Kamis, 10 Agustus 2017

Giliran menteri pertahanan AS ancam Korea Utara

Menteri Pertahanan Amerika Serikat Jim Mattis. (Reuters)

DPRK (Korea Utara) harus memilih antara mengisolasi diri atau mengurungkan berburu senjata nuklir

Washington/Seoul (ANTARA News) - Menteri Pertahanan Amerika Serikat Jim Mattis mengeluarkan peringatan terang-terangan kepada Korea Utara hari ini dengan menyatakan Pyongyang harus menghentikan setiap aksi yang akan mengantarkan kepada "akhir dari rezim itu dan kehancuran rakyatnya."

Pernyataan paling keras Mattis kepada Korea Utara ini menyusul komentar pedas Presiden Donald Trump sehari sebelumnya bahwa ancaman kepada Amerika Serikat dari Korea Utara akan dijawab dengan "serangan dan kemarahan".

Ancaman Trump ini memicu tanggapan Korea Utara bahwa mereka kini sedang mempertimbangkan meluncurkan serangan rudal Pulau Guam di Pasifik yang masuk teritori AS.

Mattis menandaskan bahwa AS dan sekutu-sekutunya akan memenangkan apa pun perlombaan senjata atau konflik melawan Korea Utara.

"DPRK (Korea Utara) harus memilih antara mengisolasi diri atau mengurungkan berburu senjata nuklir," kata Mattis seperti dikutip Reuters. "DPRK harus berhenti mempertimbangkan aksi apa pun yang akan mengantarkan kepada akhir dari rezim itu dan kehancuran rakyatnya."

Credit antaranews.com

Trump dinilai keceplosan mengancam Korea Utara

Presiden Amerika Serikat Donald Trump. (REUTERS/John Sommers II)

Washington (CB) - Pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahwa negaranya akan menjawab dengan "tembakan dan kemarahan" jika Korea Utara terus mengancam AS adalah pernyataan yang tidak direncanakan dan spontan, kata seorang pejabat teras pemerintah AS yang mengetahui masalah ini seperti dikutip Reuters.

"Itu pernyataan Trump seorang," kata seorang pejabat pemerintah AS lainnya yang juga menolak disebutkan jati dirinya.

Sehari sebelumnya setelah muncul kabar Korea Utara akan merudal Guam yang menjadi wilayah AS di Pasifik, Trump berkata, "Korea Utara sebaiknya tidak terus mengancam Amerika Serikat. Mereka akan menghadapi tembakan dan kemarahan yang tak pernah dilihat dunia sebelum ini."

Para pejabat dan analis AS mengkhawatirkan perang retorika dengan Pyongyang yang sebelumnya menyatakan sudah mempertimbangkan untuk menembakkan peluru kendali ke Pulau Guam.

Pejabat senior pemerintah AS yang membidangi masalah Korea Utara itu berkata kepada Reuters: "Pernyataan Presiden Trump itu tidak terencana dan spontan."

"Tak ada diskusi soal perluasan retorika untuk menanggapi pernyataan pemimpin Korea Utara Kim (Jong Un) atau mengenai kemungkinan dampak dari melakukan hal itu," kata sang pejabat yang meminta namanya tidak disebutkan.

"Meskipun demikian, penting bagi Korea Utara untuk tahu bahwa kesabaran strategis negara ini (AS) ada batasnya dan bahwa tanggung jawab kami untuk membela sekutu-sekutu kami apa pun caranya akan dilakukan."

Secara pribadi dua pejabat AS yang juga meminta namanya tidak disebutkan menyatakan ancaman Presiden Trump itu tidak membantu dan mengancam timbulnya tanggapan tak terduga dari pemimpin Korea Utara itu.

Ancaman itu juga berisiko mengasingkan dua sekutu AS --Jepang dan Korea Selatan-- sekaligus memicu permusuhan dari China dan Russia yang keduanya diharapkan Washington menekan Kim menghentikan program senjata nuklirnya yang bisa menjangkau daratan AS tersebut.

Rabu waktu AS, Trump berusaha menenangkan keadaan bahwa dia berharap arsenal nuklir AS tidak perlu sampai digunakan (untuk menghentikan Korea Utara).

Credit antaranews.com

Turki bangun tembok "keamanan" di perbatasan Iran

Ilustrasi - Bendera Turki (REUTERS/Murad Sezer)

Ankara (CB) - Turki mulai membangun tembok keamanan di sepanjang perbatasan negara itu dengan Iran, menurut keterangan pejabat daerah setempat, Selasa (8/8), yang ditujukan untuk menghentikan pergerakan pemberontak Kurdi.

Foto-foto yang diunggah di situs gubernur Provinsi Agri, Turki timur menunjukkan tiang beton sedang dipasang di sepanjang perbatasan.

Otoritas Turki mengumumkan pembangunan pagar perbatasan sepanjang 144 kilometer pada Mei silam sebagai upaya menghalangi pergerakan kelompok terlarang Partai Pekerja Kurdistan (PKK). Perbatasan antara Turki dan Iran memiliki panjang sekitar 500 kilometer.

PKK, yang mengobarkan pemberontakan di Turki sejak 1980-an, dianggap sebagai kelompok teroris oleh Ankara dan negara-negara Barat.

Untuk meningkatkan keamanan di perbatasan dengan Suriah, Turki juga membangun tembok serupa dua tahun silam guna mencegah ekstremis ISIS bergerak dengan leluasa melintasi perbatasan dan untuk memberantas keluar masuk perbatasan secara ilegal, demikian dilansir AFP.

Credit antaranews.com

Rabu, 09 Agustus 2017

Beijing Kirim Sinyal Siap Tempur di Semenanjung Korea

China menggelar latihan militer di Laut Kuning dekat Korut. Foto/Istimewa

BEIJING - China dilaporkan menggelar hampir latihan militer besar-besaran di Laut Kuning. Kegiatan itu dilakukan setelah pengumuman sanksi senilai USD 1 miliar yang menargetkan ekspor batubara, timah dan besi Korea Utara (Korut).

"Latihan angkatan laut itu seolah mengirim sinyal jika China akan ikut campur dalam konflik jika perang harus meletus," kata Malcolm Davis dari Australian Strategic Policy Institute seperti dikutip dari Sputnik, Selasa (8/8/2017).

Namun pesan tersebut tidak ditujukan untuk Pyongyang saja, Collin Koh dari Nanyang Technological University Singapura mengatakan. "China melakukan ini karena mereka ingin mengirim sinyal itu tidak hanya ditargetkan ke Korut," terang Koh.

Kekuatan angkatan laut China meningkat secara signifikan. Pekan lalu, China menambahkan kapal monster lain ke armada mereka, yang menurut Peter Roberts dari Royal United Service Institute digambarkan melaju dengan kecepatan yang nampaknya tidak ada bandingannya "dalam angkatan laut manapun sepanjang sejarah."

Latihan tersebut mencakup pengujian langsung senjata api, latihan mobilisasi penyerangan dan pertahanan, dan integrasi usaha oleh kapal laut, kapal selam dan pesawat terbang. "Puluhan jenis rudal juga akan diluncurkan selama lebih dari 10 tes," bunyi laporan South China Morning Post.

Menurut media pemerintah China, Panglima Angkatan Laut Tentara Pembebasan China, Shen Jinlong, dan pejabat tinggi militer China lainnya akan mengawasi simulasi pertempuran empat hari tersebut.

Credit sindonews.com

Ketakutan Kapal Selam Nuklir Rusia, Norwegia Siapkan Tablet Yodium

OSLO - Otoritas Norwegia untuk Perlindungan Radiasi menyiapkan sekitar 3 juta tablet yodium untuk warga yang ketakutan dengan dampak patroli sejumlah kapal selam nuklir Rusia di lepas pantai negara itu. Tablet yodium sedang dipertimbangkan untuk dibagikan.

Manajer Otoritas tersebut, Astrid Liland, kepada NRK mengatakan, ada peningkatan aktivitas nuklir di dekat negaranya. Ada kekhawatiran tentang dampak lalu lintas kapal-kapal selam nuklir terhadap kesehatan warga.

”Kami telah melihat peningkatan jumlah kapal selam nuklir di lepas pantai Norwegia, kunjungan sekutu dan patroli kapal selam nuklir Rusia di lepas pantai sampai ke (perairan) Inggris Raya,” ujar Liland, yang dikutip dari The Local, Rabu (9/8/2017).

Menurut pihak berwenang setempat, peningkatan aktivitas kapal selam nuklir berarti peningkatan potensi risiko kecelakaan nuklir.

”Kecelakaan semacam ini dengan kapal selam bertenaga nuklir sebenarnya bisa terjadi di manapun di sepanjang pantai kita,” kata Liland.

Juru bicara militer Norwegia, Mayor Brynjar Stordal, mengatakan bahwa aktivitas terbesar yang terdeteksi adalah kapal selam Dmitry Donskoy milik Rusia. Kapal tersebut saat ini berada di perairan dekat Norwegia setelah berpartisipasi dalam peringatan Hari Angkatan Laut pada akhir Juli lalu.

Untuk mengantisipasi potensi kecelakaan nuklir Rusia, pemerintah Norwegia telah menunjuk sebuah kelompok studi untuk menganalisis perlunya dan bagaimana penyebaran tablet yodium untuk anak-anak dan remaja di kota yang paling terkena dampak kecelakaan nuklir. Wanita hamil dan menyusui juga akan diprioritaskan.

”Tablet yodium dapat membantu mencegah kanker kelenjar tiroid pada anak-anak dan remaja,” kata Wakil Direktur Direktorat Kesehatan Norwegia Eirik Rodseth Bakka kepada NRK.

Agar tablet semacam itu memiliki efek, mereka harus minum dalam beberapa jam setelah terpapar radioaktif.

Sekitar 3 juta tablet yodium sudah disimpan di sebuah depot di Oslo sebagai tindakan pencegahan nuklir. Lokasi depot secara geografis dekat dengan kota yang berpotensi terkena dampak radiasi nuklir jika terjadi kecelakaan kapal selam.

Selain ancaman kapal selam Rusia, NRK juga menyebutkan meningkatnya ketegangan antara Moskow dan Barat sebagai alasan munculnya ketakutan atas kecelakaan nuklir.

Credit sindonews.com

Putin Kunjungi Wilayah Georgia yang 'Dicaplok' Rusia, NATO Kesal

PITSUNDA - Presiden Vladimir Putin mengunjungi wilayah Abhkhazia, wilayah Georgia yang dianeksasi atau dicaplok Rusia. Kunjungan pemimpin Kremlin ini membuat Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) kesal.

Kunjungan Presiden Putin pada hari Selasa bertepatan dengan peringatan sembilan tahun perang singkat Rusia-Georgia. Ada dua wilayah Georgia yang lepas dan bergabung dengan Rusia usai konflik tersebut.

Kremlin telah menandatangani sebuah kesepakatan yang secara efektif mengintegrasikan Ossetia Selatan dengan Rusia pada tahun 2015. Pada tahun 2014, perjanjian serupa juga dilakukan dengan Abkhazia.

Georgia dan NATO yang tidak mengakui integrasi dua wilayah itu menuduh Moskow melanggar kedaulatan Georgia secara lebih jauh dengan diam-diam memindahkan perbatasan.

Kunjungan Putin kemarin disambut pemimpin Abkhazia, Raul Khadzhimba, di kota resor Pitsunda, Laut Hitam.

Juru bicara NATO, Dylan White, dalam sebuah pernyataan mencela langkah Putin.

”Kunjungan Presiden Putin ke wilayah Abkhazia di Georgia—pada ulang tahun kesembilan konflik bersenjata—merugikan upaya internasional untuk menemukan penyelesaian damai dan negosiasi,” kata White.

“Kami menyesal bahwa kunjungan ini dilakukan tanpa persetujuan dari pihak berwenang Georgia,” lanjut dia.

”NATO dipersatukan dalam dukungan penuh atas kedaulatan dan integritas teritorial Georgia di dalam batas yang diakui secara internasional,” papar White. ”Kami tidak akan mengakui upaya untuk mengubah status Abkhazia dan Ossetia Selatan sebagai wilayah Georgia.”

Pada pertemuan Putin, menteri kesehatan Rusia dan Abkhazia menandatangani sebuah kesepakatan untuk memperpanjang asuransi kesehatan pemerintah Rusia kepada warga negara Rusia yang tinggal di Abkhazia. Secara efektif, semua warga Abkhazia dapat memperoleh kewarganegaraan Rusia.

”Tamu, dari manapun mereka datang, termasuk dari Rusia, harus mengerti dan merasa bahwa mereka berada di bawah perlindungan yang dapat diandalkan,” kata Putin pada pertemuan tersebut, seperti disampaikan Kremlin dalam sebuah pernyataan, yang dilansir Reuters, Rabu (9/8/2017).

Credit sindonews.com

Putra Raja Salman: AS dan Sekutu Sadari Besarnya Ancaman Iran

WASHINGTON - Duta Besar Arab Saudi untuk Amerika Serikat (AS) Pangeran Khaled bin Salman mengatakan, Washington dan sekutunya menyadari betul besarnya ancaman Iran terhadap keamanan internasional. Putra Raja Salman ini membanggakan hubungan Riyadh dan Washington yang membaik sejak Donald Trump jadi presiden.

Dalam wawancaranya dengan The Washington Post, pangeran Saudi ini menegaskan bahwa negaranya siap bekerja sama untuk mengatasi tindakan dan kebijakan ekspansionis Iran.

Khaled merupakan Duta Besar Saudi yang baru ditugaskan di Washington. Dia adalah adik dari Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman. Sosok Khaled sempat jadi pemberitaan media internasional saat jadi pilot jet tempur Saudi yang bergabung dengan koalisi internasional pimpinan AS untuk memerangi ISIS.

”Ada peningkatan besar dalam hubungan Saudi-AS di bawah pemerintahan ini. Saya pikir Presiden Trump bertekad untuk bekerja sama dengan sekutunya di wilayah tersebut untuk melawan ekspansionisme dan terorisme Iran,” katanya.

“Kami senang dengan kebijakan saat ini di kawasan (Timur Tengah),” lanjut diplomat muda Riyadh ini, yang dikutip Rabu (9/8/2017).

Dalam wawancaranya dengan editor The Washington Post, Lally Weymouth, beberapa topik utama di Timur Tengah dan sekitarnya, seperti krisis Suriah, Yaman dan Irak juga disinggung. Khaled memperingatkan pengaruh Iran yang terlalu berlebihan terhadap beberapa pihak.

”Ya, sektarianisme selalu mengarah pada terorisme. Kaum Sunni dan (Syiah) harus diperlakukan sama seperti halnya warga Irak. Iran ingin Irak mematuhi Iran. Kami mendukung kemerdekaan Irak,” kata Khaled.

Credit sindonews.com

Pesawat Tempur Israel Gempur Gaza Pasca Serangan Roket

GAZA - Sebuah roket yang ditembakkan dari Jalur Gaza yang dikuasai kelompok pembebasan Hamas menghantam wilayah selatan Israel pada Selasa malam. Israel pun membalas serangan ini dengan meluncurkan pesawat tempurnya dan menggempur Gaza.

Juru bicara militer Israel mengatakan serangan roket dari Gaza tidak menimbulkan korban jiwa atau pun kerusakan seperti dikutip dari Al Arabiya, Rabu (9/8/2017).

Serangan roket ini pun dibalas oleh Israel dengan meluncurkan jet-jet tempurnya ke wilayah Gaza pada Rabu pagi. Mereka melakukan serangkaian serangan udara berturut-turut di Jalur Gaza.

Pejabat keamanan dan saksi mata mengatakan bahwa serangkaian ledakan besar terdengar di barat laut kota Gaza. Mereka menambahkan bahwa ini adalah akibat dua serangan udara berat terhadap pos-pos militan di daerah tersebut.

Sumber medis mengatakan bahwa setidaknya dua warga sipil terluka dan dievakuasi ke rumah sakit untuk perawatan medis seperti dikutip dari Xinhua.

Israel dan Hamas telah bertempur dalam tiga perang sejak 2008. Sejak konflik terakhir di tahun 2014, gencatan senjata yang rapuh telah dipatuhi di sepanjang perbatasan yang sebagian besar ditutup.

Rudal dan roket ditembakkan secara berkala ke Israel, umumnya oleh kelompok garis keras Palestina yang menentang Hamas.

Namun Israel tetap menuding Hamas untuk bertanggung jawab atas semua tembakan roket dari Gaza, terlepas dari siapa yang melakukannya, dan biasanya melakukan pembalasan dalam beberapa jam kemudian.

Credit sindonews.com

Iran dan Hamas 'Mesra' Lagi untuk Melawan Israel

TEHERAN - Iran dan Hamas sepakat membuka “lembaran baru” dalam hubungan mereka dengan tujuan untuk melawan musuh bersama, yakni Israel. Hubungan keduanya kini "mesra lagi" setelah retak terkait krisis Suriah, dimana Hamas bersikap anti-rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad.

Kesepakatan itu tercapai setelah para pejabat senior Hamas melakukan kunjungan ke Teheran pada hari Senin yang disambut Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Jawad Zarif. Kunjungan para pejabat Hamas juga untuk menghadiri pengambilan sumpah jabatan Presiden Iran oleh Hassan Rouhani yang terpilih kembali pada pemilu Mei lalu.

Hamas merupakan faksi Palestina yang berkuasa di Jalur Gaza. Oleh Israel dan Amerika Serikat (AS), faksi itu dinyatakan sebagai organisasi teroris.

Uni Eropa juga pernah menyatakan hal serupa. Tapi, pada Juli lalu Uni Eropa menghapus nama Hamas dari daftar organisasi terroris yang membuat Israel dan AS marah.

“Kunjungan tersebut telah membuka halaman baru dalam hubungan bilateral kami dengan Iran yang bertujuan untuk menghadapi musuh bersama dan mendukung Palestina, Masjid Al-Aqsa dan perlawanan (terhadap pendudukan Israel),” kata pihak Hamas dalam sebuah pernyataan bersama dengan Menlu Zarif, seperti dikutip Jerusalem Post, Selasa (8/8/2017) malam.

Hamas juga mengutip pernyataan Zarif yang mengatakan bahwa Iran berencana untuk ”memelihara hubungan dengan faksi-faksi Palestina, yang dipimpin oleh Hamas, dan mempertahankan dukungannya untuk perlawanan Palestina”.

Di antara pejabat Hamas yang berkunjung ke Teheran itu salah satunya adalah Saleh al-Arouri, komandan militer yang oleh Israel dituding sebagai pengawas mengawasi “sel teror” di Tepi Barat. Dia dianggap dalang dari penculikan tiga remaja Israel pada tahun 2014 yang memicu perang Gaza.

Hubungan antara kedua belah pihak telah retak sejak awal konflik di Suriah pada tahun 2011. Faksi berkuasa di Gaza itu menolak untuk mendukung rezim Suriah—sekutu utama Iran di Timur Tengah—yang membuat Teheran marah. Imbasnya, Teheran memotong bantuan keuangan dan militer untuk Hamas.

Menurut sumber-sumber Palestina yang dikutip dari laporan Asharq Al-Awsat, keputusan Hamas untuk membangun hubungan yang lebih hangat dengan Teheran dipicu oleh sebagian perselisihan kelompok Islam yang berbasis di Gaza dengan Ikhwanul Muslimin.

Credit sindonews.com

Milisi Houthi Kembali Tembakkan Rudal Balistik ke Saudi

SANAA - Kelompok milisi Yaman, Houthi dilaporkan kembali menembakan rudal balisitik ke Arab Saudi. Dan, seperti sebelumnya, rudal balisitik itu gagal mencapai target. Rudal itu diketahui jatuh di wilayah perairan Saudi.

Seorang sumber di Kementerian Pertahanan Saudi, seperti dilansir Al Arabiya pada Selasa (8/8), mengatakan rudal tersebut kemungkinan jatuh di kawasan Laut Merah.

Sementara itu, sistem pertahanan rudal Patriot milik koalisi Arab di Yaman juga mencegat sebuah rudal balistik di Ma'rib yang diluncurkan milisi dan pasukan Houthi yang setia kepada presiden terguling Ali Abdullah Saleh.

Sumber-sumber lokal mengatakan rudal tersebut hancur di atas sebuah area kosong, dan tidak menimbulkan kerusakan, serta tidak ada satupun yang menjadi korban.

Di sisi lain, pada hari Senin malam, kapal perang koalisi menembaki sebuah kamp yang dikuasai milisi di distrik Bajil di Hodeidah. Pada Selasa di hari, pertempuran terjadi di depan al-Maslub, sebelah barat al-Jawf.

Sebuah sumber Perlawanan Populer mengatakan bahwa bentrokan meletus antara pasukan tentara nasional, dan perlawanan di satu sisi, dan milisi dan pasukan Houthi ydi wilayah Waqz, dan Gharafa di distrik al-Maslub dan di daerah Ham, dan Mazwya di distrik tetangga al-Matoun.

Credit sindonews.com

Komunitas Intelijen AS Simpulkan Korut Berhasil Bikin Hulu Ledak Nuklir

WASHINGTON - Komunitas intelijen (IC) Amerika Serikat (AS) dalam sebuah laporan penilaian telah menyimpulkan bahwa rezim Korea Utara (Korut) sudah berhasil memproduksi hulu ledak nuklir yang bisa dipasang di rudalnya.

Kesimpulan itu sama dengan penilaian Kementerian Pertahanan Jepang yang percaya bahwa rezim Kim Jong-un yang berkuasa di Pyongyang sudah memiliki miniatur senjata nuklir.

Badan Intelijen Pertahanan (DIA) AS pada bulan lalu memprediksi Korut memiliki senjata nuklir hingga 60 unit. Tapi, beberapa ahli senjata nuklir independen percaya jumlahnya jauh lebih kecil.

Dokumen penilaian baru komunitas intelijen AS itu selesai dibuat pada 28 Juli. Dokumen yang tergolong rahasia itu dikutip The Washington Post, semalam (8/8/2017).

”IC (komunitas intelijen) menilai Korea Utara telah menghasilkan senjata nuklir untuk pengiriman rudal balistik, untuk dikirim oleh rudal jenis ICBM (rudal balistik antarbenua),” bunyi laporan tersebut.

Kesimpulan umum penilaian itu telah diverifikasi oleh dua pejabat AS yang mengetahui dokumen tersebut. Belum diketahui apakah rezim komunis terisolasi tersebut telah berhasil menguji miniatur senjata nuklir atau belum, meskipun Korut pada tahun lalu secara resmi mengklaim telah berhasil melakukannya.

DIA dan Kantor Direktur Intelijen Nasional AS enggan berkomentar terkait laporan penilaian komunitas intelijen tentang kemampuan produksi senjata nuklir rezim Kim Jong-un.

Sebelumnya, pada pekan ini Kementerian Pertahanan Jepang juga menyimpulkan ada bukti yang menunjukkan bahwa Korut telah mencapai miniaturisasi senjata nuklir. Kesimpulan itu muncul dalam buku putih pertahanan tahunan Jepang.

”Sejak tahun lalu, ketika menerapkan secara paksa dua uji coba nuklir dan lebih dari 20 rudal balistik diluncurkan, ancaman keamanan telah memasuki tahap baru,” kata Kementerian Pertahanan Jepang dalam dokumen setebal 563 halaman.

”Bisa dibayangkan bahwa program senjata nuklir Korut sudah cukup maju dan ada kemungkinan bahwa Korut telah mencapai miniaturisasi senjata nuklir dan telah mengakuisisi hulu ledak nuklir,” lanjut kementerian itu.

Perkembangan nuklir Pyongyang akan menjadi tantangan bagi Presiden Donald Trump yang telah bersumpah bahwa Korut tidak akan pernah diizinkan untuk mengancam AS dengan senjata nuklir.

Dalam sebuah wawancara yang disiarkan di “Hugh Hewitt Show” MSNBC, Penasihat Keamanan Nasional AS H.R. McMaster mengatakan bahwa prospek kepemilikan ICBM dengan hulu ledak nuklir Korut tidak dapat ditolerir dari perspektif presiden.

”Kita harus menyediakan semua opsi, dan itu termasuk opsi militer,” katanya.

Credit sindonews.com

AS Pertimbangkan Izinkan Korsel Buat Hulu Ledak di Tengah Ancaman Korut

Militer AS dan Korsel lakukan latihan bersama. Foto/Istimewa

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) dapat memberikan Korea Selatan (Korsel) membangun hulu ledak dan rudal lebih besar karena meningkatnya ketegangan dengan Korea Utara (Korut). Hal itu dikatakan oleh juru bicara Pentagon, Jeff Davis.

"Saat ini ada batas ukuran hulu ledak dan rudal yang bisa dimiliki Korsel dan ya, ini adalah topik yang sedang dipertimbangkan di sini," ujar Davis.

"Saya akan mengatakan kepada Anda bahwa kami akan cenderung melakukan sesuatu yang dapat meningkatkan kemampuan pertahanan Korsel dan kami pasti telah melihat perubahan aliansi serta menyesuaikan diri dari waktu ke waktu sebelumnya," sambungnya seperti dikutip dari Express, Rabu (9/8/2017).

Saat ini Korsel hanya diizinkan untuk mengembangkan rudal dengan muatan 1.102 pon dan kisaran 497 mil di bawah pedoman yang belum dimodifikasi sejak 2012.

Menurut Pentagon, Pyongyang telah berulang kali mengancam akan melenyapkan tetangganya di selatan karena "menari sesuai irama psikopat seperti Donald Trump" dan Seoul meminta peninjauan kembali pedoman saat ini.

Langkah-langkah yang harus diambil setelah peninjauan akan ditentukan oleh Departemen Luar Negeri AS dan militernya.

Berita tersebut muncul saat Korut mengumumkan bahwa pihaknya dapat meluncurkan serangan rudal ke pangkalan militer AS di Guam kapan saja.

Sebelum ancaman terbaru Pyongyang, Presiden Trump memperingatkan Kim Jong-un bahwa Korut akan bertemu dengan "api dan kemarahan" jika negara nakal tersebut terus mengancam AS.

Credit sindonews.com

Venezuela lakukan perburuan terhadap pemimpin serangan pangkalan AD

Dokumentasi: Seorang perempuan mengangkat tangannya saat ia berjalan kembali ke arah pengunjuk rasa setelah berselisih dengan polisi, dalam mogok protes terhadap pemerintahan Presiden Venezuela Nicolas Maduro di Caracas, Venezuela, Kamis (20/7/2017). (REUTERS/Andres Martinez Casares)

Carakas (CB) - Venezuela melancarkan perburuan di seantero negara itu pada Senin untuk menangkap orang-orang yang menyerang sebuah pangkalan angkatan darat yang terjadi sehari sebelumnya.

TV negara menyiarkan gambar-gambar para tertuduh yang meloloskan diri dengan membawa senjata setelah terjadi baku tembak dengan tentara.

Serangan tersebut terjadi beberapa jam setelah sidang pertama sebuah lembaga legislatif baru yang dibentuk Presiden Nicolas Maduro, yang para penentangnya mengatakan lembaga superbody itu akan memperkuat kediktatoran setelah aksi-aksi protes berlangsung berbulan-bulan di negara kaya minyak itu tetapi mengalami kesulitan secara ekonomi.

Mereka yang menyerang pangkalan dekat kota Valencia itu mengatakan bahwa operasi mereka bertujuan untuk memulai pemberontakan terhadap Maduro yang berhaluan kiri.

Dilaporkan tak ada lagi serangan-serangan, dan protes-protes anti Maduro di Valencia segera surut, tetapi para peretas menyerang puluhan laman negara untuk menunjukkan dukungan mereka atas serangan tersebut.

Menteri Pertahanan Vladimir Padrino mengatakan dalam pidato yang disiarkan televisi bahwa dua di antara para pemberontak yang menyerang pangkalan tersebut telah ditembak mati dan delapan orang ditangkap. Sekitar 10 orang masih buron.

"Kelompok ini melakukan tindakan seperti penjahat atau tak sesuai dengan prinsip-prinsip patriotik. Mereka beroperasi seperti tentara bayaran yang memperoleh uang dari kelompok-kelompok sayap kanan ekstrem di Miami," kata dia.

Pemimpin serangan itu ialah Juan Carlos Caguaripano, mantan seorang kapten Garda Nasional. Juga terlibat dalam serangan itu ialah seorang letnan satu angkatan darat, yang ditangkap, dan sekelompok warga sipil yang meloloskan diri bersama Caguaripano.

"Mereka berusaha kabur. Sebuah operasi khusus telah dimulai untuk memburu dan menangkap mereka," kata Padrino, dengan menambahkan tiga personel tentara cedera dalam baku tembak menjelang fajar pada Ahad.

Sekitar 2.000 pendukung pemerintah berpawai di Caracas untuk menunjukkan dukungan mereka bagi majelis konstituen yang dipilih delapan hari lalu kendati pembentukannya dikritik oleh negara-negara di kawasan dan internasional.

Lebih 120 orang telah meninggal dalam protes-protes anti pemerintah sejak April. Maduro menyatakan majelis itu merupakan harapan perdamaian satu-satunya bagi negara tapi banyak orang Venezuela mengatakan tak memiliki pilihan demokratis untuk menentang presiden itu, demikian Reuters.

Credit antaranews.com

Pangkalan militer Venezuela diserang, dua orang tewas

Arsip foto - Presiden Venezuela Nicolas Maduro membawa salinan konstitusi Venezuela saat berbicara dalam acara resmi di Istana Miraflores di Karakas, Venezuela, Senin (1/5/2017). (Miraflores Palace/Handout via REUTERS )

Caracas (CB) - Dua pelaku penyerangan tewas dan delapan orang ditangkap pada Minggu (6/8) dalam sebuah serangan bersenjata di sebuah pangkalan militer Venezuela, ujar Presiden Nicolas Maduro di televisi negara.

Dia merevisi jumlah penghitungan korban oleh panglima militer Jenderal Jesus Suarez Chourio yang mengatakan bahwa satu orang tewas dan seorang lainnya terluka parah dalam serangan di pangkalan di kota barat laut Valencia itu, yang menurut militer dapat dengan cepat diatasi.

Maduro mengatakan 10 dari pelaku serangan tersebut -- termasuk dua orang yang tewas -- berhasil diidentifikasi sebagai satu orang letnan yang ditinggalkan dan sembilan warga sipil.

Letnan tersebut ditangkap dan "secara aktif memberikan informasi dan kami memiliki kesaksian dari tujuh warga sipil," katanya, sebagaimana dilansir AFP.

Credit antaranews.com

Ancaman kudeta dan kekerasan hantui Venezuela

Dokumentasi pengunjuk rasa bentrok dengan polisi huru-hara di atas kendaraan bersenjata dalam sebuah reli protes terhadap Presiden Venezuela Nicolas Maduro di Caracas, Venezuela, Senin (1/5/2017). (REUTERS/Carlos Garcia Rawlins)

Karakas (CB) - Keadaan di Venezuela semakin genting setelah kelompok anti-pemerintah menjarah senjata di pangkalan militer pada akhir pekan lalu, di tengah semakin tingginya keputus-asaan umum atas kelemahan kepemimpinan oposisi.

Pembentukan lembaga legislatif baru oleh pengikut Partai Sosialis dari kubu "status quo", meski mendapat tentangan besar dari dalam dan luar negeri, membuat banyak warga Venezuela putus asa terhadap cara demokratis untuk menentang pemerintah Presiden Nicolas Maduro, lapor Reuters.

Perasaan itu memicu penjarahan di pangkalan militer di dekat kota Valencia oleh sejumlah tentara dan warga bersenjata. Peristiwa tersebut menewaskan dua orang dan pemerintah memburu 10 pelaku, yang kabur membawa persenjataan militer.

Dalam rekaman video, belasan orang berpakaian seperti militer mengatakan bahwa mereka berupaya mengembalikan ketertiban konstitusional dan meminta Maduro mundur dari jabatannya.

Video dan penjarahan itu memunculkan kekhawatiran akan adanya upaya kudeta serta melonjaknya tingkat kekerasan di negara yang 30 juta penduduknya tengah merasakan hantaman krisis ekonomi tersebut.

Sebelum penjarahan itu, banyak pengunjuk rasa penentang pemerintah kecewa dengan elit oposisi, yang mereka anggap hanya mengejar kepentingan pribadi di tengah penggalangan kekuasaan Maduro.

Lebih dari 120 orang tewas dan ribuan lainnya ditangkap dalam unjuk rasa selama empat bulan terakhir yang gagal menghentikan pemilihan umum Dewan Konstituante baru.

Pengunjuk rasa itu merasa dikhianati oleh elit oposisi yang ragu dalam memutuskan strategi dan menunda unjuk rasa lanjutan pada pekan lalu. Elit oposisi yang berasal dari partai-partai berbeda itu juga berbeda pandangan terkait keikutsertaan dalam pemilihan gubernur pada Desember mendatang.

"Kami sudah tidak percaya dengan koalisi oposisi. Kami hanya percaya dengan diri sendiri," kata seorang pemuda dari negara bagian Tachira, yang berhenti kuliah untuk bergabung dengan demonstran di Caracas.

Pemuda 20 tahun itu menolak menyebut namanya karena khawatir akan diringkus oleh polisi, mengingat Dewan Konstituante baru pada Sabtu kemarin sudah menyatakan akan bersikap keras terhadap pengunjuk rasa.

Ancaman represi pemerintah itu pada gilirannya berpotensi memaksa pengunjuk rasa untuk membentuk organisasi paramiliter atau kelompok bersenjata di negara yang mudah mendapatkan senjata, kata pengulas politik Luis Vicente Leon.

"Saat pemerintah bersikap radikal, kelompok-kelompok ini akan tumbuh dan masa depan terancam penuh dengan konflik," kata Leon kepada Reuters.

Leon tidak menjelaskan lebih jauh mengenai hal ini, namun sejumlah pengamat lain juga menyuarakan kekhawatiran dan Maduro menyatakan menghadapi pemberontakan bersenjata untuk mengakhiri sosialisme di Amerika Latin.

Belum ada tanda akan kudeta militer untuk menggulingkan Maduro. Tokoh militer secara terbuka masih mendukung presiden.

Namun, tokoh yang diduga memimpin penjarahan di pangkalan militer pada Ahad, mantan kapten Garda Nasional, Juan Carlos Caguaripano, sudah menyerukan pada sesama tentara untuk memberontak terhadap perintah dari para jenderal.

Oscar Perez, pilot dari satuan kepolisian, yang menyerang sejumlah gedung pemerintah dengan helikopter pada Juni, mengatakan akan terus melawan.

"Kami mendukung kudeta militer. Kami warga tidak bisa melakukan itu sendiri," kata Maria Rodriguez, penjual keju, yang turut berunjuk rasa dengan menutup jalan di distrik Altamira, pada Senin.

Credit antaranews.com

Indonesia tuan rumah pengibaran bendera ASEAN di Hongaria

Ilustrasi bendera negara anggota Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). (aseansec.org)

London (CB) - Indonesia didaulat oleh empat perwakilan negara anggota ASEAN yang berada di Hongaria untuk menjadi tuan rumah pengibaran bendera ASEAN pada hari jadi perhimpunan negara-negara Asia Tenggara itu yang ke-50, yang dilaksanakan di Wisma Duta Republik Indonesia, Selasa.

Acara tersebut dihadiri oleh Deputy State Secretary, Kementerian Luar negeri dan Perdagangan Hongaria, Szilvester Bus, Direktur Jenderal Asia Pasifik, Sandor Sipos, para Duta Besar Negara Sahabat, tokoh masyarakat juga para Duta Besar Negara anggota ASEAN, demikian Pensosbud KBRI Budapest kepada Antara London, Rabu,

Di Hongaria terdapat lima perwakilan negara anggota ASEAN yaitu Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand, dan Vietnam,

Dalam sambutannya, Dubes RI selaku tuan rumah menyambut baik pengibaran bendera ASEAN di Wisma Duta RI dan mengajak hadirin untuk lebih mengenal ASEAN dan the ASEAN Way yakni ikatan persaudaraan yang terjalin kuat.

Pada kesempatan yang sama, Dubes Filipina untuk Hongaria, Maria Fe T. Pangilinan, dalam pidatonya menyampaikan tantangan ASEAN menuju 2025 membutuhkan kerja sama yang solid antara negara anggotanya, untuk menyelesaikan permasalah dengan musyawarah dan lebih terlibat dalam masalah-masalah dunia untuk masa depan yang lebih baik.

Sementara, Deputy State Secretary, Kementerian Luar negeri dan Perdagangan Hongaria, Szilvester Bus sebagai perwakilan pemerintah Hongaria menyampaikan ASEAN merupakan partner penting Hongaria dan negara Eropa Tengah lainnya.

Hongaria sebagai negara dengan perkembangan paling pesat di Eropa Tengah merupakan mitra tepat bagi negara-negara ASEAN untuk mengembangkan kerja sama baik dalam bidang ekonomi dan perdagangan maupun bidang politik. Disampaikan pula oleh Bus, bahwa ASEAN memiliki dinamika positif yang dapat menginspirasi baik Hongaria maupun UE.

Acara peringatan 50 tahun ASEAN berlangsung sukses dan banyak dihadiri kalangan pemerintahan, pejabat diplomatik, tokoh masyarakat dan media merupakan sinyal positif mengenai kedudukan ASEAN dimata counterparts-nya. Kuatnya kerja sama antara negara-negara ASEAN juga semakin mempertegas kekuatan ASEAN di Eropa.

Credit antaranews.com

ASEAN dan China Adopsi Kerangka Kode Etik Laut China Selatan

Sengketa Laut China Selatan antara China dan negara-negara ASEAN tak kunjung selesai setelah 15 tahun. (Trevor Hammond/Planet Labs/Handout via Reuters)

Jakarta, CB --Menteri Luar Negeri China dan negara-negara anggota ASEAN telah mengadopsi kerangka kode etik (CoC) negosiasi sengketa Laut China Selatan. Meski mereka menilai langkah ini sebagai kemajuan, sejumlah pengkritik justru memandangnya sebagai taktik Beijing untuk mengulur waktu.

Kerangka itu tidak diumumkan secara publik, tapi bocoran cetak biru setebal dua halaman yang dilaporkan Reuters, Selasa (8/8), tampak masih bersifat umum dan bisa banyak diperdebatkan.

Misalnya, kerangka itu mendorong komitmen terhadap "tujuan dan prinsip" Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Lautan (UNCLOS) tapi tidak menjelaskan secara spesifik bagaimana pihak-pihak terkait mesti menaatinya.

Dokumen ASEAN terpisah yang dikeluarkan pada Mei lalu menunjukkan bahwa Vietnam mendorong ketentuan yang lebih kuat dan spesifik dalam kerangka tersebut. Negara itu juga menginginkan mekanisme resolusi sengketa dan penghormatan atas "kedaulatan, hak berdaulat dan yurisdiksi."

Hak berdaulat yang dimaksud termasuk pada pencarian ikan dan sumber daya alam.

Semua pihak terkait menyebut kerangka itu hanya garis besar untuk menentukan bagaimana kode etik tersebut akan ditetapkan.

Sementara itu, para pengkritik mengatakan ketiadaan ikatan dan penegakan hukum maupun mekanisme resolusi sengketa dalam garis besar itu membuat efektivitasnya diragukan.

Negara-negara pengklaim yang tergabung dengan ASEAN telah lama ingin membuat China menyepakati kode yang mengikat dan dapat ditegakkan secara hukum. Beberapa di antara negara itu telah berdebat selama bertahun-tahun soal tindakan Beijing yang dianggap melanggar kedaulatan.

Selama ini, China telah membangun sejumlah pulau buatan di perairan tersebut dan melarang nelayan untuk memasukinya. Di antara pulau-pulau itu, beberapa bahkan dilengkapi fasilitas militer, termasuk landasan udara.

Beijing berkeras aktivitas di perairan yang mereka klaim dilakukan untuk tujuan pertahanan. Namun, Malaysia, Taiwan, Brunei, Vietnam dan Filipina, juga mengklaim sebagian atau seluruh Laut China selatan beserta semua pulau dan terumbu karangnya.

Beberapa pengkritik dan diplomat meyakini ketertarikan mendadak China pada kode etik yang baru datang setelah 15 tahun ini hanya cara untuk mengulur proses negosiasi agar mempunyai cukup waktu menyelesaikan objektif strategisnya di Laut China Selatan.

Menteri Luar Negeri China Wang Yi mengatakan pengadopsian kerangka ini menjadi dasar kuat bagi negosiasi yang mungkin bisa dimulai tahun ini, jika "situasi di Laut China Selatan secara umum stabil dan dengan syarat tidak ada ikut campur besar dari pihak luar."

Kepada wartawan, dia mengatakan bahwa sempat ada "perkembangan konkret" sehingga momentum ini perlu dihargai.

Sejumlah negara, termasuk Vietnam dan Filipina, sebelumnya menyatakan masih ingin membuat kode etik yang mengikat secara hukum. Sementara para pakar menyebut China kemungkinan besar tidak akan sepakat.

Credit CNN Indonesia

Korut Serius Pertimbangkan Serang Wilayah AS di Pasifik

Korut menyatakan serius mempertimbangkan menembakkan rudal Hwasong-12 ke Guam, salah satu wilayah kekuasaan AS di Pasifik. (KCNA via Reuters)

Jakarta, CB -- Tak lama setelah Presiden Donald Trump mengeluarkan ultimatum, Korea Utara langsung menyatakan secara serius mempertimbangkan rencana untuk menembakkan rudal ke Guam, salah satu wilayah kekuasaan Amerika Serikat di Pasifik.

"KPA [Tentara Rakyat Korea] sedang menimbang secara teliti rencana operasional untuk melepaskan tembakkan ke daerah sekitar Guam dengan rudal balistik strategis jarak menengah hingga jauh Hwasong-12 untuk menyerang markas militer AS di Guam, termasuk Pangkalan Udara Anderson," ujar juru bicara KPA, Rabu (9/8).

Jubir itu kemudian mengatakan, rencana selanutnya akan dilaporkan ke Komando Utama Korut dalam waktu dekat, tanpa menjelaskan waktu pastinya. Ia mengatakan, rencana ini dapat langsung diwujudkan jika pemimpin tertinggi Korut, Kim Jong-un, sudah menghendaki.

Pengamanan di Guam sendiri sudah diperketat sejak Senin (7/8). Dua pesawat pengebom B-1 terpantau mengitari langit Guam sebagai bagian dari operasi "kehadiran pengebom" yang menjadi simbol kepentingan strategis untuk mempertahankan wilayah tersebut.

Dalam pemberitaan lain, seorang juru bicara tentara Korut juga menuding AS tengah mempersiapkan "perang preventif". Jika perang ini benar terwujud, Korut akan "perang mati-matian untuk menyapu semua wilayah musuh, termasuk wilayah utama AS."

Diberitakan Reuters, jubir itu mengatakan, AS harus menghentikan provokasi militernya terhadap Korut untuk menghindari tindakan militer balasan dari Pyongyang.

Ancaman ini dilontarkan tak berapa lama setelah Trump mengultimatum Korut agar tidak lagi mengeluarkan ancaman terhadap AS. Ultimatum ini disampaikan setelah intelijen AS melaporkan, Korut dapat membentuk miniatur hulu ledak nuklir sebagai bagian dari program rudalnya.

"Korea Utara sebaiknya tidak melakukan ancaman lagi terhadap Amerika Serikat, atau mereka akan disambut dengan kemarahan yang belum pernah dilihat dunia," ujar Trump, dikutip dari CNN, Rabu (9/8).

Ultimatum ini merupakan salah satu pernyataan paling keras dari AS. Sebelumnya, AS sudah berulang kali mendesak Korut untuk menghentikan program rudal dan nuklirnya.

Desakan semakin kuat setelah Kim pada awal tahun mengatakan bahwa Korut akan mengembangkan program rudal balistik antarbenua (ICBM) mereka, kemudian melakukan sejumlah uji coba rudal.

Hingga akhirnya, Korut melakukan uji coba ICBM yang dianggap sukses dan diakui intelijen AS dapat mencapai wilayah negaranya. AS pun mengusulkan resolusi yang akhirnya disepakati Perserikatan Bangsa-Bangsa pada pekan lalu.

Melalui resolusi yang disusun oleh AS itu, PBB akan memangkas nilai ekspor Korut hingga US$1 miliar atau setara Rp13,3 triliun.

PBB juga melarang seluruh ekspor batu bara, besi dan bijih besi, timah dan bijih timah, serta ikan dan makanan laut dari Korut. Secara keseluruhan, sanksi PBB akan memangkas sepertiga nilai ekspor tahunan Korut.

Credit CNN Indonesia

Balas Ancaman Trump, Korut Bakal Merudal Pangkalan Militer AS di Guam

Wilayah Guam di Pasifik, tempat pangkalan militer AS yang diincar rudal Korea Utara. Foto/US Air Force

SEOUL - Militer Korea Utara (Korut) mengklaim serius mempertimbangkan rencana serangan rudal terhadap pangkalan militer Amerika Serikat (AS) di Guam. Reaksi Pyongyang ini sebagai balasan atas ancaman Presiden Donald Trump yang memastikan akan merespons senjata nuklir rezim Kim Jong-un dengan api dan amarah.

Negara komunis itu tidak merahasiakan rencana untuk mengembangkan rudal dengan hulu ledak nuklir yang mampu untuk menyerang wilayah AS. Rezim Kim Jong-un yang berkuasa di Korut telah mengabaikan seruan internasional untuk menghentikan program nuklir dan misilnya.

Tentara Rakyat Korea (KPA) melalui seorang juru bicara yang diumumkan kantor berita negara, KCNA, mengatakan, rencana serangan terhadap Guam akan dipraktikkan kapanpun bila diperintah Kim Jong-un.

”Pasukan Strategis KPA sekarang dengan hati-hati memeriksa rencana operasional untuk membuat tembakan di daerah sekitar Guam dengan rudal balistik strategis jarak menengah Hwasong-12 terhadap pangkalan militer utama AS di Guam termasuk Pangkalan Angkatan Udara Anderson,” kata juru bicara KPA, yang juga dilansir Reuters, Rabu (9/8/2017).

Juru bicara KPA yang tidak disebutkan namanya oleh KCNA, melanjutkan, rencana serangan tersebut akan dilaporkan ke Komando Tertinggi Korut sesegera mungkin.

Pada hari Senin, dua pesawat pengebom B-1 AS terbang dari Guam melewati semenanjung Korea. Pejabat AS mengklaim manuver pesawat pengebom itu sebagai bagian dari kehadirannya secara terus-menerus sesuai kepentingan strategis pangkalan di Guam.

Juru bicara militer Korut lainnya, dalam sebuah pernyataan yang berbeda, menuduh AS merancang sebuah ”perang preventif”. Menurutnya, setiap rencana untuk itu akan diwarnai dengan sebuah perang habis-habisan yang melenyapka semua benteng musuh, termasuk daratan AS.

“Amerika Serikat harus menghentikan provokasi militer secara sembarangan terhadap Korea Utara untuk menghindari tindakan militer,” kata juru bicara yang juga tidak disebutkan namanya tersebut.

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Donald Trump melontarkan ancaman langsung kepada Korut setelah laporan komunitas intelijen Amerika Serikat (AS) menyimpulkan rezim Kim Jong-un berhasil memproduksi hulu ledak nuklir.

“Korea Utara tidak akan melakukan ancaman lain terhadap Amerika Serikat,” kata Presiden Trump kepada wartawan di Trump National Golf Club di Bedminster, New Jersey, hari Selasa waktu setempat.

”Mereka akan disambut dengan api dan amarah seperti yang belum pernah dilihat dunia,” lanjut Trump.

Credit sindonews.com

Trump Ultimatum Korut Respon Ancaman Nuklir

Trump membuat statment kasar dan mengancam pada Korea Utara setelah mendengar, Korea Utara mampu membuat miniatur hulu ledak nuklir. (REUTERS/Kevin Lamarque

Jakarta, CB -- Presiden Donald Trump mengultimatum Korea Utara agar tidak lagi melakukan ancaman terhadap Amerika Serikat. Ultimatum diberikan setelah intelejen AS menyebut, Korea Utara dapat membentuk miniatur hulu ledak nuklir yang merupakan bagian dari program rudal dan nuklir Korea Utara.

"Korea Utara sebaiknya tidak melakukan ancaman lagi terhadap Amerika Serikat, atau mereka akan disambut dengan kemarahan yang belum pernah dilihat dunia," ujar Trump dikutip dari CNN, Rabu (9/8).

Korea Utara disebut telah mengancam di luar batas normal. Hal tersebut dapat memicu tindakan keras yang bahkan belum pernah dilihat dunia dan dapat dilakukan pihaknya.

Konsensus ini sebenarnya bukan datang dari intelejen AS, semata. The Washington Post telah terlebih dahulu mempublikasikan secara detail dan melaporkan analisis badan intelejen AS.

Jika Korea Utara dapat membentuk hulu ledak nuklir dalam ukuran kecil, maka negara tersebut diperkirakan dapat memasang senjata nuklir pada rudalnya. Ini menjadi langkah penting bagi korea utara untuk menjadi kekuatan nuklir terbesar di dunia.

Pegawai intelejen AS yang terbiasa menganalisis program rudal dan nuklir negara tersebut menilai, Presiden Kim Jong Un's tengah memberikan dorongan yang besar pada prgram tersebut. Namun, penilaian sendiri hingga kini masih terus berlanjut. Kapasitas yang dilakukan saat pengujian pun belum dapat dipastikan.

CNN sebelumnya melaporkan bahwa Intelejen AS memperkirakan, Pyongyang memiliki kemampuan untuk mengirimkan senjata nuklir ke daratan AS pada awal tahun depan. Hal ini seiring, program rudalnya yang menunjukkan kemajuan yang signifikan pada dua uji coba rudal balastik antar dua benua pada Juli.

Korea Utara sebelumnya menyalahkan Amerika Serikat atas langkah yang menghasut Perserikatan Bangsa-Bangsa menilai Korut merupakan ancaman terhadap stabilitas dunia. Dewan Keamanan PBB un kemudian sepakat untuk menjatuhkan sanksi tambahan atas Korut karena program rudal dan nuklirnya. Melalui resolusi yang disusun oleh AS itu, PBB akan memangkas nilai ekspor Korut hingga US$1 miliar atau setara Rp13,3 triliun.

Kendati demikian, Korea Utara bertekad mengembangkan program rudal balistik antarbenua (ICBM) yang dapat mencapai wilayah AS.

Credit CNN Indonesia

Trump: AS Bakal Respons Nuklir Korut dengan Api dan Amarah

BEDMINSTER - Presiden Donald Trump melontarkan ancaman langsung kepada Korea Utara (Korut) setelah laporan komunitas intelijen Amerika Serikat (AS) menyimpulkan rezim Kim Jong-un berhasil memproduksi hulu ledak nuklir. Menurut Trump, senjata nuklir Pyongyang akan direspons Washington dengan “api dan amarah”.

“Korea Utara tidak akan melakukan ancaman lain terhadap Amerika Serikat,” kata Presiden Trump kepada wartawan di Trump National Golf Club di Bedminster, New Jersey, hari Selasa waktu setempat.

”Mereka akan disambut dengan api dan amarah seperti yang belum pernah dilihat dunia,” lanjut Trump, seperti dilansir IB Times, Rabu (9/8/2017).

Komentar Trump itu sebagai respons atas sebuah laporan rahasia dari Badan Intelijen Pertahanan (DIA) AS tertanggal 28 Juli 2017. Laporan itu menyimpulkan bahwa Pyongyang berhasil memproduksi miniatur hulu ledak nuklir yang bisa dipasang di rudal balistik antarbenua (ICBM).

Dokumen yang tergolong rahasia itu dikutip The Washington Post, Selasa (8/8/2017). ”IC (komunitas intelijen) menilai Korea Utara telah menghasilkan senjata nuklir untuk pengiriman rudal balistik, untuk dikirim oleh rudal jenis ICBM (rudal balistik antarbenua),” bunyi laporan tersebut.

Kesimpulan umum penilaian itu telah diverifikasi oleh dua pejabat AS yang mengetahui dokumen tersebut. Belum diketahui apakah rezim komunis terisolasi tersebut telah berhasil menguji miniatur senjata nuklir atau belum, meskipun Korut pada tahun lalu secara resmi mengklaim telah berhasil melakukannya.

DIA dan Kantor Direktur Intelijen Nasional AS enggan berkomentar terkait laporan penilaian komunitas intelijen tentang kemampuan produksi senjata nuklir rezim Kim Jong-un.

Credit sindonews.com

Serangan Udara AS di Suriah Kembali Bunuh 29 Warga Sipil

(AFP PHOTO / ARIS MESSINIS)

Jakarta, CB -- Serangan udara yang dipimpin oleh koalisi Amerika Serikat untuk memerangi ISIS membunuh setidaknya 29 warga sipil, termasuk 14 anak-anak di daerah Raqqa, Ibu kota Suriah.

Dikutip dari Reuters, Lembaga Observasi Hak Asasi Manusia menyebut, korban tewas tersebut termasuk sebuah keluarkan dengan 14 orang anggotanya yang telah melarikan diri dari Gurun Palmyra ke Raqqa.

Sementara itu, Juru Bicara koalisi pimpinan AS tidak bisa segera dihubungi untuk memberikan komentar tersebut. Namun, koalisi tersebut sebelumnya mengatakan akan berusaha keras untuk menghindari korban siil dan menyeldiki semua laporan serangan yang mengakibatkan terbunuhnya warga sipil.

Koalisi tersebut mengatakan, pada Juli, bahwa telah terdapat sedikitnya 600 warga sipil baik dari Iraq maupun Suriah, sejak dimulainya operasi tersebut pada 2014 lalu. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan data yang diberikan oleh lembaga independen.

Pasukan Demokratik Suriah (SDF), sebuah aliansi kelompok pendukung koalisi, mulai menyerang Raqqa pada Juni lalu, setelah melakukan kampanye selama sebulan untuk mengisolasi kota tersebut.

Koalisi yang dipimpin AS membantu kelompok tersebut dengan serangan udara dan sejumlah persenjataan dari pasukan khusus dan juga dengan mempersenjatai SDF yang dipimpin orang Kurdi. Bantuan diberikan Koalisi AS guna mengusuir ISIS dari Raqqa yang sudah dimulai sejak 2014 lalu, tanpa izin pemerintah Suriah maupun mandat PBB.

ISIS dalam 18 bulan terakhir, telah mundur dari sebagian besar wilayah di Suriah, setelah diserang oleg tiga kekuatan saingan, yakni SDF, tentara Suriah, dan geriliawan yang didukung Turki.

Credit CNN Indonesia

Filipina: Belum Ada Diskusi Soal Serangan Udara AS di Marawi

Filipina menyebut belum ada diskusi terkait serangan udara AS di Marawi. (REUTERS/Erik De Castro)

Jakarta, CB -- Pemerintah Filipina menyebut belum ada diskusi dengan pemerintah Amerika Serikat soal kemungkinan serangan udara militer AS guna menggempur ISIS di Marawi.

“Ini tidak didiskusikan dalam pertemuan antara Presiden Rodrigo Duterte dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Rex Tillerson,” ujar juru bicara kepresidenan Filipina Ernesto Abella, Selasa (8/8) dilansir Inquirer.

Saat ini, Tillerson berada di Manila menghadiri Asean Regional Forum, yang merupakan pertemuan keamanan terbesar di kawasan. Diplomat tertinggi AS itu juga mengadakan pertemuan dengan Duterte di Malacañang pada Senin.

Sebelumnya, NBC News melaporkan Pentagon mempertimbangkan menggempur ISIS di Marawi menggunakan serangan udara.

Namun, melalui pernyataan tertulis Kementerian Pertahaan Filipina membantah adanya diskusi mengenai serangan udara AS tersebut.

“Menteri Pertahanan Delfin Lorenzana menekankan bahwa tidak ada pembicaraan mengenai serangan udara dari pihak manapun terhadap target lokal [di Marawi],” sebut juru bicara kementerian pertahanan Arsenio Andolong.

Sementara itu Panglima Angkatan Darat Filipina Jenderal Eduardo Año, dalam pernyataan terpisah, mengatakan tidak ada pemberitahuan formal ataupun tawaran dari militer AS terkait bantuan serangan udara. Dia juga menambahkan, tawaran itu harus melalui proses diplomatik yang cukup panjang.

“Harus ada perjanjian antara komandan pasukan dari kedua negara sebelum pilihan [serangan udara] itu diadopsi,” ujar Año.

Selain itu juga tidak ada kesepakatan pendahuluan dari Perjanjian Pertahanan Mutual kedua negara, untuk situasi tersebut. "Tindakan militer langsung hanya diperbolehkan saat Filipina diinvasi negara lain,” tambahnya.

Meskipun begitu, baik Lorenzana dan Año menunjukkan apreasiasi atas keinginan AS membantu Filipina, sembari menambahkan bantuan AS dalam pertempuran yang tengah berlangsung antara pasukan pemerintah dan militan ISIS, terbatas pada bantuan teknis, berbagi informasi dan pelatihan.

Credit CNN Indonesia