CUPUMA

Rabu, 29 Agustus 2018

Korut Tuduh AS Belum Siap Soal Kesepakatan Denuklirisasi

Sebuah surat dari Korea Utara menyebutkan AS tidak siap akan kesepakatan denuklirisasi dan mengancam perundingan itu bisa saja

Jakarta, CB -- Pejabat tinggi Korea Utara disebut memberikan Amerika Serikat sebuah peringatan dalam surat yang menyatakan bahwa perbincangan denuklirisasi kini "dipertaruhkan dan mungkin akan hancur".

Seorang sumber yang kerap terlibat dalam proses tersebut mengatakan kepada CNN bahwa surat itu ditujukan untuk Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo yang perjalanannya ke Pyongyang mendadak dibatalkan oleh Presiden Donald Trump.

Tiga sumber yang mengetahui posisi Korea Utara dalam perundingan ini menyebut rezim Kim Jong Un merasa upaya yang telah berjalan selama beberapa waktu terakhir tidak akan bergerak maju.

Pemerintahan Kim disebut merasa "Amerika Serikat masih belum siap untuk memenuhi harapan Korea Utara dalam hal mengambil langkah maju untuk menandatangani perjanjian damai."

Di sisi lain, AS sejauh ini belum berkeinginan mengganti perjanjian gencatan senjata yang mengakhiri Perang Korea secara permanen, atau mengikat secara hukum.

Sumber CNN mengatakan bila kompromi antara Korea Utara dan AS tak tercapai, maka Pyongyang bakal mengaktifkan kembali program rudal dan nuklir mereka.

Surat 'peringatan' yang pertama kali dilaporkan oleh The Washington Post tersebut diketahui dikirim kepada Pompeo oleh Kim Yong Choi, mantan kepala badan intelijen Korea Utara.

The Washington Post menyebut surat tersebut sebagai komunikasi rahasia dan melaporkan masih belum diketahui cara Kim menyampaikan surat tersebut ke Pompeo, namun disinyalir surat itu dikirim melalui misi PBB yang ia jalankan.

Di sisi lain, sumber lain mengatakan bahwa Pompeo telah menggunakan 'saluran belakang' untuk mengadakan negosiasi diplomatik alih-alih menghubungi langsung Menteri Luar Negeri Korea Utara, Ri Yong Ho.

"Sebelum dan sesudah Pompeo menjadi Menteri Luar Negeri, dia tampaknya lebih tertarik untuk mempertahankan dan melibatkan Kim Yong Chol melalui saluran belakang, ketimbang dengan rekan formalnya, Ri Yong Ho," kata sumber tersebut.

Keberadaan surat tersebut menjadi pertanyaan lantaran mampu membuat Trump membatalkan keberangkatan Pompeo usai menerima surat itu.

Pompeo diketahui mestinya berangkat ke Pyongyang bersama utusan khusus yang baru Stephen Biegun pada Jumat lalu.

Sebelum kabar pembatalan itu mengemuka di publik melalui kicauan Donald Trump, Pompeo dan Kepala Pusat Misi Korea CIA, Andrew Kim, terlihat memasuki Sayap Barat Gedung Putih pada Jumat sore.

"Saya telah meminta Menteri Luar Negeri Mike Pompeo untuk tidak pergi ke Korea Utara, pada saat ini, karena saya merasa kami tidak membuat kemajuan yang cukup sehubungan dengan denuklirisasi Semenanjung Korea," kata Trump, Jumat lalu.

"Menteri Pompeo bakal bertolak ke Korea Utara dalam waktu dekat, kemungkinan besar setelah hubungan dagang kita dengan China teratasi," lanjut Trump.

Credit cnnindonesia.com

AS: Mahkamah Internasional Tak Berwenang soal Sanksi Iran

Ilustrasi. (Pixabay/Succo)

Jakarta, CB -- Amerika Serikat mengatakan mahkamah internasional (ICJ) tak memiliki kewenangan menanggapi permintaan Iran untuk menangguhkan sanksi yang dijatuhkan Washington terhadap negaranya.

"Pengadilan tidak memiliki kaidah dasar atau prima facie yurisdiksi untuk merespons permintaan Iran," ucap pengacara Kementerian Luar Negeri AS, Jennifer Newstead, dalam sidang di Den Haag, Selasa (28/8).

Newstead berdalih bahwa sanksi yang dijatuhkan AS kepada Iran merupakan hak untuk melindungi kepentingan keamanan nasional Negeri Paman Sam.

Dikutip AFP, dia menganggap Perjanjian Persahabatan 1955 antara AS-Iran selama ini "tidak dapat dijadikan dasar bagi yurisdiksi pengadilan" dalam kasus ini.

Pernyataan itu diutarakan Newstead menanggapi gugatan Iran yang meminta ICJ memerintahkan AS mencabut sanksi yang kembali dijatuhkan kepada negaranya.

Sanksi unilateral itu diterapkan kembali terhadap Iran setelah Presiden Donald Trump menarik AS keluar dari perjanjian nuklir 2015.

Dalam gugatan itu, Iran menyatakan bahwa sanksi AS sangat merusak perekonomian yang sudah lemah, dan melanggar ketentuan Perjanjian Persahabatan 1955 antara Iran dan Amerika Serikat.

Saat persidangan pertama pada Senin (27/8), pengacara Iran mengatakan sanksi AS mengancam kesejahteraan warganya.

Selain itu, tekanan tersebut juga merugikan bisnis Iran hingga miliaran dolar karena para pengusaha lebih memilih kehilangan bisnis di Iran, ketimbang dilarang membuka usaha di AS.

Mahkamah Internasional adalah badan di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). ICJ dibentuk guna menyelesaikan perselisihan internasional.

Keputusan ICJ mengikat secara hukum, tapi tidak memiliki kekuatan untuk menegakkan. Dalam beberapa kasus, keputusan ICJ bahkan diabaikan banyak negara, termasuk AS.

Credit cnnindonesia.com

Pompeo: Iran Ganggu Kedaulatan AS

Menteri Luar Negeri AS Mike Richard Pompeo tiba di Gedung Pancasila untuk melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Sabtu (4/8).

Foto: Antara/Hafidz Mubarak A

Iran menggugat AS ke pengadilan internasional.

CB, WASHINGTON -- Amerika Serikat (AS) bersumpah untuk melawan Iran di hadapan Mahkamah Internasional (ICJ). Seperti dilansir Aljazirah, Selasa (28/8), Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo geram dengan upaya Iran tersebut.

"Pengajuan Iran ke ICJ adalah upaya untuk mengganggu hak kedaulatan AS untuk mengambil tindakan yang sah, termasuk reimposisi sanksi yang diperlukan untuk melindungi keamanan nasional kita. Proses yang dilembagakan oleh Iran adalah penyalahgunaan pengadilan," kata Pompeo.

Iran meminta pengadilan internasional untuk memerintahkan AS mencabut sanksi terhadap Teheran setelah Washington secara sepihak menarik diri dari kesepakatan nuklir 2015.

Di Belanda pada Senin (27/8), Mohsen Mohebi, pengacara yang mewakili Iran, mengecam AS karena agresi ekonomi yang dilakukan. "Langkah-langkah itu telah merusak konsekuensi pada Iran dan rakyat Iran," kata Mohebi.

Iran mengatakan, sanksi AS melanggar ketentuan perjanjian persahabatan 1955 antara kedua negara. Teheran mengajukan kasusnya ke ICJ pada akhir Juli.

Iran menyerukan kepada hakim pengadilan tingkat tinggi PBB untuk memerintahkan pencabutan sanksi dengan segera. Menurut Iran sanksi itu akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki.

Pompeo mengatakan pengacara AS akan membela AS dalam gugatan itu. AS akan terus bekerja dengan sekutu untuk melawan upaya destabilisasi rezim Iran di kawasan, memblokir pendanaan teror mereka, dan mengatasi pengembangan rudal balistik Iran. AS juga akan mencegah sistem senjata canggih lainnya yang mengancam perdamaian dan stabilitas internasional.

"Kami juga akan memastikan Iran tidak memiliki jalan menuju senjata nuklir - tidak sekarang dan tidak pernah," katanya.

Penolakan AS terhadap kesepakatan nuklir tidak didukung oleh beberapa sekutu kunci. Pekan lalu, Uni Eropa mengumumkan paket dukungan keuangan pertamanya untuk membantu meningkatkan ekonomi Iran. Ini merupakan bagian dari komitmen UE untuk memastikan kesepakatan nuklir Iran tetap terlaksana.

AS akan secara resmi menanggapi dalam pernyataan tertulis pada Selasa waktu setempat. Pengacara Amerika diyakini akan mengatakan, pengadilan PBB tidak memiliki yurisdiksi dalam perselisihan.

ICJ adalah pengadilan PBB untuk menyelesaikan perselisihan internasional. Putusannya mengikat tetapi tidak memiliki kekuatan hukum untuk menegakkannya. Putusan sebelumnya telah diabaikan oleh beberapa negara, termasuk AS.

Dalam sebuah wawancara dengan Al Jazirah, Maya Lester, seorang pengacara sanksi internasional, mengatakan perjanjian 1955 antara Iran dan AS tetap berlaku. Perjanjian itu sebelumnya telah digunakan oleh kedua negara di hadapan pengadilan internasional.

Credit republika.co.id

UEA: Laporan PBB Soal Kejahatan Houthi Harus Ditanggapi

ABU DHABI - Uni Emirat Arab (UEA) mengatakan bahwa laporan PBB yang merinci kekejaman Houthi dan kriminalitas mereka terhadap warga sipil layak mendapat tanggapan dan tinjauan.

"Setiap krisis memiliki tantangan politik dan kemanusiaan sendiri, tetapi tetap menjadi dasar krisis Yaman bahwa koalisi, pada gilirannya, bertujuan untuk memulihkan negara Yaman dan melestarikan masa depan wilayah tersebut dari pelanggaran Iran dan merusak keamanan kita selama beberapa generasi untuk datang," cuit Menteri Negara Urusan Luar Negeri UAE Anwar Gargash seperti dikutip dari Xinhua, Rabu (29/8/2018).

Dalam laporan terbaru kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB, para penyelidik mengatakan bahwa pemerintah Yaman, Arab Saudi, dan UEA mungkin telah bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia dalam perang. Mereka juga menunjukkan kemungkinan kejahatan yang dilakukan oleh pemberontak Houthi dalam memerangi koalisi pimpinan Saudi.

UAE adalah bagian dari koalisi militer Arab Saudi yang telah memerangi Houthi sejak Maret 2015 untuk mendukung pemerintah yang diakui dunia internasional yang dipimpin oleh Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi.

Koalisi telah meluncurkan serangan udara terus menerus terhadap target pemberontak Houthi yang didukung Iran yang telah merebut Ibu Kota Sanaa dan sebagian besar provinsi Yaman utara.

Koalisi mengatakan Selasa bahwa mereka telah merujuk laporan PBB ke tim hukumnya untuk ditinjau dan akan mengambil tindakan yang tepat setelah peninjauan selesai.

Perang di Yaman telah menyebabkan lebih dari 10.000 orang terbunuh, kebanyakan warga sipil, dan juga menelantarkan 3 juta orang lainnya.

Koalisi menyalahkan Iran karena mendukung pemberontak Syiah Houthi dan mendestabilisasi semenanjung Arab.

Pada hari Senin, UAE menolak klaim pemberontak Houthi yang menyerang Bandar Udara Internasional Dubai oleh sebuah pesawat tak berawak militer.

Credit sindonews.com

AS Disebut Ancam Kurangi Dukungan buat Koalisi Saudi di Yaman

Ilustrasi markas Pentagon. (Reuters/Yuri Gripas)

Jakarta, CB -- Kementerian Pertahanan Amerika Serikat dilaporkan melayangkan peringatan kepada Arab Saudi bahwa mereka bersiap mengurangi bantuan militer dan intelijen dalam operasi Riyadh di Yaman.

Dua pejabat mengatakan kepada CNN bahwa jajaran Pentagon sedang frustrasi melihat laporan kematian warga sipil saat Saudi menggempur kelompok pemberontak al-Houthi di Yaman.

Kekhawatiran kian parah setelah sebuah serangan menghantam satu bus sekolah, menewaskan 40 anak di dalamnya pada 9 Agustus lalu.

Pentagon dan Kementerian Luar Negeri AS pun melayangkan pesan langsung kepada Saudi mengenai upaya untuk menghindari korban sipil.

"Pada titik ada kata cukup?" ucap sumber tersebut kepada CNN.

Hingga kini, belum diketahui tanggapan Donald Trump mengenai wacana pengurangan dukungan terhadap negara yang dianggap sebagai sekutu oleh sang presiden ini.

Sementara itu, Menteri Pertahanan AS, James Mattis, sendiri sudah mengirimkan seorang perwakilan tinggi untuk membahas masalah korban sipil ini dengan Saudi.

Letnan Jenderal Michael Garret akhirnya bertemu dengan sejumlah pemimpin Saudi pada 12 Agustus, di mana ia menyampaikan pesan kuat.

"Letjen Garrett menyampaikan sebuah pesan kekhawatiran mengenai insiden dengan korban sipil belakangan ini, dan mewakili pemerintah AS untuk mendesak investigasi menyeluruh dan terus menekankan agar tak ada korban warga sipil lagi dalam kampanye Yaman," ucap juru bicara Kemhan AS, Rebecca Rebarich.

Pesan tersebut meningkatkan kemungkinan pemangkasan bantuan AS. Namun, sejumlah pejabat Kemhan khawatir jika AS menarik diri, mereka justru tidak bisa lagi menekan Saudi untuk menghindari korban sipil.

Selama ini, AS memberikan dukungan berupa pengisian bahan bakar udara untuk jet-jet Saudi dan beberapa bantuan intelijen. Namun, tak pernah ada kepastian mengenai bantuan untuk menyasar target.

Mantan Presiden Barack Obama sempat melarang penjualan teknologi amunisi yang dapat menembak target dengan tepat karena "kekhawatiran masalah HAM." Namun, aturan itu ditangguhkan oleh Trump pada Maret 2017.

CNN belum mendapatkan pernyataan resmi dari Saudi. Namun sebelumnya, juru bicara koalisi Saudi, Turki al-Maliki mengatakan bahwa posisi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengecam serangan pasukannya sebenarnya sangat bias.

"Koalisi sangat terkejut dengan sejumlah pernyataan oleh pejabat PBB di Yaman maupun di markas PBB yang mengambil posisi bias terkait laporan kesalahan target," katanya.

Credit cnnindonesia.com

PBB: Beberapa Serangan Koalisi Saudi di Yaman Mungkin Kejahatan Perang

JENEWA - Laporan Dewan HAM PBB menyatakan, beberapa serangan udara Koalisi Arab yang dipimpin Arab Saudi di Yaman mungkin termasuk kategori kejahatan perang. Beberapa serangan udara koalisi itu telah menyebabkan banyak korban sipil di pasar, acara pernikahan dan kapal-kapal nelayan.

Laporan yang disusun para ahli independen itu dirilis Dewan HAM PBB pada hari Selasa (28/8/2018) di Jenewa.

Arab Saudi memimpin aliansi Arab yang didukung Barat meluncurkan agresi di Yaman mulai tahun 2015. Agresi atas permintaan presiden sah Yaman, Abd Rabbo Mansour Hadi, untuk memerangi kelompok pemberontak Houthi yang dianggap sebagai sekutu Iran.

Pasukan Koalisi Arab telah memberlakukan blokade ketat pada pelabuhan Laut Merah dan bandara Sanaa, yang merampas pasokan bantuan penting bagi rakyat Yaman. Menurut Dewan HAM PBB, tindakan itu mungkin masuk kategori kejahatan internasional.

"Prosedur pemeriksaan tambahan koalisi di pelabuhan Hodeidah telah memiliki efek mengerikan pada pelayaran komersial," bunyi laporan tersebut. Pemeriksaan ketat itu sebagai upaya pencarian senjata asing yang diselundupkan ke Yaman untuk pemberontak Houthi.

"Serangan udara koalisi telah menyebabkan sebagian besar korban sipil yang terdokumentasi. Dalam tiga tahun terakhir, serangan udara tersebut telah menghantam daerah pemukiman, pasar, pemakaman, pernikahan, fasilitas penahanan, perahu sipil dan bahkan fasilitas medis," lanjut laporan panel Dewan HAM PBB, seperti dikutip Reuters.

Penyelidikan terhadap 11 insiden serangan udara menimbulkan keprihatinan serius tentang proses penargetan yang diterapkan oleh Koalisi Arab. Serangan yang gagal menyelamatkan orang atau struktur yang dilindungi oleh hukum humaniter internasional akan dinyatakan sebagai pelanggaran hukum.

"Individu di dalam pemerintah (Yaman) dan Koalisi Arab, termasuk Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, mungkin telah melakukan serangan yang melanggar prinsip-prinsip pembedaan, proporsionalitas dan tindakan pencegahan yang mungkin termasuk kejahatan perang," kata para ahli di panel itu.

Panel Dewan HAM PBB mengaku telah menyusun daftar tersangka, namun rinciannya masih dirahasiakan.

Kendati demikian, Dewan HAM PBB juga menyalahkan kelompok Houthi yang menembakkan rudal ke Arab Saudi, memblokir pengiriman pasokan bantuan ke Taiz dan menembaki kota strategis dari dataran tinggi. Laporan itu turut menyebut pemberontak Houthi melakukan penyiksaan.

Hingga saat ini, belum ada reaksi dari pemerintah-pemerintah Koalisi Arab meski mereka telah menerima salinan laporan dari PBB.

Menurut laporan setebal 41 halaman itu, semua pihak telah mewajibkan anak-anak berusia antara 11 hingga 17 tahun dalam konflik dan menggunakan mereka untuk berpartisipasi dalam permusuhan. Tindakan itu pun akan masuk kategori kejahatan perang.

Credit sindonews.com

Rusia Sebut White Helmets Pasok Bahan Kimia Beracun ke Militan Suriah

MOSKOW - Pasokan besar bahan kimia telah dikirimkan ke militan di Idlib, Suriah, dengan bantuan kelompok White Helmets. Bahan kimia ini nantinya akan digunakan dalam aksi provokasi dan menyalahkan pemerintah Suriah atas serangan senjata kimia.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kementerian Pertahanan Rusia.

"Militer Rusia telah menerima informasi dari beberapa sumber di Provinsi Idlib bahwa pasokan besar zat beracun telah dibawa ke kota Saraqib oleh dua truk dari desa Afs," Mayor Jenderal Aleksey Tsygankov, kepala Pusat Rekonsiliasi Rusia untuk Suriah, mengatakan dalam sebuah pernyataan.

"Bahan-bahan kimia itu dikirim ke depot senjata, yang digunakan oleh kelompok militan Ahrar al-Sham, ditemani oleh delapan anggota organisasi White Helmets," ungkap Tsygankov, menambahkan bahwa kargo itu dipenuhi oleh dua komandan Ahrar al-Sham.

"Kemudian, sebagian dari muatan itu dimasukkan ke dalam tong plastik tanpa label dan diangkut ke markas militan lain di Idlib selatan untuk tahap penggunaan senjata kimia dan kemudian menyalahkan pasukan pemerintah yang menggunakan zat beracun terhadap warga sipil,” bunyi pernyataan itu seperti dikutip dari Russia Today, Rabu (29/8/2018).

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Rusia memperingatkan bahwa Amerika Serikat (AS) telah merencanakan untuk mengatur serangan kimia palsu di Suriah. Itu dilakukan sebagai dalih untuk serangan terhadap pasukan pemerintah Suriah.

"Pengerahan USS Ross dengan 28 rudal jelajah Tomahawk di atas kapal ke Mediterania serta kedatangan kapal perang AS lainnya ke Teluk Persia dan Qatar adalah bagian dari persiapan serangan itu," kata Kementeriuan Luar Negeri Rusia.

Washington sebelumnya memperingatkan bahwa akan menanggapi senjata senjata kimia yang digunakan oleh pemerintah Suriah dengan serangan balasan. Serangan ini akan lebih kuat daripada yang dilakukan terhadap negara itu oleh AS, Inggris dan Perancis pada bulan April lalu.

Serangan itu dilakukan setelah laporan serangan kimia yang datang dari White Helmets, sebuah kelompok bantuan yang didukung Barat.

Credit sindonews.com

Suriah Tolak Tawaran AS Tarik Pasukan dengan Imbalan Iran Mundur

DAMASKUS - Suriah menolak tawaran dari Amerika Serikat (AS) untuk menarik pasukan mereka dari al Tanf, sebuah pangkalan di tenggara dan zona Eufrat Timur, dengan imbalan tiga konsesi dari pemerintah Assad. Demikian laporan yang diturunkan media Lebanon al-Akhbar.

Sejumlah pejabat dari badan intelijen dan keamanan AS dilaporkan mendarat dengan pesawat swasta UEA di Bandara Internasional Damaskus pada akhir Juni. Mereka kemudian berangkat dengan konvoi menuju pusat Damaskus untuk bertemu dengan kepala kantor keamanan nasional Suriah, Mayor Jenderal Ali Mamlouk.

Pertemuan tersebut dilaporkan berlangsung selama empat jam. Kedua belah pihak membahas berbagai aspek dari perang tujuh tahun di negara itu sebelum Amerika membuat tawaran mereka: penarikan pasukannya dari Al Tanf dan Timur Eufrat pada tiga kondisi, termasuk penarikan lengkap Iran, bagian dalam rampasan minyak Suriah, dan intelijen tentang teroris.

Bagian dalam rampasan minyak Suriah yang diminta AS adalah bagian sektor minyak di Suriah timur. Wilayah tersebut hingga saat ini masih diduduki oleh militan ISIS dengan kubu pertahanan di Deir el-Zor.

Selain itu, para pejabat AS juga dilaporkan mencari data intelijen Suriah terhadap teroris yang bisa menghadirkan ancaman ke negara-negara Barat di masa depan.

Menurut al-Akhbar, Mamlouk menanggapi setiap permintaan AS. Mengenai para teroris, dia mengatakan bahwa Suriah memiliki struktur informasi besar pada mereka, tetapi pengungkapannya terkait dengan evolusi posisi politik AS di Suriah. Ia menambahkan bahwa informasi tersebut telah dibagikan kepada Uni Emirat Arab (UEA) dan Yordania.

Ketika datang ke cadangan minyak Suriah, Mamlouk dilaporkan menyuruh orang Amerika untuk mengantre.

"Perusahaan-perusahaan AS kemudian dapat memasuki sektor energi Suriah melalui perusahaan-perusahaan Barat atau Rusia," kata Mamlouk seperti dikutip dari Sputnik, Rabu (29/8/2018).

Ia menambahkan bahwa Suriah tidak tertarik melakukan bisnis dengan negara-negara yang berusaha menggulingkan pemerintah mereka, menggambarkan perusahaan-perusahaan Barat dan Rusia lainnya yang berbasis di negara-negara yang memiliki niat tidak bersekongkol melawan rakyat Suriah.

"Kami tidak akan memberikan fasilitas kepada perusahaan-perusahaan milik negara-negara yang telah memerangi kami," tegas Mamlouk.

Ketika datang soal penarikan Iran, pejabat Suriah itu menggarisbawahi kedaulatan negaranya dan posisi bahwa AS adalah kekuatan pendudukan.

"Anda memasuki wilayah kami secara paksa, tanpa izin, dan Anda bisa keluar dari tempat dengan cara yang sama," ujar Mamlouk.

"Suriah bukan sebuah negara yang terputus dari pohon; itu adalah bagian dari poros yang luas," cetus Mamlouk, menyoroti aliansi Presiden Suriah Bashar Assad dengan Teheran dan Hizbullah.

Pada hari Senin, Al Akhbar melaporkan bahwa Hizbullah telah menerima permintaan resmi dari pemerintah Suriah untuk tinggal di Suriah setelah pembebasan provinsi Idlib dari para jihadis untuk membantu rekonsiliasi pasca-konflik. Hizbullah telah dituduh sebagai wakil Iran oleh Barat, meskipun operasi utamanya di Libanon.

Credit sindonews.com

Prancis Batasi Perjalanan Diplomat ke Iran

Rial Iran. Teheran menggunakan rial sebagai transaksi langsung antarnegara untuk menyiasati sanksi AS

Foto: AP

Ketegangan hubungan dengan Prancis dapat berdampak luas bagi Iran.

CB, PARIS -- Prancis meminta diplomat dan pejabat kementerian luar negerinya menunda, untuk waktu tidak terbatas, semua perjalanan tak terlalu penting ke Iran. Dalam memo internal yang dilihat Reuters, Selasa (28/8), pembatasan itu diberlakukan dengan mengutip persekongkolan pengeboman yang digagalkan dan kerasnya sikap Iran kepada Prancis.

Ketegangan hubungan dengan Prancis dapat berdampak luas bagi Iran. Prancis adalah salah satu kekuatan, yang berusaha menyelamatkan perjanjian nuklir pada 2015 antara Iran dan kekuatan dunia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menarik diri dari perjanjian itu pada Mei.

Ekonomi Iran terkena dampak setelah AS memberlakukan kembali sanksi, yang telah dicabut berdasarkan atas perjanjian itu. Negara Eropa, termasuk Prancis, berjanji berusaha memperlunak pukulan ekonomi, tetapi sejauh ini tidak dapat membujuk perusahaan mereka, yang mengikuti Washington dan tetap berada di Iran.

Perusahaan minyak dan gas Total dan pembuat mobilnya PSA dan Renault telah memimpin eksodus perusahaan-perusahaan Eropa dari Iran, takut akan dampak dari sanksi Washington yang juga berlaku bagi mereka. Memo tersebut menyebut satu persekongkolan yang digagalkan untuk mengebom sebuah pawai yang diadakan oleh kelompok oposisi Iran yang berada di pengasingan dekat Paris. Pertemuan itu dihadiri oleh pengacara Trump, Rudy Giuliani, sebagai isyarat sikap lebih agresif Teheran terhadap Prancis.

"Sikap penguasa Iran memperlihatkan pengerasan posisi mereka terhadap negeri kami, dan juga beberapa sekutu kami. Karena risiko keamanan, semua pejabat departemen, apakah dari pusat atau pos-pos (di luar negeri), diminta menunda hingga pemberitahuan lebih lanjut, kecuali tugas mendesak, melakukan perjalanan di Iran," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Maurice Gourdault-Montagne, dalam nota tertanggal 20 Agustus.

Instruksi tersebut juga ditembuskan ke pejabat-pejabat di departemen-departemen pemerintah di luar kementerian luar negeri untuk diteruskan ke staf yang bermaksud pergi ke Iran. Kementerian Luar Negeri Prancis menolak berkomentar mengenai memo tersebut atau mengatakan apakah staf kedutaan telah diminta memulangkan keluarga mereka. Pejabat Iran di kedutaan di Paris tidak menanggapi permintaan berkomentar.

Credit republika.co.id

Rusia: Afghanistan Tunda Perundingan Damai dengan Taliban

Polisi Afghanistan berdiri di sebuah bangunan yang hancur akibat serangan Taliban di Provinsi Farah pada Kamis (4/4).

Foto: Reuters

Afghanistan akan melakukan konsolidasi terlebih dahulu untuk perundingan damai.

CB, MOSKOW -- Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov dan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani sepakat untuk menunda konferensi perdamaian dengan kelompok Taliban. Perundingan damai antara pemerintah Afghanistan dan Taliban sedianya akan dihelat pada September nanti dengan Rusia berlaku sebagai mediator.

Seperti diwartakan Anadolu Agency, Selasa (28/8), permintaan penundaan perundingan damai disampaikan Presiden Ghani melalui sambungan telepon kepada Lavrov. Dia mengatakan, penundaan dilakukan menyusul kebutuhan Afghanistan untuk mengembangkan posisi konsolidasi terkait masalah tersebut.

"Presiden Afghanistan, mendukung konsep dasar dari pertemuan di Moskow, menyampaikan penundaan pertemuan itu mengingat dibutuhkannya pengembangan konsolidasi Afghanistan dalam isu terkait, dengan mempertimbangkan perubahan personel yang sedang berlangsung dalam kepemimpinan blok penguasa Afghanistan," kata pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Rusia.

Menlu Lavrov dan Presiden Ghani kemudian sepakat untuk menentukan waktu baru untuk memulai kembali pertemuan melalui jalur diplomasi tersebut. Meski demikian, belum diketahui lebih lanjut waktu pasti dari rencana perundingan damai antara pemerintah Afghanistan dengan kelompok Taliban.

Meski demikian, Presiden Ashraf Ghani mengapresiasi upaya Rusia serta mitra regional dan internasional negara untuk menciptakan perdamaian abadi di Afghanistan. Namun, mereka menekankan jika setiap perundingan harus menjadi proses yang dimotori dan dipimpin oleh Afghanistan.

Pemerintah Afghanistan mengatakan, rencana perdamaian telah dipresentasikan pada Proses Konferensi Kabul kedua dan telah didiskusikan dengan berbagai lapisan masyarakat. Mereka mengatakan, dengan dukungan masyarakat internasional, rencana permaian telah mendefinisikan semua prinsip dasar untuk perdamaian yang berkelanjutan di Afghanistan.

"Kedua negara memutuskan untuk menunda konferensi Moskow sehingga kedua negara dapat berkoordinasi pada persiapan dan efektivitas lebih lanjut," katanya.

Credit republika.co.id

Bela Palestina, Jepang Minta Israel Setop Permukiman Ilegal

Pembangunan permukiman ilegal Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

Foto: EPA

Jepang siapkan dana 5,4 juta dolar AS untuk pengungsi Palestina.

CB, TOKYO -- Pemerintah Jepang mengecam Israel karena menyetujui rencana pembangunan ribuan unit rumah di wilayah yang diduduki di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Jepang mengatakan, proyek permukiman tersebut melanggar hukum internasional.

“Kegiatan permukiman melanggar hukum internasional dan Jepang telah berulang kali meminta Pemerintah Israel untuk sepenuhnya membekukan kegiatan permukiman,” kata Kementerian Luar Negeri Jepang dalam sebuah pernyataan pada Senin (27/8), dikutip laman i24News.

Jepang merupakan salah satu negara yang cukup vokal menyuarakan kecaman terhadap proyek permukiman ilegal Israel di Tepi Barat dan Yerusalem. Jepang juga secara konsisten memberikan bantuan untuk mendanai berbagai proyek vital di Gaza dan Tepi Barat.

Sebuah laporan NHK World mengatakan Pemerintah Jepang sedang menyiapkan dana sebesar 5,4 juta dolar AS untuk Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA). Dana tersebut diharapkan akan dirilis pada akhir pekan ini.
Menurut laporan media Palestina Ma’an News Agency, UNRWA telah mengonfirmasi janji bantuan dana dari Pemerintah Jepang. Dana tersebut akan digunakan untuk menyediakan bantuan mekanan bagi warga Palestina di Jalur Gaza.

Saat ini UNRWA sedang mengalami krisis pendanaan. Hal itu terjadi setelah Amerika Serikat menangguhkan dana bantuannya pada Januari lalu. Dari total 125 juta dolar AS yang disiapkan untuk UNRWA, hanya 65 juta dolar AS saja yang dikucurkan. UNRWA mengalami krisis karena merupakan pendonor terbesar bagi organisasi tersebut.

Pada Mei lalu, Jepang telah mengumumkan paket bantuan sebesar 10 juta dolar AS untuk UNRWA. Dana tersebut diprioritaskan untuk pengungsi Palestina di Suriah yang tengah dilanda krisis kemanusiaan akibat konflik selama tujuh tahun terakhir.
Pada 2017, Jepang menyumbangkan total sekitar 43,5 juta dolar AS kepada badan bantuan Palestina.

Credit republika.co.id

Selasa, 28 Agustus 2018

Jepang Anggap Korut dan China Ancaman Serius Terdekat

Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dan Presiden China Xi Jinping. (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

Jakarta, CB -- Jepang menyatakan Korea Utara dan China masih menjadi ancaman serius terdekat. Anggapan tersebut tercatat dalam buku putih berisi kajian pertahanan tahunan yang dirilis Selasa (28/8).

"Pyongyang terus memberikan ancaman serius yang belum pernah terjadi sebelumnya dan secara signifikan merusak keamanan serta perdamaian di kawasan, bahkan komunitas internasional secara lebih luas," bunyi buku putih Jepang 2018 itu.

Tokyo berkeras bahwa "tidak ada perubahan dalam pengakuan dasar mengenai ancaman senjata nuklir dan rudal Korea Utara".

Padahal, sejak awal tahun ini, ketegangan Korea Utara terus mereda, terutama setelah pertemuan tinggi inter-Korea pada April lalu, dan KTT Amerika Serikat-Korea Utara pada Juni lalu.

Korea Utara juga sudah tak lagi menguji coba senjara rudal maupun nuklirnya dalam setahun terakhir.

Menteri Pertahanan Jepang Itsunori Onodera mengatakan pemerintahnya mengetahui bahwa Korea Utara sudah memulai "dialog dengan Korea Selatan dan Amerika Serikat.

Meski begitu, banyak pihak menganggap perjanjian denuklirisasi yang disepakati Presiden Donald Trump bersama Pemimpin Tertinggi Kim Jong-un di Singapura tak berbuah hasil yang signifikan hingga saat ini.

"Tetapi kami tidak dapat mengabaikan fakta bahwa, bahkan sampai hari ini, Korea Utara memiliki dan sepenuhnya menyebarkan beberapa ratus rudal yang bisa menjangkau hampir seluruh wilayah Jepang," kata Onodera seperti dikutip AFP.

Dalam buku putih itu, Jepang mengatakan akan terus meningkatkan kapasitasnya untuk melindungi negara dari "senjata Korea Utara", dengan salah satunya memasang sistem radar Amerika Serikat senilai US$4,2 miliar untuk tiga dekade ke depan.

Selain Korea Utara, buku putih Jepang juga menyinggung China sebagai salah satu ancaman negara.

Dengan modernisasi militernya yang terus menguat, China dianggap memicu "kekhawatiran keamanan yang kuat di kawasan dan komunitas internasional, termasuk Jepang."

Dalam laporan itu, Tokyo menegaskan kekhawatirannya terkait peningkatan bujet pertahanan dan militer China dan ambisi angkatan laut Negeri Tirai Bambu itu di kawasan.

Jepang mengeluh bahwa China berusaha "mengubah status quo dengan paksaan," merujuk pada agresivitas Beijing di Laut China Selatan dan Laut China Timur. Beijing-Tokyo hingga kini masih memiliki sengketa wilayah di Laut China Timur yang belum terselesaikan.

Credit cnnindonesia.com

Israel Kembangkan Rudal Terbaru, Jangkau Seluruh Timur Tengah

Rudal Iran. (Reuters/Mahmood Hosseini)

Jakarta, CB -- Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman mengatakan negaranya tengah mengembangkan teknologi peluru kendali yang mampu menjangkau seluruh target di kawasan Timur Tengah.

Menurut Lieberman, industri militer Israel (Israel Military Industries/IMI) bakal merampungkan teknologi rudal tersebut dalam beberapa tahun mendatang.

Sistem rudal tersebut, menurut Lieberman, terintegrasi secara canggih sehingga dapat menghantam target dengan tepat meski diluncurkan dari jarak jauh.

"Kami sedang mengembangkan sistem rudal presisi yang memungkinkan Pasukan Pertahanan Israel menjangkau setiap titik di kawasan ini dalam beberapa tahun ke depan," kata Lieberman seperti dikutip AFP.

"Proyek untuk membuat roket presisi dan sistem rudal sedang berlangsung," kata Lieberman melalui pernyataan, Selasa (28/8).

"Sebagian dari sistem itu sedang dalam produksi, sementara bagian lainnya berada di tahap finalisasi penelitian dan pengembangan."

Menurut Lieberman proyek tersebut menghabiskan bujet pertahanan sebanyak "ratusan juta shekel (mata uang Israel)".

Ketua IMI Yitzhak Aharonovitch mengatakan sistem persenjataan baru ini "mencerminkan kecanggihan teknologi dengan fokus kemampuan menembak secara akurat untuk menyerang berbagai target di darat."

Selama ini, Israel telah dianggap sebagai salah satu negara dengan kemampuan militer paling canggih di Timur Tengah.

Israel diyakini satu-satunya negara yang memiliki senjata nuklir di kawasan.

Ahli militer mengatakan militer Israel memiliki beberapa rudal balistik Jericho yang dapat membawa hulu ledak nuklir.

Pada 2004 lalu, IMI menyatakan telah mengembangkan rudal Delilah yang memiliki jarak jelajah hingga 250 kilometer. Delilah juga dilengkapi dengan sistem roket anti-rudal.

Peningkatan kemampuan militer Israel terjadi di tengah berbagai tantangan di kawasan. Salah satu musuh yang paling dianggap berbahaya oleh Israel adalah Iran.

Musuh bebuyutan Israel lainnya adalah Hamas, salah satu faksi terbesar Palestina.Tentara Israel kerap melibas warga Palestina di Jalur Gaza dengan dalih bahwa Hamas telah menembakkan roket ke wilayahnya.

Israel juga masih harus menghadapi Hizbullah di Libanon dan perseteruannya dengan Suriah mengenai klaim wilayah Dataran Tinggi Golan.

Credit cnnindonesia.com

TNI AD sedang Menunggu Heli H-47 Chinook yang Digunakan untuk Misi Tempur dan Bencana Alam

Heli CH-47 Chinook

CB - Jika tidak ada aral melintang pada tahun 2019 mendatang Pusat Penerbangan TNI AD (Puspenerbad) akan menerima 12 unit heli transpor H-47 Chinook dari AS.

Kehadiran heli Chinook untuk memperkuat alat utama sistem senjata (alutsista) TNI AD memang sangat dibutuhkan mengingat selama ini helikopter angkut yang dimiliki oleh Puspenerbad jumlahnya masih terbatas.
Heli Chinook sendiri oleh militer AS telah dioperasikan pada Perang Vietnam (1955-1975) dan dikenal sebagai ‘pisang terbang’ (flying banana) karena bentuk bodinya yang seperti pisang.

Penggunaan heli Chinook yang bisa mengangkut pasukan dan logistik dalam jumlah besar itu memang sangat diperlukan TNI AD.
Apalagi kesatuan ini selalu menjadi tulang punggung dalam operasi penanganan bencana alam bersama-sama pasukan TNI lainnya.
Untuk keperluan operasional baik misi tempur maupun non tempur, TNI AD biasa menggunakan heli transpor jenis Mi-17 buatan Rusia sebanyak 16 unit , 14 unit heli Bell 412 (AS), dan 30 unit heli BO-105 (Jerman).
Sebagai heli transpor, Mi-17 menjadi andalan TNI AD karena bisa mengangkut pasukan bersenjata lengkap sebanyak 24 personel atau membawa logistik sebanyak 5000 kg.

Sementara Bell-412 buatan AS yang proses perakitannya sudah bisa ditangai oleh PTDI bisa membawa pasukan sebanyak 13 personel atau 3000 kg barang.
Sedangkan heli BO-105 yang merupakan heli buatan Jerman, merupakan heli transpor dan juga sekaligus heli serang yang bisa mengakut 4 orang atau barang sebanyak 1000 kg.
Jika dibandingkan dengan heli transpor yang sudah dimiliki TNI AD, kehadiran heli Chinook yang berbentuk unik karena merupakan ‘heli tandem’ memang sangat menyolok.

Sebagai helikopter yang memiliki dua baling-baling utama, Chinook memiliki ukuran panjang 30 meter, tinggi 5,7 meter, dan bisa mengangkut 55 tentara bersenjata lengkap atau sekitar 11.000 kg barang.

Selain itu sebagai heli transpor sekaligus tempur, Chinook juga dipersenjatai sejumlah senapan mesin untuk melindungi para tentara yang sedang keluar atau masuk kedalam helikopter.
Karena bisa mengangkut barang demikian banyak, maka Chinook sebagai heli transpor sangat diandalkan untuk menangani bencana alam yang bersifat regional atau nasional.

Ketika terjadi bencana gempa bumi dan tsunami Aceh (2004) Indonesia mendapat pelajaran berharga.
Yakni, terbukti begitu vitalnya peran heli Chinook yang dioperasikan oleh sejumlah negara dalam penanganan bencana secara tepat dan akurat.

Bell-412 TNI AD terbang di atas Jakarta (A Winardi)

Indonesia bahkan sampai menyewa 5 heli Chinook dari AS untuk memperlancar penanganan bencara alam di Aceh.
Didorong oleh pengalaman berharga itu, pada tahun 2016 Kementerian Pertahanan RI menandatangai pembelian sebanyak 12 unit heli Chinook yang rencananya dikirim secara bertahap mulai tahun 2019.

Credit TRIBUNJAMBI.COM

Tim Pencari Fakta PBB: Militer Myanmar Bantai Rohingya

Tim Pencari Fakta PBB mendesak panglima militer Myanmar Min Aung Hlaing mundur karena terbukti berniat melakukan genosida terhadap Rohingya. (Reuters/Hla Hla Htay)

Jakarta, CB -- Tim Independen Pencari Fakta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak panglima militer Myanmar Min Aung Hlaing mundur karena terbukti berniat melakukan genosida terhadap Rohingya bersama lima jenderal lainnya.

"Ada informasi cukup untuk membenarkan/menjamin dibukanya penyelidikan dan penuntutan terhadap para pejabat senior dalam rantai komando Tatmadaw (tentara) Myanmar, sehingga pengadilan kompeten dapat menentukan tanggung jawab mereka terkait genosida dengan situasi yang terjadi di Rakhine," demikian kutipan laporan tim tersebut.

Tak hanya militer, dalam laporannya itu tim tersebut juga menyimpulkan pemerintahan di bawah Aung San Suu Kyi membiarkan ujaran kebencian berkembang dan gagal melindungi etnis minoritas dari kejahatan kemanusiaan yang dilakukan militer negara bagian Rakhine, Kachin, dan Shan.

"Kejahatan di negara bagian Rakhine dan cara mereka melakukan kejahatan itu memiliki sifat, gravitasi, dan ruang lingkup serupa dengan pihak-pihak yang mengizinkan genosida berlangsung," bunyi laporan 20 halaman tersebut seperti dikutip Reuters, Senin (27/8).

Dalam jumpa pers di Jenewa, ketua panel tersebut, Marzuki Darusman, mengatakan salah satu langkah yang bisa dilakukan dalam waktu dekat adalah mendesak para petinggi militer Myanmar turun dari jabatannya.

"Satu-satunya langkah maju saat ini adalah menyerukan pengunduran dirinya [Aung Hlaing]," kata Marzuki yang merupakan mantan Jaksa Agung RI itu.

Selain Aung Hlaing dan lima jenderalnya, Marzuki mengatakan pejabat militer lain termasuk personel tambahan, warga sipil, hingga gerilyawan juga masuk daftar pelaku yang turut memperburuk krisis kemanusiaan ini.

Dalam laporan itu, tim pecari fakta mendesak Dewan Keamanan PBB memastikan semua pelaku dimintai pertanggungjawaban. Tim tersebut menyarankan agar Myanmar segera diselidiki oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atau melalui pengadilan ad hoc.

Tim pencari fakta juga mendesak komunitas internasional memberlakukan embargo senjata terhadap Myanmar.

"DK PBB harus mengadopsi sanksi individu, termasuk larangan perjalanan dan membekukan aset mereka, terhadap para pelaku yang paling bertanggung jawab atas kejahatan serius di bawah hukum internasional ini," bunyi laporan tersebut.

Laporan tersebut dirilis menyusul krisis kemanusiaan yang kembali memburuk di Rakhine pada Agustus 2017 lalu. Saat itu, militer melancarkan operasi pembersihan dengan dalih memberangus "teroris Rohingya" yang sebelumnya sempat menyerang belasan pos keamanan di Rakhine.

Alih-alih menangkap pelaku penyerangan, militer diduga mengusir, menyiksa, hingga membunuh etnis minoritas Rohinya yang tinggal di Rakhine. Dengan bantuan warga lokal, militer bahkan disebut membakar desa-desa Rohingya di wilayah itu.

Kekerasan itu pun memicu sedikitnya 700 ribu Rohingya untuk melarikan diri ke perbatasan Bangladesh.

Tim pencari fakta telah membuka penyelidikan sejak akhir tahun lalu dan berhasil mewawancarai sedikitnya 875 korban dan saksi mata di perbatasan Bangladesh dan beberapa negara lain.

Tak hanya itu, tim yang terdiri dari lima panelis independen itu juga ikut menganalisis dokumen, foto satelit, gambar, hingga rekaman video terkait krisis kemanusiaan itu.

Dalam laporannya, tim pencari fakta mengatakan tindakan militer, termasuk membakar desa-desa "sangat tidak proporsional."

Dihubungi melalui telepon oleh Reuters, juru bicara militer Myanmar Mayor Jenderal Tun Tun Nyu tidak bisa segera mengomentari laporan PBB tersebut. Juru bicara Suu Kyi, Zaw Htay, juga tak dapat segera dimintai tanggapan terkait pernyataan PBB itu.

Credit cnnindonesia.com

Dimusuhi Saudi, Kanada Cari Dukungan Jerman

Bendera Arab Saudi dan Kanada.

Foto: Al Bawaba

Saudi mengusir Dubes Kanada karena mengkritik penangkapan aktivis HAM.

CB, BERLIN -- Menteri Luar Negeri Kanada, Chrystia Freeland
pada Senin (27/8) menyerukan dukungan Jerman dalam kampanye Ottawa untuk mempromosikan hak asasi manusia di seluruh dunia.

Pemerintah Jerman, yang berusaha memperbaiki hubungannya dengan Riyadh, bersikap diam atas perselisihan Kanada dan Arab Saudi. Konflik Kanada dan Saudi telah menimbulkan kecaman dari sejumlah politisi dan kelompok-kelompok hak asasi manusia.

Chrystia Freeland, berbicara pada pertemuan tahunan duta besar Jerman di Berlin. Walaupun tidak secara khusus menyebutkan Arab Saudi tetapi dia sempat menyinggung tweet-nya yang menuntut pembebasan aktivis hak asasi manusia yang dipenjarakan di Arab Saudi.

Sebagai tanggapan, Riyadh telah membekukan perdagangan baru dengan Kanada, mengusir duta besar Kanada, dan mengakhiri program pendidikan dan medis. Freeland mengatakan Kanada akan selalu membela hak asasi manusia walaupun memiliki konsekuensi. "Kami mengandalkan dan berharap untuk dukungan Jerman," katanya.

Hubungan antara Berlin dan Riyadh telah tegang sejak mantan menteri luar negeri Sigmar Gabriel mengecam kebijakan luar negeri Saudi di Timur Tengah pada November tahun lalu. Komentar itu dinilai sebagai kritik atas tindakan Riyadh di wilayah tersebut.

Arab Saudi menarik duta besarnya untuk Berlin dan, sejak awal 2018, telah mengecualikan perusahaan perawatan kesehatan Jerman dari tender umum. Riyadh berselisih dengan banyak negara Eropa yang mengkritik intervensinya dalam perang saudara Yaman dan mendukung dialog dengan Iran.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas menekankan pada konferensi Eropa dan Kanada terkait langkah menghadapi tindakan sepihak Presiden AS Donald Trump.

"Ini memukul Eropa dan Jerman ketika Amerika Serikat, tiba-tiba dan tanpa konsultasi, memperkenalkan sanksi acak terhadap Rusia, Cina, Turki dan di masa depan mungkin lebih banyak mitra dagang penting kami," katanya.

Menurutnya Eropa perlu lebih otonom untuk mempertahankan kepentingan perdagangannya. "Walaupun Itu tidak akan mudah," ujarnya.

Credit republika.co.id

Medium Tank Buatan Pindad Diujicoba, Begini Hasilnya

Medium Tank buatan PT Pindad saat melakukan uji coba di Pusat Pendidikan Infanteri (Pusdikif) TNI AD Cipatat, Bandung Barat, Senin (27/8/2018)

CB, CIPATAT - PT Pindad (persero) melakukan uji daya gempur medium tank dengan firing test, Senin (27/8/2018) di Pusat Pendidikan Infanteri (Pusdikif) TNI AD Cipatat, Bandung Barat.
Firing test ini sebagai bagian dari sertifikasi oleh Dislitbangad guna mengetahui kemampuan daya gempur medium tank dalam kondisi baik dan memenuhi persyaratan, serta spesifikasi desain.

Firing test ini dihadiri Dankodiklat TNI AD, Mayjen TNI AM Putranto; Direktur Jenderal Potensi Pertahanan (Dirjen Pothan) Kementerian Pertahanan, Bondan Tiara Sofyan; Perwira Tinggi TNI; serta pejabat Kementerian BUMN.
Direktur Utama PT Pindad, Abraham Mose, mengatakan bahwa firing test ini menguji fungsi penembakan turret 105 mm yang merupakan senjata utama dari medium tank dan memiliki data hancur besar.
"Jarak tembaknya itu 3000 meter atau 3 kilometer. Turret medium tank dipersenjatai juga dengan canon kaliber 105 mm. Pengujian ini juga dilakukan secara statis dan kondisi bergerak," kata Abraham.

Berdasarkan pantauan, firing test ini dilakukan dalam empat sesi.
Pertama, menembak sasaran jaring pada titik tertentu dengan tipe munisi TPCSDS-T. Kedua, menembak sasaran plat dengan tipe munisi HEP-T untuk simulasi kemampuan menggempur rantis. Ketiga, menembak moving target dengan tipe munisi TPCSDS tanpa jeda.
"Keempatnya, penembakan salvo atau beruntun dengan tipe munisi HE4 TP2 dengan membidik sasaran perkubuan dan plat. Medium tank ini juga sempat diuji ketahanan atas ledak ranjau dengan hasil yang memuaskan," ujarnya.
Direktur Jenderal Potensi Pertahanan (Dirjen Pothan) Kementerian Pertahanan, Bondan Tiara Sofyan, mengaku sangat puas atas hasil uji coba medium tank hari ini.
"Alhamdulillah memuaskan seperti yang tadi bisa dilihat semua sasaran terkena. Selanjutnya kami akan produksi masal. Kami berharap medium tank ini segera bisa diadakan untuk TNI AD," ucap Bondan

Credit tribunnews.com

Uji Tembak Medium Tank 105MM, Karya Baru Anak Negeri dari PT Pindad

Medium Tank kaliber 105 MM buatan PT Pindad (Foto: Ist)

JAKARTA - PT Pindad melakukan uji tembak Medium Tank Kaliber 105MM, sebuah senjata darat jenis tank buatan anak negeri, di Pusdik Pussenif Ciputat, Jawa Barat, Senin (27/8/2018). Uji Tembak sendiri dihadiri oleh pejabata Kementerian Keamanan (Kemhan) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Diketahui, Medium Tank 105 MM adalah tank buatan anak negeri yang merupakan satu dari tujuh program nasional yang dibiayai pemerintah untuk mewujudkan kemandirian industri pertahanan sebagaimana amanah UU 16/2012.

Uji tembak yang dilakukan dengan meriah tersebut, rupanya menjadi babak akhir serangkaian uji coba Medium Tank 105MM, setelah sukses jalani uji ledak dengan TNT 10 kilogram dan 8 kilogram, uji jelajah dengan medan lebih dari 2.000 kilometer dan uji ketahanan mesin.

Dalam pantauan, Medium Tank 105MM sukses menembakan beberapa misil. Dengan dentuman keras, suara dari tank yang dipersembahkan untuk menyambut hari kemerdekaan ke-73 RI tersebut bahkan sanggup membuat alarm mobil yang terparkir jauh berbunyi.

Dentuman misil dari Medium Tank 105MM tersebut langsung disambut gemuruh dan tepuk tangan penonton yang hadir. Medium Tank 105MM ini adalah hasil Joint Development antara PT Pindad dan produsen kendaraan tempur FNSS dari Turki

Credit okezone.com

Medium Tank Pindad dan FNSS Turki Hancurkan Target Sejauh 1,5 Km

BANDUNG - PT Pindad (Persero) melaksanakan uji tembak atau firing test medium tank pada rangkaian uji akhir di Pusat Pendidikan Infanteri (Pusdikif) TNI AD Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Senin (27/8/2018).

Medium tank produksi bersama Pindad dan FNSS Turki melakukan uji tembak pada target sejauh 1,2 hingga 1,5 km di atas bukit. Uji tembak berhasil meluluhlantakkan bunker, plat baja, kendaraan tempur, dan tiga target diam.

Uji daya gempur atau firing test ini dilakukan untuk menguji fungsi penembakan dari turret 105 mm yang merupakan senjata utama medium tank yang memiliki daya hancur besar. Uji daya gempur dilakukan pada saat tank statis dan saat kondisi bergerak. Uji ini juga bertujuan untuk menunjukan kemampuan lock on pada satu titik sementara tank bergerak.

"Melihat hasilnya kami cukup puas. Semua target sejauh 1,5 kilometer mampu dikenai. Ini sudah sesuai dengan spesifikasi internasional untuk kendaraan tempur tank," ujar Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose.

Uji tembak dilakukan dalam beberapa sesi. Sesi tembak pertama untuk menembak sasaran jaring pada titik-titik tertentu dengan tipe munisi TPCSDS-T. Sesi kedua menembak sasaran plat dengan tipe munisi HEP-T untuk simulasi kemampuan menggempur rantis. Sesi ketiga menembak moving target dengan tipe munisi TPCSDS tanpa jeda.

Sementara sesi tembak keempat yaitu penembakan salvo atau beruntun dengan tipe munisi HE4 TP2 membidik sasaran perkubuan dan plat. Rangkaian uji ini merupakan kegiatan sertifikasi yang dilaksanakan oleh Dislitbangad.

Credit sindonews.com

Rusia Uji Coba Zirah 'Robocop' Generasi Baru

MOSKOW - Rusia dilaporkan tengah mengujicoba sebuah exoskeleton bertenaga aktif dengan motor listrik terintegrasi dan baterai penyimpanan. Zirah generasi baru ini akan memungkinkan tentara untuk secara akurat mencapai target dengan senapan mesin yang dipegang dengan satu tangan.

"Kami telah mengadakan uji coba untuk prototipe dari exoskeleton aktif. Ini benar-benar meningkatkan kemampuan fisik seorang tentara. Sebagai contoh, tentara mampu menembak dari senapan mesin hanya dengan satu tangan dan secara akurat mencapai target," kata Kepala Desainer untuk Sistem Dukungan Kehidupan Pakaian Tempur di TsniiTochMash, sebuah kontraktor pertahanan Rusia, Oleg Faustov.

"Dalam waktu dekat, exosuit aktif akan memungkinkan tentara untuk membawa lebih banyak peralatan tempur dan persenjataan, bergerak lebih cepat dan mencapai tujuan tempur dengan lebih efektif," sambungnya, seperti dilansir Tass pada Senin (27/8).

Dia lalu menuturkan, tidak adanya baterai penyimpanan dengan karakteristik yang dibutuhkan masih tetap menjadi masalah utama dalam menciptakan exoskeleton yang bertenaga. Namun, Faustov menyebut pihaknya berusaha untuk memecahkan masalah ini.

Sementara itu, Ketua Komite Militer dan Ilmiah Angkatan Darat Rusia, Alexander Romanyuta menyatakan zirah itu akan mulai ditambahkan dalam peralatan tempur Ratnik-3 'Soldier of the Future' pada tahun 2025.

Saat ini, peralatan tempur Ratnik generasi kedua yang dipasok ke tentara Rusia menggunakan exosuit mekanis pasif tanpa motor listrik. Meskipun tidak meningkatkan kemampuan fisik seorang tentara, zirah yang saat ini dipakai memudahkan tentara saat membawa barang-barang berat.

Credit sindonews.com

Israel Beli Roket Canggih dari Perusahaan Milik Negara

Roket Israel menyerang Jalur Gaza Utara pada Ahad (7/6).

Foto: Times of Israel

Roket akan meningkatkan kemampuan pertahanan IDF.

CB, TEL AVIV -- Kementerian Pertahanan Israel pada Senin (27/8) mengumumkan kementerian itu telah menandatangani kesepakatan untuk mengembangkan dan membeli roket canggih dari perusahaan milik negara sistem IMI.

Menurut pernyataan kementerian tersebut, roket baru itu memiliki beberapa jenis, dengan jarak jelajah 30-150 kilometer.

"Kemampuan tembak yang akurat ini secara mencolok meningkatkan kemampuan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) dan memungkinkan serangan akurat dalam penembakan terpencil, dengan ketersediaan segera dan dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan sistem tempur lain," kata pernyataan tersebut, sebagaimana dikutip Xinhua.

Kementerian Pertahanan tersebut tidak mengungkapkan jumlah pasti penanaman modal dalam pembelian itu. Namun, Menteri Pertahanan Avigdor Liberman di akun Facebooknya memperkirakan kesepakatan tersebut bernilai "ratusan juta shekel".

Menurut Liberman, sebagian roket itu sudah diproduksi sementara yang lain masih dalam tahap pengembangan. Sistem roket tersebut akan meningkatkan kemampuan pertahanan IDF. Ia menambahkan sistem itu akan memungkinkan penjangkauan dalam waktu beberapa tahun setiap titik dalam jarak dekat dan jauh.

Sistem rudal paling canggih Israel adalah Arrow-3 yang dapat mencegat rudal balistik saat rudal tersebut masih berada di atmosfir. Sistem itu berhasil diuji-coba pada Februari.

Persenjatan pertahanan banyak-lapisan Israel meliputi Iron Dome, sistem yang bertujuan mencegat roket jarak dekat dari Jalur Gaza. David's Sling yang bisa mencegat rudal jarak-menengah milik Hizbullah yang didukung Iran di Lebanon Selatan. Selain itu, Israel memiliki sistem anti-rudal-balistik jarak-jauh Arrow-3.

Credit republika.co.id

Kirim Kapal Perang ke Suriah, Ini Kemampuan Kapal Frigat Rusia

Kapal perang kelas frigat Admiral Grigorovich [military-today.com]

CB, Jakarta - Kementerian Pertahanan Rusia mengirim dua kapal perang kelas frigat untuk mencegah militan Suriah melakukan serangan senjata kimia yang diduga akan digunakan untuk menyalahkan Rusia.
Kapal perang kelas frigat, Admiral Grigorovich dan Admiral Essen, ambil bagian dalam Armada Laut Hitam Rusia, menuju ke Laut Mediterania untuk meningkatkan kehadiran militer Rusia di wilayah itu, seperti dilaporkan Sputniknews, 27 Agustus 2018.
Sementara dalam perjalanan ke tujuan akhir mereka, dua kapal dilaporkan melakukan serangkaian latihan angkatan laut, termasuk pendeteksian dan pelacakan target musuh yang dapat ditambang yang disimulasikan.

Admiral Essen [Ministry of Defence of the Russian Federation]
Perkembangan ini terjadi ketika Kementerian Pertahanan Rusia menuduh AS, Inggris dan Prancis bersiap untuk melakukan serangan baru terhadap Suriah dengan dalih pasukan pemerintah Suriah menggunakan senjata kimia. Lalu apa saja kemampuan kapal perang frigat Rusia yang juga membawa misil jelajah Kalibr.
Dilansir dari naval-technology.com, frigat Admiral Grigorovich Kelas Menengah dibuat di Yantar Shipyard, yang berbasis di Kaliningrad, untuk Angkatan Laut Rusia. Kapal menggunakan desain yang sama yang dikembangkan untuk frigat kelas Talwar Angkatan Laut India.

Kapal perang kelas frigat Admiral Grigorovich [military-today.com]
Frigat Kelas Admiral Grigorovich dapat dioperasikan untuk misi anti-permukaan peperangan (AsuW), misi anti-kapal selam (ASW) dan misi anti-udara (AAW), dan mampu melakukan misi sebagai kapal tunggal atau bagian dari kelompok satuan tugas.
Kementerian Pertahanan Rusia menandatangani dua kontrak dengan Yantar Shipyard antara 2010 dan 2011 untuk pembangunan enam Project 11356 frigat.
Sementara Admiral Essen diluncurkan pada November 2014 dan ditugaskan pada Juni 2016. Angkatan Laut Rusia memasukkan frigat Project 11356 ke dalam Armada Laut Hitam.

1. Disain dan Fitur Frigat Kelas Admiral Grigorovich

Kelas Admiral Grigorovich menggabungkan desain lambung kapal yang dikembangkan oleh Biro Desain Severnoye. Lambung dan suprastruktur dirancang untuk memiliki kemampuan fitur radar, akustik dan inframerah yang sulit dilacak. Kapal ini memiliki dek landasan udara di belakang untuk membawa helikopter Ka-28 atau Ka-31.

Kapal perang kelas frigat Admiral Grigorovich [military-today.com]
Panjang frigat 124,8 meter secara keseluruhan dan lebar 15,2 meter, dan dapat menampung 220 awak. Rancangan pada pemindahan beban penuh adalah 4,6 meter, sementara pemindahan standar dan beban penuh kapal masing-masing 3.350 ton dan 3.860 ton.

2. Rudal Admiral Grigorovich
Senjata yang paling mutakhir dari frigat Rusia ini adalah 8-sel Vertical Launch System (VLS) untuk rudal jelajah supersonik Kalibr (SS-N-27 Sizzler). Rudal-rudal ini dapat menghantam kapal dan target darat. VLS yang sama juga dapat menembakkan rudal jelajah anti rudal Oniks (SS-N-26 Strobile), yang memiliki jangkauan hingga 600 kilometer.

Admiral Grigorovich menembakkan rudal supersonik Kalibr di Suriah [Sputnik / Russian Defense Ministry]
Pertahanan anti-pesawat disediakan oleh sistem rudal pertahanan udara jarak menengah Shtil-1, sistem rudal permukaan-ke-udara Igla man-portable, dan sistem rudal/meriam pertahanan Kashtan, termasuk enam modul tembak, modul komando, sistem penyimpanan dan isi ulang, 64 rudal, dan 6.000 amunisi 30 milimeter. Kompleks Shtil-1 dilengkapi dengan peluncur 3S90E dan sistem kontrol api 3R90E1, dan secara bersamaan dapat menghancurkan hingga 12 target dalam rentang jarak 3,5 kilometer hingga 32 kilometer.

Kapal perang menembakkan rudal Kalibr [southfront.org]

3. Senjata Artileri dan Anti-Kapal Selam
Meriam A190E 100 milimeter [roe.ru]

Meriam utama yang dipasang di depan busur dek adalah meriam A190E 100 milimeter yang menampilkan sistem kontrol tembakan 5P-10E, yang memungkinkan untuk melacak dan menghantam beberapa target secara efektif. Senjata laut 190 dapat menembakkan semburan ledakan tinggi (impact fuse) dan AA (pengatur waktu ledakan) amunisi pada kcepatan 80 peluru per menit untuk rentang jarak lebih dari 20 kilometer.
Kemampuan anti-kapal selam disediakan oleh dua tabung torpedo kembar DTA-53-11356, dan sebuah peluncur roket peledak dalam laut RBU-6000 yang menembakkan roket 90R ASW dan roket dalam laut RGB-60.

4. Sensor dan Sistem Serangan Balasan
Admiral Grigorovich dilengkapi dengan sonar yang terpasang di lambung, SNN-137 yang dipasang sonar array aktif, radar pencarian udara/permukaan Fregat-M2EM, dan radar navigasi MR-212/201-1 dan Nucleus-2-6000A.
Penanggulangan serangan disediakan oleh ASOR-11356 sistem Electronic Counter Measures (ECM) dan sistem pengeluaran umpan PK-10 jarak dekat. Sistem PK-10, yang mencakup dispenser umpan KT-216-E, pengalih radar A3-SR-50, dan pengalih elektro-optik A3-SO-50 / A3-SOM-50, melindungi kapal dari radar yang masuk atau rudal kendali optik.

Rudal anti-serangan udara Shtil-1 [pinterest]

5. Tenaga penggerak
Sistem propulsi gabungan gas dan gas (COGAG), yang memadukan dua turbin jelajah dan dua turbin boost, menghasilkan daya laju Admiral Grigorovich. Mesin propulsi utama menghasilkan output daya maksimum 56.000 tenaga kuda.

Frigat juga dilengkapi dengan empat diesel-alternator WCM 800/5, menghasilkan listrik 3.200kW untuk sistem kapal. Sistem propulsi memastikan kecepatan maksimum 30 knot dan daya jelajah 5.000 nmi. Kapal perang ini dapat beroperasi terus-menerus selama 30 hari.

Credit tempo.co

Jet Tempur Inggris Cegat Pesawat Patroli Rusia di Atas Laut Hitam

Pesawat Jet Tempur RAF Typhoon. Estonianworld

CB, Moskow – Pemerintah Rusia menyebut tindakan Angkatan Udara Kerajaan Inggris berbahaya dengan mencoba mencegat pesawat partrolinya di atas Laut Hitam.

Moskow menyebut tindakan ini sebagai provokasi setelah peristiwa serupa terjadi dua kali dalam sepekan.

“Apa ancaman bagi Inggris atau sekutu yang ditimbulkan pesawat patroli kami saat terbang di dekat garis pantai Rusia, yang jaraknya lebih dari 2000 kilometer dari kepulauan di Inggris,” begitu pernyataan dari kedubes Rusia di London dalam pernyataan pada Sabtu, 25 Agustus 2018 waktu setempat seperti dilansir Reuters.

Pernyataan dari kedubes ini juga mempertanyakan mengapa otoritas Inggris tidak menggunakan kehadiran militernya di Laut Hitam untuk meningkatkan keamanan dan malah memprovokasi.
“Bukan hanya membuat pernyataan verbal, sayangnya, tapi juga dalam tindakan militer, yang berbahaya,” begitu isi lanjutan pernyataan kedubes Rusia.
Soal ini, kementerian Pertahanan dan kementerian Luar Negeri Inggris enggan berkomentar.

Ada tiga negara anggota NATO yang berbatasan langsung dengan Laut Hitam yaitu Rumania, Bulgaria, dan Turki.
Media asal Rusia, Sputnik News, melansir insiden ini dengan mengatakan militer Rusia mematuhi secara penuh undang-undang internasional dan tidak melakukan tindakan yang membahayakan Inggris.

Theresa May dan Vladimir Putin. AP

Pemerintah Rusia mengaku bisa memahami jika angkatan laut kerajaan Inggris mengawal kapal perang Rusia yang melewati English Channel, yang lokasinya terlihat dari garis pantai Inggris, beberapa waktu lalu. Namun, ini berbeda dengan insiden pencegatan oleh RAF atas pesawat patroli Rusia.

Menurut Sputnik News, pasukan NATO semakin aktif meningkatkan kehadirannya di kawasan Eropa Timur. Ini terjadi sejak krisis di Ukraina pada 2014 dan lepasnya Crimea ke Rusia.
Hubungan Rusia dan Inggris juga menegang akhir-akhir ini pasca serangan racun syaraf novichok terhadap bekas agen ganda Rusia, Sergei Skripal, di Inggris pada beberapa waktu lalu. Inggris mengusir sejumlah diplomat Rusia pasca insiden ini dan Rusia melakukan retaliasi.

Credit tempo.co

Iran Kuasai Selat Hormuz, Larang Kapal Perang AS Masuk

TEHERAN - Angkatan Laut Iran menyatakan telah mengendalikan Teluk Persia dan Selat Hormuz. Setiap kapal perang asing, terutama dari Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) dilarang memasuki kawasan perairan tersebut.

Pernyataan ini disampaikan komandan Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Iran, Laksamana Muda Alireza Tangsiri, pada hari Senin petang.

"Kami dapat memastikan keamanan Teluk Persia dan tidak perlu kehadiran alien seperti AS dan negara-negara yang rumahnya tidak di sini," kata Tangsiri, seperti dilansir kantor berita Tasnim.

"Memiliki 'orang luar' mengoperasikan kapal bertenaga nuklir di Teluk menciptakan potensi masalah lingkungan bukan hanya bagi Iran tetapi tetangga Arab-nya juga," ujar Tangsiri.

Dia juga menuduh musuh Iran salah mengartikan kenyataan, di mana Teheran dituduh mengerahkan pasukan ke wilayah itu dan menjual senjatanya.

Komentar Tangsiri muncul beberapa pekan setelah media-media AS memperingatkan bahwa Teheran kemungkinan akan menutup Selat Hormuz, jalur pelayaran penting untuk ekspor minyak Teluk. Jalur itu setiap harinya dilewati kapal tanker pembawa 18,5 juta barel minyak mentah.

Pernyataan laksamana Iran itu mengusik militer AS, yang memandang dirinya sebagai pelindung utama keamanan dan stabilitas di Teluk. "AS dan sekutu Arab-nya siap untuk memastikan kebebasan navigasi dan arus perdagangan bebas di mana pun hukum internasional mengizinkan," kata Letnan Chloe Morgan, juru bicara Komando Pusat Angkatan Laut AS, kepada Fox News, yang dilansir Selasa (28/8/2018).

Hubungan yang sudah tidak nyaman antara Washington dan Teheran telah merosot sejak Mei, ketika Presiden Donald Trump secara sepihak menarik AS keluar dari kesepakatan nuklir 2015 yang dinegosiasikan oleh pendahulunya, Barack Obama.

Iran, Eropa, Rusia dan China tetap mempertahankan kesepakatan nuklir 2015. Namun, AS telah menerapkan kembali beberapa sanksi yang ditangguhkan dan mengancam akan menghukum siapa pun yang melakukan bisnis dengan Iran.

Teheran telah menanggapi dengan meluncurkan senjata terbaru buatan sendiri, termasuk jet tempur dan rudal balistik jarak pendek. Tak hanya itu, Teheran juga melakukan latihan angkatan laut dengan kapal-kapal kecil di Selat Hormuz.

Awal bulan ini, mantan penasihat keamanan nasional era Obama, James Jones, menggambarkan Iran sebagai ancaman eksistensial bagi kawasan Teluk. Komentar itu disampaikan dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Abu Dhabi, The National.

"Saya pribadi ingin melihat, jika mereka pernah melakukan sesuatu di Selat Hormuz, saya ingin melihat angkatan laut mereka menghilang," kata Jones, yang sekarang menjabat sebagai ketua sementara kelompok think tank Atlantic Council.

Credit sindonews.com

Kunjungi Basis Kurdi, Pejabat AS Pastikan Tentara Amerika Bertahan di Suriah

DAMASKUS - Seorang pejabat senior Amerika Serikat (AS) telah melakukan kunjungan ke Suriah utara tanpa izin dari Damaskus. Dalam kesempatan itu, ia mengatakan Washington akan mempertahankan pasukan di wilayah yang dikuasai oleh militan Kurdi.

Perwakilan Departemen Luar Negeri AS, William Roebuck, melakukan perjalanan ke kota-kota lokal Manbij dan Ayn al-Arab yang dikenal sebagai Kobani, keduanya terletak di Provinsi Aleppo, serta kota Shaddadah di Provinsi Hasakah. Ia kemudian dijadwalkan mengunjungi Provinsi Dayr al-Zawr yang dikuasai militan Kurdi yang didukung AS.

"Kami siap untuk tinggal di sini, seperti yang telah dijelaskan oleh presiden (Donald Trump)," katanya setelah bertemu dengan militan seperti dikutip dari Press TV, Minggu (26/8/2018).

Dalam kesempatan itu, Roebuck mengatakan bahwa AS akan terus mendorong penarikan penasihat militer Iran dari Suriah.

"Kami tetap fokus untuk memastikan penarikan pasukan Iran dan proksi mereka juga," ucapnya.

Kedatangan Roebuck setelah pertemuan lebih lanjut direncanakan antara Kurdi dan pemerintah Suriah.

Dengan tentara Suriah telah merebut kembali sebagian besar negara, Kurdi mengirim wakil mereka awal bulan ini ke Damaskus untuk membahas nasib wilayah di bawah kendali militan yang didukung AS itu.

Pemerintah sekarang mengendalikan lebih dari dua pertiga Suriah dan bertekad untuk menegaskan kembali otoritasnya atas wilayah yang dikuasai Kurdi, yang merupakan bagian terbesar dari sisanya.

Sekitar 2.000 tentara AS dan jumlah pasukan yang lebih sedikit dari Prancis dan sekutu lainnya telah dikerahkan ke Suriah timur laut di wilayah yang berada di bawah kendali militan Kurdi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa mereka mungkin bertujuan untuk membagi negara itu.

Credit sindonews.com

Antisipasi Serangan AS, Rusia Kirim Kapal Perang ke Suriah

MOSKOW - Rusia dilaporkan telah mengirimkan dua kapal perang mereka ke perairan Suriah untuk mengantisipasi serangan yang dilancarkan Amerika Serikat (AS) dan sekutunya terhadap Damaskus.

"Laksamana Grigorovich dan Laksamana Essen, dua frigat Armada Laut Hitam Rusia, menuju ke Laut Mediterania untuk meningkatkan kehadiran militer Rusia di wilayah itu," kata Kementerian Pertahanan Rusia, seperti dilansir Sputnik pada Senin (27/8).

Sementara dalam perjalanan ke tujuan akhir mereka, dua kapal itu dilaporkan akan melakukan serangkaian latihan perang, termasuk pendeteksian dan pelacakan target di dalam laut.

Sebelumnya diwartakan, Kemhan Rusia menyebut AS dan sekutunya sedang mempersiapkan serangan udara baru di Suriah. Militan, ucap Kemhan Rusia, siap untuk melakukan serangan senjata kimia untuk membingkai Damaskus dan memberikan dalih untuk melakukan serangan udara.

"Serangan (senjata kimia) itu akan digunakan sebagai dalih serangan udara AS, Inggris, dan Prancis. SS Arleigh Burke, sebuah kapal kelas Aegis yang dipandu rudal perusak, sudah dikerahkan ke Teluk Persia beberapa hari yang lalu," kata juru bicara Kemhan Rusia, Mayor Jenderal Igor Konashenkov dalam sebuah pernyataan.

Selain kapal perusak itu, menurut Konashenkov, sebuah Rockwell B-1 Lancer AS, yang merupakan kapal pembom supersonik yang dilengkapi dengan 24 rudal jelajah, juga telah dikerahkan ke Al Udeid, basis militer AS yang berada di Qatar.

Credit sindonews.com

Iran-Suriah Teken Kerja Sama Militer dan Pembangunan

Iran dan Suriah menyepakati kerja sama militer dan pembangunan guna membantu pemerintahan Bashar Al-Assad membangun kembali negaranya. (AFP Photo/Aaref Watad)

Jakarta, CB -- Iran dan Suriah sepakat menjalin kerja sama militer dan pembangunan guna membantu pemerintahan Presiden Bashar Al-Assad membangun kembali negaranya yang dilanda konflik sipil sejak 2011 lalu.

Kesepakatan kerja sama itu ditandatangani oleh Menteri Pertahanan Iran Amir Hatami dan Menteri Pertahanan Suriah Ali Abdullah Ayoub di Damaskus, Senin (27/8).

"Suriah sedang melewati tahap krisis dan tengah memasuki fase pembangunan kembali," ucap Hatami menurut kantor berita Tasnim seperti dikutip AFP.

Hatami mengatakan ia bersama Ayoub menggelar "negosiasi rinci" terkait kerja sama pertahanan itu selama dua hari di Suriah sejak Minggu (26/8).

Selain bertemu Ayoub, Hatami juga sempat menemui dan berdiskusi dengan Assad.

"Pertahanan dan kesepakatan teknis lainnya menekankan kehadiran dan partisipasi berkelanjutan Iran di Suriah," katanya.

Meski begitu, Hatami tak merinci detail perjanjian kerja sama tersebut.

Kerja sama militer Teheran-Damaskus ini disepakati saat Amerika Serikat terus menekan Iran dengan sanksi karena pengaruhnya di kawasan, termasuk peran Teheran dalam konflik Suriah.

Iran telah lama memberi dukungan politik, keuangan, dan militer bagi Suriah, terutama ketika perang sipil pecah tujuh tahun lalu.

Bersama Rusia, personel militer Iran juga ikut turun tangan membantu pasukan Assad menggempur pemberontak yang didukung koalisi AS.

Gedung Putih melalui Penasihat Keamanan Nasional AS, John Bolton, mengatakan Iran harus segera menarik mundur pasukannya dari Suriah.

Meski telah disudutkan dengan sanksi unilateral AS, Iran menegaskan kehadiran militer mereka di Suriah tidak akan tergantikan.

Dikutip Reuters, salah satu pejabat senior Iran mengatakan pemerintahan Presiden Hassan Rouhani belum memiliki rencana untuk menarik pasukannya dari Suriah.

Credit cnnindonesia.com

Mahkamah Internasional sidangkan tuntutan Iran agar AS cabut sanksi

Presiden Iran Hassan Rouhani. ((Bozoglu/Pool via Reuters))

Den Haag (CB) - Tim pengacara Iran, Senin, meminta Mahkamah Internasional (ICJ) agar memerintahkan Amerika Serikat untuk mencabut sanksi-sanksi yang diterapkan pemerintahan Presiden Donald Trump terhadap Teheran.

Ketua hakim badan peradilan Perserikatan Bangsa-Bangsa itu memulai persidangan dengan meminta Washington untuk menghormati hasilnya.

Selama masa permusuhan, baik Amerika Serikat maupun Iran telah mengabaikan beberapa putusan mahkamah, yang secara tak resmi dikenal sebagai Pengadilan Dunia, tersebut.

Menurut tuntutan hukum yang diajukan ke ICJ (International Court of Justice), sanksi-sanksi AS yang merusak perekonomian Iran -yang selama ini sudah lemah, telah melanggar perjanjian persahabatan antara kedua negara.

"AS secara terbuka menyebarkan kebijakan yang ditujukan untuk separah mungkin merusak perekonomian Iran serta perusahaan-perusahaan nasional Iran, dan karena itu pasti (berdampak pada, red) rakyat Iran," kata Mohsen Mohebi, yang mewakili Iran, di awal persidangan empat hari.

"Kebijakan itu jelas-jelas melanggar Perjanjian Persahabatan 1955," katanya.

Mohebi mengatakan Iran telah mengupayakan penyelesaian diplomatik atas sengketa-sengketa yang melibatkan kedua negara, namun upaya itu ditolak, demikian Reuters melaporkan.

Amerika Serikat mengatakan dalam tanggapan tertulis yang diperlihatkan di pengadilan bahwa pihaknya meyakini ICJ tidak punya kewenangan dalam kasus tersebut.

AS juga mengatakan pernyataan-pernyataan Iran sangat tidak mencerminkan perjanjian tersebut.

Para pengacara AS, yang dipimpin penasihat Departemen Luar Negeri Jennifer Newstead, yang diangkat Trump pada 2017, dijadwalkan menyampaikan tanggapan pada Selasa.

Putusan ICJ diperkirakan akan keluar dalam waktu satu bulan, walaupun tanggalnya belum ditentukan.

ICJ adalah pengadilan PBB untuk menyelesaikan sengketa-sengketa internasional.

Putusan ICJ bersifat mengikat, namun tidak memiliki kekuatan untuk dapat diberlakukan.

Presiden Donald Trump menarik AS keluar dari perjanjian 2015, yang dicapai Iran dan sejumlah negara kuat.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, sanksi-sanksi dicabut sebagai imbalan atas kesediaan Teheran mengekang program nuklirnya.

Trump kemudian mengumumkan rencana sepihak AS untuk memberlakukan kembali sanksi-sanksi terhadap Teheran.

Credit antaranews.com