CUPUMA

Selasa, 08 Januari 2019

AS Tak Transfer Teknologi Patriot, Turki Tetap Beli S-400 Rusia

ANKARA - Pihak berwenang Turki dilaporkan menolak tekanan Amerika Serikat (AS) agar membatalkan pembelian sistem pertahanan rudal S-400 buatan Rusia dengan imbalan boleh membeli sistem rudal Patriot. Alasan penolakan tersebut karena Washington tidak mau mentransfer teknologi senjata pertahanan itu dan tidak memberikan diskon.

Penolakan Ankara itu dilaporkan surat kabar pro-pemerintah Turki, Yeni Safak.

"Tawaran rudal terbaru Patriot AS gagal untuk tidak memasukkan klausa berbagi teknologi yang diminta oleh Ankara maupun diskon pada kesepakatan USD3,5 miliar yang diusulkan," tulis surat kabar itu, yang dikutip Arutz Sheva7, Senin (7/1/2018).

Ankara telah menuntut kesepakatan dari AS yang mencakup diskon dan ketentuan berbagi teknologi sistem rudal Patriot. Namun, pemerintah Presiden Tayyip Erdogan lebih condong untuk mempertahankan kesepakatan pembelian S-400 Rusia karena harganya lebih murah dari sistem Patriot.

Tekanan Washington itu muncul pekan lalu ketika delegasi AS bertemu dengan para pejabat otoritas Turki di Ankara. Delegasi itu meminta pemerintah Erdogan membatalkan pembelian sistem rudal S-400 Rusia dengan imbalan diizinkan membeli sistem rudal Patriot buatan AS.

Ankara telah menandatangani kontrak dengan Moskow senilai USD2,5 miliar pada bulan Desember 2017 untuk pembelian S-400 meskipun ada reaksi keberatan dari sekutu-sekutunya di NATO. Para sekutu Ankara khawatir senjata pertahanan Moskow itu dapat membahayakan keamanan jet-jet tempur NATO termasuk jet tempur siluman F-35 dan merusak sistem pertahanan mereka.

Kongres AS mengeluarkan undang-undang tahun ini yang memerintahkan pemblokiran pengiriman jet tempur F-35 ke Turki jika pemerintah Ankara menerima pengiriman sistem rudal Rusia.

Sikap terbaru Turki ini konsisten dengan pernyataan juru bicara Presiden Erdogan, Ibrahim Kalin, bahwa pembelian sistem rudal AS AS oleh Turki tidak akan memengaruhi kesepakatan dengan Rusia terkait pembelian S-400.

"Proses penjualan Patriot AS tidak memengaruhi proses S-400. Kami tidak melihat satu sebagai alternatif untuk yang lain," kata Kalin.

Ankara sendiri akan menerima pasokan S-400 Rusia sekitar Oktober tahun ini.

Credit sindonews.com

Turki Tahan 100 Tentara Diduga Jejaring Dalang Kudeta

Ilustrasi penjara. (Istockphoto/menonsstocks)

Jakarta, CB -- Jaksa penuntut umum Turki memerintahkan seratus tentara ditahan, karena diduga terlibat dengan jaringan Fethullah Gulen, cendekiawan yang berbasis di Amerika Serikat. Pemerintah setempat menuduh Gulen adalah dalang dari percobaan kudeta yang gagal dua tahun lalu.

Laporan tersebut disampaikan oleh kantor berita pemerintah Turki, Anadolu Agency, pada Senin (7/1). Penahanan tersebut merupakan hasil dari penyelidikan berbasis data komunikasi telepon antara terduga anggota jaringan Gulen.

Seluruh prajurit itu saat ini sudah ditahan. Kepolisian Turki terus mengusut pihak-pihak yang diduga pendukung Gulen sejak Juli 2016 usai upaya kudeta.

Akibat kejadian itu 250 orang tewas. Gulen menyanggah tuduhan terlibat dalam kudeta.

Saat ini Lebih dari 77 ribu orang di Turki yang diduga terlibat kudeta ditahan menunggu persidangan. Sedangkan 150 ribu pegawai negeri sipil, anggota militer dan pihak lain yang terlibat telah diberhentikan atau ditangguhkan dari pekerjaan mereka.

Hal ini sebagai bagian dari upaya pembersihan pasca-kudeta. Selain itu, operasi penyelidikan masih terus dilakukan dan meluas.

Kelompok pegiat hak asasi manusia dan aliansi Barat menyatakan prihatin terkait sikap pemerintah Turki dalam menumpas pemberontak. Mereka menyatakan Presiden Recep Tayyip Erdogan telah menggunakan pemberontakan gagal sebagai alasan untuk membungkam perbedaan pendapat.

Sementara itu pemerintah Turki beralasan mengambil langkah-langkah itu karena besarnya ancaman yang dihadapi.

Pemerintah Turki sempat mengklaim Amerika Serikat akan mengekstradisi Gulen. Namun, pernyataan itu dibantah AS.

Credit cnnindonesia.com

Menhan Turki: Kami tak Perangi Kurdi, Tapi YPG/PKK

Militan Kurdi yang terus berupaya melawan militer Turki.

Foto: Rand.org

Hulusi menilai YPG tak akan pernah menjadi wakil rakyat Kurdi.

CB, ANKARA -- Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar menyatakan, Turki hanya memerangi kelompok teror YPG/PKK yang mengancam wilayahnya, bukan memerangi Kurdi. Hal itu ia sampaikan untuk meluruskan kesalahpahaman AS.

"Apa yang dilakukan Angkatan Bersenjata Turki itu tidak untuk melawan saudara-saudara Kurdi. Kita selama berabad-abad berbagi geografis dan roti dengan mereka," tutur dia dilansir Anadolu Agency, Selasa (8/1).

Pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Hulusi itu bukan tanpa alasan. Sebelumnya Penasehat Keamanan Nasional AS John Bolton menegaskan AS tidak akan menarik pasukan dari timur laut Suriah kecuali jika Pemerintah Turki menjamin tidak akan menyerang "pejuang Kurdi" yang merujuk pada kelompok teroris YPG/PKK.

Padahal menurut Hulusi, kelompok teror YPG/PKK tidak akan pernah bisa menjadi wakil rakyat Kurdi. "Kelompok teror ini merupakan ancaman bagi keamanan dan stabilitas regional, dan mencegah para pengungsi Suriah, khususnya Kurdi, untuk kembali ke wilayah mereka," tambah Hulusi.
Untuk diketahui, dalam aksi terornya selama 30 tahun, PKK disebut telah merenggut nyawa sekitar 40 ribu jiwa. Otoritas Turki merencanakan operasi kontra-teroris ke Suriah yang menargetkan YPG/PKK, menyusul dua operasi yang sukses sejak 2016.

Juru Bicara Kepresidenan Turki Ibrahim Kalin juga menolak pernyataan Bolton. Dia menyebutkan, klaim bahwa Turki menargetkan Kurdi "tidak rasional," karena negaranya memerangi kelompok teror ISIS dan PKK/PYD/YPG.

Credit republika.co.id

Balas Roket Hamas, Israel Serang Jalur Gaza dari Udara

Ilustrasi serangan udara Israel di Jalur Gaza, Palestina. (Said KHATIB / AFP)

Jakarta, CB -- Angkatan Bersenjata Israel menyatakan telah meluncurkan serangan udara ke Jalur Gaza, Palestina yang menjadi basis kelompok perjuangan Hamas pada Senin (7/1). Hal itu dilakukan sebagai balasan serangan roket yang ditembakkan Hamas ke perbatasan Israel pada Minggu malam pekan lalu.

"Pesawat-pesawat dan helikopter tempur menyerang target teroris di wilayah militer (Hamas) di utara Jalur Gaza," demikian bunyi pernyataan militer Israel.

Roket Hamas tersebut berhasil dicegat sistem pertahanan udara Israel. Pejabat keamanan Hamas menyatakan jet tempur Negeri Zionis menjatuhkan tiga roket dan menargetkan salah satu markas pasukannya di dekat Beit Lahila, utara Gaza.

Hamas menyatakan tak ada korban dalam insiden itu. Serangan Israel ini merupakan yang kedua dalam beberapa hari terakhir.

Pada Sabtu akhir pekan lalu, militer Israel juga meluncurkan serangan terhadap dua pangkalan Hamas.

Hal itu dilakukan Israel sebagai balasan atas serangan balon berisikan bom yang dikirimkan Hamas ke perbatasan.

"Sebuah alat peledak yang terpasang pada beberapa balon diluncurkan dari Jalur Gaza ke wilayah teritori Israel," kata militer Israel.

"Sebagai respons, helikopter tempur Israel menargetkan serangan terhadap dua pos militer Hamas di Gaza.

Seorang sumber badan keamanan Hamas mengatakan salah satu serangan Israel itu mengenai sebelah timur Khan Yunis, selatan Gaza. Roket itu dikabarkan mengenai salah satu pos bservasi sayap bersenjata Hamas.

Sementara itu, serangan kedua Israel disebut mengenai timur kota Gaza. Sumber menuturkan tidak ada korban akibat serangan itu.

Israel dan Hamas telah berperang tiga kali sejak 2008 lalu. Israel menganggap Hamas sebagai organisasi teroris.

Credit cnnindonesia.com

Rusia dan Ukraina Berseteru, Kapal Perang AS Masuk Laut Hitam

KIEV - Kapal perang Amerika Serikat (AS), USS Fort McHenry, memasuki Laut Hitam di saat Rusia dan Ukraina sedang berseteru. Angkatan Laut Washington berdalih pengiriman kapal itu untuk keamanan dan stabilitas di Eropa.

"Kedatangan USS Fort McHenry menegaskan kembali tekad kolektif kami untuk keamanan Laut Hitam dan meningkatkan hubungan kuat kami dengan sekutu dan mitra NATO kami di kawasan itu," kata Wakil Laksamana Lisa M. Franchetti, komandan Armada ke-6 Amerika, dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu.

Persteruan Moskow dan Kiev telah memanas menyusul bentrokan kapal militer kedua pihak di kawasan Selat Kerch pada 25 November 2018 lalu. Dalam insiden itu, kapal perang Moskow menembaki dan menangkap tiga kapal militer Kiev. Para awak kapal tersebut juga ditangkap.

Moskow menuduh kapal-kapal militer Kiev melanggar wilayah Rusia di perairan Crimea. Namun, Kiev membantah dan menegaskan kapal-kapal militernya beroperasi di laut internasional.

Menurut Armada ke-6 AS, kapal USS Fort McHenry yang berbasis di Florida dikirim sesuai yang dijadwalkan secara rutin dengan Armada ke-6 AS. "Untuk melakukan operasi dengan sekutu dan mitra demi memajukan keamanan dan stabilitas di Eropa," bunyi pernyataan Armada ke-6 AS, yang dikutip dari Russia Today, Senin (7/1/2018).

Militer Washington menegaskan Angkatan Laut-nya secara rutin beroperasi di Laut Hitam dan tindakannya tersebut sesuai dengan hukum internasional.

Enam kapal militer Amerika telah melakukan misi di kawasan itu pada tahun 2018, termasuk kapal-kapal perusak berpeluru kendali; USS Ross, USS Carney dan USS Porter serta kapal komando USS Mount Whitney, kapal USS Oak Hill dan kapal ekspedisi cepat USNS Carson City.

Perwakilan Khusus AS untuk Ukraina, Kurt Volker, mendesak Washington untuk meningkatkan kehadiran militernya di Laut Hitam dan bekerja sama dengan Turki atau Uni Eropa.

Wakil Menteri Ukraina untuk Wilayah Pendudukan, Yury Hrymchak, pernah menyarankan kapal militer Angkatan Laut Inggris mengarungi Selat Kerch demi menegakkan kebebasan navigasi. "Itu akan menarik untuk melihat bagaimana reaksi (Rusia)," katanya.

Awal pekan ini, ajudan presiden Ukraina Yury Biryukov mengumumkan bahwa Kiev kembali berencana untuk mengirim kapalnya melalui Selat Kerch. "Kami akan melakukannya tidak peduli apakah Rusia suka atau tidak," ujarnya.

Sedangkan Moskow telah berulang kali mengatakan tidak keberatan dengan kapal perang Ukraina yang melakukan perjalanan antara Laut Hitam dan Azov melalui Selat Kerch, tetapi itu harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang disepakati ketika Kiev memberi tahu pihak Rusia tentang rencana navigasi di muka.

Rusia juga menganggap kehadiran kapal-kapal AS dan NATO di Laut Hitam hanya untuk meningkatkan ketegangan dan menempatkan Eropa pada risiko konflik militer.

Credit sindonews.com

Taliban Menolak Berunding dengan AS di Arab Saudi

Ilustrasi anggota kelompok Taliban. (REUTERS/Parwiz)

Jakarta, CB -- Kelompok militan Taliban menyatakan tidak akan menghadiri perundingan damai dengan Amerika Serikat, yang direncanakan digelar di Arab Saudi pada bulan ini. Para petinggi kelompok bersenjata itu ingin mengalihkan lokasi perundingan ke Qatar, buat menghindari tekanan Saudi yang ingin melibatkan pemerintah Afghanistan.

Negosiasi keempat yang bertujuan mengakhiri perang yang sudah berkecamuk selama 17 tahun di Afghanistan dilangsungkan antara para pemimpin Taliban dan utusan khusus AS, Zalmay Khalilzad. Agendanya buat membahas penarikan pasukan asing dan kemungkinan gencatan senjata di 2019.

Para petinggi Taliban menolak tawaran pemerintah Afghanistan untuk perundingan langsung ini, meskipun ada tekanan dunia yang didukung negara-negara Barat.

"Kami seharusnya bertemu pejabat AS di Riyadh minggu depan dan melanjutkan proses perdamaian kami yang masih belum rampung di Abu Dhabi bulan lalu," kata seorang anggota senior Taliban di Afghanistan tanpa menyebut nama kepada Reuters, Senin (7/1).

"Masalahnya adalah para pemimpin Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (EUA) menginginkan kami untuk secara pasti bertemu dengan delegasi pemerintah Afghanistan, yang tidak mampu kami lakukan sekarang. Kami telah membatalkan pertemuan di Arab Saudi," katanya.

Sumber itu juga mengungkapkan ingin mengubah tempat perundingan ke Qatar. Sebab di negara itu mereka diberi izin mendirikan markas badan politik Taliban.

Pemimpin senior Taliban lainnya mengatakan mereka telah menjelaskan kepada Arab Saudi tidak akan mau bertemu dengan pemerintah Afghanistan pada tahap ini.

"Semua orang menyadari bahwa pemerintah Afghanistan menginginkan AS dan sekutunya tidak meninggalkan Afghanistan. Dan kami telah membayar mahal untuk mengusir semua pasukan asing dari negara kami. Jadi, kenapa kita harus bicara dengan pemerintah Afghanistan?," katanya.

Juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid, membenarkan mereka memutuskan untuk membatalkan pertemuan di Arab Saudi. Namun, dia tak memberikan informasi terkait lokasi pertemuan baru.

Menanggapi hal tersebut, Kedutaan Amerika Serikat di Afghanistan enggan berkomentar.

Taliban menganggap AS sebagai musuh utama dalam perang Afghanistan. Mereka memandang pertemuan langsung dengan AS untuk bernegosiasi soal penarikan pasukan asing, sebelum berunding dengan pemerintah Afghanistan.

Perang di Afghanistan merupakan intervensi militer luar negeri terpanjang bagi AS. Mereka telah menghabiskan hampir US$1 triliun (sekitar Rp14 ribu triliun) dan menewaskan puluhan ribu orang.

Upaya diplomatik untuk menyelesaikan konflik semakin intensif sejak perwakilan Taliban mulai bertemu dengan Khalizad, diplomat AS kelahiran Afghanistan, tahun lalu.

Pejabat dari pihak yang bertikai telah bertemu setidaknya sebanyak tiga kali. Namun, pertempuan belum juga surut.

Credit cnnindonesia.com

China Protes Penampakan Kapal Perang AS di Laut China Selatan

BEIJING - Pemerintah China memprotes penampakan kapal perang Amerika Serikat di dekat Kepulauan Paracel, wilayah di Laut China Selatan yang diklaim Beijing.
Kapal USS McCampbell mendekati pulau sengketa itu pada hari Senin di saat Washington dan Beijing memulai pembicaraan "gencatan senjata" dalam perang dagang yang mengguncang pasar internasional.

Belum jelas apakah kehadiran kapal perang itu dapat mengganggu pembicaraan kedua negara yang berlangsung di Beijing atau tidak. Kedua pihak hanya memberikan sedikit informasi tentang diskusi.

Kedua belah pihak telah menyatakan optimisme atas potensi kemajuan dalam menyelesaikan perang tarif mereka atas ambisi teknologi Beijing.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lu Kang, mengatakan pesawat militer dan kapal Angkatan Laut China dikirim untuk mengidentifikasi kapal Amerika dan memperingatkannya untuk meninggalkan wilayah di dekat pulau yang disengketakan di Laut China Selatan.

"Kami telah membuat keluhan keras dengan AS," kata Lu, seperti dikutip dari Stars dan Stripes, Selasa (8/1/2019)

Dia mengatakan kapal perang Amerika itu adalah kapal perusak USS McCampbell. Menurutnya, kapal itu telah melanggar hukum China dan internasional. Selain itu, juga melanggar kedaulatan China serta merusak perdamaian dan stabilitas.

“Adapun apakah langkah ini memiliki dampak pada konsultasi perdagangan China-AS yang sedang berlangsung," ujarnya.

"Menyelesaikan masalah dari semua jenis yang ada antara China dan AS dengan benar adalah baik untuk kedua negara dan dunia," kata Lu.

"(Namun) kedua pihak memiliki tanggung jawab untuk menciptakan suasana yang diperlukan dan baik untuk tujuan ini," imbuh diplomat Beijing itu.

Sementara itu, juru bicara Pentagon, Letnan Kolonel David Eastburn, mengatakan pesawat dan kapal Amerika Serikat akan terus terbang, berlayar, dan beroperasi di mana saja yang diizinkan oleh hukum internasional.

Credit sindonews.com

Kapal AS layari Laut China Selatan yang disengketakan

Kapal perusak berpeluru kendali milik Angkatan Laut Amerika Serikat USS McCampbell keluar dari formasi dengan kapal-kapal lainnya setelah latihan untuk menandai berakhirnya Valiant Shield 2016 di Laut Filipina, 23 September 2016. (U.S. Navy/Mass Communication Specialist 3rd Class Patrick Dionne/Handout via REUTERS)

Beijing (CB) - Sebuah kapal perusak berpeluru kendali milik Angkatan Laut Amerika Serikat berlayar di dekat pulau-pulau yang disengketakan di Laut China Selatan.

China menyebut tindakan itu sebagai "provokasi" sementara para pejabat AS bergabung dalam pembicaraan di Beijing selama gencatan perang dagang yang sengit.

Kapal AS bernama USS McCampbell itu melaksanakan operasi "kebebasan berlayar untuk menantang klaim maritim yang berlebihan", kata Juru Bicara Armada Pasifik Racher McMarr dalam pernyataan melalui surat elektronik.

Operasi diwujudkan dengan melakukan pelayaran di dalam jarak 12 mil laut Kepulauan Paracel.

Operasi tersebut tidak ditujukan pada negara mana pun atau sebagai pernyataan politik, kata McMarr.

Pernyataan Armada Pasifik muncul pada saat pembicaraan perdagangan antara China dan Amerika Serikat sedang dijalankan di Beijing.

Pembicaraan itu sendiri merupakan putaran pertama pembahasan melalui pertemuan secara langsung sejak kedua pihak setuju untuk menerapkan gencatan selama 90 hari atas perang dagang, yang telah mengeruhkan pasar internasional.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lu Kang mengatakan aksi kapal AS itu telah melanggar hukum China serta hukum internasional, dan China telah mengajukan fakta-fakta serius.

"Kami mendesak Amerika Serikat untuk segera menghentikan provokasi seperti ini," kata Lu.

Ia menambahkan bahwa China telah mengirimkan kapal-kapal serta pesawat militernya untuk melakukan identifikasi serta memperingatkan kapal tersebut.

Ketika menjawab pertanyaan, Lu mengatakan menyelesaikan masalah akan memberikan keuntungan bagi kedua negara dan dunia.

"Kedua pihak memiliki tanggung jawab untuk menciptakan situasi positif yang diperlukan untuk ini," ujarnya.

China mengklaim hampir seluruh wilayah strategis Laut China Selatan dan kerap mengecam Amerika Serikat serta sekutu-sekutunya soal kebebasan pelayaran angkatan laut di dekat pulau-pulau yang dikuasai China.

China dan Amerika Serikat sebelumnya berkali-kali saling mengeluarkan pernyataan keras soal langkah Beijing, yang dikatakan Washington sebagai militerisasi Laut China Selatan dengan membangun instalasi militer di pulau-pulau buatan dan batu karang.

China mempertahankan alasan pembangunan itu sebagai kebutuhan untuk membela diri. China mengatakan justru Washington yang menimbulkan peningkatan ketegangan di kawasan itu dengan mengirimkan kapal-kapal perangnya serta rencana-rencana militer ke dekat pulau-pulau yang diklaim Beijing.

Credit antaranews.com

Cina dan AS Sepakat Selesaikan Perang Dagang

Bendera Cina-Amerika

Foto: washingtonote

Pejabat Cina bertemu dengan pemerintahan AS untuk berunding soal perdagangan.

CB, BEIJING -- Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan mereka ingin bekerja sama dengan Amerika Serikat (AS) dalam sektor perdagangan. Kementerian Luar Negeri Cina menyatakan dua perekonomian terbesar di dunia ini sudah melakukan pembicaraan untuk menyelesaikan perselisihan perdagangan mereka.

"Sejak awal kami percaya situasi perselisihan perdagangan Cina-A.S untuk kedua negara atau perekonomian dunia. Cina memiliki keyakinan yang baik dalam kesetaraan dan saling menghargai, demi menyelesaikan perselihan perdagangan bilateral," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Lu Kang, Senin (7/1).

Pekan ini beberapa pejabat pemerintah AS bertemu dengan pemerintah Cina untuk pertama kalinya sejak Presiden AS Donald Trump bertemu dengan Presiden Cina Xi Jinping pada Desember lalu. Pertemuan kedua pemimpin menandai AS dan Cina sepakat untuk melakukan gencatan senjata selama dalam perang dagang selama 90 hari.

Pada Ahad (6/1) lalu Trump mengatakan perundingan perselisihan perdagangan dengan Cina berjalan dengan baik. Ia yakin perekonomian Cina yang melemah mendorong Negeri Tirai Bambu itu menyepakati perjanjian perdagangan yang baru.

Lu mengatakan kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan pembicaraan perdagangan yang 'positif dan konstruktif'. Mereka juga melakukan dialog guna mengakhiri perselisihan perdagangan yang telah disepakati kedua pemimpin negara.

Tahun lalu Trump memberlakukan tarif impor terhadap barang-barang Cina senilai ratusan miliar dolar AS. Ia juga mengancam akan memberlakukan tarif impor terhadap lebih banyak barang lainnya jika Cina tidak mengubah kebijakannya mulai dari subsidi industri sampai ke hak cipta. Cina membalasnya dengan menaikkan tarif impor komoditas AS.

"Mengenai apakah perekonomian Cina bagus atau tidak, kami sudah menjelaskan ini, Cina memiliki kegigihan dan potensi yang sangat besar, kami memiliki keyakinan yang kuat atas fundamental perekonomian Cina jangka panjang," kata Lu.

Credit republika.co.id

Negara-negara ASEAN Hati-hati dengan Kebangkitan China

SINGAPURA - Negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN berhati-hati dengan kebangkitan China dan strategi pembangunan andalannya, Belt and Road Initiative (BRI). Sikap waspada ASEAN itu terungkap dari kelompok think-tank Singapura.

Survei lembaga bernama ISEAS-Yusof Ishak Institute itu dirilis pada hari Senin (7/1/2019).

Lembaga itu menyurvei 1.008 responden dari 10 negara anggota Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Responden mencakup orang-orang di pemerintahan, akademik dan komunitas bisnis, masyarakat sipil dan media.

China dipandang oleh 73 persen responden sebagai pihak yang memiliki pengaruh ekonomi terbesar di kawasan tersebut dan diyakini memiliki pengaruh politik dan strategi yang lebih besar daripada Amerika Serikat (AS).

Tetapi orang-orang yang disurvei oleh kelompok think-tank juga menyatakan keprihatinan tentang ambisi geostrategis Beijing.

Saban satu dari 10 responden melihat China sebagai "kekuatan yang ramah dan baik hati". Kemudian separuhnya mengatakan Beijing memiliki "niat untuk mengubah Asia Tenggara menjadi wilayah pengaruhnya".

"Hasil ini adalah seruan bagi China untuk membakar citra negatifnya di seluruh Asia Tenggara meskipun Beijing berulang kali menjamin kebangkitan ramah dan damai," tulis para penulis laporan kelompok itu yang dikutip Reuters.

Sekitar 70 persen responden mengatakan pemerintah mereka harus berhati-hati dalam menegosiasikan proyek-proyek BRI China."Untuk menghindari perangkap utang keuangan yang tidak berkelanjutan dengan China," lanjut laporan itu mengacu pada sikap responden di Malaysia, Filipina dan Thailand.

Hampir setengah dari responden mengatakan kebijakan ciri khas Presiden Xi Jinping akan membawa ASEAN lebih dekat ke orbit China. Sedangkan sepertiga responden mengatakan proyek BRI tersebut kurang transparan dan 16 persen responden memperkirakan proyek itu akan gagal.

Di tengah jangkauan China yang semakin meningkat, negara-negara Asia Tenggara semakin skeptis terhadap komitmen AS terhadap kawasan tersebut sebagai mitra strategis dan sumber keamanan.

Di bagian lain dari survei menunjukkan setiap enam dari 10 responden mengatakan pengaruh AS secara global telah memburuk dari tahun lalu. Kemudian dua pertiga responden meyakini keterlibatan Washington dengan Asia Tenggara telah menurun. Sekitar sepertiga responden mengatakan mereka memiliki sedikit atau tidak ada kepercayaan pada Washington sebagai mitra strategis dan penyedia keamanan regional.

"Kearifan konvensional yang dipegang China berpengaruh dalam ranah ekonomi sementara Amerika Serikat menggunakan pengaruhnya dalam ranah politik-strategis perlu ditinjau kembali berdasarkan hasil survei," imbuh laporan lembaga tersebut.

Beberapa pemerintah Barat menuduh China memikat beberapa negara ke dalam perangkap utang dengan proyek infrastruktur besar-besaran Belt and Road Initiative. Namun, tuduhan itu ditepis Beijing.

Credit sindonews.com

Pemerintahan Aung San Suu Kyi Minta Militer Serang Arakan Army

Pemberontak Arakan Army di Myanmar. [ NARINJAYA]

CB, Yangon – Pemimpin pemerintahan Myanmar, Aung San Suu Kyi, membahas serangan kelompok Arakan Army terhadap empat pos polisi, yang menewaskan 13 orang polisi, dengan pemimpin militer pada Senin, 7 Januari 2019.

Dalam pertemuan yang langka terjadi ini, juru bicara pemerintah Myanmar mengatakan kantor Presiden meminta pasukan menghancurkan perlawanan Arakan Army.
“Kantor Presiden telah memerintahkan militer melancarkan operasi untuk menghancurkan teroris,” kata Zaw Htay, juru bicara pemerintah, seperti dilansir Reuters pada Senin, 7 Januari 2019.

Pertemuan ini dihadiri Presiden Win Myint, Suu Kyi, panglima Min Aung Hlaing, dan beberapa pejabat lain seperti kepala intelijen.

Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB memperkirakan perang antara pasukan Myanmar dan Arakan Army telah menimbulkan gelombang pengungsi sebanyak 4.500 orang.
Perang ini semakin intensif sejak Desember 2018. Sebagian warga pengungsi berlindung di kuil, dan membangun tenda darurat di sekitar hutan.
Pasukan Arakan Army menginginkan otonomi diperluas bagi negara bagian Rakhine, yang mayoritas terdiri dari etnis Rakhine beragama Budha.

Kondisi keamanan di Rakhine State bermasalah sejak militer menyerang kelompok milisi Muslim Rohingya pada pertengahan Agustus 2017. Ini menyebabkan sekitar 700 ribu warga minoritas etnis Rohingya melarikan diri ke Bangladesh.
Tim independen pencari fakta PBB menemukan indikasi kuat sejumlah pelanggaran HAM oleh militer Myanmar terhadap warga desa etnis Rohingya dalam operasi militer itu.

Foto-foto yang diunggah oleh Letnan Kyi Nyan Lynn dari Divisi Infantri ke-33 di Facebook.[Facebook via Reuters]
Menurut Reuters, Suu Kyi saat ini dilarang menjadi Presiden Myanmar berdasarkan konstitusi yang dirancang pihak militer. Namun, Win Myint merupakan seorang loyalis. Sehingga, Suu Kyi dianggap sebagai pemimpin de facto pemerintahan Myanmar.

Konflik antara Arakan Army dan pasukan Myanmar memburuk setelah terjadi penyerangan empat pos terluar polisi di dekat perbatasan dengan Bangladesh, yang menewaskan 13 orang polisi. Penyerangan terjadi pada Jumat, 4 Januari 2019 saat Myanmar sedang merayakan hari kemerdekaan.
Menurut juru bicara Arakan Army, serangan itu dilancarkan sebagai reaksi atas operasi militer Myanmar di Rakhine, yang juga menyasar warga sipil. Tatmadaw, yang merupakan sebutan militer Myanmar, menolak tuduhan itu.
“Apa mereka ingin melihat siklus kekerasan berlangsung selama beberapa dekade,” kata Zaw Htay. “Saya ingin memberi tahu warga Rakhine yang mendukung Arakan Army: jangan cuma berpikir soal diri Anda sendiri tapi juga pikirkan generasi berikutnya.”
Media BNI Online melansir perwakilan Arakan Army mengatakan pos polisi menjadi target yang sah karena sering digunakan militer untuk menyerang pasukannya.
“Warga desa telah disiksa oleh petugas perbatasan ini saat mereka ikut dalam operasi militer. Militer Burma juga menggunakan pos polisi ini sebagai tempat untuk menembaki pasukan kami menggunakan artileri. Itu sebabnya kami menyerang mereka,” kata Khaing Thukha dari departemen informasi Arakan Army yang menjadi beroperasi di negara bagian Rakhine, Myanmar.

Credit tempo.co

Tuntut Merdeka, Pemberontak Arakan Army Bunuh 13 Polisi Myanmar

Pemberontak Arakan Army di Myanmar. [ NARINJAYA]

CB, Jakarta - Pemberontak Angkatan Bersenjata Arakan atau Arakan Army di negara bagian Rakhine, Myanmar menyerang 4 pos polisi dan mengakibatkan 13 polisi tewas dan sembilan orang terluka. Pemberontakan ini terjadi tepat saat hari kemerdekaan Myanmar, Jumat, 4 Januari 2018.
Juru bicara Arakan Army, Khine Thu Kha membenarkan tentang serangan tersebut. Tujuh mayat yang dianggap musuh telah diambil oleh Arakan Army. Pemberontak juga telah membebaskan 12 anggota pasukan keamanan yang ditahan dalam pertempuran.

Pertempuran ini merupakan balasan atas serangan pasukan militer Myanmar terhadap Arakan Army dalam beberapa minggu terakhir yang juga menargetkan warga sipil. Akan tetapi militer Myanmar membantah telah menargetkan warga sipil.
Juru bicara Angkatan Militer Myanmar, Zaw Min Tun menyatakan polisi yang diserang Arakan Army berusaha melindungi kelompok etnis Buddha yang dianggap sebagai warga Myanmar, tidak seperti Muslim Rohingya.
"Pos-pos polisi ini ada di sana untuk melindungi ras asli daerah itu, seharusnya Arakan Army tidak menyerang mereka," kata Zaw Min Tun seperti dilansir dari Reuters.

Angkatan Militer Myanmar pada bulan lalu mengumumkan penghentian empat bulan pertempuran di utara dan timur laut negara untuk memulai pembicaraan damai dengan kelompok bersenjata yang menuntut kekuasaan, tetapi pengumuman itu mengecualikan Rakhine.Pihak kepolisian Myanmar mengatakan telah membuka kasus pemberontakan ini di bawah Undang-Undang Anti Terorisme dan Senjata.

Pemberontakan terjadi tidak lama setelah bendera nasional dikibarkan di seluruh wilayah negara untuk memperingati kemerdekaan Myanmar. Juru Bicara Arakan Army, Khaine Thu Kha membantah adanya hubungan antara serangan dan peringatan tersebut.

"Kami belum merdeka. Hari ini bukan hari kemerdekaan kita," kata Juru Bicara Arakan Army.Pemberontak Arakan Army menyatakan telah berjuang selama hampir satu dekade untuk merebut "the land of Arakan", nama lain untuk Rakhine. Mereka adalah salah satu dari beberapa kelompok bersenjata yang berperang atas nama etnis minoritas di wilayah perbatasan Myanmar.

Credit tempo.co

Rajanya Mengundurkan Diri, Publik Malaysia Shock dan Sedih

KUALA LUMPUR - Para pemimpin dan publik Malaysia shock atau terkejut dan menyatakan kesedihan mereka atas atas pengunduran diri Sultan Muhammad V sebagai raja yang bergelar Yang di-Pertuan Agong ke-15. Mantan perdana menteri Najib Razak ikut mendoakan Sultan Muhammad V.

Publik negara tersebut terguncang dengan berita pengunduran diri sang raja karena selama memerintah Sultan Muhammad V dikenal baik dan pengampun. Sebagai contoh, dia telah memberikan ampunan kepada Anwar Ibrahim yang membuat politisi top itu bebas dari penjara dan berpeluang menjadi perdana menteri.

Sultan Muhammad V baru memerintah selama dua tahun lebih 24 hari. Dia mengundurkan diri sebagai raja pada Minggu malam setelah beberapa Minggu menikah dengan Miss Moscow 2015, Oksana Voevodina.

Mantan perdana menteri Najib Razak dalam sebuah posting singkat di akun Facebook-nya memberikan penghormatan dan memberikan penghargaan tertinggi kepada Sultan Muhammad V atas layanannya sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-15.

"Kami orang Malaysia berdoa untuk kesehatannya dan semoga dia dilindungi oleh Allah. Hidup Raja," tulis Najib.

Anggota parlemen Permatang Pauh, Nurul Izzah Anwar, berterima kasih kepada Sultan Muhammad V karena telah memberikan pengampunan penuh kepada ayahnya, Anwar Ibrahim.

"Semoga Malaysia tidak lagi memiliki tahanan politik," tulis Nurul Izzah di Twitter.

Setelah pengunduran diri Yang di-Pertuan Agong, para warga Malaysia pengguna internet bersedih dan bertanya-tanya tentang sosok penggantinya.

Salah satu pengguna media sosial, Syamil Hmd, menulis; "Sedih Tuanku. Tapi apa pun itu, Rajaku duduk di atas takhta untuk melindungi rakyat. Allahuakhbar, Daulat Tuanku."

Pengguna media sosial lainnya, Mohd Irwan Shaffii, berkomentar "Pertama kali dalam sejarah. Agong mundur. Belum pernah terjadi sebelumnya."

Netizen lain bernama Shahril Aziz, mengingat kutipan terkenal Sultan Muhammad V yang viral. "Ingatlah lelucon Tuanku pada pembukaan Parlemen...frasa panas pada waktu itu adalah 'duduk, lari' jika Anda masih ingat," tulis dia, seperti dikutip The Star, Senin (7/1/2019).

Credit sindonews.com

Malaysia gelar pemilihan Raja 24 januari

Mahathir Mohamad diambil sumpahnya sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-7 oleh Sultan Muhammad V di istana di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis (10/5/2018). (Bernama/Rosli Awang via REUTERS)

Kuala Lumpur (CB) - Musyawarah Majelis Raja yang berlangsung di Istana Negara Kuala Lumpur, Senin, menetapkan pemilihan Yang di-Pertuan Agong atau Raja Malaysia XVI akan dilakukan dalam Musyawarah Khusus Majelis Raja, Kamis (24/01).

Musyawarah juga menetapkan bahwa musyawarah khusus untuk mengangkat sumpah Yang di-Pertuan Agong XVI dan Wakil Yang di-Pertuan Agong XVI akan berlangsung pada Kamis pekan berikutnya (31/1).

Musyawarah dalam rangka menyikapi mundurnya Yang di-Pertuan Agong atau Raja Malaysia XV Sultan Muhammad V dihadiri oleh para raja dan sultan dari lima negara bagian di Malaysia.

Mereka yang hadir adalah Sultan Terengganu Mizan Zainal Abidin, Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin, Yang Dipertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz, Sultan Johor Ibrahim, Sultan Perak Nazrin Muizzuddin Shah dan Sultan Kedah Sallehuddin.

Sultan Pahang tidak berangkat karena dikabarkan kurang sehat sedangkan Sultan Selangor berhalangan hadir karena berada di luar negeri.

Majelis Raja menghormati keinginan Sultan Muhammad V untuk mengundurkan diri dan meletakkan jabatan Yang di-Pertuan Agung terhitung Minggu, (6/1).

Majelis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya bagi Sultan Muhammad V, yang telah memenuhi amanah sebagai Yang di-Pertuan Agong mulai 13 Desember 2016 hingga 6 Januari 2019.

Mundurnya Sultan Muhammad V, yang juga Sultan Kelantan dari Yang di-Pertuan Agong, merupakan kejadian yang pertama kali dalam sejarah kerajaan Malaysia.

Credit antaranews.com

Taliban serbu pos keamanan di Afghanistan, tewaskan 21

Anggota pasukan keamanan Afghanistan berjaga di samping mobil-mobil tentara pascaserangan Taliban di Kota Ghazni, Afghanistan, 15 Agustus 2018. (REUTERS/Mustafa Andaleb)

Kabul (CB) - Para gerilyawan Taliban menyerbu pos-pos penjagaan di Afghanistan hingga menewaskan 21 polisi dan milisi propemerintah, kata sejumlah pejabat, Senin.

Serbuan itu merupakan yang terbaru dalam lonjakan serangan, yang telah memunculkan keraguan soal langkah menuju pembicaraan.

Taliban menyerang pos-pos pemeriksaan di dua dareah berbeda di Provinsi Badghis, yang berbatasan dengan Turkmenistan, Minggu (6/1) malam, kata beberapa pejabat provinsi.

Kepala Dewan Provinsi Badghis Abdul Aziz Bek mengatakan 14 polisi dan tujuh milisi propemerintah meninggal, sedangkan sembilan orang terluka.

Pejabat lainnya, Jamshid Shahabi, yang merupakan juru bicara Gubernur Provinsi Gadghis, mengatakan lebih dari 15 gerilyawan Taliban terbunuh dan 10 lainnya cedera dalam bentrokan.

Taliban menyatakan bertanggung jawab atas serbuan itu, yang merupakan salah satu serangan paling maut di provinsi tersebut dalam bulan-bulan belakangan.

Qari Yousuf Ahmadi, juru bicara Taliban, mengatakan dalam pernyataan bahwa mereka membunuh 34 anggota pasukan keamanan dan milisi propemerintah serta menyita banyak senjata dan amunisi.

Para pemimpin Taliban dan pejabat Amerika Serikat dijadwalkan melakukan pertemuan bulan ini guna membahas penarikan pasukan asing dan kemungkinan gencatan senjata.

Para pejabat dari pihak-pihak yang berperang telah bertemu sedikitnya tiga kali dalam beberapa bulan terakhir untuk mencoba menyepakati cara mengakhiri perang yang telah berlangsung 17 tahun.

Namun sementara itu, kedua pihak tetap saling melancarkan serangan.

Taliban mengatakan mereka berperang untuk menggulingkan pemerintahan dukungan Barat serta mengembalikan hukum Islam ketat setelah mereka terdepak pada 2001.

Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya mengatakan mereka ingin menghentikan Afghanistan menjadi tempat berlindung bagi kalangan pegaris keras internasional yang berencana melakukan serangan-serangan di Barat.

Credit antaranews.com

Israel Gugat 7 Negara Arab dan Iran karena Usir Orang-orang Yahudi

TEL AVIV - Israel akan menggugat uang kompensasi USD250 miliar atau lebih dari Rp3.522 triliun terhadap tujuh negara Arab dan Iran karena mengusir orang-orang Yahudi di masa lalu. Nilai gugatan itu diklaim untuk memulihkan aset orang-orang yang diusir.

Ketujuh negara Arab yang akan digugat itu adalah Tunisia, Libya, Maroko, Irak, Suriah, Mesir dan Yaman.

Tel Aviv menyatakan orang-orang Yahudi dipaksa melarikan diri dan meninggalkan aset mereka dari tujuh negara Arab dan Iran setelah pembentukan Negara Israel. Menurut Tel Aviv, gugatan akan diajukan untuk memperbaiki "ketidakadilan bersejarah" dari pogrom.

Tuntutan spesifik sedang diselesaikan untuk dua dari delapan negara terlebih dahulu. Mengutip Hadashot TV Israel akan menuntut kompensasi USD35 miliar dari Tunisia dan USD15 miliar dari Libya.

Setelah kedua negara itu, Tel Aviv akan melanjutkan tuntutan kompensasi kepada Maroko, Irak, Suriah, Mesir, Yaman dan Iran.

Menteri Israel untuk Kesetaraan Sosial, Gila Gamliel, menjadi koordinator upaya gugatan tersebut. Dia mengatakan bahwa waktunya telah tiba. "Untuk memperbaiki ketidakadilan historis pogrom (terhadap orang Yahudi) di tujuh negara Arab dan Iran, dan untuk memulihkan (aset) ratusan ribu orang Yahudi yang kehilangan harta benda mereka, yang menjadi hak mereka," katanya, yang dikutip Selasa (8/1/2019).

Dengan bantuan sebuah perusahaan akuntansi internasional, pemerintah Israel telah diam-diam meneliti nilai properti dan aset yang terpaksa ditinggalkan oleh orang-orang Yahudi ketika mereka meninggalkan delapan negara tersebut.

Kompensasi, jika diterima, tidak akan dialokasikan untuk masing-masing keluarga Yahudi yang terusir. Namun, akan didistribusikan melalui dana khusus negara Israel.

Menurut data lembaga Keadilan untuk orang Yahudi dari Negara-negara Arab (JJAC) diperkirakan 856.000 orang Yahudi melarikan diri dari 10 negara Arab setelah Israel didirikan pada tahun 1948. Namun, sampai sekarang, Israel tidak pernah secara resmi meminta kompensasi bagi orang Yahudi yang dipaksa meninggalkan negara-negara Arab.

Meir Kahlon, ketua Organisasi Sentral untuk orang-orang Yahudi dari Negara-negara Arab dan Iran mengatakan kepada Times of Israel bahwa pada saat itu, orang-orang Yahudi tidak mencari status pengungsi di Israel yang baru didirikan karena dipandang sebagai warga yang kembali ke "tanah air bersejarah" mereka.

Perdana menteri pertama negara itu, David Ben Gurion, kala itu ingin memproyeksikan citra negara yang sah dan dapat merawat rakyatnya.

Langkah untuk menggugat delapan negara itu dilakukan ketika pemerintah Donald Trump di Amerika Serikat mempersiapkan proposal perdamaian Israel-Palestina yang telah lama ditunggu-tunggu.

Proposal itu merupakan sebuah upaya yang telah dilakukan sejumlah analis di Amerika Serikat, dalam langkah yang sangat kontroversial tahun lalu, di mana AS mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. AS juga memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke kota suci itu, di mana Palestina juga mendambakan Yerusalem Timur sebagai ibu kota masa depan mereka.

Pada 2010, Israel mengeluarkan undang-undang yang menyatakan bahwa perjanjian damai apa pun harus memberikan kompensasi bagi orang Yahudi yang dipaksa meninggalkan negara-negara Arab dan Iran.

Sementara itu, Otoritas Palestina juga menuntut kompensasi USD100 miliar kepada Israel untuk aset-aset yang ditinggalkan oleh orang-orang Arab yang dipaksa meninggalkan tanah mereka yang dikuasai Israel saat ini.

Palestina juga telah mencari "hak untuk kembali" bagi para pengungsi yang masih hidup dan keturunan mereka. Namun, upaya Palestina itu telah berulang kali dicegah oleh Israel. Pemerintahan Trump juga cenderung memihak Israel terkait masalah itu, termasuk dengan menghentikan pendanaan bagi Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) pada tahun lalu.

Pada tahun 2014, Israel secara resmi menjadikan 30 November sebagai hari nasional untuk memperingati keluarnya orang Yahudi dari tanah Arab dan Iran.Setiap tahunnya, hari itu digunakan untuk meningkatkan kesadaran akan subjek dan untuk mempromosikan masalah kompensasi kepada orang Yahudi. Pada tahun itu, Kanada juga secara resmi mengakui status pengungsi para imigran Yahudi yang melarikan diri ke sana setelah 1948.

Credit sindonews.com

Hamas Ambil Alih Perbatasan Rafah

Wilayah Rafah di Palestina.

Foto: AP Photo/Eyad Baba

Hamas dan Fatah telah berselisih sejak Hamas merebut Gaza pada 2007 dari Fatah.

CB, GAZA -- Kementerian Dalam Negeri Palestina di bawah Hamas mengambil alih dalam mengelola perbatasan Rafah antara Jalur Gaza dan Mesir. Langkah ini dilakukan sehari setelah otoritas Palestina yang berbasis di Ramallah tiba-tiba menarik personelnya dari sana.

Dilansir Anadolu Agency, Selasa (8/1), otoritas Palestina mengatakan pihaknya menarik personelnya dari sana untuk memprotes tindakan keras Hamas terhadap anggotanya di Jalur Gaza. Namun faksi-faksi Palestina mengecam langkah otoritas tersebut, dan memperingatkan penarikan itu akan memperdalam keretakan Palestina.

Hamas dan Fatah telah berselisih sejak Hamas merebut Gaza pada 2007 dari Fatah setelah melalui pertempuran jalanan. Ketegangan antara keduanya kemudian meningkat pekan lalu. Berbagai kalangan menilai ketegangan ini adalah yang "paling serius" sejak penandatanganan perjanjian rekonsiliasi terakhir pada Oktober 2017 di Mesir.

Fatah, yang dipimpin oleh Presiden Palestina Mahmoud Abbas, menuduh Hamas menangkap ratusan anggota kelompoknya di Gaza menjelang peringatan 54 tahun pendirian Fatah. Namun tuduhan ini dibantah oleh Hamas.

Pada hari Jumat, penyerang bertopeng menyerbu markas Perusahaan Penyiaran Palestina di Kota Gaza. Serangan ini sendiri dikecam oleh Hamas. Otoritas Palestina kemudian mengambil kendali penyeberangan Rafah dari Hamas pada akhir 2017 di bawah perjanjian rekonsiliasi yang diperantarai Mesir antara kedua kelompok.

Credit republika.co.id

Pemukim Gelap Yahudi Cabuti Pohon Zaitun Warga Palestina

Warga Palestina berupaya memadamkan api yang membakar ladang zaitunnya akibat ulah warga pemukiman Israel..

Foto: EPA/Alaa Badarneh

Serangan pemukim Yahudi ke warga Palestina naik tiga kali lipat selama 2018.

CB, NABLUS -- Pemukim ilegal Yahudi, Ahad (6/1), mencabuti dan mencuri anak pohon zaitun dan almond yang baru ditanam di dekat Desa Yanoun, selatan Nablus, Tepi Barat, Palestina. Ghassan Daghlas, yang memantau kegiatan pemukim Yahudi di daerah tersebut, mengatakan para pemukim tersebut berasal dari pos depan tidak sah "777".

''Dengan disertai oleh satu buldozer, mereka mencabuti banyak anak pohon zaitun dan almond milik warga desa Palestina dari Yanoun,'' kata Daglas kepada Kantor Berita Resmi Palestina, WAFA, Ahad.

Laporan WAFA menyebut sebanyak 400.000 pemukiman Yahudi tinggal di permukiman khusus buat orang Yahudi di seluruh Tepi Barat. Mereka sering melanggar hukum internasional, tapi jarang dimintai pertanggung-jawaban atas serangan terhadap orang Palestina dan harta mereka.

Organisasi non-pemerintah Israel, Yesh Din, menyebut penguasa Yahudi telah mengajukan tuntutan hanya untuk 8,2 persen kasus pemukim Yahudi yang melakukan kejahatan anti-Palestina di Tepi Barat dalam tiga tahun belakangan ini. Laporan harian Israel, Haaretz, menulis serangan oleh pemukim Yahudi terhadap orang Palestina di Tepi Barat naik tiga kali lipat selama 2018.

Serangan oleh pemukim Yahudi itu berkisar dari pemukulan dan pelemparan batu ke orang Palestina, penulisan slogan nasionalis dan anti-Palestina atau anti-Arab, pengrusakan rumah dan mobil, sampai penebangan pohon milik petani Palestina. Pemukim Yahudi melancarkan sedikitnya 482 serangan terhadap rakyat Palestina selama setahun belakangan.

''Angka tersebut naik dari 140 pada 2017,'' sebut laporan surat kabar tersebut.

Haaretz menyatakan penurunan serangan oleh pemukim Yahudi pada 2016 dan 2017 terjadi akibat reaksi pemerintah (Israel) setelah pemboman satu rumah di Desa Duma, Tepi Barat, yang merenggut nyawa tiga anggota keluarga Dawabshe. Pada Juli 2015, pemukim Yahudi membakar rumah keluarga Dawabsheh di Tepi Barat dalam serangan yang menewaskan dua orang Palestina dan satu bayi mereka yang berusia 18 bulan. Putra sulung mereka, Ahmed (6), selamat dari serangan itu tapi menderita luka bakar parah yang telah mempengaruhi kemampuannya bergerak.

Peristiwa tersebut menyulut kemarahan masyarakat internasional. Keluarga Dawasheh menuduh Israel menarik diri dari menghukum para tersangka, meskipun para pejabat Israel mengakui bahwa mereka mengetahui siapa yang bertanggung-jawab.

Credit republika.co.id

AS Tunda Peluncuran 'Kesepakatan Abad Ini' Israel-Palestina

TEL AVIV - Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Israel, David Friedman mengatakan, rencana pemerintahannya untuk perdamaian Israel-Palestina atau yang kerap disebut sebagai "kesepakatan abad ini" akan ditunda.

Dalam pernyataan pasca mendampingi penasihat keamanan nasional AS, John Bolton di Israel, Friedman mengatakan, peluncuran "kesepakatan abad ini" akan ditunda selama beberapa bulan.

"Kesepakatan abad ini" adalah rencana perdamaian AS Timur Tengah melalui jalur belakang, yang detailnya belum diumumkan kepada publik hingga saat ini.

Keputusan AS ini mendapat kecaman dari pemimpin Partai Meretz Israel, Tamer Zandberg dengan menyebut pemerintah Donald Trump tidak konsisten dan hal ini tidak akan membantu sekutu utama Trump, yakni Benjamin Netanyahu dalam pemilihan umum tahun ini.

"Tidak jelas bagi saya pada abad apa Trump bermaksud untuk mempublikasikan "kesepakatan abad ini". Sangat menyedihkan bahwa cara Trump membantu Netanyahu dalam pemilihan adalah dengan menunda publikasi rencana alih-alih mendesaknya maju," ucapnya, seperti dilansir Anadolu Agency pada Senin (7/1).

Otoritas Palestina sendiri dalam beberapa kesempatan telah menolak mediasi AS dalam pembicaraan damai sejak Trump secara sepihak mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel pada akhir 2017. Selain itu, Palestina juga telah menolak "kesepakatan abad ini", yang sempat diajukan oleh penasihat sekaligus menantu Trump, Jared Kushner pertengahan tahun lalu.

Credit sindonews.com

Kantor Berita Digerebek Hamas, Palestina Tarik Staf Dari Gaza

Ilustrasi unjuk rasa di Jalur Gaza, Palestina. (AFP PHOTO / MAHMUD HAMS)

Jakarta, CB -- Otoritas Palestina menarik sejumlah staf dari perbatasan dengan Mesir di Rafah, selatan Jalur Gaza. Mereka melakukan itu sebagai bentuk protes atas penggerebekan yang dilakukan Hamas beberapa hari lalu.

"Keputusan ini diambil menyusul perkembangan terakhir terkait aktivitas brutal geng-geng de facto di Jalur Gaza," ucap otoritas Palestina untuk urusan sipil, melalui pernyataan yang dikutip kantor berita WAFA pada Senin (7/1).

Otoritas Palestina menuding Hamas memanggil, menahan, dan menyiksa sejumlah pegawainya. Pada 5 Januari lalu, Hamas menggerebek markas kantor berita Palestina di Gaza dan menangkap lima staf media tersebut.

Sejumlah peralatan berharga milik stasiun televisi itu disebut ikut hancur dalam penggerebekan.

Hamas pernah menguasai Jalur Gaza ketika bertikai dengan Fatah, salah satu saingan politik mereka pada 2007 lalu. Namun, otoritas Palestina berhasil mengambil alih Gaza pada November 2017 lalu ketika Hamas sepakat berdamai dengan pemerintahan Presiden Mahmoud Abbas.

"Sejak kami mengambil alih kontrol di perbatasan Rafah, Hamas terus menggangu pekerjaan staf kami di sana," papar Otoritas Palestina.

Sementara itu, juru bicara Hamas menganggap penarikan staf-staf Palestina dari Rafah merupakan taktik baru Presiden Abbas untuk memisahkan Tepi Barat dan Jalur Gaza.

Otoritas Palestina selama ini berbasis di Ramallah, Tepi Barat. Gaza dan Tepi Barat dipisahkan oleh wilayah Israel.

Penangkapan seperti ini bukan yang pertama kali dilakukan Hamas. Seperti dikutip AFP, juru bicara Fatah menuduh Hamas telah melakukan penangkapan massal terhadap sejumlah anggotanya di Gaza pada akhir Desember 2018.

Hamas membantah tuduhan tersebut. Selama ini upaya rekonsiliasi antara Fatah-Hamas terus dilakukan, tetapi tak belum membuahkan hasil. Padahal perwakilan keduanya sudah beberapa kali bertemu membicarakan perdamaian.

Otoritas Palestina yang didukung Fatah dan diakui secara internasional terus menekan Hamas agar mau berdamai, dengan menurunkan gaji pegawai negeri sipil di Gaza.

Credit cnnindonesia.com

Pemberontak Suriah Tangkap 2 Warga AS diduga Militan ISIS

Ilustrasi pasukan pemberontak Suriah. (REUTERS/Rodi Said)

Jakarta, CB -- Sebanyak dua warga Amerika Serikat ditangkap oleh pemberontak Pasukan Demokratik Suriah (SDF). Mereka diduga adalah pejuang kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), dari lokasi penangkapan yang dirahasiakan.

Seperti dilansir CNN, Senin (7/1), kedua warga AS yang ditangkap di Suriah itu bernama Warren Christoper Clark alias Abu Mohammad al-Ameriki, dan Zaid Abed al-Hamid alias Abu Zaid al-Ameriki.

Dari hasil interogasi SDF, Clark diketahui berasal dari Houston, negara bagian Texas. Sedangkan latar belakang Zaid belum diketahui.

Kedua warga AS tersebut ditangkap dalam sebuah kelompok yang di dalamnya juga terdapat warga Irlandia dan Pakistan. Juru bicara Kementerian Pertahanan AS (Pentagon) mengatakan peristiwa ini sedang diselidiki.

"Kami mengetahui laporan dari sumber terbuka mengenai warga Amerika yang saat ini dilaporkan dalam tahanan yang diyakini memperjuangkan ISIS. Namun, kami belum dapat mengkonfirmasi informasi tersebut" kata Komandan Sean Robertson.

Bulan lalu, Gedung Putih mengklaim ISIS di Suriah berhasil ditaklukkan dan AS akan menarik 2.000 pasukannya dari wilayah yang sedang dilanda perang tersebut.

Pada Oktober 2018, pasukan Amerika Serikat telah membebaskan warga negaranya yang diduga sebagai anggota ISIS yang tertangkap di Suriah.

Warga dengan kewarganegaraan ganda AS-Saudi ini ditahan oleh militer AS di Irak tanpa diadili sejak September 2017. Nasibnya masih menjadi perdebatan hukum selama berbulan-bulan antara pemerintah AS dan Persatuan Kebebasan Sipil Amerika Serikat.

Saat dia dibebaskan, CNN melaporkan sampai saat ini SDF menahan lebih dari 700 milisi asing dari 40 negara. Mereka diduga bergabung dengan ISIS dan kelompok lain.

Para pejabat AS telah mendorong negara-negara yang bersangkutan untuk memulangkan warganya yang berada dalam tahanan di Suriah, untuk meringankan beban fasilitas penahanan SDF. Namun, banyak negara enggan melakukannya karena kesulitan untuk menuntut tersangka anggota ISIS berdasarkan bukti yang dikumpulkan di medan perang.

Credit cnnindonesia.com

Gabon gagalkan percobaan kudeta militer

Presiden Gabon Ali Bongo Ondimba menyampaikan pernyataan dalam pertemuan perubahan iklim pada Sesi Luar Biasa ke-30 Majelis Kepala Negara dan Pemerintahan Uni Afrika di Addis Ababa, Ethiopia, 29 Januari 2018. (REUTERS/Tiksa Negeri)

Libreville (CB) - Gabon, Senin, menggagalkan percobaan kudeta militer, yang digelar untuk mengakhiri kekuasaan 50 tahun keluarga Presiden Ali Bongo.

Sejumlah anggota komplotan perencana kudeta ditangkap, hanya beberapa jam setelah mereka menduduki sebuah stasiun radio.

Juru bicara Pemerintah Gabon Guy-Bertrand Mapangou mengatakan kepada Reuters bahwa empat dari lima perwira militer yang terlibat dalam upaya kudeta itu ditangkap di Ibu Kota Gabon, Libreville.

Perwira kelima kabur dan sedang berada dalam pengejaran, katanya.

Dalam pesan yang disiarkan radio pada pukul 04.30 waktu setempat (Senin pukul 10.30 WIB), Letnan Kelly Ondo Obiang, yang menyebut dirinya sebagai perwira di Garda Republik, mengatakan pidato Bongo untuk menyambut Tahun Baru "menguatkan keraguan soal kemampuan presiden untuk terus melaksanakan tanggung jawab jabatannya".

Bongo menyampaikan pidato tersebut dari Maroko, tempat ia sedang memulihkan kesehatan setelah mengalami `stroke`.

Dalam salah satu penampilan pertamanya di televisi sejak ia terkena `stroke` di Arab Saudi pada Oktober, Bongo, 59, berbicara kurang jelas saat menyampaikan pidato. Ia juga tampak tak dapat menggerakkan lengan kanannya. Tidak jelas apakah ia bisa berjalan.

Bongo berada di Maroko sejak November untuk melanjutkan perawatan.

Di luar stasiun radio, para tentara yang loyal kepada Pemerintah menembakkan gas air mata untuk membubarkan kerumunan sekitar 300 orang, yang turun ke jalan untuk mendukung percobaan kudeta, kata seorang saksi mata Reuters.

Sejumlah helikopter berputar-putar di udara namun sebagian besar kawasan ibu kota itu berada dalam keadaan hening.

Juru bicara pemerintah mengatakan keadaan sudah terkendali setelah penangkapan dilakukan.

"Pemerintah tetap ada di tempatnya, demikian juga dengan lembaga-lembaga (pemerintah, red)," kata Mapangou kepada France 24.

Keluarga Bongo menjalankan kekuasaan di negara penghasil minyak itu sejak 1967.

Bongo muncul sebagai presiden dengan menggantikan ayahnya, Omar, yang meninggal pada 2009.

Percobaan kudeta pada Senin dikecam masyarakat internasional, termasuk Prancis, bekas penguasa kolonial Gabon.

Prancis meminta 8.900 warga negaranya yang tercatat di Gabon untuk tidak bepergian di sekitar Libreville.

Melalui cuitan pada Senin, Ketua Komisi Uni Afrika Moussa Faki Mahamat menegaskan bahwa Uni Afrika "menolak seluruh perubahan kekuasaan dengan cara-cara yang melanggar konstitusi."

Credit AntaraNews

https://m.antaranews.com/berita/784767/gabon-gagalkan-percobaan-kudeta-militer

Iran-Rusia Berencana Gelar Latihan Gabungan di Laut Kaspia

AL Iran menuturkan, Iran dan Rusia sedang bersiap untuk mengadakan latihan bersama di Laut Kaspia, termasuk di dalamnya latihan anti-pembajakan. Foto/Istimewa

TEHERAN - Angkatan Laut Iran menuturkan, Iran dan Rusia sedang bersiap untuk mengadakan latihan bersama di Laut Kaspia, termasuk di dalamnya latihan penyelamatan dan anti-pembajakan.

"Latihan perang taktis, penyelamatan, dan anti-pembajakan antara pasukan angkatan laut Iran dan Rusia sedang direncanakan dan akan diimplementasikan dalam waktu dekat," ucap Laksamana Muda, Hossein Khanzadi seperti dilansir Reuters pada Minggu (6/1).

Khanzadi menegaskan kembali tentangan Iran terhadap kehadiran militer negara yang bukan berasal dari wilayah Laut Kaspia. "Semua negara di sekitar Kaspia memiliki pendekatan yang sama," ucapnya.

Iran dan Rusia telah mengadakan beberapa latihan bersama di Laut Kaspia, termasuk pada tahun 2015 dan 2017. Kedua negara memiliki hubungan dekat, termasuk di Suriah, di mana mereka berdua mendukung Presiden Bashar al-Assad dalam perang saudara di negara itu.

Tahun lalu, Rusia mengatakanpihaknya berkomitmen kuat untuk memperdalam hubungan dengan Iran, meskipun ada keputusan Amerika Serikat (AS) untuk keluar dari kesepakatan nuklir internasional dan menerapkan kembali sanksi terhadap Teheran.

Credit Sindonews.com

https://international.sindonews.com/read/1368238/43/iran-rusia-berencana-gelar-latihan-gabungan-di-laut-kaspia-1546764277

Assad dan Negara-negara Arab Berdamai, Oposisi Suriah Terkejut

Kepala negosiator oposisi Suriah, Nasr al-Hariri. Foto/REUTERS

RIYADH - Kubu oposisi atau pemberontak Suriah mengatakan bahwa mereka terkejut dengan negara-negara Arab yang berekonsiliasi dengan rezim pemerintah Suriah yang dipimpin Presiden Bashar al-Assad. Mereka mendesak negara-negara Arab mengubah keputusannya.

Negara-negara Arab, termasuk beberapa yang pernah mendukung pemberontak melawan Assad, saat ini berusaha untuk berdamai dengan pemimpin Suriah tersebut. Perubahan sikap itu terjadi setelah rezim Damaskus meraih kemenangan dalam perang sipil berkat bantuan sekutunya, Rusia, Iran dan Hizbullah Lebanon.

Uni Emirat Arab telah membuka kembali kedutaan besarnya di Damaskus bulan lalu. Bahrain juga melakukan hal yang sama.

Sedangkan misi diplomatik Suriah di Manama, Bahrain, telah beroperasi tanpa gangguan.

"Kami tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan rekonsiliasi ini," keluh Nasr al-Hariri kepala negosiator oposisi Suriah kepada wartawan di Ibu Kota Arab Saudi, Riyadh, tempat kelompoknya bermarkas.

"Kami masih berharap ada kemungkinan (negara-negara ini) untuk meninjau kembali keputusan mereka dan menyadari bahwa hubungan yang nyata dan solid harus dengan saudara-saudara mereka dari rakyat Suriah, bukan dengan rezim yang telah melakukan semua kejahatan ini," katanya lagi, seperti dikutip Reuters, Senin (7/1/2019).

"Bashar al-Assad akan tetap menjadi penjahat perang bahkan jika ribuan pemimpin bersalaman dengannya," ujarnya.

Pemerintah Kuwait pada pekan lalu mengatakan bahwa mereka mengharapkan lebih banyak negara Arab yang membuka kembali kedutaan besar mereka di Damaskus dalam beberapa hari mendatang. Kuwait menyadari langkah itu akan membutuhkan lampu hijau dari Liga Arab.

Suriah didepak dari Liga Arab pada tahun 2011 sebagai respons terhadap tindakan keras pemerintah Assad terhadap protes "Arab Spring". Untuk memulihkan keangitaan Suriah, Liga Arab harus mencapai konsensus.

"Kami tidak berpikir itu akan menjadi langkah yang tepat untuk mengembalikan Suriah ke Liga Arab. Kami pikir itu adalah keputusan yang tidak akan menguntungkan proses politik," kata Hariri.

Negara-negara Teluk Arab yang bersekutu di AS, khususnya Arab Saudi dan Qatar, adalah pendukung regional utama kelompok-kelompok bersenjata Suriah yang menentang Assad. Kedua negara itu menyediakan dana atau senjata.

Credit Sindonews.com

https://international.sindonews.com/read/1368472/43/assad-dan-negara-negara-arab-berdamai-oposisi-suriah-terkejut-1546852938

Ribuan orang di Beograd menentang Presiden Serbia

Para pengunjuk rasa turun ke jalan di Beograd pusat, Serbia, 8 Desember 2018, dalam demonstrasi untuk menentang pemerintah. Ribuan orang berpawai secara damai di pusat kota Beograd pada Sabtu untuk menentang pemukulan seorang tokoh oposisi serta kebijakan Presiden Aleksansar Vucic dan partainya yang berkuasa, Partai Progresif Serbia. (REUTERS/Marko Djurica)

Beograd (CB) - Ribuan orang berunjuk rasa dalam udara dingin di pusat Kota Beograd untuk menentang Presiden Aleksandar Vucic dan Partai Progresif Serbia (SNS) yang berkuasa serta menuntut kebebasan media dan penghentian serangan-serangan terhadap wartawan dan tokoh-tokoh oposisi.

Para pemrotes meniup peluit-peluit, mengibarkan spanduk yang bertuliskan "Hentikan Pengkhianatan, Bela Konstitusi dan Dukung Rakyat", dan meneriakkan "Vucic, pencuri!" dalam demonstrasi ke lima dalam beberapa pekan terakhir.

Unjuk-unjuk rasa itu, yang juga berlangsung di Kota Kragujevac, dipicu satu insiden pada November. Saat itu, politisi oposisi Borko Stefanovic dipukuli para penyerang tak dikenal di Kota Krusevac.

Para pendukung Aliansi bagi Serbia, satu kelompok yang beranggota 30 partai oposisi dan organisasi, mengatakan Vucic adalah otokrat dan partainya korup. Para pemimpin SNS membantah tudingan itu.

Para demonstran menuntut lebih banyak liputan kelompok-kelompok oposisi stasiun penyiaran publik dan jaminan investigasi atas serangan-serangan terhadap para wartawan dan politisi oposisi.

Sebelumnya, Vucic menyatakan ia tidak akan tunduk pada tuntutan-tuntutan oposisi bagi reformasi pemilihan dan meningkatkan kebebasan media "bahkan kalau ada 5 juta orang di jalan", tetapi mengatakan ia akan menguji popularitas partainya dalam pemungutan suara nanti.

Kelompok-kelompok oposisi telah mengatakan mereka akan memboikot pemilihan.

Menurut jajak pendapat yang dilakukan pemantau pemilihan CESID yang berkantor di Beograd pada Oktober, SNS memiliki dukungan 53,3 persen, jauh di atas dukungan yang diraih partai-partai lain.

Jika partai-partai oposisi membentuk aliansi, mereka dapat meraih sekitar 15 persen suara, menurut survei itu.

Koalisi yang berkuasa dan dipimpin SNS memiliki 160 dari 250 kursi di parlemen. Pemungutan suara mendatang dijadwalkan berlangsung tahun 2020.

Credit AntaraNews

https://m.antaranews.com/berita/784432/ribuan-orang-di-beograd-menentang-presiden-serbia

Minggu, 06 Januari 2019

Raja Malaysia Sultan Muhammad V Turun Takhta

Sultan Muhammad V mengundurkan diri dari takhtanya sebagai Raja Malaysia. (AFP PHOTO / MOHD RASFAN)

Jakarta, CB -- Pihak Istana Kerajaan Malaysiamengumumkan kabar Sultan Muhammad V dari Kelantan yang memutuskan turun takhta pada Minggu (6/1). Kabar mundurnya Raja Malaysia ke-15 itu menyudahi rumor yang belakangan ini mencuat sejak awal pekan ini.

"Yang Mulia telah bersiap kembali ke Kelantan Darul Naim untuk berada bersama pemerintah negara bagian," ungkap pernyataan Istana Negara, dikutip AFP, Minggu (6/1).

Raja Malaysia menjadi perhatian publik setelah pada November silam menikahi mantan Miss Moscow, Oksana Veovodina di tengah absennya dia di pemerintahan. Keduanya menggelar resepsi pernikahan mewah di Moskow, Rusia. Sebelum menikahi Sultan Muhammad V dari Kelantan, Veovodina dikabarkan terlebih dulu memeluk Islam (mualaf) dan mengubah nama menjadi Rihana Oxana Gorbantenko.

Raja Malaysia dipilih oleh sembilan Sultan atau raja negara bagian. Yang Dipertuan Agung, ditunjuk setiap lima tahun biasanya secara bergiliran. Namun demikian, pengunduran diri Sultan Muhammad terjadi hanya dua tahun setelah ia naik pada Desember 2016.

Dilansir Malay Online, Pengawas Keuangan Rumah Tangga Kerajaan, Wan Ahmad Dahlan Ab Aziz mengatakan pengunduran diri Sultan Muhammad V efektif pada 6 Januari sesuai dengan Pasal 32 (3) dari Konstitusi Federal.

"Yang Mulia telah secara resmi memberi tahu para Sultan-sultan negara bagian lainnya dengan menulis kepada sekretaris Konferensi Penguasa," kata Wan Ahmad.

Wan Ahmad juga menegaskan, sepanjang waktunya sebagai Yang dipertuan Agong, Sultan Muhammad V telah melaksanakan tanggung jawabnya sebagai Kepala Negara untuk memastikan stabilitas, keadilan, dan atas dasar persatuan.

"Raja juga mengucapkan terima kasih kepada Penguasa Melayu lainnya yang telah memilihnya sebagai Yang dipertuan Agong ke-15 sejak 13 Desember 2016," kata Wan Ahmad.

Sebelumnya, Perdana Menteri Mahathir Mohamad sempat membantah rumor mengenai rencana Raja Malaysia, yang bakal turun takhta. Rumor mencuat menyusul Sultan Mahmud absen dari pemerintahan selama dua bulan dengan alasan kesehatan.

"Seperti kalian, saya juga mendengar rumor itu. Saya belum menerima surat atau indikasi apa pun mengenai itu dan saya tak mau membicarakannya," ujar Mahathir, sebagaimana dikutip Channel NewsAsia, Jumat (4/1).

Credit CNN Indonesia

https://m.cnnindonesia.com/internasional/20190106191518-106-358824/raja-malaysia-sultan-muhammad-v-turun-takhta

Pakar Senjata Amerika Komentari Senjata Railgun Buatan Cina

Senjata penembak Electromagnetic Railgun buatan mliter Cina. Th Drive

CB, Washington - Pakar militer Carl Schuster mengatakan senjata electromagnetic railgun buatan militer Cinakemungkinan siap digunakan dalam satu - dua tahun lagi.

“Mereka mengatakan senjata itu sudah operasional. Yang mereka maksud adalah evaluasi operasional untuk penggunaan senjata ini telah dimulai. Pengetesan dilakukan dalam kondisi nyata operasional militer,” kata Schuster, yang merupakan bekas direktur Operasi di Komando Pasifik Angkatan Laut Amerika Serikat seperti dilansir CNN pada Jumat, 4 Januari 2019.

Menurut Schuster senjata ini kemungkinan bakal segera digunakan dalam operasi militer dalam satu tahun. Dia menilai Cina mengalami pencapaian signifikan untuk bertransisi dari mencontek desain senjata negara lain menjadi pengembang senjata dengan teknologi sendiri.

“Itu juga menunjukkan Cina bukan lagi berada 10 – 15 tahun dibelakang AS. Mereka sekarang mendekati kesetaraan dalam pengembangan senjata dengan negara Barat,” kata dia.

Seperti diberitakan media Global Times, Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Cina bakal segera menggunakan senjata penembak electromagnetic railgun di kapal perang buatan domestik Tipe 055.

Ini merupakan hasil terobosan inovasi dari Naval University of Engineering di Wuhan, Provinsi Hubei, Cina bagian tengah.

Menurut CNN, senjata berteknologi electromagnetic railgun ini mampu menembakkan proyektil hingga 125 mil atau sekitar Rp200 kilometer dengan kecepatan 7.5 kali kecepatan suara. Biaya proyektilnya dinilai jauh lebih murah dibandingkan senjata konvensional.

“Dengan menggunakan gelombang listrik masif dan bukannya campuran kimia, senjata railgun bisa menembakkan proyektil lebih jauh dibandingkan senjata 5 inci konvensional milik AL AS,” begitu pernyataan dari kantor AL AS.

Proyektil dari railgun ini tidak membutuhkan hulu ledak karena kecepatannya menghasilkan daya hancur yang tinggi. “Railgun memberi Anda kekuatan jauh lebih banyak, dan jangkauan lebih jauh. Bisa diarahkan karena penembak mengontrol akselerasi senjata ini,” kata Schuster soal senjata electromagnetic railgun buatan Cina itu.

Credit TEMPO.CO

https://dunia.tempo.co/read/1162047/pakar-senjata-amerika-komentari-senjata-railgun-buatan-cina

Serangan Udara Rusia Tewaskan Tiga Warga Sipil Suriah

Seorang pilot pesawat tempur Suriah di pangkalan militer Latakia, Suriah menunjukkan amunisi di rompinya.

CB, IDLIB— Tiga warga sipil tewas dan sembilan lagi cedera dalam serangan udara Rusia di Provinsi Aleppo, Suriah Utara, pada Sabtu (5/1).

Serangan tersebut ditujukan ke Daerah Darat Izza, Urum Al-Kubra, Rashideen, dan Lembah Al-Muhandis di dalam "zona penurunan ketegangan" di dalam Aleppo pada Jumat larut malam. Ini seperti disampaikan beberapa sumber yang meminta untuk tidak disebutkan jati diri mereka karena alasan keamanan.

Direktur Lembaga Pertahanan Sipil Helm Putih, Omar Haj Abu Udeide, mengatakan tiga orang telah tewas di Darat Izza dan sembilan orang cedera di Urum Al-Kubra.

Ia mengatakan warga yang cedera segera dibawa ke rumah sakit yang berdekatan untuk diberi perawatan medis.

Satu pengamatan udara oposisi menunjukkan serangan udara tersebut dilancarkan pesawat tempur yang terbang dari Pangkalan Udara Khmeimim di Latakia di Suriah Tenggara.

Menurut Abu Udeide, sebagaimana dilaporkan Kantor Berita Anadolu, Ahad (8/1), pasukan pemerintah dan milisi dukungan Iran telah berusaha bergerak maju ke dalam wilayah yang dikuasai oposisi, Rashideen, sebelum serangan udara itu tapi dipukul mundur oleh pasukan oposisi.

Suriah baru saja bangkit dari konflik yang menghancurkan negeri itu, yang meletus pada 2011, ketika Pemerintah Presiden Bashar al-Assad menindas demonstran dengan kekuatan yang tak pernah terjadi sebelumnya.

Ratusan ribu warga sipil telah tewas atau mengungsi akibat konflik tersebut, terutama akibat serangan udara pemerintah yang ditujukan ke daerah yang dikuasai gerilyawan.

Sementara itu selama 2018, hampir 295 ribu warga Suriah, yang telah menyelamatkan diri dari perang saudara di negeri mereka, telah pulang ke kampung halaman mereka dari Turki. Ini sebagaimana dikutip dari Kementerian Dalam Negeri Turki pada Sabtu (6/1).

Operasi Euphrate Shield dan Olive Branch oleh Turki di bagian barat-laut Suriah membebaskan wilayah itu dari kelompok gerilyawan YPG/PKK dan ISIS.

Sebanyak 55.894 migran ireguler juga dideportasi, tambah kementerian tersebut.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

https://m.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/19/01/06/pkwm6c320-serangan-udara-rusia-tewaskan-tiga-warga-sipil-suriah

Perang antargerilyawan berkecamuk di Suriah

Seorang wanita membawa walkie-talkie menuju lokasi kerusakan setelah terjadi serangan udara di kawasan dikendalikan pemberontak, kota Maaret al-Numan, provinsi Idlib, Suriah, Selasa (31/5/2016). (REUTERS/Khalil Ashawi )

Aleppo, Suriah (CB) - Pertempuran memasuki hari keempat antarkelompok gerilyawan yang didukung oleh Pemerintah Turki di pinggir barat Provinsi Aleppo dan di pinggir selatan Provinsi Idlib, menyebabkan ratusan gerilyawan tewas.

Beberapa laporan media mengutip sumber lokal di pinggir Aleppo dan Idlib bahwa setelah pertempuran sengit melawan anggota "Gerakan Noureddin Az-Zenki", petempur Jabhat An-Nusra merebut kekuasaan atas banyak wilayah di pinggir barat Aleppo.

Petempur Jabhat An-Nusra menyita banyak senjata dan kendaraan, dan menewaskan sejumlah gerilyawan dari Gerakan Noureddin Az-Zenki, selain menangkap sebagian anggota gerakan itu, menurut laporan Kantor Berita Resmi Suriah, Sana --yang dipantau Antara di Jakarta, Ahad siang.

Sumber lokal tersebut mengatakan sebagian besar gerilyawan Gerakan Noureddin Az-Zenki telah mundur dari Kota Kecil Efrin di pinggir barat-laut Aleppo, kota kecil yang dikuasai oleh anggota milisi yang didukung oleh Turki, saat mereka membuka koridor untuk memungkinkan gerilyawan itu mundur dan bergabung dengan Gerakan tersebut.

Di pinggir selatan Idlib, gerilyawan dari "Front Nasional bagi Pembebasan" bergerak maju ke arah beberapa desa yang dikuasai Jabhat An-Nusra di sebelah selatan Idlib. Gerilyawan Front Nasional menguasai Desa Talmans setelah pertempuran sengit melawan petempur Jabhat An-Nusra. Setelah itu, mereka menangkap sejumlah anggota Front Nasional serta menyita sejumlah senjata.

Jejaring sosial yang berafiliasi kepada gerilyawan mengatakan pertempuran sengit antara organisasi gerilyawan selama beberapa hari belakangan terjadi di dekat tempat pengawasan Turki dan di bawah pengawasan patroli Turki di daerah tersebut.

Keadaan itu menunjukan bahwa pertempuran tersebut adalah "upaya Turki untuk menata kembali daerah yang berada di bawah pengaruh organisasi teror untuk memanfaatkan mereka bagi agenda pribadi Turki.

Sumber tersebut juga mengatakan milisi gerilyawan yang berafiliasi kepada Pemerintah Turki dan beroperasi di bawah naungan "Perisai Eufrat" menerima instruksi langsung dari Turki agar tidak terlibat dalam pertempuran antara anggota Jabhat An-Nusra dan kelompok gerilyawan lain.

Pertempuran antara kelompok gerilyawan meletus pada Selasa fajar di pinggir barat Aleppo, ketika anggota Jabhat An-Nusra menguasai Kota Kecil Daret Ezza. Pertempuran merembes ke pinggir selatan dan timur Idlib serta pinggir utara Hama. Pertempuran yang berkecamuk menewaskan ratusan gerilyawan, selain merenggut jiwa warga sipil yang tinggal di daerah yang di bawah kendali organisasi tersebut.

Credit AntaraNews

https://m.antaranews.com/berita/784326/perang-antargerilyawan-berkecamuk-di-suriah

Suriah Desak DK PBB Kecam Serangan Koalisi AS di Deir Ez-Zor

Kementerian Luar Negeri Suriah dilaporkan telah mengirim pesan yang mendesak DK PBB untuk mengecam serangan koalisi internasional di Provinsi Deir ez-Zor. Foto/Istimewa

NEW YORK - Kementerian Luar Negeri Suriah dilaporkan telah mengirim pesan yang mendesak Dewan Keamanan (DK) PBB untuk mengecam serangan udara koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat (AS) di Provinsi Deir ez-Zor.

Pesan yang disampaikan Kemlu Suriah mencatat bahwa lebih dari 20 warga sipil yang tinggal di permukiman Al-Kashkia dan Al-Shafaa termasuk empat anak, tewas dalam dua hari terakhir serangan udara koalisi.

"Diam tentang kejahatan militer, DK memungkinkan AS dan negara-negara koalisi lainnya untuk menghindari tanggung jawab dan mengabaikan hukum internasional," bunyi pesan Kemlu Suriah, seperti dilansir Tass pada Minggu (6/12).

"Mendesak DK PBB untuk mengambil langkah cepat untuk menghentikan serangan agresif dari koalisi barat di Suriah yang membunuh warga sipil dan merusak infrastruktur," sambungnya.

Kemlu Suriah, dalam pesannya juga mendesak DK PBB untuk membuat mekanisme independen dan netral untuk menyelidiki kejahatan-kejahatan semacam itu, menghukum para pelaku dan memberikan kompensasi kepada keluarga yang dirugikan.

Credit Sindonews.com

https://international.sindonews.com/read/1368234/42/suriah-desak-dk-pbb-kecam-serangan-koalisi-as-di-deir-ez-zor-1546763834

Politisi Mesir Tolak Revisi UUD Langgengkan Jabatan el-Sisi

Presiden Mesir Abdel Fattah Al Sisi.

CB, ISTANBUL— Ratusan politikus dan tokoh masyarakat di Mesir telah menyuarakan penentangan mereka terhadap setiap perubahan undang-undang dasar negara mereka.

Seruan telah tersebar baru-baru ini di Mesir bagi perubahan undang-undang dasar dengan pandangan untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Abdel-Fattah As-Sisi.

"Seruan ini memiliki tujuan tunggal, yaitu memperpanjang masa jabatan presiden saat ini, meskipun ada pasal yang melarang perubahan apa pun," demikian antara lain isi pernyataan yang ditandatangani 170 politikus dan tokoh masyarakat.

"Undang-undang dasar adalah kontrak antara penguasa dan rakyat, dan itu telah dirancang untuk diubah menjadi hukum yang menjamin keamanan, kestabilan, serta perkembangan untuk melayani masyarakat," tambah pernyataan tersebut.

Para politikus dan tokoh masyarakat itu berikrar akan menggunakan segala cara perlawanan damai untuk menolak setiap kerusakan baru pada undang-undang dasar.

Seperti dilansir Kantor Berita Anadolu, Ahad (6/1), para penandatangan petisi tersebut meliputi mantan calon presiden Hamdeen Sabahi dan pegiat hak asasi Gamal Eid.

Undang-undang dasar Mesir menetapkan masa jabatan presiden hanya empat tahun, dan presiden hanya bisa dipilih kembali satu kali.

El-Sisi, mantan kepala staf Angkatan Darat, dipilih sebagai presiden pada pertengahan 2014, setelah ia memimpin kudeta militer terhadap pendahulunya, Mohammed Morsi, -pertamayang dipilih secara demokratis setahun sebelumnya.

El-Sisi dipilih kembali untuk masa jabatan kedua pada Juni 2018. Masa jabatannya akan berakhir pada 2022.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

https://m.republika.co.id/berita/internasional/afrika/19/01/06/pkwmi7320-politisi-mesir-tolak-revisi-uud-langgengkan-jabatan-elsisi

Tujuh penjaga perbatasan Afghanistan tewas di Kandahar

Asap terlihat dari lokasi ledakan dan tembakan antara pasukan Taliban dan Afganistan di PD 6 di Kabul, Afganistan, Rabu (1/3/2017). (REUTERS/Mohammad Ismail/cfo/17)

Kabul, Afghanistan (CB) - Tujuh anggota Polisi Perbatasan Afghanistan tewas dalam satu serangan Taliban di dekat perbatasan, yang disengketakan, Pakistan di Provinsi Kandahar, kata seorang pejabat pada Sabtu (5/1).

Juru Bicara Gubernur Provinsi Aziz Ahmad mengatakan kepada Kantor Berita Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Ahad pagi-- bahwa anggota Taliban menyerbu pos pemeriksa keamanan di Kota Perbatasan Nava di Kabupaten Spin Boldak pada Jumat (4/1) larut malam.

Ahmad mengatakan bentrokan masih berlanjut pada Sabtu pagi. Ia menambahkan tujuh penjaga perbatasan dan 16 gerilyawan tewas dalam baku-tembak tersebut.

Taliban di media sosial mengaku bertanggung-jawab atas serangan.

Kandahar telah dikenal sebagai tempat kelahiran aksi perlawanan Taliban pada 1990-an. Namun dalam beberapa tahun belakangan ini, kondisi di provinsi itu relatif tenang.

Jend. Abdul Raziq, kepala kepolisian Kandahar yang tewas, mendapat pujian karena suasana yang relatif damai di wilayahnya.

Setelah selamat dari puluhan upaya untuk merenggut nyawanya, Raziq tewas pada Oktober tahun lalu, ketika seorang penyusup Taliban menembak dia di luar kantor gubernur provinsi saat kunjungan Panglima AS di Afghanistan Jend. Austin Scott Miller.

Credit AntaraNews

https://m.antaranews.com/berita/784324/tujuh-penjaga-perbatasan-afghanistan-tewas-di-kandahar