CUPUMA

Kamis, 01 November 2018

AS Alokasikan Rp 600 Miliar untuk Lawan Propaganda Rusia dan Cina

Ekspresi tatapan Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin saat menggelar pertemuan dalam KTT Amerika Serikat-Rusia di Helsinki, Finlandia, Senin, 16 Juli 2018. Mereka membahas 5 topik di antaranya, tuduhan campur tangan pemilu AS oleh Rusia, krisis Suriah, perjanjian kontrol senjata nuklir, aneksasi Crimea dari Ukraina oleh Rusia dan sanksi Washington terhadap Moskow. Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

CB, Jakarta - Amerika Serikat telah mengalokasikan US$ 40 juta atau sekitar Rp 608 miliar ke Global Engagement Center dalam upaya untuk memerangi propaganda Rusia dan Cina.
"Pada akhir September, Global Engagement Center mewajibkan US$ 40 juta untuk mendukung inisiatif melawan propaganda disinformasi yang disebarkan oleh negara-negara asing," kata Wakil Juru Bicara Departemen Luar Negeri Robert Palladino, dikutip dari Sputniknews, 31 Oktober 2018.

"Pendanaan ini akan mendukung berbagai upaya untuk melawan disinformasi dan propaganda Rusia, Iran dan Cina," tambahnya.

Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden AS Donald Trump memberikan konferensi pers bersama di Istana Presiden di Helsinki, Finlandia, pada Senin, 16 Juli 2018. (AP Photo/Pablo Martinez Monsivais)

AS telah berulang kali menuduh Rusia dan Cina berupaya mempengaruhi pemilihan AS. Sebagai bagian dari upaya menangkal isu ini, Presiden AS Donald Trump pada September menandatangani dokumen yang memungkinkan sanksi dijatuhkan pada negara atau pihak yang bertanggung jawab terlibat ikut campur dalam pemilihan umum AS.
Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton menjelaskan langkah itu bertujuan untuk melindungi Amerika Serikat dari campur tangan asing dalam pemilihan umum AS.

Awal tahun ini, Penasihat Khusus Gedung Putih Robert Mueller mendakwa 13 individu Rusia dan tiga perusahaan karena diduga ikut campur tangan dalam pemilihan presiden 2016.
Orang-orang yang disebut peretas Rusia ini diduga membeli iklan Facebook sebagai upaya untuk mempengaruhi opini publik, tetapi bahkan Wakil Jaksa Agung Rod Rosenstein mengakui bahwa tidak ada bukti bahwa hasil pemilihan umum akhir benar-benar dipengaruhi.
Sementara Departemen Kehakiman AS, seperti dilaporkan dari Business Insider, menuduh seorang perempuan Rusia yang memiliki hubungan dengan rekan Presiden Vladimir Putin dengan bersekongkol untuk ikut campur dalam pemilihan paruh waktu AS mendatang.

Bendera Republik Rakyat Cina dan bendera AS berkibar di tiang lampu di sepanjang jalan Pennsylvania Avenue dekat Capitol AS selama kunjungan kenegaraan Presiden China Hu Jintao, di Washington, DC, Amerika Serikat, 18 Januari 2011.[REUTERS/Hyungwon Kang]

Aduan pidana diajukan pada September dan diumumkan secara terbuka pada Jumat 26 Oktober, yang menuduh Elena Khusyaynova berperan dalam kampanye luas untuk mempengaruhi politik Amerika Serikat melalui media sosial, salah satu bukti dugaan upaya Rusia untuk campur tangan dalam urusan domestik Amerika Serikat sejak pilpres 2016.
Kampanye intervensi Rusia yang disebut sebagai Proyek Lakhta, melibatkan pembuatan ribuan media sosial dan akun email, dan memiliki anggaran lebih dari US$ 35 juta atau Rp 532 miliar, ungkap aduan tersebut.

Rusia berulang kali menolak adanya campur tangan apapun dalam pemilihan presiden AS 2016, serta ikut campur dalam urusan negara lain, dan menyebut tuduhan-tuduhan ini tidak masuk akal. Rusia berulang kali menyebut tidak adanya bukti yang ditemukan oleh Amerika Serikat selama dua tuduhan terpisah AS, serupa dengan Cina, yang juga membantah ikut campur pemilihan umum AS.

Credit tempo.co

AS Larang Ekspor Chip ke Perusahaan Cina karena Curi Teknologi

Ilustrasi microchip semikonduktor. [REUTERS/Kim Kyung-Hoon]

CB, Jakarta - Amerika Serikat akan membatasi ekspor komponen chip ke sebuah perusahaan negara Cina dari pemasok AS, setelah diduga mencuri kekayaan intelektual dari perusahaan semikonduktor AS Micron Technology.
Departemen Perdagangan AS, dilaporkan dari Reuters 31 Oktober 2018, mengatakan telah menempatkan Fujian Jinhua Integrated Circuit pada daftar entitas yang tidak dapat membeli komponen, perangkat lunak dan barang teknologi dari perusahaan AS.
Pemerintah khawatir perusahaan Cina dapat membanjiri pasar dengan chip murah yang juga dibuat oleh perusahaan AS yang memasok militer AS. Jika pembuat chip AS keluar dari bisnis, militer akan kehilangan pemasok untuk barang yang semestinya berasal dari Amerika Serikat.

Teknisi memeriksa transduser listrik cerdas yang dibuat oleh Fujian Jinhua Integrated Circuit Co Ltd di Provinsi Fujian, Cina, 9 Juli 2018. [Foto / Xinhua via China Daily]
Para ahli perdagangan mengatakan langkah pemerintahan Trump ini mungkin merupakan upaya yang belum pernah terjadi sebelumnya, untuk menggunakan alat hukum ke perusahaan asing yang mengirim barang-barang asal AS ke negara-negara yang terkena sanksi seperti Iran, untuk melindungi kelangsungan ekonomi perusahaan AS.
Langkah ini meningkatkan perselisihan bisnis ke dalam dunia konflik perdagangan internasional antara Amerika Serikat dan Cina. Juru bicara Departemen Perdagangan mengatakan putusan itu berdasarkan pada standar peraturan.

Penindakan terhadap Fujian Jinhua kemungkinan akan memicu ketegangan baru antara Beijing dan Washington karena perusahaan ini berada di jantung program "Made in China 2025" untuk mengembangkan industri teknologi tinggi baru.
Dua negara ekonomi teratas dunia telah melancarkan perang tarif atas sengketa perdagangan, dengan tarif AS menjerat barang-barang Cina senilai US$ 250 miliar atau sekitar Rp 3.800 triliun, sementara Cina sebagai balasan masang tarif kepada barang AS senilai US$ 110 miliar atau sekitar 1.672 triliun.
Fujian Jinhua adalh perusahaan pembuat chip yang disebut DRAM, chip memori yang membuat komputer, telepon, dan perangkat lain beroperasi lebih cepat dan lancar.

Markas Micron Technology di Boise, Idaho, AS. [boisestatepublicradio.org]

Micron, pembuat chip memori dengan pabrik di Virginia dan Utah, menuduh Fujian Jinhua dan mitra Taiwan United Microelectronics Corp, mencuri desain chipnya dalam gugatan di California. Sebagai balasan, perusahaan-perusahaan Cina menggugat Micron di Cina, di mana pengadilan di sana memihak mereka dan melarang beberapa chip Micron di Cina.
"Ketika sebuah perusahaan asing terlibat dalam aktivitas yang bertentangan dengan kepentingan keamanan nasional kami, kami akan mengambil tindakan kuat untuk melindungi keamanan nasional kami," kata Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross.
Seorang jurubicara Departemen Perdagangan mengatakan bahwa agensi akan meninjau permohonan banding apapun oleh Fujian Jinhua.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Cina Lu Kang mengatakan pemerintah Cina selalu meminta perusahaan Cina untuk secara ketat mengikuti hukum setempat ketika mereka beroperasi di luar negeri, dan meminta pemerintah asing untuk memberikan perlakuan yang adil kepada perusahaan-perusahaan Cina.
"Cina mendesak pihak Amerika Serikat untuk mengambil langkah dan segera menghentikan cara-cara yang salah," kata Kementerian Perdagangan Cina.

Kementerian Perdagangan Cina mengatakan pihaknya menentang Amerika Serikat mencampuri perdagangan internasional antar-perusahaan yang berjalan normal dan menyalahgunakan tindakan pengendalian ekspor.

Credit tempo.co

'Statue of Unity', Patung Tertinggi Dunia itu Ada di India

'Statue of Unity' patung tertinggi dunia itu ada di India

Foto: Reuters

Patung ini sebagai monumen untuk mengangkat kembali pahlawan yang terlupakan.

CB, KEVADIYA – India meresmikan patung tertinggi di dunia yang dinamai 'Statue of Unity', di Kevadiya, Gujarat, pada Rabu (30/10). Patung setinggi 597 kaki ini berwujud menteri dalam negeri pertama India setelah berakhirnya pemerintahan Inggris, Sardar Vallabbhai Patel.

Perdana Menteri India Narendra Modi turut menghadiri peresmian patung tersebut. Pesawat-pesawat angkatan udara India terlihat menghujani patung perunggu itu dengan bunga. Pembangunan patung diperkirakan menelan dana mencapai 400 juta dolar AS.

Patung ini 180 kaki lebih tinggi dari Spring Temple Buddha di Cina, yang sebelumnya merupakan patung terbesar di dunia. Patung Patel ini juga mengerdilkan beberapa monumen paling ikonik di dunia, setinggi kira-kira empat kali ukuran Patung Liberty di New York dan enam kali ukuran Christ the Redeemer di Rio de Janeiro.

Patel dikenal sebagai "Iron Man of India" karena mengintegrasikan berbagai negara di era pasca-kemerdekaan. Saat itu pembentukan Pakistan telah memicu pertumpahan darah besar antara umat Hindu dan Muslim di wilayah tersebut.

Patung itu adalah bagian dari kebijakan partai nasionalis Hindu untuk menghidupkan kembali mitos-mitos seputar pemimpin yang "terlupakan" oleh negara.

"Patel ingin India menjadi negara yang kuat, sensitif, waspada, dan akomodatif, dan kami mengupayakan itu," kata Modi dalam upacara peresmian, dikutip The Independent.

Beberapa pemimpin yang dianggap telah dilupakan, merupakan anggota oposisi dari Partai Bharatiya Janata (BJP), Partai Kongres. Mereka telah berjuang untuk kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Inggris pada 1947.

BJP telah menuduh oposisi mereka mengabaikan para pemimpin seperti Patel, BR Ambedkar, yang memimpin penyusunan konstitusi, dan pejuang kemerdekaan Subhas Chandra Bose.

Menurut Rahul Gandhi, cicit dari Jawaharlal Nehru, perdana menteri pertama India, yang memimpin Kongres, melupakan pemimpin lama adalah distorsi sejarah.

"Ironis bahwa patung Sardar Patel diresmikan, tetapi setiap institusi yang ia bantu bangun sedang dihancurkan. Kerusakan sistematis lembaga-lembaga India tidak lebih dari sebuah pengkhianatan," jelas Rahul.

Credit republika.co.id

Sekjen PBB Tunjuk Utusan Baru untuk Suriah

Sekjen PBB Antonio Guterres.

Foto: EPA

Diplomat Norwegia Geir Pedersen sebagai utusan khusus baru untuk Suriah.

CB, WASHINGTON - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres telah memberi tahu Dewan Keamanan PBB bahwa dia akan menunjuk diplomat Norwegia Geir Pedersen sebagai utusan khusus baru untuk Suriah. Pedersen saat ini menjabat sebagai duta besar Norwegia untuk Cina dan sebelumnya menjabat sebagai duta besar Norwegia untuk PBB.

"Saya memberitahu Anda tentang niat saya untuk mengumumkan penunjukan Geir Pedersen sebagai Utusan Khusus saya untuk Suriah. Dalam mengambil keputusan ini, saya telah berkonsultasi secara luas, termasuk dengan pemerintah Republik Suriah," tulis Guterres dalam sebuah surat.

"Pedersen akan mendukung partai-partai Suriah dengan memfasilitasi solusi politik yang inklusif dan kredibel, yang memenuhi aspirasi demokratis rakyat Suriah," tambah dia.

Guterres juga berterima kasih kepada Staffan de Mistura, yang tidak lagi menjabat sebagai utusan PBB untuk Suriah. Ia mengapresiasi de Mistura yang selama lebih dari empat tahun telah memberikan kontribusi untuk perdamaian di Suriah.

Para pemimpin Turki, Rusia, Perancis, dan Jerman telah melakukan pertemuan di Istanbul pada akhir pekan lalu. Mereka menyerukan solusi politik untuk perang dan gencatan senjata permanen di Idlib yang dikuasai pemberontak.

Pernyataan bersama mereka menyerukan agar sebuah komite dibentuk untuk menyusun rancangan konstitusi pasca-perang di Suriah sebelum akhir tahun. Komite juga akan membuka jalan bagi pemilihan umum yang bebas dan adil di negara yang dilanda perang itu.

Dilansir di Channel News Asia, konflik Suriah, yang dimulai dengan protes anti-pemerintah pada 2011, telah merenggut nyawa lebih dari 360 ribu jiwa.

Credit republika.co.id

Kuburan Massal Berisi Lebih dari 1.500 Mayat Ditemukan di Raqqa

DAMASKUS - Lebih dari 1.500 mayat jenazah warga sipil ditemukan di sebuah kuburan massal yang baru ditemukan di Provinsi Raqqa, Suriah utara. Raqqa adalah bekas Ibu Kota de facto Negara Islam (ISIS).

Surat kabar pro pemerintah Suriah, al-Watan, melaporkan bahwa jenazah itu adalah warga sipil yang tewas akibat serangan koalisi Amerika Serikat (AS) di Raqqa. Al-Watan menurunkan laporan itu mengutip sumber-sumber medis seperti dikutip dari Xinhua, Kamis (1/11/2018).

Surat kabar itu melaporkan jenazah 4.000 warga sipil sejauh ini muncul di kuburan massal di Raqqa. Al-Watan menambahkan bahwa jenazah yang lebih banyak lagi sedang digali setiap hari.

Koalisi pimpinan AS memberikan dukungan kepada Pasukan Demokratis Suriah (SDF) pimpinan-Kurdi dalam upaya mereka untuk merebut Raqqa. Kota di utara Suriah itu dulunya adalah Ibu Kota de facto ISI pada tahun 2017.

Surat kabar itu mengatakan dalam laporannya bahwa serangan udara koalisi AS di Raqqa telah menghancurkan 85 persen dari Ibu Kota provinsi yang juga bernama Raqqa.

Penemuan kuburan massal di Raqqa ini bukanlah yang pertama. Dua kuburan massal yang berisi puluhan mayat warga sipil dan tentara Suriah yang dibunuh oleh militan ISIS ditemukan di sebelah barat provinsi Raqqa pada Desember tahun lalu.

ISIS ditendang keluar dari bekas benteng mereka Raqqa pada bulan Oktober lalu oleh SDF yang didukung AS. ISIS kehilangan Ibu Kota de faktonya di Suriah itu setelah empat bulan pertempuran sengit dan pemboman oleh SDF dan koalisi pimpinan AS yang meninggalkan kota itu dalam kehancuran.

Credit sindonews.com

Bangladesh dan Myanmar Sepakati Repatriasi Rohingya

Menteri Luar Negeri Bangladesh Shahidul Haque.

Foto: EPA

PBB menekankan repatriasi tidak boleh dilakukan tanpa perencanaan matang.

CB, DHAKA -- Bangladesh dan Myanmar sepakat melakukan repatriasi atau pemulangan ratusan ribu Muslim Rohingya yang dimulai pertengahan November. Lebih dari 700 ribu pengungsi Rohingya berada di Bangladesh untuk melarikan diri dari penumpasan tentara Myanmar

"Kami berharap untuk memulai repatriasi pada pertengahan November," kata Menteri Luar Negeri Bangladesh Shahidul Haque, Selasa (30/10).

Hal itu ia sampaikan setelah pertemuan dengan delegasi Myanmar yang dipimpin pejabat senior Kementerian Luar Negeri, Myint Thu di Dhaka pada Selasa (30/10). Myint Thu mengklaim pihaknya telah menyiapkan berbagai langkah memastikan para pengungsi memiliki lingkungan yang aman.

"Kami telah menempatkan sejumlah langkah untuk memastikan bahwa mereka yang kembali akan memiliki lingkungan yang aman untuk kepulangan mereka," kata Myint Thu.

Namun, badan pengungsi PBB (UNHCR) memandang kondisi di negara bagian Rakhine belum kondusif untuk kembali. UNHCR menyatakan, tidak ada perlindungan dan hanya memiliki akses terbatas terhadap media serta pengawas independen lainnya.

"Sangat penting bahwa pengembalian tidak terburu-buru atau prematur. Kami akan menyarankan agar tidak memaksakan angka jadwal atau target untuk repatriasi," kata juru bicara UNHCR Andrej Mahecic kepada Reuters di Jenewa.

PBB melaporkan Rohingya masih melintasi perbatasan ke Bangladesh. Hampir 14 ribu orang mengungsi tiba tahun ini di Bangladesh. Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina mengatakan pada bulan lalu, dalam keadaan apapun para pengungsi tidak akan diizinkan untuk menetap secara permanen.

Credit republika.co.id

Indonesia Kembali Sentil Australia Soal Kedubes di Israel

Mantan PM Australia, Malcolm Turnbull. (REUTERS/Atsushi Tomura)

Jakarta, CB -- Rencana pemerintah Australia memindahkan kedutaan besar mereka di Israel, dari Tel Aviv ke Yerusalem mendapat tanggapan buruk dari Indonesia. Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan memperingatkan supaya Negeri Kanguru tidak melaksanakan niatnya itu, lantaran bisa merusak hubungan kedua negara.

Pernyataan itu disampaikan oleh mantan perdana menteri Australia, Malcolm Turnbull usai bertemu Jokowi di Pulau Bali, awal pekan ini. Dia meminta sahabatnya, PM Scott Morrison benar-benar mempertimbangkan kembali gagasan memindahkan kedutaan besar mereka di Israel.

"Presiden (Jokowi) menyampaikan kepada saya ide memindahkan Kedubes Australia di Tel Aviv ke Yerusalem sangat menjadi sorotan. Kalau hal itu dilakukan, maka akan mendapatkan reaksi yang buruk dari Indonesia," kata Turnbull, seperti dikutip stasiun televisi ABC, Rabu (31/10).

Permasalahan itu diangkat Jokowi kepada Turnbull yang saat ini tengah menjadi delegasi perundingan perdagangan bebas dengan Indonesia. Maka dari itu dia berharap pemerintah Australia tidak pernah mewujudkan rencana memindahkan kedutaan mereka di Israel, atau kesepakatan itu akan buyar.

Sebab, jika disetujui perjanjian itu kemungkinan akan diteken November mendatang. Turnbull meminta Morrison tetap pada kebijakan diplomasi mereka terhadap Israel yang sudah berjalan empat dasawarsa.

Morrison dan Turnbull juga sempat berdebat tentang ide memindahkan kedutaan besar mereka di Israel. Apalagi Kota Sydney adalah salah satu tempat yang menampung komunitas Yahudi terbesar di Negeri Kanguru. Namun, Morrison yang beraliran konservatif hingga saat ini nampak masih tetap pada pendiriannya.

"Australia akan mengambil keputusan berdasarkan kebijakan luar negeri dan kepentingan kami. Kami akan berkonsultasi, mendengarkan pendapat lain, tetapi pada akhirnya kami harus mendahulukan kepentingan kami," kata Morrison.

Gelombang negara-negara memindahkan kedutaan besar mereka di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem mengekor keputusan Amerika Serikat. Kebijakan Presiden AS Donald Trump itu memantik amarah umat Islam dan warga Palestina.

Bahkan gara-gara itu proses perundingan damai antara Palestina dan Israel menjadi tersendat. Akibatnya adalah muncul berbagai aksi unjuk rasa besar-besaran di Tepi Barat dan Jalur Gaza, hingga mengakibatkan kekerasan dilakukan tentara zionis Israel. Akibatnya sejumlah orang tewas lantaran ditembak saat berunjuk rasa di wilayah perbatasan Palestina-Israel.

Credit cnnindonesia.com

Israel Baru Selidiki Kematian Perawat Palestina di Jalur Gaza

Proses pemakaman paramedis Palestina, Razan al-Najjar yang dibunuh tentara Israel di Jalur Gaza. (REUTERS/Mohammed Salem)

Jakarta, CB -- Angkatan Bersenjata dan Kepolisian Israel dikabarkan tengah menggelar penyelidikan bersama terkait kematian Razan al-Najjar, seorang perawat Palestina, di Jalur Gaza pada Juni lalu.

"Sebuah penyelidikan polisi dan militer telah dibuka terkait kematian petugas medis Razan al-Najjar," bunyi pernyataan miltier Israel pada Selasa (30/10).

Militer mengatakan penyelidikan dilakukan atas perintah kejaksaan Israel.

Perempuan 21 tahun itu tewas tertembak di selatan Khan Yunis, Gaza, saat protes berujung bentrokan antara warga Palestina dan tentara Israel terjadi di wilayah itu.

Dikutip AFP, saat itu, Najjar menjadi salah satu petugas sukarelawan untuk merawat orang-orang yang luka karena bentrokan.

Organisasi The Palestinian Medical Relief Society mengatakan Najjar juga dipukuli ketika mencoba memberikan pertolongan pertama kepada seorang pengunjuk rasa yang terluka.

Selain Najjar, kelompok itu memaparkan tiga petugas medis lainnya ikut terkena tembakan di hari yang sama.

Kematian Najjar menjadi viral di media sosial hingga menyorot publik internasional. Sehari setelah kematian Najjar, Israel beralasan salah satu prajuritnya tidak sengaja menembak perempuan itu.

Israel pun telah berjanji insiden tersebut akan ditinjau lebih lanjut oleh oditur militer.

Setidaknya 218 warga Palestina tewas di tangan tentara Israel sejak protes rutin digelar pada 30 Maret lalu di perbatasan Israel-Palestina.

Israel mendapat kecaman internasional karena menggunakan senjata api secara langsung. Uni Eropa dan PBB menuduh Israel menggunakan kekuatan yang berlebihan.

Sementara itu, aktivis hak asasi manusia mengatakan tindakan tentara Israel ilegal karena menggunakan peluru tajam pada pengunjuk rasa Palestina yang tidak bersenjata. Apalagi pasukan Israel tidak dalam keadaan terancam. Amerika Serikat menyebut pelaku penembakan terhadap Najjar patut dihukum.

Sebaliknya, militer Israel menyalahkan Hamas atas pertumpahan darah tersebut. Mereka menuding Hamas menggunakan aksi demonstrasi sebagai tameng untuk melakukan serangan ke perbatasan.

Credit cnnindonesia.com

Jika Tak Tembak Jet Tempur Israel, S-300 Suriah Tak Diincar

TEL AVIV - Pasukan Pertahanan Israel (IDF) tidak memiliki rencana untuk menargetkan sistem pertahanan rudal S-300 buatan Rusia di Suriah jika tentara Damaskus tak menggunakannya untuk menembak jatuh jet tempur Tel Aviv.

Komentar itu disampaikan mantan wakil kepala staf dan mantan kepala Dewan Keamanan Nasional Israel, Jenderal Uzi Dayan, dalam sebuah wawancara dengan Sputnik.

"Saya sangat berharap bahwa Suriah tidak akan menyalahgunakan rudal-rudal ini (S-300), karena jika Suriah mencoba untuk mencegat pesawat atau jet tempur Israel, kita harus menanggapi," ujarnya.

"Itu sudah terjadi dan itu tidak akan berbeda. Bahkan jika S-300 terlibat, kami tidak akan memulai serangan terhadap senjata-senjata ini, tetapi pada saat yang sama, senjata-senjata ini tidak memiliki kekebalan," paparnya, yang dilansir Selasa (30/10/2018).

"Kami sangat berharap koordinasi antara Israel dan Rusia akan berlanjut. Kami berharap bahwa Warga Suriah tidak akan membuat kesalahan konyol seperti yang dilakukan dengan Ilyushin (pesawat Il-20 Moskow)," kata Dayan.

Pesawat Il-20 secara tak sengaja ditembak jatuh sistem rudal S-200 Suriah pada 17 September lalu saat sistem itu merespons serangan empat jet tempur F-16 Israel di Latakia, Suriah. Rusia menyalahkan Israel dalam insiden yang menewaskan 15 tentara Moskow tersebut.

Dayan menganggap keputusan Rusia untuk mengirim sistem S-300 ke Suriah setelah insiden Il-20 tidak tepat.

Pada 2 Oktober, Moskow menyelesaikan pengiriman sistem pertahanan rudal S-300 ke Damaskus dalam upaya untuk meningkatkan keselamatan pasukan Rusia yang dikerahkan di negara Timur Tengah tersebut.

Berbicara tentang kemungkinan konfrontasi IDF dengan Iran, Dayan mengatakan kepada Sputnik bahwa Israel akan mempertimbangkan untuk menjadikan TehEran sebagai pilihan terakhir.

"Jika Iran terus membangun pos terdepan di Suriah, Israel tidak akan bisa menerimanya. Saya tidak berpikir itu akan mengarah ke bentrokan yang lebih besar," katanya.

"Jika Iran terus berusaha untuk mencapai kemampuan nuklir, kami berpikir bahwa Iran harus dihentikan. Lebih baik melakukannya dengan sanksi, upaya diplomatik, memboikot minyak Iran. Kita harus terus menekan Iran," paparnya.

"Bisakah Israel menghentikan Iran? Jawabannya adalah 'Ya', tetapi kami ingin menggunakan (militer) hanya sebagai pilihan terakhir. Iran dapat dihalangi tetapi Anda tidak menghalangi sebuah negara seperti Iran dengan 'senjata kosong'," imbuh Dayan.

Menurut Dayan, Israel tidak mendukung perjanjian nuklir Iran, yang secara resmi dikenal sebagai Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). Alasannya, karena perjanjian tersebut hanya "membekukan situasi" dan tidak membawa Iran mundur dari ambisinya untuk memperoleh senjata nuklir.

Dayan juga menyebut kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tentang Iran sudah benar. Seperti diketahui, Trump menarik AS keluar dari JCPOA dan memberlakukan kembali sanksi terhadap Iran yang sempat dicabut.

Credit sindonews.com

Menhan Mattis: AS Butuh Senjata Ofensif di Ruang Angkasa

WASHINGTON - Menteri Pertahanan (Menhan) Amerika Serikat (AS) James Norman Mattis mengatakan dominasi di ruang angkasa sangat penting bagi cara hidup Washington. Menurutnya, Pentagon butuh dan harus siap untuk pengerahan senjata ofensif di sana guna melindungi kepentingan Washington.

Dalam forum US Institute of Peace di Washington hari Selasa, Mattis mengatakan bahwa Pentagon sedang melihat strategi dua cabang di ruang angkasa. Kedua strategi itu adalah membuat aset AS di orbit lebih sulit dihancurkan dan lebih mudah diganti, serta mempertimbangkan kemampuan ofensif.

"Kami harus siap menggunakan senjata ofensif di luar angkasa jika seseorang memutuskan untuk militerisasi dan melakukan serangan," kata pensiunan Marinir AS yang mengambil alih Pentagon pada Januari 2017 tersebut.

"Dalam olahraga kompetitif apa pun di dunia, Anda tidak bisa hanya bermain bertahan dan menang," ujarnya. "Ini bukan area yang kita inginkan menjadi tempat kedua," paparnya, seperti dikutip Sputnik, Rabu (31/10/2018).

"Ruang angkasa sangat penting bagi perekonomian kita, ini sangat penting bagi cara hidup kita, kita menjadi semakin bergantung padanya,” kata Mattis. Selain pengawasan dan peran intelijen militer, satelit AS digunakan untuk navigasi, komunikasi, perdagangan, dan perbankan.

Kepala Pentagon ini juga menyinggung ide di balik instruksi Presiden Donald Trump baru-baru ini untuk menciptakan Angkatan Ruang Angkasa AS. Menurutnya, instruksi itu bukanlah untuk membentuk birokrasi baru di Pentagon, tetapi untuk menciptakan kemampuan operasional aktual guna melawan perang di orbit jika perlu.

Presiden Trump telah menyatakan bahwa AS pada dasarnya tidak punya pilihan lain selain menciptakan Angkatan Ruang Angkasa karena kekuatan-kekuatan besar lainnya diduga telah mulai melaukan militerisasi ruang angkasa.

"Rusia sudah mulai, China sudah mulai," katanya pada pertemuan di Richmond, Kentucky awal bulan ini. “Mereka punya lebih dulu, tetapi kami memiliki orang-orang terhebat di dunia, kami membuat peralatan terbesar di dunia, kami membuat roket, rudal, tank, dan kapal terbesar di dunia."

Credit sindonews.com

Sejarah Hari Ini: AS Uji Coba Bom Hidrogen Pertama di Dunia

Awan jamur akibat ledakan uji coba bom hidrogen AS pertama

Foto: Atomic Heritage Foundation

AS mempercepat programnya untuk mengembangkan persenjataan atom.

CB, Pada 1 November 1952, Amerika Serikat (AS) meledakkan senjata termonuklir pertama di dunia, bom hidrogen, di pulau Eniwetok di Pasifik. Uji coba ini memberi keuntungan jangka pendek bagi AS dalam persaingan senjata nuklir dengan Uni Soviet.

AS mempercepat programnya untuk mengembangkan persenjataan atom tahap berikutnya, yaitu sebuah bom termonuklir. Dorongan ini semakin besar, menyusul keberhasilan peledakan bom atom oleh Uni Soviet pada September 1949

Seperti dilansir di History, bom termonuklir AS yang dikenal sebagai bom hidrogen ini kira-kira memiliki kekuatan 1.000 kali lipat dibandingkan perangkat nuklir konvensional. Bapak pengembangan bom hidrogen, J. Robert Oppenheimer, menentang pengembangan senjata tersebut.

Menurutnya, hanya sedikit yang bisa dicapai dalam percepatan perlombaan senjata antara dua negara. Ia mengasumsikan, Uni Soviet akan segera mengikuti AS dalam mengembangkan bom hidrogen.

Asumsinya ternyata benar. Di tahun berikutnya Uni Soviet meledakkan peledak termonuklir dan pada akhir 1970-an, tujuh negara telah mengembangkan bom hidrogen.

Credit republika.co.id

Soal Nuklir, Korea Utara Siap Sambut Tim Pengamat Asing

Suasana saat situs uji coba bom nuklir Punggye-ri diledakkan untuk dihancurkan, di Provinsi Hamgyong Utara, Korea Utara, 24 Mei 2018. Pemerintah Korea Utara, yang dipimpin Kim Jong Un, menepati janjinya untuk menghancurkan situs uji coba bom nuklir Punggye-ri sebagai langkah untuk menurunkan ketegangan di Semenanjung Korea. News1/Pool via REUTERS

CB, Jakarta - Korea Utara sedang mempersiapkan sejumlah tempat uji coba nuklir dan rudal untuk dilakukannya inspeksi oleh tim pemeriksa dari luar negeri. Namun belum ada pergerakan besar di Yongbyon, sebuah pusat riset ilmiah nuklir Korea Utara.
Kim Min-ki, anggota parlemen dari Partai Demokrat, sebuah partai berkuasa di Korea Selatan mengatakan pihaknya telah melakukan observasi pada apa yang mereka yakini sebagai persiapan untuk inspeksi. Aktivitas persiapan ini terlihat jelas di tempat uji coba nuklir Punggye-ri dan area peluncuran Sohae Satellite.

“Agen Intelijen Nasional Korea Selatan telah mengobesrvasi adanya sejumlah aktvitas persiapan bagi kemungkinan kunjungan tim inspeksi asing, namun tidak ada pergerakan besar yang terlihat di Yongbyon,” kata Kim, seperti diwartakan kantor berita Yonhap, Rabu, 31 Oktober 2018.

Korea Utara telah menghentikan uji coba rudal dan nuklir dalam setahun terakhir. Akan tetapi, negara itu pada Mei 2018 tidak mengizinkan tim inspeksi asing melihat pembongkaran pada tempat uji coba nuklir Punggye-ri. Tindakan ini menuai kritikan dan memunculkan dugaan bahwa tindakan ini bukan untuk menghancurkan pusat-pusat uji coba nuklir dan rudal Korea Utara, tetapi sebaliknya.

Seorang tentara Korea Utara sedang menjelaskan kepada para jurnalis proses penghancuran situs uji coba nuklir Punggye-ri di Gunung Mantap, Kamis, 24 Mei 2018. Yonhap via Korea Herald

Sebelumnya pada September 2018, Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, berjanji dalam pertemuannya dengan Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in, akan mengizinkan tim ahli memantau proses pembongkaran mesin uji coba di Punggye-ri dan sebuah landasan peluncuran rudal. Dalam kesempatan itu, Moon memastikan Pyongyang sudah setuju untuk mengizinkan tim pemantau internasional menyaksikan sebuah pembongkaran permanen di fasilitas-fasilitas kunci Korea Utara, termasuk Yongbyon.
Tindakan itu diambil Pyongyang sebagai balasan atas langkah pelonggaran embargo yang diambil oleh Amerika Serikat. Washington saat ini menuntut agar fasilitas-fasilitas uji coba nuklir dan rudal Korea Utara dipublikasi. Negara itu pun menginginkan adanya pernyataan resmi berakhirnya perang Korea.

Credit tempo.co

Pangeran Saudi: Kudeta Terhadap Raja Salman 'Sudah Dekat'

Pangeran pembangkang Arab Saudi, Pangeran Khalid Bin Farhan al Saud mengatakan, mengharapakan sebuah kudeta tengah dirancang terhadap Raja Salman dan putranya Pangeran Mohammad bin Salman.

"Periode mendatang akan menyaksikan kudeta terhadap raja dan putra mahkota," katanya sambil mengomentari pembunuhan wartawan Saudi, Jamal Khashoggi seperti dikutip dari Middle East Monitor, Kamis (1/11/2018).

Khashoggi diketahui dan semua yang terjadi saat ini adalah upaya untuk menunda tuduhan langsung terhadap mereka yang telah mengeluarkan perintah untuk membunuhnya, yang dikatakan oleh Khalid tidak lain adalah Mohammad Bin Salman.

Menurut Khalid, Khashoggi berencana untuk menulis memoarnya yang bisa menjadi salah satu alasan menyebabkan pembunuhannya.

Khashoggi terakhir terlihat ketika ia memasuki Konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober. Turki mengatakan memiliki rekaman audio yang membuktikan dia terbunuh di gedung itu. Setelah sebelumnya menolak mengetahui tentang keberadaan Khashoggi dan mengklaim bahwa ia telah meninggalkan konsulat 20 menit setelah kedatangannya, pihak berwenang Saudi akhirnya mengakui ia telah dibunuh di konsulat oleh apa yang mereka gambarkan sebagai "agen jahat".

Ini bukanlah pertama kalinya Pangeran Khalid menyinggung soal kudeta terhadap Raja Salman. Pada medio Mei lalu, Pangeran Khalid juga menyerukan kudeta terhadap Raja Salman. Ia beralasan kerajaan Saudi di bawah aturan Raja Salman menjadi tidak rasional, tidak menentu dan bodoh hingga pada "point of no-return".

Credit sindonews.com

Pangeran Turki Ingatkan Hubungan AS dan Saudi Bisa Terancam

Sejumlah orang melakukan aksi di depan konsulat Arab Saudi di Istanbul, Kamis (25/10). Mereka meminta kasus kematian jurnalis Jamal Khashoggi diusut hingga tuntas.

Foto: AP Photo/Lefteris Pitarakis

Jaksa Turki sebut Khashoggi dicekik saat memasuki kantor Konsulat Saudi.

CB, WASHINGTON -- Kecaman Amerika Serikat (AS) terhadap Arab Saudi terkait kasus pembunuhan jurnalis Saudi, Jamal Khashoggi, dapat mengancam hubungan strategis antara AS dan Saudi.

Hal ini diperingatkan oleh anggota keluarga kerajaan Saudi, Pangeran Turki bin Faisal al Saud, yang pernah menjabat sebagai menteri intelijen Saudi.

"Kami menghargai hubungan strategis kami dengan Amerika Serikat dan berharap dapat mempertahankannya. Kami berharap Amerika Serikat membalasnya dengan cara yang sama," kata Pangeran Turki, dalam sebuah pidato dihadapan National Council on U.S.-Arab Relations, sebuah organisasi advokasi nirlaba.

Pangeran Turki, yang pernah menunjuk Khashoggi sebagai penasihat, juga menjabat sebagai duta besar untuk London dan Washington. Dalam pidatonya, ia mencela "demonisasi Arab Saudi" yang membawa imprimatur di Riyadh.

Pernyataan Pangeran Turki ini disampaikan setelah jaksa kepala Istanbul pada Selasa (30/10) mengatakan bahwa Khashoggi tercekik dalam sebuah aksi pembunuhan berencana dan tubuhnya kemudian dimutilasi.

Setelah lebih dari 70 tahun hubungan AS-Saudi bertahan dari sejumlah krisis, Pangeran Turki mengatakan, saat ini hubungan keduanya kembali terancam.
"Pembunuhan Khashoggi yang tragis dan tidak dapat dibenarkan adalah serangan gencar dan demonisasi Arab Saudi dengan cara yang sama seperti krisis sebelumnya. Mengancam hubungan kami dengan masalah ini tentu tidak sehat sama sekali," ujar dia.

Pangeran Turki menegaskan kembali kerajaan Saudi berkomitmen untuk mengadili mereka yang bertanggung jawab atas pembunuhan Khashoggi. Kerajaan juga akan mengadili mereka yang gagal menegakkan hukum.

Pemerintahan Presiden AS Donald Trump telah menuntut akuntabilitas penuh dari Riyadh dalam kasus kematian Khashoggi. AS telah mencabut visa beberapa pejabat Saudi yang terlibat dalam pembunuhan itu. "Hubungan AS-Saudi terlalu besar untuk diakhiri," kata Pangeran Turki.

Hubungan itu, katanya, melampaui produksi minyak, perdagangan, penjualan senjata, dan investasi untuk kerja sama dalam upaya perdamaian Timur Tengah, menstabilkan pasar minyak, memerangi ekstremisme dan menahan Iran, musuh utama Saudi.

Credit republika.co.id

Turki tekan Saudi ungkap pemberi perintah pembunuhan Khashoggi

Presiden Turki Tayyip Erdogan. ((Bozoglu/Pool via Reuters))

Ankara (CB) - Jaksa penuntut Turki yang menyelidiki kematian Jamal Khashoggi telah meminta jaksa Arab Saudi mengungkapkan siapa pengirim tim yang terlibat dalam pembunuhan wartawan itu, kata Presiden Tayyip Erdogan pada Selasa (30/10).

Jaksa Saudi Saud Al Mojeb mengadakan pembicaraan dengan jaksa Istanbul pada Senin dan Selasa mengenai kematian Khashoggi di konsulat Saudi di Istanbul, yang telah meningkat menjadi kemelut bagi pengekspor minyak terbesar di dunia itu.

Riyadh pada awalnya membantah mengetahui, atau memiliki peran, dalam penghilangan wartawan itu empat pekan lalu tetapi Mojeb mengungkapkan pandangan berbeda dari pernyataan tersebut. Mojeb mengatakan pembunuhan Khashoggi, pengkritik penguasa `de facto` Putra Mahkota Mohammad bin Salman, sudah direncanakan.

Perkara itu menjadi titik perhatian Barat yang memiliki hubungan erat dengan Arab Saudi - pembeli utama senjata dan sekutu dekat Washington di kawasan untuk menghadapi Iran.

Turki terus menekan Saudi, dengan menuntut penjelasan lengkap dan meminta Saudi memberikan bukti yang membuat Riyadh mengeluarkan bantahan pada awalnya.

Arab Saudi mengatakan bahwa 18 tersangka dalam perkara itu akan dituntut di kerajaan tersebut, kendati Ankara berulang-ulang mengeluarkan seruan agar mereka diekstradisi untuk diadili di Turki.

"Kemarin penuntut kita mengatakan kepada jaksa Saudi bahwa penuntutan dapat dilakukan di Turki karena lokasi kejahatan terjadi di Istanbul," kata Erdogan kepada wartawan di gedung parlemen,

Para pejabat Saudi perlu mengungkapkan siapa yang mengirim tim beranggota 15 orang itu ke Istanbul untuk melaksanakan operasi yang mengincar Khashoggi, juga identitas agen setempat yang disebut-sebut telah membantu membuang jasadnya.

"Jaksa kita meminta siapa yang mengirim kelompok itu yang datang ke sini dan mengatakan ini perlu diperiksa," kata Erdogan. "Para pejabat Saudi perlu mengungkapkan orang-orang setempat yang mereka ajak bekerja sama. Mohon beri tahu siapa orang-orang ini dan kami akan menemukan mereka.

"Kami tidak dapat membiarkan isu ini tak terpecahkan, kami perlu menyelesaikannya. Tak ada gunanya atau berusaha menyelamatkan orang-orang dari perkara ini."

Jaksa Saudi Mojeb mengadakan pembicaraan dengan kepala jaksa Istanbul, Irfan Fidan, di wisma pengadilan utama untuk kedua kali pada Selasa sebelum menuju konsulat tempat Khashoggi dibunuh, stasiun TV Turki NTV melaporkan.

Pada Senin, Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengimbau Riyadh agar merampungkan penyelidikan sesegera mungkin. "Seluruh kebenaran harus diungkap," kata dia. "Kami yakin kunjungan (Mojeb) penting untuk mengungkap kebenaran."

Credit antaranews.com

Jaksa Turki: Khashoggi Dicekik dan Dimutilasi

Jamal Khashoggi

Foto: Metafora Production via AP

Kejaksaan Turki dan Saudi belum menemui kesepakatan.

CB, Jaksa Turki mengonfirmasi jurnalis Jamal Khashoggi dicekik sesaat setelah memasuki kantor Konsulat Saudi. Jasadnya kemudian dimutilasi dan dibuang.

Ini merupakan pernyataan pertama Turki yang mengonfirmasi Khashoggi telah dimutilasi. Sebelumnya sumber investigator telah membocorkan ihwal mutilasi ini ke media-media Turki dan Barat. "Tubuh korban dimutilasi dan dihancurkan setelah korban tewas akibat dicekik," tulis pernyataan jaksa seperti dikutip the Guardian.

Pernyataan ini memperkuat dugaan investigator Turki sebelumnya yang memperkirakan sisa jasad Khashoggi telah dibuang di dekat kediaman Konsul Jenderal Saudi, dihancurkan menggunakan air asam atau dibuang ke dalam sumur di kediaman tersebut.

Hasil penyelidikan ini disampaikan tak lama setelah kepala kejaksaan Saudi meninggalkan Istanbul. Saud al-Mojeb kembali ke Riyadh usai kunjungan dua hari ke Turki membahas pembunuhan Khashoggi dengan kepala kejaksaan Turki.

Saudi telah mengonfirmasi pembunuhan Khashoggi yang merupakan kritikus Pangeran Muhammad bin Salman dilakukan secara terencana. Saudi telah menahan 18 orang terkait pembunuhan tersebut. Saudi berjanji akan menghukum para pelaku. Saudi juga membantah jika Pangeran MBS terlibat dalam pembunuhan tersebut.

Sejumlah orang melakukan aksi di depan konsulat Arab Saudi di Istanbul, Kamis (25/10). Mereka meminta kasus kematian jurnalis Jamal Khashoggi diusut hingga tuntas.

Namun Turki tak puas dengan jawaban Saudi. Turki mempertanyakan siapa dalang di balik pembunuhan Khashoggi? Di mana jasad Khashoggi dibuang?

Kepala Kejaksaan Turki Irfan Fidan mengatakan, pertemuannya dengan Mojeb belum menghasilkan kesimpulan yang signifikan. "Meski pertemuan dilakukan secara intens untuk mengungkap kebenaran, namun belum ada hasil konkrit yang dihasilkan dari pertemuan tersebut," ujarnya,

Credit republika.co.id

PBB Desak Saudi Ungkap Keberadaan Jasad Khashoggi

Komisioner Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet, meminta Arab Saudi mengungkap keberadaan jasad Jamal Khashoggi yang tewas di konsulat negara itu di Istanbul. (AFP Photo/POOL/Fabrice Coffrini)

Jakarta, CB -- Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Michelle Bachelet, meminta Arab Saudi mengungkap keberadaan jasad Jamal Khashoggi, jurnalis pengkritik yang tewas di konsulat negara itu di Istanbul, Turki.

"Pemeriksaan forensik, termasuk otopsi di tubuh korban adalah unsur penting dalam setiap penyelidikan pembunuhan, dan saya mendesak pihak berwenang Saudi untuk mengungkapkan keberadaan tubuhnya tanpa ada penundaan lebih lanjut," kata Bachelet dalam pernyataan yang dikutip AFP.

Dalam pernyataan itu, Bachelet juga meminta ahli internasional untuk membantu penyelidikan kasus dugaan pembunuhan jurnalis yang kerap mengkritik kebijakan Putra Mahkota Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman, tersebut.

"Untuk penyelidikan yang dilakukan akan bebas dari segala pertimbangan politik, keterlibatan dari para ahli internasional akan memiliki akses penuh terhadap bukti dan saksi," katanya.

Bachelet menekankan betapa pentingnya memastikan kasus pembunuhan ini diselidiki secara independen dan tidak memihak.

"Saya menyambut langkah-langkah yang diambil oleh otoritas Turki dan Saudi untuk menyelidiki dan mengadili para tersangka pelaku pembunuhan Khashoggi," tuturnya.

"Namun, mengingat informasi ada kemungkinan keterlibatan dari pejabat tinggi di Arab Saudi, dan itu juga terjadi di gedung konsulat Saudi, maka penyelidikan harus ditetapkan untuk memastikan akuntabilitas dan keadilan yang berarti untuk kejahatan yang keji seperti ini terhadap seorang jurnalis dan kritikus pemerintah."

Ini adalah kali ketiga Bachelet berkomentar mengenai kasus Khashoggi, tapi Saudi tak pernah memberikan tanggapan langsung.

Sebelumnya, Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, juga mempertanyakan jasad Khashoggi yang hingga kini belum ditemukan.

"Jelas bahwa dia [Khashoggi] dibunuh, tapi di mana? Kalian harus menunjukkan jasadnya," ujar Erdogan sebagaimana dikutip kantor berita Anadolu.

Menurut Erdogan, Saudi seharusnya tahu keberadaan jasad tersebut karena mereka sudah menangkap 18 tersangka kasus pembunuhan Khashoggi.

"Delapan belas orang itu tahu siapa yang membunuh mereka karena pelakunya pasti ada di antara mereka," ucap Erdogan.

Sementara itu, tunangan Khashoggi, Hanice Cengiz, juga mendesak Saudi untuk mengungkap tuntas kasus pembunuhan Khashoggi ini.

Sejak Khashoggi menghilang setelah masuk ke konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober lalu, Riyadh selalu berkeras bahwa jurnalis itu sudah keluar dari gedung dengan selamat.

Dua pekan lalu, Saudi akhirnya mengakui kolumnis The Washington Post itu tewas dalam sebuah perkelahian di dalam konsulat. Meski demikian, mereka menegaskan bahwa pemerintah sama sekali tak tahu soal pembunuhan ini.

Pada Kamis (24/10), Saudi akhirnya mengakui bahwa pembunuhan Khashoggi sangat terencana.

Credit cnnindonesia.com

Rusia Berniat Uji Rudal di Wilayah Latihan Militer NATO

Ilustrasi uji peluru kendali Rusia. (Reuters)

Jakarta, CB -- Rusia berencana melakukan uji rudal balistik pada pekan ini di lepas perairan Norwegia. Padahal lokasi itu adalah tempat Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) menggelar latihan militer terbesar sejak Perang Dingin.

"Kami diberi tahu pekan lalu terkati rencana Rusia menguji coba rudal di lepas pantai di sini," ujar Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg kepada wartawan di barat Norwegia, dikutip AFP, Selasa (30/10).

"Saya berharap Rusia akan berperilaku profesional."

Zona bakal dipakai Rusia untuk menguji rudal meliputi bagian dari wilayah yang digunakan NATO untuk melaksanakan latihan Trident Juncture sejak 25 Oktober hingga 7 November mendatang. Latihan tersebut melibatkan sedikitnya 50 ribu tentara, 65 kapal, dan 250 jet tempur dari 31 negara anggota.

Latihan yang dilakukan beberapa ratus kilometer dari perbatasan Norwegia-Rusia itu bertujuan untuk melatih NATO menghadapi ancaman lawan, dalam hal ini Rusia.

"Uji coba rudal tidak akan mengubah dan mempengaruhi rencana latihan militer kami," kata Stoltenberg.

Sementara itu, lembaga operator publik bandara sipil Norwegia, Avinor, mengatakan Rusia telah mengirim NOTAM atau nota pemberitahuan terkait uji coba peluru kendali yang akan mereka lakukan pada 1-3 November di Laut Norwegia.

Juru bicara Avinor, Erik Lodding, mengatakan pemberian NOTAM di tengah zona latihan memang tidak lazim. Meski begitu, dia memastikan tidak ada yang kontroversial terkait rencana Rusia uji rudal tersebut.

"Ini prosedur normal," ucap Lodding.

Credit cnnindonesia.com

Rusia Selidiki Insiden Kapal Induk Admiral Kuznetsov

MOSKOW - Rusia membentuk sebuah komisi antardepartemen untuk menyelidiki penyebab insiden tenggelamnya dermaga agung terbesar, PD-50, saat perbaikan kapal induk Admiral Kuznetsov. Dalam insiden itu membuat kapal induk satu-satunya Moskow itu rusak di bagian dek dan lambung.

Pembentukan komite investigasi itu diumumkan Wakil Perdana Menteri Yuri Borisov, yang dilansir Sputnik, Rabu (31/10/2018). Borisov mengatakan, langkah-langkah untuk menghindari keterlambatan perbaikan kapal legendaris buatan era Soviet itu sedang dipertimbangkan.

"Saya sudah diberitahu tentang hal itu, dan telah memberikan instruksi untuk membentuk komisi yang akan menentukan penyebab insiden, biaya kerusakan, dan akan menguraikan rencana langkah-langkah untuk pemulihan," kata Borisov, yang saat ini sedang melakukan kunjungan resmi di Kuba, kepada wartawan.

Dermaga apung PD-50 tenggelam setelah kecelakaan kerja dalam perbaikan kapal induk Admiral Kuznetsov hari Senin. Empat orang terluka dalam insiden itu, sedangkan kapal induk dipindahkan ke galangan kapal lain.

"Dermaga apung sepenuhnya tenggelam," kata sumber di otoritas layanan darurat Rusia kepada kantor berita TASS. Dermaga di Nurmansk itu sebelumnya hanya tenggelam sebagian.

Satu dari empat korban luka dilaporkan berada dalam kondisi serius. "Meskipun keadaan darurat, perbaikan Admiral Kuznetsov tidak terganggu," kata juru bicara galangan kapal Zvezdochka Yevgeny Gladyshev.

Selama proses perbaikan kapal, listrik padam dan menyebabkan tangki dermaga apung PD-50 kelebihan beban air.

"Karena gangguan dalam pasokan tenaga listrik ke dermaga apung PD-50, pencelupan dermaga tidak teratur," kata pihak pengelola dermaga kepada Interfax. "Ini menyebabkan tangki pelampung menjadi sangat tidak normal, menyebabkan dermaga tenggelam."

United Shipbuilding Corporation, perusahaan yang telah melakukan perbaikan kapal induk, mengatakan kepada kantor berita TASS bahwa kapal Admiral Kuznetsov ikut rusak dalam insiden itu.

"Sebuah derek di atas jatuh di dek dari ketinggian 15 meter, sehingga lambung dan dek rusak," kata perusahaan tersebut. Meski demikian, tidak ada bagian yang sangat penting dari kapal tersebut yang mengalami kerusakan.

Gubernur wilayah Murmansk, Marina Kovtun, mengatakan satu orang hilang setelah kecelakaan itu.

“Dua orang dirawat di tempat. Dua orang masih di rumah sakit. Sayangnya, satu orang belum ditemukan," katanya dalam video yang di-posting di halaman Instagram-nya.

Credit sindonews.com

Dermaga Apung Terbesar Rusia Tenggelam saat Perbaiki Kapal Induk

MOSKOW - Dermaga terapung terbesar Rusia, PD-50, tenggelam usai insiden kerja dalam perbaikan kapal induk Admiral Kuznetsov hari Senin. Empat orang terluka dalam insiden itu, sedangkan kapal induk dipindahkan ke galangan kapal lain.

"Dermaga apung sepenuhnya tenggelam," kata sumber di otoritas layanan darurat Rusia kepada kantor berita TASS, Selasa (30/10/2018). Dermaga di Nurmansk itu sebelumnya hanya tenggelam sebagian.

Satu dari empat korban luka dilaporkan berada dalam kondisi serius. Saat ini kapal Admiral Kuznetsov sudah ditarik ke galangan kapal lain di Murmansk.

"Meskipun keadaan darurat, jadwal perbaikan Admiral Kuznetsov tidak terganggu," kata juru bicara galangan kapal Zvezdochka Yevgeny Gladyshev.

Kapal Admiral Kuznetsov adalah satu-satunya kapal induk Rusia saat ini. Kapal itu dibangun dan diluncurkan oleh Uni Soviet pada 1985. Kapal itu menjalani perbaikan usai operasi tempur di Suriah, di mana dua pesawat tempur jatuh karena gigi penarik kapal induk tersebut mengalami malfungsi.

Selama proses perbaikan kapal, listrik padam dan menyebabkan tangki dermaga apung PD-50 kelebihan beban air.

"Karena gangguan dalam pasokan tenaga listrik ke dermaga apung PD-50, pencelupan dermaga tidak teratur," kata pihak pengelola dermaga kepada Interfax. "Ini menyebabkan tangki pelampung menjadi sangat tidak normal, menyebabkan dermaga tenggelam."

United Shipbuilding Corporation, perusahaan yang telah melakukan perbaikan kapal induk, mengatakan kepada kantor berita TASS bahwa kapal induk Admiral Kuznetsov ikut rusak dalam insiden itu.

Credit sindonews.com

Ancam AS, Iran: Sanksi AS Picu Konsekuensi Serius

Presiden Assad (kanan) bertemu Menlu Iran Javad Zarif di Damaskus, Rabu (12/8)

Foto: Reuters

AS menuding Iran mendukung rezim Assad di Suriah.

CB, LONDON— Sanksi-sanksi yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap Iran akan memiliki "konsekuensi serius" bagi tatanan dunia. Pernyataan ini

Disampaikan Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif beberapa hari sebelum sanksi-sanksi baru atas ekspor minyak Teheran berlaku.

"Sayang sekali satu negara yang melanggar hukum (Amerika Serikat) berusaha menghukum satu negara (Iran) yang sudah mematuhi hukum. Metode ini akan mempunyai konsekuensi serius bagi tatanan dunia," kata Zarif, seperti dikutip IRNA, Rabu (31/10). Zarif sedang berada di Istanbul untuk menghadiri pertemuan tiga negara Iran, Turki, dan Azerbaijan.

Namun, kata Zarif, Amerika tidak mencapai tujuan mereka dengan memberlakukan sanksi-sanksi ilegal terhadap Iran. Teheran menyatakan pihaknya sudah mematuhi perjanjian nuklir itu sepenuhnya dan komitmennya telah berkali-kali dikonfirmasi badan pengawas PBB, Lembaga Energi Atom Internasional (IAEA).

"Masyarakat dunia telah menentang sanksi-sanksi AS," kata Zarif.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Bahram Qasemi juga menuduh Washington melancarkan "perang psikologis" terhadap Iran dengan memberlakukan "sanksi-sanksi konfrontasi dan tak manusiawi" untuk mencederai ekonomi Iran.

Washington memberlakukan kembali sanksi-sanksi terhadap perdagangan mata uang Iran, logam, dan sektor otomotif pada Agustus setelah AS keluar dari perjanjian multinasional yang ditandatangani pada 2015. Perjanjian itu mencabut sanksi-sanksi sebagai imbalan atas program nuklir Iran.

Serangkaian sanksi baru atas sektor perbankan dan energi Iran akan berlaku pada 5 November, sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump berusaha memotong pembelian minyak dari Iran hingga nol.

Trump mengeluh bahwa perjanjian itu, yang disetujui pendahulunya Barack Obama, tidak mencakup peluru-peluru kendali balistik Iran, perannya dalam perang-perangnya di kawasan atau apa yang terjadi setelah perjanjian nuklir itu mulai tak berlaku lagi pada 2025.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mencuit pada Senin bahwa ekonomi Iran dalam keadaan menurun. Ia juga mengatakan, "Itu yang terjadi manakala rezim yang berkuasa mencuri kekayaan dari rakyatnya dan menanam di (Presiden Suriah Bashar) Assad daripada menciptakan lapangan kerja bagi rakyat Iran, mereka meruntuhkan ekonomi."

Credit republika.co.id

Gerilyawan Syiah Yaman tembakkan rudal balistik ke proivinsi perbatasan Saudi

Pendukung Houthi membawa gambar mendiang Saleh al-Samad, pejabat senior Houthi, saat mengikuti aksi protes atas tewasnya Saleh dalam serangan udara koalisi Saudi di Hodeidah, Sanaa, Yaman, Kamis (26/4/2018). (REUTERS/Mohamed al-Sayaghi) (REUTERS/Mohamed al-Sayaghi)

Sana`a, Yaman (CB) - Gerilyawan Syiah Yaman, Al-Houthi, pada Selasa menembakkan rudal balistik ke arah Provinsi Asir di perbatasan Arab Saudi, kata gerilyawan di dalam satu pernyataan.

"Rudal Badr-1 ditujukan satu pertemuan tentara musuh di kamp militer di Asir," kata pernyataan tersebut, yang disiarkan oleh kantor berita Saba --yang dikuasai gerilyawan.

Namun, kata Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa malam, pernyataan itu tidak memberi perincian lebih lanjut, dan belum ada pernyataan dari Arab Saudi.

Serangan tersebut adalah upaya paling akhir oleh gerilyawan Al-Houthi, yang mengincar wilayah Arab Saudi.

Walaupun serangan rudal telah meningkat belakangan ini, kebanyakan rudal itu dicegat dan dihancurkan tanpa merenggut korban jiwa.

Arab Saudi telah dijadikan sasaran oleh gerilyawan Yaman, Al-Houthi, karena Kerajaan tersebut memimpin perang melawan milisi Syiah Yaman itu sejak 2015.

Gerilyawan Al-Houthi mengatakan serangan rudal mereka dilancarkan sebagai reaksi atas serangan udara terhadap wilayah yang dikuasai Al-Houthi di Yaman.

Arab Saudi memimpin koalisi militer Arab untuk memerangi gerilyawan Al-Houthi guna memulihkan kekuasaan Pemerintah Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi --yang diakui masyarakat internasional dan kini berpusat di Aden, Yaman Selatan.

Credit antaranews.com

Angela Merkel Akan Serahkan Posisi Ketua Partai CDU

BERLIN - Kanselir Jerman Angela Merkel menyatakan pada para pemimpin konservatif bahwa dia tidak akan mencalonkan lagi sebagai Ketua Partai Kristiani Demokrat (CDU).

Langkah Merkel ini akan mengakhiri era 13 tahun saat dia mendominasi politik Eropa. Merkel, 64, telah menjadi Ketua CDU sejak 2000 dan kanselir sejak 2005. Sejumlah sumber partai menyatakan Merkel ingin tetap menjadi kanselir hingga 2021, saat pemilu federal selanjutnya akan digelar.

Pengumuman ini secara efektif mempercepat proses penggantian Merkel di CDU. Kabar ini pun mengakibatkan euro melemah dan yield obligasi pemerintah Jerman menguat. Mundur sebagai Ketua CDU akan semakin mengurangi otoritas Merkel yang telah melemah tahun ini oleh penurunan hasil dalam dua pemilu regional dan aliansi dekatnya kehilangan perannya sebagai pemimpin di kelompok konservatif di parlemen.

Merkel telah mewarnai panggung Eropa sejak 2005, membantu mengarahkan Uni Eropa (UE) melalui krisis zona Euro, dan membuka pintu Jerman untuk para migran yang lari dari perang di Timur Tengah pada 2015. Langkah itu pun masih memecah UE dan Jerman.

“Kita menyaksikan berlanjutnya pola yang terjadi sejak berbagai kesalahan Merkel dalam krisis migrasi 2015, bertahap tapi berlanjutnya erosi kekuatan politiknya,” kata Carsten Nickel, managing director di Teneo. “Bukannya mengatasi ketidakstabilan di Jerman dan Eropa, ini jelas berarti berlanjutnya kekosongan kepemimpinan sekarang,” kata Nickel dikutip kantor berita Reuters .

Kabar terbaru ini mengejutkan beberapa pejabat partai CDU yang memperkirakan Merkel akan mencalonkan lagi sebagai ketua di kongres partai di Hamburg pada awal Desember. Langkah mengejutkan itu memulai persaingan di CDU untuk menggantikan Merkel. Muncul pula berbagai pertanyaan tentang apakah dia dapat mengelola peralihan kekuasaan secara lancar.

Merkel mendapat tekanan dari mitra koalisinya Sosial Demokrat untuk membuktikan hasil kebijakannya. Turunnya Merkel dari posisi ketua partai akan memberi peluang pada ketua baru CDU untuk membangun profil sebelum pemilu nasional selanjutnya.

Sumber partai menyatakan, calon pengganti Merkel, Sekretaris Jenderal CDU Annegret Kramparrenbauer telah mengumumkan pencalonannya untuk posisi ketua partai. Sumber partai juga menyatakan mantan ketua parlemen Friedrich Merz juga siap mencalonkan diri sebagai Ketua CDU. Kanselir CDU lainnya, Konrad Adenauer dan Helmut Kohl juga mengakhiri masa kepemimpinannya dalam kondisi yang penuh masalah.

Credit sindonews.com

Helikopter Militer Afghanistan Jatuh, 25 Orang Tewas

KABUL - Sebuah helikopter militer Afghanistan yang membawa para pejabat senior jatuh di wilayah Provinsi Farah barat, Rabu (31/10/2018) pagi. Sebanyak 25 orang yang ada di dalam helikopter tersebut dinyatakan tewas.

Insiden terjadi saat cuaca sedang buruk. Juru bicara gubernur provinsi setempat, Naser Mehdi, mengatakan helikopter itu jatuh sekitar pukul 09.10 pagi waktu setempat, tak lama setelah lepas landas dari distrik Anar Dara menuju Provinsi Herat.

Dia mengatakan para penumpang termasuk wakil komandan korps zona barat Afghanistan dan kepala dewan provinsi Farah.

Kelompok Taliban Afghanistan, seperti dikutip AP, mengklaim helikopter yang jatuh itu akibat ditembak militannya. Namun, pihak berwenang Afghanistan menyatakan penyebab kecelakaan belum diketahui.

Pada hari yang sama, seorang pembom bunuh diri telah menyerang gerbang penjara terbesar Afghanistan di sebelah timur Kabul. Serangan tersebut menewaskan tujuh orang, termasuk pekerja penjara dan personel keamanan.

Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Najib Danish mengatakan penyerang meluncurkan serangannya pada Rabu dini hari dengan menargetkan bus yang membawa pekerja penjara.

Penjara Pul-e-Charkhi yang luas tersebut menampung ratusan narapidana, termasuk sejumlah milisi Taliban.

Credit sindonews.com

Eksekusi Mati TKI, Duri Dalam Daging Relasi Indonesia-Saudi

Ilustrasi unjuk rasa menentang hukuman mati TKI di Arab Saudi. (CNN Indonesia/Rebeca Joy Limardjo)

Jakarta, CB -- Relasi Indonesia-Arab Saudi kembali disorot setelah salah satu tenaga kerja Indonesia, Tuti Tursilawati, dieksekusi mati pada Senin (29/10).

Perempuan asal Majalengka, Jawa Barat, itu dihukum pancung karena dianggap terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap sang majikan, Suud Mulhak Al Utaibi, pada 2010 lalu.

Salah satu akar masalah adalah Saudi lagi-lagi mengeksekusi mati WNI tanpa memberi notifikasi terlebih dahulu kepada perwakilan RI di Riyadh maupun Jeddah. Langkah Saudi itu memicu protes Indonesia yang telah tiga kali 'kecolongan'.

Sebelum Tuti, eksekusi Zaini Misrin pada Maret lalu, serta Siti Zaenab dan Karni binti Medi Tarsim pada 2015 lalu juga dilakukan tanpa memberi notifikasi kepada pemerintah Indonesia.

Menurut Kepala Studi Timur Tengah Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Yon Machmudi, eksekusi Tuti seharusnya bisa dijadikan momentum pemerintah Indonesia untuk menegaskan sikap terhadap Saudi.

Selain protes, Yon menilai pemerintah seharusnya mulai menempatkan isu perlindungan WNI dan TKI sebagai bahan pertimbangan sebelum menjalin kerja sama atau kesepakatan apa pun dengan Saudi.

Sebab, menurut Yon, pemberian notifikasi dalam konteks pelaksanaan hukuman mati ini erat kaitannya dengan nilai kemanusiaan. Meski dalam hal ini Saudi memang tak memiliki kewajiban memberitahu pihak asing ketika akan melaksanakan hukum domestiknya.

"Memang ini hak Saudi untuk melaksanakan hukuman mati karena ini ada dalam konstitusinya. Tetapi tetap, Saudi seharusnya menghargai permintaan RI selama ini dengan memberi notifikasi lebih dulu sebelum melaksanakan hukuman mati," ucap Yon saat dihubungi CNNIndonesia.com pada Rabu (31/10).

"Kasus Tuti kemarin saya kira harus mulai menjadi prioritas RI ketika membicarakan kerja sama dengan Saudi. RI harus mempertimbangkan masalah ini sebelum menjalin kerja sama yang lain dengan Saudi karena ini menyangkut perlindungan WNI di luar negeri."

Pemerintah RI telah lama mendesak Saudi untuk memberi notifikasi lebih dulu sebelum melaksanakan proses hukum, terutama eksekusi mati, terhadap WNI.

Permintaan notifikasi juga selama ini terus menjadi salah satu topik utama setiap kali pejabat tinggi RI bertemu dengan pejabat Saudi, termasuk ketika Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menerima kunjungan Menlu Saudi Adel Al Jubeir di Jakarta pada pekan lalu.

Namun, Saudi seakan tak mengindahkan permintaan Indonesia tersebut. Yon menganggap hal itu disebabkan karena Saudi tidak melihat Indonesia sebagai sebuah mitra strategis yang sejajar.

"Meski relasi kedua negara terbilang dekat-Indonesia juga membidik investasi Saudi-Persepsi Saudi terhadap Indonesia belum satu level. Sejak dulu, sebenarnya Saudi tidak melihat Indonesia sebagai negara yang penting," ujar dosen bahasa Arab tersebut.

"Indonesia memang pengirim jamaah haji dan umroh terbesar, secara religius memang kita bisa dikatakan dekat, tetapi pada praktiknya Saudi kurang memandang Indonesia sebagai mitra strategisnya."

Menurut Yon, kasus Tuti harus bisa menjadi titik balik pemerintah agar bisa menempatkan Indonesia sejajar dan lebih dihormati oleh Saudi. Salah satunya dengan mendesak perbaikan perlindungan WNI di Saudi melalui mekanisme kerja sama bilateral.

"Saya kira harus dilakukan kerja sama yang menempatkan Indonesia pada posisi yang sejajar dan dihormati Saudi. Eksekusi Tuti saya kira bisa jadi momentum Indonesia untuk mengajak Saudi memperbaiki perlindungan WNI melalui perjanjian bilateral," kata Yon.

Kementerian Luar Negeri RI memang tengah membujuk Saudi membentuk kerja sama bilateral, tentang kewajiban memberi notifikasi kekonsuleran atau Mandatory Consular Notification (MCN) terkait eksekusi mati WNI di Saudi.

Unjuk rasa menentang hukuman mati terhadap TKI. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kemlu RI, Lalu Muhamad Iqbal, mengatakan perjanjian itu dibentuk guna mengikat Saudi agar berkewajiban memberi notifikasi kekonsuleran setiap ada WNI yang terjerat kasus hukum di negara tersebut, terutama yang akan menjalankan hukuman mati.

Namun, perjanjian ini masih membutuhkan negosiasi panjang dan kesepakatan dari kedua belah pihak.

Tetap Moratorium TKI

Pendiri Migrant Care, Anis Hidayah, mengatakan kasus eksekusi Tuti seharusnya menjadi dasar bagi pemerintah, terutama Kementerian Ketenagakerjaan, untuk meninjau kembali rencana penempatan TKI ke Saudi dalam waktu dekat.

Kemenaker RI dan Saudi memang dikabarkan telah meneken sebuah perjanjian pembentukan proyek pilot pengiriman 30 ribu TKI dalam enam bulan. Proyek ini dilakukan meski moratorium pengiriman TKI ke Timur Tengah masih berlaku sejak 2015 lalu.

Sekretaris Utama BNP2TKI, Tatang Budie Utama Razak menegaskan proyek yang disebutnya sebagai technical arrangement ini dilakukan sebagai salah satu solusi menghindari pengiriman TKI secara ilegal ke Saudi.

Sebab, menurut Tatang, moratorium pengiriman TKI ke Timur Tengah malah memicu pengiriman pekerja migran Indonesia secara ilegal ke kawasan itu.

Namun, Anis berpendapat lain. Menurutnya, Indonesia tidak boleh mengirimkan TKI ke Saudi sebelum negara kerjaaan itu memberikan jaminan peningkatan perlindungan WNI di sana.

"Kasus Tuti semestinya dijadikan Kemenaker bahan pertimbangan rencana mereka menempatkan TKI baru dalam waktu dekat pascamoratorium," kata Anis.

"Tujuan pemerintah RI menjalin kerja sama dengan negara lain kan untuk mengurangi kerentanan. Ketika (mengurangi kerentanan) itu belum bisa dicapai, lebih baik tunda segala kerja sama ini sembari menyelesaikan pekerjaan rumah untuk memaksimalkan pelaksanaan UU No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia," tegasnya.

Credit cnnindonesia.com

Kronologi Kasus Tuti Hingga Dieksekusi Mati di Saudi

Ilustrasi. (Pixabay/Succo)

Jakarta, CB -- Arab Saudi mengeksekusi mati Tuti Tursilawati pada Senin (29/10), setelah tenaga kerja Indonesia asal Majalengka itu menjalani proses hukum selama kurang lebih delapan tahun di negara Timur Tengah tersebut.

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kementerian Luar Negeri RI, Lalu Muhamad Iqbal, mengatakan perempuan kelahiran 1984 tersebut ditangkap oleh otoritas Saudi pada Mei 2010 karena dituduh melakukan pembunuhan berencana terhadap majikannya, Suud Mulhak Al Utaibi.

Suud dikabarkan kerap melakukan pelecehan terhadap Tuti. Iqbal mengatakan Tuti melakukan pembunuhan terhadap Suud ketika laki-laki itu sedang tidak melakukan kekerasan sehingga tidak bisa dijadikan sebagai pembelaan.

"Betul bahwa Tuti memang pernah mengalami harassment. Namun, pada saat Tuti melakukan pembunuhan tersebut, dia sedang tidak menghadapi pelecehan dari sang majikan sehingga tidak bisa dianggap sebagai defense," tutur Iqbal dalam jumpa pers di Kemlu RI, Selasa (29/10).

Iqbal mengatakan Tuti membunuh Suud, yang sudah lanjut usia, dengan memukul menggunakan kayu yang disebut sudah disiapkannya. Tuti memukul Suud dari belakang hingga tidak sadarkan diri.

Karena itu, hakim memutuskan bahwa Tuti telah merencanakan pembunuhan tersebut. Pada 2011, hakim memvonis Tuti hukuman mati had gillah atau mati mutlak.

Had gillah merupakan salah satu tingkatan hukuman mati tertinggi di Saudi setelah qisas dan takzir lantaran tidak bisa diampuni oleh raja atau bahkan keluarga korban.

"Kalau divonis hukuman mati had gillah berarti yang bisa memaafkan hanya Allah SWT. Kalau qisas dan takzir kan masih bisa diampuni dengan diyat atau pengampunan raja dan keluarga," tutur Iqbal.

Meski vonis Tuti sudah inkrah, pemerintah terus berupaya meminta Saudi meringankan hukuman Tuti. Iqbal mengatakan KJRI di Jeddah terus melakukan pendampingan kekonsuleran terhadap Tuti sejak 2011-2018.

Dia juga mengatakan KJRI memfasilitasi penunjukan pengacara bagi Tuti sebanyak tiga kali. Selain itu, pemerintah RI juga telah mengajukan permohonan banding sebanyak tiga kali dan peninjauan kembali (PK) sebanyak tiga kali.

"Permintaan PK juga telah disetujui hakim, penanganan kasus mulai dari awal lagi, namun pada akhirnya keputusan hakim tetap sama yakni memvonis hukuman mati," ucap Iqbal.

Tak hanya dari sisi hukum, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2011 dan Presiden Joko Widodo pada 2016 juga telah mengirimkan surat kepada Raja Salman, meminta keringanan hukuman bagi Tuti. Namun, Saudi tetap mengeksekusi Tuti kemarin.

"Yang kami sayangkan adalah eksekusi Tuti dilakukan tanpa pemberitahuan notifikasi kekonsuleran kepada perwakilan RI di Jeddah dan Riyadh," kata Iqbal.

Iqbal mengatakan dia langsung bertolak ke Majalengka setelah mengetahui kabar eksekusi Tuti dan memberitahukan kabar tersebut kepada orang tua TKI tersebut.

Iqbal menuturkan Tuti dieksekusi mati sekitar pukul 09.00 pagi waktu Saudi di kota Thaif. Staf KJRI Jeddah, ujarnya, sudah berada di sana dan menyaksikan pula pemakaman Tuti.

"Pemerintah mengungkapkan duka cita terdalam kepada keluarga Tuti Tursilawati. Kepada saya, keluarga Tuti mengatakan mereka telah ikhlas dengan apa yang telah dihadapi oleh Tuti," katanya.

Credit cnnindonesia.com

RI-Saudi Sepakat Kirim 30 Ribu TKI di Tengah Polemik Eksekusi

Ilustrasi pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bermasalah di Arab Saudi. (Lucky R)

Jakarta, CB -- Pemerintah Indonesia-Arab Saudi menyepakati perjanjian proyek pengiriman 30 ribu tenaga kerja Indonesia dalam enam bulan. Padahal saat ini pemerintah masih menghentikan (moratorium) pengiriman TKI ke Timur Tengah yang dilakukan sejak 2015.

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal mengatakan kesepakatan itu diteken Kementerian Ketenagakerjaan RI-Saudi beberapa waktu lalu.

"Betul memang ada penandatanganan pilot project pengiriman 30 ribu TKI dalam enam bulan ke Saudi. Namun, karena perjanjian ini diteken Kemenaker maka akan lebih baik dijelaskan oleh pihak Kemenaker terkait kerja sama ini," ucap Iqbal dalam jumpa pers di kantornya, Selasa (30/10).

Proyek bersama ini diteken ketika perlindungan warga negara Indonesia, terutama TKI, di Saudi masih bermasalah. Moratorium pengiriman TKI ke Timur Tengah pada 2015 juga diputuskan pemerintah, seiring dengan banyaknya TKI yang dieksploitasi serta menghadapi kekerasan saat bekerja di Saudi dan sejumlah negara lainnya di kawasan itu.

Selain itu, Saudi juga beberapa kali tidak mengindahkan permintaan Indonesia terkait notifikasi ketika ada WNI yang menghadapi masalah hukum di negara tersebut, terutama pemberitahuan sebelum melakukan eksekusi mati terhadap WNI.

Proyek pengiriman TKI ini kembali mencuat ketika salah satu pekerja migran Indonesia asal Majalengka, Tuti Tursilawati, dieksekusi mati Saudi pada Senin (29/10). Eksekusi tersebut lagi-lagi dilakukan Saudi tanpa memberi notifikasi terlebih dahulu kepada perwakilan RI di Jeddah maupun Riyadh.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Utama BNP2TKI, Tatang Budie Utama Razak menegaskan proyek yang disebutnya sebagai technical arrangement ini dilakukan sebagai salah satu solusi menghindari pengiriman TKI secara ilegal ke Saudi.

Sebab, menurut Tatang, moratorium pengiriman TKI ke Timur Tengah malah memicu pengiriman pekerja migran Indonesia secara ilegal ke kawasan itu.

"Karena demand yang begitu tinggi, kami rasa pemerintah tidak bisa tinggal diam dan harus mencari solusi. Dan kami akui bahwa selama ini masih ada kebocoran (pengiriman TKI ielgal) meski jumlahnya tidak terlalu banyak ketika kita kirim dalam jumlah besar," ucap Tatang.

Tatang mengatakan dalam mekanisme kerja sama ini, pemerintah tidak lagi mengirim TKI tanpa jabatan pekerjaan jelas. Dia menuturkan dalam proyek ini para TKI akan dikirim dan dipekerjakan berdasarkan jabatan yang mereka pilih.

"Misalkan tukang masak, ya sudah mereka nanti dikirim untuk bekerja sebagai tukang masak. Baby sitter, berarti mereka nanti akan bekerja untuk merawat anak. Jadi kami tidak akan lagi kirim house maid atau pekerja rumah tangga seperti dulu."

Lebih lanjut, Tatang mengatakan kerja sama ini sudah dijajaki dan dinegosiasikan sejak 2011 lalu. Dia juga mematikan Kemenaker RI meneken kerja sama dengan jaminan Saudi mamu memperbaiki sistem perlidungannya bagi para TKI.

"Saudi juga sudah keluarkan UU Ketenagakerjaan dan pekerja domestik. Dalam negeri, kita (Indonesia) juga terus memperbaiki diri," katanya.

Meski Saudi disebut telah memperbaiki UU ketenagakerjaanya, lembaga non pemerintah Migrant Care menganggap pemerintah Indonesia seharusnya mempertimbangkan secara lebih matang lagi untuk mengirimkan TKI baru ke negara kaya minyak tersebut.

Pendiri Migrant Care, Anis Hidayah, menganggap pemerintah jangan coba-coba mengirimkan TKI ke Saudi ketika negara itu belum bisa secara pasti menjamin perlindungan pekerja migran Indonesia di sana.

"Tujuan pemerintah RI menjalin kerja sama dengan negara lain kan untuk mengurangi kerentanan. Ketika (mengurangi kerentanan) itu belum bisa dicapai, lebih baik tunda segala kerja sama ini sembari menyelesaikan pekerjaan rumah untuk memaksimalkan pelaksanaan UU No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia," kata Anis.

Credit cnnindonesia.com