Kamis, 13 September 2018

Putin Tantang Jepang Damai Tanpa Syarat Tahun ini



Putin Tantang Jepang Damai Tanpa Syarat Tahun ini
Presiden Putin mengatakan Rusia dan Jepang bisa menandatangani kesepakatan damai pada akhir ini. (Donat Sorokin/TASS Host Photo Agency/Pool via Reuters)


Jakarta, CB -- Presiden Vladimir Putin mengisyaratkan bahwa Rusia dan Jepang menandatangani kesepakatan damai "tanpa syarat apa pun" akhir tahun ini yang merupakan usul bersejarah dalam menyelesaikan perebutan wilayah yang telah terjadi selama beberapa dekade.

Usul tiba-tiba Putin ini diajukan hanya dua hari setelah dia mengatakan perebutan wilayah kedua negara itu akan sulit diselesaikan dalam waktu dekat.

Perselisihan antara Rusia dan Jepang berpusat di empat pulau paling selatan di rangkaian kepulaian Kuril. Keempat pulau itu diduduki oleh Uni Soviet di akhir Perang Dunia II pada 1945 namun sekarang diklaim milik Jepang.


Perselisihan ini membuat kedua negara tidak mau menandatangani satu kesepakatan damai.


"Kami sudah mencoba menyelesaikan perselisihan wilayah selama 70 tahun. Kami sudah berunding selama 70 tahun," kata Putin dalam forum ekonomi di Vladivostok, Rabu (12/9) yang juga dihadiri oleh Perdana Menteri Jepang dan Presiden China.

"Shinzo mengatakan, 'Mari ubah pendekatan kita' Ayo! Mari capai satu kesepakatan damai, tidak sekarang tetapi pada akhir tahun tanpa syarat," kata Putin yang disambut dengan tepuk tangan meriah peserta.

"Ini bukan main-main," tambah Putih yang mengisyaratkan bahwa kedua negara bertekad untuk menyelesaikan perselisihan wilayah sesuai dengan kesepakatan damai.


Putin mengatakan penyelesaian dengan kesepakatan semacam ini akan menciptakan suasana yang lebih baik dan membuat kedua negara "terus berusaha menyelesaikan masalah lain seperti teman."

"Bagi saya hal ini akan memfasilitasi solusi bagi semua masalah yang tidak bisa kita selesaikan dalam 70 tahun terakhir."

Sementara itu, perdana menteri Jepang mengatakan kedua negara "memiliki satu tugas bagi generasi mendatang."

"Mari kita berjalan bersama dengan memperhatikan pertanyaan 'Jika tidak sekarang, kapan?' dan 'Jika bukan kita, siapa?'" kata Abe yang berpidato sebelum Putin.

"Kami berdua sama-sama sadar hal itu tidak akan mudah."

Putin tampaknya berupaya mengubur isyarat bahwa perselisihan kedua negara akan bisa diselesaikan dalam waktu dekat.

"Sangat naif untuk berpikir bahwa hal itu bisa diselesaikan dengan cepat," kata Putin setelah bertemu dengan Abe di sela-sela forum ekonomi itu, Senin (10/9).

Namun, sejumlah diplomat mengatakan usul itu tidak akan bisa diterapkan.

Putin Tantang Jepang Damai Tanpa Syarat Tahun ini
Rusia merebut empat pulau yang terletak di sebelah utara Hokkaido pada 1945 di penghujung Perang Dunia II. (Reuters/Issei Kato/File Photo)
Mantan menteri luar negeri Rusia, Georgy Kunadze, meragukan Putin benar-benar ingin menyelesaikan masalah perebutan wilayah ini.

"Ini disebut memancing. Putin tidak mengharapkan apapun," kata Kunadze kepda radio Echo Moskow.

Dia mengindikasikan bahwa Abe tidak akan pernah menerima kesepakatan yang bisa membunuh karir politiknya.

Putin dan Abe sudah bertemu berkali-kali dalam beberapa tahun belakangan yang bertujuan mencari jalan keluar atas kepulauan yang di Jepang disebut sebagau Wilayah Utara.

Kedua negara telah melakukan berbagai proyek ekonomi di kepulauan itu seperti peternakan ikan dan karang, energi tenaga angin dan wisata.

Sejak tahun lalu, Tokyo dan Moskow juga menyepakati penerbangan pesawat carter bagi bekas penghuni pulau itu yang ingin mengunjungi makam keluarga mereka.

Para pejabat kementerian luar negeri Jepang dan Rusia mengatakan upaya mencapai kesepakatan baru masih terus berjalan seperti biasa.

"Pemerintah akan terus merundingkan prinsip-prinsip dasar yang akan ditandatangani sebagai traktat perdamaian setelah mencapai kata sepakat soal sebutan Kepulauan Empat UTara ini," kata menteri kabinet Jepang, Yoshihide Suga.


"Posisi ini tidak berubah."

Di Moskow, wakil menlu Igor Morgulov mengatakan kepada kantor berita Rusia bwha pengumuman Putin tidak perlu diikuti dengan perubahan format perundingan yang sekarang berjalan.

Kepulauan Kurils, sebelah utara pulau Hokkaido, dikuasi oleh Moskow sejak tentara Uni Soviet merebutnya di penghujung Perang Dunia II.

Keempat pulau itu oleh Rusia diberi nama Iturup, Shikotan, Habomai dan Kunashir.

Pendahulu Putin, Dmitry Medvedev, pada 2010 menjadi pemimpin Rusia yang berkunjung ke wilayah itu. Langkah ini menyebabkan Tokyo marah besar.







Credit  cnnindonesia.com



Pemimpin Kamboja minta dunia tidak campuri politik Indochina


Pemimpin Kamboja minta dunia tidak campuri politik Indochina
PM Kamboja, Hun Sen (Reuters)



Hanoi (CB) - Perdana Menteri Kamboja Hun Sen pada Rabu menyatakan negara di luar Indochina terlalu kritis terhadap politik di kawasan tersebut dan bahwa wilayah itu harus dibiarkan memecahkan masalahnya.

Dalam pidato bersama pemimpin lain kawasan itu, Hun Sen menunjuk kecaman asing terhadap pemilihan umum negaranya baru-baru ini, yang dilihat banyak orang sebagai lelucon setelah partai oposisi utama dibubarkan. Ia juga mengutip kecaman dunia atas kekerasan terhadap suku Rohingya di Myanmar.

"Negara di luar kawasan ini selalu mengkritik kami dan memberitahu kami yang harus dilakukan," kata Hun Sen di diskusi panel dengan pemimpin dari Myanmar, Thailand, Vietnam dan Laos di Forum Ekonomi Dunia tentang ASEAN di Hanoi.

"Saya mengangkat masalah ini bukan sebagai pesan untuk negara tertentu, tapi saya ingin mengatakan bahwa negara Mekong ini korban politik. Jadi, saya minta orang luar kawasan ini, yang tidak tahu tentang masalah, membiarkan kami menyelesaikan masalah kami," katanya.

Partai Rakyat Kamboja Hun Sen merebut semua 125 kursi parlemen dalam pemilihan umum pada Juli, yang Perserikatan Bangsa-Bangsa dan beberapa negara Barat katakan cacat karena antara lain tiada oposisi mumpuni.

Oposisi Partai Penyelamatan Bangsa Kamboja (CNRP) dibubarkan pada akhir tahun lalu menjelang pemilihan umum tersebut.

Hun Sen juga menyatakan Myanmar, yang tentaranya dituduh Perserikatan Bangsa-Bangsa melakukan pembantaian dan pemerkosaan bergerombol terhadap warga Rohingya dengan niat pemunahan, salah dipahami.

Myanmar membantah tuduhan melakukan kekejaman, dengan menyatakan tentara melakukan tindakan sah terhadap pemberontak.

"Ia dituduh melakukan pemunahan, tapi apakah Anda semua mengerti tentang Myanmar? Apakah Anda tahu tentang Myanmar? Mereka harus menyelesaikan banyak masalah berat dalam kaitan dengan keamanan," demikian Reuters.



Credit  antaranews.com



Presiden Duterte Menantang Militer Filipina Lakukan Kudeta




Presiden Filipina Rodrigo Duterte meninjau barisan tentara kehormatan pada saat kedatangan sebagai tamu kehormatan untuk ulang tahun ke-116 Layanan Kepolisian RI di kota Quezon, Filipina, 9 Agustus 2017. REUTERS/Romeo Ranoco
Presiden Filipina Rodrigo Duterte meninjau barisan tentara kehormatan pada saat kedatangan sebagai tamu kehormatan untuk ulang tahun ke-116 Layanan Kepolisian RI di kota Quezon, Filipina, 9 Agustus 2017. REUTERS/Romeo Ranoco

CB, Jakarta - Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, menantang para prajuritnya untuk melakukan pemberontakan jika mereka tidak senang dengan kepemimpinannya. Duterte mengatakan anggota militer Filipina bebas bergabung dengan pengkritiknya di kongres, Senator Antonio Trillanes.
"Lakukan pemberontakan atau revolusi atau apalah namanya. Jika kalian lebih bahagia dengan Trillanes, maka kalian sebaliknya bisa mendukung dia. Anda bebas untuk melakukan hal itu, saya mendorong Anda," kata Duterte, seperti dikutip dari situs RT.com, Rabu, 12 September 2018.


Ekspresi Presiden Filipina, Rodrigo Duterte saat mendeklarasikan pembebasan kota Marawi, Filipina, 17 Oktober 2017. Militer Filipina berhasil membebaskan Marawi setelah hampir 5 bulan dikuasai kelompok militan Maute. AP Photo/Bullit Marquez

Pernyataan Duterte itu disampaikan setelah dia membantalkan pemberian amnesti kepada Trillanes. Sebelum menjadi anggota senat Filipina, Trillanes adalah mantan anggota militer Angkatan Laut Filipina yang pernah ikut melakukan pemberontakan pada pemerintahan di masa lalu.
Duterte telah memutuskan agar Trillanes ditahan. Dia pun telah meminta Departemen Kehakiman dan Angkatan Bersenjata Filipina untuk memulai lagi proses pengadilan terhadapnya. Trillanes dan beberapa ahli hukum mengatakan tindakan Duterte ini akan menciderai konstitusi negara.
Duterte beralasan pembatalan pemberian amnesti kepada Trillanes karena dia dinilai gagal mengajukan permohonan pengampunan secara formal dan mengaku bersalah atas keterlibatannya dalam percobaan kudeta sebelumnya. Namun alasan Duterte itu disanggah oleh Trillanes. Untuk memperkuat dukungan pada kasusnya, Trillanes telah menggunakan laporan baru dan dokumen dari Kementerian Pertahanan Filipina. Dia pun sudah meminta Mahkamah Agung untuk menyatakan tindakan Duterte itu ilegal.
Trillanes dalam politik Filipina sudah lama dikenal sebagai musuh bebuyutan Duterte. Dia menuding Duterte sebagai presiden yang telah melakukan korupsi besar-besaran dan terlibat dalam perdagangan narkoba. Duterte menyangkal seluruh tuduhan tersebut. 




Credit  tempo.co





Oposisi Swedia Desak Perdana Menteri Mundur



Perdana Menteri Swedia Stefan Löfven.
Perdana Menteri Swedia Stefan Löfven.
Foto: AP
Desakan pengunduran diri perdana menteri untuk menyelesaikan kebuntuan politik.




CB,  STOCKHOLM -- Para pemimpin aliansi oposisi moderat kanan Swedia pada Rabu (12/9) mendesak perdana menteri Swedia untuk mengundurkan diri. Langkah tersebut diperlukan untuk menyelesaikan kebuntuan politik pascapemilihan Ahad lalu.


Bangkitnya kaum ekstrem kanan Sweden Democrats yang dijauhi oleh blok penguasa dan oposisi membuat moderat kanan dan kiri memiliki peluang yang sama untuk membentuk pemerintahan. Aliansi telah menolak undangan informal dari perdana menteri saat ini, Stefan Lofven, untuk mendukung pemerintah yang dipimpin Social Democrat.

"Kami ingin membangun sebuah pemerintahan aliansi dengan dukungan dari seluruh bagian politik," ujar para pemimpin partai aliansi oposisi dalam sebuah artikel yang ditandatangani di harian Dagens Nyheter.


Mereka mengatakan Swedia membutuhkan kebijakan ekonomi yang stabil dan reformasi politik jangka panjang. Untuk mencapai hal itu maka dibutuhkan dukungan parlemen yang luas. Partai Social Democrat, yang telah mendominasi politik Swedia selama 100 tahun, menolak berkomentar. Tetapi para analis mengatakan tidak ada indikasi bahwa Lofven akan melakukan apa pun selain menolak tawaran itu.


Blok penguasa moderat kiri yang terdiri dari tiga partai memperoleh 40,6 persen suara dalam pemilihan ini. Mereka unggul tipis dari aliansi oposisi moderat kanan yang memperoleh 40,3 persen. Blok moderat kiri terdiri dari partai Social Democrats, Greens dan Left Party. Blok itu memperoleh 144 kursi  di 349 kursi parlemen.


Sedangkan aliansi oposisi memperoleh 142 kursi. Partai Sweden Democrats, sebuah partai dengan akar golongan pinggir supremasi kulit putih, memenangkan 17,6 persen dan 63 kursi. Angka itu naik dari 12,9 persen dan 49 kursi di pemilihan terakhir empat tahun lalu. Hal itu merupakan kenaikan terbesar oleh partai manapun di parlemen Swedia, Riksdag. Tetapi semua partai arus utama telah mengesampingkan untuk bernegosiasi dengan partai yang berakar neo-Nazi, itu.


Sejauh ini belum ada tanda-tanda kompromi di pihak manapun. Pemimpin Sweden Democrats Jimmie Akesson, telah berjanji untuk menjatuhkan pemerintah yang tidak memberinya pengaruh terhadap kebijakan, khususnya imigrasi.


Lofven adalah pemimpin blok penguasa Swedia. Tetapi Aliansi berpendapat bahwa ia memiliki peluang terbaik untuk membentuk koalisi yang layak karena blok moderat kiri mencakup Left Party, yang hampir dipastikan akan dikecualikan dari pemerintahan mendatang.





Credit  republika.co.id



Kelompok Anggota Parlemen Inggris Ingin Jatuhkan Theresa May



Perdana Menteri Inggris Theresa May telah menandatangani surat pengaktifan Pasal 50 Uni Eropa pada Selasa (28/3). Hal ini menandakan Inggris telah memulai proses hengkangnya dari Uni Eropa atau dikenal dengan istilah Brexit.
Perdana Menteri Inggris Theresa May telah menandatangani surat pengaktifan Pasal 50 Uni Eropa pada Selasa (28/3). Hal ini menandakan Inggris telah memulai proses hengkangnya dari Uni Eropa atau dikenal dengan istilah Brexit.

Foto: Christopher Furlong/Pool Photo via AP
Theresa May menghadapi tekanan setelah Inggris keluar Brexit.



CB, LONDON -- Sekitar 50 anggota parlemen pada pemerintahan Perdana Menteri Inggris Theresa May bertemu untuk membahas bagaimana dan kapan mereka bisa memaksa May turun dari jabatannya


Dilansir BBC, Rabu (12/9), kelompok anggota parlemen tersebut adalah penentang usulan PM May menyangkut kesepakatan pasca-Brexit dengan Uni Eropa. Mereka tergabung dalam Kelompok Penelitian Eropa (ERG) anti-Eropa dalam partai Konservatif pimpinan May, melakukan pertemuan pada Selasa malam. Mereka secara terbuka membicarakan masa depan May sebagai pemimpin, kata BBC dengan mengutip sumber tidak disebutkan namanya.

Dalam pertemuan itu, beberapa anggota mengatakan menyampaikan mosi tidak percaya terhadap May. Berdasarkan atas aturan Partai Konservatif, pemilihan pemimpin bisa dilakukan jika 15 persen anggota parlemen Konservatif, yang saat ini berjumlah 48 dari 315 anggota parlemennya, menuntut pemungutan suara untuk menentukan mosi tidak percaya.

ERG mengecam rencana May untuk membuat Inggris tetap berada di zona perdagangan bebas barang dengan Uni Eropa setelah Inggris meninggalkan kelompok negara Eropa itu pada Maret tahun depan. Namun, ERG sendiri juga mendapat kecaman karena tidak berhasil memberikan suatu alternatif yang lebih rinci.

Pemimpin ERG, Jacob Rees-Mogg, mengatakan pada Selasa bahwa kelompoknya akan mengungkapkan proposalnya pada Rabu. Proposal itu menyangkut bagaimana Inggris dapat meninggalkan Uni Eropa tanpa membangun perbatasan dengan pengawasan sangat ketat antara Irlandia Utara dan Irlandia. Topik itu merupakan salah satu masalah yang tetap mencuat dalam mengamankan kesepakatan Brexit.

BBC mengatakan para anggota parlemen yang berkumpul dalam pertemuan Selasa malam telah membahas kemungkinan sejumlah rencana. Hal itu akan tergantung pada apakah May bisa mengamankan kesepakatan dengan Uni Eropa berdasarkan proposalnya sendiri. Pertemuan Selasa tidak diikuti oleh para tokoh senior ERG.

BBC melaporkan bahwa ERG tampaknya tidak akan memaksakan penyelenggaraan pemilihan pemimpin kecuali yakin bahwa mereka memiliki kandidat yang bisa menang. Keretakan dalam partai May telah memburuk minggu ini. Mantan menteri luar negeri yang mundur dari kepemimpinannya, Boris Johnson, membanding-bandingkan rencana May dalam sebuah kolom surat kabar dengan mengenakan "rompi bunuh diri" terhadap undang-undang dasar Inggris.

Kalangan yang meragukan rencana May mengeluh bahwa menerima kesepakatan perdagangan barang bebas dengan Uni Eropa akan berarti bahwa Inggris harus mengikuti aturan Uni Eropa, bahkan setelah Inggris keluar dari kelompok itu.




Credit  republika.co.id



Presiden Sudan Selatan dan Pemimpin Pemberontak Berdamai



Mantan Wapres Sudan Selatan, Riek Machar, yang dituding melakukan kudeta.
Mantan Wapres Sudan Selatan, Riek Machar, yang dituding melakukan kudeta.
Foto: Reuters

Perdamaian tersebut mengakhiri konflik perang yang terjadi di Sudan Selatan




CB, ADDIS ABABA -- Presiden Sudan Selatan Salva Kiir dan pemimpin pemberontak Riek Machar menandatangani perjanjian perdamaian pada Rabu (12/9) dalam temu puncak kawasan di Ethiopia. Sudan Selatan terjerumus ke konflik peperangan sesudah memperoleh kemerdekaan dari Sudan pada 2011.

Perselisihan politik Kiir dengan Machar meledak menjadi bentrok tentara. Kesepakatan perdamaian sebelumnya, yang ditandatangani pada 2015, berantakan setahun kemudian setelah bentrokan pecah antara pasukan pemerintah dengan pemberontak, yang memaksa Machar meninggalkan Juba.

Perjanjian baru itu, ditengahi Sudan, mengembalikan Machar, mantan wakil presiden, ke perannya semula. Amerika Serikat, Inggris dan Norwegia, yang dikenal sebagai Tiga Sekawan pengawas upaya perdamaian, menyambut penandatanganan kesepakatan oleh Kiir, Machar dan kelompok lain itu.

"Kami mengharapkan pembicaraan tetap terbuka bagi yang belum meyakini keberlanjutan perjanjian ini," kata pernyataan mereka, "Kita harus merebut kesempatan kawasan lebih luas ini untuk mendapatkan perdamaian bagi rakyat Sudan Selatan."





Credit  republika.co.id



Pentagon: Tak Ada Bukti Pemberontak Suriah Miliki Senjata Kimia



Pentagon: Tak Ada Bukti Pemberontak Suriah Miliki Senjata Kimia
Menteri Pertahanan AS, James Mattis kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak melihat adanya bukti bahwa kelompok pemberontak Suriah memiliki senjata kimia. Foto/Reuters

WASHINGTON - Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS), James Mattis kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak melihat adanya bukti bahwa kelompok pemberontak Suriah memiliki senjata kimia. Rusia menuding pemberontak Suriah bersiap melakukan senjata kimia di Idlib dan kemudianya akan menyalahkan serangan itu pada Damaskus.

"Sekarang kita melihat tidak adanya bukti bahwa oposisi memiliki senjata kimia dalam jenis apapun, terlepas dari apa yang telah disampaikan Rusia berulang kali," kata Mattis, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (12/9).

Ketika disiingung mengenai apa tanggapan AS akan jika senjata kimia akan digunakan di provinsi Suriah Idlib, Mattis menolak berkomentar. Dia hanya mengatakan AS mengawasi tindakan pemerintah Suriah sangat erat, termasuk tindakan Rusia dan Iran di sana.

Sebelumnya, Mattis menyatakan tudingan Rusia bahwa pemberontak Suriah memiliki senjata kimia hanyalah akal-akalan semata. Ini dilakukan untuk membebaskan Damaskus dari tanggung jawabnya, jika ada serangan senjata kimia di Idlib.

"Kami telah membuat sangat jelas, bahwa dengan mengeluarkan sindiran, bahwa setiap senjata kimia yang digunakan datang di masa depan dapat dianggap berasal dari oposisi. Kami tidak bisa melihat apa pun yang menunjukkan oposisi memiliki kemampuan itu," ungkap Mattis.

Mattis kemudian mengatakan, justru rezim Bashar al-Assad yang memiliki sejarah pernah melakukan serangan senjata kimia terhadap warganya sendiri.




Credit  sindonews.com


AS: Iran Akan Membayar Setiap Serangan Terhadap Kedutaan Kami di Irak



AS: Iran Akan Membayar Setiap Serangan Terhadap Kedutaan Kami di Irak
Sekretaris Pers Gedung Putih, Sarah Sanders menuturkan Iran akan membayar dengan harga mahal jika ada serangan terhadap kedubes AS di Irak. Foto/Istimewa

WASHINGTON - Gedung Putih menyatakan, Iran akan membayar dengan harga mahal jika ada pasukan proxy mereka yang melakukan serangan terhadap Kedutaan Besar dan kantor perwakilan Amerika Serikat (AS) lainnya di Irak.

Sekretaris Pers Gedung Putih, Sarah Sanders mengatakan, Iran tidak bertindak banyak untuk menghentikan serangan oleh proksi mereka di Irak, yang didukung dengan pendanaan, pelatihan dan senjata.

"AS akan menganggap rezim di Teheran bertanggung jawab atas setiap serangan yang mengakibatkan cedera pada personel kami atau merusak fasilitas Pemerintah AS di Irak. Kami akan merespon dengan cepat dan tegas dalam membela kehidupan warga Amerika," kata Sanders, seperti dilansir Anadolu Agency pada Rabu (12/9).

Pernyataan Sanders ini sendiri mengacu pada insiden di Irak pada akhir pekan lalu, di mana fasilitas AS berada di bawah ancaman.

Pada hari Sabtu, beberapa roket ditembakkan ke arah bandara Basra di selatan Irak, yang juga menjadi tempat konsulat AS. Pada hari yang sama, roket ditembakkan dari Baghdad menuju Zona Hijau yang dijaga ketat, tempat kedutaan AS berada.

Insiden itu terjadi beberapa hari setelah para pemrotes membakar gedung-gedung pemerintah di Basra, di tengah meningkatnya keresahan terhadap tingkat pengangguran yang tinggi dan layanan publik yang buruk di kota itu.




Credit  sindonews.com





AS Kecam Rusia, Iran, dan Suriah Terkait Serangan Idlib


AS Kecam Rusia, Iran, dan Suriah Terkait Serangan Idlib
Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley dengan tegas menyatakan apa yang dilakukan oleh Damaskus, Moskow dan Teheran adalah pembantaian dan AS tidak akan pernah mentolelir hal itu. Foto/Reuters

NEW YORK - Amerika Serikat (AS) melontarkan kecaman keras kepada pemerintah Suriah dan dua sekutu mereka, yakni Rusia dan Iran terkait dengan dengan operasi militer yang tengah berlangsung di Idlib.

Berbicara di pertemuan Dewan Keamanan (DK) PBB, Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley dengan tegas menyatakan apa yang dilakukan oleh Damaskus, Moskow dan Teheran adalah pembantaian dan AS tidak akan pernah mentolelir hal itu.

"Rusia, Iran dan (Bashar) al-Assad sedang menghancurkan Idlib dan meminta kami untuk menyebutnya perdamaian," kata Haley dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Anadolu Agency pada Rabu (12/9).

Haley menyalahkan, Rusia dan rezim karena diduga melakukan lebih dari 100 serangan udara, beberapa di antaranya dia katakan adalah pemogokan serangan ganda kejam yang menargetkan tim tanggap darurat, dalam hal ini adalah White Helmets.

Dia menuduh Moskow, Teheran, dan Damaskus tidak tertarik untuk mengejar solusi politik terhadap krisis Suriah. Haley menyatakan, suatu saat dunia akan meminta pertanggung jawaban ketiganya akan serangan di Idlib.

"AS sudah lama tidak memperdulikan kata-kata Rusia dan Iran bahwa mereka tertarik untuk melindungi warga sipil di Idlib dari kekerasan lebih lanjut. Jika Assad, Rusia, dan Iran terus berjalan di jalur mereka, konsekuensinya akan menjadi mengerikan. Dunia akan meminta mereka bertanggung jawab dan tidak ada pertemuan DK yang dapat mengubahnya," tukasnya. 






Credit  sindonews.com



PBB: Serangan ke Idlib Picu Bencana Kemanusiaan Terburuk



PBB: Serangan ke Idlib Picu Bencana Kemanusiaan Terburuk
Warga di provinsi Idlib telah meninggalkan rumah mereka ke tempat yang lebih aman akibat serangan-serangan militer pemerintah Suriah. (AFP/Aaref Watad)


Jakarta, CB -- PBB memperingatkan kekerasan yang terjadi di provinsi Idlib, Suriah menyebabkan "bencana kemanusiaan terburuk" abad ini dengan lebih dari 30 ribu orang telah kehilangan tempat tinggal.

Badan Koordinasi Kemanusiaan PBB (OCHA) mengatakan pada Senin (10/9) bahwa diperkirakan 30.452 warga di provinsi Idlib dan sebagian wilayah provinsi Hama telah mengungsi dalam periode 1-9 September.

"Kami sangat khawatir dengan peningkatan kekerasan akhir-akhir ini yang telah menyebabkan lebih dari 30 ribu warga di wilayah itu meninggalkan rumah emreka. Kami memonitor situasinya dengan seksama," ujar Jubir OCHA David Swanson kepada AFP.


Kebanyakan dari warga itu pindah ke perbatasan Suriah dan Turki dan setengah dari jumlah itu mengungsi ke kamp-kamp penampungan, sementara sisanya tinggal dengan keluarga setempat atau menyewa rumah.

Provinsi Idlib dan wilayah pedesaan di sekitarnya kini menjadi wilayah tersisa yang masih dikuasai oleh kelompok perlawanan Suriah setelah semakin terpojok akibat kemenangan pasukan pemerintah di berbagai lokasi.


Presiden Bashar al-Assad berencana merebut provinsi Idlib dan pasukannya meningkatkan operasi pengeboman di provinsi padat penduduk itu sejak awal bulan lalu.

Situasi ini membuat warga berupaya menyelamatkan diri dan keluarga mereka.

Wartawan AFP di Idlib melihat puluhan keluarga bergerak ke garis depan untuk menghindari aksi pengeboman.

Jalan bebas hambatan utama di provinsi ini dilintasi banyak warga yang berupaya menghindari serangan militer, diantaranya ada kepala keluarga yang mengendarai sepeda motor sementara anak-anak mereka berjalan sambil menggirim domba peliharaan mereka.

Abu Jassim mengatakan dia dan keluarganya menyelamatkan diri dari operasi pengeboman di dekat kota Khan Sheikhun, setelah sebelumnya beberapa kali harus berpindah tempat akibat perang di sana.

"Mereka menyerang dengan empat roket sehingga kami menyelamatkan diri," ujarnya.

"Kami akan pergi ke tempat yang aman," ujar pria berusia sekitar 30 tahun itu.

"Saya punya 30 kambing. Saya perlu air, rumput dan dedak setiap hari untuk makanan mereka."

PBB mengatakan hingga 800 ribu orang harus berpindah tempat akibat serangan pemerintah Suriah ke Idlib dan wilayah sekitarnya.

PBB: Serangan ke Idlib Picu Bencana Kemanusiaan Terburuk
Pasukan perlawanan yang bertahan di provinsi Idlib mempersiapkan diri dari serangan besar-besaran pemerintah Suriah.(AFP/Omar Haj Kadour)
Sekitar tiga juta orang tinggal di zona itu saat ini, sekitar setengahnya sudah berpindah tempat akibat perang brutal selama tujuh tahun, sementara sisanya sangat tergantung pada bantuan kemanusiaan untuk bisa bertahan hidup.

Selama beberapa minggu, militer Suriah yang dibantu Rusia dan Iran mengepung wilayah pinggiran Idlib dan melakukan serangan udara, roket dan bom yang semakin meningkat belakangan ini.

Rusia akan menjelaskan hasil pertemuan puncak Tehran antara Rusia, Turki dan Iran yang membicarakan nasib provinsi Idlib ke Dewan Keamanan PBB.

Sementara itu, pengeboman masih terus berlanjut.


Kelompok pengawas Hak Asasi Manusia Suriah mengatakan dua anak tewas dalam serangan bom satu desa Idlib pada Minggu (9/9), sehari sebelumnya 10 warga sipil tewas akibat serangan di zona yang dikuasai kubu perlawanan.

Konflik di Suriah telah menewaskan lebih dari 350 orang dan memaksa jutaan warga meninggalkan rumah mereka, namun PBB memperingatkan serangan besar-besaran ke Idlib bisa memicu bencana kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya.





Credit  cnnindonesia.com




Jihadis Asing di Idlib Hadapi Pertempuran Terakhir di Suriah



Jihadis Asing di Idlib Hadapi Pertempuran Terakhir di Suriah
Selain jihadis Suriah, provinsi Idlib dibantu oleh setidaknya seribu jihadis asing yang handal asal Uzbekistan, Chechnya dan Xinjiang. (AFP/Aaref Watad)


Jakarta, CB -- Berasal dari berbagai tempat di dunia, mereka datang ke Suriah untuk dalam "perang suci". Kini jihadis asing menghadapi pertempuran hingga akhir untuk mempertahankan Idlib, benteng terakhir mereka.

Tentara Suriah yang didukung Rusia dan Iran sudah mengepung provinsi Idlib ini sebelum melancarkan serangan di satu-satunya zona terluas yang masih dikuasai oleh para pemberontak.

Sejak 2015, Idlib menjadi rumah bagi serangkaian kelompok anti-pemerintah Suriah: pemberontak sekular, Islamis, jihadis Suriah yang memiliki hubungan dengan al-Qaedah, dan juga para pejuang asing.


Pejuang asing itu berasal dari Uzbekistan, Chechnya dan warga Uighur China. Mereka mulai belajar berperang di tempat lain namun kemudian berkumpul di Suriah untuk membantu perjuangan di negara itu.


Ancaman serangan dari Presiden Bashar al-Assad bisa ribuan pejuang asing yang tersisa kehilangan benteng terakhir mereka di negara barunya.

"Mereka tidak bisa berintegrasi ke dalam Suriah dalam kondisi apapun, mereka tidak bisa pindah ke negara lain dan mereka kemungkinan siap mati," kata Sam Heller, seorang pengamat senior dari International Crisis Group.

"Jadi mereka merupakan duri dari setiap solusi," kata Heller kepada AFP.

Dalam upaya menghindari serangan ini, tiga negara yang berpengaruh dalam perang Suriah yaitu Rusia, Iran dan Turki epakat untuk bekerja sama "menstabilkan" Idlib.


Namun, mereka tidak merinci lebih jauh soal ini.

Penghalang utama bagi satu kesepakatan yang berarti adalah nasih kaum jihadis, termasuk pejuang asing, di provinsi itu.

Para pejuang yang dikejar di negara asal dan menjadi sasarn di Afghanistan dan Pakistan ini adalah jihadis asing berpengalaman yang mengadopsi perang Suriah sebagai perang mereka sekitar 2013. Dua tahun setelah perang saudara terjadi.

Jihadis Asing di Idlib Hadapi Pertempuran Terakhir di Suriah
Para pejuang asing disebut tiba di Suriah pada 2013 dan kini berada di Idlib untuk membantu kelompok perlawanan Suriah mempertahankan provinsi itu. (AFP/Omar Haj Kadour) 
Banyak dari mereka bergabung dengan ISIS, tetapi yang lain tetap bersatu dengan al-Qaedah dan bekas kelompok afiliasinya di Suriah yang sekarang memimpin aliansi Hayat Tahrir al-Sham (HTS). HTS mendominasi kekuasaan di Idlib.

Salah satu kelompok pejuang asing terbesar adalah Partai Islam Turkestan (TIP, yang beranggotakan etnis Muslis Uighur yang merupakan etnis minoritas di provinsi Xinjiang, China.

Mereka mendapatkan pengalaman bertempur di Afghanistan sebelum berangkat ke Suriah dan mencoba membantu mengusir tentara pemerintah Suriah dari Idlib pada 2015.

"Mereka kemudian mencuri pasok senjata dan sejak itu menjadi faksti paling menakutkan di utara. Mereka bukan pejuang sembarangan," kata Heller.


Para pejuang yang diperkiran berjumlah sedikitnya seribu orang bermarkas di sekitar kota Jisr al-Shughur di Idlib tenggara. Kota ini belakangan digempur dengan tembakan artileri dan roket.

TIP akan berjuang keras jika terjadi serangan besar-besaran, dan kemungkinan menjadi sekutu HTS di medan tempur.

"Bukan hanya karena jumlah pejuangnya, tetapi karena mereka dikenal sebagai pejuang yang andal dan mereka sangat dihormati di kalangan jihadis dan pemberontak," ujar Tore Hamming, pakar gerakan jihadis dari Institut Universitas Eropa.

Tetapi karena TIP tidak bisa beroperasi di Xinjiang, kekalahan di Idlib akan membuat mereka kehilangan "medan perang alternatif", kata Hamming.

TIP bukan satu-satunya jawara perang asal Asia di Idlib, pejuang asal Uzbekistan sudah bergabung dalam kelompok yang dekat dengan HTS.

Mereka mengasah kemampuan bersama dengan Taliban atau al-Qaeda di Pakistan dan Afgahnistan sebelum berangkat ke Suriah sebagai sekutu cabang al-Qaeda di sana.

Salah satu kelompok itu adalah Katiba al-Tawhid wal-Jihad, yang menurut sumber-sumber keamanan Rusian dan Kyrgyztan diketuai oleh Sirozhiddin Mukhtarov. Tokoh berusia 28 tahun yang juga dikenal sebagai Abu Saloh al-Uzbeki.

Kelompok lain adalah Brigade Iman al-Bukhari yang melancarkan propaganda daring lewat tentara anak dan masuk dalam daftar kelompok "teroris" Amerika Serikat awal tahun ini.


Kedua kelompok ini sudah diketahui berperang di Idlib, namun tidak ada informasi rinci lainnya.

Pejuang asing paling terkenal kemungkinan adalah warga Chechnya, para veteran perang brutal melawan Rusia dan memiliki hubungan dengan HTS.

Dua kelompok Chechya paling terkemuka di Suriah adalah Junud al-Sham dan Ajnad al-Kavkaz. Tetapi beberapa bulan belakangan mereka bungkam untuk mencegah mendukung kelompok tertentu dalam persiteruan antar pemberontak di Idlib.

Serangan pemerintah Suriah akan menempatkan mereka kembali ke kancah pertempuran.

Jihadis Asing di Idlib Hadapi Pertempuran Terakhir di Suriah
Jihadis asing disebut akan kehilangan medan perang alternatif jika provinsi Idlib direbut pemerintah Suriah, dan mereka juga tidak akan bisa kembali ke negara asal masing-masing.(AFP/Nazeer al-Khatib)
"Semua menunggu apa yang akan terjadi," kata Joanna Paraszczuk, yang melacak jihadis asing.

Kebanyakan dari mereka bergerak ke Suriah awal 2012, menikah dengan perempuan negara itu dan membentuk keluarga. Jadi kemungkinan besar mereka akan berjuang habis-habisan untuk melindung rumah tangga mereka yang baru.


Paraszczuk mengatakan fakfor ini membuat mereka harus menggabungkan koalisi dengan kelompok yang lebih besar dan menyedian penembak jitu serta pasukan serang.

Moskow, secara khusus, ingin memastikan para jihadis ini tidak kembali ke Chechnya untuk berperang melawan pasukan negara itu.

"Membunuh mereka, dari pandangan itu, akan menjadi bonus psikologi bagi Rusia," kata Paraszczuk.





Credit  cnnindonesia.com


Prancis khawatirkan kejahatan perang oleh Suriah terhadap Idlib


Prancis khawatirkan kejahatan perang oleh Suriah terhadap Idlib
Warga memeriksa kerusakan di sebuah lokasi yang terkena serangan udara di kota yang dikuasai pemberontak Idlib, Suriah, Selasa (7/2/2017). (REUTERS/Ammar Abdullah/cfo/17)

Situasinya sangat memprihatinkan. Kita berada di ujung tanduk bencana kemanusiaan dan keamanan


Paris (CB) - Menteri luar negeri Prancis, Jean-Yves Le Drian, pada Rabu mengatakan bahwa serangan udara besar-besaran tanpa meperhatikan warga sipil di kawasan Idlib oleh pemerintah Suriah, Rusia, dan Iran bisa dikategorikan sebagai kejahatan perang.
"Dugaan kejahatan perang tidak bisa dikesampingkan jika mereka mulai membombardir pemukiman sipil dan rumah sakit," kata Le Drian di hadapan para anggota parlemen.
Sekitar tiga juga orang kini tinggal di Idlib yang merupakan benteng pertahanan terakhir yang masih dikuasai oleh kelompok gerilyawan anti-Presiden Bashar al Assad.
Pemerintah Suriah dan Rusia memulai serangan udara ke Idlib sejak pekan lalu untuk memuka serangan darat besar. Sejumlah organisasi kemanusiaan mengatakan bahwa sejumlah fasilitas medis telah menjadi sasaran.
Ini bukan pertama kalinya Prancis memperingatkan Bashar, Rusia, maupun Iran kalau agresi mereka bisa dikategorikan sebagai kejahatan perang.
Pada 2016 lalu, mantan presiden Francois Hollade mengatakan bahwa pihaknya tengah berupaya membuat penyidik Mahkamah Pidana Internasional (ICC) untuk menginvestigasi kejahatan perang oleh pasukan pemerintah Suriah dan Rusia di Aleppo.
Upaya itu berakhir dengan kegagalan karena ICC tidak punya kewenangan di Suriah karena Damaskus tidak menandatangani traktat Roma yang menjadi dasar berdirinya ICC.
Namun demikian ICC masih bisa menggelar penyelidikan di Suriah jika mendapatkan amanat dari Dewan Keamanan PBB. Tapi Moskow pernah memveto usulan resolusi dari Prancis menunjuk ICC untuk menginvestigasi situasi di Suriah.
"Situasinya sangat memprihatinkan. Kita berada di ujung tanduk bencana kemanusiaan dan keamanan," kata Le Drian.





Credit  antaranews.com


Gerilyawan Suriah peroleh dukungan militer Turki jelang serangan Idlib


Gerilyawan Suriah peroleh dukungan militer Turki jelang serangan Idlib
Warga memeriksa kerusakan di sebuah lokasi yang terkena serangan udara di kota yang dikuasai pemberontak Idlib, Suriah, Selasa (7/2/2017). (REUTERS/Ammar Abdullah/cfo/17)

"Pasokan senjata dan amunisi ini akan memperpanjang pertempuran. Mereka juga berjanji tidak akan menghentikan dukungan dalam perang"



Amman (CB) - Ankara memperbanyak pasokan senjata untuk gerilyawan Suriah menjelang serangan besar-besaran oleh kubu pemerintah, Rusia, dan Iran di Provinsi Idlib yang berbatasan langsung dengan Turki, demikian keterangan sejumlah sumber Reuters.
Para sumber itu mengatakan bahwa Turki mengirim bantuan militer tambahan kepada para gerilyawan di sekitar Idlib sejak pertemuan Presiden Turki, Iran, dan Rusia pada pekan lalu gagal menghasilkan kesepakatan.
Turki, yang saat ini sudah menampung sekitar 3,5 juta pengungsi dari Suriah, khawatir serangan ke Idlib akan menciptakan gelombang pengungsian baru ke negaranya. Presiden Tayyip Erdogan juga memperingatkan potensi bencana kemanusiaan dan juga resiko keamanan bagi Turki.
"Mereka berjanji akan mengirim dukungan militer penuh untuk pertempuran mendatang," kata seorang komandan Tentara Pembebasan Suriah (FSA) yang sempat bertemu dengan sejumlah pejabat senior Turki pada beberapa hari terakhir ini.
Senjata yang memasuki Suriah dalam kuantitas besar dalam beberapa hari terakhir di antaranya adalah amunisi dan rudal GRAD.
"Suplai senjata dan amunisi ini akan memperpanjang pertempuran. Mereka juga berjanji tidak akan menghentikan dukungan dalam perang," kata sumber yang sama.
Seorang sumber lain mengatakan, "Turki memastikan bahwa para gerilyawan punya cukup amunisi untuk berperang dalam waktu lama."
Idlib adalah kawasan di utara Suriah yang berbatasan langsung dengan Turki. Selain itu, wilayah ini juga menjadi benteng pertahanan terakhir yang masih berada di tangan oposisi.
Sekitar tiga juga orang kini tinggal di Idlib, dan sebagian di antaranya adalah warga Suriah yang melarikan diri dari pertempuran di kawasan lain.
Sementara itu pesawat tempur Rusia dan Suriah semakin mengintensifkan serangan ke wilayah selatan Idlib untuk membuka jalan bagi pasukan darat.
Kota-kota besar di Idlib saat ini dikuasai oleh kelompok ekstrimis yang dekat dengan Al Qaeda. Meski demikian, mereka masih kalah jumlah dengan FSA yang mendapat dukungan Turki.
Turki sejak pekan lalu sudah menempatkan tentara tambahan beserta senjata besar di 12 posisi sekitar Idlib.
Dengan dukungan tersebut, FSA kini berupaya menyatukan kelompok gerilyawan dengan kekuatan 30.000 orang.



Credit  antaranews.com



Liga Arab Bertemu Bahas Krisis Pendanaan Badan Pengungsi Palestina


Liga Arab Bertemu Bahas Krisis Pendanaan Badan Pengungsi Palestina
Para Menteri Luar Negeri negara anggota Liga Arab melakukan pertemuan khusus guna membahas krisis pendanaan terhadap UNRWA. Foto/Istimewa

KAIRO - Para Menteri Luar Negeri negara anggota Liga Arab melakukan pertemuan khusus guna membahas krisis pendanaan terhadap Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).

Dalam pernyataan bersama, para Menlu Liga Arab memperingatkan kebijakan Amerika Serikat (AS) dapat melemahkan mandat UNRWA dan mengurangi layanan yang mereka sediakan untuk pengungsi Palestina, yang hanya akan memperburuk situasi di Timur Tengah.

"Kami akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan dukungan keuangan yang berkelanjutan untuk memungkinkan kelanjutan operasi badan tersebut," bunyi pernyataan Menlu Liga Arab, seperti dilansir Anadolu Agency pada Rabu (12/9).

Sementara itu, dalam pertemuan tersebut Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad al-Maliki keputusan AS untuk menghentikan pendanaan untuk UNRWA adalah serangan terhadap hukum internasional.

Maliki menyatakan, langkah AS ini ditujukan untuk melayani kepentingan Israel. Selain itu, hal ini juga dimaksudkan untuk menekan Palestina agar menerima "kesepakatan abad ini".

"Pemerintahan AS sekarang menargetkan representasi politik Palestina dengan menutup kantor PLO di Washington. Mereka juga bekerja untuk melemahkan para pengungsi (Palestina) dan hak mereka untuk kembali rumah mereka dengan menguras dana dari UNRWA," ucapnya. 




Credit  sindonews.com




Penembakan dan Ledakan Guncang Markas Besar Minyak Libya


Penembakan dan Ledakan Guncang Markas Besar Minyak Libya
Markas besar National Oil Corporation diserang kelompok bersenjata, Senin (10/9/2018). Beberapa ledakan mengguncang kompleks kantor tersebut. Foto/REUTERS/Hani Amara

TRIPOLI - Beberapa pria bersenjata menyerang markas besar National Oil Corporation (NOC) di Ibu Kota Libya, Tripoli, Senin (10/9/2018). Selain penembakan, beberapa ledakan juga terdengar.

Baku tembak kian nyaring terdengar tak lama setelah pasukan keamanan pemerintah yang berbasis di Tripoli tiba di markas besar NOC.

"Tiga atau lima orang bersenjata sedang menembak di dalam gedung," kata seorang staf NOC kepada Reuters dalam kondisi anonim. Staf itu melompat keluar dari jendela untuk melarikan diri.

"Beberapa orang tertembak," ujarnya.

Belum ada pihak maupun kelompok yang mengklaim serangan tersebut. Beberapa petugas pemadam kebakaran dan ambulans berdatangan ke kompleks markas NOC, di mana beberapa korban luka dibawa keluar dari gedung.

Menurut seorang saksi mata, beberapa jendela kaca gedung markas besar NOC hancur dan beberapa orang terluka.

Saksi itu mengatakan, pasukan keamanan pemerintah sengaja menghancurkan jendela kaca sehingga staf kantor bisa melarikan diri.

Asap tebal terlihat membumbung ke udara ketika pasukan keamanan mengambil posisi siaga di sekitar markas besar NOC. Jalan-jalan di sekitarnya ditutup. Otoritas setempat belum memberikan keterangan resmi terkait kemungkinan adanya korban jiwa dalam serangan hari ini.

Sejak awal bulan ini, bentrokan bersenjata antar-kelompok militan yang bersaing pecah di Tripoli.

Pada bulan Mei lalu, para milisi yang berafiliasi dengan kelompok Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) mengklaim serangan mematikan terhadap kantor komisi pemilihan nasional di Tripoli.

Kelompok itu juga mengklaim serangan pada tahun 2015 di hotel Corinthia di Tripoli.

Libya luluh lantak sejak invasi NATO mendukung penggulingan rezim Muammar Khaddafi oleh warganya tahun 2011. Invasi yang dipimpin Amerika Serikat itu diluncurkan atas tuduhan Khaddafi memiliki senjata pemusnah massal. Tuduhan itu sampai kini masih diragukan. 




Credit  sindonews.com



Rabu, 12 September 2018

Misteri 'Pesawat Kiamat' di Atas Gedung Putih saat Serangan 9/11

Misteri Pesawat Kiamat di Atas Gedung Putih saat Serangan 9/11
Menara kembar World Trade Center (WTC) Amerika Serikat saat diserang dengan pesawat yang dibajak para teroris pada 11 September 2001. Foto/REUTERS/File Photo

NEW YORK - Publik Amerika Serikat baru saja memperingati 17 tahun serangan teror 11 September 2001 atau 9/11, di mana dua pesawat yang dibajak ditabrakkan ke menara kembar (utara dan selatan) World Trade Center (WTC) di New York. Pesawat ketiga menyerang kompleks Pentagon dan pesawatkeempat mendarat di sebuah ladang.

Jumlah korban tewas dalam tragedi itu mencapai hampir 3.000 orang. Al-Qaeda yang kala itu dipimpin Osama bin Laden disalahkan. Serangan 9/11 juga jadi dalih Presiden George W. Bush mengobarkan perang di beberapa negara, termasuk Afghanistan.

Namun, sejatinya ada pesawat kelima yang terbang tak wajar di atas Gedung Putih saat serangan 9/11 terjadi. Pesawat kelima yang masih miterius ini mirip pesawat komando serangan nuklir presiden yang dikenal dengan julukan "doomsday jet" atau "pesawat kiamat".

Media-media utama AS kompak tidak mengulas misteri pesawat kelima ini. Pesawat besar tersebut tertangkap kamera berputar-putar di atas Gedung Putih.

Jurnalis CNN, John King, mengungkapkan kepada pemirsa pada saat siaran langsung kala itu. "Anda biasanya tidak melihat pesawat di area di atas Gedung Putih," katanya.

"Itu wilayah udara terbatas. Tidak ada alasan untuk percaya bahwa jet ini ada di sana untuk tujuan jahat, tetapi Secret Service sangat prihatin," ujarnya, yang dilansir ulang Daily Star, Selasa (11/9/2018). Secret Sevice adalah layanan rahasia untuk keamanan presiden dan keluarganya. Di Indonesia, layanan ini dikenal dengan sebutan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

Ketika rekaman video tentang pesawat misterius itu, ada sedikit petunjuk yang mengisyaratkan bahwa itu adalah pesawat milik Angkatan Udara AS.

Desain jet jumbo itu benar-benar mirip dengan pesawat Boeing E-4B, "pesawat kiamat" yangg harganya mencapai USD223 juta. Doomsday jet hanya digunakan sebagai pos komando mobile untuk kelangsungan hidup tokoh-tokoh penting pemerintah Amerika, termasuk presiden.

Doomsday jet dilengkapi dengan teknologi canggih, yang memungkinkannya untuk mengisi bahan bakar di udara dan bahkan diklaim dapat menahan ledakan nuklir.

Dalam rekaman video, terlihat ekor pesawat bergambar bendera AS dengan garis biru di sepanjang sisinya.

Rekaman asli video itu pernah diunggah ke YouTube pada tahun 2007. "Pemerintah mengklasifikasikan semua yang mereka tidak ingin kami ketahui. Legal atau ilegal mereka melakukan apa pun yang mereka inginkan, mereka berada di atas hukum," bunyi komentar salah seorang pengguna YouTube.

"Jika ini adalah pesawat yang membuat negara itu terus berjalan, mereka pasti tahu tentang serangan itu," bunyi komentar pengguna YouTube lainny. "Ini jelas pesawat kiamat." 

Baik Gedung Putih maupun Pentagon tak pernah angkat bicara soal misteri pesawat kelima.

Sementara itu, saat warga AS memperingati 17 tahun tragedi 9/11, Presiden Donald Trump menuai badai kritik setelah melakukan gerakan mengejutkan selama upacara peringatan untuk para korban serangan 11 September 2001. Dia mengepalkan tinju yang dianggap sebagai gerakan tak sopan.

Trump tiba bersama Ibu Negara Melania Trump di upacara peringatan di Pennsylvania. Ketika dia dan istrinya berjalan ke arah kerumunan di Johnstown untuk memberi penghormatan kepada para pahlawan United Flight 93 yang meninggal, Trump tib-tiba mengepalkan tinju.

"Trump memberikan pompa tinju ganda pada sebuah peringatan 9/11 yang menjelaskan mengapa dia tidak diundang ke pemakaman McCain," kritik pengguna akun Twitter @MrAlanSpencer. John McCain adalah Senator yang juga veteran Perang Vietnam yang meninggal setelah berjuang melawan kanker otak. Dia selama ini berseteru dengan Trump meski keduanya sama-sama dari Partai Republik.

"Pada salah satu hari yang paling serius dalam sejarah bangsa kita, Donald Trump memberikan pompa tinju ganda dan jempol ketika kita berduka bagi hampir 3.000 jiwa yang tewas pada 11 September," kritik pengguna akun Twitter @SpinDr.

Sikap berbeda ditunjukkan mantan Presiden AS Barack Obama yang membuat komentar santun untuk menghormati para korban serangan 9/11 dan keluarganya.

"Kami akan selalu mengingat semua orang yang hilang pada 9/11, terima kasih para responden pertama yang membuat kami aman, dan menghormati semua yang membela negara kami dan cita-cita yang mengikat kita bersama. Tidak ada ketahanan dan tekad kami yang tidak dapat diatasi, dan tidak ada tindakan teror yang dapat mengubah siapa kami," kata Obama via akun Twitter-nya, @BarackObama.


Credit  sindonews.com





India Hendak Beli 5 Sistem Rudal S-400 Rusia, AS Belum Bersikap



India Hendak Beli 5 Sistem Rudal S-400 Rusia, AS Belum Bersikap
Sistem pertahanan rudal S-400 Rusia. India akan membeli lima unit sistem pertahanan canggih itu. Foto/PTI
WASHINGTON - Pemerintah Amerika Serikat (AS) belum mengambil keputusan apa pun sejauh ini untuk menjatuhkan sanksi terhadap India atas rencananya untuk membeli lima sistem pertahanan rudal S-400 Rusia. Total harga dari lima sistem pertahanan itu mencapai USD4,5 miliar.

Seorang pejabat tinggi pemerintah AS mengatakan, Washington dan New Delhi terus melakukan pembicaraan.

Pembelian sistem pertahanan S-400 Rusia oleh India akan dianggap melanggar sanksi di bawah Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA), sebuah undang-undang yang disusun Kongres untuk menjatuhkan sanksi kepada negara mana pun yang membeli persenjataan Moskow.

"Kami terus melakukan pembicaraan dengan para pemimpin India tentang cara-cara yang kami lakukan untuk meminta pertanggungjawaban Rusia atas perilakunya," kata Wakil Kepala Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Asia Selatan dan Tengah, Alice Well, kepada para wartawan dalam sebuah panggilan konferensi pada hari Senin.

Menanggapi pertanyaan tentang kemungkinan sanksi untuk India jika New Delhi tetap membeli S-400 dari Rusia, Wells mengatakan sanksi Amerika untuk saat ini tidak dimaksudkan untuk merugikan negara-negara seperti India.

"Itu dirancang untuk memengaruhi Rusia," katanya, seperti dikutip The New Indian Express, Selasa (11/9/2018).

"Kami sedang mengerjakan implikasi CAATSA dan signifikansi yang kami lampirkan pada CAATSA," katanya. Wells menegaskan kembali bahwa tidak ada "pengabaian selimut" atau keringanan khusus pada sebuah negara terkait S-400.

"Otoritas yang diberikan oleh Kongres memungkinkan Presiden untuk membuat tekad. Penentuan itu akan dilakukan secara individual," katanya.

"Saya pikir ada pemahaman yang sangat baik tentang warisan hubungan militer dan kerja sama pertahanan militer dengan Rusia. Fokus dan percakapan benar-benar pada jenis akuisisi pertahanan yang akan membentuk hubungan strategis India selama generasi berikutnya dan apa dampaknya terhadap interoperabilitas dan kemampuan untuk terus memperdalam kemitraannya dengan AS dan lainnya," ujar Wells.

Mengenai Iran, Wells mengatakan telah ada diskusi tingkat ahli antara kedua negara mengenai isu-isu yang berkaitan dengan ekspor minyak mentah dari Teheran atau cara-cara untuk menurunkan ekspor guna melawan perilaku jahat oleh Iran di wilayah tersebut.

"Percakapan itu sedang berlangsung," katanya.

AS telah mengatakan kepada India dan negara-negara lain untuk memotong impor minyak dari Iran menjadi "nol" pada 4 November atau akan menghadapi sanksi. 




Credit  sindonews.com



Latihan Perang Rusia Vostok 2018, 5 Senjata Andalan Dikerahkan


Ilustrasi latihan militer Rusia. REUTERS
Ilustrasi latihan militer Rusia. REUTERS

CB, Jakarta - Rusia menggelar latihan perang terbesar dalam sejarah selama lima hari setelah hampir empat puluh tahun di wilayah timur jauh yang dikenal dengan Vostok 2018.
Secara keseluruhan, sekitar 300.000 prajurit, 36.000 tank, pengangkut personel lapis baja dan kendaraan lainnya, serta lebih dari seribu pesawat dikerahkan dalam latihan terbesar Rusia sejak latihan Zapad pada 1981.

"Ini adalah latihan terbesar Angkatan Bersenjata, yang memperoleh status latihan internasional, sejak latihan Zapad 1981 belum ada yang memiliki skala seperti ini, baik dalam hal ruang lingkup dan jumlah komando militer, pasukan dan pasukan yang terlibat," kata Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu, seperti dilaporkan Sputniknews, 11 September 2018.
Cina dan Mongolia juga mengirim pasukan ke Vostok 2018, yang berarti "Timur 2018". Berikut senjata andalan yang dikerahkan dalam latihan perang Vostok 2018, seperti dilansir dari South China Morning Post, 11 September 2018.


1. Sukhoi Su-35

Sukhoi Su-35 [Marina Lystseva/TASS]
Sukhoi Su-35 Juga dikenal sebagai Flanker-E, adalah pesawat jet tempur generasi keempat buatan Rusia dengan mesin single-seat dan twin engine.

Pesawat ini dikenal sebagai simbol kerjasama militer Cina-Rusia setelah Angkatan Udara People Liberation Army memesan 24 pesawat Su-35 pada 2015. Pada akhir tahun lalu, 14 dari jet tempur terdaftar dalam inventaris alutsista Cina dan sisanya direncanakan dikirim sampai akhir tahun depan.
Su-35 memiliki radar tempur yang dipindai secara elektronik, yang mampu mendeteksi target udara hingga jarak 400 kilometer. Su-35 juga mampu melacak 30 target udara dan menghancurkan delapan dari mereka dalam waktu bersamaan.
Meskipun pesawat ini awalnya dirancang untuk ekspor saja, Angkatan Udara Rusia menjadi yang pertama memesan pada 2009 dan memindahkan jet tempur, bersama dengan sistem pertahanan rudal S-400, ke wilayah timur pada 2016.

2. Sukhoi Su-34 Fighter Bomber

Sukhoi Su-34 fighter bomber [Valery Sharifulin/TASS]
Pesawat ini adalah jet tempur jarak menengah supersonik segala cuaca berdasarkan pesawat tempur superior Sukhoi Su-27 Flanker Rusia, juga dikenal sebagai Su-27B.
Dengan twin engine dan twin seats, pesawat pembom ini dirancang untuk penggunaan taktis terhadap target darat dan angkatan laut. Pesawat ini dikerahkan ke Iran dan Suriah untuk melakukan serangan udara terhadap kelompok-kelompok ISIS pada 2016.
Dengan kemampuan pengintaiannya, pesawat dapat menyerang target pada siang dan malam hari. Rencananya Su-34 akan menggantikan pesawat tempur Su-24 milik Angkatan Udara Rusia dan pesawat pembom jarak jauh Tu-22M3.

3. Tank T-90S

Tank T-90S [Mikhail Pochuyev/TASS]



Dengan berat lebih dari 45 ton, tank ini adalah pengembangan terbaru dalam tank seri T Rusia yang telah beroperasi sejak 1992.
Meriam T-90S dapat menembakan sinar laser yang mampu melesatkan peluru kendali 9M119 anti-tank dengan kisaran 100 meter hingga 4.000 meter, dan hanya membutuhkan 11,7 detik untuk mencapai jangkauan maksimum. Sistem ini dimaksudkan untuk menghancurkan tank yang dilengkapi dengan armor reaktif yang eksplosif, serta target udara rendah seperti helikopter, pada jarak hingga 5 kilometer.
Sebagai kendaraan lapis baja segala musim, tank T-90 dilindungi oleh armor lapis baja konvensional dan armor reaktif eksplosif. Dapat membawa hingga 1.600 liter bahan bakar di tangki utama dan drum bahan bakar cadangan.

4. Tank Tipe 99 

Tank Tipe 99 Cina [Military-Today.com]
Tank tempur utama generasi ketiga milik Tentara Pembebasan Rakyat Cina ini dilengkapi dengan meriam smoothbore 125 milimeter dan pengisi ulang otomatis, juga dikenal sebagai tank tempur utama ZTZ99.
Tank ini adalah penerus kendaraan lapis baja Tipe 98G, dan pertama kali ditampilkan selama parade militer Hari Nasional untuk menandai ulang tahun ke-50 Republik Rakyat Cina pada 1999.

Tank dapat membawa 42 amunisi, dengan tambahan 22 peluru yang disimpan di pengisi otomatis di tempat terpisah.
Tank dapat menembakkan delapan peluru per menit menggunakan pengisi otomatis dan dua peluru per menit jika diisi secara manual.
Seperti Rusia T-90S, Tipe 99 juga dilengkapi sinar laser mampu melepaskan sistem peluru kendali 9M119 anti-tank.
Fitur sudut desain turret tank terinspirasi dari M1A1 Abram Amerika Serikat dan tank Leopard 2 milik Jerman.
Lapisan pelindung tank sekitar 1.000 milimeter hingga 1.200 milimeter baja dan memiliki mesin diesel 1.500 tenaga kuda, 300 tenaga kuda lebih besar dari Tipe 98.

5. Kapal Perang Admiral Gorshkov dan Rudal Jelajah Kalibr

Kapal Perang Frigat Rusia kelas Admiral Gorshkov [Navy Recognition]
Frigat ini juga dikenal sebagai Project 22350, ini adalah frigat rudal terbaru Rusia yang hanya dikerahkan pada Juli. Direncanakan frigat akan dilengkapi dengan rudal jelajah Kalibr paling mutakhir.
Sistem rudal Kalibr adalah rudal jelajah darat dan serangan rudal berbasis kapal Rusia dengan jangkauan diperkirakan sekitar 1.500 hingga 2.500 kilometer.
Sistem rudal berbasis darat digunakan oleh militer Rusia untuk menyerang teroris ISIS dan Jabhat al-Nusra dalam konflik Suriah.




Kapal perang menembakkan rudal Kalibr [southfront.org]
Kapal perang kelas Gorshkov, dengan bobot penuh 5.400 ton, panjang 135 meter dan lebar 16 meter adalah kapal perang frigat yang diproduksi Rusia sejak runtuhnya Uni Soviet. Kapal ini mampu melakukan serangan jarak jauh, peperangan anti-kapal selam dan dapat digunakan untuk melaksanakan misi pengawalan.


Kapal perang baru ini diyakini akan dikerahkan di Armada Utara Angkatan Laut Rusia dan latihan perang Vostok 2018, yang telah meningkatkan hubungannya dengan angkatan laut Cina dalam beberapa tahun terakhir.










Credit  tempo.co



Rusia Gelar Latihan Perang Terbesar, 300 Ribu Prajurit Dikerahkan



Kendaraan tempur Rusia di Vostok 2018.[Russian Defense Ministry via Russia Today]
Kendaraan tempur Rusia di Vostok 2018.[Russian Defense Ministry via Russia Today]

CB, Jakarta - Sekitar 300.000 tentara dan puluhan ribu kendaraan tempur, pesawat terbang dan kapal perang ikut serta dalam latihan perang terbesar yang pernah dilakukan Rusia dalam 37 tahun terakhir, dan bahkan untuk pertama kalinya Cina ambil bagian dalam latihan perang bersama Rusia.
Dilansir dari Russia Today, 11 September 2018, latihan perang Vostok 2018 bertujuan untuk menguji kemampuan militer Rusia untuk bergerak cepat dan mengerahkan kekuatan besar dalam jarak jauh serta mengkoordinasi antara beberapa cabang kesatuan dalam skala besar.
Latihan perang diikuti sekitar 300.000 tentara dan perwira Rusia, termasuk 6.000 pasukan angkatan udara, 1.000 lebih pesawat tempur, helikopter dan drone, sekitar 36.000 tank, dan 80 kapal perang.

Kendaraan tempur Cina tiba di Rusia untuk ambil bagian dalam latihan Vostok 2018. [Evgeny Epachintsev / Sputnik]
Seluruh unit didatangkan dari seluruh penjuru Rusia di wilayah paling Rusia dengan kereta api atau pesawat transportasi militer. Beberapa unit Tentara Pembebasan Rakyat China dan Mongolia juga bergabung dengan Rusia untuk latihan di wilayah Tsugol.

Vostok 2018 akan menjadi kesempatan pertama para peserta untuk memamerkan beberapa sistem senjata baru. Misalnya, Pasukan Lintas Udara akan mengerahkan kendaraan tempur infanteri BMD-4M yang baru dipasok dan truk pickup Patriot yang dipersenjatai dengan rudal anti-tank Kornet. Sementara itu, para insinyur militer akan melakukan yang terbaik untuk mengelabui musuh dengan rudal Iskander dan baterai anti-pesawat S-300 palsu.

Peluncur rudal anti-udara S-400 palsu yang bertujuan untuk mengelabui musuh.[Ilya Pitalev / Sputnik]
Salah satu elemen kunci dari seluruh latihan, bagaimanapun, akan sulit untuk diperhatikan dari jauh. Spesialis komunikasi militer Rusia telah menyebarkan jaringan aman di atas area seluas sekitar 9,8 juta kilometer persegi untuk memastikan pertukaran intelijen dan komunikasi yang stabil antara banyak unit militer yang terlibat dalam latihan. Jaringan broadband ke Markas Staf Umum di Moskow sejauh 900 kilometer akan menjaga rantai komando militer tetap terkoordinasi.

Latihan ini akan disaksikan oleh pengawas dari 57 negara termasuk NATO dan Uni Eropa, menurut Wakil Menteri Pertahanan Aleksandr Fomin. Fomin menambahkan bahwa Rusia memberitahu NATO tentang jadwal latihan bulan-bulan sebelumnya selama pertemuan di Mei.

Pasukan Cina dalam latihan perang Vostok 2018 [Vitaliy Nevar/TASS]
Dilansir dari Sputniknews, latihan perang skala besar Vostok 2018 diadakan di lima tempat pelatihan militer dan di perairan Laut Jepang, Laut Bering dan Laut Okhotsk dan menjadi simulasi perang terbesar dalam sejarah Rusia.
Vostok 2018 berstatus internasional karena pasukan Cina dan Mongolia juga ambil bagian dalam salah satu tahapan latihan. Secara khusus, Angkatan Udara Cina akan mengirim 26 helikopter dan 6 jet ke Rusia. Kelompok Angkatan Udara Cina juga akan memasukkan enam helikopter Mi-171, yang telah dibeli di Rusia, serta sembilan Z-9 dan sembilan helikopter Z-19.



Pusat komando pertahanan Nasional Rusia. [Aleksandr Vilf / Sputnik]
"Ini adalah latihan terbesar Angkatan Bersenjata, yang memperoleh status latihan internasional, sejak latihan Zapad 1981, itu memiliki skala yang belum pernah terjadi sebelumnya, baik dalam hal ruang lingkup dan jumlah komando militer, pasukan dan pasukan yang terlibat," tegas Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu, pada Agustus lalu.


Latihan perang untuk mengasah keterampilan tempur pasukan darat, udara, dan laut Rusia yang berlangsung pada 11-17 September. Latihan perang Rusia ini juga bertepatan dengan latihan perang NATO "Rapid Trident 2018", yang diadakan di Ukraina pada 3-15 September.





Credit  tempo.co




Rusia Ajak Cina Gelar Latihan Perang Terbesar Sejak Era Uni Soviet




Beberapa divisi pasukan Rusia, termasuk divisi Pasifik dan armada utara, berpartisipasi dalam latihan perang Vostok 2018 yang digelar pada 11-17 September.

Secara total ada sekitar 300.000 pasukan, 1.000 pesawat, 36.000 kendaraan tempur, dan sebanyak 80 kapal akan terlibat, menurut Kementerian Pertahanan Rusia.

Operasi pelatihan militer ini besarannya mengalahkan latihan terbesar yang pernah dilakukan Uni Soviet tahun 1981. Namun para pengamat seperti dari European Council on Foreign Relations (ECFR) mengatakan tidak terkejut dengan besarnya latihan ini.

Pengamat senior kebijakan militer dari ECFR, Gustav Gressel, mengatakan latihan militer Rusia ini sebagai "salah satu pengarahan strategis" yang dilakukan setiap tahun dan merupakan "bagian dari rencana manuver reguler."

Persiapan perang dunia?

Senada dengan Gressel, Sarah Pagung, seorang pakar Rusia dari Dewan Hubungan Luar Negeri Jerman mengatakan "Latihan militer yang digelar di (negara) timur selalu lebih besar daripada yang digelar oleh negara-negara barat," kata Pagung kepada DW.

"Hal ini karena di barat ada Perjanjian Dokumen Wina yang membatasi jumlah pasukan yang terlibat dalam sebuah latihan. Di timur tidak ada pembatasan semacam ini," ujarnya lebih lanjut.

Perjanjian Dokumen Wina tentang angkatan bersenjata konvensional di antara anggota Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa (OSCE) diberlakukan tahun 1990 dan terakhir direvisi tahun 2011.

Tujuannya adalah untuk memastikan pembangunan keamanan terkait kemampuan militer para anggotanya dan pembatasan pengerahan pasukan Rusia di wilayah barat negara itu.

Ukuran latihan perang Rusia tahun ini mungkin juga ada hubungannya dengan tujuan operasi itu, kata Pagung.

"Melihat seberapa besar pasukan yang terlibat, jelas bahwa Rusia sedang berlatih untuk perang dunia," katanya, seraya menambahkan bahwa pasukan di wilayah barat Rusia juga telah dimobilisasi.

Cina terlibat

Para ahli secara khusus mencatat keterlibatan Cina tahun ini, meskipun dengan pasukan yang relatif sedikit, yaitu hanya 3.000 tentara dan beberapa pesawat serta helikopter.


Rusia dan Cina telah berlatih bersama sekitar 30 kali sejak 2003, tetapi ini adalah yang pertama bagi Cina untuk berpartisipasi di tingkat strategis. Kehormatan itu sejauh ini hanya diperuntukkan bagi negara sekutu dekat, seperti Belarusia.

Sebagai negara tetangga yang berbatasan langsung, Gustav Gressel mengatakan kalau Cina telah lama berkeinginan agar bisa diundang dalam latihan militer yang bersifat 'hardcore', dan bukan hanya dalam tingkat kebijakan atau pelatihan kontrateror. Tahun ini keinginan itu jadi kenyataan.

Cina mungkin memiliki peralatan yang lebih modern, tambahnya. Namun "tertinggal jauh dari Rusia di bidang pelatihan perwira, dan pergerakan, penyebaran dan pengkomandoan pasukan." Cina juga dinilai bisa mengambil keuntungan dari pengalaman perang Rusia di Suriah dan Ukraina, Gressel menjelaskan.

Mimpi buruk bagi AS?

Eratnya hubungan militer antara Rusia dan Cina adalah "mimpi buruk" bagi AS, menurut Gressel. Kerjasama ekonomi dan militer antara dua kekuatan besar ini telah berkembang selama beberapa waktu.

"Bagi kepemimpinan Rusia, keamanan berarti adalah bagaimana caranya mengamankan rezim," kata Gressel. Selama ini Kremlin memandang barat yang dipimpin AS sebagai musuh utama, dan daya tarik budaya Barat dilihat sebagai bahaya.

Meskipun Cina dapat menimbulkan ancaman militer yang lebih besar, Gressel mengatakan itu tidak mengancam stabilitas internal Rusia dengan cara yang sama.

"Karenanya Cina bukan penantang strategis. Melainkan Barat," katanya.
Namun Sarah Pagung tidak setuju dengan istilah "mimpi buruk." "Ini jelas menunjukkan kekuatan Rusia terhadap AS dan juga persepsi status adidaya," katanya. "Tapi manuver semacam ini relatif normal dilakukan semua


Credit  sindonews.com/dw







Rusia Mulai Latihan Militer Terbesar Sejak Era Soviet



Rusia Mulai Latihan Militer Terbesar Sejak Era Soviet
Rusia memulai latihan militer terbesarnya sejak jatuhnya Uni Soviet. Latihan ini digelar dekat perbatasan Rusia dengan Cina. Foto/Istimewa

MOSKOW - Rusia memulai latihan militer terbesarnya sejak jatuhnya Uni Soviet. Latihan ini digelar dekat perbatasan Rusia dengan Cina. Moskow memobilisasi 300 ribu pasukannya dalam latihan yang akan turut diikuti oleh militer China tersebut.

China dan Rusia telah melakukan latihan bersama sebelumnya, tetapi tidak dalam skala besar, dan latihan Vostok-2018 menandai hubungan militer yang lebih dekat serta mengirim pengingat ke Beijing bahwa Moskow mampu dan siap untuk melindungi China.

Melansir Reuters pada Selasa (11/9), Vostok-2018 berlangsung pada saat ketegangan yang meningkat antara Barat dan Rusia. NATO dan Amerika Serikat (AS) mengatakan akan memantau latihan ini secara ketat.

Kementerian Pertahanan Rusia merils video yang menunjukan truk militer yang diangkut dengan kereta api, kolom tank, kendaraan lapis baja, kapal perang yang sedang bergerak, helikopter tempur dan jet tempur yang lepas landas, yang menandai dimulainya latihan itu.

"Kegiatan ini merupakan bagian dari tahap pertama latihan, yang berlangsung hingga 17 September," kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam sebuah pernyataan.

"Tujuan utama latihan militer ini adalah untuk memeriksa kesiapan militer untuk memindahkan pasukan jarak jauh, untuk menguji seberapa dekat pasukan infanteri dan Angkatan Laut bekerja sama, dan untuk menyempurnakan prosedur komando dan kendali. Tahap selanjutnya akan melibatkan latihan defensif dan ofensif," sambungnya.




Credit  sindonews.com



Bob Woodward Sebut Trump Nyaris Picu Perang dengan Korea Utara

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump (kiri) dan jurnalis investigasi Bob Woodward. REX/Shutterstock
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump (kiri) dan jurnalis investigasi Bob Woodward. REX/Shutterstock

CB, Washington – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, sempat membuat para pejabat Pentagon merasa sangat khawatir dengan sebuah cuitan, yang jika terunggah, bakal dianggap sebagai sinyal segera datangnya serangan militer AS oleh rezim Korea Utara.


Ini terungkap dalam wawancara penulis buku “Fear: Trump in The White House”, yang ditulis jurnalis investigasi senior Bob Woodward dari Washington Post.
“Dia membuat draf cuitan berbunyi ‘Kita akan menarik keluarga militer dari Korea Selatan. Ini keluarga militer dari 28 ribu tentara AS di sana,” kata Woodward seperti dilansir Guardian dari CBS News, Senin, 10 September 2018.


Draf cuitan ini tidak jadi diunggah karena ada pesan lewat jalur belakang dari Korea Utara bahwa itu bakal ditafsirkan bahwa militer AS sedang bersiap untuk menyerang negara komunis itu.

Jurnalis senior Bob Woodward, 75 tahun, menulis buku berjudul 'Fear: Trump in White House'. Leading Authorities Ccom





“Saat itu ada perasaan terkejut di jajaran pimpinan Pentagon. ‘Oh Tuhan, satu cuitan dan kita punya informasi terpercaya bahwa Korea Utara bakal menganggap itu sebagai tanda serangan militer sudah dekat’,” kata Woodward, yang juga dikenal sebagai jurnalis yang membongkar skandal Watergate pada era 1970an. Pengungkapan skandal itu berujung mundurnya Presiden Richard Nixon.


Presiden Trump secara umum menanggapi jika buku ini sebagai karya fiksi karena mencantumkan banyak narasumber anonim. Dia juga membantah kutipan atas dirinya yang termuat dalam buku itu, yang diluncurkan di AS pada 11 September 2018 ini. “Itu buku fiksi. Ini penipuan terhadap publik. Saya tidak bicara seperti itu,” kata dia sambil mengatakan akan membuat buku yang sebenarnya.
“Banyak yang sudah maju ke depan dan mengatakan kutipan perkataan mereka, seperti buku itu, sebagai fiksi. Demokrat tidak tahan merasa bakal kalah. Saya akan menulis buku sebenarnya,” kata Trump lewat cuitan di akun @realdonaldtrump.




Credit  tempo.co





Anggaran Dipangkas, Kepolisian Inggris Tertatih




Petugas kepolisian bersenjatakan lengkap berjaga saat Konser One Love Manchester di Manchester, Inggris, 4 Juni 2017. Dalam konser ini, juga menghadirikan aktris Ariana Grande. REUTERS
Petugas kepolisian bersenjatakan lengkap berjaga saat Konser One Love Manchester di Manchester, Inggris, 4 Juni 2017. Dalam konser ini, juga menghadirikan aktris Ariana Grande. REUTERS

CB, Jakarta - Polisi Inggris tertatih-tatih menjaga keamanan publik di tengah pemangkasan anggaran kepolisian dan naiknya angka kriminalitas di negara itu. Para pejabat tinggi kepolisian Inggris dituntut berupaya menjaga keseimbangan meski adanya pengurangan aparat.
Dikutip dari situs dailymail.co.uk pada Selasa, 11 September 2018, kepolisian Inggris menghadapi kesulitan dalam menjalani tugas sehari-hari. Audit Nasional Inggris atau NAO menyebut, angka tingkat kejahatan sekarang meningkat, seperti serangan seksual, serangan bersenjata dan pisau. Kondisi ini, tak pelak meningkatkan tekanan pada aparat kepolisian Inggris.
NAO dalam laporannya mengatakan jumlah penanganan kasus kejahatan telah menurun. Begitu pula angka rata-rata penahanan pelaku kejahatan dan denda yang dijatuhkan pada pelaku, telah berkurang. Situasi ini telah meningkatkan pertanyaan publik apakah polisi Inggris mendapatkan cukup gaji dan apakah mereka mendapat hak-haknya.


Sejumlah petugas kepolisian berjaga usai terjadinya ledakan di dalam gerbong kereta api bawah tanah di stasiun Parsons Green di London Barat, Inggris, 15 September 2017. REUTERS
Laporan setebal 48 halaman yang diterima situs pemberitaan Daily Mail terkait kinerja kepolisian Inggris menemukan, pada 2017 sampai Maret 2018, pelaku kejahatan yang dituntut secara hukum hanya 9 persen, jumlah ini turun 15 persen dibanding periode sama tiga tahun lalu.


Angka penahanan terduga pelaku kejahatan juga turun dari 17 per 1.000 populasi pada 2014-2015 menjadi 14 per 1.000 pada 2016-2017. Sejak 2010, semakin sedikit uji pembuktian tindak kejahatan dan denda yang dijatuhkan sehingga membuat pelaku bebas.

Terhitung sejak 2010-2011, pendanaan untuk kepolisian Inggris turun 19 persen. Pada 2018, kepolisian Inggris mendapat anggaran pengeluaran sebesar £12,3 miliar atau sekitar Rp 238 trilun.
Sejumlah kepala kepolisian Inggris memperingatkan bahwa polisi Inggris terseok-seok dalam menghadapi pemangkasan anggaran ini dan pengurangan staf. Pada Maret 2010, ada sekitar 244,497 personel kepolisian yang dipekerjakan, namun jumlah itu menyusut 18 persen menjadi 199.752 pada 2018. Pada periode sama, pengurangan pun terjadi pada tingkat staf kepolisian dari 143,700 menjadi 122,400 atau dipangkas 15 persen. 




Credit  tempo.co




AS Disebut Akan Kerjasama dengan Al-Qaeda untuk Pertahankan Idlib


AS Disebut Akan Kerjasama dengan Al-Qaeda untuk Pertahankan Idlib
Senator AS, Richard H. Black menyebut AS kemungkinan akan bekerjasama dengan al-Qaeda untuk mempertahankan Idlib dari serangan pasukan pemerintah Suriah. Foto/Istimewa

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) disebut akan bekerjasama dengan al-Qaeda untuk mempertahankan Idlib dari serangan pasukan pemerintah Suriah. Hal itu disampaikan oleh Senator AS, Richard H. Black.

Senator asal Negara Bagian Virginia menuturkan, dia belum tahu apakah AS akan membantu pemberontak Suriah untuk mempertahankan Idlib. Jika akhirnya AS memutuskan membantu pemberontak, maka AS akan turut bekerjasama dengan al-Qaeda untuk melawan pemerintah Suriah.

"Anda tahu bahwa tentara Suriah telah merebut kembali hampir semua wilayah Suriah dan ada kantor kelompok radikal di Idlib. Orang-orang di Idlib hidup di bawah dominasi para militan yang ganas ini," ucap Black.

"Jika AS akan campur tangan di sisi para pemberontak di Idlib, kami akan berjuang bahu-membahu, bersama dengan al-Qaeda, kelompok yang sama yang menyerang Menara Kembar dan Pentagon pada 9/11,' sambungnya, seperti dilansir Sputnik pada Senin (10/9).

Black, sebelumnya menyatakan, terorisme telah menjadi kekuatan utama AS dalam konflik di Timur Tengah. Dia menyebut, hal ini sudah tertanam kuat dalam kebijakan luar negeri Washington.

Dia juga mengatakan AS tidak pernah ingin menghacurkan kelompok teroris di Timur Tengah, tapi justru memelihara mereka. Black menegaskan, hal ini dilakukan karena terorisme adalah senjata paling ampuh AS di kawasan Timur Tengah.

"Kami berbicara tentang perang melawan teror, tetapi kami tidak mengobarkan perang terhadap teror. Kami melancarkan perang di mana teror adalah senjata utama kami. Itu adalah perhatian utama saya dengan apa yang kami lakukan di Timur Tengah," ungkapnya.

Dirinya juga mengklaim dinas intelijen MI6 Inggris sedang merancang serangan senjata kimia di Suriah untuk dituduhkan terhadap rezim Presiden Bashar al-Assad. Menurut Black, serangan senjata kimia MI6 Inggris dirancang dengan target rakyat Suriah, yang kemudian dituduhkan kepada Assad. 






Credit  sindonews.com








Senator AS: Terorisme Jadi Senjata Utama Washington di Timur Tengah


Senator AS: Terorisme Jadi Senjata Utama Washington di Timur Tengah
Senator Amerika Serikat (AS), Richard H. Black menyatakan, terorisme telah menjadi kekuatan utama AS dalam konflik di Timur Tengah. Foto/Reuters

WASHINGTON - Senator Amerika Serikat (AS), Richard H. Black menyatakan, terorisme telah menjadi kekuatan utama AS dalam konflik di Timur Tengah. Dia menyebut, hal ini sudah tertanam kuat dalam kebijakan luar negeri Washington.

"CIA, bekerja sama dengan intelijen Inggris, telah berulang kali menggunakan senjata teror untuk menggulingkan negara. Tujuan kami adalah untuk menginstal rezim boneka. Jika kita berhasil di Suriah hari ini, Al-Qaeda atau ISIS akan menjalankan Suriah dari Damaskus dan bendera hitam putih yang ditakuti Al-Qaeda akan berkibar di Damaskus," kata Black.

"Saya tidak berpikir inilah yang diinginkan rakyat Amerika. Saya akan mengatakan bahwa hal terburuk dari kebijakan luar negeri Amerika adalah bahwa hal itu tertanam kuat dalam kebijakan luar negeri untuk menggunakan teror sebagai senjata," sambungnya, seperti dilansir Sputnik pada Senin (10/9).

Senator asal Negara Bagian Virginialalu menyatakan, AS tidak pernah ingin menghacurkan kelompok teroris di Timur Tengah, tapi justru memelihara mereka. Black menegaskan, hal ini dilakukan karena terorisme adalah senjata paling ampuh AS di kawasan Timur Tengah.

"Kami berbicara tentang perang melawan teror, tetapi kami tidak mengobarkan perang terhadap teror. Kami melancarkan perang di mana teror adalah senjata utama kami. Itu adalah perhatian utama saya dengan apa yang kami lakukan di Timur Tengah," imbuhnya.

Sebelumnya, Black juga mengklaim dinas intelijen MI6 Inggris sedang merancang serangan senjata kimia di Suriah untuk dituduhkan terhadap rezim Presiden Bashar al-Assad. Menurut Black, serangan senjata kimia MI6 Inggris dirancang dengan target rakyat Suriah, yang kemudian dituduhkan kepada Assad.

Black melanjutkan, MI6 tidak sendirian untuk menjalankan rencananya. Menurutnya, para pemberontak akan terlibat langsung, termasuk menyamar sebagai korban. 




Credit  sindonews.com





Senator AS: MI6 Inggris Sedang Rancang Serangan Kimia di Suriah


Senator AS: MI6 Inggris Sedang Rancang Serangan Kimia di Suriah
Senator Negara Bagian Virginia, Amerika Serikat, Richard H. Black mengklaim MI6 Inggris sedang rancang serangan senjata kimia di Suriah. Foto/The Independent

WASHINGTON - Senator Amerika Serikat (AS) Richard H. Black mengklaim dinas intelijen MI6 Inggris sedang merancang serangan senjata kimia di Suriah untuk dituduhkan terhadap rezim Presiden Bashar al-Assad. Klaim ini ditolak mentah-mentah oleh Departemen Luar Negeri AS.

Senator Black asal Negara Bagian Virginia baru-baru ini menemui Presiden Republik Arab Suriah Bashar al-Assad. Pertemuan ini tak wajar mengingat Washington selama ini berada di kubu yang sangat menentang rezim Assad.

Menurut Black, serangan senjata kimia MI6 Inggris dirancang dengan target rakyat Suriah, yang kemudian dituduhkan kepada Assad.

"Sekitar empat minggu yang lalu, kami tahu bahwa intelijen Inggris bekerja atas serangan kimia untuk menyalahkan pemerintah Suriah, untuk meminta pertanggungjawaban Suriah," kata Black kepada Al Mayadeen, kantor berita yang berbasis di Beirut, yang dilansir Washington Post, semalam (9/9/2018).

Black melanjutkan, MI6 tidak sendirian untuk menjalankan rencananya. Menurutnya, para pemberontak akan terlibat langsung, termasuk menyamar sebagai korban.

Beberapa serangan senjata kimia yang sebelumnya dilaporkan terjadi di Suriah, kata Black, adalah rancangan Inggris dengan bantuan kelompok sukarelawan responden pertama yang dikenal sebagai White Helmets.

"Dari apa yang saya dapat katakan, mereka telah merencanakan serangan palsu, bukan yang asli, tapi satu di mana mereka benar-benar memindahkan orang keluar dari kota dan mereka telah melatih orang untuk menggambarkan korban serangan gas," kata Black dalam sebuah wawancara dengan The Washington Post.

"Dan rencananya adalah menggunakan White Helmets yang selalu terlibat dalam penipuan terkenal ini, untuk menggambarkan serangan," imbuh senator tersebut.

Departemen Luar Negeri AS menolak mentah-mentah tuduhan Black, yang mereka sebut menggemakan tuduhan Rusia dan Assad. Sebelumnya Rusia dan rezim Suriah memang menuduh Inggris dan Amerika Serikat pernah melakukan serangan senjata kimia dengan bantuan White Helmets.

"Rezim Suriah telah berulang kali menggunakan senjata kimia," kata seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS, yang membahas masalah ini dengan syarat anonim karena dia tidak berwenang bicara terbuka kepada media.

"Penyangkalan Rusia dan rezim (Assad) tidak memiliki kredibilitas, juga propaganda Rusia yang semakin ofensif dan memalukan yang menuduh AS dan Inggris merencanakan dan mengeksekusi serangan senjata kimia untuk membenarkan pembalasan di Suriah," lanjut pejabat itu dalam sebuah email.

"White Helmets adalah organisasi kemanusiaan yang telah menyelamatkan ribuan nyawa dan terus menanggapi bombardir oleh pasukan militer Rusia dan rezim (Assad)." 

Kedutaan Besar Inggris di AS pada hari Minggu yang menyebut tuduhan Black tidak masuk akal.

"Sebelum Rusia memveto mandat Dewan Keamanan PBB, penyelidik internasional menemukan rezim Asad yang bertanggung jawab untuk menggunakan senjata kimia empat kali," bunyi pernyataan keduataan.

“Penggunaan senjata biadab oleh rezim Asad terhadap rakyat Suriah tidak dapat diragukan. Menuduh orang lain adalah propaganda Rusia dan rezim Asad," imbuh pernyataan kedutaan.


Credit  sindonews.com




Turki Serukan Gencatan Senjata di Idlib Suriah

Turki Serukan Gencatan Senjata di Idlib Suriah
Ilustrasi (AFP PHOTO / Nazeer AL-KHATIB)


Jakarta, CB -- Turki meminta dukungan internasional untuk melakukan gencatan senjata di Idlib, Suriah, pada Selasa (11/9). Sebab, menurutnya serangan besar-besaran di provinsi yang dikuasai pemberontak Suriah itu akan memicu gelombang besar pengungsi dan dapat mengancam Eropa.


"Tak diragukan lagi bahwa operasi militer besar-besaran akan menyebabkan bencana kemanusiaan hebat," kata Duta Besar Turki Feridun Sinirlioglu pada pertemuan dewan itu.

Serangan udara dan pengeboman disebut, "akan memicu gelombang pengungsi besar-besaran dan menimbulkan resiko keamanan yang gawat bagi Turki, Eropa, dan sekitarnya."



Rusia menyerukan pertemuan dewan singkat untuk melakukan membahas anggota pertemuan puncak soal Idlib yang akan diadakan dengan Iran dan Turki. Pertemuan ketiganya dilakukan untuk menentukan langkah militer yang akan diambil untuk merebut Idlib. Ini adalah wilayah pertahanan terakhir kelompok pemberontak di Suriah.

Meski Turki menyerukan untuk melakukan gencatan senjata dan mengimbau masyarakat internasional mendukungnya, Iran dan Rusia menolak hal itu. Penolakan terhadap gencatan senjata ini dilakukan pada KTT di Teheran, Jumat (7/9). Inggris dan Perancis mendukung seruan untuk melakukan gencatan senjata.

Duta Besar AS Nikki Haley menyebut bahwa Idlib telah digempur lebih dari 100 serangan udara. Serangan ini dilakukkan oleh pasukan Suriah, yang didukung oleh Rusia dan Iran. Satu-satunya tujuan mereka adalah, "penaklukan berdarah militer terhadap Idlib," tuturnya.




Credit  cnnindonesia.com