Kamis, 03 Januari 2019

Presiden Taiwan Tsai Tolak Ide Xi Jinping Satu Negara Dua Sistem


Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen.[Lowy Institute]
Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen.[Lowy Institute]

CB, Jakarta - Presiden Taiwan Tsai Ing-wen menolak tawaran presiden Cina Xi Jinping mengenai prinsip satu negara dengan dua sistem. Tsai malah mendesak Cina untuk memahami pemikiran dan kebutuhan rakyat Taiwan.
"Mayoritas di Taiwan tegas menolak satu negara, dua sistem. Ini konsensus Taiwan," kata Tsai menanggapi pernyataan Presiden Cina Xi Jinping, seperti dikutip dari Reuters, 3 Januari 2018.

Tsai juga menekankan agar seluruh negosiasi yang diperlukan dibahas layaknya pemerintah dengan pemerintah. 
Menurut Tsai, Cina harus menggunakan cara-cara damai untuk menyelesaikan berbagai perbedaan dengan Taiwan. Cina, ujarnya, harus menghormati nilai-nilai demokrasi.

"Kami menyerukan kepada Cina untuk berani melangkah maju demi demokrasi, hanya dengan melakukan hal itu Cina memahami dengan benar pemikiran rakyat Taiwan," kata Tsai.Beijing secara berkala mengirim pesawat tempur dan kapal perangnya mengitari perairan Taiwan dalam latihan perang dalam beberapa tahun terakhir ini. Dengan cara ini, Xi Jinping berusaha menekan Taiwan termasuk masyarakat internasional untuk tidak mengakui Taiwan sebagai negara merdeka.






Credit  tempo.co







Presiden Xi Tolak Taiwan Merdeka, Tawarkan Reunifikasi


Masyarakat Taiwan pada Sabtu, 24 November 2018 memberikan hak suara mereka dalam sebuah pemilu lokal. Sumber: Reuters/asiaone
Masyarakat Taiwan pada Sabtu, 24 November 2018 memberikan hak suara mereka dalam sebuah pemilu lokal. Sumber: Reuters/asiaone

CB, Jakarta - Presiden Xi Jinping mengatakan, Cina berhak menggunakan kekuataan bersenjata agar Taiwan berada di bawah kekuasaan Cina dan berupaya melakukan reunifikasi secara damai dengan pulau yang menjalankan pemerintahan sendiri.
Xi mengeluarkan pernyataan itu di Great Hall of the People di Beijing pada hari Rabu, 2 Januari 2018 untuk memperingati 40 tahun Pesan Rekan Seperjuangan di Taiwan yang digulirkan pertama kali tanggal 1 Januari 1979, yang berisikan pernyataan kebijakan tentang Taiwan.

Taiwan merupakan isu paling sensitif bagi Cina dan merupakan wilayah sakral bagi Beijing.Sejak Taiwan di bawah kepemimpinan presiden Tsai Ing-wen dari partai pendukung kemerdekaan Taiwan, partai Progresif Demokrasi, Xi semakin kuat memberikan tekanan.
Menurut Xi, reunifikasi Taiwan-Cina berdasarkan prinsip Taiwan sebagai bagian dari Cina dalam artian satu negara dengan dua sistem. Dalam hal ini yang terbaik bagi Taiwan adalah model pemerintahan otonomi seperti Hong Kong.

Dengan prinsip ini, perjuangan lama Taiwan menjadi negara merdeka penuh menjadi bencana besar."Rakyat Cina tidak menyerang rakyat Cina lainnya. Kami bersedia memberikan ketulusan terbesar kami dan melakukan pekerjaan keras terbesar untuk berjuang bagi prospek perdamaian reunifikasi," kata Xi.
"Kami tidak menjanjikan penggunaan kekuatan tapi menjamin opsi untuk menggunakan segala cara yang diperlukan untuk meraih tujuan ini dan mencegah kemerdekaan Taiwan," kata Xi menegaskan.


Xi menambahkan, setelah terjadi reunifikasi damai, Taiwan akan hidup damai dan warga Taiwan akan gembira dan hidup sejahtera. Dia juga menjanjikan kesejahteraan Taiwan semakin baik dan pembangunan akan semakin besar.
Di masa Taiwan dipimpin presiden Chiang Ching-kuo, tawaran Cina dijawab pada April 1979 dengan mengeluarkan kebijakan 3 Tidak, yakni tidak ada hubungan, tidak ada kompromis dan tidak ada negosiasi dengan Cina.






Credit  tempo.co




Honduras akan Percepat Pemindahan Kedubes ke Yerusalem


Presiden Honduras Juan Orlando Hernandez
Presiden Honduras Juan Orlando Hernandez
Foto: EPA

Honduras telah membahas pemindahan kedubes dengan AS dan Israel.




CB, BRASILIA -- Honduras dilaporkan telah membahas rencana pemindahan kedutaan besarnya untuk Israel ke Yerusalem. Pembahasan dilakukan ketika Presiden Honduras Juan Orlando Hernandez bertemu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di sela-sela pelantikan Presiden Brasil Jair Bolsonaro.


Pembahasan tentang rencana pemindahan kedutaan besar Honduras ke Yerusalem juga dihadiri Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo. "Mereka sepakat untuk mengejar rencana aksi, yang mencakup pertemuan di tiga ibu kota masing-masing, untuk memajukan proses keputusan membuka kedutaan besar di Tegucigalpa dan Yerusalem," bunyi pernyataan bersama yang dirilis Honduras, Israel, dan AS, dikutip laman Al Araby, Rabu (2/12).


Presiden AS Donald Trump telah mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Desember 2017. AS kemudian memindahkan kedutaan besarnya untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem pada Mei 2018.


Beberapa bulan kemudian, Guatemala mengikuti langkah AS. Negara itu mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaan besarnya ke kota tersebut.


Paraguay menjadi negara ketiga yang meniru langkah AS. Namun belakangan, negara itu merelokasi kembali kedutaan besarnya untuk Israel dari Yerusalem ke Tel Aviv. Keputusan tersebut sempat dikecam oleh Israel.


Selain ketiga negara tadi, Australia juga telah mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel. Keputusan Australia hanya mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota disesalkan Israel. Sebab Israel tak menghendaki kota suci itu dibelah untuknya dan Palestina.


Kendati telah mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel, Australia belum berencana memindahkan kedutaan besarnya ke kota tersebut. Canberra hanya akan membuka kantor dagang dan pertahanan di sana.


Sementara itu presiden baru Brasil Jair Bolsonaro telah berjanji akan memindahkan kedutaan besar negaranya untuk Israel ke Yerusalem. Namun ia belum memberikan rincian apa pun tentang rencana tersebut.


Menurut Netanyahu pemindahan kedutaan besar Brasil dari Tel Aviv ke Yerusalem hanya tinggal masalah waktu. Ia menampik bahwa rencana Bolsonaro masih mentah atau belum pasti terlaksana.


Yerusalem menjadi salah satu masalah pokok dalam konflik Palestina-Israel. Palestina menginginkan wilayah Yerusalem Timur menjadi ibu kota masa depannya. Sementara Israel tak menghendaki hal demikian. Tel Aviv berambisi menguasai seluruh wilayah kota suci tersebut.


Diakuinya Yerusalem sebagai ibu kota Israel oleh beberapa negara diprotes keras Palestina. Sebab hal itu dinilai telah melanggar hukum dan resolusi internasional. 





Credit  republika.co.id




Israel Perburuk Kondisi Tahanan Palestina


Salah seorang tahanan Palestina di penjara Israel (ilustrasi).
Salah seorang tahanan Palestina di penjara Israel (ilustrasi).
Foto: Presstv.ir/ca

Israel akan menjatah pasokan air dan membatasi kunjungan keluarga Palestina.



CB, TEL AVIV -- Menteri Keamanan Publik Israel, Gilad Erdan, telah mengumumkan rencana untuk memperburuk kondisi tahanan Palestina di penjara-penjara Israel. Israel akan menjatah pasokan air dan mengurangi jumlah waktu kunjungan untuk keluarga tahanan.

Langkah-langkah yang diperkirakan akan mulai berlaku dalam beberapa pekan mendatang itu setelah disetujui oleh kabinet Israel. Langkah tersebut dikritik tajam oleh para pemimpin dan aktivis Palestina yang menyebutnya sebagai eskalasi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) oleh Israel.



Erdan mengatakan kepada wartawan pada Rabu (2/12), rencana itu juga akan memerintahkan penjara untuk menghapus hak memasak bagi para tahanan dan membatasi akses mereka untuk menonton televisi. Rencana tersebut juga akan memblokir dana untuk Otoritas Palestina.
Erdan menyatakan, saat ini kunjungan keluarga telah dihentikan untuk para tahanan yang berafiliasi dengan Hamas. Erdan tahun lalu telah membentuk komite untuk membuat kondisi penjara lebih keras bagi tahanan yang melakukan aksi 'terorisme'.
"Rencana itu juga termasuk mencegah anggota Knesset [parlemen Israel] untuk mengunjungi tahanan Palestina," ujar Erdan.

Kebijakan memisahkan tahanan Hamas dari tahan yang berafiliasi dengan faksi Palestina Fatah juga akan berakhir. Erdan mengatakan, menahan narapidana di sel berdasarkan afiliasi organisasi mereka akan memperkuat organisasi itu.

Ia menjelaskan, akan ada batas jumlah air yang dikonsumsi seorang tahanan setiap hari, termasuk berapa kali mereka diizinkan untuk mandi.

Mustafa Barghouti, kepala Palestinian National Initiative party, mengatakan kepada Aljazirah bahwa otoritas Israel bertindak seolah mereka memiliki kebebasan untuk menindas Palestina dengan cara apa pun yang mereka inginkan.

"Satu-satunya cara untuk memaksa Israel menjauhkan diri dari perilaku ini adalah dengan menjatuhkan sanksi kepada Israel," kata dia, berbicara di Kota Ramallah, di wilayah pendudukan Tepi Barat.

"Israel berperilaku seolah-olah mereka berada di atas hukum internasional dan ini harus berubah," tambah dia.

Palestinian Prisoners' Commission mengecam rencana Erdan dan mengatakan mereka tengah berupaya untuk membuat kehidupan tahanan Palestina semakin tak manusiawi. Qadri Abubaker, kepala Palestinian Prisoners' Commission, menyerukan sikap nasional yang kuat terhadap langkah-langkah ini.

"Keputusan dan undang-undang tersebut memaksa kepada semua orang untuk berkumpul untuk mengekspos kebijakan arogan ini terhadap para pahlawan kita di penjara," ungkapnya kepada Wafa, kantor berita resmi Palestina.

Menurut statistik resmi, jumlah tahanan Palestina di balik jeruji Israel telah mencapai 5.500 orang, termasuk 230 anak-anak dan 54 perempuan. Kelompok-kelompok HAM mengatakan lebih dari 1.800 tahanan membutuhkan perawatan medis, dan sekitar 700 di antaranya menderita penyakit serius atau kronis.

Banyak tahanan Palestina mengatakan mereka telah mengalami penyiksaan dan kekerasan saat berada di dalam tahanan. Ada banyak protes terhadap kondisi buruk tahanan dalam beberapa tahun terakhir, termasuk aksi mogok makan.

Selama konferensi persnya, Erdan mengatakan Pemerintah Israel tidak akan bisa dihalangi oleh ancaman mogok makan. "Kita harus memperburuk kondisi [bagi para tahanan] untuk memenuhi kewajiban moral kita kepada para korban teror dan keluarga mereka," papar dia.



Credit  republika.co.id




AS Desak Rusia Bebaskan Eks Marinir Disangka Mata-mata


AS Desak Rusia Bebaskan Eks Marinir Disangka Mata-mata
Pemerintah AS mendesak Rusia segera menjelaskan sangkaan atau membebaskan eks marinir, Paul Whelan (48) yang dituduh sebagai mata-mata. (Istockphoto/D-Keine)



Jakarta, CB -- Pemerintah Amerika Serikat mendesak Rusia segera membebaskan seorang mantan marinir, Paul Whelan (48) yang dituduh sebagai mata-mata. Mereka juga mengeluh dipersulit ketika perwakilan AS hendak menjenguk dan berbincang dengannya di tahanan.

Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo menyatakan mereka sampai saat ini masih menunggu penjelasan dari Rusia tentang alasan penangkapan Whelan. Jika tuduhan Rusia lemah, Pompeo mendesak supaya mantan marinir itu segera dibebaskan.

"Sikap kami jelas menuntut supaya Rusia segera menjelaskan sangkaan yang mereka berikan, supaya kami apa yang dituduhkan. Jika sangkaannya lemah, kami meminta dia segera dipulangkan," kata Pompeo di sela-sela lawatannya ke Brasil, seperti dilansir Reuters, Kamis (3/1).



Kementerian Luar Negeri AS menyatakan mereka sudah mengutus Duta Besar untuk Rusia, Jon Huntsman untuk menemui Whelan di tahanan di Ibu Kota Moskow. Kabarnya Whelan juga sudah menghubungi keluarganya melalui sambungan telepon.


Badan Intelijen Rusia (FSB) menuduh Whelan melakukan kegiatan mata-mata. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Rusia, pelaku spionase jika terbukti bisa dibui maksimal 20 tahun.

Keluarga Whelan membantah bahwa pria 48 tahun itu terlibat dalam aktivitas spionase. Saudara Paul, David Whelan, menuturkan dia ke Rusia untuk mengunjungi acara pernikahan kerabat.

David menuturkan keluarga putus kontak dengan Paul sejak Jumat pekan lalu dan telah berkomunikasi dengan pejabat Kemlu AS tak lama setelah mendengar penangkapan tersebut. Whelan saat ini tercatat bermukim di Novi, Negara Bagian Michigan.



Menurut catatan Kementerian Pertahanan AS, Whelan mengabdi sebagai pasukan cadangan marinir sejak 10 Mei 1994 sampai 2 Desember 2008.

Dia disebut dipecat karena terbukti terlibat kasus pencurian, dengan pangkat terakhir sersan satu. Pekerjaannya saat ini adalah bekerja sebagai direktur keamanan global salah satu perusahaan pemasok suku cadang otomotif, BorgWarner.

Menurut mantan kepala perwakilan Badan Intelijen Pusat AS (CIA) di Moskow, Daniel Hoffman diduga kuat penangkapan Whelan terkait dengan Maria Butina. Perempuan Rusia itu dibekuk karena dituduh melakukan operasi intelijen dengan mempengaruhi kelompok konservatif di AS.



Ada kemungkinan Rusia menjadikan Whelan sebagai 'sandera' untuk ditukar dengan Butina. Sebab menurut Rusia, AS memaksa Butina memberikan pengakuan palsu sebagai agen mata-mata.




Credit  cnnindonesia.com




Trump Bela Invasi Uni Soviet ke Afghanistan


Trump Bela Invasi Uni Soviet ke Afghanistan
Presiden AS, Donald Trump secara mengejutkan membuat sebuah pernyataan yang seolah-olah membenarkan invasi yang dilakukan Uni Soviet ke Afghanistan. Foto/Istimewa

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump secara mengejutkan membuat sebuah pernyataan yang seolah-olah membenarkan invasi yang dilakukan Uni Soviet ke Afghanistan medio 1970an lalu."Alasan Rusia berada di Afghanistan adalah karena teroris pergi ke Rusia. Mereka benar berada di sana. Masalahnya, itu adalah pertarungan yang sulit, dan mereka benar-benar bangkrut. Mereka kemudian disebut Rusia lagi daripada disebut Uni Soviet," ucap Trump, seperti dilansir Anadolu Agency pada Kamis (3/1).Invasi Moskow ke Kabul disebut-sebut sebagai salah satu faktor penyebab jatuhnya Soviet. Soviet menginvasi negara Asia Tengah itu pada tahun 1979 untuk mendirikan pemerintahan pro-Soviet di sana.AS dan sekutunya mendukung pasukan anti-Soviet yang dikenal sebagai Mujahidin dalam perang mereka melawan Tentara Soviet, mempersenjatai dan mendanai kelompok itu selama invasi Soviet.Soviet sepenuhnya menarik diri dari Afghanistan pada tahun 1989, dan pemerintah pro-Soviet yang didirikan di sana runtuh pada tahun 1992 setelah perang saudara dengan Mujahidin.Sementara itu, di kesempatan itu, Trump menyerukan Rusia, India dan Pakistan untuk melakukan perlawanan terhadap Taliban di Afghanistan dan melemparkan kecaman terhadap mantan Menteri Pertahanannya, James Mattis, yang katanya tidak berkinerja baik di Afghanistan."Bagaimana dia (Mattis) melakukannya di Afghanistan? Tidak terlalu bagus. Tidak terlalu bagus. Saya tidak senang dengan apa yang dia lakukan di Afghanistan Presiden Obama memecatnya, dan pada dasarnya saya juga," ungkpnya.



Credit  sindonews.com






Indonesia Hentikan Program Kuliah-Magang di Taiwan


Selat Taiwan
Selat Taiwan
Foto: CNN
Program akan dihentikan sampai disepakati tata kelola yang baik.


CB, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia memutuskan untuk memberhentikan sementara perekrutan dan pengiriman mahasiswa Indonesia melalui program kuliah-magang New Southbound Policy ke Taiwan. Pemberhentian sementara itu sebagai imbas dari mencuatnya kasus dugaan eksploitasi mahasiswa Indonesia di Taiwan.

“Ya, perekrutan dan pengiriman mahasiswa itu dihentikan sementara,” kata Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti, Ismunandar saat dihubungi Republika.co.id, Kamis (3/1).

Dia mengatakan, perekrutan kuliah-magang New Southbound Policy itu akan kembali dilanjutkan hingga disepakati tata kelola yang lebih baik. Sehingga kasus serupa tidak akan terjadi kembali.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menyatakan saat ini ada sekitar 1.000 mahasiswa yang ikut dalam skema kuliah-magang di delapan universitas yang masuk ke Taiwan pada periode 2017-2018. Dan 300 mahasiswa di antaranya diduga telah dieksploitasi dan kerja paksa  di pabrik setempat.

“Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei telah meminta otoritas setempat untuk mengambil langkah, sesuai aturan setempat, yang diperlukan guna melindungi kepentingan serta keselamatan mahasiswa peserta skema kuliah-magang,” kata Direktur Perlindungan WNI Kemenlu, Lalu Muhammad Iqbal.



Diketahui, masalah ini bermula dari tawaran skema perekrutan mahasiswa melalui program New Soutbound Policy, yaitu kebijakan pemerintah Taiwan untuk kerja sama dan pertukaran pelajar dengan negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mahasiswa tersebut diduga dijebak oleh oknum pelaksana dengan iming-iming akan mendapatkan beasiswa kuliah di Taiwan.
Dari laporan yang diterima oleh Kemenristekdikti, para mahasiswa yang diduga dijebak tersebut mayoritas perempuan. Mereka diduga mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan seperti dipaksa bekerja selama 10 jam dalam satu hari dengan bayaran yang murah.

Beberapa perguruan tinggi yang bekerja sama dengan penyalur tenaga kerja diduga mengirimkan mahasiswanya untuk menjadi tenaga kerja murah dipabrik-pabrik tersebut.


Salah satu perguruan tinggi misalnya mempekerjakan mahasiswa asal Indonesia di sebuah pabrik contact lens. Di sana mahasiswanya dipaksa berdiri selama 10 jam untuk mengemas 30 ribu contact lens setiap harinya. Sementara perkuliahan dijalani mahasiswa tersebut selama 2 hari dalam satu pekan, sisanya mereka harus bekerja di pabrik.



Credit  republika.co.id






Indonesia Resmi Jadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB


Duta Besar RI untuk PBB, Dian Triansyah Djani saat memancangkan bendera Indonesia untuk menandai masa keanggotaan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB pada 2 Januari 2019. [DOKUMENTASI  PTRI NEW YORK]
Duta Besar RI untuk PBB, Dian Triansyah Djani saat memancangkan bendera Indonesia untuk menandai masa keanggotaan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB pada 2 Januari 2019. [DOKUMENTASI PTRI NEW YORK]

CB, Jakarta - Indonesia resmi menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB mulai 1 Januari 2019 hingga 31 Desember 2020.
Berdasarkan pernyataan pers Kementerian Luar Negeri, Wakil tetap RI pada PBB di New York, Duta Besar Dian Triansyah Djani memancangkan bendera Indonesia di markas PBB pada tanggal 2 Januari untuk menandai dimulainya secara resmi masa keanggotaan Indonesia sebagai anggota tidak Tetap DK PBB.

Sebagai anggota DK PBB, Indonesia bersama 14 negara lainnya yakni, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, CIna, Kuwait, Afrika Selatan, Pantai Gading, Equatorial Guinea, Jerman, Belgia, Polandia, Peru, dan Republik Dominika, akan menjadi bagian dari proses perumusan kebijakan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional sesuai mandatnya di dalam Piagam PBB.

Selain itu, Duta besar Djani sejak 1 Januari 2019 diberi tanggung jawab sebagai Ketua Komite Resolusi DK PBB 1540 mengenai senjata pemusnah massal dan Komite Sanksi terkait dengan terorisme seperti Komite Sanksi Resolusi DK PBB 1267.
Duta Besar Djani juga mengetuai Komite Sanksi Resolusi DK PBB 1988.
Indonesia juga akan menjadi Wakil Ketua Komite Sanksi untuk Sudan Selatan dan Komite Sanksi mengenai Irak.

Indonesia merupakan negara penyumbang pasukan terbesar untuk misi keamanan PBB dari 14 anggota DK PBB. Dalam hal ini, Indonesia akan memberi perhatian pada peningkatan efisiensi dan efektivitas misi perdamaian PBB di samping isu global lainnya.Dalam pemilihan anggota tidak tetap DK PBB pada Juni 2018, Indonesia memperoleh dukungan 114 suara dair 193 negara anggota PBB.
"Besarnya dukungan tersebut merupakan bentuk kepercayaan masyarakat internasional terhadap rekam jejak diplomasi dan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan berperan penting dalam menjaga perdamaian dunia," kata Dubes Djani.

Berikut program kerja Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB yang dilansir dari situs resmi Kementerian Luar Negeri.1. Indonesia akan memperkuat ekosistem perdamaian dan stabilitas global. Untuk itu, Indonesia akan mendorong budaya habit of dialogue, agar penyelesaian konflik dapat selalu dilakukan secara damai.
2. Indonesia juga akan berupaya meningkatkan sinergi antara organisasi kawasan dengan DK PBB dalam menjaga perdamaian, serta meningkatkan kapasitas pasukan perdamaian PBB termasuk peran perempuan.
3. Indonesia akan memanfaatkan keanggotaan di DK PBB agar terbentuk global comprehensive approach untuk memerangi terorisme, radikalisme, dan ekstrimisme.
4. Indonesia akan mendorong kemitraan global agar tercapai sinergi antara penciptaan perdamaian dan kegiatan pembangunan berkelanjutan.
5. Isu Palestina juga akan menjadi perhatian. Indonesia merupakan negara yang mendukung kemerdekaan Palestina.
6. Indonesia akan mengajak negara anggota DK PBB lainnya untuk membuat DK PBB bekerja lebih efisien, efektif, dan akuntabel dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan dan perdamaian global.
Keanggotaan Indonesia di Dewan Keamanan PBB merupakan yang keempat kalinya setelah periode 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008.




Credit  tempo.co






AL AS Hendak Beli 2 Kapal Induk Kelas Ford Sekaligus


AL AS Hendak Beli 2 Kapal Induk Kelas Ford Sekaligus
Kapal induk USS Gerald R. Ford saat berada di Newport News, Virginia, 8 April 2017. Foto/Kementerian Pertahanan AS

WASHINGTON - Angkatan Laut (AL) Amerika Serikat (AS) telah memberi tahu anggota parlemen tentang niatnya untuk mengejar pembelian dua kapal induk kelas Ford sekaligus. Rencana itu diungkap kantor Senator Tim Kaine.

Rencana pembelian dua kapal induk sekaligus itu diklaim sebagai sebuah langkah untuk menghemat miliaran dolar ketika pemerintahan Presiden Donald Trump mencoba untuk memperluas ukuran armada militer Amerika.

Keputusan itu muncul sembilan bulan setelah AL Amerika menyatakan minatnya untuk membeli blok dan meminta pembuat kapal Huntington Ingalls Industries untuk perincian harga pada biaya dua kapal induk. Menggandakan pesanan untuk kapal paling mahal di armada AS tersebut, menurut Angkatan Laut, dalam upaya untuk menyelamatkan dana.

Angkatan Laut telah menugaskan kapal induk kelas Ford pertama, USS Gerald R. Ford, pada Juli 2017, tiga tahun lebih lambat dari jadwalnya. Anggaran misi kapal itu melebihi miliaran dolar dari ketentuan. Ford harganya sekitar USD13 miliar.

Konstruksi untuk kapal induk USS John F. Kennedy, kapal induk berikutnya di kelas Ford, sudah mencapai titik tengah musim panas ini.

Angkatan Laut mengatakan akan menghabiskan total sekitar USD43 miliar untuk membangun tiga kapal pertama di kelas Ford. Chief Executive Huntington Ingalls, Mike Petters mengatakan pembelian multi-kapal adalah cara terbaik untuk mengurangi biaya.

Kaine, politisi dari Virginia dan anggota Komite Layanan Bersenjata Senat AS, mengatakan pembelian satu blok akan menghemat miliaran dan memberikan stabilitas lebih bagi komunitas pembuatan kapal Hampton Roads di Virginia tenggara.

"Langkah cerdas ini akan menghemat dolar pembayar pajak dan membantu memastikan galangan kapal dapat mempertahankan tenaga kerja terampil untuk menyelesaikan pekerjaan," katanya dalam sebuah pernyataan, yang dikutip dari Reuters, Kamis (3/1/2019).

Angkatan Laut pada 2016 merilis keinginannya untuk membangun struktur kekuatan dengan memiliki 355 kapal. Keinginan sebelumnya adalah memiliki 308 kapal. Namun, Layanan Penelitian Kongres menyatakan ukuran kepemilikan sebenarnya pada umumnya adalah antara 270 dan 290 kapal.

Jika terealisasi, armada 355 kapal akan mencakup 12 kapal induk. Amerika Serikat saat ini mengoperasikan 11 kapal induk atau beberapa kali lebih banyak dari negara lain. 




Credit  sindonews.com





Robot China Berhasil Mendarat di Sisi Tergelap Bulan


Robot China Berhasil Mendarat di Sisi Tergelap Bulan
Roket China saat meluncurkan robot Change-4 untuk misi penyelidikan ruang angkasa. Foto/REUTERS

BEIJING - Change-4, robot China yang menjalankan misi penyelidikan ruang angkasa, berhasil mendarat di sisi tergelap atau terjauh Bulan pada hari Kamis (3/1/2019). Media pemerintah setempat menyebutnya sebagai pendaratan pertama bersejarah yang menjadi langkah penting untuk program luar angkasa negara tersebut.

Televisi pemerintah China, seperti dikutip Reuters, mengatakan robot penyelidik Bulan; Change-4, yang diluncurkan pada bulan Desember, melakukan "pendaratan lunak" pada pukul 10.26 waktu China dan mentransmisikan gambar "jarak dekat" pertama dari sisi gelap Bulan.

Bulan terkunci rapi ke Bumi, berputar pada kecepatan yang sama dengan mengorbit planet Bumi, sehingga sisi yang jauh atau sisi gelap tidak pernah terlihat dari Bumi. Pesawat ruang angkasa sebelumnya telah melihat sisi terjauh Bulan tetapi tidak ada yang mendarat di atasnya.

"Pendaratan ini 'mengangkat kerudung misterius' dari sisi terjauh Bulan, dan membuka babak baru dalam eksplorasi Bulan (oleh) manusia," bunyi siaran televisi pemerintah China.

Change-4 dilaporkan mendarat di cekungan Poul-Aitken Selatan, kawah tertua, terbesar, dan terdalam di permukaan Bulan. Sisi gelap Bulan sebagian besar masih belum dijelajahi karena posisinya melindunginya dari frekuensi radio, mencegah kontak langsung dengan Bumi. Untuk mengatasi masalah itu, China meluncurkan satelit relay Queqiao awal tahun ini untuk mengirimkan sinyal dari sisi gelap.

Chang'e 4 akan melakukan beberapa percobaan saat di Bulan, termasuk menguji apakah tanaman akan tumbuh di lingkungan dengan gravitasi rendah, menjelajahi kutub untuk menemukan air atau sumber daya lainnya, mengamati interaksi antara angin Matahari dan permukaan Bulan, dan melakukan untuk pertama kalinya percobaan radio astronomi frekuensi rendah Bulan.

"Karena sisi jauh Bulan terlindung dari interferensi elektromagnetik dari Bumi, itu adalah tempat yang ideal untuk meneliti lingkungan luar angkasa dan semburan Matahari, dan wahana itu dapat 'mendengarkan' jangkauan yang lebih dalam dari kosmos," kata Tongjie Liu, wakil direktur Pusat Program Eksplorasi dan Antariksa Lunar di Administrasi Antariksa Nasional China.

Penyelidikan China telah mengitari Bulan dalam orbit elips dalam persiapan untuk pendaratan sejak hari Minggu. Misi itu meninggalkan Pusat Peluncuran Satelit Xichang pada 8 Desember dan dilaporkan telah mencapai orbit Bulan empat hari kemudian.


China relatif baru dalam perjalanan ruang angkasa dibandingkan dengan Amerika Serikat dan Rusia, tetapi telah menebus waktu ketertinggalan dengan sangat cepat. Penjelajah bulan terakhir negara itu, Yutu, telah menghabiskan 972 hari di permukaan Bulan pada saat misinya berakhir pada 2016.

China berencana untuk meluncurkan penyelidikan Mars pada tahun 2020 untuk mengumpulkan sampel dari permukaan planet itu dan berupaya memiliki stasiun ruang angkasa permanen sendiri di orbit pada tahun 2022. Sementara itu, AS, yang terancam oleh serbuan China di luar angkasa, sedang merencanakan penumpukan militernya di sana, yang disebut sebagai "Pasukan Luar Angkasa". AS juga melarang NASA untuk berkolaborasi dengan China.





Credit  sindonews.com




Fakta Ultima Thule, Objek Terjauh yang Dicapai NASA


Fakta Ultima Thule, Objek Terjauh yang Dicapai NASA
Ilustrasi. (David McNew/Getty Images/AFP)


Jakarta, CB -- Badan Antariksa Amerika Serikat (NASA) memberikan kado tahun baru 2019 untuk penduduk Bumi dengan mencapai Ultima Thule, titik terjauh eksplorasi manusia di luar angkasa pada 1 Januari lalu.

Kendati demikian, nama Ultima Thule masih belum familiar di kalangan masyarakat. Berikut fakta mengenai Ultima Thule:

Obyek Primitif


CNN menulis bahwa Ultima Thule merupakan objek yang paling tua dan murni sehingga mempelajarinya seperti mengetahui permulaan sistem tata surya.

Kendati demikian, belum ada angka usia objek ini. Untuk mendapatkan detail itulah, NASA meluncurkan pesawat New Horizons menuju planet ini.



Nama dari Pulau Mitos


Objek ini sebelumnya dikenal dengan nama 2014 MU69. Nama Ultima Thule dipilih melalui kampanye nama panggilan yang diselenggarakan oleh tim New Horizons. Thule adalah pulau mitos di peta abad pertengahan. Dia dianggap sebagai titik paling utara di Bumi.

Ultima Thule pada dasarnya berarti "di luar Thule," yang menunjukkan sesuatu yang berada di luar apa yang diketahui. Nama ini cocok mengingat perjalanan perintis New Horizons yang pertama mencapai Thule.

'Kulit Kacang' di Kuiper Belt

New Horizons terbang tiga kali lebih dekat ke Ultima daripada yang dilakukannya untuk Pluto. Pesawat itu mampu berdekatan dalam jarak 2.200 mil sehingga mampu memberikan tampilan permukaan Thule yang lebih baik.

Ultima Thule berada di Kuiper Belt yang jaraknya sekitar 4 miliar mil dari Bumi, berada di dekat Pluto. Bentuknya disebut para astronom mirip kulit kacang.

Daerah Kuiper Belt penuh dengan material es. Sabuk ini berada 2 miliar kilometer dari planet terjauh, Neptunus, dan berjarak 1,5 miliar kilometer dari planet kerdil, Pluto. New Horizon telah mencapai Pluto pada 2015.




Credit  cnnindonesia.com





Penampakan Ultima Thule dari Pesawat NASA Mirip Pin Bowling


Penampakan Ultima Thule dari Pesawat NASA Mirip Pin Bowling
Penampakan New Horizons. (NASA/JHUAPL. REUTERS/NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute/Handout)


Jakarta, CB -- Objek terjauh yang pernah dikunjungi oleh pesawat ruang angkasa milik NASANew Horizons menyerupai pin bowling.  Dilansir dari Space.com, pada 1 Januari dini hari, New Horizons milik NASA telah melaju melewati Ultima Thule yang terletak 6,4 miliar kilometer dari Bumi.

Namun, untuk gambar yang lebih jelas, NASA masih menunggu pengiriman dari flyby. Sementara itu, untuk gambar diambil probe kemarin menunjukkan objek berbentuk memanjang dengan dua lobus berbeda.

Diperkirakan, dua lobus berbeda tersebut merupakan sistem dari dua badan yang mengorbit dengan jarak dekat.


Peneliti Utama New Horizons Alan Stern dari Southwest Research Institute di Boulder, Colorado mengungkapkan jika dua lobus tersebut memang objek terpisah, maka ini akan menjadi situasi baru.

"Jika itu adalah dua objek yang terpisah, ini akan menjadi situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam hal seberapa dekat mereka mengorbit satu sama lain," ujar Stern dikutip dari Space.com, Rabu (2/1).

Namun, Stern menyakini kemungkinan besar dua lobus tersebut merupakan objek tunggal atau bilobate.

"Saya bertaruh dua lobus tersebut merupakan satu kesatuan. Jika sudah diketahui hasilnya, akan kembali saya umumkan," tambahnya.

Ilmuwan proyek New Horizons Hal Weaver, dari Laboratorium Fisika Terapan Johns Hopkins pun mengungkapkan hal yang sama yakni bilobate adalah hal yang umum di tata surya.

Weaver menunjukkan komet 67P / Churyumov-Gerasimenko yang dieksplorasi oleh misi Rosetta Eropa, sebagai contoh.

Tim misi sudah memiliki firasat bentuk Ultima. Gambar yang baru dirilis telah membantu para ilmuwan memecahkan sebuah misteri New Horizons yang belum melihat variasi kecerahan substansial dari Ultima dari waktu ke waktu.

Dari perspektif New Horizons, Ultima berputar seperti baling-baling, dengan poros rotasi diarahkan ke probe, kata anggota tim misi.

Stern menjelaskan New Horizons akan terus menyinari pencitraan dan pengukuran flyby Ultima Thule untuk waktu yang lama, yakni semua data tidak akan ada sampai 20 bulan dari sekarang.






Credit  cnnindonesia.com







Pesawat NASA Berhasil Lewati Wilayah Tata Surya Terjauh


Pesawat NASA Berhasil Lewati Wilayah Tata Surya Terjauh
Ilustrasi (REUTERS/R. Hurt/Caltech/IPAC/Handout via Reuters)


Jakarta, CB -- Pesawat tanpa awak NASA telah berhasil mengirim sinyal balik ke Bumi, Selasa (1/1). Berhasil diterimanya sinyal dari pesawat ini menandakan pesawat ini telah berhasil melewati penerbangan beresiko tinggi melewati objek planet terjauh yang pernah dipelajari, jelas agensi luar angkasa Amerika Serikat, NASA.

"Kami memiliki pesawat yang sehat," jelas Alice Bowman, manajer operasional misi pesawat luar angkasa New Horizon yang telah melewati Ultima Thule selepas tahun baru pukul 05:33 GMT atau 12:33 WIB, Selasa (1/1).

Ultima Thule adalah wilayah sabuk Kuiper yang penuh dengan material es. Sabuk ini berada 2 miliar kilometer dari planet terjauh, Neptunus, dan berjarak 1,5 miliar kilometer dari planet kerdil, Pluto. New Horizon telah mencapai Pluto pada 2015. 


"Kami baru saja menyelesaikan penerbangan yang paling jauh," terangnya lagi seperti dikutip AFP.

Sinyal yang dikirimkan pesawat tanpa awak itu membutuhkan waktu 6 jam dan 8 menit untuk mencapai Bumi. Pesawat tersebut kini berada 6,4 miliar kilometer dari Bumi.

Foto-foto dan data akan mulai dikirimkan pada Kamis mendatang kepada para ilmuwan. Data-data ini diharapkan bisa membantu para ilmuwan memahami asal usul tata surya.

Foto-foto ini akan diterima oleh antena raksasa milik NASA di Madrid, Spanyol. Diperkirakan akan ada ratusan ribu anggota sabuk Kuiper seperti Ultima. Kondisi es beku itu diperkirakan menjadi petunjuk bagaimana tata surya terbentuk 4,6 miliar tahun yang lalu.

Tugas New Horizon untuk mengambill gambar di planet terluar ini diharapkan bisa dilakukan hingga September 2020.

Gambar resolusi tinggi pertama baru akan dikirim pada Februari mendatang.

"Gambar-gambar (dengan resolusi lebih rendah) yang turun minggu ini bagi kami cukup untuk mengungkap geologi dasar dan struktur UIltima. Kami akan mulai menulis makalah ilmiah pertama kami minggu depan," jelas Kepala Investigator Alan Stern, seperti dikutip BBC.




Credit  cnnindonesia.com






Ledek AS dan Israel, Iran: Mungkin Selanjutnya Mereka Keluar dari Bumi


Ledek AS dan Israel, Iran: Mungkin Selanjutnya Mereka Keluar dari Bumi
Zarif melemparkan ledekan kepada Amerika Serikat (AS) dan Israel, setelah keduanya memutuskan keluar dari Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB atau UNESCO. Foto/Istimewa

TEHERAN - Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif melemparkan ledekan kepada Amerika Serikat (AS) dan Israel, setelah keduanya memutuskan keluar dari Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB atau UNESCO.

Melalui akun Twitternya, Zarif mengatakan, AS dan Israel terus menerus menarik diri mereka dari badan dan perjanjian internasional. Menurut Zarif, mungkin tidak lama lagi AS dan juga Israel akan keluar dari Planet Bumi.

"Setelah JCPOA, NAFTA, TPP, konvensi iklim dan rezim (Donald) Trump bersama dengan rezim Israel sekarang telah secara resmi mundur dari UNESCO," merujuk pada kesepakatan nuklir Iran dan dua perjanjian dagang internasional.

"Apakah masih ada (perjanjian dan badan) yang tersisa bagi administrasi Trump dan kliennya untuk mundur? Mungkin selanjutnya (keluar) dari Bumi," kicau Zarif, seperti dilansir Sputnik pada Kamis (3/1).

Sebelumnya diwartakan, Israel memutuskan keluar dari UNESCO, setelah Tel Aviv merasa badan PBB itu terlalu membela Palestina. Tidak lama kemudian, AS juga turut memutuskan keluar dari badan itu dengan alasan yang sama.

"UNESCO adalah badan yang terus menulis ulang sejarah, antara lain, dengan upaya untuk menghapus koneksi Yahudi ke Yerusalem. Israel tidak akan menjadi anggota organisasi yang didedikasikan untuk bertindak menentangnya dan yang memiliki alat yang dimanipulasi oleh musuh-musuh Israel," kata Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon.

Israel dan juga AS sangat geram dengan UNESCO, setelah badan PBB itu mengadopsi beberapa resolusi yang menegaskan hak-hak Palestina di kota Yerusalem dan Hebron. 



Credit  sindonews.com




Dugaan Eksploitasi, RI Minta Taiwan Setop Skema Kuliah-Magang


Dugaan Eksploitasi, RI Minta Taiwan Setop Skema Kuliah-Magang
Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu, Lalu Muhamad Iqbal, mengatakan bahwa pihaknya meminta meminta Taiwan menghentikan sementara perekrutan mahasiswa asing dalam skema kuliah-magang menyusul kabar 300 mahasiswa RI jadi korban kerja paksa di Taipei. (CNNIndonesia/Natalia Santi)



Jakarta, CB -- Pemerintah Indonesia meminta Taiwan menghentikan sementara perekrutan mahasiswa asing dalam skema kuliah-magang menyusul kabar bahwa 300 mahasiswa RI menjadi korban kerja paksa di Taipei.

Kementerian Luar Negeri RI menyatakan pihaknya melalui Kementerian Perdagangan telah meminta Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei untuk mendalami lebih lanjut mengenai kabar itu.

"Kemlu juga meminta KDEI berkoordinasi dengan otoritas setempat untuk menghentikan sementara perekrutan serta pengiriman mahasiswa skema kuliah-magang hingga disepakatinya tata kelola yang lebih baik," ucap Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kemlu RI, Lalu Muhammad Iqbal, Selasa (2/1).


Kemlu RI memperkirakan jumlah mahasiswa Indonesia di Taiwan akan terus meningkat seiring dengan kebijakan New Southbond Policy (NSP) otoritas Taiwan.


Program itu memberikan lebih banyak beasiswa melalui berbagai skema kepada mahasiswa dari 18 negara Asia, termasuk Indonesia.

Berdasarkan data Kemlu RI, sedikitnya 6.000 mahasiswa RI saat ini tengah menempuh studi di Taiwan. Seribu diantaranya terdaftar dalam program kuliah-magang di delapan universitas pada periode 2017-2018.


Iqbal mengatakan dari hasil pendalaman awal, KDEI menemukan kondisi yang dihadapi para mahasiswa RI peserta skema kuliah-magang di Taiwan berbeda-beda di delapan perguruan tinggi.

"Karena itu KDEI Taipei akan melakukan pendalaman lebih lanjut guna mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh," tutur Iqbal.

Ratusan mahasiswa itu disebut terdaftar kuliah di Universitas Hsing Wu di Distrik Linkou, Taipei. Mereka disebut masuk perguruan tinggi itu melalui pihak ketiga atau perantara.

Menurut laporan China Times seperti dikutip surat kabar Taiwan News, Rabu (2/1), mereka menempuh kelas internasional khusus di bawah Departemen Manajemen Informasi sejak pertengahan Oktober 2018.


Dalam sepekan, para mahasiswa itu dikabarkan hanya belajar di kelas selama dua hari. Setelah itu, mereka bekerja empat hari di pabrik selama 10 jam, dan hanya mendapat jatah satu hari libur.

Iqbal memaparkan Kemlu telah memperoleh laporan dari KDEI Taipei perihal pengaduan sejumlah mahasiswa RI terkait skema kuliah-magang yang telah berlangsung sejak 2017 lalu itu.

Dalam keterangan terpisah, Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Kemenristekdikti, Ismunandar, menduga ratusan pelajar itu difasilitasi oleh sebuah lembaga asal Indonesia yang bekerja sama dengan pihak di Taiwan.

"Ada pihak yang merekrut di Indonesia yang bekerja sama dengan pihak Taiwan. Media Taiwan menggunakan istilah 'dijebak,'" kata Ismunandar kepada CNNIndonesia.com.

Meski begitu, dia menuturkan pihaknya belum berkoordinasi dengan Polri guna mengusut terduga perantara di Indonesia yang merekrut ratusan mahasiswa itu.



Credit  cnnindonesia.com






RI Usut Dugaan 300 Pelajar Jadi Korban Kerja Paksa di Taiwan


RI Usut Dugaan 300 Pelajar Jadi Korban Kerja Paksa di Taiwan
Ilustrasi. (CNN Indonesia/Ervina Anggraini)



Jakarta, CB -- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) mengusut kebenaran kabar yang menyebutkan bahwa sedikitnya 300 mahasiswa Indonesia menjadi korban kerja paksa di Taiwan.

Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Kemenristekdikti, Ismunandar, mengatakan pihaknya telah meminta Kamar Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei sebagai perwakilan pemerintah di sana untuk mengecek kabar tersebut.

"Semua masih diteliti dan dicek lebih lanjut oleh perwakilan di Taipei. Kita tunggu dulu 1-2 hari ini ya," ucap Ismunandar saat dihubungi CNNIndonesia.com pada Rabu (2/1).


Ismunandar menuturkan pihaknya baru mendapat informasi awal terkait kasus ini. Ia mengatakan jumlah mahasiswa tersebut didapatnya dari media-media Taiwan.


Ratusan mahasiswa itu disebut terdaftar kuliah di Universitas Hsing Wu di Distrik Linkou, Taipei. Mereka disebut masuk perguruan tinggi itu melalui pihak ketiga atau perantara.

Menurut laporan China Times seperti dikutip surat kabar Taiwan News, Rabu (2/1), mereka menempuh kelas internasional khusus di bawah Departemen Manajemen Informasi sejak pertengahan Oktober 2018.

Dalam sepekan, para mahasiswa itu dikabarkan hanya belajar di kelas selama dua hari. Setelah itu, mereka bekerja empat hari di pabrik selama 10 jam, dan hanya mendapat jatah satu hari libur.


Ratusan mahasiswa Indonesia itu dilaporkan dipekerjakan di sebuah pabrik lensa kontak di Hsinchu dengan jam kerja dari pukul 07.30 sampai 19.30 waktu setempat.

Mereka harus berdiri selama 10 jam dan membungkus setidaknya 30 ribu bungkus lensa kontak, dengan waktu istirahat hanya dua jam.

Selain itu, para pelajar yang rata-rata Muslim itu dilaporkan hanya diberi makanan tidak halal, bahkan mengandung daging babi.

Hingga berita ini diturunkan, Kementerian Luar Negeri RI  masih juga belum menjawab permintaan konfirmasi dari CNNIndonesia.com terkait laporan tersebut.




Credit  cnnindonesia.com



https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190102143502-106-357960/ri-usut-dugaan-300-pelajar-jadi-korban-kerja-paksa-di-taiwan



Bagaimana Sang Populis Latin Jair Bolsonaro Membenahi Brasil?


Presiden baru Brasil Jair Bolsonaro dan istrinya Michelle Bolsonaro, melambai kepada para pendukung saat mereka melewati setelah upacara pelantikannya, di Brasilia, Brasil 1 Januari 2019. REUTERS/Ricardo Moraes
Presiden baru Brasil Jair Bolsonaro dan istrinya Michelle Bolsonaro, melambai kepada para pendukung saat mereka melewati setelah upacara pelantikannya, di Brasilia, Brasil 1 Januari 2019. REUTERS/Ricardo Moraes

CB, Jakarta - Tepat di hari pertama tahun 2019, Presiden Brasil yang baru, Jair Bolsonaro, resmi dilantik. Peralihan kekuasaan dari sosialisme ke tangan populis sayap kanan, menandakan bagaimana populisme di Brasil mulai bangkit.
"Ini adalah awal kebebasan Brasil dari sosialisme, politik pembenaran dan kesemerawutan birokrasi," kata Bolsonaro, mantan kapten pasukan terjun payung yang kini berusia 63 tahun, selama pidato yang berapi-api, dikutip dari Reuters, 2 Januari 2019.

Sebelum kemunculannya, Brasil memang dilanda kekacuan politik akibat skandal korupsi, krisis ekonomi dan kekerasan yang semakin gawat.

Presiden yang akan keluar Michel Temer dan istrinya Marcela Temer menunggu Presiden baru Brasil Jair Bolsonaro di Istana Planalto, di Brasilia, Brasil 1 Januari 2019. REUTERS/Ueslei Marcelino
Jair Bolsonaro bersumpah untuk membasmi korupsi dan menuntaskan tugas pemerintahan sosialis yang belum rampung. Namun simpatisan Donald Trump dan pendukung kediktatoran militer ini mengkhawatirkan banyak publik yang anti-populis, meskipun Bolsonaro berjanji akan mematuhi prinsip ekonomi.
Selama pelantikan, 3.000 polisi berpatroli dengan total 10 ribu personil gabungan. Tank, pesawat tempur dan bahkan rudal anti-pesawat dipasang. Jurnalis yang ingin meliput, menurut laporan NBC News, bahkan harus datang 7 jam lebih awal sebelum acara dimulai.
Keamanan tingkat tinggi ini atas permintaan Bolsonaro sendiri. Permintaan ini tampak dimaklumi karena Bolsonaro pernah ditikam di bagian perut selama kampanye pilpres pada September kemarin.

Calon presiden Brazil, Jair Bolsonaro, meringis tepat setelah ditikam di perut selama kampanye di Juiz de Fora, Brazil, Kamis, 6 September 2018. (AP Photo / Raysa Leite)
Bolsonaro tidak banyak menyampaikan pernyataan yang moderat sejak terpilih pada Oktober, di mana kaum progresif dan liberal mengecam sikap yang mereka katakan anti-homoseksual, seksis dan rasis.
Di sisi ekonomi, pemimpin baru berjanji untuk membuka pasar asing bagi Brasil dan memberlakukan reformasi untuk mengurangi defisit anggaran yang menguap, menempatkan rekening pemerintah di jalur yang berkelanjutan, menurut laporan Reuters.

Bolsonaro berencana untuk mengubah haluan Brasil di dunia internasional, menjauh dari sekutu negara-negara berkembang dan lebih dekat dengan kebijakan para pemimpin Barat, khususnya Presiden AS Donald Trump, salah satunya adalah janji untuk memindahkan kedubes Brasil ke Yerusalem. Tidak mengejutkan karena retorika Bolsonaro membuatnya mendapat julukan Donald Trump dari negeri tropis, atau Trump dari Amerika Latin.Bolsonaro juga mengatakan akan memprioritaskan perang melawan kejahatan yang semakin naik, di mana lebih dari 63.000 orang terbunuh tahun lalu. Kelompok-kelompok hak asasi manusia khawatir pembelaannya terhadap kekerasan polisi dapat melindungi para petugas dari penyelidikan atas pelanggaran HAM dan mengarah pada pembunuhan di luar hukum.


Para pemimpin asing terkemuka yang menghadiri pelantikan Bolsonaro adalah pemimpin sayap kanan, mulai dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban.
Presiden Kiri Nicolas Maduro dari Venezuela dan Daniel Ortega dari Nikaragua, yang dianggap sebagai diktator oleh Bolsonaro, tidak diundang oleh tim Bolsonaro setelah kementerian luar negeri mengirimi mereka undangan. Amerika Serikat diwakili oleh Menlu Mike Pompeo, meskipun Trump mentweet ucapan selamat kepadanya.
"USA bersama Anda!" kicau Trump pada Selasa di Twitter setelah memuji pidato pengukuhan Bolsonaro.
Tujuh dari 22 menteri Kabinet Bolsonaro adalah mantan personel militer, melebihi jumlah pemerintahan mana pun selama kediktatoran Brasil 1964-1985. Hal itu memicu kekhawatiran di antara lawannya untuk kembali ke pemerintahan otokratis, tetapi Bolsonaro menegaskan dia akan menghormati konstitusi negara. Wakil presiden Bolsonaro adalah pensiunan jenderal, Hamilton Mourao.

Partai Liberal dan Sosial Jair Bolsonaro akan memiliki 52 kursi di majelis rendah beranggotakan 513 anggota, blok terbesar kedua di belakang Partai Buruh Brasil.Dalam sebuah wawancara dengan Record TV menjelang pelantikannya, Bolsonaro mengecam birokrasi Brasil yang buruk sehingga menyebabkan berbisnis menjadi sulit dan mahal. Dia berjanji membabat habis birokrasi Brasil.
"Mesin pemerintah sangat berat," katanya. "Ada ratusan badan pengatur birokrasi di seluruh Brasil, juga para regulator. ... Kita harus mengurai kekacauan."

Calon presiden Brazil, Jair Bolsonaro, berbicara dengan wartawan di Kongres Nasional di Brasilia, Brasil 4 September 2018. [REUTERS / Adriano Machado]
Sumpah Bolsonaro untuk mengikuti contoh Donald Trump dan menarik Brasil keluar dari perjanjian perubahan iklim Paris telah mengkhawatirkan para aktivis lingkungan. Jair Bolsonari tetap ingin membangun bendungan pembangkit listrik tenaga air di Amazon dan membuka diri untuk mengeruk tambang di wilayah masyarakat pribumi Brasil.
Pengusaha Brasil sangat ingin melihat Bolsonaro mengadopsi tim ekonom ortodoks yang dipimpin oleh bankir investasi Paulo Guedes, yang telah berjanji untuk mengambil tindakan cepat dalam mengendalikan defisit anggaran Brasil yang tidak berkelanjutan.

Guedes berencana untuk menjual sebanyak mungkin perusahaan negara dalam upaya privatisasi yang ia perkirakan dapat menghasilkan hingga 1 triliun real Brasil atau Rp 3,7 triliun.
Rencana ini akan membantu memulihkan ketertiban keuangan pemerintah. Namun, langkah utama rencana Jair Bolsonaro untuk mengurangi defisit dan menghentikan kenaikan utang publik Brasil adalah perbaikan sistem jaminan sosial yang mahal.






Credit  tempo.co




Presiden Baru Brasil Jair Bolsonaro Resmi Dilantik


Presiden baru Brasil Jair Bolsonaro dan istrinya, Michelle Bolsonaro menyapa para pendukungnya saat memberikan sambutan di Planalto Palace, di Brasilia, Brasil, 1 Januari 2018. Bolsonaro mengalahkan kandidat dari partai pekerja kiri tengah, Fernando Haddad yang meraih 44,8 persen suara. REUTERS/Sergio Moraes
Presiden baru Brasil Jair Bolsonaro dan istrinya, Michelle Bolsonaro menyapa para pendukungnya saat memberikan sambutan di Planalto Palace, di Brasilia, Brasil, 1 Januari 2018. Bolsonaro mengalahkan kandidat dari partai pekerja kiri tengah, Fernando Haddad yang meraih 44,8 persen suara. REUTERS/Sergio Moraes

CB, Jakarta - Presiden baru Brasil, Jair Bolsonaro, resmi dilantik pada Selasa 1 Januari dan menandakan peralihan dari kekuasaan sosialisme ke pemerintahan sayap kanan.
Dalam pidato pelantikannya, Bolsonaro bersumpah untuk membasmi korupsi, kejahatan dan kesemerawutan ekonomi yang telah menyelimuti negara Latin Amerika terbesar, menurut laporan Reuters, dikutip pada 2 Januari 2019.

Bolsonaro, 63 tahun, adalah mantan kapten di kesatuan terjun payung, memulai karir politik sebagai anggota legislatif selama 7 tahun. Dia memuji kediktatoran militer Brasil selama 1964-1985. Namun selama pidato pertamanya sebagai presiden, Bolsonaro berjanji akan mematuhi prinsip demokrasi, setelah pernyataan kontroversialnya melawan media dan pesaing politik, yang membuatnya mendapat julukan Donald Trump dari negeri tropis atau Trump versi Latin."Ini adalah awal dari kebebasan Brasil dari sosialisme, kebenaran politik dan birokrasi semerawut," kata Bolsonaro.

Presiden baru Brasil Jair Bolsonaro memberi isyarat setelah menerima selempang kepresidenan dari mantan Presiden Michel Temer di Istana Planalto, di Brasilia, Brasil 1 Januari 2019. Terpilih sebagai Presiden, Bolsonaro janji memberantas korupsi, kejahatan dan mengatasi ekonomi yang memburuk. REUTERS/Sergio Moraes
Bolsonaro menjadi presiden sayap kanan pertama Brasil sejak masa kediktatoran, setelah masa-masa kampanyenya dipenuhi retorika politik kontroversial namun berhasil menyabet dukungan rakyat Brasil dalam pemilu Oktober lalu.

Kemenangan Bolsonaro mencerminkan ketidakpuasan rakyat terhadap situasi politik, skandal korupsi, kemunduran ekonomi dan kejahatan di Brasil yang tidak mampu ditangani oleh pemerintahan sosialis.
Presiden baru Brasil Jair Bolsonaro menyapa para pendukung bersama istrinya dari atas mobil, menjelang dilantik sebagai Presiden Brasil di Brasilia, Brasil 1 Januari 2019. Kandidat presiden dari partai kanan Jair Bolsonaro memenangkan pemilihan presiden, pilpres, Brasil dengan meraih 55,3 persen suara dalam penghitungan suara resmi pada hari Minggu, 28 Oktober 2018. REUTERS/Ricardo Moraes





Sebuah insiden sempat membuatnya dirawat selama berminggu-minggu setelah ditikam saat berkampanye. Untuk antisipasi, Kepolisian Brasil mengerahkan 10 ribu personil bersama tentara di jalan kota Brasilia, di mana Bolosnaro dan istrinya naik Rolls Royce beratap terbuka ke gedung Kongres.

"Kita mempunyai tantangan besar sebagai imbas krisis ekonomi, menghadapi distorsi hak asasi manusia dan kita harus mengakhiri pikiran yang membela para penjahat dan mengucilkan polisi," tegas Jair Bolsonaro dalam pidato pelantikan yang berapi-api.




Credit tempo.co







Komandan AS Minta Pasukannya di Afghanistan Bersiap untuk Pulang


Komandan AS Minta Pasukannya di Afghanistan Bersiap untuk Pulang
Komandan pasukan AS di Afghanistan menuturkan, pembicaraan damai dengan Taliban bisa berjalan baik dan pasukan NATO harus siap kembali berperang atau pulang. Foto/Istimewa

KABUL - Komandan pasukan Amerika Serikat (AS) di Afghanistan, Jenderal Scott Miller menuturkan, pembicaraan damai dengan Taliban bisa berjalan baik dan pasukan NATO harus siap untuk hasil apa pun, baik itu kembali berperang atau pulang.

Berbicara di depan pasukan di markas pasukan non-tempur (RS) NATO di Kabul, Miller memperingatkan untuk mempersiapkan proses positif atau konsekuensi negatif dalam pembicaran tersebut.

"Pembicaraan damai di luar sana, para pemain regional mendesak perdamaian, Taliban berbicara tentang perdamaian, pemerintah Afghanistan berbicara tentang perdamaian," katanya, seperti dilansir sputnik pada Rabu (2/1).

"Apakah (RS) mampu beradaptasi? Apakah kami dapat menyesuaikan? Apakah kami dapat berada di tempat yang tepat untuk mendukung proses positif dan konsekuensi negatif, itulah yang saya minta Anda pikirkan pada tahun 2019," sambungnya.


Miller sendiri tidak memberikan komentar mengenai rencana penarikan mundur AS dari negara itu dan mengakhiri perang terpanjang yang pernah dipromosikan Amerika di tanah asing. 




Credit  sindonews.com






Ledakkan Bom, Taliban Tewaskan Lima Tentara Afghanistan


Milisi Taliban
Milisi Taliban
Foto: EPA
Secara terpisah percobaan pembunuhan penasehat militer Italia digagalkan.



CB, KABUL – Milisi Taliban meledakkan bom yang ditanam di sebuah terowongan di bawah pos militer Afghanistan. Ledakan ini menewaskan lima tentara Afghanistan.


"Enam tentara terluka dalam serangan hari Selasa di distrik Maiwand di provinsi selatan Kandahar," kata juru bicara kepolisian Mohammad Ashraf Watandost, Rabu (2/1).

Juru bicara Taliban, Qari Yousuf Ahmadi, mengatakan para militan, yang berjuang untuk menggulingkan pemerintah dan menerapkan kembali hukum Islam yang keras setelah penggulingan 2001, telah membunuh atau melukai 35 tentara dan menghancurkan tumpukan besar senjata dan amunisi.


Pasukan keamanan perbatasan Afghanistan secara terpisah menggagalkan serangan terhadap penasihat militer Italia di sebuah pangkalan paramiliter di provinsi barat Herat pada Rabu.


Noorullah Qadri, Komandan 207 Korps Militer Zafar, mengatakan dua penyerang yang menyusup ke pasukan keamanan perbatasan berusaha membunuh para tentara Italia.


“Warga negara Italia melarikan diri tanpa cedera. Satu penyerang ditembak mati dengan segera dan yang lainnya ditangkap," kata Qadri.


Pasukan Italia adalah bagian dari Misi Dukungan Tegas yang dipimpin NATO yang berfokus pada pelatihan, memberi saran dan membantu pasukan Afghanistan di empat provinsi barat. Italia memiliki 895 tentara yang melekat pada Dukungan Tegas. 



Credit republika.co.id




Pompeo: Penarikan Mundur Pasukan Tak Pengaruhi Kerjasama dengan Israel


Pompeo: Penarikan Mundur Pasukan Tak Pengaruhi Kerjasama dengan Israel
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo mengatakan, penarikan pasukan AS dari Suriah tidak mempengaruhi kerjasama dengan Israel di wilayah tersebut. Foto/Istimewa

WASHINGTON - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo mengatakan, penarikan pasukan AS dari Suriah tidak mempengaruhi kerjasama dengan Israel di wilayah tersebut.

Bertemu dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu di sela-sela pelantikan Presiden Brazil, Jair Bolsonaro, Pompeo menyampaikan penarikan itu tidak akan mempengaruhi kerjasama dengan Israel, khususnya kerjasama keamanan.

"Keputusan di Suriah sama sekali tidak mengubah apa pun yang sedang dilakukan pemerintahan ini bersama Israel. Kampanye kontra-ISIS berlanjut, upaya kami untuk melawan agresi Iran terus berlanjut, dan komitmen kami untuk stabilitas Timur Tengah dan perlindungan Israel berlanjut dengan cara yang sama sebelum keputusan itu dibuat," kata Pompeo, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (2/1).

Sementara itu, pada gilirannya, Netanyahu mengatakan ia ingin meningkatkan kerja sama intelijen dan operasi dengan AS di Suriah dan di tempat lain untuk memblokir apa yang disebutnya agresi Iran di kawasan itu.

"Kami memiliki banyak hal untuk didiskusikan. Kami akan membahas kerjasama kami yang intens antara Israel dan AS, yang juga akan membahas pertanyaan-pertanyaan setelah keputusan, keputusan Amerika, tentang Suriah," kata Netanyahu. 

"Pembicaraan itu, akan membahas bagaimana mengintensifkan lebih jauh intelijen dan kerja sama operasional kami di Suriah dan di tempat lain untuk memblokir agresi Iran di Timur Tengah," tukasnya. 





Credit  sindonews.com





Bertemu Netanyahu, Pompeo Bahas Ancaman Iran di Kawasan


Bertemu Netanyahu, Pompeo Bahas Ancaman Iran di Kawasan
Pompeo melakukan pertemuan dengan Netanyahu di Brazil membahas mengenai ancaman Iran di kawasan dan penguatan kerjasama antara kedua negara. Foto/Istimewa

BRASILIA - Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) menuturkan, Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo telah melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu di Brazil. Salah satu pembahasan yang diangkat dalam pertemuan itu, menurut Kemlu AS, adalah mengenai ancaman Iran.

“Menteri Luar Negeri Michael R. Pompeo bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Brasilia, Brazil," kata Kemlu AS dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (2/1).

"Mereka membahas ancaman yang tidak dapat diterima bahwa agresi dan provokasi regional oleh Iran dan agen-agennya menimbulkan ancaman terhadap keamanan Israel dan regional. Pompeo menegaskan kembali komitmen AS terhadap keamanan Israel dan hak tanpa syarat untuk pertahanan diri," sambungnya.

Kemlu AS kemudian mengatakan, kedua pihak menegaskan kembali komitmen mereka untuk memperkuat kerja sama bilateral serta hubungan dengan Brazil. Pompeo dan Netanyahu sendiri bertemu di sela-sela pelantikan Presiden Brazil, Jair Bolsonaro.

Sementara itu, sebelumnya  Menteri Intelijen Israel, Tamir Hyman menyatakan, Iran dapat menggunakan kekuatan dan pengaruhnya yang terus meningkat di Irak sebagai sesuatu yang akan membantu Teheran menyerang Israel.

"Irak saat ini sedang berada di bawah pengaruh Pasukan Quds dan Garda Revolusi Iran (IRGC). Iran dapat melihat Irak sebagai panggung yang nyaman untuk mengakar, seperti apa yang mereka lakukan di Suriah, dan menggunakannya sebagai platform untuk peningkatan kekuatan yang juga dapat mengancam Negara Israel," ucap Hyman.




Credit  sindonews.com




Donald Trump Klaim Pecat Menhan Jim Mattis


Donald Trump Klaim Pecat Menhan Jim Mattis
Presiden Donald Trump mengklaim memecat eks Menhan Jim Mattis, meski Mattis menyatakan mengundurkan diri karena berbeda pendapat.



Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengaku bahwa "sejatinya" telah memecat Jim Mattis sebagai Menteri Pertahanan, meski mantan kepala Pentagon itu secara gamblang mengundurkan diri karena sejumlah ketidaksepahaman.

Hal itu Trump sampaikan di hadapan wartawan Gedung Putih dalam monolog yang bertele-tele, bahkan ketika pengganti Mattis, Patrick Shanahan duduk persis di sampingnya.

"Apa yang telah dia lakukan untuk saya? Bagaimana dia menyelesaikan yang ada di Afghanistan?" kata Trump yang kemudian menyesali krisis keamanan di Afghanistan dan banyaknya yang dikeluarkan Amerika di sana.


"Saya tak senang dengan yang telah dia lakukan di Afghanistan dan saya tidak seharusnya senang," katanya.




"Saya harap dia baik-baik saja. Saya harap begitu. Namun asal kalian tahu, Presiden Obama memecatnya dan sejatinya saya juga. Saya ingin hasil," lanjutnya.

Trump sudah biasa memberikan komentar merendahkan mantan stafnya yang mengundurkan diri dari jabatan mereka. Begitu pula yang terjadi dengan Mattis kali ini.

Namun kritikan terhadap Mattis ini menjadi hal yang berbeda, mengingat di awal Trump selalu mengungkapkan kekagumannya terhadap pria yang ia sebut sebagai 'Mad Dog Mattis' itu.

Mattis, mantan jenderal marinir, adalah kepala Komando Pusat kala Obama memecatnya pada 2013 akibat pandangannya yang kental akan perang atas Iran.

Mattis mengundurkan diri pada 20 Desember lalu setelah Trump mengejutkan pemerintah AS dengan memerintahkan penarikan pasukan penuh dari Suriah.

Dalam surat pengunduran diri, Jim Mattis tidak berusaha menutupi bahwa dirinya dengan Donald Trump memiliki perselisihan.

"Karena Anda punya hak untuk memiliki Menteri Pertahanan yang pandangannya lebih cocok dengan Anda," kata Mattis dalam surat tersebut.

"Saya percaya hak saya pula untuk mundur dari posisi saat ini." lanjutnya.




Credit  cnnindonesia.com






Trump: Shutdown Pemerintah AS Bisa Berlangsung Lama


Donald Trump
Donald Trump
Foto: REUTERS/Mike Segar
Trump enggan mundur dari tawarannya meminta anggaran untuk bangun tembok perbatasan.



CB, WASHINGTON -- Presiden AS Donald Trump tidak menunjukkan tanda-tanda akan mengalah untuk meminta pendanaan terkait pembangunan tembok perbatasan. Pada Rabu (2/1) ini, shutdown atau penutupan pemerintahan federal AS telah memasuki hari ke-12.

Shutdown yang dimulai pada 22 Desember itu dipicu oleh permintaan dana sebesar lebih dari 5 miliar dolar AS yang diajukan Trump untuk mendanai pembangunan tembok di perbatasan selatan AS.

Trump mengatakan kepada wartawan pada Rabu (2/1), shutdown bisa berlangsung lama. Menurut dia, pembangunan tembok itu merupakan subjek yang terlalu penting untuk ditinggalkan. "Saya pikir orang-orang di negara ini akan berpikir saya benar. Dan bisa dalam waktu yang lama sebelum pemerintahan dibuka kembali," ujar Trump, dikutip Aljazirah.

Trump juga menolak tawaran pemerintahannya untuk menerima dana sebesar 2,5 miliar dolar AS buat pembangunan dinding. Tawaran itu dibuat ketika Wakil Presiden AS Mike Pence dan pejabat tinggi lainnya bertemu dengan pemimpin Senat dari Partai Demokrat, Chuck Schumer, di awal shutdown.

Komentar Trump itu disampaikan menjelang digelarnya pertemuan di Gedung Putih oleh pejabat senior Departemen Keamanan Dalam Negeri. Menurut Trump, pertemuan itu dilakukan untuk mengajukan permohonan kepada para pemimpin Kongres terkait dana tembok perbatasan.

Pemimpin minoritas House Kevin McCarthy mengatakan kepada wartawan, Trump telah meminta para anggota Republikan dan Partai Demokrat kembali pada Jumat (4/1) untuk melanjutkan pertemuan. "Presiden meminta kami untuk kembali pada Jumat untuk pertemuan baru Kongres," kata McCarthy.

Tidak jelas apakah pertemuan itu akan menghasilkan terobosan dalam perselisihan terkait sengketa pendanaan.



Ketika Demokrat yang dipimpin oleh Nancy Pelosi mengambil alih House pada Kamis (3/1), mereka berencana untuk menyetujui paket anggaran pengeluaran dua bagian yang dimaksudkan untuk mengakhiri shutdown. Namun prospek perjalanannya suram di Senat, tempat Partai Republik memegang mayoritas.
Anggaran Demokrat di House tidak termasuk dana 5 miliar dolar AS yang diinginkan Trump untuk pembangunan tembok. Anggaran itu juga menjadi pertarungan besar pertama Kongres baru antara Partai Demokrat di House yang dipimpin oleh Pelosi dan Partai Republik di Senat yang dipimpin oleh Mitch McConnell.

Di Capitol pada Rabu (2/1), Pelosi mengatakan ia berharap Partai Republik dan Gedung Putih dapat mendengar apa yang ia tawarkan untuk mengakhiri shutdown. Gedung Putih menolak proposal Demokrat.





Credit republika.co.id









Kisruh Penutupan Pemerintahan, Trump Negosiasi Ketua DPR AS


Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, di kantornya. Sky News
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, di kantornya. Sky News

CB, Jakarta - Presiden Donald Trump mengundang ketua Kongres dan DPR AS ke Gedung Putih untuk menyelesaikan kebuntuan penutupan pemerintahan atau government shutdown yang sudah berjalan 11 hari.
Undangan ini akan membahas keamanan perbatasan sekaligus untuk pertama kalinya kedua kubu, Demokrat dan Republik, bertatap muka di tengah kebuntuan anggaran fiskal yang masih ditahan di DPR.

Menurut laporan Washington Post, yang dikutip 2 Januari 2019, pertemuan ini akan digelar sehari sebelum Demokrat secara resmi mengambil alih mayoritas DPR setelah menang di pemilu sela. Alhasil, Trump untuk pertama kalinya mencicipi pembagian pemerintahan di mana rekan-rekannya di Republik menguasai Senat AS dan rivalnya dari Demokrat menduduki DPR AS.
Tidak diketahui apakah hasil pertemuan akan meloloskan anggaran yang diajukan Trump, terutama soal proposal miliaran dolar AS untuk membangun tembok perbatasan di selatan. Demokrat dengan keras menolak permintaan Trump untuk tembok.

Gedung Kapitol difoto melalui pagar berantai di Washington, Amerika Serikat, Senin (30/9). Sekitar satu juta pegawai pemerintahan AS membuat rencana darurat pada hari Senin jika terjadi 'shutdown' atau penutupan pada tengah malam, dengan serikat pekerja mereka menuntut Kongress untuk segera membuat kesepakatan. REUTERS/Kevin Lamarque
Departemen Keamanan Negara akan memimpin memimpin rapat kepada dua pemimpin dari DPR dan Senat.
"Keamanan perbatasan dan soal "Tembok", juga Shutdown bukanlah tempat di mana Nancy Pelosi ingin memulai masa jabatannya sebagai Ketua DPR! Mari kita buat kesepakatan?" kicau Trump di Twitter.
Pelosi menanggapi undangan Trump "mari buat kesepakatan" dengan men-twit presiden telah "memberi Demokrat kesempatan besar untuk menunjukkan bagaimana kita akan memerintah secara bertanggung jawab & dengan cepat menyampaikan rencana kita untuk mengakhiri #TrumpShutdown yang tidak bertanggung jawab, ini hanyalah isyarat pertama bahwa Mayoritas Demokrat kami yang baru berkomitmen untuk bekerja #ForThePeople (untuk rakyat)."

Penutupan pemerintahan parsial dimulai 22 Desember, dan belum ada tanda-tanda negosiasi langsung yang melibatkan Partai Republik, Demokrat dan Gedung Putih. Anggota Kongres meninggalkan Washington sementara Trump tetap di Gedung Putih, dan masing-masing pihak saling menyalahkan yang lain. Trump menyebut penutupan sebagian pemerintah sebagai "Schumer shutdown" merujuk pada anggota senat dari Demokrat Chuck Schumer yang sangat antirencana tembok Trump.
Imigran memanjat tembok perbatasan antara Meksiko dan AS di Tijuana, Meksiko, 25 November 2018. Presiden AS Donald Trump, mengatakan para imigran pencari suaka di perbatasan negara itu dengan Meksiko harus menunggu di sana sampai permohonannya disetujui pengadilan di AS. REUTERS/Hannah McKay
Sebelumnya Demokrat mengusulkan jalan keluar untuk mengakhiri penutupan dengan mengesahkan dua anggaran, menurut laporan New York Times. Yang pertama meloloskan anggaran untuk departemen penting seperti Departemen Dalam Negeri dan Lembaga Pendapatan Internal hingga akhir tahun fiskal pada bulan September.
Yang kedua akan memperpanjang pendanaan keamanan dalam negeri pada status terkini hingga 8 Februari, termasuk US$ 1,3 miliar (Rp 18,7 triliun) untuk pagar tetapi tidak ada dana untuk dinding perbatasan Trump yang meminta pagar dari beton.

Dengan memisahkan RUU keamanan negara, Demokrat membuka pintu untuk negosiasi selama sebulan. Tetapi pada dasarnya mereka juga menantang Trump dan Senator Mitch McConnell, ketua Senat AS, untuk mencegah permintaan tembok Trump.Senator Chuck Schumer dari New York, pemimpin Demokrat, dan Perwakilan Nancy Pelosi dari California, yang diperkirakan akan dilantik sebagai ketua DPR pada Kamis, di tengah polemik penutupan pemerintahan akibat proposal tembok perbatasan Trump.





Credit tempo.co



















Resolusi Mahathir pada 2019: Malaysia Bebas Korupsi

PM Malaysia Mahathir Mohamad.
PM Malaysia Mahathir Mohamad.
Foto: Republika/ Wihdan

Mahathir meminta semua pihak untuk menaati hukum.


CB, PUTRAJAYA -- Perdana Menteri Malaysia Mahatir Mohamad memiliki resolusi khusus pada 2019 ini. Ia berharap pemerintah Malasysia akan bebas dari korupsi.


Misi tersebut juga merupakan tujuan dari partai yang mendukungnya, Pakatan Harapan. Mahathir ingin pemerintah dapat menjalankan pemerintahan yang bersih, tidak seperti pemerintahan sebelumnya yang runtuh karena korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

"Kami harus menghindari korupsi. Kami akan bertindak terhadap mereka yang terlibat, bahkan jika mereka memegang posisi tinggi," ujar PM Mahatir seperti dikutip Strait Times, Rabu.

Mahatir mengatakan, setiap orang harus mematuhi hukum, baik para pemimpin Melayu hingga warga negara biasa.  Sebab menurutnya seluruh sistem akan rusak tanpa aturan hukum.


"Setelah Pakatan Harapan menang, pemerintah sibuk memulihkan pemerintahan dan melakukan reformasi," ujar dia.



PM berusia 93 tahun itu, mengklaim bahwa pemerintahannya telah menyelesaikan banyak masalah dalam tujuh bulan terkahir pada 2018.

Namun ia juga menghadapi banyak tantangan lain termasuk kelancaran kebijakan Partai Harapan. "Pasti ada tantangan. Salah satunya kelancaran pelaksanaan kebijakan Pakatan Harapan dan membangun Malaysia yang baru," ujarnya.

Perdana Menteri mengatakan, pemerintah baru telah membuang praktik membagikan barang kepada anggota partai seperti yang dilakukan sebelumhnya. Meski banyak yang belum terbiasa dengan praktik-praktik baru ini, pemerintah akan tetap tegas dalam perjuangan melawan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

"Di masa lalu, kami melihat bahwa lembaga hukum dan penegak yang bertanggung jawab atas korupsi tidak dapat menghentikan penyuapan di pemerintah. Tetapi sekarang kami semua akan menentang korupsi," katanya.




Credit  republika.co.id





Myanmar Akui Bentrok Polisi di Rakhine, 2.500 Orang Mengungsi


Myanmar Akui Bentrok Polisi di Rakhine, 2.500 Orang Mengungsi
Ilustrasi polisi Myanmar. (AFP PHOTO/STR)


Jakarta, CB -- Myanmar mengakui bentrokan antara kepolisian dengan kelompok bersenjata minoritas di negara bagian Rakhine yang dilaporkan menyebabkan 2.500 orang mengungsi.

Melalui pemberitaan di media milik pemerintah, Myanmar mengonfirmasi bahwa bentrokan antara polisi dan kelompok Tentara Arakan itu sudah dimulai sejak awal Desember 2018 lalu.

Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB melaporkan bahwa sejak bentrokan terbaru itu pecah pada 8 Desember lalu, 2.500 orang mengungsi, 1.500 di antaranya merupakan korban perseteruan yang memanas sedari pekan lalu.



Global New Light of Myanmar
melaporkan bahwa salah satu bentrokan teranyar di Rakhine terjadi pada Selasa (1/1), ketika satu polisi terluka parah setelah sekitar 30 pria yang membawa "senjata ringan dan berat" melancarkan serangan ke penjaga perbatasan.


Juru bicara Tentara Arakan, Khin Thu Kha, membantah laporan bahwa kelompoknya menyerang polisi lebih dulu. Namun, ia mengakui bahwa Tentara Arakan terlibat bentrok dengan pasukan keamanan pemerintah di Saytuang pada Selasa.

Menurut Khin, Myanmar memang mengerahkan ratusan polisi untuk menjaga perbatasan dengan Bangladesh sebagai bagian dari operasi melawan Tentara Arakan.

"Hari ini, bentrokan pecah pukul 08.00," katanya.



Sementara itu, juru bicara militer Myanmar, Tun Tun Nyi, menolak permintaan komentar dari Reuters.

Kabar ini tersiar di tengah masa gencatan senjata yang dicanangkan militer sejak Desember untuk menghentikan pertikaian di kawasan utara dan tenggara Myanmar demi membuka jalan negosiasi damai dengan sejumlah kelompok pemberontak.

Rakhine, yang terletak di barat Myanmar, tak termasuk dalam perjanjian gencatan senjata tersebut. Kenyataan ini menimbulkan keraguan sejumlah pihak akan kemauan militer mengakhiri konflik di seluruh pelosok Myanmar.

Negara bagian tersebut selama ini menjadi sorotan karena menjadi lokasi kekerasan militer terhadap etnis minoritas Muslim Rohingya yang menyebabkan setidaknya 1.000 orang tewas dan 730 ribu lainnya mengungsi ke Bangladesh sejak Agustus 2017.                



Credit  cnnindonesia.com