DK PBB menyebut tindakan tersebut keterlaluan dan menuntut agar Pyongyang tidak meluncurkan rudal lagi serta meninggalkan semua senjata dan program nuklir.

Dalam sebuah pernyataan, 15 anggota Dewan Keamanan mengatakan bahwa "sangat penting" bahwa Korut segera melakukan tindakan nyata untuk mengurangi ketegangan. DK PBB juga meminta semua negara untuk menerapkan sanksi PBB terhadap Pyongyang.

"Dewan Keamanan selanjutnya mengecam Korut karena tindakannya yang keterlaluan dan menuntut agar Korut segera menghentikan semua tindakan tersebut" bunyi pernyataan yang dikeluarkan oleh DK PBB.

"Dewan Keamanan menekankan bahwa tindakan Korut ini tidak hanya menjadi ancaman bagi wilayah tersebut, namun juga untuk semua negara anggota PBB," demikian bunyi pernyataan tersebut seperti dilansir dari Al Arabiya, Kamis (31/8/2017).

Dewan tersebut juga menyatakan komitmennya terhadap solusi damai, diplomatik dan politis.

"Dunia bersatu melawan Korut, tidak ada keraguan tentang hal itu, sekarang saatnya rezim Korut mengenali bahaya yang mereka hadapi. Amerika Serikat (AS) tidak akan membiarkan pelanggaran hukum mereka berlanjut," kata Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley mengatakan kepada dewan tersebut.

Duta Besar China untuk PBB, Liu Jieyi, meminta semua pihak untuk menahan diri dan hindari tindakan saling provokatif yang dapat memperburuk situasi regional.

Sedangkan Duta Besar Rusia Vassily Nebenzia mengatakan kepada dewan bahwa tidak ada solusi militer terhadap isu-isu yang mengganggu Semenanjung Korea.

DK PBB awal bulan ini dengan suara bulat memberlakukan sanksi baru terhadap Korut. Sanksi itu dapat memangkas sepertiga dari pendapatan ekspor tahunan Korut sebesar USD3 miliar. Sanksi dijaruhkan setelah Pyongyang menggelar dua peluncuran rudal jarak jauh di bulan Juli.

Credit sindonews.com

Korut: Peluncuran Rudal Ditujukan untuk Merespon Latihan AS-Korsel

PYONGYANG - Korea Utara (Korut) angkat bicara mengenai uji coba rudal yang mereka lakukan kemarin. Pyongyang menuturkan, uji coba rudal terebut adalah respon atas latihan perang yang dilakukan Korea Selatan (Korsel) dan Amerika Serikat (AS) di perairan Korsel.

Menurut laporan kantor berita Korut, KCNA, uji coba rudal tersebut disaksikan langsung oleh pemimpin Korut Kim Jong-un. Kantor berita itu menuturkan, rudal yang mereka tembakkan adalah rudal Hwasong-12.

"Latihan peluncuran roket balistik saat ini seperti perang sesungguhnya adalah langkah awal operasi militer KPA di Pasifik, dan sebuah pendahuluan yang berarti untuk memasukkan Guam," kata KCNA yang mengutip pernyataan Jong-un, seperti dilansir Reuters pada Rabu (30/8).

Peluncuran rudal balistik Pyongyang yang dilakukan kemarin itu sendiri memaksa Jepang mengaktifkan sistem peringatan “J-Alert”. Pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe mengumumkan, bahwa rudal tersebut jatuh ke Laut Pasifik, sekitar 1.180 km timur Cape Erimo, Hokaido, hanya 14 menit setelah ditembakkan.

Sistem J-Alert adalah jaringan informasi buatan pemerintah Jepang yang dirancang untuk mengirimkan informasi kepada penduduk melalui email, pembicara luar ruangan dan pemerintah kota administratif jika terjadi ancaman keamanan ke negara tersebut.

Suara dari peringatan melalui sistem itu otomatis akan terulang beberapa kali melalui pengeras suara milik pemerintah kota.

Otoritas nuklir setempat memastikan bahwa fasilitas atom Jepang tidak mengalami kerusakan. Melansir laporan NHK, tidak ada kapal dan pesawat terbang yang rusak karena rudal yang terpecah menjadi tiga bagian sebelum jatuh ke perairan.

Credit sindonews.com

Soal Dialog dengan Korut, Menhan AS Beda Pendapat dengan Trump

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, telah menutup kemungkinan dialog dengan Korea Utara (Korut). Namun pendapat ini tidak sejalan dengan pernyataan Menteri Pertahanan (Menhan) AS, Jim Mattis.

Ketika ditanya oleh wartawan jika AS keluar dari solusi diplomatik dengan Korut di tengah meningkatnya ketegangan setelah serangkaian tes rudal oleh Pyongyang, Mattis dengan tegas menjawab: "Tidak."

"Kami tidak pernah keluar dari solusi diplomatik," kata Mattis mengatakan sebelum bertemu dengan rekannya dari Korea Selatan (Korsel) di Pentagon.

"Kami terus bekerja sama, dan kementerian serta Saya berbagi tanggung jawab untuk menyediakan perlindungan bagi negara, populasi dan kepentingan kita," terangnya seperti dikutip dari Reuters, Kamis (31/8/2017).

Mattis dan Sekretaris Negara AS Rex Tillerson telah menekankan untuk menemukan solusi diplomatik untuk Korut. Mereka telah menggunakan nada yang lebih lembut daripada Trump mengenai hal ini dan hal-hal lainnya.

Misalnya, beberapa hari setelah Trump bersumpah pada 8 Agustus untuk melepaskan "api dan kemarahan" terhadap Korut jika mengancam AS, keduanya menulis sebuah komentar di Wall Street Journal untuk meyakinkan Pyongyang bahwa AS tidak memiliki kepentingan dalam perubahan rezim atau percepatan reunifikasi Korea.

Korut lantas mengancam akan menembakkan empat rudal ke laut dekat Guam, yang merupakan lokasi kehadiran militer AS, setelah pernyataan "api dan amarah" Trump.

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengatakan dialog bukanlah jawaban atas kebuntuan ketegangan dengan Korut. Pernyataan ini dilontarkan Trump sehari setelah Korut melakukan uji coba rudal yang melintasi daratan Jepang.

"AS. telah berbicara dengan Korut, dan membayar uang pemerasan tersebut, selama 25 tahun. Berbicara bukanlah jawaban untuk Korut!," tulis Trump di akun Twitternya.

Pernyataan Trump mengenai pembayaran ke Korut tampaknya mengacu pada bantuan AS sebelumnya ke negara tersebut.

Credit sindonews.com

Trump Tutup Pintu Dialog dengan Korut

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, mengatakan dialog bukanlah jawaban atas kebuntuan ketegangan dengan Korea Utara (Korut). Pernyataan ini dilontarkan Trump sehari setelah Korut melakukan uji coba rudal yang melintasi daratan Jepang.

"AS telah berbicara dengan Korut, dan membayar uang pemerasan tersebut, selama 25 tahun. Berbicara bukan jawaban untuk Korut!," cuit Trump dalam akun Twitternya seperti dikutip dari Reuters, Kamis (31/8/2017).

Pernyataan Trump mengenai "pemerasan" ke Korut tampaknya mengacu pada bantuan AS sebelumnya ke negara tersebut.

Sebuah laporan Badan Riset Kongres AS antara tahun 1995 sampai 2008, AS memberikan bantuan lebih dari USD1,3 miliar kepada Korut. Sedikitnya lebih dari 50 persen untuk makanan dan sekitar 40 persen untuk bantuan energi. Bantuan tersebut merupakan bagian dari kesepakatan nuklir yang kemudian dilanggar Korut.

Sejak awal 2009, AS hampir tidak menyediakan bantuan ke Korut, meskipun secara berkala telah ada diskusi tentang melanjutkan bantuan pangan berskala besar.

Sebelumnya, Trump mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa semua opsi telah ada di atas meja. Trump telah bersumpah untuk tidak membiarkan Korut mengembangkan rudal nuklir yang bisa menyerang daratan AS.

Tweet terbaru Trump ini lebih mengejutkan daripada ucapannya pada minggu lalu. "Saya menghargai kenyataan bahwa ia mulai menghormati kami dan mungkin sesuatu yang positif bisa terjadi," cuitnya kala itu merujuk pada pemimpin Korut Kim Jong-un.

Credit sindonews.com

Rusia: Solusi Militer di Semenanjung Korea Tak Bisa Diterima

MOSKOW - Rusia menegaskan, solusi militer untuk menyelesaikan masalah di Semenanjung Korea adalah sesuatu yang tidak dapat diterima. Moskow menyatakan, dialog adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah yang ada.

"Tidak ada solusi militer untuk masalah di Semenanjung Korea. Kami percaya bahwa semua resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB mengenai Korut harus menegaskan kondisi ini," kata Duta Besar Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzya, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (30/8).

"Normalisasi situasi di Semenanjung Korea memerlukan pendekatan, baik untuk menghentikan uji coba nuklir, dan rudal Korea Utara dan penghentian latihan militer Amerika Serikat (AS) dan Korea Selatan (Korsel), termasuk sistem THAAD, dan mengurangi manuver militer," sambungnya.

Diplomat tersebut mencatat bahwa gagasan Rusia dan China yang telah diwakili dalam berbagai format dapat menjadi peta jalan untuk penyelesaian krisis yang sedang berlangsung. Dia menuturkan, alat politik harus digunakan untuk mengatur situasi di Semenanjung Korea.

"Negara-negara anggota PBB seharusnya tidak mencoba untuk menjatuhkan sanksi sepihak terhadap Korea Utara dalam upaya untuk mengatasi krisis tersebut. Kami juga harus mencegah sanksi tambahan unilateral yang dikenakan oleh Dewan Keamanan PBB itu sendiri," ucapnya.

Dia kemudian mengatakan, Pyongyang harus menghentikan program yang dilarang dan kembali ke rezim non-proliferasi NPT, dan pengamanan IAEA, dan bergabung dengan konvensi senjata kimia tersebut.

Credit sindonews.com

Pengamat: Perang Melawan Korut Akan Buat Korsel Rata dengan Tanah

MOSKOW - Professor Georgy Toloraya, seorang diplomat, sekaligus pengamat situasi di Asia, menuturkan perang dengan Korea Utara (Korut) akan membuat Korea Selatan (Korsel) rata dengan tanah.

Toloroya mengatakan, jika Korut melakukan serangan ke Korsel, maka dipastikan Amerika Serikat (AS) akan langsung bergerak. Perang ini, meskipun tanpa melibatkan senjata nuklir, bukan hanya akan menghancurkan Korut, tapi juga Korsel dan negara-negara lain.

"Semua orang sangat mengerti dengan baik, bahwa untuk Korut, jika melakukan serangan agresif, sebuah konflik militer akan berarti kehancuran yang lengkap dan segera, karena tidak ada yang bisa menyangkal kekuatan militer AS," kata Toloraya, seperti dilansir Russia Today pada Rabu (30/8).

"Namun, bagi AS, upaya untuk memecahkan masalah ini secara militer, juga melakukan serangan balasan terhadap Korut, akan mengubah Korsel menjadi padang pasir. Korut bahkan tidak memerlukan senjata nuklir untuk itu," sambungnya.

Toloroya menuturkan, salah satu alasan Korut tidak perlu menggunakan nuklir untuk bisa menghancurkan Korsel adalah karena Korsel memiliki banyak situs nuklir. Dia menyebut ada 30 fasilitas nuklir Korsel yang berada di dekat dengan perbatasan dengan Korut, yang jika terkena rudal akan berdampak sangat buruk bagi warga Korsel.

Selain Korsel, Tolorya menyatakan, Jepang juga akan menderita kerusakan, begitu pula pangkalan militer AS yang di Jepang, jika perang tersebut akhirnya terjadi.

"Diplomasi dan negosiasi adalah satu-satunya jalan keluar dari krisis. Semua jenis tekanan telah dicoba selama bertahun-tahun, termasuk sanksi. Tapi tidak ada yang menyebabkan perubahan posisi Korut," ungkapnya.

Dia menambahkan, perang di Semenanjung Korea mungkin terjadi secara tidak sengaja. Dia mengatakan, salah satu memiliki kemungkinan akan melakukan kesalahan kecil, yang dapat memicu perang.

"Masalahnya, perang paling berdarah kadang dimulai secara tidak sengaja, atau karena kesalahan, ini telah terjadi dalam sejarah. Semakin tinggi tingkat persenjataan dan semakin panas ketegangan di Semenanjung Korea, semakin besar kemungkinan terjadinya kejadian kesalahan," tukasnya.

Credit sindonews.com

Rusia Gelar Latihan Militer, AS Kirim Pesawat Tempur

VILNIUS - Amerika Serikat (AS) telah mengirim pesawat tempur tambahan untuk memperkuat pengawasan langit anggota NATO, Lithuania, Latvia dan Estonia. Hal ini dilakukan seiring latihan militer besar-besaran yang dilakukan Rusia di wilayah Baltik pada bulan depan.

Tujuh jet fighter jenis F-15C AS mendarat di lapangan terbang Siauliai, Lithuania, pada minggu ini. Mereka akan berpatroli di negara-negara Baltik. Jumlah ini tiga kali lebih banyak daripada yang biasa digunakan sejak misi pengawasan NATO ditingkatkan pasca krisis Crimea pada 2014 lalu.

Tiga negara Baltik tidak mengoperasikan pesawat tempur mereka sendiri dan bergantung pada sekutu NATO mereka untuk patroli.

"Kami memperkuat misi polisi udara selama periode Zapad. Dan kami juga senang memiliki tambahan pasukan darat di sini," kata Wakil Menteri Pertahanan Lithuania Vytautas Umbrasas, merujuk pada 600 tentara udara AS yang ditempatkan di negara-negara Baltik selama latihan militer Zapad.

"Ini sangat membantu dalam situasi seperti ini," katanya seperti dilansir dari Reuters, Rabu (30/8/2017).

Komandan tertinggi Angkatan Udara AS di Eropa, Tod Wolters mengatakan, jumlah pesawat tempur telah meningkat karena "kesempatan pelatihan" di Lithuania, tanpa menyebutkan Rusia selama konferensi pers di Siauliai.

"Misi polisi udara akan tetap seperti dulu. Dan tujuan misi polisi udara adalah melindungi langit berdaulat dari tiga negara Baltik," kata Wolters.

Rusia akan melakukan latihan Zapad 17 pada 14-20 September mendatang di Belarus, Rusia barat dan eksklusi Rusia di Kaliningrad.

Moskow mengatakan hampir 13.000 tentara Rusia dan Belarusia akan ambil bagian pada latihan perang Zapad 17. Selain itu sekitar 70 pesawat dan helikopter serta 700 buah perangkat keras militer termasuk tank, artileri dan sistem roket juga turut serta dalam latihan itu.

Sementara di waktu bersamaan, AS juga melakukan tiga latihan di Swedia, Polandia dan Ukraina, dan sebuah brigade lapis baja AS telah ditempatkan di Eropa.

Credit sindonews.com

Bersitegang dengan Barat, Rusia Gelar Latihan Militer Besar-besaran

MOSKOW - Rusia sedang mempersiapkan diri untuk menyusun salah satu latihan militer terbesarnya sejak perang dingin. Latihan yang menunjukkan kekuatan Moskow ini akan diawasi dengan hati-hati oleh NATO ditengah ketegangan Timur dan Barat.

Pejabat dan analis Barat memperkirakan hingga 100 ribu personil militer dan dukungan logistik dapat berpartisipasi dalam latihan Zapad 17. Latihan ini akan berlangsung bulan depan di Belarus, Kaliningrad dan Rusia sendiri. Moskow menempatkan angka tersebut secara signifikan lebih rendah seperti dikutip dari The Guardian, Kamis (24/8/2017).

Latihan yang akan diselenggarakan dari 14-20 September ini, dilakukan ditegah ketegangan antara Rusia dengan AS. Kongres AS baru-baru ini memberlakukan babak baru sanksi atas Moskow dalam menanggapi tuduhan campur tangan dalam pemilihan 2016 AS.

Gelombang pertama dari pasukan Rusia dijadwalkan tiba di Belarus pada pertengahan Agustus. Zapad 17 adalah latihan rutin yang diadakan setiap empat. Latihan ini telah direncanakan sejak lama dan bukan reaksi terhadap sanksi terbaru.

Angkatan bersenjata Rusia telah mengalami modernisasi yang cepat selama dekade terakhir dan Zapad 17 memberi mereka kesempatan untuk berlatih secara massal.

Moskow menyalahkan ketegangan barat-Timur yang berkembang pada perluasan pasukan NATO ke timur. Dalam beberapa tahun terakhir, penyebaran lebih banyak pasukan NATO di negara-negara yang berbatasan dengan Rusia. NATO mengatakan bahwa peningkatan penerapan tersebut merupakan tanggapan terhadap aneksasi Rusia terhadap Krimea pada tahun 2013.

Rusia belum mengatakan berapa banyak tentara yang akan berpartisipasi dalam Zapad 17. Namun Duta Besar Rusia untuk NATO, Aleksander Grushko, mengatakan bahwa tidak ada manuver yang melibatkan lebih dari 13.000 tentara. Jumlah itu merupakan batas di mana Rusia - di bawah sebuah kesepakatan internasional - berkewajiban untuk mengizinkan militer dari negara lain melakukan pemantauan terhadap latihan tersebut.

Rusia dapat, secara teoritis, membagi latihan menjadi bagian-bagian yang terpisah agar tetap berada di bawah batas 13.000. Analis Barat mengatakan bahwa latihan terakhir Zapad pada tahun 2013 melibatkan sekitar 70.000 personil militer dan pendukung, walaupun Rusia menginformasikan kepada NATO bahwa latihannya tidak akan melebihi 13.000.

Igor Sutyagin, penulis Russia’s New Ground Forces, yang akan diumumkan secara resmi pada 20 September, mengatakan: "Sayangnya, Anda tidak dapat mempercayai apa yang dikatakan orang Rusia."

"Seratus ribu mungkin dibesar-besarkan tapi 18.000 benar-benar realistis," sambungnya.

Dia tidak membayangkan sebuah serangan terhadap negara-negara Baltik, mengingat mereka adalah anggota NATO. "Nah, ada cara mudah untuk bunuh diri," katanya.

Tapi Putin adalah master yang melakukan hal yang tak terduga, katanya, dan Rusia dapat mengambil tindakan di tempat lain, seperti mengambil lebih banyak lahan di Georgia.

Menambah pasukan yang sudah ada di Belarus dan daerah kantong Rusia Kaliningrad serta tentara yang tiba di udara, ini mungkin merupakan latihan Rusia terbesar sejak 1991.

Credit sindonews.com

Pulau Terbesar Rusia Lenyap dari Peta usai Tembakan Rudal Korut

MOSKOW - Pulau terbesar di Rusia, Sakhalin, secara misterius menghilang pada saat yang sama ketika Korea Utara (Korut) melesatkan peluru kendali (rudal) yang menerobos wilayah udara Jepang. Namun, tidak ada alarm saat pulau tersebut lenyap dari layanan pemetaan online.

Yandex yang sering disebut sebagai Google-nya Rusia juga tidak memunculkan lokasi Shakhalin dari peta online. Pulau yang luasnya mencapai 76.400 kilometer persegi ini berlokasi di sebelah utara pulau Hokkaido, Jepang, pulau yang dilewati rudal Pyongyang sebelum jatuh ke perairan Jepang di Laut Pasifik pada hari Selasa.

Pengguna internet tidak dapat menemukan pulau itu di desktop atau platform selulernya saat skala diperbesar antara 180 dan 3.000 kilometer.

Namun, tak ada yang perlu dikhawatirkan, karena pulau Sakhalin masih berdiri. Yandex mengidentifikasi bahwa hilangnya pulau terbesar di Rusia dari peta online tersebut disebabkan oleh bug selama update harian.

”Hari ini selama update terakhir terjadi kegagalan teknis, akibatnya Sakhalin tidak tampil di beberapa skala,” kata pihak Yandex melalui seorang juru bicara. ”Kami telah mengoreksi ini, dan segera Sakhalin akan kembali ke versi layanan mobile dan web,” lanjut Yandex, seperti dilansir dari IB Times, Kamis (31/8/2017).

Sejak pernyataan tersebut dirilis, pulau Sakhalin kini telah kembali ke visibilitas penuh pada layanan peta.

Insiden tersebut sempat memicu para pengguna media sosial berspekulasi atas nasib pulau Sakhalin. Salah satu spekulasi yang ramai muncul adalah pihak berwenang Rusia dengan sengaja ”mengacak” layanan GPS karena alasan keamanan, namun spekulasi ini tidak terbukti.

Uji coba rudal Korea Utara adalah yang pertama kali menerobos wilayah udara atau langit Hokkaido, Jepang, memicu kecaman masyarakat internasional. Beberapa negara, termasuk Indonesia meminta krisis rudal Pyongyang didiskusikan di forum PBB.

Credit sindonews.com

Sekjen PBB Dukung Terbentuknya Negara Palestina

GAZA - Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mengatakan bahwa ia bermimpi untuk melihat Jalur Gaza menjadi bagian dari satu negara Palestina yang berdaulat. Itu dikatakannya saat melakukan kunjungan ke Jalur Gaza untuk pertama kali.

"Saya bermimpi melihat sebuah negara Palestina hidup dalam situasi damai dan aman berdampingan dengan Israel, dan saya bermimpi melihat Gaza sebagai bagian dari satu negara Palestina yang berdaulat," kata Guterres dalam sebuah konferensi pers di salah satu sekolah PBB di Gaza utara.

Guterres dan konvoi kendaraan PBB memasuki Gaza melalui perbatasan Erez yang melintasi antara ujung utara daerah kantong pantai yang diblokade dan Israel.

"Kami meminta masyarakat internasional untuk memberikan bantuan kemanusiaan yang dibutuhkan ke Jalur Gaza. Perpecahan internal Palestina menghancurkan rakyat Palestina," ucapnya seperti dikutip dari Xinhua, Kamis (31/8/2017).

Guterres menyerukan untuk menghapus semua hambatan untuk mendirikan negara Palestina, dan menekankan pentingnya menyelesaikan krisis kemanusiaan di Gaza.

"Tapi masalah Gaza tidak hanya kemanusiaan, juga politis," dia mengingatkan.

Sebelumnya, puluhan warga Palestina, termasuk anggota keluarga dan kerabat tahanan yang ditahan di penjara Israel, mencegat konvoi Sekjen PBB di Gaza utara.

Ketika konvoi melewati sebuah pos pemeriksaan yang dikendalikan Hamas, kerabat tahanan Palestina mencegatnya dan berdemonstrasi sebelum konvoi tersebut melanjutkan perjalanan ke kota Gaza.

Sementara itu, Dewan Hubungan Luar Negeri Palestina menyatakan mengecam ketidakpedulian Sekjen PBB atas penderitaan lebih daru 2 juta warga Palestina yang tinggal di Gaza. Pernyataan dari dewan yang berbasis di Gaza itu dikirimkan melalui surat elektrokik atau email.

"Ketidakpedulian ini melanggar prinsip dan tujuan paling sederhana dari Perserikatan Bangsa-Bangsa," kata dewan tersebut.

"Kami meminta Sekretaris Jenderal PBB untuk melakukan kunjungan dan melakukan tur nyata ke Gaza serta melihat penderitaan rakyat yang mendalam," sambung pernyataan itu.

Sekjen PBB asal Portugal itu tidak dijadwalkan untuk bertemu dengan pemimpin Hamas lainnya. Kelompok pembebasan Hamas telah memerintah Gaza sejak gerakan mereka dengan keras menguasai wilayah tersebut pada bulan Juni 2007.

Sehari sebelumnya wakil ketua Dewan Legislatif Palestina atau parlemen, Ahmed Bahar mengatakan, kunjungan Guterres ke Gaza tidak disukai. Pasalnya ia menyatakan solidaritas terhadap sandera Israel dan mengabaikan ribuan orang Palestina yang dipenjara di penjara-penjara Israel.

Namun kemudian juru bicara Hamas di Gaza mengatakan, Fawzi Barhoum mengatakan, kunjungan Guterres ke Gaza diterima, setelah kepala PBB melakukan kunjungan ke keluarga tahanan Palestina selama turnya di Tepi Barat.

Guterres juga bertemu dengan tiga keluarga pengungsi dari Jalur Gaza dan mendengarkan mereka mengenai situasi di daerah kantong pantai.

"Dia harus membantu mengakhiri blokade Israel dan menyelamatkan situasi kemanusiaan yang memburuk," kata Barhoum.

Pejabat lokal PBB mengatakan Guterres akan mengunjungi markas PBB di kota Gaza dan mendapat pengarahan dari pejabat PBB mengenai situasi di Gaza.

Dia akan berkeliling Gaza dan bertemu dengan tokoh-tokoh Palestina dan pemimpin klan di daerah kantong.

Guterres tiba di Israel pada hari Senin dan mengadakan pembicaraan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Pada hari Selasa, dia mengunjungi kota Ramallah di Tepi Barat dan mengadakan pembicaraan dengan Perdana Menteri pemerintah konsensus Palestina Rami Hamdallah.

Credit sindonews.com

Aksi Protes Iringi Kunjungan Sekjen PBB ke Jalur Gaza

GAZA - Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, tiba di Jalur Gaza dalam kunjungan pertama kalinya ke Israel Palestina. Kedatangannya ke Jalur Gaza dilakukan di tengah kemarahan keluarga tahanan Palestina terhadapnya karena menolak bertemu.

Keluarga tahanan Palestina menggelar aksi protes di persimpangan Beit Hanoun. Begitu Guterres tiba, konvoinya dihalangi massa demonstran dan mereka mengutuk penolakannya untuk bertemu mereka.

Orang-orang Palestina telah melakukan demonstrasi di persimpangan Beit Lahiya di bagian utara Jalur Gaza, dan juga di pintu masuk Sekolah Dasar Aleppo UNRWA, tempat Guterres menyelenggarakan konferensi persnya.

Mereka membawa sejumlah poster yang menyatakan tuntutan mereka, seperti hak mereka untuk mendirikan sebuah negara bagian, pendidikan, perawatan kesehatan. Mereka juga menuntut untuk mencegah pendudukan Israel melakukan tindakan eskalasi terhadap Gaza, dan menuntut untuk mengangkat pengepungan tersebut.

Sekjen PBB tersebut menekankan perlunya meluncurkan proses politik yang kredibel untuk menerapkan solusi dua negara tersebut, menghapus semua hambatan di lapangan, mematuhi resolusi PBB, dan tidak mengambil tindakan yang menghancurkan kepercayaan antara Palestina dan Israel.

Dalam konferensi persnya, Guterres mengatakan bahwa tindakan harus dilakukan untuk memperbaiki kondisi kehidupan orang-orang Palestina. Ia memandang penting untuk mengakhiri blokade. Ia juga menganggap penting untuk menghindari penumpukan militan yang bisa melemahkan kepercayaan antara kedua belah pihak.

"Saya meminta persatuan, sejalan dengan prinsip-prinsip Organisasi Pembebasan Palestina. Perpecahan hanya merusak rakyat Palestina," katanya seperti dinukil dari Middle East Monitor, Rabu (30/8/2017).

"Saya mempunyai impian. Sebuah mimpi untuk suatu hari melihat tanah suci itu dengan dua negara - Israel dan Palestina - hidup dalam kedamaian dan keamanan bersama," tukasnya.

Credit sindonews.com