Senin, 14 Agustus 2017

Balas sanksi AS, Iran naikkan anggaran program rudal

Presiden Iran Hassan Rouhani (REUTERS/Andrea Bonetti/Greek PM Press Office/Handout via Reuters )

Dubai (CB) - Parlemen Iran memberikan persetujuan awal kepada sebuah RUU kenaikan anggaran program peluru kendali dan pasukan elite Pengawal Revolusi yang merupakan langkah balasan atas sanksi baru yang dikenakan Amerika Serikat.

Para wakil rakyat dengan suara mutlak menyetujui outline RUU untuk "mengimbangi aksi teroris dan petualang Amerika", lapor televisi negara IRIB seperti dikutip Reuters.

Tindakan ini ditempuh sebagai balasan terhadap legislasi yang diloloskan Kongres AS dan ditandatangani Presiden Donald Trump awal Agustus silam untuk menerapkan sanksi baru terhadap Iran atas program peluru kendalinya.

Iran membantah program peluru kendalinya melanggar resolusi PBB yang mendukung kesepakatan nuklir Iran pada 2015 dengan negara besar dan menyeru Iran untuk tidak mengembangkan peluru kendali balistik yang dirancang bisa dimuati hulu ledak nuklir. Teheran menyatakan tidak sedang merancang peluru kendali sejenis itu.

Rencana Iran itu membuat pemerintah dan militer Iran menjabarkan strateginya dalam melawan pelanggaran HAM yang dilakukan AS di seluruh dunia dan mendukung lembaga-lembaga dan individu-individu AS yang terkena sanksi Iran.

RUU juga merancang alokasi anggaran masing-masing 260 juta dolar AS untuk program peluru kendali balistik Iran dan Pasukan Kudus yang merupakan sayap internasional Korps Pengawal Revolusi Iran yang sudah digelarkan di medan tempur Irak dan Suriah.

Wakil Menteri Luar Negeri Abbas Araqchi berkata kepada parlemen bahwa pemerintah mendukung RUU yang disebutnya dirancang sebijaksana mungkin sehingga tidak melanggar kesepakatan nuklir dan menjadi alasan pihak lain.

RUU ini kini tengah memasuki voting kedua sebelum diserahkan kepada badan alim ulama untuk persetujuan final dan akhirnya menjadi undang-undang, demikian Reuters.

Credit antaranews.com

Amerika Latin tentang ancaman militer Trump terhadap Venezuela

Dokumentasi Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dan Melania Trump, saatmenghadiri parade militer tradisional Bastille Day di Champs-Elysees di Paris, Prancis, Jumat (14/7/2017). (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

... Peringatan Trump itu sebagai "kegilaan"...

Karakas/Lima (CB) - Setelah berbulan-bulan menyerang Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, Latin Amerika muncul dengan kekuatan untuk menentang Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, Jumat, yang mengancam akan menggunakan aksi militer terhadap Venezuela, negara yang sedang terhimpit krisis.

Sikap semakin keras yang tiba-tiba ditunjukkan oleh Washington terhadap krisis Venezuela itu muncul menjelang rangkaian lawatan yang akan mulai dilakukan Wakil Presiden Amerika Serikat, Mike Pence, pada Minggu ke kawasan Amerika Latin.

Pence dijadwalkan berkunjung ke Kolombia, Argentina, Chile dan Panama. Trump tidak menjelaskan opsi-opsi apa yang ada di kepalanya.

Menteri Pertahanan Venezuela, Vladimir Padrino, Jumat, meremehkan peringatan Trump itu sebagai "kegilaan" sementara Menteri Luar Negeri Venezuela, Jorge Arreaza, mengatakan, Sabtu, Venezuela menentang ancaman yang "penuh dengan rasa permusuhan" itu dan mendesak Amerika Latin untuk bersatu menghadapi Washington.

"Kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas semua pernyataan solidaritas dan penentangan terhadap penggunaan kekuatan dari pemerintah negara-negara di seluruh dunia, termasuk kawasan Amerika Latin," kata Arreaza saat menyampaikan pidato singkat, Sabtu.

"Beberapa dari negara-negara ini telah mengambil sikap yang benar-benar berlawanan dengan kedaulatan dan kemerdekaan kita tapi mereka (ternyata) masih (mau) menentang pernyataan presiden AS."

Adalah Peru, salah satu pengkritik paling keras terhadap Maduro, yang memimpin gerakan untuk mengecam ancaman Trump. Peru menganggap ancaman tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-bangsa. Meksiko dan Kolombia bergabung menyatakan sikap dengan mengeluarkan pernyataan sendiri.

Persekutuan kawasan, Mercosure, menambahkan bahwa pihaknya menentang penggunaan kekuatan terhadap Venezuela kendati mereka pekan lalu telah menskors negara itu di tengah kecaman internasional terkait majelis baru sangat berkuasa yang dibentuk Maduro.

Setelah empat bulan aksi unjuk rasa maut berlangsung dalam menentang pemerintahannya, Maduro mengatakan pembentukan majelis itu merupakan harapan satu-satunya bagi Venezuela untuk mewujudkan perdamaian dengan menerapkan kebijakan-kebijakan mentor dan pendahulunya, mendiang Hugo Chavez.

Partai Sosialis yang berkuasa telah selama bertahun-tahun menuduh Amerika Serikat berencana melakukan serbuan sebagai jalan untuk menguasai cadangan minyak Venezuela, yang merupakan terbesar di dunia, melalui serangan militer yang serupa dengan perang Irak.

Credit antaranews.com

Amerika Latin akan kecam ancaman opsi militer Trump

Wakil Presiden Amerika Serikat, Mike Pence, tertawa saat Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memegang tongkat bisbol ketika mereka menghadiri acara showcase produk Made in Amerika di Gedung Putih di Washington, Amerika Serikat, Senin (17/7/2017). (REUTERS/Carlos Barria)

Karakas/Lima (CB) - Negara-negara Amerika Latin, dengan dipimpin Peru, sedang berunding untuk mengeluarkan peringatan tertulis terhadap Donald Trump setelah presiden Amerika Serikat itu mengatakan bahwa negaranya sedang mempertimbangkan "opsi militer" terkait Venezuela.

Trump pada Jumat mengancam akan melakukan campur tangan secara militer di Venezuela.

Ancaman itu merupakan peningkatan sikap Washington terhadap krisis yang berlangsung di Venezuela.

Pemerintah Venezuela meremehkan ancaman tersebut dengan menganggapnya sebagai "kegilaan" sementara menteri luar negeri menjanjikan akan mengeluarkan pernyataan kecaman.

Peru merupakan negara pertama yang mengutuk ancaman penggunaan kekuataan. Negara itu sedang merundingkan tanggapan tertulis dengan negara-negara lainnya di kawasan, kata Menteri Luar Negeri Peru Ricardo Luna dalam pernyataan yang dikirim secara eksklusif kepada Reuters pada Sabtu.

Pernyataan itu muncul satu hari setelah Peru mengusir duta besar Venezuela di Lima.

"Semua ancaman asing ataupun dalam negeri untuk menggunakan kekuatan merupakan sikap yang melemahkan tujuan untuk mengembalikan tata pemerintahan demokratis di Venezuela, juga prinsip-prinsip yang dijunjung dalam Piagam PBB," kata Luna.

Peru, di bawah kepemimpinan Presiden Pedro Pablo Kuczynski, sejauh ini telah mengambil tindakan paling keras terhadap pemerintahan sosialis Venezuela.

Venezuela saat ini sedang mengalami krisis ekonomi dan sosial yang parah. Jutaan warganya menderita akibat keterbatasan makanan dan obat-obatan, inflasi yang melonjak serta kerusuhan antipemerintah selama berbulan-bulan, yang telah menewaskan lebih dari 120 orang.

Presiden Nicolas Maduro menghadapi kecaman dari seluruh dunia karena ia memimpin pembentukan majelis yang sangat berkuasa, yang dikritik banyak pihak sebagai wujud kediktatoran.

Maduro mengatakan pembentukan majelis akan membawa perdamaian bagi negaranya, yang merupakan anggota organisasi negara-negara penghasil minyak (OPEC).

Partai Sosialis yang berkuasa telah selama bertahun-tahun menuding Amerika Serikat berencana melakukan serbuan sebagai cara untuk menguasai cadangan minyak Venezuela, yang merupakan terbesar di dunia, melalui serangan militer yang serupa dengan perang Irak.

Credit antaranews.com

Dahsyat!!! Kapal Selam Nagapasa 403 Akan Dilengkapi Torpedo Black Shark

Kapal selam KRI Nagapasa-403. Foto/Dok/SINDOnews

JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemhan) memastikan kapal selam KRI Nagapasa-403 yang dibangun bersama dengan Korea Selatan (Korsel) akan tiba di Tanah Air pada 28 Agustus mendatang. Kapal selam tersebut nantinya dipersenjatai dengan torpedo black shark buatan Italia.

"Estimasi tanggal 28 Agustus mendatang sampai di sini. Langsung di Surabaya. Nanti diterima di sana. Untuk senjata khusus kapal selam ini dari Italia," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Laksamana Madya Widodo saat menggelar pameran alat utama sistem persenjataan (Alutsista) industri pertahanan dalam negeri di Lapangan Bhine Tunggal Ika, Gedung Kementerian Pertahanan, Minggu (13/8/2017).

Widodo menyebutkan, kapal selam tersebut akan dilengkapi dengan senjata torpedo Black Shark. "Kita lagi pesan. Mudah-mudahan di 2017 ini datang senjatanya. Jadi bisa langsung operasi senjatanya. Kita targetkan tahun ini. Paling lambat November atau Desember karena Agustus sudah sampai kapal itu, mudah-mudahan senjatanya sampai tepat pada waktunya," ujarnya.

Mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) ini mengakui, senjata tersebut dipilih karena memang paling cocok dengan desain kapal selam ini. Apalagi TNI AL sebagai pengguna sudah menentukan spesifikasi teknis (spektek).

"Senjata itu memang cocok dengan operasional TNI AL maupun TNI. Kapal selam itu tidak bisa dibuat kemudian semua jenis senjata bisa masuk. Jadi disesuaikan dengan konfigurasi dengan kapal selam itu. Kita mendesain khusus memang senjatanya," ungkapnya.

Widodo memastikan pada 2018 mendatang, kapal selam tersebut bisa beroperasi mengamankan perairan Indonesia dengan kekuatan penuh lengkap dengan persenjataannya. "Untuk batrenya kita upayakan, sedang di kembangkan. Kita buat dari dalam negeri, khusus kapal selam ini. Dalam negeri semuanya ada BUMS," ujarnya.

Dari informasi yang dihimpun, torpedo black shark memiliki panjang 6,3 meter dengan diameter 533 mm. Torpedo ini memiliki jarak luncur ideal 50 kilometer dengan kecepatan 50 knot. Senjata kelas berat buatan Whitehead Alenia Sistemi Subacquei (WASS) Italia ini sudah banyak digunakan oleh kapal selam angkatan laut di sejumlah negara di dunia seperti Chile, Ekuador, Malaysia, Singapura, Portugal dan sebagainya.

Kelebihan torpedo ini adalah, dari segi operasional, Black Shark sangat ideal digunakan di perairan dalam dan perairan dangkal. Torpedo ini juga punya kemampuan stealth karena memiliki tingkat kesenyapan yang tinggi atau tingkat emisi suara yang dipancarkan nyaris tidak terdeteksi radar.

Widodo menambahkan, untuk sembilan kapal selam lainnya yang masuk dalam rencana strategi (renstra) pengadaan alutsista, industri pertahanan dalam negeri dipastikan akan mampu membuatnya.

"Kita akan upayakan dalam negeri karena ini komitmennya Bapak Presiden untuk mengembangkan industri pertahanan. Mudah-mudahan 2019 sudah bisa kita raih untuk kemandirian dari Industri pertahanan dalam negeri," ucapnya.

Terkait dengan pangkalan kapal selam, Widodo menyebutkan, kapal selam itu nantinya akan ditempatkan pada titik-titik tertentu, tidak hanya di Surabaya, Jawa Timur. "Ada beberapa titik yang sedang dikembangkan seperti Palu, Sulawesi utara dan barat di Natuna. Semua Alur Laut Kepulauan Indonesia (Alki) nanti ada homebase kapal selam," ujarnya.

Credit sindonews.com

KSAU Lantik Marsma TNI Sri Mulyo Handoko Jadi Gubernur AAU

SLEMAN - Marsekal Pertama (Marsma) TNI Sri Mulyo Handoko menjadi gubernur Akademi Angkatan Udara (AAU) mengantikan pejabat lama Marsekal Muda (Marsda) TNI Iman Sudrajat. Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahjanto memimpin langsung acara serah terima jabatan (sertijab) tersebut di Lapagan Dirgantara AAU, Sleman, DIY, Sabtu (12/8/2017).

Marsma TNI Sri Mulyo Handoko merupakan alumni AAU 1987, sebelumnya bertugas sebagai Dirjian Kodiklatau. Sedangkan Marsda TNI Iman Sudrajat mendapatkan tugas baru sebagai Staf Ahli KSAU.

KSAU Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dalam sambutannya mengharapkan pejabat baru dapat menjalankan amanah dengan baik, terutama dalam meningkatkan kualitas, baik dari kinerja kinerja organisasi maupun sumber daya manusia (SDM) serta lulusan yang dihasilkan, yaitu perwira TNI AU yang andal, tanggap, dan trengginas.

"Tingkatkan terus kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pembinaan manajemen, termasuk kerja sama akademik dengan perguruan tinggi lain," kata Hadi.

Selain itu, karena tugas AAU ke depan tidak ringan, pejabat baru juga harus dapat mengaktualisasikan dan merevitalisasi dirinya dalam suatu sistem dan cara kerja yang profesonal, efektif, dan efisien melalui kurikulum pendidikan yang terencana dan terprogram, termasuk mampu mengatasi tantangan-tantangan yang sedang dan akan dihadapi serta peka terhadap perkembangan lingkungan strategis.

"Karena itu, AAU dalam bekerja tidak boleh hanya berdasarkan rutinitas, namun juga dituntut mampu mengembangkan inovasi dan kreativitas. Termasuk untuk pola pendidikan dan pembinaan taruna juga harus terus dievaluasi dan disesuaikan dengan tuntutan dan tantangan tugas."

Gubernur AAU Marsma TNI Sri Mulyo Handoko mengakui tantangan dan tugas-tugas AAU ke depan tidaklah ringan, di antaranya tuntutan untuk mampu mengaktualisasikan dan merevitalisasi dalam suatu sistem, mekanisme dan cara kerja yang profesional, efektif, dan efesien, melalui kurikulum pendidikan yang terencana dan terprogram dengan baik.

"Untuk itu, selain akan melanjutkan program yang sudah berjalan, juga akan menambah inovasi sesuai visi misi AAU, sehingga perwira TNI AU muda yang dihasilkan menjadi perwira yang siap menghadapi tantangan ke depan."

Credit sindonews.com

Perkuat Pertahanan Udara Indonesia, TNI AU Tambah 12 Radar

SLEMAN - TNI AU akan menambah 12 radar guna memperkuat pertahanan udara di Indonesia. Radar-radar tersebut akan ditempatkan di wilayah Jawa dan wilayah timur Indonesia. Diharapkan dengan adanya penambahan radar ini kemampuan TNI AU terus meningkat.

“Dengan adanya penambahan radar ini, nantinya jumlah radar yang kita miliki menjadi 32 radar. Sebab sebelumnya sudah ada 20 radar,” ujar KSAU Marsekal TNI Hadi Tjahjanto usai pelantikan Gubernur AAU di Lapangan Dirgantara AAU, Sleman, Yogyakarta, Sabtu (12/8/2017).

Penambahan radar tersebut tidak sekaligus, namun dalam tiga tahap. Dimana untuk tahap awal akan ada penambahan empat radar. Tahapan
ini juga sudah sesuai dengan program kerja yang sudah ditetapkan. Terutama transfer of teknologi (ToT).

“Untuk ToT radar saat ini sudah 40%,” paparnya.

Credit sindonews.com

Jumat, 11 Agustus 2017

Aturan Baru Jonan Soal Pengembalian Biaya Investasi Hulu Migas

Foto: Agung Pambudhy

Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan revisi terhadap Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 26 Tahun 2017 menjadi Permen ESDM Nomor 47 Tahun 2017.

Dalam peraturan baru ini, pengembalian biaya investasi dilakukan paling lama lima tahun sebelum kontrak kerja sama berakhir. Sedangkan di aturan lama, yaitu Permen ESDM Nomor 26 tahun 2017 nilai penggantian meliputi sisa biaya investasi yang belum dikembalikan.

Sebagai gambaran, misalnya sebuah perusahaan migas memegang kontrak yang berlaku selama 20 tahun dari 2000 sampai 2020, kemudian perusahaan tersebut tidak mendapatkan perpanjangan kontrak di blok migas yang dikelolanya. Negara harus mengembalikan biaya investasi yang dikeluarkan kontrakror sampai 2015.

Sedangkan biaya investasi di 5 tahun terakhir, yaitu di 2015 sampai 2020, ditanggung oleh kontraktor baru yang memegang hak kelola setelah 2020. Jadi negara tak menanggungnya sebagai cost recovery.

"Kalau ini, dia sebelum 5 tahun, maka akan kita recover cost-nya," jelas Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (11/8/2017).

Dalam aturan yang baru juga disebutkan apabila kontrak kerja sama tidak diperpanjang oleh kontraktor lama, maka kontraktor baru wajib melakukan penyelesaian atas pengembalian biaya investasi. Kewajiban tersebut dicantumkan dalam surat penetapan pengelolaan Wilayah Kerja (WK) baru dan kontrak kerja sama baru.

Sedangkan nilai pengembalian biaya investasi yang diterima oleh kontraktor atas penyelesaian yang dilakukan oleh kontraktor baru akan diperhitungkan sebagai pengurang biaya operasi pada kontraktor kerja sama eksisting. Selanjutnya, nilai pengembalian biaya investasi yang diselesaikan kontraktor baru akan dihitung sebagai biaya operasi kontraktor baru.

"Negara untung produksi naik, kontraktor dapat manfaat production start dari sini," ujar Arcandra.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada 3 Agustus 2017. Untuk kontrak yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan terdapat investasi yang belum dikembalikan, maka berlaku ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Credit finance.detik.com

Jonan Rombak 3 Aturan, Investasi Listrik Lebih Menarik

Aturan Investasi Listrik (Foto Ilustrasi: Mindra Purnomo)

Jakarta - Bertempat di Kantor Direktorat Jenderal (Ditjen) Ketenagalistrikan Jakarta, Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Andy Noorsaman Someng, pagi ini membuka acara coffee morning sosialisasi revisi beberapa regulasi di bidang ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan (EBT) dalam rangka penyempurnaan dan percepatan investasi.

Ada 3 aturan yang diumumkan. Pertama Permen ESDM Nomor 49 tahun 2017, ini penyempurnaan atas Permen ESDM 10/2017 tentang Pokok-Pokok Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik.

Yang kedua Permen ESDM Nomor 45 tahun 2017, revisi atas Permen ESDM 11/20117 tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Tenaga Listrik.

Ketiga, Permen ESDM Nomor 50 tahun 2017 yang merupakan hasil revisi kedua Permen ESDM 12/2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

"Perubahan aturan ini dilatarbelakangi oleh upaya pemerintah sebagai regulator dalam mewujudkan iklim usaha yang makin baik dengan tetap mendorong praktik efisiensi. Di samping itu, Pemerintah juga terus mengusahakan harga listrik yang wajar dan terjangkau agar dapat dinikmati oleh masyarakat," ujar Andy Sommeng dalam sambutannya saat membuka coffee morning, Kamis (10/8/2017).

Sosialisasi dihadiri oleh para pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, badan usaha, PLN, dan asosiasi subsektor ketenagalistrikan tersebut.

Lebih lanjut Someng menjelaskan, revisi ini dimaksudkan untuk memberikan rambu-rambu dalam jual beli ketenagalistrikan. "Revisi Permen 10, 11, dan perubahan kedua dari Permen 12 akan memberikan rambu-rambu dalam jual beli tenaga listrik yang sehat, efisien dan transparan berdasarkan hak dan kewajiban masing-masing," jelasnya.

Dalam Permen ESDM 49/2017 (revisi Permen ESDM 10/2017), ketentuan mengenai risiko yang ditanggung PT PLN (Persero) dan Badan Usaha berupa perubahan kebijakan atau regulasi (government force majeure) dan ketentuan mengenai keadaan kahar (force majeure) berupa perubahan kebijakan atau regulasi (government force majeure) dihapus.

Selain itu, ada penambahan ketentuan terkait pengalihan hak, antara lain pengalihan saham yang hanya dapat dilakukan kepada badan usaha satu tingkat di bawahnya dan kewajiban pelaporan kepada Menteri ESDM melalui Dirjen Ketenagalistrikan, perubahan direksi dan/atau komisaris, serta pengecualian ketentuan terhadap Badan Usaha pembangkitan tenaga listrik berbasis panas bumi yang diatur sesuai peraturan perundang undangan.

Pokok-pokok revisi Permen ESDM 11/2017 meliputi perubahan pembelian harga gas. Jika sebelumnya PLN/Badan Usaha Penyedia Tenaga Listrik (BUPTL) dapat membeli gas dengan harga paling tinggi 11,5% ICP/MMBTU jika pembangkit tenaga listrik tidak berada di mulut sumur (wellhead), di aturan yang baru (Permen ESDM 45/2017), PLN/BUPTL harga paling tinggi ditetapkan sebesar 14,5% ICP di plant gate dengan syarat-syarat yang berlaku. Dalam Peraturan Menteri yang baru, bab mengenai jaminan sudah tidak diatur lagi.

Terakhir, dalam Permen ESDM Nomor 50/2017 (revisi kedua Permen ESDM 12/2017) antara lain diatur penambahan ketentuan mengenai Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) Air Laut dan perubahan ketentuan mengenai pembelian tenaga listrik dari pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber energi terbarukan yang hanya dilakukan melalui mekanisme pemilihan langsung.

Permen ESDM 50/2017 juga mengatur perubahan formula harga pembelian tenaga listrik dari PLTS Fotovoltaik, PLTB, PLTBm dan PLTBg dalam hal BPP Pembangkitan di sistem ketenagalistrikan setempat sama atau di bawah rata-rata BPP Pembangkitan nasional, harga patokan pembelian tenaga listrik semula sebesar sama dengan BPP Pembangkitan di sistem ketenagalistrikan setempat, menjadi ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak.

Sedangkan untuk PLTP, PLTA dan PLTSa, formula harga dilakukan secara B to B untuk wilayah Jawa, Bali dan Sumatera dan maksimum BPP setempat untuk wilayah lainnya.

Selain itu diatur juga penambahan ketentuan mengenai persetujuan harga, dimana semua pembelian tenaga listrik dari pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber energi terbarukan wajib mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM dengan menggunakan pola kerja sama Build, Own, Operate, and Transfer (BOOT), kecuali PLTSa.

Dengan adanya perubahan beberapa regulasi ini, diharapkan tujuan utama Energi Berkeadilan yaitu memberikan akses energi secara merata kepada seluruh rakyat Indonesia melalui pembangunan infrastruktur sektor ESDM serta pengoptimalan potensi sumber energi setempat dengan harga yang terjangkau dan bekelanjutan dapat terwujud.

Credit finance.detik.com

Duet RI-Malaysia Lawan Kampanye Hitam Soal Sawit

Foto: Bagus Prihantoro Nugroho

Jakarta - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kedatangan Menteri Luar Negeri Malaysia Dato' Sri Anifah Aman di Istana Negara, Jakarta. Kelapa sawit menjadi perbincangan hangat dalam pertemuan tersebut.

Retno menyampaikan, Malaysia dan Indonesia sepakat untuk melawan kampanye hitam sawit yang marak dilakukan negara-negara kawasan Uni Eropa.

"Nah kita berkolaborasi melalui Council of Palm Oil Producing Countries sehingga dengan sinergi 2 negara produsen kelapa sawit yang besar ini diharapkan daya tawar kita semakin naik, kita bisa mempromosikan kelapa sawit yang lestari, yang sustainable, dan tentunya juga dapat merespons kampanye-kampanye hitam yang terus menyerang kelapa sawit," ungkap Retno usai pertemuan di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (11/8/2017).

Duet RI-Malaysia Lawan Kampanye Hitam Sawit Foto: Bagus Prihantoro Nugroho

Indonesia, kata Retno telah menyiapkan bayak riset yang mendukung penggunaan kelapa sawit oleh masyarakat. Riset itu nantinya akan digabungkan dengan berbagai penelitian dari Malaysia.

Duet RI-Malaysia Lawan Kampanye Hitam Sawit Foto: Bagus Prihantoro Nugroho

"Kita dari Indonesia sudah menyiapkan banyak sekali hasil riset yang akan kita gunakan untuk men-counter kampanye-kampanye hitam. Kalau itu kita lakukan berdua dengan Malaysia kita yakin dampaknya akan lebih optimal," paparnya.

Hal lain yang turut dibahas adalah perdagangan dan investasi. Sejauh ini perdagangan memang sedikit menurun, akan tetapi secara volume masih ada peningkatan. Retno menyatakan adanya penurunan harga untuk beberapa komoditas utama.

Pada 2016 lalu, nilai perdagangan kedua negara sudah mencapai US$ 15 miliar. "Jadi sebenarnya kalau dilihat dari volume terjadi kenaikan, tetapi kalau dari nilai terlihat ada penurunan," tukasnya.

Duet RI-Malaysia Lawan Kampanye Hitam Sawit Foto: Bagus Prihantoro Nugroho

Credit finance.detik.comt

Merek RI Ini Nilainya Ratusan Triliun, dari BCA Hingga Gudang Garam

Foto: Maikel Jefriando

Jakarta - Kemampuan membangun merek menjadi kontribusi sendiri dalam mendongkrak kinerja perusahaan. Semakin dikenal masyarakat, sebuah merek bisa memiliki nilai yang semakin tinggi.

Merek-merek dalam BrandZTM Top 50 Most Valuable Indonesian Brands 2017 bahkan bisa memiliki nilai hingga ratusan triliun rupiah.

BrandZ adalah platform penilaian merek yang terbesar dan paling definitif di seluruh dunia. Peringkat BrandZ Most Valuable Brand merupakan tolok ukur penting bagi perusahaan yang ingin mengukur dan mengelola aset tak berwujud mereka yaitu mereknya.

Dari informasi yang dikutip detikFinance, Kamis (10/8/2017), ada 50 merek Indonesia yang masuk dalam daftar tersebut dan dianggap sebagai merek paling bernilai di Indonesia. Dari mulai bank swasta nasional Bank Central Asia (BCA) hingga merek rokok Gudang Garam.

Dalam daftar itu, merek Indonesia yang dianggap paling bernilai adalah BCA yang nilainya telah meningkat sebesar 13% menjadi US$ 10,5 miliar Rp 136,5 triliun.

Kuatnya nilai merek BCA didorong oleh upaya perusahaan membangun reputasi sebagai bank yang mudah diakses, dengan tujuan kuat berdasarkan 'Always by Your Side'. BCA memiliki lebih dari 1.200 cabang dan 17.000 ATM dan juga berfokus pada inovasi digital seperti in-app dan banking video.

Berikutnya, adalah merek perusahaan di bidang teknologi seluler Indonesia yang tumbuh pesat, Telkomsel. Nilai merek Telkomsel tumbuh 27% menjadi US$ 8,6 miliar atau Rp 111,8 triliun).

Keunggulan merek Telkomsel di Indonesia didukung oleh langkah perusahaan yang telah menggunakan layanan digital baru dan komunikasi yang kuat
agar bisa lebih berkontribusi pada kehidupan konsumen. Janji tersebut diwujudkan dengan menekankan kecepatan dan stabilitas koneksinya.

Di sektor lain, produk-produk rokok juga tercatat sebagai produk dengan nilai merek yang kuat seperti A Mild, Dji Sam Soe, Surya, Gudang Garam, Hingga Marlboro. Nilai merek Gudang Garam contohnya, saat ini telah mencapai US$ 2,04 miliar atau Rp 27,13 triliun. Naik 3% dibandingkan nilai tahun lalu.

Credit finance.detik.com

Perjalanan Bisnis Nyonya Meneer yang Dimulai dari Dapur Rumah

Pabrik dan Museum Nyonya Meneer. Foto: Angling Adhitya Purbaya

Jakarta - Sejak dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Kamis (3/8/2017), Nyonya Meneer ramai diperbincangkan. Sebab bisa dibilang perusahaan tersebut cukup legendaris karena sudah berdiri sejak 1919.

Nyonya Meneer sendiri didirikan oleh Lauw Ping Nio yang akhirnya dikenal sebagai Nyonya Meneer. Nama Meneer sendiri didapatnya lantaran ibunya suka memakan beras sisa butir halus penumbukan padi atau menir saat mengandung dirinya.

Nyonya Meneer yang lahir di Sidoarjo, Jawa Timur bersama suaminya pindah ke Semarang sekitar 1900-an. Saat itu dia hidup dalam keprihatinan, suaminya sedang sakit-sakitan. Berbekal dari ilmu meracik jamu yang diajarkan ibunya, Nyonya Meneer mencoba membuat jamu guna mengobati suaminya.

Merasa sukses meramu jamu, Nyonya Meneer pun memutuskan untuk mendirikan usaha pembuatan jamu dengan merek Jamu Cap Nyonya Meneer pada 1919. Dia memproduksi jamunya hanya di dapur rumahnya dan dipasarkan ke tetangga-tetangganya saja.

Seiring mulai berkembang bisnisnya, Nyonya Meneer akhirnya mendirikan pabrik di Jalan Pedamaran 92, Semarang. Lalu pada 1940, anaknya, Nonnie mendirikan cabang toko Nyonya Meneer di Jalan Juanda, Pasar Baru, Jakarta. Duet ibu dan anak itu berjalan sukses, perusahaan berkembang pesat.

Namun setelah meninggalnya Nyonya Meneer, sang perintis usaha pada tahun 1978, usaha jamu diteruskan langsung ke generasi ketiga yakni cucunya yang berjumlah 5 orang. Saat peralihan tersebut, memicu perselisihan cukup lama di antara generasi penerusnya tersebut.

Menurut Akademisi dan Praktisi Bisnis dari Universitas Indonesia, Rhenald Kasali, salah satu alasan utama goyahnya bisnis Nyonya Meneer adanya perselisihan keluarga tersebut, selain beban utang, dan kurangnya inovasi pada produk mereka.

"Perusahaan itu menerima warisan dari orang tuanya, dari neneknya, warisan itu enggak cukup dengan diteruskan tapi juga dikembangkan, tampaknya mereka hanya berdagang, mewariskan yang sudah ada, produk-produknya memang secara historis bagus, inovasinya tidak ada," tuturnya.

Sementara adanya perselisihan keluarga, perusahaan juga masih menumpuk berbagai utang, termasuk dari supplier-nya. Sehingga kinerja keuangan perusahaan terganggu.

Akhirnya pada 8 Juni 2015 lalu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) antara debitur dan 35 kreditur dinyatakan sah oleh hakim di Pengadilan Niaga Semarang.

Pada perkara ini, pihak Hendrianto Bambang Santoso, salah satu kreditur asal Sukoharjo, menggugat pailit Nyonya Meneer karena tidak menyelesaikan utang sesuai proposal perdamaian. Hendrianto hanya menerima Rp 118 juta dari total utang Rp 7,04 miliar.

Namun setitik harapan masih terlihat bagi Nyonya Meneer. Pengusaha nasional ternama, Rachmat Gobel, menyatakan akan menyelamatkan perusahaan keluarga yang berasal Semarang itu.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional, Dwi Ranny Pertiwi Zarman. Dwi mengaku mendengar kabar tersebut langung dari Presiden Direktur PT Nyonya Meneer Charles Saerang.

Dwi menegaskan, bahwa peran Gobel bukan untuk mengakuisisinya, tapi untuk menyelamatkan Nyonya Meneer dari perkara utangnya. Sayangnya Dwi belum mengetahui secara detil.

Credit finance.detik.com

RI Minta Malaysia Sepakati Perjanjian Perbatasan

Ilustrasi. (CNN Indonesia/Fajrian)

Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, meminta Malaysia segera menyepakati perjanjian perbatasan darat dan laut guna menyelesaikan sengketa teritorial antara kedua negara.

“Indonesia meminta Malaysia menyepakati provisional territorial of seal boundary (PTSB) yang selama ini dibahas kedua negara agar bisa memberikan impetus bagi kemajuan penyelesaian negosiasi perbatasan ke depannya,” tutur Retno usai bertemu dengan Menteri Luar Negeri Malaysia, Anifah Aman, di Jakarta, Jumat (11/8).

Berdasarkan perjanjian perbatasan 1915, kedua negara memiliki setidaknya sembilan sengketa perbatasan darat, lima di antaranya mencakup wilayah di antara Kaliamantan Utara dan Sabah. Empat sengketa lainnya mencakup wilayah antara Kalimantan Barat dan Serawak.

Retno mengatakan, sejak pertemuan Join Commision for Bilateral Cooperation terakhir pada 2015 lalu, Malaysia dan RI telah melakukan sedikitnya sembilan pertemuan teknis membahas penyelesaian sengketa perbatasan kedua negara.

Mengenai sengketa perbatasan maritim, Jakarta dan Kuala Lumpur, tuturnya, sudah menyepakati perjanjian PTSB mengenai perbatasan di sekitar Laut Sulawesi.

RI dan Malaysia juga telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) No.20 soal pengakuan bersama perbatasan internasional kedua negara.

Dalam pertemuan terakhir antara Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Najib Razak pada 2015 lalu, kedua pemimpin sepakat mempercepat penyelesaian lima sengketa perbatasan darat di wilayah Kalimantan Utara dan Sabah, serta 4 sengketa di Kalimantan Barat dan Sarawak.

Selain membahas perbatasan, Retno dan Anifah juga mendiskusikan sejumlah isu yang menjadi fokus hubungan kedua negara, seperti penguatan kerja sama ekonomi hingga penguatan perlindungan tenaga kerja.

“Malaysia-Indonesia adalah rekan utama yang sangat erat secara hubungan bilateral maupun di kancah internasional. Hubungan kedua negara semakin baik dalam beberapa tahun belakangan ini dan diharapkan bisa dipertahankan,” tutur Anifah.

Credit cnnindonesia.com

Arkeolog Temukan Tulang Hewan Purba Berusia 350.000 Tahun

Ilustrasi: Arkeolog Turki menemukan tulang belulang hewan purba berusia 350.000 tahun. (Foto: REUTERS/Ronen Zvulun)

Jakarta, CB -- Tim arkeolog asal Turki menemukan tulang belulang milik hewan purba dI Gua Karain, provinsi Antalya, selatan Turki. Usia tulang belulang tersebut diperkirakan 350.000 tahun.

Penemuan ini menandai pencapaian tim periset yagg berhasil mengungkap sisa-sisa kehidupan di era Paleolitikum dan Neolitikum.

Prof. Harun Taskiran dari Departemen Arkeologi, Universitas Ankara yang sekaligus berperan sebagai pemipin riset dan kepala ekskavasi di Gua Karain menegaskan temuan kali ini milik beberapa bagian hewan berukuran besar.

"Kami menemukan tulang rusuk, gigi, tulang kerangka, tulang pinggul, rahang,, dan gigi milik mamalia besar," ungkap Taskiran.

Ia memperkirakan ukuran tulang pinggul sekitar 50 cm dari 350.00 tahun silam. Meski begitu, ia menekankan masih memerlukan riset ilmiah lebih lanjut untuk mengungkap jenis hewan yang dimaksud.

"Ini belum terbukti (secara ilmiah), tetapi mungkin tulang milik gajah, badak, atau kuda nil. Kami tidak tahu spesiesnya; para pakar akan mencoba menemukannya dari lokasi yang sama," imbuhnya.

Metode ekskavasi yang dilakukan untuk menemukan tulang belulang hewan purba tersebut menurutnya sama dengan ekskavasi gua pada umumnya.

Tanah yang telah digali dibawa ke fasilitas ekskavasi dengan ember untuk dicuci dan kemudian diproses melalui tiga metode pengayakan yang berbeda.

Menurutnya, setiap temuan sekecil apa pun, memberi akses bagi tim periset pada informasi baru mengenai kehidupan masa lampau.

Taskiran menggarisbawahi pentingnya ekskavasi Gua Karain, Turki dalam mengungkap sejarah Antalya dan Anatolia.

"Berkat ekskavasi di Gua Karain, kami telah mencatat sejarah Antalya 500.000 tahun sebelumnya. Ada sisa-sisa yang berusia 500.000 tahun di sini," katanya seperti dilaporkan kantor berita Anadolou.

Sebelumnya, di lokasi yang sama ia juga memaparkan telah ditemukan tulang-belulang Neanderthal manusia pertama.

Credit cnnindonesia.com

4 Alasan AS Belum Siap Berperang Melawan Korea Utara

Ribuan warga Korea Utara berpartisipasi dalam upacara yang diadakan di Kim Il Sung Square untuk memberi dukungan penuh pada pemerintah Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK) di Pyongyang, 10 Agustus 2017. KCNA/via REUTERS.

CB, Jakarta -Meskipun ancaman perang telah dilontarkan Presiden Donald Trump terhadap Korea Utara, namun para analis militer menyakini perang tidak akan terjadi dalam hitungan hari. Bahkan AS dianggap belum siap untuk berperang saat ini.

Menurut beberapa analis militer, kesiapan logistik menjadi alasan AS belum siap berperang melawan Korea Utara baik itu dalam hitungan minggu maupun bulan. Apa itu logistik yang dimaksud?

Pertama, belasan ribu warga AS, banyak di antaranya militer, perlu dievakuasi dari Korea Selatan.

"Bagaimana anda membawa keluarga-keluarga itu dari semenanjung? Anda harus melakukan hal itu sebagai yang utama," kata Mark Hertling, pensiun jenderal AS dan analis CNN, 10 Januari 2017.

Kedua, AS perlu menambah jumlah pasukannya di wilayah itu. Termasuk menambah jumlah kapal-kapal perang angkatan laut US dan kapal selam dengan rudalnya, di tambah pesawat tempur untuk mengebom yang dapat dioperasikan di Jepang atau Guam.

"Beberapa ditempatkan di wilayah ini, namun tidak cukup mampu menghancurkan Korea Utara dalam artian persenjataan,' ujar Hertling.

Ketiga, Korea Utara memiliki ribuan senjata konvensional yang sanggup menjangkau Seoul, ibukota Korea Selatan. Beberapa penelitian telah memperkirakan korban warga Korea Selatan akan mencapai belasan ribu orang di hari pertama konflik terbuka terjadi disebabkan terjangan senjata Korea Utara.

Keempat, menurut Hertling, butuh waktu beberapa minggu untuk membawa senjata itu menuju kawasan perang. Herling membandingkannya dengan Perang Gurun yang melakukan operasi militer mendongkel Saddam Hussein yang saat itu memimpin Irak, tahun 1991.

Dalam Perang Gurun, koalisi perang yang dipimpin AS memulai kampanyenya menyerang Irak lebih 5 bulan setelah permusuhan dimulai yang ditandai oleh invasi Irak ke Kuwait. Nah, AS butuh waktu berminggu-minggu untuk membawa peralatan perangnya dan pasukannya bergerak dari pangkalan militernya menuju wilayah selatan Korea Selatan. Bahkan akan lebih lama lagi jika bergerak menuju utara, lokasi pertempuran melawan Korea Utara.

Menurut Hertling yang terlibat dalam simulasi di Semenanjung Korea, 2 kapal induk angkatan laut AS dibutuhkan berada di dekat peraian Korea sebelum AS melakukan serangan.

Namun menurut mantan direktur operasi Komando Pusat Kerja sama Intelijen AS di Pasifik, Carl Schuster, jumlah armada perang AS perlu lebih banyak lagi.

"Sebagai perencana, salah lebih butuh 3 kapal induk daripada 2, ditambah prajurit dari Angkatan Udara, Angkata Laut, dan pasukan marinir," kata Schuster, saat ini sebagai profesor di Universitas Hawai Pasifik.

Bagaimana dengan ancaman Kim Jong-un untuk meluncurkan 4 rudal balistiknya ke Guam? Schuster tidak yakin Korea Utara akan menyerang Guam atau tempat lainnya. Ancaman Kim Jong-un kebanyakan berupa gertakan.

Lagipula rudal yang diluncurkan belum teruji dalam pertempuran yang sesungguhnya dan akurasinya jauh dari pasti.

Dan, Kim Jong-un merupakan operator cerdik dan tahu apa yang dapat ia loloskan, sehingga uji coba rudal atau latihan persenjataan dalam skala besar di Korea Utara bukan sesuatu yang mengejutkan.

"Peluncuran rudal ke Guam bukan sesuatu yang bisa dia loloskan begitu saja. Peluncuran uji coba rudal mengirimkan pesan yang sama secara domestik dan internasional," ujar Schuster.

Jika pun ada uji coba rudal lagi, itu jauh dari perang. "Ada jurang yang besar antara bombastis dan aksi," kata Schuster.

Sebelumnya Korea Utara mengatakan, rencana untuk peluncuran 4 rudal balistik ke Guam, lokasi pangkalan militer AS di Pasifik, akan rampung pertengahan Agustus ini. Dan, Kim Jong-un diklaim sudah menyetujui rancangan perang itu.

Credit TEMPO.CO

Ini Posisi China Jika Perang AS-Korut Pecah

BEIJING - Ketegangan di Semenanjung Korea memicu kekhawatiran jika perang akan benar-benar terjadi di wilayah tersebut. Terkait hal itu, surat kabar milik China mengungkapkan posisi Negeri Tirai Bambu jika perang Korut dan AS benar-benar terjadi.

Global Times dalam editorialnya menyatakan jika Korut melancarkan serangan terhadap AS maka China harus tetap netral. Namun jika AS menyerang terlebih dahulu dan mencoba menggulingkan pemerintah Korut, China akan menghentikan mereka.

Menurut Global Times Beijing tidak dapat meyakinkan baik Washington atau Pyongyang untuk mundur. Sebelumnya, China telah menyerukan agar kedua belah piha untuk tenang. Sikap tersebut menujukkan rasa frutasi China terhadap perilaku Korut dan AS yang memicu ketegangan di Semenanjung Korea.

"Perlu untuk memperjelas pendiriannya ke semua sisi dan membuat mereka mengerti bahwa ketika tindakan mereka membahayakan kepentingan China, China akan merespons dengan tegas," kata surat kabar tersebut, yang tidak mewakili kebijakan pemerintah.

"China juga harus menjelaskan bahwa jika Korut meluncurkan rudal yang mengancam tanah AS terlebih dahulu dan AS membalas, China akan tetap netral," tambahnya.

"Jika AS dan Korea Selatan melakukan penyerangan dan mencoba menggulingkan rezim Korut dan mengubah pola politik Semenanjung Korea, China akan mencegah mereka melakukannya," demikian editorial itu seperti dikutip dari Reuters, Jumat (11/8/2017).

China telah lama khawatir bahwa setiap konflik di semenanjung Korea, atau terulangnya perang Korea tahun 1950-53, dapat melepaskan gelombang pengungsi yang tidak stabil ke timur lautnya. Kekhawatiran lainya adalah perang tersebut berakhir dengan sebuah daerah bersatu yang bersekutu dengan AS.

Korut adalah negara penyangga yang berguna bagi China di antaranya dan pasukan AS yang berbasis di Korea Selatan (Korsel), dan juga melintasi laut di Jepang.

Global Times mengatakan bahwa China akan menolak setiap pihak yang ingin mengubah status quo dari wilayah di mana kepentingan China diperhatikan.

"Semenanjung Korea adalah tempat kepentingan strategis semua pihak bertemu, dan tidak ada pihak yang harus berusaha menjadi penguasa mutlak wilayah ini," tegas Global Times.

Credit sindonews.com

Australia Bakal Bantu AS Jika Diserang Korut

CANBERRA - Perdana Menteri Australia, Malcolm Turnbull, turut mengomentari situasi panas yang terjadi di Semenanjung Korea. Ia mengatakan negaranya akan mendukung Amerika Serikat (AS) jika diserang oleh Korea Utara (Korut).

"Australia akan membantu AS karena Amerika akan membantu kita jika diserang," kata Turnbull, seperti dikutip dari laman Time, Jumat (11/8/2017).

Pernyataan ini datang setelah Turnbull dan Trump mengalami tahun yang sulit terkait hubungan keduanya. Ini dimulai pada ketegangan dalam pembicaraan via telepon pada awal tahun, tidak lama setelah Trump dilantik.

Ketika itu, kedua kepala negara tersebut berselisih soal menampung pengungsi dan larangan bagi imigran yang dikeluarkan Trump. Sementara pembicaraan telepon itu masih coba dikonfirmasi, Washington Post menerbitkan sebuah transkip penuh dari pembicaraan tersebut.

Turnbull juga tertangkap mengejek Trump pada bulan Juni saat audio sebuah pidato yang dia berikan di ibu kota Canberra bocor. Tapi untuk saat ini, sepertinya Turnbull menyikapi situasi AS dan Korut dengan cara serius dan tidak membiarkan pertengkaran terakhir dengan AS mengubah strateginya.

Presiden AS Donald Trump telah terlibat dalam perang kata-kata dengan Pyongyang. Setelah Korut bereaksi terhdap sanksi PBB yang baru dengan mengancam akan melakukan pembalasan terhadap AS. Ancaman ini dibalas Trump dengan mengatakan jika Korut menyerang AS ia akan mendapatkan api dan kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Korut pun kembali mengancam akan menyerang Guam dan menganggap pernyataan Trump sebagai sebuah omong kosong. Trump pun membalas dengan mengatakan Korut sebaiknya bekerja sama atau mereka akan berada dalam masalah seperti beberapa negara yang pernah dalam masalah sebelumnya.

Credit sindonews.com

Korut Sesumbar '5 Juta Bom Manusia' dan Nuklir Akan Lenyapkan AS

PYONGYANG - Pemerintah Korea Utara (Korut) meluncurkan propaganda baru melalui medianya, KCNA, yang berisi ancaman mengerikan untuk musuhnya, Amerika Serikat (AS). Pyongyang sesumbar akan melenyapkan AS dari muka bumi dengan “lima juta peluru dan bom manusia” serta senjata nuklir.

Propaganda itu diterbitkan pada hari Kamis bersamaan dengan demonstrasi besar-besaran rakyat Korut di Kim Il-sung Square, Pyongyang. Massa yang berkumpul kemarin memuji dan mendukung pemimpin mereka, Kim Jong-un, jika harus perang apokaliptik dengan Washington.

Propaganda ancaman terbaru rezim Kim Jong-un ini disuarakan Sekretaris Komite Liga Pemuda Pyongyang, Mun Chol. ”Para pemuda di negara ini akan menjadi lima juta peluru dan bom manusia serta hulu ledak nuklir untuk melenyapkan AS dari planet ini,” katanya.

Para demonstran juga ikut meramaikannya dengan meneriakkan berbagai slogan anti-Amerika. Beberapa di antaranya, “Serang Amerika Serikat dengan petir nuklir”.

Ada juga slogan pembelaan untuk Kim Jong-un yang berbunyi; ”Ayo jadi peluru dan bom yang dengan setia membela Pemimpin Tertinggi Kamerad Kim Jong-un!".

”Kami mendukung penuh pernyataan pemerintah DPRK (Republik Demokratik Rakyat Korea) yang secara kategoris menolak 'resolusi sanksi' terhadap DPRK!" bunyi slogan lain yang disuarakan demonstran di Pyongyang.

Sementara itu, Wakil Asisten Presiden Trump, Sebastian Gorka, kepada Fox News mengatakan bahwa menargetkan Amerika seperti halnya melakukan bunuh diri.

“Anda jangan berperang dengan Amerika, siapapun Anda, kecuali jika Anda ingin melakukan bunuh diri,” katanya.

”Kami bukan hanya negara superpower, kami adalah hyperpower. Sejarah dunia belum pernah melihat sebuah negara sekuat bangsa kami yang besar,” katanya, yang dilansir Jumat (11/8/2017).

“Karena itu, Korea Utara perlu memahami bahwa pemerasan harus berhenti.”

Credit sindonews.com

Corbyn: Perang Nuklir AS dan Korut Akan Bunuh Jutaan Orang

LONDON - Pemimpin Partai Buruh Inggris yang juga juru kampanye anti-nuklir Inggris, Jeremy Corbyn, mendesak Amerika Serikat (AS) dan Korea Utara (Korut) untuk menurunkan retorika perang. Dia memperingatkan bahwa perang nuklir kedua negara itu akan membunuh jutaan orang di Korea dan negara-negara di sekitarnya.

Peringatan dari politisi kawakan Inggris ini muncul setelah Presiden Donald Trump mengancam rezim Pyongyang bahwa Washington akan merespons dengan “api dan amarah” jika Korut meluncurkan serangan nuklir terhadap Washington dan sekutunya. Ancaman itu dibalas rezim Kim Jong-un yang akan menyerang Guam, wilayah AS di Pasifik.

“Gagasan bahwa siapapun dapat mempertimbangkan penggunaan senjata nuklir pada tahap apapun terhadap siapa pun tidak terpikirkan,” kata Corbyn.

”Tidak ada yang namanya serangan nuklir terisolasi,” ujarnya. ”Ini akan membunuh jutaan orang di kedua sisi perbatasan Korea dan tentu saja di negara-negara tetangga,” lanjut dia, seperti dikutip dari Daily Mirror, Jumat (11/8/2017).

Berbicara di depan para pendukungnya di Redruth, Corbyn menyerukan persahabatan ketimbang permusuhan. ”Saya tidak terlalu menginginkan jatuhnya Donald Trump atau orang lain, saya hanya mengatakannya dengan lembut—ini jauh lebih baik untuk membangun jembatan daripada membangun tembok,” paparnya.

”Dan lebih baik membawa perdamaian melalui diskusi daripada ancaman, dan untuk membawa orang bersama Anda,” sambung dia.

”Dan lebih baik bagi kita semua jika kita memiliki kebijakan luar negeri berdasarkan perdamaian, keadilan dan hak asasi manusia di seluruh dunia,” imbuh politisi Inggris tersebut.

Komandan militer Korut, Jenderal Kim Rak-gyom, sebelumnya mengumumkan bahwa Tentara Rakyat Korea (KPA) serius akan menyerang Guam dalam beberapa hari mendatang atau pertengahan Agustus. Empat rudal balistik Hwasong-12 sudah disiapkan dan hanya tinggal menunggu perintah pemimpin Korut Kim Jong-un.

”Rudal Hwasong-12 yang akan diluncurkan oleh KPA, akan melintasi langit Shimane, Hiroshima dan Prefektur Koichi di Jepang,” kata Jenderal Kim Rak-gyom.

”Semua akan terbang 3.356,7 km untuk 1.065 detik dan mencapai perairan 30 sampai 40 km dari Guam.”

Credit sindonews.com

Senator AS: Trump Bisa Serang Korut Tanpa Persetujuan Kongres

WASHINGTON - Senator Amerika Serikat (AS) dari Partai Republik, Lindsay Graham, mengatakan bahwa Presiden Donald Trump tidak memerlukan otorisasi Kongres untuk melakukan serangan pre-emptive terhadap Korea Utara (Korut).

Senator asal South Carolina itu tidak setuju dengan rekannya, Senator Dan Sullivan, yang mengatakan bahwa sebuah ”perang pre-emptive” di semenanjung Korea memerlukan otorisasi Kongres.

”Tidak ada dalam konstitusi yang membatasi kemampuan untuk menggunakan kekuatan guna melindungi Amerika,” kata Graham kepada penyiar radio di AS.

Graham melalui Twitter menilai pemimpin Korut Kim Jong-un sebagai pemimpin yang tidak stabil. Kim Jong-un, kata dia, tidak bisa dibiarkan untuk menargetkan setiap warga Amerika dalam kombinasi serangan nuklir.

Menurut Graham, Trump secara mental sudah siap untuk meluncurkan serangan pre-emptive terhadap rezim Pyongyang jika negosiasi gagal. Kesiapan itu dia dengar sendiri dari Trump ketika melakukan percakapan.

”Saya pikir dia ada di sana (siap) secara mental,” kata Graham. ”Dia sudah memberitahu saya hal ini,” ujarnya, seperti dikutip dari Russia Today, Jumat (11/8/2017).

Trump sebelumnya telah memperingatkan Korut bahwa rezim Kim Jong-un akan menghadapi “api dan amarah” yang belum pernah dunia lihat sebelumnya jika Pyongyang terus mengancam AS dan sekutunya, Korea Selatan.

Ancaman Trump itu dibalas militer Korut yang mengancam akan menyerang wilayah Guam, wilayah AS di Pasifik. Militer Kim Jong-un bahkan sudah menyiapkan empat rudal yang siap ditembakkan ke Guam setiap saat jika diperintah Kim Jong-un.

Credit sindonews.com

Horor Guam jika Dibom Nuklir Korut dan Pyongyang Dibom Nuklir AS

Analisis Nukemap tentang dampak di Guam jika dibom nuklir oleh Korea Utara (foto atas) dan analisis nasib Pyongyang jika dibom nuklir oleh Amerika Serikat. Foto/Nukemap

KYOTO - Warga dunia penasaran dengan apa yang terjadi jika Guam dibom nuklir Korea Utara (Korut) dan Pyongyang dibom nuklir Amerika Serikat (AS). Situs interaktif Nukemap memberikan jawabannya.

Nukemap adalah situs interaktif yang dapat dikonfigurasi untuk menunjukkan apa yang akan terjadi jika AS dan Korut menjatuhkan bom nuklir di Pyongyang dan Guam.

Situs itu dibuat oleh Alex Wellerstein, seorang programmer komputer dan sejarawan senjata nuklir. Nukemap memperkirakan rincian ukuran bola api bom nuklir, ledakan udara, radiasi termal dan berapa banyak orang yang terbunuh dan terluka di area yang dibom.

Seperti diberitakan sebelumnya, rezim Kim Jong-un di Pyongyang mengancam akan menyerang pangkalan militer AS di Guam dalam beberapa hari. Sedangkan Presiden Donald Trump dan Pentagon memperingatkan rezim Kim Jong-un untuk tidak memulai perang karena dampak terhadap pemerintah dan rakyat Pyongyang akan mengerikan.

Situs interaktif tersebut telah dibanjiri oleh lalu lintas pengguna internet dalam beberapa hari terakhir setelah kekhawatiran akan perang nuklir kedua negara meningkat.

”Saya bangun di Kyoto dan Nukemap menjadi gila, dan semua orang bertanya tentang rantai komando nuklir! Apa yang akan terjadi,” kata Wellerstein yang menuliskannya di Twitter, seperti dikutip IB Times, Kamis (10/8/2017) malam.

Menurut Nukemap, jika senjata nuklir terbesar yang dikembangkan oleh Korea Utara, sebuah bom berukuran 12 sampai 23,7 kiloton yang diuji pada tahun 2016, menghantam jantung Guam, akan menciptakan bola api dengan radius antara 210 hingga 290 meter.

Radiasi dengan angka kematian 50-90 persen akan menyebar antara 3 hingga 6 kilometer persegi, yang menyebabkan kematian antara beberapa jam hingga beberapa minggu. Sebuah ledakan udara 5psi, di mana bangunan hunian kebanyakan runtuh akan mencakup area antara 3 hingga 5,5 kilometer persegi. Sedangkan radiasi termal yang menyebabkan luka bakar tingkat tiga akan menyebar ke area seluas 12,6 kilometer persegi.

Nukemap memperkirakan bahwa ledakan tersebut akan menyebabkan 3.000 kematian dan 12.700 cedera di antara 163.000 penduduk Guam, yang merupakan rumah bagi pangkalan militer AS.
Guam, Pyongyang, Nuklir, AS, Korut

Di sisi lain, jika AS menyerang Ibu Kota Korea Utara, Pyongyang, dengan senjata nuklir terbesar di gudang senjatanya, yakni bom B-83 berukuran 1.200 kiloton, diperkirakan ada satu juta orang akan terbunuh dan 843.000 akan terluka.

Ledakan bola api akan mencakup area 5,7 kilometer persegi. Kemudian ledakan udara akan menyebabkan banyak bangunan hunian runtuh yang mencakup area 74 kilometer persegi. Radiasi termal yang menyebabkan luka bakar tingkat tiga akan menyebar ke area seluas 420 kilometer persegi.

Tapi senjata itu relatif kecil dibandingkan dengan Bom Tsar 50 megaton milik Soviet, sebuah bom hidrogen terbesar yang pernah diuji coba pada tahun 1961. Bom raksasa itu memiliki diameter 2,1 meter dan beratnya 27.000 kg.

Perkiraan Nukemap, jika bom raksasa itu jatuh di Pyongyang, hal itu akan menghasilkan bola api yang mencakup 67 kilometer persegi. Kemudian, sebuah ledakan udara akan mencakup 1.350 kilometer persegi dan radiasi termal akan mencakup 11.300 kilometer persegi. Lebih dari 2,9 juta orang akan terbunuh dan 1,3 juta lainnya akan terluka.

Credit sindonews.com

Rusia Benarkan Pesawat Pengintai Mereka Terbang di Atas Ibukota AS

MOSKOW - Rusia membenarkan laporan yang menyebut pesawat pengintai mereka terbang di atas ibukota Amerika Serikat (AS), Washington DC. Menurut Moskow, penerbangan ini sah dan tidak berbahaya, karena pesawat itu tidak membawa senjata.

"Tujuan dari penerbangan semacam itu adalah untuk melihat bagaimana berbagai kesepakatan pengendalian senjata diterapkan, kendali atas kegiatan militer dilaksanakan," kata Wakil Ketua Komite Pertahanan dan Keamanan Dewan Federasi Rusia, Vladimir Dzhabarov.

"Penerbangan semacam itu tidak dapat menimbulkan bahaya ke sisi lain, karena tidak ada senjata di atas pesawat tersebut," sambungnya dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik pada Kamis (10/8).

Dzhabarov kemudian menekankan bahwa penerbangan semacam itu adalah praktik umum, dan pesawat AS juga sering melakukan penerbangan pengamatan di wilayah Rusia, dengan dikoordinasikan dengan Kementerian Pertahanan.

"Tapi mengingat histeria anti-Rusia yang menyebar ke seluruh Amerika, setiap penerbangan semacam ini dianggap sebagai gangguan dan serangan yang dilakukan oleh Rusia," tukasnya.

Rusia dan AS sendiri sejatinya memang sebuah perjanjian yang ditandatangi pada tahun 1992 yang dikenal sebagai Perjanjian Open Skies, yang memungkinkan AS, dan Rusia untuk melakukan penerbangan pengintaian di wilayah masing-masing.

Credit sindonews.com