Wakil Kepala Staf Angkatan Darat UEA, Mayjen Eisa Saif al-Mazrouei.[newnewss.net]
CB, Jakarta
- Media Yaman pro Houthi melaporkan bahwa Wakil Kepala Staf Angkatan
Bersenjata UEA dikabarkan tewas dalam pertempuran sengit yang terjadi
kota pelabuhan penting Hodeidah, di pantai barat Yaman antara milisi Houthi dengan koalisi Arab.
Dilansir
dari media Iran, Mehr News Agency, pada 19 Juni 2018, televisi
berbahasa Arab yang berbasis di Teheran, Al-Alam, mengutip bahwa Wakil
gubernur provinsi Hudaida, Ali Qashar, Senin kemarin mengatakan bahwa
dalam pertempuran Sabtu dan Minggu di sepanjang garis pantai barat
Hodeidah, 43 pasukan koalisi yang dipimpin UAE tewas, termasuk Wakil
kepala staf Angkatan Bersenjata UEA, Mayor Jenderal Eisa Saif
al-Mazrouei, dan beberapa pejabat militer UEA lainnya. Namun belum ada
tanggapan dari pihak UEA terkait kabar ini.
Surat kabar UEA, Al-Bayan, melaporkan pada 16 Juni bahwa Eisa Saif al-Mazrouei mengunjungi pasukan UEA di front Pantai Barat.
Jenderal
Shaikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Pangeran Abu Dhabi dan Panglima
Angkatan Bersenjata UEA, bersama Mayor Jenderal Eisa Saif Al
Mazrouei.[Khaleej Times]
Menurut pejabat Yaman,
jumlah pasukan koalisi pimpinan Arab Saudi dan UEA yang tewas dalam
pertempuran Hodeidah telah mencapai 253.
Sementara
Farsnews melaporkan pada Minggu 17 Juni, laskar Ansarullah
Yaman membantah laporan koalisi Arab yang mengklaim telah merebut
Hodeidah dan menambahkan pasukan koalisi Arab mundur di sepanjang garis
front.
"Sebuah
pertempuran menunggu koalisi Arab yang tidak dapat bertahan. Koalisi
Arab tidak akan memenangkan pertempuran di Hodeidah," kata juru bicara
Ansarullah, Mohammed Abdulsalam kepada televisi Al-Mayadeen yang
berbasis di Lebanon.
Namun pasukan Yaman dukungan koalisi
Arab yang dipimpin Arab Saudi dan UEA mengklaim memasuki kompleks
bandara di kota pelabuhan Yaman, Hodeidah, Selasa, 19 Juni.
"Dengan partisipasi dan dukungan dari angkatan bersenjata Emirat, pasukan gabungan Yaman memasuki bandara Hodeidah," tulis kantor berita negara UEA, WAM.
Hodeidah, kota pelabuhan terbesar di Yaman saat ini dikuasai milisi Houthi. [GeorgekhouryUN/Twitter]
CB, Jakarta - Pasukan koalisi Arab mulai menyerbu kompleks bandara di kota pelabuhan utama Yaman, Hodeidah,
pada Selasa 19 Juni, setelah pertempuran sengit dengan milisi Houthi
dukungan Iran untuk mempertahankan satu-satunya pelabuhan mereka.
Pendudukan
bandara akan menjadi target penting bagi koalisi yang dipimpin oleh
Arab Saudi dan Uni Emirat Arab yang mengatakan akan merebut kota dalam
waktu singkat untuk menghindari halangan bantuan kepada jutaan warga
yang menghadapi kelaparan.
"Mereka telah menyerbu bandara," kata sumber militer Yaman anti-Houthi, seperti dilaporkan Reuters, 19 juni 2018.
“Ini
pertama kalinya kami mendengar bentrokan dengan sangat jelas. Kami bisa
mendengar suara tembakan artileri dan senapan mesin,” ungkap salah satu
penduduk Hodeidah, yang menyebut pesawat tempur Koalisi Arab
membombardir bandara sejak Selasa pagi. Koalisi Arab melancarkan
serangan gencar terhadap Hodeidah sepekan lalu untuk mengubah arah
perang yang telah berlangsung lama antara Arab Saudi dan Iran.
Shamaa
Qassim Eyssa, 35 tahun memandikan anaknya Abdu Mohammed Ruzaiq, saat
berada di tempat tinggalnya di tempat pembuangan sampah di pelabuhan
Laut Merah di Hodeidah, Yaman, 16 Januari 2018. Tempat pembuangan sampah
menjadi sumber makanan bagi ratusan orang Yaman yang miskin.
REUTERS/Abduljabbar Zeyad Menteri Negara Urusan Luar Negeri
UAE, Anwar Gargash, mengatakan bahwa koalisi mengambil pendekatan
terukur untuk meminimalkan risiko terhadap warga sipil, dan membiarkan
Houthi mundur ke ibukota Sanaa.
Stephane
Dujarric, juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, mengatakan sekitar 5.200
keluarga, atau sekitar 26.000 jiwa, telah melarikan diri dari
pertempuran Hodeidah.
"Jumlah itu diperkirakan akan meningkat ketika permusuhan berlanjut," kata Dujarric, seperti dilansir dari VOA.
Serangan
terhadap Hodeidah dikecam kelompok kemanusiaan internasional, yang
takut pertempuran berlarut-larut dapat menutup pelabuhan kota dan
berpotensi membuat jutaan orang kelaparan. Sekitar 70 persen makanan
Yaman masuk melalui pelabuhan Hodeidah,
termasuk sebagian besar bantuan kemanusiaan dan pasokan bahan bakar.
Sekitar dua pertiga dari 27 juta populasi Yaman bergantung pada bantuan
dan 8,4 juta orang beresiko kelaparan.
Hodeidah, kota pelabuhan terbesar di Yaman saat ini dikuasai milisi Houthi. [GeorgekhouryUN/Twitter]
CB, Jakarta - Pasukan
Koalisi pimpinan Arab Saudi melancarkan serangan terbesarnya terhadap
milisi Houthi agar meninggalkan Hodeidah, kota pelabuhan utama Yaman. Serangan
besar-besaran yang melibatkan pasukan darat dengan bantuan jet tempur
dan kapal perang ke pelabuhan Laut Merah tersebut pada Rabu, 13 Juni
2018 menewaskan 250 milisi Houthi yang didukung Iran.
Pesawat-pesawat
tempur koalisi dan kapal perang Arab Saudi menggempur benteng di kota
yang dikendalikan Houthi untuk mendukung operasi darat oleh pasukan
Yaman, Uni Emirat Arab dan Sudan.
Beberapa laporan menyebutkan
sedikitnya 4 tentara Uni Emirat Arab tewas dalam serangan itu. Houthi
pada saat yang sama mengklaim berhasil menenggelamkan kapal perang
koalisi dengan dua rudal. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, dua aktor
utama di pasukan koalisi Arab belum mengomentari klaim tersebut.
Serangan itu menandai pertama kalinya koalisi yang dipimpin Saudi
telah mencoba untuk merebut kota besar yang sangat dipertahankan sejak
memasuki perang tiga tahun lalu melawan Houthi, yang menguasai ibukota
Sana'a dan sebagian besar daerah berpenduduk padat di Yaman.
Care
International, salah satu dari beberapa badan bantuan yang masih
beroperasi di Hodeidah, mengatakan 30 serangan udara menghantam kota itu
dalam waktu setengah jam pada hari Rabu.
“Beberapa
warga sipil terperangkap, yang lain dipaksa keluar dari rumah mereka.
Kami pikir itu tidak bisa menjadi lebih buruk, tapi sayangnya kami
salah, ”kata direktur negara tindakan Care, Jolien Veldwijk, seperti
dilansir Guardian pada 14 Juni 2018.
Serangan pertama koalisi
pimpinan Arab Saudi di Hodeidah, telah diperingatkan sebelumnya oleh PBB
dapat membahayakan nyawa dari sekitar 250.000 warga sipil dan
memperburuk kondisi kemanusiaan di Yaman.
Konflik di Yaman
telah digambarkan sebagai salah satu bencana kemanusiaan terburuk di
dunia, dengan setidaknya delapan juta orang menderita karena kelaparan,
dan satu juta anak-anak terinfeksi kolera.
Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB Nikki Haley. Foto/REUTERS
NEW YORK
- Amerika Serikat (AS) memutuskan keluar dari Dewan Hak Asasi Manusia
(HAM) PBB sebagai pembelaannya terhadap Israel. Washington menuduh
menuduh badan PBB itu munafik bersikap bias terhadap sekutu utamanya.
Keputusan
keluarnya AS itu diumumkan Menteri Luar Negeri Michael Richard Pompeo
dan Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley dalam konferensi pers Selasa
sore waktu Amerika Serikat.
”AS secara resmi menarik diri dari
Dewan Hak Asasi Manusia PBB," kata Haley. ”Organisasi munafik dan
melayani diri sendiri, yang membuat ejekan terhadap hak asasi manusia,”
katanya lagi.
”Partisipasi Amerika adalah kredibilitas terakhir
yang dimiliki dewan,” lanjut Haley. ”Itulah tepatnya mengapa kita harus
pergi.”
”Dewan Hak Asasi Manusia adalah pembela HAM yang buruk.
Lebih buruk dari itu, (badan) ini telah menjadi pelatihan dalam
kemunafikan yang tidak tahu malu, ”kata Pompeo, yang mempersoalkan dewan
tersebut karena menyampaikan lebih banyak resolusi menentang Israel
ketimbang melawan gabungan negara-negara lainnya.
Perdana Menteri
Israel Benjamin Netanyahu berterima kasih kepada AS yang dia sebut
sebagai ”keputusan berani” karena meninggalkan badan itu. ”Organisasi
yang bias, bermusuhan, anti-Israel, yang telah mengkhianati misinya
untuk melindungi hak asasi manusia,” kata Netanyahu.
”Keputusan
AS untuk meninggalkan badan berprasangka ini adalah pernyataan tegas
bahwa sudah cukup," kata Netanyahu. ”Israel menyambut pengumuman
Amerika.”
Ucapan terima kasih Netanyahu juga dia sampaikan via
Twitter. “Israel berterima kasih kepada Presiden Trump, Menteri Luar
Negeri Pompeo dan Duta Besar Haley atas keputusan berani mereka
menentang kemunafikan dan kebohongan dari apa yang disebut Dewan Hak
Asasi Manusia PBB,” tulis dia via akun @netanyahu, Rabu (20/6/2018).
Sementara
itu, Dewan HAM PBB kecewa dengan keputusan Washington. "Mengecewakan,
jika tidak, ini benar-benar mengejutkan, berita. Mengingat keadaan #HumanRights (HAM) di dunia saat ini, AS harus melangkah maju, bukannya mundur,” tulis badan itu via akun Twitter @UNHumanRights mengutip pernyataan Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB, Zeid Ra'ad al-Hussein.
Ini
merupakan yang pertama kalinya anggota dewan meninggalkan badan itu
secara sukarela. Padahal, AS sudah setengah jalan selama masa tiga tahun
di panel dengan 47 anggota tersebut.
Pada hari Senin, Zeid juga
mengkritik Washington atas kebijakan ”basa-basi” yang memisahkan
anak-anak imigran dari orangtuanya yang melintasi perbatasan secara
ilegal dan menahan mereka di pusat-pusat penahanan.
”Saya meminta Amerika Serikat untuk segera mengakhiri praktik pemisahan paksa anak-anak ini,” katanya.
Amerika
Serikat (AS) menyebut serangan terhadap basis militer Suriah dan basis
milisi pro-pemerintah Suriah dilakukan oleh Israel. Foto/Istimewa
WASHINGTON
- Amerika Serikat (AS) menyebut serangan terhadap basis militer Suriah
dan basis milisi pro-pemerintah Suriah dilakukan oleh Israel. Serangan
itu terjadi pada akhir pekan lalu di wilayah Albu Kamal.
"Israel,
bukan AS, bertanggung jawab atas serangan udara yang menewaskan puluhan
orang dekat perbatasan Suriah-Irak," kata seorang sumber militer AS
yang berbicara dalam kondisi anonim.
"Pentagon akan segera
"keluar" untuk menyatakan secara terbuka bahwa mereka tidak terlibat
dalam serangan itu," sambungnya, seperti dilansir Sputnik pada Selasa
(19/6).
Sebelumnya diwartakan, media pemerintah Suriah menyebut
koalisi AS telah melakukan serangan terhadap basis pemerintah Suriah di
bagian timur negara itu.
Dalam laporannya, media pemerintah
Suriah menuturkan, serangan itu terjadi di daerah al-Harra, yang berada
di tenggara Albu Kamal. Namun, mereka tidak memberikan rincian mengenai
jumlah korban dalam serangan ini.
Pernyataan serupa juga
disampaikan oleh kelompok milisi yang mendukung Presiden Suriah Bashar
al-Assad. Kelompok milisi itu menyatakan koalisi pimpinan AS melakukan
serangan itu dengan menggunakan sebuah drone.
Pusat komando
koalisi kemudian menyatakan, tidak ada jet tempur koalisi pimpinan yang
melakukan operasi militer di wilayah Deir ez-Zor, khususnya di wilayah
Albu Kamal.
Bantahan serupa juga disampaikan oleh Kementerian
Pertahanan AS atau Pentagon. "Itu bukan serangan koalisi AS," kata juru
bicara Pentagon, Adrian Rankine-Galloway.
Media
pemerintah Suriah menuturkan serangan itu terjadi di tenggara Albu
Kamal, tanpa memberikan rincian mengenai jumlah korban dalam serangan
ini. Foto/Istimewa
WASHINGTON
- Koalisi pimpinan Amerika Serikat (AS) membantah tudingan yang
disampaikan oleh media pemerintah Suriah. Media pemerintah Suriah
menyebut koalisi AS telah melakukan serangan terhadap basis pemerintah
Suriah di bagian timur negara itu.
Dalam laporannya, media
pemerintah Suriah menuturkan serangan itu terjadi di daerah al-Harra,
yang berada di tenggara Albu Kamal. Namun, mereka tidak memberikan
rincian mengenai jumlah korban dalam serangan ini.
"Jet tempur
koalisi pimpinan AS telah membom salah satu posisi militer kami di
Suriah timur, menewaskan sejumlah orang dan melukai beberapa orang
lainnya," bunyi laporan media pemerintah Suriah.
Pernyataan
serupa juga disampaikan oleh kelompok milisi yang mendukung Presiden
Suriah Bashar al-Assad. Kelompok milisi itu menyatakan koalisi pimpinan
AS melakukan serangan itu dengan menggunakan sebuah drone.
Pusat
komando koalisi menyatakan, tidak ada jet tempur koalisi pimpinan yang
melakukan operasi militer di wilayah Deir ez-Zor, khususnya di wilayah
Albu Kamal sejak kemarin.
"Tidak ada anggota koalisi pimpinan AS
yang melakukan serangan di dekat Albu Kamal," kata juru bicara pusat
komando koalisi pimpinan AS, Mayor Josh Jacques dalam sebuah pernyataan.
Bantahan
serupa juga disampaikan oleh Kementerian Pertahanan AS atau Pentagon.
"Itu bukan serangan koalisi AS," kata juru bicara Pentagon, Adrian
Rankine-Galloway, seperti dilansir Reuters pada Senin (18/6).
Perdana
Menteri Turki, Binali Yildirim menyatakan, AS tidak akan bisa
menghalangi Turki untuk mendapatkan sistem pertahanan udara S-400 buatan
Rusia. Foto/Sputnik
ANKARA
- Perdana Menteri Turki, Binali Yildirim menyatakan, Amerika Serikat
(AS) tidak akan bisa menghalangi Turki untuk mendapatkan sistem
pertahanan udara S-400 buatan Rusia. Ini adalah respon atas keputusan AS
yang menangguhkan penjulan F-35 kepada Turki, karena Anakara ingin
membeli S-400.
Kemarin, Senat AS meloloskan sebuah
undang-undangan mengenai kebijakan pertahanan untuk 2019 yang berisi
klausa yang dapat menghapus Turki dari daftar pemesan F-35 atas
pembelian S-400 Rusia oleh Ankara.
"Turki akan mencari alternatif
lain setelah adanya keputusan Senat AS untuk menangguhkan partisipasi
Ankara dari daftar pemesan jet tempur F-35," kata Yildirim dalam sebuah
pernyataan.
"Ankara tidak akan meninggalkan pembelian sistem
S-400 Rusia, meskipun keputusan Senat AS untuk memblokir pasokan F-35 ke
Turki," sambungnya, seperti dilansir Sputnik pada Selasa (19/6).
Yildirim
kemudian mengatakan, keputusan Senat AS itu memang sangat merugikan
Turki. Namun, dia menyebut pihaknya tidak akan merengek kepada
Washington dan akan fokus pada mencari altenatif lain.
"Ini
adalah perkembangan yang tidak menguntungkan. Tapi, Turki tidak akan
membiarkan hal semacam ini tanpa alternatif. Kami menyesalkan tindakan
yang diambil oleh Senat AS, mereka bertentangan dengan semangat
kemitraan strategis," ungkapnya.
Tiga kapal induk Amerika Serikat tiba di pantai
timur Korea Selatan pada Ahad (12/11) untuk ikut dalam latihan militer
bersama di semenanjung Korea.
Foto: South Korea Defense Ministry via AP
Penghentian dilakukan satu pekan setelah Trump bertemu Kim Jong-un.
CB,
SEOUL -- Korea Selatan (Korsel) akhirnya resmi menghentikan latihan
militer bersama dengan AS. Penghentian dilakukan satu pekan setelah
Presiden AS Donald Trump mengumumkan akan menangguhkan latihan tersebut.
Keputusan penangguhan itu diambil Korsel guna
menghormati pembicaraan yang sedang berlangsung antara mereka dengan
Korea Utara (Korut). "Korsel dan AS membuat keputusan karena kami yakin
ini menjadi kontribusi demi mempertahankan hubungan baik dengan Korut,"
kata juru bicara kementerian Choi Hyun-soo.
Pengumuman itu diantisipasi secara luas setelah pertemuan
Trump dengan pemimpin Korut Kim Jong-un pekan lalu. Trump mengatakan
setelah KTT di Singapura ia akan menangguhkan latihan tersebut. Jika
perundingan senjata nuklir gagal, AS menyiapkan rencana lain bersama
Korsel.
Dana White, juru bicara Departemen
Pertahanan AS, mengatakan perencanaan untuk latihan musim panas telah
berhenti, tetapi tidak ada keputusan yang diambil tentang latihan
militer lainnya dengan Korsel. Latihan bersama dengan Jepang dan
negara-negara lain di Pasifik akan terus berlanjut.
Choi
mengatakan tidak ada yang diputuskan pada latihan lain. Dia tidak mau
memberikan jawaban langsung ketika ditanya apakah sudah ada diskusi
antara militer sekutu yang menangguhkan latihan sebelum pengumuman
mendadak Trump.
"Kami menganggap negosiasi
denuklirisasi yang sedang berlangsung dengan Korut sebagai hal yang
penting, sehingga selama negosiasi berlanjut, keputusan pemerintah
Korsel dan Amerika Serikat akan dipertahankan," katanya.
Menteri
Pertahanan Jepang, Hisunori Onodera, menunjukkan pemahaman untuk
langkah itu tetapi menekankan perlunya kedua negara melanjutkan latihan
bersama mereka. Dia menyebut latihan AS-Korsel sebagai "pilar penting"
untuk menjaga perdamaian dan stabilitas regional. Rencana untuk latihan
di AS-Jepang tidak berubah, tambahnya.
Di Beijing,
juru bicara kementerian luar negeri Geng Shuang mengatakan penangguhan
latihan AS-Korsel adalah langkah positif dan konstruktif. Selama
ketegangan yang diciptakan oleh tes senjata Korut dalam beberapa tahun
terakhir, Cina telah menyerukan "suspensi ganda" di mana Korut akan
menghentikan uji coba nuklir dan rudalnya sementara Washington dan Seoul
akan menghentikan latihan militer mereka untuk menurunkan permusuhan
dan mengarah pada pembicaraan.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump. (REUTERS/Kevin Lamarque)
Washington (CB) - Presiden Amerika Serikat Donald Trump
pada Senin mengatakan, dia memerintahkan pendirian cabang keenam militer
untuk mempermudah dominasi Amerika pada bidang antariksa.
"Ini tidak cukup hanya memiliki kehadiran seorang Amerika di ruang
angkasa. Kita harus memiliki dominasi Amerika di luar angkasa," kata
Trump sebelum pertemuan Dewan Antariksa Nasional.
"Kami akan memiliki Angkatan Udara dan kami akan memiliki `Angkatan
Antarika`". Terpisah tetapi setara. Itu akan menjadi sesuatu. Sangat
penting," katanya kemudian.
Meski begitu, AS adalah anggota dari Perjanjian Luar Angkasa, yang
melarang penempatan senjata pemusnah massal di angkasa dan hanya
memungkinkan penggunaan bulan dan benda langit lainnya untuk tujuan
damai.
Trump juga menandatangani arahan tentang pengelolaan lalu lintas dan puing-puing di ruang angkasa.
Pengumuman tersebut merupakan langkah terbaru pemerintahannya untuk
meningkatkan eksplorasi ruang angkasa AS. AS ingin mengirim penjelajah
robot ke bulan paling cepat tahun depan sebagai langkah persiapan untuk
mengirim astronot kembali ke sana untuk pertama kalinya sejak 1972, kata
seorang pejabat Badan Penerbangan dan Antariksa (NASA), Senin.
NASA merencanakan serangkaian misi bulan dimulai tahun depan yang
bertujuan mengembangkan kapasitas untuk kembali ke bulan, kata Cheryl
Warner, juru bicara Direktorat Eksplorasi Manusia NASA.
NASA akan bekerja dengan perusahaan swasta, yang belum dipilih, dalam misi, kata Warner dalam sebuah wawancara telepon.
Pada Desember, Trump menandatangani arahan yang katanya akan
memungkinkan astronot kembali ke bulan dan akhirnya memimpin misi ke
Mars. Dia memerintahkan pemerintah bulan lalu untuk meninjau peraturan
tentang penerbangan ruang komersial.
Orang Amerika pertama kali mendarat di bulan pada 1969, mencapai tujuan
yang ditetapkan mantan Presiden John F. Kennedy pada 1961 dan mengakhiri
perlombaan antariksa satu dekade antara Washington dan Moskow.
Sejak itu, upaya AS untuk mengeksplorasi di luar orbit Bumi sebagian
besar terfokus pada pesawat antariksa jarak jauh yang tidak memiliki
anggota awak manusia, meskipun beberapa presiden Amerika telah berulang
kali mengangkat gagasan mengirim penjelajah manusia kembali ke bulan
atau lebih jauh.
Presiden George W. Bush pada 2004 mengatakan manusia akan kembali ke
bulan pada 2020. Penerusnya, Presiden Barack Obama, mengatakan pada 2016
Amerika Serikat akan mengirim manusia ke Mars pada 2030-an, demikian
Reuters.
Sydney (CB) - Papua Nugini mengumumkan keadaan darurat,
membekukan pemerintah provinsi dan mengirim pasukan ke dataran tinggi
berbatu untuk memulihkan ketertiban setelah perusuh terus mengamuk dan
membakar, kata pemerintah setempat.
iSeperti dikutip dari Reuters, kekerasan sering merusak pedalaman
terpencil negara Pasifik kaya sumber daya itu, tempat perselisihan suku
dan tanah membebani politik daerah.
Kerumunan bersenjata, yang marah atas kegagalan tentangan pengadilan
terhadap pemilihan gubernur, membakar pesawat terbang, menjarah gudang
dan membakar gedung di Mendi, ibu kota Provinsi Southern Highlands,
minggu ini.
Papua Nugini mengumumkan keadaan darurat sembilan bulan di provinsi itu
dan menghentikan sementara pemerintahnya, kata Perdana Menteri Peter
O`Neill pada Jumat.
"Tindakan orang-orang yang sembrono merusak properti di Mendi telah membuat jijik bangsa," kata O`Neill di lamannya.
"Polisi akan menyelidiki setiap penghasut, dan setiap orang yang terlibat dalam kerusuhan," tambahnya.
Thomas Eluh, seorang mantan polisi dan yang bertindak sebagai pengelola
di provinsi tersebut, telah diberikan kekuatan darurat konstitusional.
Polisi, termasuk regu mobil, segera dikerahkan, bersama dengan penyelidik kriminal, tambah O`Neill .
Lebih dari 200 tentara Pasukan Pertahanan Papua Nugini akan diterbangkan
ke Kota Mount Hagen pada Sabtu sebelum melakukan perjalanan ke Mendi,
kata media Loop PNG.
Laporan gerakan pasukan tidak dapat dipastikan secara mandiri.
Penjarah menggeledah gudang pasokan bantuan gempa selama kerusuhan Mendi, kata Barclay Tenza, juru bicara bencana provinsi.
"Mereka mengambil semua bahan makanan," katanya melalui telepon dari Port Moresby.
Banyak warga masih menerima bantuan setelah gempa berkekuatan 7,5
Februari menewaskan 100 orang, menguji keuangan dan kemampuan salah satu
negara termiskin di dunia itu.
Foto dokumen yang ditandatangani Trump
mengindikasikan AS dan Korut sepakat mengupayakan denuklirisasi utuh.
(REUTERS/Jonathan Ernst)
Jakarta, CB -- Foto dokumen yang yang ditandatangani oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengindikasikan dirinya dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un sepakat mengupayakan denuklirisasi utuh.
Hal itu dilaporkan CNN
tak lama setelah keduanya menandatangani dokumen, Selasa (12/6).
Menurut laporan tersebut, dokumen menunjukkan Kim dan Trump sepakat
"bekerja sama menuju denuklirisasi utuh Semenanjung Korea."
Selain itu, dokumen juga mengindikasikan kedua pemimpin negara akan bekerja sama menuju "hubungan baru AS-Korut."
Denuklirisasi adalah isu utama dalam pertemuan yang digelar
di Pulau Sentosa, Singapura. Kedua pihak berbeda pendapat soal
interpretasi istilah tersebut.
AS menginginkan Korea Utara untuk melucuti penuh senjata nuklirnya.
Sementara pihak Korut diyakini tak akan begitu saja menyerahkan hal yang
dianggap sebagai jaminan keberlangsung rezim.
Dilaporkan
sebelumnya, ketika ditanya apakah Kim Jong-un sepakat denuklirisasi,
Trump mengatakan "kami memulai proses itu dengan sangat, sangat cepat.
Tentu saja."
Trump dan Kim menandatangani dokumen "komprehensif"
usai menjalani serangkaian pertemuan sejak pagi hari. Mereka tak
menjelaskan apa isi dari dokumen itu.
"Kami menandatangani dokumen yang sangat penting, dokumen yang sangat komprehensif," kata Trump kepada wartawan, di samping Kim.
Dia mengatakan akan membahasnya panjang lebar dalam konferensi pers
dalam waktu dekat dan mengindikasikan akan mempublikasikannya.
Sementara itu, Kim mengatakan terima kasih dan menyebut hari ini sebagai peristiwa bersejarah.
"Kami
telah menjalani pertemuan bersejarah dan memutuskan untuk meninggalkan
masa lalu, dan kami akan menandatangani dokumen bersejarah," kata Kim
melalui penerjemah.
Foto dokumen yang ditandatangani Kim Jong-un
dan Donald Trump menunjukkan isi kesepakatan antara kedua pemimpin
negara. (Anthony Wallace/Pool via Reuters)
Jakarta, CB -- Foto dokumen yang ditunjukkan Presiden Amerika SerikatDonald Trump usai menandatangani kesepakatan dengan Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memberikan bocoran soal poin-poin yang dibahas kedua pemimpin negara.
Pertemuan
bersejarah yang digelar di Capella Hotel, Singapura, Selasa (12/6),
kini telah selesai. Kim telah meninggalkan lokasi sementara Trump masih
tinggal untuk menggelar konferensi pers yang akan segera dimulai.
Kedua
pemimpin mengakhiri pertemuan dengan menandatangani sebuah perjanjian
yang disebut Trump sebagai "dokumen yang sangat komprehensif."
Meski begitu Trump tak langsung menjelaskan isi kesepakatan
setelah menandatanganinya bersama Kim. Dia mengatakan akan memberikan
penjelasan kepada awak media terkait perjanjiannya dengan Kim.
Namun, awak media di lokasi sudah bisa melihat isi perjanjian melalui
foto yang diambil saat Trump menunjukkan dokumen perjanjian kepada para
wartawan.
Foto dokumen yang ditunjukkan Trump menunjukkan isi kesepakatan. (REUTERS/Jonathan Ernst)
Berikut isi lengkap perjanjian Trump-Kim berdasarkan foto tersebut:
Presiden
Amerika Serikat Donald Trump dan Pemimpin Tertinggi Komisi Urusan
Negara Korea Utara Kim Jong-un menggelar pertemuan perdana dan
bersejarah pada 12 Juni 2018 di Singapura.
Presiden
Trump dan Pemimpin Kim bertukar pendapat secara mendalam, komprehensif,
dan tulus, terkait penetapan hubungan baru Amerika Serikat dan Korea
Utara, serta membangun rezim perdamaian yang abadi di Semenanjung Korea.
Presiden Trump berkomitmen memberikan jaminan keamanan bagi Korea
Utara, sementara Pemimpin Kim menegaskan komitmennya yang tegas dan tak
tergoyahkan untuk melucuti senjata nuklir secara utuh di Semenanjung
Korea.
Kami yakin bahwa pembentukan hubungan baru
AS-Korut akan berkontribusi terhadap perdamaian dan kemakmuran di
Semenanjung Korea, serta dunia, dan mengakui bahwa membangun kepercayaan
antara sesama bisa mendorong denuklirisasi di Semenanjung Korea.
Presiden Trump dan Pemimpin Kim menyatakan pernyataan sebagai berikut:
1.
Amerika Serikat dan Korea Utara berkomitmen menjalin hubungan baru
sesuai dengan keinginan serta kepentingan masyarakat kedua negara untuk
perdamaian dan kemakmuran.
2. Amerika Serikat dan Korut berkomitmen bekerja sama menuju denuklirisasi utuh Semenanjung Korea.
3.
Menegaskan kembali Deklarasi Panmunjom 27 April 2018, Korut berkomitmen
bekerja sama menuju ke arah pelucutan senjata nuklir sepenuhnya di
Semenanjung Korea.
4. Amerika Serikat dan Korea Utara
berkomitmen mengembalikan tahanan dan orang hilang (POW/MIA) yang masih
ada, termasuk merepatriasi segera orang-orang tersebut yang telah
teridentifikasi.
Menyadari bahwa KTT AS-Korut-yang
pertama dan bersejarah-adalah peristiwa penting yang sangat signifikan
untuk mengatasi ketegangan permusuhan selama puluhan tahun antara kedua
negara, Presiden Trump dan Pemimpin Kim Jong-un berkomitmen menerapkan
ketentuan dalam pernyataan bersama ini secara penuh dan cepat.
Amerika Serikat dan Korea Utara berkomitmen mengadakan negosiasi
lanjutan yang dipimpin oleh Menlu AS Mike Pompeo dan pejabat tingkat
tinggi Korut yang setingkat, untuk melaksanakan hasil KTT AS-Korut.
Presiden
AS Donald Trump dan Pemimpin Tertinggi Komisi Urusan Negara Korea Utara
Kim Jong-un telah berkomitmen untukbekerja sama mengembangan hubungan
AS-Korut yang baru demi mendukung perdamaian, kesejahteraan, dan
keamanan di Semenanjung Korea.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump
dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un berjabat tangan di Hotel Capella,
Pulau Sentosa, Singapura, pada 12 Juni 2018, dalam pertemuan bersejarah
yang menghasilkan kesepakatan denuklirisasi menyeluruh dengan segera di
Semenanjung Korea. (Anthony Wallace/Pool via Reuters)
Singapura (CB) - Mengakhiri pertemuan bersejarah mereka di
Pulau Sentosa, Singapura, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan
Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mengeluarkan pernyataan bersama
menyangkut pertemuan mereka pada 12 Juni 2018 ini.
Berikut pernyataan selengkapnya kedua pemimpin seperti disiarkan Reuters:
Pernyataan Bersama Presiden Donald J. Trump dari Amerika
Serikat dan Ketua Kim Jong Un dari Republik Rakyat Demokratik Korea pada
Pertemuan Singapura.
Presiden Donald J. Trump dan Ketua Kim Jong Un telah menggelar pertemuan pertama yang bersejarah di Singapura pada 12 Juni 2018.
Presiden Trump dan Ketua Kim Jong Un telah bertukar pendapat secara
komprehensif, mendalam dan jujur mengenai masalah-masalah yang berkaitan
dengan pembentukan hubungan baru AS-DPRK (Korea Utara) dan membangun
rezim perdamaian yang kekal dan kuat di Semenanjung Korea.
Presiden Trump telah bertekad untuk memberikan jaminan keamanan kepada
DPRK, dan Ketua Kim Jong Un telah menegaskan kembali komitmen tegas dan
teguhnya dalam menuntaskan denuklirisasi Semenanjung Korea.
Untuk meyakinkan bahwa pembentukan hubungan baru AS-DPRK akan memberikan
sumbangan kepada perdamaian dan kemakmuran di Semenanjung Korea dan
dunia, dan menyadari bahwa pembangunan kesalingpercayaan dapat memajukan
denuklirisasi Semenanjung Korea, maka Presiden Trump dan Ketua Kim Jong
Un mengeluarkan pernyataan berikut:
1. Amerika Serikat dan DPRK bertekad membangun hubungan baru AS-DPRK
sesuai dengan hasrat rakyat kedua negara kepada perdamaian dan
kemakmuran.
2. Amerika Serikat dan DPRK akan bersama-sama berusaha menciptakan rezim perdamaian yang langgeng dan kuat di Semenanjung Korea.
3. Menegaskan lagi Deklarasi Panmunjom pada 27 April 2018, DPRK bertekad
untuk bekerja ke arah denuklirisasi menyeluruh di Semenanjung Korea.
4. Amerika Serikat dan DPRK bertekad menyelesaikan masalah POW/MIA
(tawanan perang), termasuk repatriasi mereka yang sudah teridentifikasi.
Menyadarai bahwa pertemuan AS-DPRK --yang pertama dalam sejarah--
sebagai peristiwa sangat langka dengan signifikansinya yang besar dan
demi mengakhiri berpuluh tahun ketegangan dan permusuhan di antara kedua
negara dan demi membuka sebuah masa depan yang baru, Presiden Trump dan
Ketua Kim Jong Un bertekad untuk mengimplementasikan secara menyeluruh
dan segera ketetapan-ketetapan dalam pernyataan bersama ini. Amerika
Serikat dan DPRK bertekad untuk menyelenggarakan negosiasi-negosiasi
berikutnya yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo, dan
pekabat tinggi DPRK yang relevan, dalam tempo sesingkat-singkatnya,
untuk mengimplementasikan hasil-hasil pertemuan AS-DPRK.
Presiden Donald J. Trump dari Amerika Serikat dan Ketua Kim Jong Un dari
Komisi Hubungan Luar Negeri Republik Rakyat Demokratik Korea telah
bertekan untuk bekerja sama bagi penciptaan hubungan baru AS-DPRK dan
untuk pemajuan perdamaian, kemakmuran, dan keamanan Semenanjung Korea
dan dunia.
Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un (kiri)
menandatangani dokumen bersejarah dengan Presiden AS Donald Trump
(kanan). (REUTERS/Jonathan Ernst)
Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat Donald Trumpdan Pemimpin Korea UtaraKim Jong-unmenandatangani sebuah dokumen usai menjalani serangkaian pertemuan di Pulau Sentosa, Singapura, Selasa (12/6).
Trump
tak menjelaskan lebih lanjut apa yang ada pada dokumen itu. Dia
mengatakan hal tersebut akan dijelaskan lebih lanjut dalam konferensi
pers.
Presiden AS hanya mengatakan dokumen itu "sangat komprehensif."
Sementara itu, Kim menyatakan sangat berterima kasih kepada Trump atas pertemuan ini.
"Kami menjalani pertemuan yang sangat bersejarah dan kami akan menandatangani dokumen bersejarah," kata Kim.
"Dunia akan melihat perubahan."
Penandatanganan
dilakukan di atas salah satu furnitur antik yang dibuat oleh pengrajin
lokal pada 1939. Meja itu pernah digunakan oleh Mahkamah Agung Singapura
dan sengaja dipinjam oleh kedutaan besar AS untuk pertemuan Trump dan
Kim.
Pertemuan
Kim dan Trump menandai pertama kalinya dalam sejarah ada pemimpin dari
Korut dan AS yang bertatap muka secara langsung.
Hubungan Korut
dan AS sempat memanas sepanjang 2017 lalu, ketika Korut terus melakukan
uji coba rudal dan nuklirnya. Kim dan Trump kerap silih melontarkan
hinaan hingga ancaman perang.
Di saat yang sama, Korea Selatan
dipimpin Presiden Moon Jae-in yang lebih mengedepankan pendekatan lunak
terhadap negara tetangganya. Secara resmi, dua Korea masih berstatus
musuh perang.
Keinginan Moon disambut perubahan mendadak Kim yang
pada pidato akhir tahunnya menyatakan ingin memperbaiki hubungan dengan
Korsel. Setelah itu, kedua negara sepakat memulai proses damai dan
berdialog dengan pihak AS.
Akhiri pertemuan bersejarah, Kim dan Trump teken sebuah dokumen
Presiden Donald Trump dan Pemimpin Korea
Utara Kim Jong Un menandatangani sebuah dokumen "komprehensif" menyusul
pertemuan bersejarah untuk denuklirisasi Semenanjung Korea. (Reuters)
Singapura (CB) - Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan
Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menandatangani sebuah dokumen
menyeluruh menyusul pertemuan bersejarah yang bertujuan menciptakan
denuklirisasi di Semenanjung Korea.
Kantor berita Reuters melaporkan bahwa sampai saat ini media massa belum mengetahui isi dokumen tersebut.
Menurut Reuters, sekalipun terobosan yang dibuat pada pertemuan ini
hanya awal untuk sebuah proses diplomasi, namun proses ini dapat membawa
ke perubahan yang langgeng pada lanskap keamanan Asia Timur Laut
seperti saat mantan presiden Amerika Serikat Richard Nixon menunjungi
Beijing pada 1972 yang mengantarkan kepada transformasi Tiongkok.
Sebelum menandatangani dokumen yang disebut Trump sebagai "surat
komprehensif" itu, Kim menyatakan kedua pemimpin telah mengadakan sebuah
pertemuan bersejarah dan "telah memutuskan untuk meninggalkan masa
lalu. Dunia akan menyaksikan perubahan besar."
Trump menyatakan proses denuklirisasi akan terjadi amat sangat cepat dan
menambahkan bahwa dia telah menciptakan "ikatan khusus" dengan Kim dan
hubungan dengan Korea Utara akan sangat berbeda (dibandingkan dengan
sebelum ini).
"Ini akan mengantarkan kepada hal yang lebih, lebih dan lebih lagi," kata Trump.
Pulau Sentosa, lokasi pertemuan Presiden AS
Donald Trump dan pemimpin Korut Kim Jong-un itu memiliki sisi kelam
selama masa Perang Dunia. (Capella Singapore/Handout via Reuters)
Jakarta, CB -- Sempat dikabarkan bertemu di pusat kota Singapura, pertemuan Presiden Donald Trump dan pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un akhirnya diputuskan berlangsung di Pulau Sentosa.
Melalui
Twitter, juru bicara Gedung Putih, Sarah Sanders, mengumumkan bahwa
pertemuan bersejarah antara Trump dan Kim itu akan digelar di Capella
Hotel, Pulau Sentosa.
Sejumlah sumber yang terlibat dalam
persiapan acara mengatakan para diplomat AS dan Korut sepakat memilih
Pulau Sentosa menjadi lokasi pertemuan puncak Trump dan Kim Jong-un
karena relatif terisolir dari keramaian kota.
Pulau Sentosa hanya memiliki satu jembatan yang
menghubungkan wilayah itu dengan pulau utama Singapura sehingga bisa
mudah dikontrol aparat keamanan.
Pulau di selatan Singapura itu merupakan salah satu destinasi wisata
mewah bagi para borjuis yang ingin menghabiskan uang untuk
bersenang-senang.
Pulau lokasi pertemuan Trump dan Kim itu
dikelilingi pantai-pantai indah, belasan hotel mewah kelas dunia,
fasilitas hiburan, dan olahraga mulai dari kasino hingga lapangan golf.
Taman hiburan Universal Studio juga berlokasi di pulau ini.
Di wilayah seluas 4 kilometer persegi ini terdapat vila-vila
serta perumahan elit yang dihuni oleh orang-orang terkaya di Singapura,
dengan harga rata-rata rumah sekitar US$29 juta atau Rp410 miliar.
Namun, siapa sangka dibalik kemewahannya, Pulau Sentosa dulu memiliki cerita gelap.
Sebelum
berubah nama menjadi Sentosa, pulau lokasi pertemuan Trump dan Kim itu
dikenal sebagai Pulau Belakang Mati. Saat Perang Dunia II, pulau
tersebut menjadi markas militer Inggris dan Australia.
Pasukan Inggris sempat membangun benteng pertahanan besar dilengkapi
dengan senjata kaliber besar yang dipasang di berbagai titik di
sepanjang pulau itu demi membendung invasi Jepang.
Namun, pasukan
sekutu tetap tak sanggup membendung Jepang hingga akhirnya pulau itu
direbut oleh pasukan nipon. Setelah menyerahnya sekutu sekitar Februari
1942, pulau tersebut menjadi kamp tawanan pasukan Jepang yang menampung
tahanan Australia dan Inggris.
Pulau yang menjadi tempat
pertemuan Kim dan Trump itu juga menjadi saksi ketika Jepang membunuh
orang-orang China di situ yang dicurigai terlibat dalam gerakan
anti-Jepang. Sedikitnya 300 mayat terdampar di pulau tersebut hingga
akhirnya dimakamkan oleh tahanan Inggris di sana.
Singkat cerita,
pemerintah Singapura mengubah nama pulau itu menjadi Sentosa yang
memiliki makna damai serta tenang pada 1972 lalu. Perubahan nama itu
dilakukan sebagai salah satu upaya pemerintah membangun pulau yang bakal
menjadi sorotan dunia karena menjadi lokasi pertemuan Trump dan Kim
itu.
Sejak itu, sedikitnya modal US$420 juta dari kantong swasta dan
kantong pemerintah sebesar US$500 juta telah diinvestasikan
mengembangkan pulau itu.
Hotel Capella mengalahkan sejumlah
lokasi lain seperti Hotel Shang-ri La dan Istana Kepresidenan Singapura,
yang sempat digadang-gadang menjadi lokasi pertemuan Trump dan Kim
Jong-un.
Terletak di lahan seluas 30 hektar, Hotel Capella
memiliki 112 kamar. Tidak seperti Hotel Shang-ri La di pusat kota, Hotel
Capella belum pernah digunakan pertemuan penting atau kenegaraan
sebelumnya.
Dikutip The Guardian,
hotel bertema kolonial Inggris ini pernah ditinggali selebritas dunia
seperti Madonna dan Lady Gaga. Harga per kamar standar di hotel ini pun
mencapai sedikitnya 663 dolar Singapura atau setara Rp6 juta per
malamnya. Sementara itu, untuk kamar jenis presidential suits, harga
bisa dibandrol hingga 10.000 dolar Singapura atau setara Rp104 juta.
Pada
akhir Mei lalu, Direktur Komisioner Kesekretariatan Urusan Negara
Korut, Kim Chang Son, telah bertemu dengan Wakil Kepala Staf Gedung
Putih, Joe Hagin, di hotel tersebut untuk mempersiapkan logistik dan
keamanan pertemuan.
Sejak dinyatakan sebagai lokasi pertemuan
Trump dan Kim Jong-un, pengamanan Hotel Capella semakin diperketat.
Akses masuk ke penginapan itu pun semakin terbatas.
Demi
memaksimalkan keamanan guna menyukseskan pertemuan Trump dan Kim,
otoritas Singapura juga telah membentuk sejumlah zona pengamanan khusus
termasuk di Pulau Sentosa.
Pasukan Gurkha berjaga di dekat Hotel Shangri-La di
Singapura, 1 Juni 2018. Gurkha berasal dari wilayah pegunungan Gorkha,
salah satu dari 75 distrik Nepal modern. Nama itu juga dipakai oleh
sebuah kerajaan pada abad ke-18. REUTERS/Edgar Su
CB, Jakarta - Untuk menjaga keamanan peristiwa diplomatik bersejarah abad ini, Singapura
telah meminta bantuan para pejuang Nepal Gurkha yang menakutkan, dengan
pisau melengkungnya yang besar, dan sesuai tradisi harus "mencicipi
darah" kapan pun mereka ditarik.
Dengan mengenakan baret
coklat dan dilengkapi dengan pelindung tubuh dan senapan serbu, polisi
elit Gurkha adalah bagian yang mencolok dari pasukan keamanan Singapura
yang dikerahkan untuk pertemuan puncak antara Presiden Donald Trump dan
pemimpin Korea Utara Kim Jong Un.
Pertemuan
penting ini membuat Singapura mesti menyiapkan keamanan yang lebih.
Trump dan Kim telah membawa personil keamanan pribadi mereka sendiri dan
limusin berat berlapis baja. Pengawal Kim Jong Un terlihat berjalan
dalam formasi bersama Mercedesnya.
Pasukan
Gurkha berjaga di pos pemeriksaan Hotel Shangri-La di Singapura, 1 Juni
2018. Guna ikut mengamankan pertemuan antara Presiden Donald Trump dan
Kim Jong Un, Singapura mengutus pasukan Gurkha untuk berjaga di sejumlah
titik. REUTERS/Edgar Su
Dipilih di antara pria
muda dari Nepal yang miskin, Gurkha telah menjadi bagian dari kepolisian
Singapura sejak 1949. Dilaporkan sekitar 1.800 perwira Gurkha di
Singapura, dan mereka hadir secara teratur di acara-acara keamanan
tinggi. Pada hari Senin, mereka terlihat berjaga-jaga di St. Regis
Singapore, di mana Kim tiba Minggu sore.
"Ini adalah
momen kebanggaan untuk melihat Gurkha bertanggung jawab untuk menjaga
peristiwa penting seperti itu," kata Krishna Kumar Ale, yang mengabdi
selama 37 tahun di tentara Inggris sebelum kembali ke rumah di Nepal.
"Itu menunjukkan bahwa kami Gurkha telah mencapai titik di mana kami
dipercaya dengan keamanan dua orang paling penting di dunia," ujar
Krishna, seperti dilaporkan Associated Press, 11 Juni 2018.
Pada
tahun 2015, selama Dialog Shangri-la, KTT Singapura yang dihadiri
menteri pertahanan dan pejabat keamanan tingkat tinggi dari seluruh
dunia, seorang perwira Gurkha menembak dan membunuh seorang pengemudi
setelah mobilnya menerobos serangkaian penghadang jalan di luar tempat
KTT. Meskipun insiden itu ternyata terkait dengan narkoba, bukan
serangan terhadap acara.
Pasukan
Gurkha berjaga di dekat Hotel Shangri-La di Singapura, 10 Juni 2018.
Gurkha merupakan pasukan yang selalu membawa pisau Kurki. Bila pisau
tersebut terhunus, wajib ada darah yang tumpah. (AP Photo/Yong Teck Lim)
Ketika
ditanya tentang skala operasi keamanan untuk KTT tersebut, Menteri
Hukum dan Dalam Negeri Singapura, K. Shanmugam, mengatakan lebih dari
5.000 polisi telah dikerahkan. The Gurkha Contingent adalah unit polisi
khusus di dalam pasukan.
Singapura bukan merupakan tempat
baru untuk menyelenggarakan acara-acara penting, termasuk Dana Moneter
Internasional dan pertemuan Kelompok Bank Dunia, serta pertemuan
Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara pada tahun 2007 dan 2018. Inilah
yang menjadikan otoritas Singapura memprioritaskan keamanannya dengan
mengerahkan Gurkha.
Gurkha,
yang direkrut oleh polisi Singapura dari perbukitan Nepal, dilengkapi
dengan pelindung tubuh, senapan serbu tempur FN SCAR buatan Belgia dan
pistol di sarung kaki selama konferensi, seperti dilansir Reuters.
Gurkha,
yang namanya berasal dari kota bukit Gorkha di Nepal, telah dikerahkan
dalam berbagai konflik besar dan perang sejak menjadi bagian dari
tentara Inggris pada abad ke-19. Lebih dari 200.000 Gurkha bertempur di
dua perang dunia, di mana mereka dikagumi karena keterampilan tempur dan
keberanian mereka, hidup sesuai dengan semboyan tradisional mereka
"Lebih baik mati daripada menjadi pengecut." Gurkha juga bertempur dalam
konflik Falklands, Perang Teluk, Bosnia, Kosovo, dan Afghanistan.
Pasukan
Gurkha berasal dari Nepal namun bertempur untuk Inggris, pernah
mengalahkan TNI saat konflik Dwikora. 2nd Gurkha Rifles berhasil
menyerang Batalyon 428 Raiders dari Divisi Diponegoro, di Gunung Tepoi,
Kalimantan pada tanggal 21 November 1965. Serangan tersebut menewaskan
24 prajurit TNI, Gurkha kehilangan 3 personil dalam serangan itu.
Dailymail.co.uk
Inggris
sendiri mengalami keganasan Gurkha secara langsung setelah mengalami
kerugian besar selama invasi mereka ke Nepal. Kesepakatan damai yang
ditandatangani oleh British East India Company pada tahun 1815
memungkinkan Inggris untuk merekrut pasukan dari Nepal.
Setelah
kemerdekaan India pada tahun 1947, Inggris, Nepal dan India mencapai
kesepakatan untuk mentransfer empat resimen Gurkha kepada tentara India.
Mantan koloni Inggris Singapura dan Malaysia juga telah mempekerjakan
Gurkha untuk polisi dan tentara mereka masing-masing. Menurut laporan
Angkatan Darat Nepal, lebih dari 10.000 pelamar mencoba setiap tahun
untuk 260 tempat di unit Gurkha tentara Inggris.
Meskipun sudah ada senjata modern yang melengkapi persenjataan mereka selama menjaga keamanan pertemuan Trump dan Kim di Singapura,
Gurkha masih membawa "kukri" tradisional, pisau panjang melengkung yang
menurut tradisi disebut "ragat khaikana" atau mengecap rasa darah
begitu pisau ini ditarik.
CB, Jakarta - Pesawat Air China Boeing 747 yang membawa pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un,
menuju Singapura pada Minggu adalah jet pribadi dari Perdana Menteri
Cina, Li Keqiang, seperti dilaporkan Korea Herald mengutip Hong Kong
Apple Daily, pada Senin 11 Juni 2018.
Moda
transportasi yang biasa digunakan Kim adalah pesawat terbangnya sendiri,
Chammae 1, tetapi Kim Jong Un meminta bantuan dari Cina karena alasan
keamanan terkait kondisi jet-nya. Chammae 1 adalah Ilyushin Il-62 yang
direkonstruksi, pesawat jet jarak jauh Soviet yang telah berhenti
produksi pada 1995.
Meskipun
pesawat jet jarak jauh Il-62 dapat terbang hingga 10.000 kilometer dan
mampu menempuh jarak 4.600 kilometer antara Pyongyang dan Singapura,
usia jet itu dapat menghalangi pemimpin Korea Utara untuk perjalanan
luar negerinya selain Cina.
Kim Jong Un dikabarkan
mendapat pinjaman pesawat oleh Presiden Cina Xi Jinping selama
kunjungannya ke Dalian, China, pada Mei lalu. Dilaporkan sebelumnya oleh
Korea Times, Cina menawarkan penerbangan untuk Kim Jong Un. Pesawat Air
China tiba di Pyongyang pada Minggu pagi sebelum kembali ke Beijing dua
jam setelahnya. Namun tiba-tiba rute berubah langsung ke Bandara
Changi, Singapura.
Pemimpin
Korea Utara Kim Jong Un, tiba di Bandara Internasional Changi,
Singapura, Ahad, 10 Juni 2018. Kedatangan Kim untuk menghadiri pertemuan
puncak dengan Presiden AS Donald Trump. Kementerian Komunikasi dan
Informasi Singapura/AP
Empat pesawat Boeing yang
digunakan oleh pemimpin politik Cina yakni B-2443, B-2445, B-2447,
B-2472. Pesawat Xi Jinping adalah B-2472, sedangkan pesawat perdana
menteri Li Keqiang adalah B-2447, sama dengan yang ditumpangi Kim Jong
Un.
B-2447
adalah pesawat berusia 23 tahun yang berfungsi sebagai pembawa
penumpang sipil ketika tidak digunakan oleh Li. Setiap kali hendak
digunakan sebagai jet pribadi, interior pesawat dimodifikasi menjadi
pesawat pribadi, lengkap dengan kantor, ruang tunggu dan kamar tidur.
Namun tidak seperti US Air Force One milik Amerika Serikat, B-2447 tidak
dilengkapi dengan sistem pertahanan.
Presiden
AS Donald Trump dan Kim Jong Un tiba di Singapura pada Minggu 10 Juni,
menjelang pertemuan puncak yang dijadwalkan Selasa 12 Juni. Kim Jong Un tiba pada pukul 2:36 pm waktu setempat, sementara Donald Trump tiba melalui Air Force One pukul 8:22 pm waktu Singapura.
Menteri Luar Negeri Korea Utara Ri Yong-ho. Foto/REUTERS
PYONGYANG
- Menteri Luar Negeri (Menlu) Korea Utara (Korut) Ri Yong-ho mengecam
Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu pada Senin (11/6/2018)
pagi. Dia menyebut pemimpin negara Yahudi itu sebagai seorang "Zinois
busuk" yang membunuh warga Gaza.
Serangan verbal itu disampaikan
melalui Twitter. Komentar Menlu Ri sebagai respons atas video Netanyahu
yang menawarkan bantuan Israel kepada penduduk Iran dengan teknologi
air.
Netanyahu mengklaim teknologi air yang dikembangkan
negaranya dapat membantu menyelamatkan nyawa orang-orang Iran yang tak
terhitung jumlahnya. Menurutnya, rakyat Iran tidak terlayani kebutuhan
air yang vital oleh rezim Teheran.
"Hari ini saya akan membuat
penawaran yang belum pernah terjadi sebelumnya ke Iran. Itu berhubungan
dengan air. Israel berdiri bersama rakyat Iran dan itulah mengapa saya
ingin membantu menyelamatkan nyawa orang Iran yang tak terhitung
jumlahnya. Begini caranya," kata Netanyahu dalam video penawaran bantuan
tersebut.
Ri yang mengomentari video itu di Twitter
mempertanyakan mengapa Netanyahu tidak membantu memberikan air ke Gaza.
"Zionis busuk Netanyahu menawarkan air ke Iran; dia seorang
kriminal/pembohong. Sementara itu, dia tidak bisa repot-repot memberikan
air ke Gaza; dia membunuh mereka (warga Gaza) sebagai gantinya," tulis
Ri, yang dikutip Ynet.
Komentar keras Menlu Korut itu
muncul di saat pemimpinnya Kim Jong-un sedang bersiap-siap melakukan
pertemuan bersejarah dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di
Singapura. Pertemuan untuk menentukan nasib krisis nuklir Pyongyang itu
akan berlangsung Selasa (12/6/2018) besok.
Juru bicara
Kementrian Luar Negeri Israel Emmanuel Nahshon telah membalas tweet
Menlu Ri. "Sisi baiknya Anda mengikuti kami di Twitter dan bereaksi. Di
sisi negatifnya, Anda menghina kami tanpa alasan. Israel adalah negara
yang mencari perdamaian, membela diri terhadap rezim Iran yang penuh
kebencian dan kebencian yang mencari penghancuran kami," tulis Nahshon.
Pemimpin
Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei juga berbicara tentang Netanyahu
di Twitter. Dia tidak merespons tawaran bantuan teknologi air Israel
untuk warga Iran.
Sebaliknya, Khamenei menganggap Netanyahu
sebagai penjahat yang berpura-pura sebagai korban."PM dari rezim Zionis
mengunjungi Eropa untuk memainkan (peran sebagai) korban, mengklaim,
Iran ingin menghilangkan populasi beberapa juta. Penonton Eropa
mendengarkan, mengangguk, dan menolak untuk mengatakan, 'Anda (rezim
Zionis) melakukan kejahatan di Gaza dan Quds (Yerusalem)," tulis
Khamenei.
Dalam pidatonya di Yerusalem, Yahya Cholil Staquf menyerukan agar Palestina dan Israel berdamai. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)
Jakarta, CB -- Kunjungan Yahya Cholil Staquf ke Yerusalem menuai kecaman dan kemarahan dari kalangan pembela Palestina.
Meski menyatakan lawatan itu tidak mewakili posisinya sebagai anggota
Dewan Pertimbangan Presiden, ataupun Nadhlatul Ulama dimana dia menjadi
Sekjen, sejumlah kalangan menyayangkan lawatan Yahya yang terjadi di
saat Israel melibas demonstran Palestina di Jalur Gaza. Lebih dari 120 demonstran Palestina tewas dan 3.700 lainnya luka-luka.
Dalam pidatonya yang diterima CNNIndonesia.com,
Yahya Staquf menyatakan misinya, selain atas nama pribadi sebagai warga
muslim, tapi juga menyerukan kepada Israel dan Palestina untuk
menghentikan konflik.
Berikut pidato Yahya di Yerusalem:
Saya mengucapkan terima kasih kepada ICFR (Israel
Council on Foreign relations) yang telah mengundang saya untuk datang
dan berbicara di forum ini. Saya terharu. Saya, seorang Muslim, dari
negeri mayoritas Muslim terbesar, dari organisasi Islam terbesar. Di
tengah atmosfer yang diwarnai ketegangan, bahkan permusuhan, kebencian
dan dendam, Anda mengundang saya. Anda meminta saya untuk berbicara. Dan
Anda siap mendengarkan. Saya terharu. Saya tidak melihat makna lain
dari ini, selain bahwa Anda semua mempunyai niat baik. Anda tulus
menginginkan jalan keluar dari kemelut ini. Anda percaya, atau
sekurang-kurangnya ingin menguji kepercayaan Anda, pada harapan akan
perdamaian. Dan masa depan yang lebih baik.
Senyatanya, saya datang kesini bukan atas nama Indonesia, negeri
asal saya, bukan pula atas nama Nahdlatul Ulama, organisasi tempat saya
mengabdi. Saya datang atas nama kegelisahan dan kesedihan saya pribadi.
Kegelisahan dan kesedihan yang tumbuh diatas kesaksian saya akan
penderitaan orang-orang Palestina. Karena penderitaan mereka bukanlah
milik mereka sendiri saja. Penderitaan mereka adalah juga kekalutan
Bangsa-bangsa Arab dan kegalauan Dunia Islam. Dan pada saat yang sama,
laksana gambaran di seberang cermin, penderitaan Palestina adalah juga
keresahan Israel dan kegamangan Dunia Barat. Dan kini, setelah
berpuluh-puluh tahun, semua itu hampir-hampir mengarah pada keputusasaan
umat manusia.
Saya tidak tahu, apakah masih ada
diantara kita yang menyaksikan sendiri, bagaimana semua ini dimulai.
Yang jelas, kita semua adalah anak-anak dari sejarah yang penuh masalah
(troubles). Sejarah yang diwarnai curiga, kebencian, rasa sakit dan
amarah. Sejarah yang bergulir diluar kendali kita. Rangkaian
sebab-akibat dari tindakan-tindakan diluar keputusan kita. Sejarah yang
mewariskan kepada kita permusuhan dan ikatan saling menyakiti seolah
perjanjian takdir.
Izinkan saya bertanya: apakah kita
ingin meneruskan warisan yang sangat tidak nyaman ini kepada generasi
mendatang? Apakah kita senang anak-cucu kita merasakan
ketidakberuntungan dan sakit seperti yang kita hidupi sekarang? Sudah berapa lama kita menanggung sakit ini? Sejak puluhan tahun yang lalu? Ratusan tahun? Ribuan tahun?
Kini Anda memperingati 70 tahun berdirinya Negara Israel.
Baiklah. Sudah berapa banyak, sejak 70 tahun yang lalu itu, orang
mencoba menghentikan kemelut ini? Kakek-nenek kita? Bapak-ibu kita?
Orang-orang
besar datang dan pergi. Melakukan tindakan-tindakan paling berani.
Berjuang untuk saling mengalahkan atau mendamaikan. Dan hari ini, kita
masih seperti ini.
Guru saya, Kyai Haji Abdurrahman
Wahid, enam belas tahun yang lalu menceritakan pandangan seseorang
tentang upaya penyelesaian masalah Israel-Palestina, yang menurut guru
saya sangat menarik (compelling). Menurut orang itu, upaya-upaya yang
telah dilakukan selama ini hanya mempertimbangkan aspek-aspek politik
dan militer, melibatkan hanya pemimpin-pemimpin politik dan militer, dan
terbukti gagal. Maka patut dicoba untuk menambahkan unsur baru dalam
upaya-upaya itu, yaitu unsur agama, dengan memberdayakan
inspirasi-inspirasi agama dan melibatkan pemimpin-pemimpin agama.
Foto: REUTERS/Mohammed Salem
Korban kekerasan di Jalur Gaza
Guru saya melihat gagasan itu sangat menarik. Tapi beliau
juga melihat masalah besar, bahwa didalam setiap agama itu sendiri
terdapat pertentangan-pertentangan pandangan, interpretasi, dan madzhab,
bahkan pertentangan-pertentangan pula diantara para pemimpinnya. Maka
gagasan itu kelihatan menarik sekali saat diucapkan, tapi pasti sulit
sekali untuk diwujudkan.
Di Kedutaan Besar Israel di
Washington, DC beberapa minggu yang lalu, seseorang meminta konfirmasi
saya mengenai adanya ajaran-ajaran Islam yang mendorong permusuhan
terhadap Yahudi. Saya tidak menjawab secara langsung pertanyaan itu.
Saya katakan, saya ingin mencari jalan keluar. Dan kalau agama
menghalangi jalan keluar, mari kita tinggalkan saja.
Bukan
maksud saya menyarankan agar orang melepaskan diri dan membuang agama.
Saya sendiri beriman kepada Tuhan dan rasul-rasulNya: Ibrahim, Musa,
Isa, Muhammad dan semua lainnya. Iman yang saya pilih ketimbang nyawa
saya. Tapi dogma-dogma adalah interpretasi. Jika suatu interpretasi
agama tidak membantu kita memecahkan masalah, mari kita jelajahi
interpretasi-interpretasi lainnya.
Dokter mangatakan bahwa obat apa pun tidak akan ada gunanya bagi
penderita diabetes dan penyakit jantung, kecuali mereka mengubah gaya
hidup dan pola makan. Al Qur'an mengatakan: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم
"Sesungguhnya Tuhan tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka".
Jika
ditengah perseteruan ini kita terus ngotot memandang pihak lain sebagai
musuh, bagaimana mungkin kita mampu melihat peluang bagi perdamaian?
Apa gunanya berbagi ini dan itu, menyepakati ini dan itu, mengatakan ini
dan itu, jika kita tak pernah bersedia melepaskan cita-cita untuk
membasmi lawan? Apakah kita akan terus bertarung sampai salah satu pihak
musnah, walaupun harus selama-lamanya hidup dalam kesengsaran?
Jika ingin menghentikan konflik, kita harus menghilangkan
sebabnya. Kini setiap orang mengklaim bahwa sebab konflik ini adalah
ketidakadilan. Maka masing-masing pihak menuntut keadilan. Tapi
masing-masing punya perhitungannya sendiri-sendiri tentang apa yang adil
dan apa yang tidak adil. Dan konflik pun terus berlangsung tanpa ada
ujungnya.
Izinkanlah saya mengatakan sesuatu yang semua
orang sudah tahu tapi entah kenapa enggan mengingatnya, apalagi
melaksanakannya. Bahwa keadilan bukan hanya soal menuntut, tapi juga
soal memberi. Maka keadilan tak mungkin terwujud tanpa kasih-sayang.
Orang yang tidak bersedia memberikan kasih-sayang tidak mungkin mau
mempersembahkan keadilan. Ini adalah ruh agama. Inilah ruh iman.
Tidakkah
Anda melihat kini, bahwa akar konflik ini bukan lagi ketidakadilan,
tapi permusuhan. Kebencian kepada pihak lain akan senantiasa mendorong
Anda untuk berbuat tidak adil kepada mereka dan menyakiti mereka.
Foto: REUTERS/Ammar Awad
Ramadan di Yerusalem
Apakah hilangnya permusuhan tergantung pada kepuasan semua
pihak akan keadilan? Bagaimana mungkin? Sedangkan masing-masing punya
perhitungan yang berbeda tentang keadilan dan bersikukuh dengan
keinginan untuk saling menghancurkan?
Tidak. Hilangnya
permusuhan adalah soal pilihan. Apakah kita memilih dendam atau
memaafkan? Apakah kita memilih kebencian atau kasih-sayang? Apakah kita
memilih bertarung hingga musnah atau berdamai dan bekerja sama?
Jelas
bahwa pilihan-pilihan yang menjadi syarat bagi perdamaian bukanlah
pilihan-pilihan yang mudah. Tapi selama kita tidak mengubah pilihan dari
yang selama ini kita jalani, tidak akan ada jalan keluar sama sekali. O,
Palestina, dapatkah engkau mengistirahatkan jiwamu dari kemarahan dan
dendam? O, Israel, dapatkah engkau menunda keresahanmu tentang rasa tak
aman? O, Arab, dapatkah engkau merelakan ruang untuk berbagi? O, kaum
Muslimin dan Yahudi, dapatkan kalian meletakan rasa saling curiga dan
membangun masa depan bersama dengan ruh iman? O, Dunia! Dapatkah kalian
membuat jeda dari perebutan kuasa dan sumberdaya-sumberdaya untuk
perduli pada manusia? Manusia dengan darah dan daging seperti dirimu?
Manusia dengan hati dan jiwa seperti milikmu? Manusia dengan orang-orang
yang disayangi seperti engkau dengan kekasih-kekasihmu?
إلى الله المشتكى وهو المستعان ولا حول ولا قوة إلا يالله العلي العظيم
Tuhanlah tempat mengadu dan Tuhanlah tempat memohon pertolongan dan tiada daya dan kekuatan selain dengan pertolonganNya.
Yahya Cholil Staquf diundang Israel. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)
Jakarta, CB -- Ketua Pengurus Besar Nadlatul Ulama (PBNU) Bidang Hukum Robikin Emhas menegaskan kehadiran Yahya Cholil Staquf ke Israel bukan dalam kapasitas sebagai Katib Aam PBNU.
"Kehadiran
Gus Yahya Staquf di Israel adalah selaku pribadi, bukan mewakili PBNU,"
kata Robikin lewat keterangan tertulis, Sabtu (9/6).
Robikin menegaskan tidak pernah ada kerja sama yang terjalin antara
PBNU dan Israel baik berupa program ataupun kelembagaan. Kehadiran
beberapa tokoh NU yang pernah hadir ke Israel murni urusan pribadi.
"Tidak ada kerja sama NU dengan Israel. Sekali lagi
ditegaskan, tidak ada jalinan kerja sama program maupun kelembagaan
antara NU dengan Israel," tuturnya.
Lebih lanjut, ia yakin bahwa kehadiran Gus Yahya, yang saat ini juga duduk sebagai anggotaDewan Pertimbangan Presiden
(Wantimpres) tersebut untuk memberi dukungan dan menegaskan kepada
dunia, khususnya Israel bahwa Palestina adalah negara merdeka. Bukan
sebaliknya.
"Setiap insan yang mencintai perdamaian pasti
mendambakan penyelesaian menyeluruh dan tuntas atas konflik
Israel-Palestina," ujarnya.
Menurut Robikin, konflik Israel-Palestina tidak disebabkan oleh faktor tunggal. Untuk itu, "diperlukan semacam gagasan out of the book" yang memberi harapan perdamaian bagi seluruh pihak secara adil.
"Boleh
jadi Gus Yahya Staquf memenuhi undangan dimaksud untuk menawarkan
gagasan yang memberi harapan bagi terwujudkan perdamaian di Palestina
dan dunia pada umumnya," katanya.
Sebelumnya, rencana kunjungan PBNU ke Israel mendapat banyak cibiran
netizen. Beberapa diantara mereka mengaku kecewa atas sikap PBNU yang
malah mendatangi Israel di tengah umat Islam yang sedang terluka akibat
beragam serangan yang dilakukan Israel.
Undangan dari Universitas
Tel Aviv untuk PBNU viral di media sosial. Acara yang diselenggaran The
Israel Council of Foreign Relation itu menyebut Gus Yahya akan menjadi
pembicara untuk tema "Shifting the Geopolitical Calculus: From Conflict
to Cooperation" pada hari Rabu, 13 Juni 2018.
Salah seorang
wartawan Israel dengan nama Simon Arann mengunggah status di akun
twitternya jika ulama senior di Indonesia yang juga Sekretaris Jenderal
Forum Keagamaan NU, Yahya Cholil Staquf akan memberikan kuliah di
Isntitut Mendelin pekan depan meskipun tidak ada hubungan diplomatik
Israel dan Indonesia.
CB, Jakarta - Turki
telah menyelesaikan pembangunan tembok perbatasan dengan Suriah
sepanjang 764 kilometer atau setara dengan jarak Jakarta-Surabaya. Kata
pejabat Turki, pembangunan tembok tersebut demi keamanan negaranya. Middle East Monitor dalam laporannya mengatakan, sebuah perusahaan BUMN Turki, TOKI, mendapat tugas membangun tembok sepanjang 563 kilometer.
Tentara bejaga-jaga di tembok Turki. dailysabah.com
"Sementara sisanya 201 kilometer dikerjakan oleh beberapa
pemerintahan provinsi yang dilintasi oleh tembok tersebut," kata pejabat
Turki yang tak bersedia disebutkan namanya kepada kantor berita Anadolu.
Turki
berbagi perbatasan darat 764 kilometer dengan Suriah melintasi Provinsi
Sanliurfa, Gaziantep, Kilis, Hatay, Mardin dan Sirnak. "Seluruh
provinsi tersebut berbatasan dengan Suriah yang kini dibekap perang
saudara sejak 2011," tulis Middle East Monitor.
Tembok Turki. istimewa
Pembangunan
tembok yang dimulai pada 2015 tersebut bukanlah proyek main-main karena
selain dibangun dengan material pilihan, Turki melengkapi juga dengan
peralatan canggih demi keamanan.
Tembok
yang berdiri kokoh dengan tinggi tiga meter itu dilengkapi sistem
pengintaian modern, kamera suhu, radar pengintai, sistem senjata
pengendali jarak jauh, sistem getaran dan sensor suara. Turki sengaja membangun tembok ini untuk pengamanan negara dari para penyelundup atau imigran gelap.
Filipina
Kecam Cina Karena Sita Ikan Nelayan di Laut Cina Selatan. Nelayan
Filipina yang melaut di sekitar Gosong Scarborough berada di bawah
pengawasan pasukan penjaga pantai Cina. Reuters/E. De Castro
Kebijakan
lunak Presiden Filipina Rodrigo Duterte terhadap Cina mendapat ujian
pertama setelah Manila menuding Beijing menyita ikan yang ditangkap
nelayan Filipina di kawasan perairan di dekat Gosong Scarborough, Laut
Cina Selatan. Pemerintah Filipina menilai langkah tersebut "tidak dapat
diterima," kata jurubicara kepresidenan Harry Roque.
"Sebab itu
kami telah menegaskan kepada Cina bahwa kami tidak mengizinkan pihak
asing menyita ikan dari nelayan kami," ujarnya. "Kami meminta Cina
mengambil langkah untuk menghentikan aksi pasukan penjaga pantai itu,"
imbuhnya lagi.
Roque mengklaim dirinya dan Menteri Luar Negeri
Alan Peter Cayetano telah membahas masalah ini dengan duta besar Cina di
Manila. Duta Besar Zhao Jianhua menjamin pemerintah Cina akan menghukum
petugas penjaga pantai yang ketahuan menyita hasil tangkapan nelayan
Filipina jika tuduhan tersebut terbukti.
"Saya mendapat jaminan
dari duta besar bahwa hal ini bukan kebijakan pemerintah dan Beijing
akan melakukan investigasi," kata Roque. "Kami tidak akan berdiam diri.
Karena ada perjanjian antara Presiden Xi Jinping dan Presiden Duterte
bahwa tidak akan ada gangguan terhadap nelayan," imbuhnya lagi.
Ketegangan
diplomasi teranyar antara Manila dan Beijing terjadi setelah sebuah
stasiun televisi lokal mewawancarai sejumlah nelayan yang menjadi korban
dan menampilkan video ketika pasukan penjaga pantai Cina menyita hasil
tangkapan. Tiga nelayan yang menjadi korban saat ini telah diundang ke
Istana Malacañang untuk memberikan kesaksian.
"Mereka naik ke
kapal, mencari tempat penyimpanan ikan dan menyita tangkapan terbaik
kami. Kami tidak bisa melakukan apapun karena kapal-kapal besar mereka
ada di sana," kata Romel Cejuela, seorang nelayan yang diikutsertakan
dalam jumpa pers di istana.
Meski begitu Roque memastikan insiden
tersebut tidak akan membebani "persahabatan" antara Cina dan Filipina.
"Hal ini terlalu kecil untuk bisa berdampak pada hubungan dengan Cina.
Kami toh sudah mendapat jaminan bahwa pemerintah Cina akan mengambil
langkah sesuai," imbuhnya seperti dilansir Rappler.
Cina yang
menganeksasi Gosong Scarborough pada 2012 silam mendapat lampu hijau
dari Manila untuk memperkuat posisinya di Laut Cina selatan sejak era
kepresidenan Duterte.
Manila yang membidik aliran dana investasi
dari Cina dikritik lantaran bersikap lunak saat Cina menempatkan rudal
dan pesawat pembom di Kepulauan Spratly dan Paracel baru-baru ini. Namun
kritik tersebut ditepis pemerintah Filipina.
SINGAPURA
- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memastikan bahwa ia akan
bertemu dengan pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un pada bulan Juni
mendatang di Singapura. Kepastian itu ditegaskan Trump setelah bertemu
dengan tangan kanan Kim Jong-un, Kim Yong-chol, di Gedung Putih.
Rencana
pertemuan bersejarah dua pemimpin yang sempat berseteru hebat itu bukan
tanpa hambatan. Pertemuan bahkan terancam gagal setelah Trump secara
mendadak membatalkan pertemuan itu sebelum sehari kemudian menariknya
kembali.
Berikut sejumlah kejadian penting, perkembangan dan lika
liku diplomatik yang menyelimuti pertemuan Trump dengan Kim Jong-un
yang dirangkum Sindonews.
1 Januari 2018: Pemimpin Korut Kim Jong-un membuka kemungkinan terjadinya dialog dalam pidato Tahun Barunya dengan Korea Selatan (Korsel).
9 Januari 2018:
Para pejabat dua Korea bertemu di Panmunjom dan menyepakati Korut akan
mengirim atlet dan delegasi ke Olimpiade Musim Dingin di Pyeongchang,
Korsel.
Adik dari pemimpin Korut, Kim Yo-jong, menyambangi
Korsel. Selain menghadiri upacara pembukaan Olimpiade Musim Dingin,
Yo-jong juga melakukan pertemuan dengan Presiden Korsel Moon Jae-in.
Dalam pertemuan itu, Yo-jong menyampaikan surat dari kakaknya Kim
Jong-un yang berisi ingin bertemu dengan Moon Jae-in.
5 Maret 2018:
Dua pejabat senior Korsel Kepala Keamanan Nasional Korsel Chung
Eui-yong, yang memiliki kontak dekat di Amerika Serikat (AS), dan Kepala
Badan Intelijen Nasional Suh Hoon, yang dikenal sebagai juru runding
utama Korsel, menyambangi Pyongyang dan bertemu dengan Pemimpin Korut
Kim Jong-un.
7 Maret 2018: Setelah bertemu
dengan Kim Jong-un, Chung Eui-yong terbang ke Amerika Serikat (AS) untuk
melaporkan hasil pertemuannya dengan Kim Jong-un kepada Presiden Donald
Trump. Ia mengatakan Diktator Muda Korut itu bersedia membahas program
nuklirnya dengan AS. Kim Jong-un bahkan berjanji akan menangguhkan uji
coba nuklir.
9 Maret 2018: Trump menerima undangan Kim Jong-un untuk bertemu setelah melakukan pembicaraan dengan pejabat Korsel.
27 Maret 2018: Kim Jong-un melakukan kunjungan mendadak ke Beijing untuk bertemu dengan Presiden China Xi Jinping.
18 April 2018:
Trump mengonfirmasi bahwa Mike Pompeo, yang saat itu masih menjadi
kepala CIA, telah mengunjungi Korut dan bertemu dengan Kim Jong-un.
21 April 2018: Kim Jong-un mengumumkan penangguhan uji coba nuklir Korut.
27 April 2018:
Sejarah tercipta. Pemimpin Korut Kim Jong-un bertemu dengan Presiden
Korsel Moon Jae-in. Kim Jong-un menjadi presiden pertama yang menyebrang
ke Korsel. Dalam pertemuan itu, keduanya sepakat untuk bekerja sama
menuju denuklirisasi sepenuhnya Semenanjung Korea.
7 Mei 2018: Kim Jong-un kembali bertemu dengan Presiden China Xi Jinping.
9 Mei 2018:
Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, kembali melakukan kunjungan ke
Korsel untuk membahas persiapan pertemuan Kim Jong-un dengan Trump.
Disaat bersamaan, rezim Kim Jong-un membebaskan tiga warga AS keturunan
Korea dan menyerahkannya kepada Pompeo.
10 Mei 2018: Presiden AS Donald Trump mengumumkan ia akan bertemu dengan Kim Jong-un di Singapura pada tanggal 12 Juni.
12 Mei 2018:
Korut mengumumkan akan membongkar tempat uji coba nuklirnya Punggye-ri
pada 23 dan 25 Mei. Korut akan mengundang wartawan luar negeri untuk
menyaksikan peristiwa tersebut.
16 Mei 2018:
Korut membatalkan pembicaraan dengan Korsel dan mengancam akan
membatalkan pertemuan bersejarah Trum-Kim Jong-un. Tindakan ini sebagai
aksi protes atas latihan militer AS-Korsel dan menyatakan tidak bisa
ditekan secara sepihak untuk melepaskan program nuklirnya.
22 Mei 2018: Presiden AS Donald Trump bertemu dengan Presiden Korsel Moon Jae-in.
23 Mei 2018:
Wakil Presiden AS Mike Pence menyatakan bahwa opsi militer terhadap
Korut masih terbuka. Menurutnya Washington sampai saat ini belum menarik
opsi militer dari atas meja untuk menghadapi Korut.
24 Mei 2018:
Wakil Menteri Luar Negeri Korut, Choe Son-hui, mengecam pernyataan
Pence dan menyebutnya sebagai "Boneka Politik". Ia bahkan mengatakan
terserah kepada AS akan bertemu dengan Korut di meja perundingan atau
medan tempur nuklir.
Lewat sepucuk surat, Trump membatalkan
pertemuannya dengan Kim Jong-un. Ini tidak lepas dari reaksi yang
ditunjukkan Korut kepada pernyataan Wakil Presiden Mike Pence.
25 Mei 2018: Korut menghancurkan situs uji coba nuklir Punggye Ri. Korut juga mengatakan pintu dialog dengan Trump masih terbuka.
Presiden
AS, Donald Trump, mengatakan bahwa pemerintahannya kembali berhubungan
dengan Korut dan kedua belah pihak dapat menjadwal ulang pertemuannya
dengan Kim Jong-un. Pertemuan ini mungkin bisa terjadi sesuai jadwal.
26 Mei 2018:
Dua pemimpin Korea, Kim Jong-un dan Moon Jae-in, menggelar pertemuan
mendadak di desa gencatan senjata Panmunjom. Pertemuan mendadak ini
dilakukan dalam upaya untuk memastikan pertemuan tingkat tinggi antara
Kim Jong-un dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berlangsung
dengan sukses. Dalam pertemuan tersebut, Kim Jong-un juga menegaskan
komitmennya melakukan denuklirisasi dan siap untuk bertemu Trump.
28 Mei 2018:
Para pejabat AS dan Korut bertemu sebagai persiapan untuk kemungkinan
pertemuan puncak Presiden Donald Trump dan Kim Jong-un. Pertemuan antara
pejabat Washington dengan Pyongyang itu terjadi di perbatasan Korut
dengan Korea Selatan
Selang beberapa jam kemudian, Presiden AS Donald Trump mengatakan tim AS
telah tiba di Korut untuk mempersiapkan konferensi tingkat tinggi (KTT)
yang diusulkan antara dirinya dan Kim Jong-un.
31 Mei 2018:
Menlu AS Mike Pompeo akan bertemu dengan tangan kanan pemimpin Korut
Kim Jong-un, Kim Yong-chol di New York. Pertemuan ini untuk membicarakan
persiapan konferensi tingkat tinggi (KTT) antara Presiden Donald Trump
dan Kim Jong-un.
1 Juni 2018: Tangan kanan
pemimpin Korut Kim Jong-un, Kim Yong-chol, dijadwalkan akan bertemu
dengan Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih untuk menyampaikan surat
dari Kim Jong-un.
2 Juni 2018: Setelah bertemu
dengan Kim Yong-chol dan menerima surat dari Kim Jong-un, Trump
memastikan jika pertemuan puncak dengan pemimpin Korut itu tetap
dilaksanakan pada 12 Juni.
3 Juni 2018: Menteri
Pertahanan Amerika Serikat (AS), Jim Mattis angkat bicara mengenai
sanksi AS terhadap Korea Utara (Korut). Mattis menuturkan, pihaknya akan
mencabut sanski tersebut jika proses denuklirisasi telah dilakukan.
Sementara
Menteri Pertahanan Singapura, Ng Eng Hen menyatakan, pihaknya berusaha
untuk memastikan bahwa pertemuan antara pemimpin Korea Utara (Korut),
Kim Jong-un dan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump berlangsung
aman dan berhasil.
6 Juni 2018: Juru bicara
Gedung Putih, Sarah Sanders menyatakan, pertemuan bersejarah antara
Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump dengan pemimpin Korea Utara
(Korut), Kim Jong-un akan digelar di salah hotel mewah yang berada di
satu resort terbesar di Singapura, yakni di Pulau Sentosa.
Pemerintah
Singapura menyatakan Menteri Luar Negeri Vivian Balakrishnan akan
mengunjungi Korea Utara (Korut) dari Kamis hingga Jumat. Kunjungan itu
dilakukan beberapa hari sebelum negara itu menjadi tuan rumah bagi
pertemuan bersejarah pemimpin Korut dan Amerika Serikat (AS).
8 Juni 2018:
Trump menyatakan pertemuan dengan Kim Jong-un siap digelar. Ia juga
menyatakan perjanjian damai Semenanjung Korea mungkin bisa dicapai saat
dia melakukan pertemuan dengan pemimpin Kim Jong-un.
10 Juni 2018:
Pemimpin Korut Kim Jong-un tiba di Singapura untuk pertemuan puncak
dengan Presiden AS Donald Trump. Selang beberapa jam kemudian, pesawat
Air Force One yang membawa Presiden AS Donald Trump mendarat di bandara
Singapura.
SINGAPURA
- Amerika Serikat (AS) menuntut perlucutan senjata nuklir Korea Utara
(Korut) secara menyeluruh dan dapat diverifikasi. Senbagai balasan, AS
bersedia menawarkan jaminan keamanan "unik" kepada Korut.
Hal itu dikatakan oleh Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo.
"Kami
siap untuk mengambil tindakan yang akan memberikan (Korea Utara)
kepastian bahwa mereka denuklirisasi bukanlah sesuatu yang berakhir
buruk bagi mereka," kata Pompeo pada konferensi pers.
"Justru
sebaliknya, itu mengarah ke masa depan yang lebih cerah dan lebih baik
untuk orang Korea Utara," imbuhnya seperti dikutip dari CNBC, Selasa (12/6/2018).
Meski
begitu, Pompeo tidak akan menjelaskan secara detail tentang apa yang
mungkin ditawarkan AS sebagai imbalan Kim Jong-un menyerahkan gudang
persenjataan nuklirnya.
"Kami siap memberikan jaminan keamanan yang berbeda, unik, untuk apa yang Amerika telah bersedia berikan sebelumnya," katanya.
"Kami pikir ini perlu dan tepat," sambungnya.
Ia mengatakan bahwa bantuan ekonomi tidak akan diberikan sampai AS memiliki bukti bahwa tuntutannya telah dipenuhi.
"Tujuan akhir dari usaha diplomasi kami dengan Korea Utara tidak berubah," katanya kepada wartawan.
"Denuklirisasi
Semenanjung Korea yang lengkap, dapat diverifikasi, dan yang tidak
dapat diubah adalah satu-satunya hasil yang akan diterima Amerika
Serikat," tegasnya.
![Wakil Kepala Staf Angkatan Darat UEA, Mayjen Eisa Saif al-Mazrouei.[newnewss.net]](https://statik.tempo.co/data/2018/06/19/id_713104/713104_720.jpg)
![Hodeidah, kota pelabuhan terbesar di Yaman saat ini dikuasai milisi Houthi. [GeorgekhouryUN/Twitter]](https://statik.tempo.co/data/2018/06/13/id_712244/712244_720.jpg)
