CUPUMA

Kamis, 25 Oktober 2018

Turki Serukan Reformasi PBB

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan (REUTERS/Tumay Berkin)

Jakarta, CB -- Turki menyerukan desakan perlunya reformasi PBB dan tak bisa ditunda. Hal ini diungkap Presiden Recep Tayyip Erdogan, Rabu (24/10), pada perayaan 73 tahun PBB dalam pernyataan tertulis.

"Reformasi PBB yang telah dibentuk 73 tahun lalu, terutama Sekretariat PBB yang bertanggung jawab pada keamanan dan perdamaian global, tidak bisa ditunda atau diabaikan," jelasnya.

Piagam PBB mulai berlaku pada 24 Oktober 1945 dan dirayakan setiap tahun sebagai Hari PBB. Pada tahun 1971, Majelis Umum PBB merekomendasikan agar hari itu diperingati oleh negara-negara anggota sebagai hari libur nasional.

"Saat ini, umat manusia dihadapkan pada berbagai ancaman serius, mulai dari perubahan iklim hingga pembersihan etnis, dari kelaparan hingga xenofobia, dari epidemi hingga terorisme. Tidak mungkin bagi negara mana pun untuk melawan masalah-masalah ini sendiri. (Masalah ini) mengancam masa depan umat manusia dan mengganggu pencarian keadilan global," kata Erdogan.

"Dalam pengertian ini, PBB adalah platform yang paling penting yang dapat menghasilkan solusi berkelanjutan untuk masalah-masalah umum kemanusiaan meskipun terjadi kemunduran dalam beberapa tahun terakhir. Pembantaian sebelumnya di Rwanda, Bosnia dan Herzegovina, Kosovo dan perang saudara di Suriah untuk delapan tahun terakhir. Ini adalah indikasi paling konkret bahwa Dewan Keamanan telah gagal memenuhi tanggung jawabnya. Itulah mengapa kami menyerukan reformasi mendesak."

Erdogan sebelumnya dikenal dengan slogan "dunia lebih besar dari lima". Hal ini merujuk pada lima negara pemegang hak veto di PBB yang menjadi anggota tetap Dewan Keamanan; Cina, Perancis, Rusia, Inggris dan Amerika Serikat. Erdogan pun bertanya,

"Selama ketidakadilan di Dewan Keamanan PBB saat ini tidak diperbaiki, mungkinkah keberhasilan membangun perdamaian dunia dan untuk mencapai reformasi PBB yang lengkap tercapai?"

Erdogan mengatakan Turki akan terus menawarkan dukungan untuk reformasi, yang katanya akan mengubah PBB menjadi struktur yang lebih "adil, demokratis, transparan, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan".

"Turki, di bawah naungan mediasi PBB, mengambil peran utama dalam banyak kegiatan seperti operasi perdamaian, kontra-terorisme, bantuan kemanusiaan dan pembangunan, migrasi dan pengungsi, seperti dikutip Anadolu.

Credit cnnindonesia.com

Perusahaan Israel Menang Kontrak Rp11 T Sistem Rudal India

Ilustrasi kantor IAI. (MANJUNATH KIRAN/AFP)

Jakarta, CB -- Perusahaan pemerintah Israel, Israel Aerospace Industries (IAI) memenangkan kontrak senilai US$777 juta atau sekitar Rp11 triliun guna memasok sistem pertahanan udara dan rudal LRSAM bagi tujuh kapal angkatan laut India.

Kontrak itu dilakukan dengan perusahaan India, Bharat Electronics Ltd (BEL), yang merupakan kontraktor utama.

Rudal LRSAM merupakan sistem pertahanan udara yang digunakan oleh angkatan laut Israel serta militer India.

IAI menyatakan bahwa dengan kesepakatan ini, total penjualan rudal Barak-8 lebih dari US$6 miliar atau sekitar Rp91 triliun dalam beberapa tahun terakhir.

"Kemitraan IAI dengan India sudah berjalan bertahun-tahun lalu dan telah mencapai puncaknya dalam pengembangan dan produksi sistem bersama," kata CEO IAI, Nimrod Sheffer.

"India adalah pasar utama untuk IAI dan kami berencana untuk memperkuat posisi kami di India serta mengingat akan meningkatnya persaingan."

Para pemimpin Israel dan India telah berjanji untuk memperdalam hubungan, termasuk dalam bidang agrikultur dan teknologi.

Israel sendiri sudah mulai muncul sebagai salah satu pemasok senjata terbesar di India, AS, dan Rusia.

Pada tahun lalu, IAI mencapai kesepakatan senilai US$2 miliar atau sekitar Rp30 triliun untuk memasok sistem pertahanan rudal bagi tentara dan angkatan laut India.

Hal ini ditindaklanjuti dengan kontrak senilai US$630 juta atau sekitar Rp9 triliun dengan BEL untuk memasok sistem peluru rudal Barak-8 bagi empat kapal di angkatan laut India.

Rudal Barak-8 dikembangkan oleh IAI bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan Israel, Organisasi Penelitian dan Pengembangan Pertahanan India (DRDO), angkatan laut kedua negara, sistem pertahanan Israel Rafaels, dan industri lokal di kedua negara.

Credit cnnindonesia.com

Sistem Rudal Iron Dome Israel Gagal Halau Roket Gaza

TEL AVIV - Sistem pertahanan rudal Iron Dome Israel gagal menghalau sebuah roket yang ditembakkan dari Jalur Gaza, Palestina, pada Rabu malam. Sebagai responsnya, militer Tel Aviv menyerang delapan target Hamas.

Unit Juru Bicara Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengonfirmasi serangan sebuah roket yang ditembakkan dari Jalur Gaza ke Israel selatan pada Rabu malam.

Sirene roket terdengar di kawasan selatan Merhavim dan Eshkol di dekat perbatasan Gaza semalam. Penduduk di komunitas setempat mengaku mendengar ledakan keras. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan saat investigasi dilakukan.

IDF mengaku sistem pertahanan rudal Iron Dome berusaha untuk mencegat sebuah roket yang ditembakkan dari Jalur Gaza, tetapi gagal untuk melakukannya. Media di Jalur Gaza melaporkan bahwa Hamas telah memindahkan posisinya karena khawatir akan adanya respons Israel.

Target-target yang digempur IDF termasuk sebuah kompleks militer di Jalur Gaza utara, sebuah pusat pelatihan, dan tempat produksi dan penyimpanan senjata di Jalur Gaza selatan.

"Hamas bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi di dalam dan di luar Jalur Gaza," bunyi pernyataan resmi IDF yang dilansir Haaretz, Kamis (25/10/2018).

"Hamas akan menanggung konsekuensi atas tindakan teroris yang dilakukan terhadap warga Israel," lanjut pernyataan IDF.

Militer Israel sebelumnya juga mengaku menyerang sebuah pos garis depan Hamas di Gaza selatan setelah balon pembakar diluncurkan dari Jalur Gaza menuju Israel.

Credit sindonews.com

Perang Dagang dengan AS Bisa Picu China Makin Agresif di LCS

Ilustrasi. (Reuters/Stringer)

Jakarta, CB -- Perang dagang antara Amerika Serikat dengan China dianggap bisa memicu ekspansi ekonomi, politik, hingga keamanan Negeri Tirai Bambu semakin "agresif" di Laut China Selatan.

Analis senior kawasan Asia Timur dari platform intelijen geopolitik Stratfor, Zhixing Zhang, menganggap perang dagang menyebabkan China terpaksa mencari jalur perdagangan alternatif agar tidak bergantung pada pasar AS dan Eropa.

Sementara itu, Zhang menilai Laut China Selatan menjadi "aset" satu-satunya yang bisa diandalkan Beijing di kawasan untuk menjaga ketahanan ekonomi dan politik di tengah perang tarif dengan AS terhadap sebagian besar produknya.

Selain kaya sumber daya alam, Laut China Selatan merupakan perairan dengan jalur perdagangan terpadat dengan nilai mencapai US$5 triliun per tahun.

Demi mempertahankan hal itu, Zhang menilai China bisa saja terus berekpsansi dengan berbagai cara, termasuk mengubah status quo tatanan di kawasan demi "menguasai" Laut China Selatan.

"Perang dagang membuat China harus menemukan jalur alternatif bagi ekonominya. Selama ini, pandangan umum melihat China sebagai kekuatan ekspansionis," ucap Zhang dalam Jakarta Geopolitical Forum 2018, Rabu (24/10).

Melanjutkan pandangannya, Zhang berkata, "China menggunakan seluruh cara-mulai dari membangun pulau, instalasi militer di Laut China Selatan, bahkan pembangunan pelabuhan di Samudra Hindia meski itu bertentangan dengan tatanan di kawasan selama ini."

"China juga menentang status quo yang ada dengan Jepang terkait sengketa Laut China Timur dan menetapkan ketentuan praktis di Kepulauan Paracel (yang masih menjadi bagian sengketa Laut China Selatan). Kombinasi strategi ini digunakan China untuk mencapai kepetingannya."

Zhang menuturkan China sadar agresivitas dan ekspansinya di kawasan membuat negara itu semakin rentan terhadap ancaman keamanan serta logistik.

Beijing juga masih memiliki sengketa dengan sejumlah negara di Asia Tenggara seperti Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darusalam terkait Laut China Selatan.

Namun, Zhang menganggap "keagresifan" China di kawasan terutama terkait Laut China Selatan sudah tak lagi bertumpu pada militerisasi, tapi dialog.

Hal ini terlihat ketika China mulai mengurangi aktivitas agresifnya di Laut China Selatan sejak berdialog dengan ASEAN pada 2016 lalu. Sejak itu kedua belah pihak terus berupaya saling membangun kepercayaan.

Kedua belah pihak juga terus bernegosiasi untuk merampungkan kode etik atau code of conduct (CoC) sebagai pedoman setiap negara berprilaku di Laut China Selatan. CoC sepakat dibentuk China dan ASEAN untuk menghindari konflik dan agresi militer di perairan tersebut.

"Pekan ini, ASEAN dan China bahkan menggelar latihan militer gabungan di Laut China Selatan. Beijing juga menggelar latihan bersama Thailand dan Malaysia di Selat Malaka," tutur lulusan Peking University itu.

"Bagi China ini jelas keuntungan. Kerja sama dengan negara ASEAN membuat China bisa mempertahankan pengaruh di Laut China Selatan dan di saat bersamaan bisa membendung keterlibatan pihak eksternal--AS--di wilayah itu."

Credit cnnindonesia.com

China Gagal Hentikan Pertemuan DK PBB Terkait Rohingya

NEW YORK - China, yang didukung oleh Rusia, gagal menghentikan pertemuan pengarahan Dewan Keamanan (DK) PBB oleh Ketua Tim Pencari Fakta (TPF) PBB yang menuduh militer Myanmar melakukan genosida terhadap Muslim Rohingya. Ketua TPF pun mendesak DK PBB yang beranggotakan 15 negara untuk menegakkan keadilan.

"Kekejaman terus terjadi hari ini," kata Marzuki Darusman, ketua TPF PBB, kepada wartawan menjelang pengarahan dewan.

"Ini adalah rentetan genosida yang sedang berlangsung," imbuhnya seperti dikutip dari Reuters, Kamis (25/10/2018).

Tekanan global meningkat terhadap Myanmar untuk bertanggung jawab setelah penumpasan yang dilakukan oleh militer negara itu di negara bagian barat Rakhine tahun lalu memicu eksodus sekitar 700 ribu etnis Rohingya ke Bangladesh. Sebagian besar dari mereka tidak mempunyai kewarganegaraan.

"Membiarkan Rohingya tetap berada di Rakhine berisiko besar dan mengembalikan mereka yang telah melarikan diri dalam konteks ini sama saja dengan menghukum mereka untuk hidup sebagai sub manusia dan pembunuhan massal lebih lanjut," kata Darusman kepada DK PBB.

Myanmar sendiri telah menolak laporan temuan PBB.

"Kami bersedia dan mampu mengambil isu-isu akuntabilitas untuk setiap dugaan pelanggaran hak asasi manusia di mana ada bukti yang cukup," kata Dubes Myanmar, Hau Do Suan kepada DK PBB.

Penindasan militer yang dilakukan Myanmar mengikuti serangan militan Rohingya terhadap pos keamanan. Myanmar telah membantah melakukan kekejaman terhadap Rohingya, dan mengatakan militernya melakukan tindakan yang dapat dibenarkan terhadap militan.

“Kejahatan yang kami dengar terdengar seperti yang terjadi di Rwanda dan Srebrenica sekitar dua puluh tahun yang lalu. Dewan Keamanan bertindak dalam dua situasi itu. (Dewan) ini bertindak terlambat untuk mencegah mereka yang semuanya rasa malu kami abadi, tetapi apakah bertindak itu memastikan akuntabilitas," kata Duta Besar Inggris Karen Pierce kepada dewan.

Inggris mengkoordinasi tindakan dewan di Myanmar dan Pierce mengatakan akan mendorong akuntabilitas yang benar-benar mengakhiri impunitas militer Myanmar.

Laporan penyelidikan PBB, dirilis pada bulan Agustus lalu, menyerukan kepada Dewan Keamanan untuk memberlakukan embargo senjata terhadap Myanmar, sanksi yang ditargetkan dan mendirikan pengadilan ad hoc untuk mengadili tersangka atau merujuk mereka ke Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).

"Kedaulatan nasional bukanlah lisensi untuk melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan atau genosida," kata Darusman kepada dewan.

"Rohingya dan semua orang Myanmar, sebenarnya seluruh dunia, sedang melihat Anda untuk mengambil tindakan," sentil Darusman.

Namun, para diplomat mengatakan hak veto akan menggerakkan China dan Rusia untuk melindungi Myanmar dari tindakan apa pun. Sementara Duta Besar Myanmar mengatakan bahwa negara itu tidak akan pernah menerima rujukan ICC.

Inggris, Prancis, Amerika Serikat (AS) dan enam anggota lainnya meminta pengarahan pada Rabu, tetapi China menyerukan pemungutan suara untuk mencoba menghentikannya. Sembilan negara memberikan suara mendukung pengarahan - jumlah minimum yang diperlukan - sementara China, Rusia dan Bolivia menentang. Sedangkan Ethiopia, Equatorial Guinea dan Kazakhstan memilih untuk abstain.

Duta Besar AS untuk PBB Ma Zhaoxu mengatakan DK PBB tidak boleh terlibat dalam isu-isu hak asasi manusia khusus negara dan bahwa pengarahan akan menjadi kontraproduktif terhadap upaya untuk memecahkan situasi.

Duta Besar Rusia, Vassily Nebenzia, menuduh sembilan anggota dengan sengaja mengacaukan konsensus pertemuan DK PBB terkait isu tersebut.

Credit sindonews.com

PM Malaysia janji bantu akhiri kekerasan di Thailand selatan

PM Malaysia Mahathir Mohamad (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Bangkok (CB) - Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad pada Rabu berjanji melakukan yang bisa bagi perdamaian di Thailand tetangganya, yang dilanda pemberontakan.

Bagian selatan Thailand, yang berpenduduk sebagian besar penganut Buddha, pada umumnya Muslim, termasuk tiga provinsi, yakni Yala, Narathiwat, dan Pattani, tempat pemberontakan puluhan tahun menewaskan lebih dari 7.000 orang.

"Kami berjanji membantu dengan cara apa pun yang mungkin untuk mengakhiri kekerasan di selatan itu," kata Mahathir, 93, kepada wartawan sesudah bertemu dengan Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha dalam kunjungan pertamanya ke Thailand sejak kemenangan menakjubkan dalam pemilihan umum pada Mei.

"Itu bukan hanya masalah berbicara atau menyusun perjanjian. Itu betul-betul kerjasama dua tetangga bersahabat dan kami ingin melanjutkan persahabatan itu," kata Mahathir.

Malaysia, yang berpenduduk sebagian besar Muslim, membantu mengatur pembicaraan perdamaian pemerintah Thailand dengan kelompok pemberontak, tapi kemajuan hanya sedikit sejauh ini.

Credit antaranews.com

ISIS Bebaskan Wartawan Jepang yang Disandera

Jumpei Yasuda, jurnalis Jepang yang disandera di Suriah. AP Photo

CB, Jakarta - Wartawan asal Jepang, Jumpei Yasuda, yang menjadi sandera kelompok radikal ISIS, dibebaskan. Pemerintah Jepang mengkonfimasi telah menerima informasi pembebasan Yasuda dan saat ini yang bersangkutan sedang berada di Turki.
Kepala Sekertaris Kabinet Jepang, Yoshihide Suga, mengatakan Jepang telah menerima informasi dari Qatar soal pembebasan Yasuda. Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, lega mendengar kabar pembebasan ini, namun Tokyo masih membutuhkan konfirmasi identitas lengkap Yasuda. Abe pun berterima kasih kepada Qatar dan Turki atas kerja sama pembebasan sandera ini.
“Saya lega mendengar informasi ini. Kami ingin mengkonfirmasi secepatnya apakah orang ini benar-benar Jumpei Yasuda,” kata Abe, seperti dikutip dari aljazeera.com, Rabu, 24 Oktober 2018.

ISIS merilis video dua orang Jepang yangmereka sandera, KenjiGoto Jogo (kiri) dan Haruna Yukawa (kanan). ISIS meminta tebusan 200 juta dolar Amerika. AP

Suga sebelumnya mengatakan pihaknya harus mencek pembebasan Yasuda dan kemungkinan besar sandera yang dibebaskan adalah Yasuda. Istri Yasuda sudah diberi tahu soal ini. Dia diduga dibebaskan setelah ulama-ulama Islam melakukan negosiasi untuk pembebasannya. Yasuda terakhir kali berkirim kabar dari Suriah pada 2015 untuk melakukan reportase kasus penculikan rekannya Kenji Goto. Goto disandera dan dibunuh oleh ISIS.
Yasuda adalah wartawan lepas yang melakukan pemberitaan soal Timur Tengah sejak awal tahun 2000. Pada 2004, dia disandera di Irak bersama tiga warga negara Jepang lainnya.
Yasuda hilang kontak setelah dia mengirimkan pesan terakhir pada temannya sesama orang Jepang pada 23 Juni 2015. Dalam unggahan Twitter terakhirnya, Yasuda mengatakan laporan sering terhambat dan dia akan mulai berhenti mengabarkan lewat Twitter soal keberadaan dan aktivitasnya.
Beberapa rekaman video yang diduga Yasuda dipublikasi pada akhir tahun lalu. Salah satu video memperlihatkan seorang sandera laki-laki berada di sebuah lingkungan yang keras dan perlu diselamatkan segera.

Credit tempo.co

FBI Minta Warga AS Waspada Ancaman Bom Susulan

Polisi AS mengamankan kantor CNN New York, usai ancaman bom. (REUTERS/Kevin Coombs)

Jakarta, CB -- FBI memperingatkan warga Amerika Serikat (AS) untuk tetap waspada terhadap paket mencurigakan yang dapat berupa ancaman bom, usai ditemukannya paket berisi alat peledak yang ditujukan ke sejumlah petinggi Partai Demokrat dan kantor CNN di New York.

"Ada kemungkinan bahwa paket tambahan dikirimkan ke lokasi lain. Jangan menyentuh, memindahkan atau menangani paket yang mencurigakan atau tidak dikenal," kata FBI dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip dari CNN, Kamis (25/1).

Paket Peledak pada Rabu (24/10) ditemukan di gedung Time Warner, markas CNN di New York. Kepolisian menyebut paket tersebut ditujukan untuk mantan Bos CIA John Brennan, yang muncul di CNN secara berkala sebelum bergabung dengan MSNBC.

Selain kantor CNN, paket serupa sebelumnya disebut juga dikirim ke Gedung Putih, serta kediaman mantan Presiden Barack Obama, mantan calon presiden Hillary Clinton, jutawan George Soros, serta sejumlah petinggi Partai Demokrat.

FBI meminta bantuan kepada warga AS untuk memberikan informasi tentang bom dan paket mencurigakan yang ditemukan.

"Kami meminta siapa pun yang mungkin memiliki informasi untuk menghubungi FBI. Jangan ragu untuk menelepon, "kata Direktur FBI Christopher Wray.

Wray menyebut paket-paket alat peledak yang ditemukan di berbagai lokasi sejak dua hari lalu bakal dianalisis di laboratorium FBI di Quantico, Virginia. Ia pun memastikan FBI berkomitmen penuh untuk menemukan pelaku pengirim ancaman bom tersebut.

"Investigasi ini menjadi prioritas utama FBI," terangnya.

Paket-paket yang dikirimkan kepada Obama, Clinton, mantan Bos CIA John Brennan di kantor CNN New York, serta Jutawan George Soros dikirim dalam amplop cokelat dengan enam perangko. Amplot tersebut dikirim atas nama Debbie Wasserman Shultz yang beralamatkan di Florida.

Sementara itu, Gubernur New York Andrew Cuomo telah mengumumkan adanya peningkatan keamanan di area utama di seluruh wilayah kota.

"Dari banyaknya peringatan, saya mengerahkan 100 tentara Garda Nasional tambahan dan mengarahkan penegak hukum Negara untuk melipatgandakan keamanan pada aset penting di New York," terangnya.

Credit cnnindonesia.com

Trump Janji Selidiki Ancaman Bom ke Obama Hingga Kantor CNN

Presiden AS Donald Trump. (REUTERS/Carlo Allegri)

Jakarta, CB Indonesia -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menjanjikan penyelidikan penuh terkait paket-paket berisi alat peledak yang dikirim ke kediaman para petinggi Partai Demokrat dan kantor CNN di New York.

"Pemerintah akan mengerahkan seluruh tenaga untuk melakukan penyelidikan dan membawa pihak yang bertanggung jawab atas tindakan tercela ini ke pengadilan. Kami tidak akan menyisakan tenaga dalam penyelidikan," ujar Trump yang merupakan seorang Republikan, seperti dikutip dari Reuters, Kamis (25/10).

Trump menekankan perlunya masyarakat AS bersatu dalam menyikapi ancaman tersebut. Ia menegaskan ancaman kekerasan politik dalam bentuk apa pun tak memiliki tempat di Negeri Paman Sam tersebut.

"Di masa-masa ini, kita harus bersatu dan mengirim satu pesan yang sangat jelas, kuat, dan tidak dapat dibantah bahwa tindakan atau ancaman kekerasan politik dalam bentuk apa pun tidak memiliki tempat di Amerika Serikat," tegasnya.

Paket Peledak pada Rabu (24/10) ditemukan di gedung Time Warner, markas CNN di New York. Kepolisian menyebut paket tersebut ditujukan untuk mantan Bos CIA John Brennan, yang muncul di CNN secara berkala sebelum bergabung dengan MSNBC.

Selain kantor CNN, paket serupa sebelumnya disebut juga dikirim ke Gedung Putih, serta kediaman mantan Presiden Barack Obama, mantan calon presiden Hillary Clinton, jutawan George Soros, serta sejumlah petinggi Partai Demokrat.

Dalam sebuah konferensi pers, Clinton mengaku berada dalam kondisi yang baik. "Kami baik-baik saja, terima kasih kepada para petugas dari Badan Rahasia yang mencegah paket yang ditujukan kepada kami jauh sebelum sampai ke rumah kami," ujarnya.

Sementara itu, juru bicara keluarga Obama Eric Schultz dan Katie Hill enggan berkomentar. Namun, CNN mengkonfirmasi secara terpisah bahwa keluarga Obama tengah berada di Washington DC dan tak memiliki acara publik yang harus dihadiri pada hari itu. CNN juga melaporkan barikade pengamanan di luar rumah Obama di Washington DC telah ditingkatkan.

Credit cnnindonesia.com

Paket Peledak Ditemukan di Kantor CNN New York

Sebuah paket ledakan dikirimkan ke gedung Time Warner, kantor CNN di New York. (REUTERS/Shannon Stapleton)

Jakarta, CB Indonesia -- Sebuah paket alat peledak dikirimkan ke gedung Time Warner, kantor CNN di New York, Amerika Serikat. Paket tersebut diduga ditujukan untuk mantan bos CIA John Brennan.

Walikota New York Boll de Blasio menyebut paket kiriman yang ditemukan di gedung kantor CNN New York merupakan alat peledak yang hidup. Sebuah amplop berisi bubuk putih juga ditemukan sebagai bagian dari kemasan aslinya.

"Kami telah melihat ini sebelumnya. Kami pernah melihat yang lebih buruk. Kami tidak akan terintimidasi dan akan membawa para pelaku ini ke pengadilan," kata O'Neill, dikutip dari CNN, Kamis (25/10).

Polisi menyebut paket alat peledak itu sebenarnya ditujukan kepada mantan Bos CIA John Brennan. Usai paket tersebut ditemukan, para penghuni gedung langsung dievakuasi oleh petugas.

Selain kantor CNN, paket alat ledakan juga diterima Gedung Putih, mantan Presiden Barack Obama, dan mantan Calon presiden dari Partai Demokrat Hillary Clinton.

Dalam sebuah konferensi pers, Clinton mengaku berada dalam kondisi yang baik. "Kami baik-baik saja, terima kasih kepada para petugas dari Badan Rahasia yang mencegah paket yang ditujukan kepada kami jauh sebelum sampai ke rumah kami," ujarnya.

FBI mengatakan paket yang ditujukan untuk Clinton ditemukan di sekitar tempat tinggalnya di Chappaqua, New York. Sementara paket serupa juga dikirimkan ke kediaman Obama di Washington DC.

Juru bicara keluarga Obama Eric Schultz dan Katie Hill enggan berkomentar. Namun, CNN mengkonfirmasi secara terpisah bahwa keluarga Obama tengah berada di Washington DC dan tak memiliki acara publik pada hari itu.

CNN juga melaporkan barikade pengamanan di luar rumah Obama di Washington DC kini tengah ditingkatkan. Petugas juga memastikan media dan masyarakat yang berada di lokasi berada di belakang barikade.

Credit cnnindonesia.com

Gedung Putih dan Obama Dapat Kiriman Paket Ledakan

Gedung Putih. (REUTERS/Carlos Barria)

Jakarta, CB -- Pemerintah federal Amerika Serikat (AS) tengah menyelidiki paket mencurigakan yang dikirim ke Gedung Putih, serta kediaman mantan Presiden AS Barack Obama dan mantan kandidat presiden dari Partai Demokrat Hillary Clinton.

Sumber Reuters menyebut paket mencurigakan yang ditujukan ke Gedung Putih berhasil dihalau oleh pengamanan di luar lokasi.

Paket mencurigakan yang dikirim ke Obama dan Clinton, serta ke salah satu donor utama Partai Demoktat datang kira-kira dua minggu sebelum pemilihan umum paruh waktu AS pada 6 November mendatang. Pemilihan ini menentukan apakah Partai Republik mempertahankan kendalinya di kongres AS.

Paket ke Clinton ditemukan Selasa malam (23/10), sementara paket yang kepada Obama ditemukan Rabu pagi (24/10). Baik Obama, maupun Clinton dipastikan dalam kondisi yang aman.

Gedung Putih, dalam sebuah pernyataan, mengutuk upaya serangan terhadap Obama dan Clinton.

"Aksi-aksi teror ini tercela, dan siapa pun yang bertanggung jawab akan dimintai pertanggungjawaban sepenuhnya dari hukum," kata juru bicara Gedung Putih Sarah Sanders, seperti dikutip Reuters (24/10).

Sanders menyebus Badan Rahasia Amerika Serikat dan lembaga penegak hukum lainnya sedang menyelidiki dan akan mengambil semua tindakan yang tepat terkait hal tersebut. FBI pun mengatakan sedang menyelidiki paket-paket itu.

"Paket-paket itu segera diidentifikasi selama prosedur penyaringan surat rutin sebagai alat peledak potensial dan ditangani dengan tepat seperti itu," kata Badan Rahasia AS dalam sebuah pernyataan.

Menurut laporan New York Times, paket yang ditujukan kepada Hillary di rumahnya di pinggiran kota New York Chappaqua adalah alat peledak.

Penemuan paket itu terjadi setelah sebuah bom kecil ditemukan awal pekan ini di rumah Miliarder George Soros di pinggiran kota New York, sekitar 10 mil dari rumah keluarga Clintons.

"Tidak ada yang sampai ke rumah mereka," kata juru bicara Bill Clinton dalam email.

Dikonfirmasi, Juru bicara Hillary Clinton merujuk pertanyaan ke pernyataan Badan Rahasia. Sedangkan juru bicara untuk Obama menolak berkomentar.

Polisi Chappaqua mengatakan pihak berwenang di New Castle tengah membantu FBI, Badan Rahasia, dan polisi Westchester County dengan penyelidikan paket yang dikirim ke Clinton.

"Masalahnya saat ini sedang dalam penyelidikan federal," kata polisi dalam sebuah pernyataan, merujuk pertanyaan ke FBI.

Laporan Times menyebut perangkat yang dikirim ke Clinton itu mirip dengan yang ditemukan pada Senin di rumah Soros.

Credit cnnindonesia.com

Akhirnya Muhammad bin Salman Berpidato, Apa Saja Pesannya?

Putra Mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman

Foto: The Telegraph

MBS ingin Timur Tengah menjadi Eropa baru

CB, RIYADH— Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi Muhammad bin Salman (MBS) menyatakan, peristiwa terbunuhnya jurnalis Saudi, Jamal Khashoggi sangat menyakitkan bagi seluruh warga Saudi dan dunia, bahkan bagi tiap manusia.

Pernyataan itu disampaikan di hadapan peserta Konferensi Inisiatif Investasi Masa Depan (FII) di Riyadh, Rabu (24/10). Dalam kesempatan itu, mengutip Alarabiya, MBS mendapat kesempatan berbicara bersama Raja Bahrain Emir Salman bin Hamad Alu Khalifah, Perdana Menteri Lebanon Sa’ad al-Hariri. Hadir dalam pertemuan itu pula Wwakli Menteri Uni Emirat Arab.

Menurut MBS yang juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan Saudi ini, peristiwa Khashoggi sangat sadis dan tidak bisa dibenarkan. Kerajaan berkomitmen memberlakukan prosedur hukum untuk sampai pada hasil terakhir dan mengganjar pelaku dengan balasan setimpal.

Terkait hubungannya dengan Turki pascainsiden Khashoggi ini, MBS menegaskan, hubungan kedua negara akan tetap baik-baik saja selama ada Raja Salman dan Presiden Turki, Erdogan.

Dalam kesempatan itu pula, MBS menganggap dirinya beruntung karena hidup di tengah-tengah bangsa yang gigih dan agung sembari meminta publik, dengan nada bercanda, untuk tidak mempercayainya, tetapi cukup melihat pada capaian-capaian angka. “Semangat bangsa Saudi seperti gunung cadas yang tak akan pecah,” tutur dia.

MBS juga meyakinkankan kepada masyarakat dunia, bahwa dirinya tidak ingin meninggalkan kehidupan dunia sebelum melihat Tumur Tengah maju. “Saya melihat Timur Tengah adalah Eropa baru dan saya percaya target ini akan terealisasi 100 persen,” tutur dia.

Credit republika.co.id

Pembunuhan Khashoggi, Iran: AS Lindungi Saudi

Presiden Iran Hassan Rouhani

Foto: Iranian Presidency Office via AP

AS menuding upaya Saudi menutupi kasus ini merupakan yang terburuk dalam sejarah.

CB, JENEWA -- Presiden Iran Hassan Rouhani menuding, Arab Saudi tidak akan membunuh kolomnis the Washington Post Jamal Khashoggi tanpa perlindungan Amerika. Rouhani tak memberikan bukti dan detil terkait tuduhannya tersebut.

"Tidak seorang pun akan membayangkan bahwa di dunia saat ini dan abad baru bahwa kita akan menyaksikan pembunuhan terorganisasi seperti itu dan sistem akan merencanakan pembunuhan keji seperti itu. Saya tidak berpikir bahwa sebuah negara akan berani melakukan kejahatan semacam itu tanpa perlindungan Amerika," kata Rouhani, Rabu (24/10), menurut media pemerintah Iran, Kantor Berita Republik Islam (IRNA).

Presiden AS Donald Trump mengatakan pada hari Selasa (23/10), upaya Pemerintah Saudi untuk menutupi kasus ini merupakan salah satu yang terburuk dalam sejarah . Washington juga menegaskan akan mencabut visa beberapa dari mereka yang diyakini bertanggung jawab.

Kematian Khashoggi di konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober telah memicu kemarahan global. Arab Saudi awalnya membantah mengetahui tentang nasib Khashoggi. Namun akhirnya Saudi mengakui Khashoggi telah terbunuh. Namun penjelasan Saudi yang berubah-ubah memicu keraguan dari pemerintahan Barat.

Iran dan Arab Saudi adalah saingan regional dan telah mendukung pihak yang berseberangan dalam konflik di Suriah dan Yaman dan faksi politik yang berbeda di Irak dan Lebanon.

Rouhani mengatakan, perlindungan AS telah memungkinkan Arab Saudi untuk melakukan pengeboman terhadap warga sipil dalam perang Yaman. "Jika tidak ada perlindungan Amerika, akankah rakyat Yaman masih menghadapi pemboman brutal yang sama?" kata Rouhani.

Rouhani juga meminta pemerintah Turki untuk melakukan investigasi yang tidak memihak terhadap pembunuhan Khashoggi.

Credit republika.co.id

Pangeran MBS Jamin Kasus Khashoggi Tak Bikin Saudi-Turki Retak

RIYADH - Pangeran Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) berjanji menegakkan keadilan atas pembunuhan wartawan pengkritik kerajaan, Jamal Khashoggi, di konsulat kerajaan di Istanbul. Namun, dia menjamin kasus ini tidak akan membuat hubungan Arab Saudi dan Turki retak.

"Kejahatan keji yang tidak bisa dibenarkan," kecam MBS dalam komenter publik pertamanya sejak kasus pembunuhan wartawan itu jadi sorotan internasional.

Dia mengatakan bahwa para pelaku pembunuhan akan dibawa ke pengadilan dengan bantuan Turki.

Berbicara di forum Future Investment Initiative di Riyadh pada hari Rabu, putra Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud ini mengatakan bahwa beberapa pihak mencoba untuk memanfaatkan momen menyakitkan tersebut untuk mendorong keretakan hubungan antara Riyadh dan Ankara.

"Saya ingin mengirim pesan kepada mereka; Anda tidak akan dapat melakukan hal itu selama kita memiliki seorang raja bernama Salman bin Abdulaziz dan seorang putra mahkota bernama Mohammed bin Salman dan seorang presiden Turki bernama Erdogan," katanya, seperti dikutip Al Jazeera, Kamis (25/10/2018).

"Keretakan tidak akan pernah dibuat. Kami akan membuktikan kepada seluruh dunia bahwa kedua negara bekerja sama untuk menghukum semua pelaku dan keadilan akan berada di atas segalanya," ujarnya.

Presiden Erdogan dilaporkan telah berbicara dengan Raja Salman melalui telepon sebelum sang raja pidato di konferensi bisnis tersebut. Ini adalah pertama kalinya kedua pemimpin itu berbicara sejak Khashoggi menghilang pada 2 Oktober.

Komentar MBS muncul sehari setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk pertama kalinya menyiratkan bahwa Putra Mahkota Saudi itu diduga memiliki peran dalam pembunuhan Khashoggi.

Kasus ini telah membuat Saudi mendapat tekanan hebat dari sekutu-sekutunya di Barat yang menginginkan penjelasan bersih atas kematian wartawan tersebut. Sedangkan sekutu-sekutu Saudi di Timur Tengah tetap mendukun Riyadh.

Khashoggi, jurnalis dan kolomnis Washington Post, merupakan pengkritik keras MBS terutama dalam kebijakan blokade Qatar dan perang di Yaman. Dia hilang setelah memasuki Konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober, yang akhirnya diakui Riyadh bahwa dia dibunuh.

Dia mendatangi konsulat untuk memperoleh dokumen perceraian dengan mantan istrinya sebagai syarat untuk menikahi tunangannya, seorang perempuan Turki bernama Hatice Cengiz.

Menteri Luar Negeri AS Michael Pompeo mengatakan Washington telah mengidentifikasi beberapa pejabat pemerintah Saudi termasuk pejabat keamanan yang diyakini terlibat dalam pembunuhan Khashoggi. Sebagai respons awal, Washington telah mencabut vis 21 warga Saudi yang diduga terlibat dalam pembunuhan tersebut.

Credit sindonews.com

AS Tuntut Klarifikasi Sempurna Saudi Terkait Kasus Khashoggi

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) menginginkan klarifikasi yang sempuran tentang apa yang terjadi dalam kematian wartawan terkemuka Arab Saudi, Jamal Khashoggi. Hal itu dikatakan oleh Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo dalam email internal yang dikirim secara luas kepada pegawai Departemen Luar Negeri AS.

"Kami sudah melihat langkah-langkah dari Arab Saudi yang mencerminkan pertanggungjawaban serius, tetapi kami tidak akan puas sampai kami mendapatkan klarifikasi yang sempurna tentang apa yang terjadi," kata Pompeo dalam email "Miles with Mike" yang dikirimkan kepada karyawan departemen seperti dikutip dari Reuters, Kamis (25/10/2018).

Dalam email, yang menggambarkan perjalanannya ke Arab Saudi dan Turki pekan lalu, Pompeo mengatakan tujuan kunjungannya ke monarki Teluk mengekspor minyak adalah untuk mengesankan kepemimpinan Arab Saudi pentingnya menentukan apa yang terjadi pada Jamal Khashoggi.

Khashoggi, seorang kolumnis Washington Post yang tinggal di AS dan seorang pengkritik Pangeran Mahkota Saudi Mohammed bin Salman, menghilang setelah mengunjungi konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober.

Arab Saudi telah memberikan laporan yang bertentangan tentang pembunuhan Khashoggi. Saudi awalnya menolak kabar kematiannya, namun kemudian mengatakan bahwa Khashoggi meninggal di dalam konsulat setelah perkelahian. Penjelasan ini menarik skeptisisme internasional.

Pada hari Minggu, Riyadh menyebut pembunuhan itu sebagai "kesalahan besar dan parah." Namun, Saudi berusaha untuk melindungi putra mahkota dari krisis yang melebar, mengatakan bahwa pangeran tidak mengetahuinya.

Presiden Donald Trump, dalam wawancara dengan Wall Street Journal, mengatakan putra mahkota memikul tanggung jawab utama untuk operasi yang menyebabkan pembunuhan Khashoggi. Trump mengatakan pada hari Selasa pemerintah Saudi telah melakukan upaya menutup-nutupi terburuk yang pernah ada dalam kematian Khashoggi.

Credit sindonews.com

Trump Sebut Operasi Pembunuhan Khashoggi Terburuk dalam Sejarah

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, mengatakan operasi Arab Saudi untuk membunuh Jamal Khashoggi di konsulat Riyadh di Istanbul dan upaya untuk menutupinya adalah salah satu yang terburuk dalam sejarah. AS pun akan menjatuhkan sanksi kepada pejabat yang terlibat dalam pembunuhan tersebut.

“Mereka memiliki konsep orisinal yang sangat buruk. Itu dilakukan dengan buruk dan (upaya) menutup-nutupinya adalah salah satu yang terburuk dalam sejarah,” kata Trump.

“Karena siapa pun yang memikirkan ide itu, saya pikir dalam masalah besar. Dan mereka pasti dalam masalah besar," imbuhnya seperti dikutip dari The Guardian, Rabu (24/10/2018).

Kematian Khashoggi di konsulat Saudi di Istanbul telah menyebabkan kemarahan global dan hubungan yang tegang antara Riyadh dengan Washington. Khashoggi, seorang kritikus putra mahkota Saudi Mohammed bin Salman, adalah seorang warga dan kolumnis AS untuk Washington Post.

Tetapi Trump telah memberikan pesan yang berbeda-beda selama beberapa hari terakhir. Ia sempat bersumpah konsekuensi yang sangat berat dan menyebutkan sanksi ekonomi mungkin dijatuhkan, tetapi juga mengesampingkan penjualan senjata ke Arab Saudi dan menyoroti peran negara itu sebagai sekutu AS terhadap Iran dan militan Islam.

Pada akhir pekan, presiden AS mengatakan dia berpikir bahwa klaim Saudi Khashoggi meninggal dalam "baku hantam" sebagai pengakuan yang kredibel, dan menyebutnya langkah pertama yang penting.

Komentarnya datang setelah presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, secara terbuka membantah pengakuan Saudi. Erdogan membuat tuduhan baru bahwa pembunuhan Khashoggi telah direncanakan, dan menyerukan penyelidikan independen.

Sementara itu juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Heather Nauert mengatakan, visa dari dua puluh satu warga Saudi akan dicabut atau dibuat tidak memenuhi syarat untuk visa AS terkait pembunuhan Khashogi.

Sedangkan Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo mengatakan, langkah-langkah lain sedang dipertimbangkan, termasuk pemberian sanksi.

“Hukuman ini tidak akan menjadi kata terakhir mengenai masalah ini dari Amerika Serikat," kata Pompeo.

"Kami membuat sangat jelas bahwa Amerika Serikat tidak mentolerir tindakan kejam semacam ini untuk membungkam Tuan Khashoggi, seorang wartawan, melalui kekerasan," imbuhnya.

Pembatalan visa akan menjadi tindakan hukuman pertama yang dilakukan oleh pemerintah AS terhadap Saudi sejak Khashoggi menghilang setelah memasuki konsulat pada 2 Oktober.

Credit sindonews.com

Jika Terbukti Saudi di Balik Kematian Khashoggi, Prancis akan Bersikap

PARIS - Prancis secara tersirat menyatakan mereka mungkin akan "menghukum" Arab Saudi jika terbukti berada di balik kematian Jamal Khashoggi. Paris menuturkan, respon mereka terkait kasus ini tergantung dari hasil penyelidikan.

"Selama fakta-fakta belum ditetapkan dengan jelas, dan dikuatkan oleh layanan informasi kami, kami tidak akan mengambil keputusan apa pun," kata juru bicara pemerintah Prancis, Benjamin Griveaux.

"Tetapi di sisi lain, begitu fakta-fakta mulai muncul atas masalah ini dan telah dikuatkan oleh layanan kami, berdasarkan hipotesis bahwa tanggung Saudi telah terbukti bertanggung jawab, maka kami akan menarik kesimpulan yang diperlukan dan mengambil tindakan," sambungnya.

Griveaux, seperti dilansir Reuters pada Rabu (24/10), kemudian menuturkan respon yang akan diambol Prancis tidak hanya akan melibatkan membatasi penjualan senjata ke Saudi.

Sementara itu, sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump untuk pertama kalinya menduga Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) terlibat dalam pembunuhan Khashoggi. Pernyataan Trump disampaikan dalam wawancara dengan Wall Street Journal.

"Baiklah, pangeran menjalankan hal-hal di sana lebih pada tahap ini. Dia menjalankan banyak hal dan jika ada orang yang akan (terlibat), itu adalah dia," kata Trump dalam wawancara itu.

Credit sindonews.com

Pejabat PBB tuntut gencatan senjata kemanusiaan di Yaman guna hindari kelaparan

Sejumlah wanita duduk di sebelah bantuan makanan dari Komite Internasional Palang Merah bagi pengungsi internal di kota pelabuhan Hodeidah, Laut Merah, Yaman, Sabtu (21/7/2018). (REUTERS/Abduljabbar Zeyad)

PBB, New York, (CB) - Wakil Sekretaris Jenderal PBB Urusan Kemanusiaan Mark Lowcok baru-baru ini menuntut gencatan senjata kemanusiaan di Yaman guna menghindari kelaparan, yang membayang.

Lowcock, yang memperingatkan mengenai "bahaya nyata dan ada mengenai kelaparan yang mengancam dan sangat luas yang menenggelamkan Yaman", meminta bantuan Dewan Keamanan PBB berkaitan dengan gencatan senjata kemanusiaan dan tindakan lain.

Ketika memberi penjelasan kepada Dewan Keamanan, ia memperingatkan bahwa Yaman --yang sudah tiga tahun dirongrong perang saudara-- akan menghadapi kelaparan "yang jauh lebih besar daripada yang pernah dihadapi setiap orang di bidang (kemanusiaan) ini selama mereka melaksanakan tugas mereka".

Ia meminta dukungan Dewan Keamanan di lima bidang, kata Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis pagi.

Pertama, dihentikannya permusuhan di dan sekitar semua prasarana dan instalasi yang menjadi andalan operasi kemanusiaan serta importer barang komersial.

"Gencatan senjata kemanusiaan akan mencerminkan kewajiban semua pihak dalam konflik tersebut guna menegakkan hukum kemanusiaan internasional dan melakukan semua yang mungkin guna memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan," kata Lowcok kepada Dewan Keamanan.

Kedua, perlindungan pasokan pangan dan barang dasar di seluruh negeri itu. Import kemanusiaan dan komersial harus mengalir ke semua pelabuhan dan selanjutnya ke tujuan akhir semua barang tersebut.

Itu berarti pencabutan pembatasan yang ada dan yang direncanakan atas import barang dan dipertahankannya jalur angkutan utama tetap terbuka dan aman.

Ketiga, suntikan yang lebih cepat dan lebih besar mata uang asing ke dalam ekonomi Yaman melalui Bank Sentral, bersama dengan pemberian kredit buat pedagang, dan pembayaran uang buat para pensiunan serta pegawai pemerintah.

Keempat, peningkatan dana serta dukungan buat operasi kemanusiaan. Mengingat peningkatan keperluan yang diperkirakan, lembaga bantuan memerlukan sumber daya tambahan sekarang untuk mulai meningkatkan bantuan kemanusiaan. Sebanyak 14 juta warga Yaman, hampir separuh dari seluruh penduduk negeri tersebut, mungkin dalam waktu dekat memerlukan bantuan pangan darurat untuk bertahan hidup, kata Lowcock kepada Dewan Keamanan. Pekerja kemanusiaan dan mitra mereka saat ini membantu delapan juta warga Yaman setiap bulan.

Kelima, dengan sangat banyaknya nyawa yang menjadi taruhan, semua pihak yang berperang mesti terlibat sepenuhnya dan secara terbuka dengan Utusan Khusus PBB untuk Yaman Martin Griffith guna mengakhiri konflik itu, kata Lowcock.

Credit antaranews.com

PBB: Setengah rakyat Yaman terancam kelaparan

Gedung Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York. (Antaranews/Aditya E.S. Wicaksono)

PBB (CB) - Kepala bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyuarakan tanda bahaya di Dewan Keamanan pada Selasa bahwa setengah penduduk Yaman yang dicabik-cabik perang akan segera berada di tepi jurang kelaparan.

Mereka bergantung sepenuhnya pada bantuan kemanusiaan untuk tetap bertahan hidup.

"Sekarang sudah tampak jelas akan terjadi bahaya kelaparan besar dan segera di Yaman: jauh lebih besar daripada apa yang para ahli di lapangan lihat dalam menjalankan profesi mereka selama ini," kata Kepala Bantuan PBB Mark Lowcock.

Ia melukiskan skala dari apa yang sedang dihadapi Yaman, dengan jumlah penduduk sebanyak 14 juta jiwa, "mengagetkan" mengingat hanya ada dua bencana kelaparan yang telah dinyatakan di dunia dalam 20 tahun terakhir, yakni di Somalia tahun 2011 dan di Sudan Selatan tahun lalu, demikian Reuters melaporkan.

Perebutan pengaruh sedang berlangsung di Yaman antara Iran dan Arab Saudi. Koalisi militer pimpinan Saudi campur tangan di Yaman tahun 2015, mendukung pasukan pemerintah memerangi kelompok Houthi yang bersekutu dengan Iran. Iran membantah memasok senjata ke Houthi.

Lowcock mengatakan PBB saat ini mengoordinasikan pengiriman bantuan bagi sebanyak delapan juta rakyat Yaman, dan menyatakan krisis kemanusiaan telah diperdalam krisis ekonomi dan pertempuran yang berlanjut di sekitar pelabuhan kunci Hudaidah di negara itu.

Yaman biasanya mengimpor 90 persen pangannya.

Ia mengimbau gencatan senjata bagi kemanusiaan, perlindungan pasokan makanan pokok dan bahan-bahan penting di seluruh negara itu, suntikan mata uang asing lebih besar dan cepat ke dalam perekonomian melalui bank sentral, meningkatkan pendanaan dan dukungan kemanusiaan, dan bagi pihak-pihak yang berperang untuk melakukan pembicaraan perdamaian.

Credit antaranews.com

Rabu, 24 Oktober 2018

Rusia Khawatir Penarikan Diri AS dari Perjanjian Senjata Nuklir

Presiden Rusia Vladimir Putin (kiri) berjabat tangan dengan Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton selama pertemuan di Kremlin di Moskow, Rusia 23 Oktober 2018. REUTERS / Maxim Shemetov

CB, Jakarta - Rusia keberatan jika Amerika Serikat menarik diri dari perjanjian senjata nuklir yang diteken selama era Perang Dingin pada 1987 silam dan bisa memicu bencana dunia hingga perang nuklir.
Namun AS mengatakan kukuh untuk menghentikan pakta pengawasan senjata nuklir meski ada keberatan dari Rusia dan beberapa negara Eropa, kata pejabat senior AS John Bolton, pada Selasa 23 Oktober, setelah bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin, dilaporkan dari Reuters, 24 Oktober 2018.

Bolton mengadakan pertemuan dengan Vladimir Putin selama 90 menit di Kremlin, yang menghasilkan agenda pembicaraan antara Presiden AS Donald Trump dan Putin di Paris bulan depan, setelah sebelumnya bertemu di Helsinki Juli lalu.

Yars atau RS-24 merupakan rudal balistic (peluru kendali) termonuklir antar benua atau intercontinental balistic missiles (ICBM) milik Rusia. Rudal ini membawa hingga 10 hulu ledak dengan 250 kiloton dengan target independen. Wikipedia.org
Namun pertemuan ini tampaknya tidak menghasilkan kemajuan berarti atas niat Trump yang ingin mengakhiri Intermediate-Range Nuclear Forces (INF), keputusan yang dianggap Rusia sangat berbahaya dan banyak negara Eropa telah memperingatkan dapat kembali memicu perlombaan senjata semasa Perang Dingin.
"Kecuali Rusia dan Cina datang kepada kami dan berkata: Mari kita semua menjadi lebih bijak dan jangan sampai kita mengembangkan senjata itu (nuklir)," kata Trump, dikutip dari New York Times.

Sebagai tanggapan, juru bicara Kremlin, Dmitri Peskov, mengisyaratkan penarikan diri AS memicu perlombaan senjata baru, dan mengatakan Rusia juga akan mengembangkan senjata baru untuk memulihkan keseimbangan militer.
Bolton menyampaikan ancaman rudal Rusia di Eropa adalah alasan keluarnya AS dari INF.
"Masalahnya adalah ada pelanggaran INF Rusia di Eropa sekarang. Ancamannya bukan penarikan INF Amerika dari perjanjian itu. Ancamannya adalah misil Rusia yang sudah dikerahkan," kata Bolton.
Bolton mengatakan Rusia pertama kali secara ilegal menguji rudal jelajah berbasis darat pada 2008 dan menilainya sebagai pelanggarannya terhadap perjanjian, yang disangkal oleh Rusia.

Presiden Ronald Reagan (kanan) dan Sekretaris Jenderal Uni Soviet Mikhail Gorbachev saat menandatangani Perjanjian INF di East Room, Gedung Putih pada 8 Desember 1987. [Ronald Reagan Presidential Library via thebulletin.org]

Bolton mengatakan perjanjian itu sudah ketinggalan jaman karena negara-negara lain tetap bebas untuk membuat rudal balistik jarak menengah dan rudal jelajah sementara Amerika Serikat menemukan tangannya terikat. Dia mencatat bahwa upaya sebelumnya untuk memperluas perjanjian untuk memasukkan negara-negara lain juga gagal.
John Bolton, yang menjadi penasihat keamanan Donald Trump, juga mengatakan perjanjian yang dibuat di era Perang Dingin tidak membahas ancaman rudal baru dari negara-negara seperti Cina, Iran dan Korea Utara. Bolton menambahkan proses penarikan diri dari INF bisa memakan waktu beberapa bulan.

Rusia memperingatkan AS terpaksa membalas dalam bentuk apapun demi keseimbangan militer jika Trump betul-betul mewujudkan ancamannya untuk keluar dari perjanjian pengawasan senjata nuklir INF, sebuah perjanjian 1987 yang menghapuskan semua rudal nuklir dan konvensional berbasis jarak pendek dan menengah, yang diteken oleh eks pemimpin Soviet Mikhail Gorbachev dan eks presiden AS Ronald Reagan.

Credit tempo.co

Bahas Penarikan Perjanjian Nuklir, AS Bertemu Rusia

Ilustrasi (Reuters)

Jakarta, CB -- Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat (AS), John Bolton bertemu dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin untuk terkait penarikan diri AS dari pakta nuklir era Perang Dingin dan soal pengawasan senjata nuklir pada Selasa (23/10).

Bolton mengadakan pertemuan dengan Putin selama 90 menit di Kremlin. Pembicaraan mereka juga menghasilkan kesepakatan bagi Putin untuk mengadakan pembicaraan dengan Presiden AS, Donald Trump di Paris pada bulan depan.

Namun, pertemuan dengan Rusia tidak menghasilkan terobosan baru terkait AS yang ingin meninggalkan Perjanjian Nuklir Jarak Menengah (INF).

Langkah ini dicela oleh Rusia sebagai tindakan yang berbahaya dan banyak negara Eropa telah memperingatkan hal itu bisa memulai perang senjata era Perang Dingin kembali.

"Ada realitas strategi baru di luar sana," kata Bolton.

"Soal mengajukan pemberitahuan resmi soal penarikan masih belum diajukan, namun akan diajukan ketika waktunya tepat," kata dia menambahkan.

Putin meminta AS untuk tidak meninggalkan pengawasan nuklir, namun Bolton mengatakan bahwa AS akan mengabaikan keberatan Rusia setelah rudal Rusia menjadi ancaman.

Saling tuduh

Selama beberapa tahun, AS menuduh Rusia melanggar perjanjian dengan mengembangkan rudal baru. Rusia membantah hal ini dan Bolton mengatakan penolakan dari Rusia untuk mengakui tuduhan itu menjawab bahwa perjanjian tidak bisa dipertahankan.

"Bagaimana Anda meminta orang-orang Rusia untuk mematuhi sesuatu yang mereka kira tidak mereka langgar?" kata Bolton.

Bolton mengatakan bahwa Rusia pertama kali secara ilegal menguji rudal pada 2008 dan itu merupakan pelanggaran yang besar.

Sebelum pembicaraan dimulai, seorang juru bicara Kremlin mengatakan bahwa perjanjian INF memiliki titik lemah. Namun cara AS yang meninggalkan perjanjian itu tanpa menggusulkan pengganti baru adalah berbahaya.

Namun, Asisten Kebijakan Luar Negeri Kremli, Yuri Ushakov mengatakan kepada wartawan bahwa Rusia memandang kunjungan ini sebagai tanda bahwa AS ingin melanjutkan dialog masalah ini.

Trump mengatakan bahwa dirinya mundur dari perjanjian ini karena ada pelanggaran Rusia atas perjanjian itu. Keluarnya AS dari perjanjian juga membebaskan AS untuk menghadapi nuklir China.

Bolton menjelaskan bahwa AS bermaksud untuk melanjutkan penarikan dan menyebut bahwa perjanjian itu sudah "kadaluwarsa". Perjanjian itu dianggap menghambat AS.

Intervensi Rusia

Agen-agen intelijen AS telah menetapkan bahwa Rusia melakukan intervensi dalam pemilu 2016 saat Trump melawan lawan Demokratnya, Hillary Clinton.

Beberapa mantan pejabat intelijen senior AS mengatakan bahwa mereka percaya campur tangan Rusia pada Pemilu AS memberi dampak.

Pada Mei lalu, Mantan Direktur Intelijen Nasional, James Clapper mengatakan bahwa, "bagi saya, itu hanya melebihi logika dan kepercayaan bahwa mereka tidak mempengaruhi pemilihan dan itu adalah keyakinan saya bahwa mereka benar-benar mengubahnya."

Dengan pernyataan FBI, Rusia lagi-lagi menargetkan pemilihan jangka menengah AS bulan November, Bolton mengatakan dia berharap tidak akan ada campur tangan.

Bolton telah berbicara kepada Rusia bahwa upaya mereka sebelumnya telah menghancurkan kemampuan AS dan Rusia untuk bekerja bersama, sementara tidak menghasilkan apapun sebagai imbalan bagi Rusia.

"Saya pikir ini sebuah pelajaran, jangan main-main dengan pemilihan Amerika," katanya.

Credit cnnindonesia.com

Prancis Ingin Bikin Kapal Induk Baru Pengganti Charles de Gaulle

LE BOURGET - Pemerintah Prancis meluncurkan rencananya untuk membangun kapal induk baru. Nantinya, kapal tersebut akan menggantikan kapal induk Charles de Gaulle yang dioperasikan saat ini.

Kapal dengan nilai proyek multi-miliar euro ini akan mulai digarap pada 2020. Diadaptasi untuk jet tempur generasi mendatang, kapal induk baru tersebut nantinya akan melayani militer Prancis hingga 2080.

"Charles de Gaulle akan membutuhkan pengganti," kata Menteri Pertahanan Florence Parly kepada wartawan di pameran industri Euronaval di Le Bourget, sebelah utara Paris, pada hari Selasa, yang dilansir Reuters, Rabu (24/10/2018).

"Langkah pertama yang kami luncurkan hari ini adalah periode penelitian," katanya. "Ini tentang memutuskan bersama apa dan bagaimana kita ingin kapal induk masa depan kita."

Anggaran untuk periode penelitian saja akan mencapai 40 juta euro (USD46 juta).

Charles de Gaulle telah dikerahkan dalam berbagai konflik dari Afghanistan hingga Libya dan merupakan kunci untuk menjaga agar Perancis secara strategis independen di laut.

Kapal raksasa 42.000 ton tersebut juga telah meluncurkan serangan udara terhadap kelompok Islamic State (ISIS) di Irak dan Suriah. Charles de Gaulle akan dipensiunkan pada 2040.

Para ahli memperkirakan bahwa penggantiannya akan menelan biaya antara 5 hingga 7 miliar euro.

Isu-isu kunci yang akan diputuskan selama periode penelitian termasuk apakah kapal induk baru nanti ini akan bertenaga nuklir seperti Charles de Gaulle atau tidak. Selain itu, isu tentang bagaimana mengakomodasi pesawat tempur baru yang sedang dikembangkan bersama dengan Jerman juga dibahas.

Credit sindonews.com

Abaikan Ancaman Rusia, AS akan Bangun Persenjataan Nuklir

WASHINGTON - Presiden Donald Trump telah memperingatkan bahwa Amerika Serikat (AS) akan membangun persenjataan nuklirnya untuk menekan Rusia dan China. Washington mengabaikan ancaman Moskow yang akan merespons serupa jika mantan musuh Perang Dingin-nya itu meningkatkan arsenal nuklir.

Jika Washington dan Moskow sama-sama membangun persenjataan nuklir, itu berarti dunia masuk momen baru perlombaan senjata. Trump mengulangi tuduhannya bahwa Rusia sudah melanggar perjanjian Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) 1987, sehingga Washington akan keluar dari perjanjian tersebut.

Perjanjian yang diteken di era Perang Dingin itu melarang peluncuran rudal jarak menengah. Perjanjian ditekan AS dan Rusia yang kala itu masih bernama Soviet.

"AS akan membangun persenjataannya sampai orang-orang sadar," kata Trump, seperti dikutip BBC, Selasa (23/10/2018).

"Ini adalah ancaman bagi siapa pun Anda termasuk China, termasuk Rusia dan itu termasuk orang lain yang ingin memainkan permainan itu...(Rusia) tidak mematuhi semangat perjanjian atau isi perjanjian itu sendiri," ujar Trump.

Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton telah mengadakan pembicaraan di Moskow setelah Rusia mengutuk rencana AS untuk keluar dari perjanjian INF.

Moskow memberitahu Bolton bahwa penarikan diri AS dari perjanjian senjata nuklir itu akan menjadi "pukulan serius" bagi rezim non-proliferasi.

Namun, Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Nikolai Patrushev juga mengatakan bahwa Kremlin siap untuk bekerja dengan AS guna menghapus sikap saling tuduh atas pelanggaran perjanjian INF.

"Kami perlu mendengar penjelasan pihak Amerika tentang masalah ini," kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov. "Menghentikan perjanjian itu memaksa Rusia untuk mengambil langkah demi keamanannya sendiri."

Penandatangan perjanjian INF adalah Presiden AS Ronald Reagan dan Presiden terakhir Soviet Mikhail Gorbachev. Perjanjian ini melarang pengembangan dan peluncuran rudal jarak menengah dengan kisaran antara 500km-5.500 km (310mil-3.400 mil), baik berhulu ledak nuklir maupun konvensional.

Moskow berulang kali menyangkal rudal yang dikembangkan dan diuji coba melanggar perjanjian itu.

Namun, NATO pada Juli lalu menyatakan Rusia telah gagal memberikan jawaban yang dapat dipercaya atas pengembangan rudalnya. NATO akhirnya menyimpulkan bahwa penilaian yang paling masuk akal adalah Rusia melanggar perjanjian tersebut.

Credit sindonews.com

Saudi dan Bahrain Masukkan Garda Revolusi Iran ke Daftar Terorisme

RIYADH - Arab Saudi mengatakan bahwa negara itu dan Bahrain telah memasukkan Korps Garda Revolusi Iran ke dalam daftar kelompok terorisme. Kedua negara itu juga telah memasukkan perwira senior dari Pasukan Quds ke daftar orang-orang dan organisasi yang dicurigai terlibat dalam terorisme.

Kantor berita negara Saudi, SPA, mengutip pernyataan dari dinas keamanan negara kerajaan itu yang mengatakan Qassem Soleimani, komandan Pasukan Quds, dan Hamed Abdollahi dan Abdul Reza Shahlai telah dimasukkan dalam daftar terorisme seperti disitir dari Reuters, Rabu (24/10/2018).

Untuk diketahui, Pasukan Quds adalah cabang Garda Revolusi yang beroperasi di luar negeri.

Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) pada tahun 2011 menduga keras Soleimani, Abdollahi dan Shahlai terkait dengan rencana untuk membunuh mantan Duta Besar Arab Saudi untuk AS, Adel al-Jubeir, dan menjatuhkan sanksi kepada mereka.

Iran pada saat itu menepis tuduhan tersebut sebagai tuduhan palsu dan menuntut permintaan maaf dari Washington.

Kantor Garda Revolusi dan Kementerian Luar Negeri Iran tidak segera bersedia untuk dimintai komentar.

Di Washington, Departemen Keuangan AS menargetkan pemberontak Taliban Afghanistan dengan sanksi terhadap delapan orang yang ditetapkan sebagai teroris global, termasuk dua orang yang terkait dengan Pasukan Quds bernama Mohammad Ebrahim Owhadi dan Esma'il Razavi.

Sanksi yang terkait dengan Taliban juga dikenakan oleh tujuh anggota Pusat Pendanaan Pembiayaan Terorisme (TFTC), prakarsa Teluk-AS untuk membendung keuangan kepada kelompok-kelompok militan.

Pusat ini didirikan pada Mei 2017 selama perjalanan Presiden AS Donald Trump ke Arab Saudi. Arab Saudi dan AS bersama-sama memimpin kelompok dan Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar serta Uni Emirat Arab menjadi anggotanya.

Pemerintah Trump bertujuan untuk menciptakan aliansi keamanan dan politik dengan negara-negara Teluk Arab untuk melawan pengaruh Iran di wilayah tersebut, terutama di Suriah dan Irak.

Trump pada Mei menarik AS dari kesepakatan nuklir dengan Iran yang mencabut sebagian besar sanksi internasional terhadap Teheran sebagai imbalan atas pembatasan program nuklirnya.

Trump mengatakan, kesepakatan itu tidak membahas program rudal balistik Iran, kegiatan nuklirnya di luar 2025 atau perannya dalam konflik regional.

Arab Saudi menyambut keputusan Trump dan mengatakan akan bekerja dengan AS untuk mengatasi dukungan Iran terhadap kelompok-kelompok militan di wilayah tersebut dan program rudal balistiknya yang dijalankan oleh Garda Revolusi.

Credit sindonews.com

Sejarah Hari Ini: PBB Dibentuk untuk Jaga Perdamaian Dunia

Logo PBB (ilustrasi)

Foto: VOA

PBB lahir setelah penandatanganan Piagam Atlantik.

CB, NEW YORK -- Perserikatan Bangsa-Bangsa didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945. Dua bulan sebelum Perang Dunia II berakhir PBB sudah terbentuk. Pembentukan itu berdasarkan ratifikasi Piagam PBB yang ditanda tangani oleh lima anggota Dewan Keamaan Internasional.

Setelah Liga Bangsa-bangsa gagal mencegah konflik yang mengarah pada Perang Dunia II, pada awal 1941 sekutu berencana membuat badan internasional yang baru guna mempertahankan kedamaian setelah perang usai. Ide pembentukan badan internasional yang baru ini digagas oleh Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt dan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill yang mendatangani Piagam Atlantik.

Piagam Atlantik berisi sejumlah prinsip kerja sama internasional untuk mempertahankan kedamaian di seluruh dunia. Satu tahun setelah Piagam Atlatik ditandatangani Roosevelt menciptakan istilah Perserikatan Bangsa-bangsa untuk menggambarkan persekutuan melawan kekuatan Jerman, Italia, dan Jepang.

Istilah tersebut pertama kali digunakan pada 1942 ketika perwakilan 26 negara sekutu bertemu di Washington D.C dan menandatangani deklarasi PBB. Deklarasi itu mengesahkan Piagam Atlantik dan persatuan negara-negara sekutu dalam Perang Dunia II.

Pada Oktober 1943 kekuatan besar negara-negara sekutu, yakni Inggris Raya, Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Cina bertemu di Moskow dan merilis Deklarasi Moskow. Deklarasi itu menjadi pernyataan resmi mengganti Liga Bangsa-Bangsa dengan organisasi internasional yang baru.

Sekutu kembali menggelar pertemuan di Teheran pada Desember 1943. Dalam pertemuan tersebut memastikan pembentukan badan internasional yang baru. Pada Agustus 1944, Inggris Raya, Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Cina kembali bertemu di Washington D.C untuk membicarakan dasar-dasar PBB.

Selama tujuh pekan, delegasi kekuatan-kekuatan sekutu membentuk badan internasional baru. Tapi sering kali mereka bertentangan dalam isu keanggotaan dan voting. Akhirnya pada Febuari 1945, tiga kekuatan besar, yakni Inggris Raya, Amerika Serikat, dan Uni Soviet berkompromi di Pertemuan Yalta. Semua negara yang mematahui Deklarasi tahun 1942 diundang dalam konferensi PBB.

Pada 25 April 1945, PBB menggelar pertemuan internasional di San Francisco. Ada 50 negara yang mengirim perwakilan mereka ke sana. Tiga bulan kemudian setelah Jerman menyerah, Piagam PBB ditandatangani oleh pada delegasi.

Piagam PBB meminta seluruh anggotanya untuk mempertahankan serta mengelola perdamain dan keamanan dunia. Selain itu, mereka diminta mempromosikan standar kehidupan yang lebih baik, memperkuat hukum internasional, dan mempromosikan hak asasi manusia.

Pada 24 Oktober 1945, Piagam PBB mulai berlaku setelah diratifikasi oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan dan mayoritas negara anggota. Sidang Umum PBB pertama kali dihadiri oleh perwakilan 51 negara anggota.

Sidang umum itu dibuka pada 10 Januari 1946 di London. Empat tahun setelah Piagam PBB mulai berlaku, tepatnya pada 24 Oktober 1949, batu pertama markas PBB diletakkan di New York.

Credit republika.co.id

PBB: Larangan Pakai Cadar di Prancis Melanggar HAM

Santriwati mengenakan cadar saat mengikuti pawai peringatan Hari Santri Nasional di Meulaboh, Aceh Barat, Aceh, Jumat, 19 Oktober 2018. Hari Santri Nasional dirayakan pada 22 Oktober mendatang. ANTARA/Syifa Yulinnas

CB, Jakarta - Larangan menggunakan cadar oleh pemerintah Prancis telah menciderai HAM. Hal itu disampaikan Komite HAM PBB pada Selasa, 23 Oktober 2018 dan menjadi bentuk dukungan nyata PBB kepada perempuan-perempuan muslim yang bercadar.
Dikutip dari dailymail.co.uk pada Selasa, 23 Oktober 2018, melalui putusan ini Komite HAM PBB telah memerintahkan Prancis agar membayar uang kompensasi kepada dua perempuan Prancis yang dituntut secara hukum pada 2012 karena menggunakan cadar. Cadar adalah jilbab yang hanya memperlihatkan bagian mata.

Komite HAM PBB menyebut Prancis telah gagal terkait aturan larangan bercadar ini sehingga pemerintah Prancis harus mengkaji ulang peraturan ini. Komite itu menilai larangan perempuan muslim bercadar telah membawa dampak yang merugikan mereka, diantaranya membatasi mereka ke luar rumah, menghalangi akses mereka ke layanan publik dan meminggirkan mereka.

Dua warga Muslim menutupi wajah mereka saat menggelar aksi protes pelarangan cadar di Vienna, Austria, 1 Oktober 2017. Bagi warga yang melanggar peraturan penggunaan penutup wajah di tempat umum akan dikenakan sanksi sekitar Rp 2,3 juta. REUTERS/Leonhard Foeger

Komite HAM PBB bertugas memastikan negara-negara anggota PBB konsisten pada komitmen HAM. Komite ini terdiri dari sebuah panel beranggotakan para ahli independen. Putusan komite ini tidak mengikat secara hukum, tetapi bisa mempengaruhi pengadilan Prancis.
"Hukum Prancis menciderai hak mereka dalam beragama," tulis Komite HAM PBB dalam sebuah pernyataan.
Komite HAM PBB dalam pernyataannya menyerukan agar perempuan muslim bercadar diberikan kompensasi. Mereka pun menuntut aturan yang melarang perempuan Islam memakai cadar di ruang publik itu, dievaluasi. Prancis menerapkan aturan larangan perempuan bercadar pada 2010 dengan alasan keamanan dan sosial.

Credit tempo.co

2 Kapal Perang Amerika Jajal Selat Taiwan, Kapal Cina Membayangi

Tiltrotor MV-22 Osprey terbang di atas kapal serbu amfibi Amerika Serikat, USS Wasp, di perairan Jepang di selatan Okinawa, 23 Maret 2018. Kapal amfibi USS Wasp mampu membawa pesawat tempur siluman F-35B Lighting II yang dapat terbang dan mendarat secara vertikal. REUTERS/Issei Kato

CB, Taiwan – Dua kapal perang angkatan laut Amerika Serikat berlayar melewati Selat Taiwan pada Senin, 22 Oktober 2018. Ini bakal meningkatkan ketegangan yang sudah tinggi antara Washington dan Beijing.

Kementerian Pertahanan Taiwan dan Pentagon mengkonfirmasi soal ini dengan pemerintah Taiwan mengatakan mengetahui adanya operasi rutin ini. Taiwan juga mengatakan negara pulau itu mampu mempertahankan keamanan wilayah laut dan udara.
Operasi ini, yang menurut Taiwan berlangsung di perairan internasional, kemungkinan bakal menimbulkan reaksi keras dari Beijing. Cina selama ini mendesak Washington agar memutus semua hubungan militer dengan Taiwan, yang mengatur dirinya sendiri.

Selama ini, Beijing menganggap Taiwan sebagai provinsi pemberontak yang akan diambil kembali termasuk menggunakan kekuatan.
“Kapal ini transit melewati Selat Taiwan untuk menunjukkan komitmen AS terhadap kawasan perairan Indon-Pasifik yang bebas dan terbuka,” kata Kolonel Rob Manning, juru bicara Pentagon, kepada media pada Senin, 22 Oktober 2018 saat jumpa pers seperti dilansir SCMP dan Aljazeera.

Kedua kapal perang itu adalah USS Curtis Wilbur dan USS Antietam. Wilbur merupakan kapal penghancur yang memiliki rudal terpandu dan Antietam merupakan kapal penjelajah dengan rudal terpandu.
Ini adalah kali kedua setelah sekitar empat bulan lalu dua kapal perang USS Mustin dan USS Benfol juga melewati Selat Taiwan.
Menurut Manning, Pentagon tidak bermaksud meningkatkan eskalasi atau ketegangan dengan misi ini karena dilakukan dengan menjaga koordinasi dan kontak dengan otoritas terkait.

Pada pekan lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Lu Kang, mengatakan AS harus memperbaiki kesalahannya, berhenti melakukan kontak resmi, hubungan militer dan penjualan senjata kepada Taiwan.

Dia juga mengatakan AS harus mengendalikan pasukan kemerdekaan Taiwan jika itu membahayakan hubungan Cina dan AS serta perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan.
Menurut Aljazeera, sejumlah kapal perang Cina membayangi pergerakan kapal perang AS itu selama transit dari jarak yang aman.

Credit tempo.co

Kapal Perang ASEAN dan Cina Gelar Latihan Maritim Pertama

Kapal perusak Amerika Serikat, USS Stethem tiba di pangkalan laut Wusong, Shanghai, Tiongkok, 16 November 2015. Kedua negara terlibat ketegangan di Laut Cina Selatan setelah Tiongkok membangun pangkalan di pulau-pulau Spratly. AP/Paul Traynor

CB, Zhanjiang – Latihan angkatan laut pertama antara militer negara ASEAN dan Cina digelar di selatan Kota Zhanjiang, Cina, pada Senin, 22 Oktober 2018.
Latihan ini akan berlangsung selama enam hari di lepas pantai Provinsi Guandong. Kerja sama latihan laut ini dinilai sebagai upaya kedua pihak menghindari terjadinya konfrontasi militer di Laut Cina Selatan, yang dipersengketakan antara Cina, sejumlah negara ASEAN dan Amerika Serikat.
“Kita juga perlu mempromosikan norma praktis yang mendukung hukum internasional dan meningkatkan kerja sama praktis. Code for Unplanned Encounters at Sea merupakan salah satu contohnya. Ini meningkatkan kerja sama operasional -- level komunikasi dan mengurangi resiko miskalkulasi . Secara umum, ini bertujuan meningkatkan kepercayaan,” kata Wakil Laksamana Cina, Lew Chuen Hong, saat upacara pembukaan latihan ini seperti dilansir Channel News Asia pada 22 Oktober 2018.
Baru – baru ini terjadi insiden nyaris tabrakan antara kapal perang Cina dan Amerika Serikat di Laut Cina Selatan seiring meningkatnya perang dagang antara kedua negara.

Ada sekitar 1000 personil dan delapan kapal ikut dalam latihan ini. Tiga kapal dari Cina, dan lima kapal dari Singapura, Brunei, Thailand, Vietnam, dan Filipina.
Ini membuat latihan maritim ini dinilai semakin penting untuk membangun rasa saling percaya.
“Saya yakin latihan ini akan meningkatkan hasil yang ingin dicapai. Ini merupakan platform penting bagi semua angkatan laut untuk bertukar pengetahuan, meningkatkan saling percaya, dan menjadi platform yang meningkatkan kerja sama pertahanan antara ASEAN dan Cina,” kata Vice-Admiral Yuan Yubai, yang menjadi komandan Laut Selatan di Angkatan Laut Cina, seperti dilansir Channel News Asia pada Senin, 22 Oktober 2018.
Singapura ikut menjadi koordinator latihan laut ini bersama Cina. Ini merupakan implementasi latihan simulasi di atas meja, yang digelar di Singapura pada Agustus 2018.

Latihan ini meliputi proses pencarian dan penyelamatan kapal yang bermasalah di laut. Latihan juga bakal menjajal implementasi dari CUES.
Reuters melansir ketegangan di Laut Cina Selatan meningkat setelah militer Cina membangun pangkalan di sejumlah pulau dan mempersenjatainya dengan berbagai rudal anti serangan udara. Kapal perang Cina juga rutin berpatroli di sekitar laut yang dipersengketakan ini. Beberapa kali kapal perang Cina mengejar kapal perang AS, yang melintas di sekitar kawasan laut ini.
AS dan Cina juga terlibat dalam perang dagang, yang telah berlangsung sejak Juli 2018. AS menaikkan bea masuk impor sebesar 10 -- 25 persen untuk sekitar US$250 miliar atau sekitar Rp3.800 triliun barang dari Cina. Sedangkan Cina mengenakan tarif untuk sekitar US$110 miliar atau sekitar Rp1.700 triliun impor barang dari AS dengan kisaran tarif serupa.

Credit tempo.co

Empat prajurit AS cedera di Norwegia jelang latihan NATO

Konvoy milter Amerika Serikat (AS) melintasi jalan raya, sebelum mengikuti latihan militer-pimpinan NATO 'Noble Partner 2018', dekat kota Gori, Georgia, Sabtu (28/7/2018). (REUTERS/Irakli Gedenidze)

Oslo (CB) - Empat prajurit Amerika Serikat menderita cedera dalam latihan besar yang diselenggarakan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) di Norwegia akibat kecelakaan yang melibatkan empat kendaraan pada Selasa, kata militer AS.

Seorang prajurit segera dipulangkan setelah dirawat di rumah sakit, dan tiga lain masih berada dalam pemantauan, menurut Pusat Informasi Gabungan AS dalam pernyataan.

Para prajurit itu sedang berada di truk-truk yang mengangkut kargo ke Kongens Gruve, Norwegia, untuk mendukung "Trident Juncture 18", latihan terbesar NATO dalam beberapa tahun belakangan, dua hari menjelang kegiatan dimulai.

Trident Juncture 18 akan melibatkan sekitar 50.000 personel dari para sekutu NATO dan negara-negara mitra, sekitar 250 pesawat, 65 kapal dan hingga 10.000 kendaraan. Latihan itu akan berlangsung pada 25 Oktober-7 November di bagian tengah dan timur Norwegia, kawasan-kawasan sekitar Atlantik Utara dan Laut Baltik, termasuk Islandia dan ruang udara Finlandia dan Swedia.

"Kecelakaan tersebut terjadi ketika tiga kendaraan bertabrakan dan kendaraan keempat, yang berusaha menghindari tiga kendaraan itu, terbalik," kata Pusat Informasi.

Kendaraan dan personel dalam kecelakaan itu diperbantukan pada Pasukan Truk Gabung ke-51 Angkatan Darat Amerika Serikat, yang berkedudukan di Baumholder, Jerman.

Militer AS bekerja sama dengan pihak berwenang Norwegia untuk menyelidiki kecelakaan tersebut.

Credit antaranews.com