Credit republika.co.id
Jumat, 08 Juni 2018
China Copot Sistem Pertahanan Rudal di Laut China Selatan
BEIJING
- China dilaporkan telah mencopot sistem rudal permukaan ke udara yang
sebelumnya ditempatkan di pulau Laut China Selatan yang diperebutkan.
Laporan itu berdasarkan citra satelit terbaru yang dirilis oleh
perusahaan intelijen Israe, ImageSat International (ISI).
Woody Island, pulau terbesar di rantai Kepulauan Paracel yang disengketakan, menjadi lokasi beberapa instalasi militer China, termasuk sistem anti rudal untuk mempertahankan pulau dari serangan laut dan udara. Tetapi sekarang tampaknya sebagian dari mereka telah hilang.
Gambar menunjukkan sistem rudal Cina yang ditempatkan di Woody Island telah dihapus atau dipindahkan.
Foto-foto itu, yang diambil pada 3 Juni oleh ISI, dirilis beberapa hari setelah dua pesawat pembom B-52 AS terbang di atas pulau yang disengketakan di Laut Cina Selatan pada hari Selasa. Juru bicara Departemen Luar Negeri China Hua Chunying mengutuk penerbangan itu pada hari Rabu, menyebutnya sebagai upaya militer AS untuk menghasut militerisasi dan menimbulkan masalah."
ISI menyebut hilangnya sistem pertahanan rudal itu mungkin hanya menjadi bagian dari praktik rutin memindahkan rudal dan bahwa mereka telah dipindahkan ke pulau lain di wilayah tersebut.
"Di sisi lain, itu mungkin latihan rutin," kata ISI dalam sebuah pernyataan di situsnya.
"Jika demikian, dalam beberapa hari ke depan kita banyak mengamati pemindahan di area yang sama," sambung pernyataan itu seperti dikutip Sputnik, Jumat (8/6/2018).
Analis, seperti biasanya, memiliki teori mereka sendiri mengenai tindakan China ini. Menurut ahli angkatan laut yang bermarkas di Beijing, Li Jie, sistem pertahanan mungkin telah dicopot sementara untuk menjalani pekerjaan pemeliharaan.
"Karena cuaca yang lembab, ditambah angin topan baru-baru ini di kawasan itu, kemungkinan bahwa sistem-sistem itu perlu dicopot sementara untuk diperbaiki atau beberapa bagiannya diganti," kata Li kepada South China Morning Post.
Berapa lama mereka "menghilang" tergantung pada jenis servis yang mereka butuhkan.
"(Pemindahan) akan terjadi lebih cepat jika hanya untuk mengubah beberapa bagian kecil, tetapi jika seluruh sistem perlu diganti, maka itu akan memakan waktu lebih lama karena perlu dikirim kembali ke tempat-tempat seperti Hainan untuk diganti," ia menambahkan.
Dua pejabat pertahanan AS yang tidak disebutkan identitasnya mengatakan kepada CNN bahwa sangat tidak mungkin Beijing memilih untuk sepenuhnya mencopot sistem rudal itu, dan menyebut kemungkinan persenjataan itu disembunyikan di dalam gedung di pulau itu.
Namun, menurut Ni Lexiong, seorang ahli angkatan laut dengan Universitas Ilmu Politik dan Hukum Shanghai, pemindahan lebih berkaitan dengan China mencoba mengambil langkah mundur dan membiarkan ketegangan mendidih di kawasan itu, dengan AS khususnya, agak mendingin.
Woody Island, pulau terbesar di rantai Kepulauan Paracel yang disengketakan, menjadi lokasi beberapa instalasi militer China, termasuk sistem anti rudal untuk mempertahankan pulau dari serangan laut dan udara. Tetapi sekarang tampaknya sebagian dari mereka telah hilang.
Gambar menunjukkan sistem rudal Cina yang ditempatkan di Woody Island telah dihapus atau dipindahkan.
Foto-foto itu, yang diambil pada 3 Juni oleh ISI, dirilis beberapa hari setelah dua pesawat pembom B-52 AS terbang di atas pulau yang disengketakan di Laut Cina Selatan pada hari Selasa. Juru bicara Departemen Luar Negeri China Hua Chunying mengutuk penerbangan itu pada hari Rabu, menyebutnya sebagai upaya militer AS untuk menghasut militerisasi dan menimbulkan masalah."
ISI menyebut hilangnya sistem pertahanan rudal itu mungkin hanya menjadi bagian dari praktik rutin memindahkan rudal dan bahwa mereka telah dipindahkan ke pulau lain di wilayah tersebut.
"Di sisi lain, itu mungkin latihan rutin," kata ISI dalam sebuah pernyataan di situsnya.
"Jika demikian, dalam beberapa hari ke depan kita banyak mengamati pemindahan di area yang sama," sambung pernyataan itu seperti dikutip Sputnik, Jumat (8/6/2018).
Analis, seperti biasanya, memiliki teori mereka sendiri mengenai tindakan China ini. Menurut ahli angkatan laut yang bermarkas di Beijing, Li Jie, sistem pertahanan mungkin telah dicopot sementara untuk menjalani pekerjaan pemeliharaan.
"Karena cuaca yang lembab, ditambah angin topan baru-baru ini di kawasan itu, kemungkinan bahwa sistem-sistem itu perlu dicopot sementara untuk diperbaiki atau beberapa bagiannya diganti," kata Li kepada South China Morning Post.
Berapa lama mereka "menghilang" tergantung pada jenis servis yang mereka butuhkan.
"(Pemindahan) akan terjadi lebih cepat jika hanya untuk mengubah beberapa bagian kecil, tetapi jika seluruh sistem perlu diganti, maka itu akan memakan waktu lebih lama karena perlu dikirim kembali ke tempat-tempat seperti Hainan untuk diganti," ia menambahkan.
Dua pejabat pertahanan AS yang tidak disebutkan identitasnya mengatakan kepada CNN bahwa sangat tidak mungkin Beijing memilih untuk sepenuhnya mencopot sistem rudal itu, dan menyebut kemungkinan persenjataan itu disembunyikan di dalam gedung di pulau itu.
Namun, menurut Ni Lexiong, seorang ahli angkatan laut dengan Universitas Ilmu Politik dan Hukum Shanghai, pemindahan lebih berkaitan dengan China mencoba mengambil langkah mundur dan membiarkan ketegangan mendidih di kawasan itu, dengan AS khususnya, agak mendingin.
"Dengan hubungan yang semakin tegang antara kedua negara, dapat dimengerti bahwa kita membuat sedikit gerakan kompromi," kata Ni.
"Tidaklah bijaksana bagi China untuk secara langsung menghadapi AS. Kami akan memutuskan kemudian (kemungkinan pengalihan) setelah ketegangan turun," imbuhnya.
"Lebih baik kita membuat tiga langkah ke depan dan dua langkah mundur, karena kedua belah pihak masih terkendali dan tidak ada pihak yang ingin berperang," tukas Ni.
South China Morning Post melaporkan bahwa sistem rudal terakhir kali dicopot oleh China pada tahun 2016, dua hari sebelum Pengadilan Permanen Arbitrase di Den Haag menolak klaim China atas Laut Cina Selatan.
Credit sindonews.com
China Berjanji Selidiki Serangan Sonic pada Diplomat AS
BEIJING
- Cina mengatakan pihaknya siap untuk membantu mengatasi penyakit
misterius yang telah membuat sakit orang Amerika yang bekerja di
Konsulat Amerika Serikat (AS) di bagian selatan negara itu. Serangan ini
menyebabkan evakuasi sejumlah diplomat AS pada minggu ini.
Kementerian Luar Negeri China mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan penyelidikan pada Mei lalu setelah kasus pertama seorang diplomat Amerika jatuh sakit di kota Guangzhou dilaporkan pada April.
Kementerian Luar Negeri China mengatakan pada saat itu, para penyelidik Cina belum dapat menentukan sumber penyakit diplomat itu.
Departemen Luar Negeri AS mengatakan para diplomat negara itu di konsulat telah mengeluhkan gejala-gejala yang mirip dengan “gegar otak atau cedera otak traumatis,” dan mungkin telah menjadi target serangan yang melibatkan suara-suara aneh.
Gejala-gejala - dan penyebab nyata - mirip dengan yang mempengaruhi 24 personel Amerika di Kuba pada tahun 2016.
Departemen Luar Negeri belum mengatakan berapa banyak dari lebih dari 100 karyawan Amerika di konsulat di Guangzhou telah dievakuasi sejauh ini. Para diplomat yang sakit mengeluhkan suara yang tidak biasa di apartemen mereka, yang tidak jauh dari konsulat.
Mereka yang dievakuasi sedang dibawa untuk tes ke Pusat Cedera dan Pengobatan Otak Universitas Pennsylvania, di mana tim peneliti telah memeriksa kasus yang sama dari Kuba.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China mengatakan Beijing belum diberitahu oleh Amerika Serikat tentang evakuasi terakhir.
"Jika AS datang kepada kami terkait dengan kasus ini lagi, kami akan menyelidikinya secara serius dan menjalin kerja sama yang erat dengan AS," kata Hua seperti dikutip dari New York Times, Jumat (8/6/2018).
Ia menambahkan bahwa China mengambil serius kewajibannya di bawah Konvensi Wina, sebuah perjanjian internasional yang mengharuskan pemerintah untuk melindungi diplomat negara lain.
Penyakit-penyakit itu memiliki potensi untuk semakin memperburuk hubungan antara Cina dan Amerika Serikat, yang sudah tegang atas sengketa perdagangan dan Korea Utara (Korut).
Tahun lalu, Departemen Luar Negeri menarik sejumlah besar diplomatnya dari Kuba yang mengaku terserang vertigo, sulit tidur dan gangguan kognitif. AS pun mengatakan negara itu tidak dapat melindungi para diplomatnya.
Kementerian Luar Negeri China mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan penyelidikan pada Mei lalu setelah kasus pertama seorang diplomat Amerika jatuh sakit di kota Guangzhou dilaporkan pada April.
Kementerian Luar Negeri China mengatakan pada saat itu, para penyelidik Cina belum dapat menentukan sumber penyakit diplomat itu.
Departemen Luar Negeri AS mengatakan para diplomat negara itu di konsulat telah mengeluhkan gejala-gejala yang mirip dengan “gegar otak atau cedera otak traumatis,” dan mungkin telah menjadi target serangan yang melibatkan suara-suara aneh.
Gejala-gejala - dan penyebab nyata - mirip dengan yang mempengaruhi 24 personel Amerika di Kuba pada tahun 2016.
Departemen Luar Negeri belum mengatakan berapa banyak dari lebih dari 100 karyawan Amerika di konsulat di Guangzhou telah dievakuasi sejauh ini. Para diplomat yang sakit mengeluhkan suara yang tidak biasa di apartemen mereka, yang tidak jauh dari konsulat.
Mereka yang dievakuasi sedang dibawa untuk tes ke Pusat Cedera dan Pengobatan Otak Universitas Pennsylvania, di mana tim peneliti telah memeriksa kasus yang sama dari Kuba.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China mengatakan Beijing belum diberitahu oleh Amerika Serikat tentang evakuasi terakhir.
"Jika AS datang kepada kami terkait dengan kasus ini lagi, kami akan menyelidikinya secara serius dan menjalin kerja sama yang erat dengan AS," kata Hua seperti dikutip dari New York Times, Jumat (8/6/2018).
Ia menambahkan bahwa China mengambil serius kewajibannya di bawah Konvensi Wina, sebuah perjanjian internasional yang mengharuskan pemerintah untuk melindungi diplomat negara lain.
Penyakit-penyakit itu memiliki potensi untuk semakin memperburuk hubungan antara Cina dan Amerika Serikat, yang sudah tegang atas sengketa perdagangan dan Korea Utara (Korut).
Tahun lalu, Departemen Luar Negeri menarik sejumlah besar diplomatnya dari Kuba yang mengaku terserang vertigo, sulit tidur dan gangguan kognitif. AS pun mengatakan negara itu tidak dapat melindungi para diplomatnya.
Credit sindonews.com
Ditekan China, Taiwan Gelar Latihan Militer Skala Besar
Ilustrasi latihan militer Taiwan. (Reuters/Tyrone Siu)
Latihan ini dipimpin oleh Presiden Tsai Ing-wen dan disaksikan oleh raja eSwatini, kerajaan Afrika yang sebelumnya dikenal dengan nama Swaziland, di tengah perang diplomatik Taiwan dan China.
China mengklaim Taiwan sebagai wilayahnya, di bawah kebijakan "satu China," dan Beijing tak pernah menepikan kemungkinan menggunakan cara paksa untuk merebut daerah tersebut.
Angkatan udara China telah melakukan serangkaian manuver militer dekat pulau tersebut dalam beberapa bulan terakhir. Taipei menyebutnya sebagai tindakan intimidasi.
|
|
"Efektivitas tempur angkatan bersenjata kami adalah jaminan bagi keamanan nasional kami. Itu adalah basis berkembang masyarakat, dan merupakan kekuatan pendukung bagi nilai demokrasi dan kebebasan kami," kata Tsai di latihan Han Kuang di Taichung.
"Selama angkatan bersenjata kami masih ada, Taiwan pasti akan bertahan."
Lebih dari 4.000 personel dan lebih dari 1.500 buah alat pertahanan dikerahkan dalam latihan tahunan ini. Sementara pesawat nirawak atau drone terbang lalu lalang untuk memberikan pengintaian medan perang dan pekerja konstruksi berlatih memperbaiki landasan pacu.
Raja Mswati III, raja mutlak Afrika terakhir sekaligus satu-satunya sekutu Taiwan yang tersisa di benua tersebut, adalah pemimpin negara pertama yang menyaksikan Han Kuang sejak Tsai menjabat pada 2016.
|
|
China selama mini meminta eSwatini untuk memutuskan hubungan dengan Taiwan, dengan tenggat waktu September awal, ketika Beijing menjadi tuan rumah pertemuan tingkat tinggi pemimpin Afrika.
Taiwan menuding China menggunakan diplomasi uang untuk memancing para sekutunya, menjanjikan paket bantuan yang menjanjikan. Beijing menampik tudingan tersebut.
Angkatan udara China kerap bermanuver di Taiwan. (Ministry of National Defense/Handout via REUTERS)
|
"Ini adalah satu cara yang kami harap bisa memperdalam dialog antara kedua belah pihak."
|
|
Taiwan menyatakan telah menerima jaminan dari eSwatini bahwa hubungan kedua negara dalam keadaan mantap.
Belum lama ini, Taiwan kehilangan dua sekutu diplomatiknya yakni Burkina Faso dan Republik Dominika yang lebih memilih membangun hubungan dengan Beijing. Taipei hanya memiliki hubungan resmi dengan 18 negara di dunia.
China takut Tsai Ing-wen mendeklarasikan kemerdekaan secara formal. (REUTERS/Tyrone Siu)
|
Latihan lingkar pasifik atau RIMPAC, disebut sebagai kegiatan maritim internasional terbesar yang digelar dua tahun sekali di Hawaii pada Juni dan Juli. Pentagon membatalkan undangan untuk China sebagai respons atas militerisasi di Laut China Selatan.
|
|
Ketegangan antara Taiwan dan negara tetangganya yang besar itu meningkat dalam berapa bulan, di tengah kecurigaan China kepada pemerintahan Tsai yang diduga ingin mendorong kemerdekaan resmi negaranya.
Tsai selama ini mengatakan ingin mempertahankan status quo, tapi akan melindungi keamanan Taiwan dan tak akan rela dirundung Beijing.
Taiwan dilengkapi dengan persenjataan yang sebagian besar berasal dari Amerika Serikat dan terus meminta Washingto menjual persenjataan yang lebih canggih, termasuk jet tempur baru.
Pakar militer menyebut kini China mempunyai senjata yang lebih kuat ketimbang Taiwan. Pasukan mereka kemungkinan besar bisa dengan cepat mengepung pulau jika AS tak segera datang memberikan bantuan.
Credit cnnindonesia.com
Lebaran, Afghanistan Umumkan Gencatan Senjata dengan Taliban
Presiden Afghanistan Ashraf Ghani mengumumkan
gencatan senjata dengan gerilyawan Taliban selama libur Lebaran, 12-20
Juni mendatang. (REUTERS/Stringer)
"Gencatan senjata akan berlaku dari hari ke-27 Ramadan sampai hari kelima setelah Idul Fitri," kicau Ghani melalui Twitternya, Kamis (7/6).
"Gencatan senjata ini adalah kesempatan bagi Taliban untuk melakukan introspeksi bahwa kampanye kekerasan tidak memenangkan hati dan pikiran, malahan makin jauh mengasingkan mereka," katanya.
"Gencatan senjata ini melambangkan kekuatan pemerintah dan kehendak rakyat untuk resolusi damai atas konflik Afghanistan."
Belum jelas apakah Taliban menyetujui gencatan senjata tersebut. Jika terlaksana, ini akan menjadi gencatan senjata pertama antara kedua belah sejak invasi Amerika Serikat 2001 lalu yang sengaja dilakukan selama lebaran.
"Kami sedang memastikan pengumuman gencatan senjata itu kepada para pejabat terkait," kata juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid, kepada AFP.
Langkah mengejutkan tersebut muncul beberapa hari setelah ulama-ulama terkemuka berkumpul di Ibu Kota Kabul demi menyerukan gencatan senjata. Para tokoh agama itu juga mengeluarkan fatwa bahwa serangan bom bunuh diri seperti yang kerap dilakukan Taliban adalah haram.
Namun itu nampaknya tak menghentikan teror Taliban. Satu jam setelah fatwa keluar, bom bunuh diri terjadi di depan gedung pertemuan para ulama hingga menewaskan tujuh orang.
"Pemerintah Afghanistan tidak hanya mendukung pengumuman fatwa ulama dengan suara bulat, tapi juga mendukung rekomendasi para tokoh yang menyerukan gencatan senjata," kata Ghani melalui pernyataan yang dirilis kantornya.
"Di saat yang sama, pemerintah Afghanistan memerintahkan semua pasukan keamanan dan pertahanan negara menghentikan serangannya terhadap Taliban."
Namun, Ghani memastikan gencatan senjata ini tidak menghentikan operasi perlawanan pemerintah terhadap kelompok teroris seperti ISIS dan Al Qaidah.
Selama ini, Ghani sudah beberapa kali mencoba berdialog dengan Taliban. Februari lalu, dia telah mengumumkan rencana menggelar pembicaraan damai dengan Taliban, termasuk mengakui kelompok itu sebagai partai politik.
Saat itu, Ghani juga menyerukan gencatan senjata. Namun, hingga kini Taliban belum secara resmi menjawab tawaran pemerintah tersebut.
Credit cnnindonesia.com
Norwegia Resmi Melarang Cadar di Lembaga Pendidikan
Parlemen Norwegia mengesahkan beleid yang
melarang cadar yang menutup sebagian atau seluruh wajah dikenakan di
lembaga-lembaga pendidikan. (AFP PHOTO / AREF KARIMI)
Rancangan undang-undang itu berlaku bagi siswa dan guru, serta para staf di pusat-pusat penitipan anak 'dalam situasi mengajar.
RUU didukung mayoritas dalam pemungutan suara dua putaran yang digelar terpisah selama tiga hari, sesuai dengan prosedur Parlemen Norwegia.
Dilaporkan The Local Norwegia, anggota parlemen dari Partai Sosialis Kiri, Merah dan Hijau menentang RUU tersebut. Partai Sosialis Kiri mendukung larangan bagi para staf pengajar tetapi tidak untuk siswa.
Sebaliknya, Partai Kemajuan yang anti-imigrasi menyatakan kegembiraanya atas pengesahan RUU tersebut.
"Ini berita yang sangat bagus. Ketika pada tahun 2003 kami mengusulkan larangan total atas niqab dan burqa, kami ditertawakan. Kami melihat sekarang bahwa kami telah berhasil membawa lingkungan politik ke sudut padang kami," kata Ashild Bruun-Gundersen, seorang anggota parlemen dari Partai Kemajuan, kepada media Norwegia, Bergens Tidende.
"Dalam beberapa tahun ke depan, kami percaya bahwa politisi Norwegia akan siap untuk mengesahkan larangan total niqab di depan umum," kata Bruun-Gundersen menambahkan.
Larangan serupa disahkan negara tetangganya di Skandinavia, yaitu Denmark pekan lalu. Larangan itu dikritik kelompok-kelompok aktivis hak asasi manusia (HAM) termasuk Amnesty International.
Niqab adalah cadar yang menutup wajah sepenuhnya dengan hanya celah kecil untuk mata. Adapun burqa adalah cadar yang menutupi kepala dan tubuh dengan jala di bagian mata.
Larangan cadar di sekolah-sekolah Norwegia. mendapat penolakan dari beberapa lembaga pendidikan selama penggodokan RUU itu di Parlemen.
Sekolah Ekonomi Norwegia menyebutnya "aneh dan dramatis". Adapun Universitas Bergen dan Universitas Sains dan Teknologi Norwegia mengatakan itu tidak perlu. University of Agder dan Norwegian Police University College juga mengkritik larangan itu.
Usulan larangan cadar di sekolah digagas pada tahun lalu.
"Larangan itu adalah sinyal yang jelas bahwa di Norwegia kami berharap untuk melihat wajah satu sama lain. Kami akan terus bekerja menuju pelarangan total, dan yakin beberapa pihak akan siap untuk itu dalam beberapa tahun mendatang," kata Bruun-Gundersen kepada Bergens Tidende.
Credit cnnindonesia.com
Putin peringatkan Ukraina tidak lakukan gerakan tentara selama Piala Dunia
Presiden Rusia, Vladimir Putin. (Sputnik/Michael Klimentyev/Kremlin via REUTERS)
Moskow (CB) - Presiden Rusia, Vladimir Putin, Kamis,
memperingatkan Kiev akan "dampak sangat parah bagi Ukraina" jika
melancarkan gerakan tentara terhadap pemberontak pendukung Rusia di
timur selama kejuaraan sepakbola Piala Dunia di Rusia, yang dimulai pada
pekan depan.
Zakhar Prilepin, penulis Rusia penasihat pemberontak di Donetsk, wilayah pemberontak dukungan Rusia, meminta Putin memberikan tanggapan dalam wawancara televisi tentang kemungkinan Ukraina melancarkan gerakan tentara.
"Saya harap tidak akan ada pancingan, tapi jika itu terjadi, saya pikir itu akan memiliki dampak sangat parah bagi kenagaraan Ukraina secara umum," kata Putin.
Zakhar Prilepin, penulis Rusia penasihat pemberontak di Donetsk, wilayah pemberontak dukungan Rusia, meminta Putin memberikan tanggapan dalam wawancara televisi tentang kemungkinan Ukraina melancarkan gerakan tentara.
"Saya harap tidak akan ada pancingan, tapi jika itu terjadi, saya pikir itu akan memiliki dampak sangat parah bagi kenagaraan Ukraina secara umum," kata Putin.
Credit antaranews.com
Irak lancarkan serangan udara terhadap ISIS di Suriah
Dokumentasi pasukan Irak bersiap melancarkan serangan untuk merebut kembali Mosul yang sejak 2014 diduduki ISIS (Reuters)
Baghdad (CB) - Irak melancarkan serangan udara terhadap IS di negara tetangganya, Suriah, Kamis, kata militer.
Pesawat tempur F-16 menghancurkan bangunan tempat anggota kelompok garis keras Sunni itu bergerak, katanya dalam pernyataan.
ISIS, yang pernah menguasai sepertiga wilayah Irak, dikalahkan di sebagian besar wilayah di negara itu tetapi masih menjadi ancaman di sepanjang perbatasannya dengan Suriah.
"Pesawat tempur F-16 Irak melakukan serangan pada Kamis pagi ini terhadap yang disebut pusat komando dan pengendalian, yang berisi pemimpin dan petempur kelompok teroris Daesh (ISIS) di Hajin di wilayah Suriah," kata pernyataan itu.
Angkatan Udara Irak menggelar beberapa serangan udara terhadap ISIS di Suriah sejak tahun lalu, dengan persetujuan pemerintahan Presiden Suriah, Bashar al-Assad, dan koalisi pimpinan Amerika Serikat yang memerangi ISIS.
Irak memiliki hubungan baik dengan Iran dan Rusia, pendukung utama Bashar dalam perang sipil Suriah, sementara juga menikmati dukungan kuat dari koalisi pimpinan Amerika Serikat.
Perdana Menteri Haider al-Abadi mengumumkan kemenangan akhir atas ISIS pada Desember tetapi masih beroperasi dari kantong di sepanjang perbatasan dengan Suriah dan terus melakukan penyergapan, pembunuhan dan pemboman di seluruh Irak.
ISIS menggunakan siasat gerilya sejak meninggalkan tujuannya mempertahankan wilayah itu dan menciptakan khalifah mandiri dengan wilayah melintasi Irak dan Suriah.
Pesawat tempur F-16 menghancurkan bangunan tempat anggota kelompok garis keras Sunni itu bergerak, katanya dalam pernyataan.
ISIS, yang pernah menguasai sepertiga wilayah Irak, dikalahkan di sebagian besar wilayah di negara itu tetapi masih menjadi ancaman di sepanjang perbatasannya dengan Suriah.
"Pesawat tempur F-16 Irak melakukan serangan pada Kamis pagi ini terhadap yang disebut pusat komando dan pengendalian, yang berisi pemimpin dan petempur kelompok teroris Daesh (ISIS) di Hajin di wilayah Suriah," kata pernyataan itu.
Angkatan Udara Irak menggelar beberapa serangan udara terhadap ISIS di Suriah sejak tahun lalu, dengan persetujuan pemerintahan Presiden Suriah, Bashar al-Assad, dan koalisi pimpinan Amerika Serikat yang memerangi ISIS.
Irak memiliki hubungan baik dengan Iran dan Rusia, pendukung utama Bashar dalam perang sipil Suriah, sementara juga menikmati dukungan kuat dari koalisi pimpinan Amerika Serikat.
Perdana Menteri Haider al-Abadi mengumumkan kemenangan akhir atas ISIS pada Desember tetapi masih beroperasi dari kantong di sepanjang perbatasan dengan Suriah dan terus melakukan penyergapan, pembunuhan dan pemboman di seluruh Irak.
ISIS menggunakan siasat gerilya sejak meninggalkan tujuannya mempertahankan wilayah itu dan menciptakan khalifah mandiri dengan wilayah melintasi Irak dan Suriah.
Credit antaranews.com
Kamis, 07 Juni 2018
Jet Tempur F-35 Miliki Hampir 1.000 Kekurangan, AS Krisis Uang
WASHINGTON
- Kantor Akuntabilitas Pemerintah (GAO) Amerika Serikat (AS) mengungkap
bahwa program pesawat jet tempur siluman F-35 memiliki hampir 1.000
kekurangan. Sedangkan untuk produksi massal tahun depan, pemerintah
Washington tidak memiliki dana.
GAO sebagai auditor pemerintah menyampaikan masalah itu kepada Kongres. GAO telah merekomendasikan untuk menahan anggaran untuk kelanjutan produksi pesawat jet tempur siluman tersebut sebelum banyak kekurangan diselesaikan terlebih dahulu.
Dari hampir 1.000 kekurangan yang dimiliki jet tempur kebangaan NATO ini, di antaranya adalah kursi ejector yang dapat menyebabkan cedera leher, sistem display yang dipasang pada helm tidak dapat digunakan, sistem pasokan oksigen yang gagal dan pengisian bahan bakar di udara yang dapat putus saat digunakan.
Secara total, F-35 memiliki 996 kekurangan yang belum terselesaikan pada Januari. Dari jumlah tersebut, 111 di antaranya dianggap sebagai defisiensi "Kategori 1". Artinya, kesalahan dan kekurangan yang dapat membahayakan keselamatan atau keamanan pengguna.
F-35 akan memasuki produksi penuh pada tahun depan, dengan biaya USD10,4 miliar (Rp1.44,1 triliun) per tahun selama dua dekade berikutnya. Namun, GAO dalam laporannya yang dikutip SINDOnews dari situsnya, Kamis (7/6/2018), telah merekomendasikan bahwa tidak ada dana yang tersedia untuk fase produksi berikutnya sampai rentetan masalah tersebut diperbaiki dan sampai Pentagon membuat bisnis yang sehat terkait pendanaan.
F-35 telah dikembangkan di Lockheed Martin sejak 2001, dan telah dikacaukan oleh penundaan dan kenaikan biaya sejak saat itu. Dengan perkiraan biaya seumur hidup sebesar USD1,4 triliun, jet tempur ini adalah program pengembangan senjata termahal dalam sejarah.
Struktur program pengembangan F-35 telah bergeser beberapa kali sepanjang umurnya, karena biaya mulai meningkat. Laporan GAO secara parsial menyalahkan Pentagon dan pengembang model "concurrency" Lockheed Martin, di mana pesawat telah diuji coba sementara komponen baru sedang diproduksi, bukannya dibangun untuk spec dengan komponen yang telah teruji. Masalah dengan komponen individu kemudian menyebabkan penundaan dan kenaikan biaya secara keseluruhan.
Biaya program pengembangan F-35 yang mengejutkan dianggap sebagai salah satu pemborosan dan salah urus di Pentagon. Dalam laporan lain yang dirilis bulan lalu, GAO menemukan bahwa bom nuklir baru Amerika, B-61-12, juga akan membebani pemerintah lebih dari USD7,6 miliar.
"Saya tidak dapat melihat mata Anda sekarang dan mengatakan bahwa kami dapat memberi tahu Anda, bahwa setiap sen di masa lalu telah dihabiskan dengan cara yang strategis dan strategis," kata Menteri Pertahanan James Mattis kepada sekelompok kadet Angkatan Udara yang lulus di Colorado bulan lalu.
GAO sebagai auditor pemerintah menyampaikan masalah itu kepada Kongres. GAO telah merekomendasikan untuk menahan anggaran untuk kelanjutan produksi pesawat jet tempur siluman tersebut sebelum banyak kekurangan diselesaikan terlebih dahulu.
Dari hampir 1.000 kekurangan yang dimiliki jet tempur kebangaan NATO ini, di antaranya adalah kursi ejector yang dapat menyebabkan cedera leher, sistem display yang dipasang pada helm tidak dapat digunakan, sistem pasokan oksigen yang gagal dan pengisian bahan bakar di udara yang dapat putus saat digunakan.
Secara total, F-35 memiliki 996 kekurangan yang belum terselesaikan pada Januari. Dari jumlah tersebut, 111 di antaranya dianggap sebagai defisiensi "Kategori 1". Artinya, kesalahan dan kekurangan yang dapat membahayakan keselamatan atau keamanan pengguna.
F-35 akan memasuki produksi penuh pada tahun depan, dengan biaya USD10,4 miliar (Rp1.44,1 triliun) per tahun selama dua dekade berikutnya. Namun, GAO dalam laporannya yang dikutip SINDOnews dari situsnya, Kamis (7/6/2018), telah merekomendasikan bahwa tidak ada dana yang tersedia untuk fase produksi berikutnya sampai rentetan masalah tersebut diperbaiki dan sampai Pentagon membuat bisnis yang sehat terkait pendanaan.
F-35 telah dikembangkan di Lockheed Martin sejak 2001, dan telah dikacaukan oleh penundaan dan kenaikan biaya sejak saat itu. Dengan perkiraan biaya seumur hidup sebesar USD1,4 triliun, jet tempur ini adalah program pengembangan senjata termahal dalam sejarah.
Struktur program pengembangan F-35 telah bergeser beberapa kali sepanjang umurnya, karena biaya mulai meningkat. Laporan GAO secara parsial menyalahkan Pentagon dan pengembang model "concurrency" Lockheed Martin, di mana pesawat telah diuji coba sementara komponen baru sedang diproduksi, bukannya dibangun untuk spec dengan komponen yang telah teruji. Masalah dengan komponen individu kemudian menyebabkan penundaan dan kenaikan biaya secara keseluruhan.
Biaya program pengembangan F-35 yang mengejutkan dianggap sebagai salah satu pemborosan dan salah urus di Pentagon. Dalam laporan lain yang dirilis bulan lalu, GAO menemukan bahwa bom nuklir baru Amerika, B-61-12, juga akan membebani pemerintah lebih dari USD7,6 miliar.
"Saya tidak dapat melihat mata Anda sekarang dan mengatakan bahwa kami dapat memberi tahu Anda, bahwa setiap sen di masa lalu telah dihabiskan dengan cara yang strategis dan strategis," kata Menteri Pertahanan James Mattis kepada sekelompok kadet Angkatan Udara yang lulus di Colorado bulan lalu.
Credit sindonews.com
Perusahaan Pertahanan Sudan Batalkan Transaksi dengan Korut
KHARTOUM
- Sudan mengatakan pabrikan pertahanannya telah membatalkan semua
kontrak dengan Korea Utara (Korut). Negara ini untuk pertama kalinya
mengakui jika Khartoum melakukan perjanjian dengan Pyongyang.
Kementerian Luar Negeri Sudan mengatakan dalam sebuah pernyataan Khartoum juga telah membentuk sebuah komite untuk menerapkan sanksi Dewan Keamanan PBB terhadap Korut.
"Produsen pertahanan Sudan telah membatalkan semua kontrak yang ditandatangani dengan Korea Utara dan juga mengakhiri hubungan mereka, langsung atau melalui pihak ketiga, dengan Korea Utara," kata kementerian itu.
"Sudan juga telah membentuk komite untuk menyiapkan laporan tentang bagaimana menerapkan sanksi internasional yang diberlakukan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Korea Utara," sambung pernyataan itu seperti dikutip dari Al Arabiya, Kamis (7/6/2018).
Washington telah meningkatkan tekanan pada Khartoum untuk mengakhiri semua hubungannya dengan Pyongyang, meskipun negara Afrika Timur itu tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Korut.
Meskipun Khartoum bersikeras bahwa pihaknya tidak memiliki ikatan semacam itu, ia mengakui telah menandatangani kontrak pertahanan dengan Korut.
Pada bulan Oktober, Washington mencabut sanksi yang telah berusia puluhan tahun yang dijatuhkan pada Khartoum. Meski begitu, AS tetap menempatkan Sudan dalam daftar "negara sponsor terorisme" bersama dengan Korut, Iran dan Suriah.
Para pejabat Sudan telah mendesak untuk menghapus Sudan dari daftar hitam tersebut, tetapi Washington menegaskan bahwa Khartoum harus terlebih dahulu memberikan jaminan lengkap bahwa semua pihak telah memutuskan hubungan dengan Pyongyang yang memiliki senjata nuklir.
Korut tahun lalu mengguncang komunitas internasional dengan kesibukan uji coba nuklir dan rudal.
Presiden AS Donald Trump akan bertemu dengan pemimpin Korut Kim Jong-un pada 12 Juni di Singapura, dengan senjata nuklir Pyongyang yang menduduki puncak agenda.
Kementerian Luar Negeri Sudan mengatakan dalam sebuah pernyataan Khartoum juga telah membentuk sebuah komite untuk menerapkan sanksi Dewan Keamanan PBB terhadap Korut.
"Produsen pertahanan Sudan telah membatalkan semua kontrak yang ditandatangani dengan Korea Utara dan juga mengakhiri hubungan mereka, langsung atau melalui pihak ketiga, dengan Korea Utara," kata kementerian itu.
"Sudan juga telah membentuk komite untuk menyiapkan laporan tentang bagaimana menerapkan sanksi internasional yang diberlakukan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Korea Utara," sambung pernyataan itu seperti dikutip dari Al Arabiya, Kamis (7/6/2018).
Washington telah meningkatkan tekanan pada Khartoum untuk mengakhiri semua hubungannya dengan Pyongyang, meskipun negara Afrika Timur itu tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Korut.
Meskipun Khartoum bersikeras bahwa pihaknya tidak memiliki ikatan semacam itu, ia mengakui telah menandatangani kontrak pertahanan dengan Korut.
Pada bulan Oktober, Washington mencabut sanksi yang telah berusia puluhan tahun yang dijatuhkan pada Khartoum. Meski begitu, AS tetap menempatkan Sudan dalam daftar "negara sponsor terorisme" bersama dengan Korut, Iran dan Suriah.
Para pejabat Sudan telah mendesak untuk menghapus Sudan dari daftar hitam tersebut, tetapi Washington menegaskan bahwa Khartoum harus terlebih dahulu memberikan jaminan lengkap bahwa semua pihak telah memutuskan hubungan dengan Pyongyang yang memiliki senjata nuklir.
Korut tahun lalu mengguncang komunitas internasional dengan kesibukan uji coba nuklir dan rudal.
Presiden AS Donald Trump akan bertemu dengan pemimpin Korut Kim Jong-un pada 12 Juni di Singapura, dengan senjata nuklir Pyongyang yang menduduki puncak agenda.
Credit sindonews.com
Draft Perdamaian Yaman Serukan Houthi Serahkan Rudal Balistik
WASHINGTON
- Rencana perdamaian PBB untuk Yaman menyerukan kepada gerakan Houthi
untuk menyerahkan misil balistiknya sebagai imbalan untuk mengakhiri
kampanye pemboman terhadapnya oleh koalisi pimpinan Arab Saudi. Rencana
perdamaian juga menyebut perjanjian pemerintahan transisi.
Rencana tersebut, yang belum dipublikasikan dan masih bisa dimodifikasi, adalah upaya terbaru untuk mengakhiri perang saudara tiga tahun di Yaman. Konflik ini telah melahirkan salah satu bencana kemanusiaan terburuk yang sedang berlangsung di dunia.
Konflik tersebut melibatkan Houthi yang dibantu Iran, yang menguasai Ibu Kota Sanaa pada tahun 2014, melawan pasukan Yaman lainnya yang didukung oleh koalisi yang dipimpin oleh sekutu AS Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Koalisi khawatir Houthi adalah bagian dari perebutan kekuasaan regional oleh Teheran.
Upaya sebelumnya untuk mengakhiri konflik, yang menurut PBB telah menewaskan lebih dari 10.000 orang, telah gagal. Tidak jelas apakah rencana baru akan berjalan lebih baik mengingat perbedaan kepentingan para pejuang di lapangan dan para pendukung internasional.
Sebuah rancangan dokumen yang dilihat oleh Reuters dan dikonfirmasi oleh dua sumber yang akrab dengannya mengatakan bahwa sebagai langkah menuju pengaturan keamanan baru, senjata berat dan menengah termasuk rudal balistik akan diserahkan oleh aktor militer non-negara secara teratur dan terencana.
"Tidak ada kelompok bersenjata yang akan dibebaskan dari perlucutan senjata," katanya seperti dikutip dari Reuters, Kamis (7/6/2018).
Sumber-sumber itu, yang berbicara dengan syarat tidak disebutkan namanya, membenarkan bahwa dokumen itu termasuk Houthi, yang telah meluncurkan rudal balistik di negara tetangga Arab Saudi.
Dokumen ini juga mengutip rencana untuk menciptakan pemerintahan transisi, di mana komponen politik akan terwakili secara memadai, yang jelas ditujukan kepada Houthi, yang tidak mungkin menyerahkan Sanaa tanpa partisipasi dalam pemerintahan mendatang.
“Tujuannya adalah untuk menghubungkan aspek keamanan dan politik dimulai dengan penghentian pertempuran kemudian bergerak menuju penarikan pasukan dan pembentukan pemerintah persatuan nasional. Tujuan terakhir ini mungkin yang paling sulit,” kata salah satu sumber.
Rencana perdamaian itu dirancang oleh utusan khusus PBB Martin Griffiths, yang akan menyajikan kerangka kerja untuk negosiasi di Yaman pada pertengahan Juni.
Griffiths berada di Timur Tengah mengerjakan kesepakatan terpisah untuk mencegah serangan terhadap Hodeidah.
Rencana perdamaian yang lebih luas nampaknya dirancang untuk memenangkan gencatan senjata cepat sambil meninggalkan banyak masalah pelik untuk kemudian dinegosiasikan.
Masalah-masalah seperti proses konstitusional dan pemilihan umum, dan rekonsiliasi di antara pihak-pihak akan dibahas nanti sebagai bagian dari agenda transisi.
Rencana tersebut, yang belum dipublikasikan dan masih bisa dimodifikasi, adalah upaya terbaru untuk mengakhiri perang saudara tiga tahun di Yaman. Konflik ini telah melahirkan salah satu bencana kemanusiaan terburuk yang sedang berlangsung di dunia.
Konflik tersebut melibatkan Houthi yang dibantu Iran, yang menguasai Ibu Kota Sanaa pada tahun 2014, melawan pasukan Yaman lainnya yang didukung oleh koalisi yang dipimpin oleh sekutu AS Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Koalisi khawatir Houthi adalah bagian dari perebutan kekuasaan regional oleh Teheran.
Upaya sebelumnya untuk mengakhiri konflik, yang menurut PBB telah menewaskan lebih dari 10.000 orang, telah gagal. Tidak jelas apakah rencana baru akan berjalan lebih baik mengingat perbedaan kepentingan para pejuang di lapangan dan para pendukung internasional.
Sebuah rancangan dokumen yang dilihat oleh Reuters dan dikonfirmasi oleh dua sumber yang akrab dengannya mengatakan bahwa sebagai langkah menuju pengaturan keamanan baru, senjata berat dan menengah termasuk rudal balistik akan diserahkan oleh aktor militer non-negara secara teratur dan terencana.
"Tidak ada kelompok bersenjata yang akan dibebaskan dari perlucutan senjata," katanya seperti dikutip dari Reuters, Kamis (7/6/2018).
Sumber-sumber itu, yang berbicara dengan syarat tidak disebutkan namanya, membenarkan bahwa dokumen itu termasuk Houthi, yang telah meluncurkan rudal balistik di negara tetangga Arab Saudi.
Dokumen ini juga mengutip rencana untuk menciptakan pemerintahan transisi, di mana komponen politik akan terwakili secara memadai, yang jelas ditujukan kepada Houthi, yang tidak mungkin menyerahkan Sanaa tanpa partisipasi dalam pemerintahan mendatang.
“Tujuannya adalah untuk menghubungkan aspek keamanan dan politik dimulai dengan penghentian pertempuran kemudian bergerak menuju penarikan pasukan dan pembentukan pemerintah persatuan nasional. Tujuan terakhir ini mungkin yang paling sulit,” kata salah satu sumber.
Rencana perdamaian itu dirancang oleh utusan khusus PBB Martin Griffiths, yang akan menyajikan kerangka kerja untuk negosiasi di Yaman pada pertengahan Juni.
Griffiths berada di Timur Tengah mengerjakan kesepakatan terpisah untuk mencegah serangan terhadap Hodeidah.
Rencana perdamaian yang lebih luas nampaknya dirancang untuk memenangkan gencatan senjata cepat sambil meninggalkan banyak masalah pelik untuk kemudian dinegosiasikan.
Masalah-masalah seperti proses konstitusional dan pemilihan umum, dan rekonsiliasi di antara pihak-pihak akan dibahas nanti sebagai bagian dari agenda transisi.
Draft dokumen menyerukan untuk membangun pemerintahan transisi yang inklusif, dipimpin oleh perdana menteri yang disepakati, di mana komponen politik akan terwakili secara memadai.
Rencana ini tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang berapa banyak representasi yang mungkin diterima oleh Houthi dalam pemerintahan transisi seperti itu.
Sebuah dewan militer nasional akan mengawasi langkah-langkah untuk penarikan bertahap kelompok-kelompok bersenjata dari daerah-daerah tertentu dan penyerahan senjata, termasuk rudal balistik.
Anwar Gargash, Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab (UEA) untuk urusan luar negeri, mengisyaratkan keinginan Abu Dhabi untuk mendukung upaya Griffith.
“Secara politis, ada kebutuhan untuk mendukung upaya AS. Ini pada akhirnya akan berarti transisi, ke tatanan politik baru di Yaman. Jelas dengan upaya PBB, proses militer dan politik akan melihat Houthi menarik diri dari pusat-pusat kota,” katanya kepada surat kabar berbahasa Inggris UEA, The National.
Pasukan Yaman yang didukung UEA dan Huthi berada dalam kebuntuan atas pelabuhan Laut Merah Hodeidah yang dikendalikan Houthi.
Pasukan Yaman yang didukung Emirat, yang setia kepada Presiden Yaman yang diasingkan Abd-Rabbu Mansour Hadi telah pindah ke dalam 10 km dari Hodeidah, garis batas untuk persediaan kemanusiaan.
Perundingan damai yang didukung PBB antara Houthi dan pemerintah Yaman terakhir diadakan di Kuwait pada Agustus 2016.
Credit sindonews.com
Ambisi Qatar untuk Jadi Anggota NATO Pupus
BRUSSELS
- NATO menolak tawaran Qatar untuk bergabung dengan aliansi pertahanan
militer Barat itu. NATO mengatakan keanggotaannya disediakan untuk
Amerika Serikat (AS) dan Eropa.
Pernyataan itu menanggapi komentar Menteri Pertahanan Qatar pada hari Selasa bahwa "ambisi" jangka panjang negaranya adalah untuk bergabung dengan NATO.
"Menurut Pasal 10 dari Perjanjian Washington, hanya negara-negara Eropa yang dapat menjadi anggota NATO," kata seorang pejabat dari aliansi 29 negara itu.
"Qatar adalah mitra NATO yang berharga dan sudah lama," sambung pejabat itu seperti dikutip dari Channel News Asia, Kamis (7/6/2018).
Berbicara pada peringatan satu tahun perselisihan diplomatik pahit antara negara-negara Teluk yang telah melihat Qatar terisolasi dari mantan sekutu regionalnya, Menteri Pertahanan Khalid bin Mohamed al-Attiyah mengatakan Qatar ingin menjadi anggota penuh NATO.
"Qatar saat ini telah menjadi salah satu negara paling penting di kawasan itu dalam hal kualitas persenjataan," kata Attiyah kepada majalah resmi kementerian pertahanan Qatar, Altalaya.
"Mengenai keanggotaan, kami adalah sekutu utama dari luar NATO. Ambisinya adalah keanggotaan penuh jika kemitraan kami dengan NATO berkembang dan visi kami jelas," imbuhnya.
Pernyataannya itu datang pada saat yang sensitif secara politik di wilayah tersebut.
Pada 5 Juni 2017, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir secara tiba-tiba memutuskan hubungan dengan Qatar. Keempat negara itu menuduh Qatar mendukung terorisme dan Iran.
Keempat negara itu mengusir Qatar, dan satu-satunya perbatasan darat negara itu dengan Arab Saudi telah ditutup selama setahun terakhir.
Upaya-upaya diplomatik sejauh ini terbukti tidak membuahkan hasil terhadap tempat yang sebelumnya merupakan salah satu kawasan paling stabil di dunia Arab.
Pernyataan itu menanggapi komentar Menteri Pertahanan Qatar pada hari Selasa bahwa "ambisi" jangka panjang negaranya adalah untuk bergabung dengan NATO.
"Menurut Pasal 10 dari Perjanjian Washington, hanya negara-negara Eropa yang dapat menjadi anggota NATO," kata seorang pejabat dari aliansi 29 negara itu.
"Qatar adalah mitra NATO yang berharga dan sudah lama," sambung pejabat itu seperti dikutip dari Channel News Asia, Kamis (7/6/2018).
Berbicara pada peringatan satu tahun perselisihan diplomatik pahit antara negara-negara Teluk yang telah melihat Qatar terisolasi dari mantan sekutu regionalnya, Menteri Pertahanan Khalid bin Mohamed al-Attiyah mengatakan Qatar ingin menjadi anggota penuh NATO.
"Qatar saat ini telah menjadi salah satu negara paling penting di kawasan itu dalam hal kualitas persenjataan," kata Attiyah kepada majalah resmi kementerian pertahanan Qatar, Altalaya.
"Mengenai keanggotaan, kami adalah sekutu utama dari luar NATO. Ambisinya adalah keanggotaan penuh jika kemitraan kami dengan NATO berkembang dan visi kami jelas," imbuhnya.
Pernyataannya itu datang pada saat yang sensitif secara politik di wilayah tersebut.
Pada 5 Juni 2017, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir secara tiba-tiba memutuskan hubungan dengan Qatar. Keempat negara itu menuduh Qatar mendukung terorisme dan Iran.
Keempat negara itu mengusir Qatar, dan satu-satunya perbatasan darat negara itu dengan Arab Saudi telah ditutup selama setahun terakhir.
Upaya-upaya diplomatik sejauh ini terbukti tidak membuahkan hasil terhadap tempat yang sebelumnya merupakan salah satu kawasan paling stabil di dunia Arab.
Credit sindonews.com
Amerika Serikat Siapkan Rencana Kemungkinan Serangan Rusia?
![Kedutaan Besar Rusia di Washington. [Anatoliy Bochinin/TASS]](https://statik.tempo.co/data/2018/03/26/id_693670/693670_720.jpg)
CB, Jakarta - Amerika Serikat menekan para sekutunya di Eropa agar mendorong Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara
atau NATO lebih bersiap menghadapi kemungkinan serangan Rusia. Amerika
Serikat bahkan menilai, kapal dan pesawat tempur dianggap perlu
dipersiapkan sebagai pencegahan.
Dilansir dari Reuters.com pada Rabu, 6 Juni 2018, Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Jim Mattis, akan membicarakan rencana dan persiapan antisipasi serangan Rusia tersebut dalam pertemuan dengan beberapa menteri pertahanan negara-negara Eropa di Brussels, Belgia, pada Kamis 7 Juni 2018.
Suriah memiliki Pantsir-S1, NATO menyebutnya SA-22 Greyhound, yang merupakan sistem pertahanan udara jarak pendek dan menengah buatan Rusia. Negara pecahan Uni Soviet ini mengirim 36 Pantsir S-1 ke Suriah, pada 2008-2013. Pantsir -S1 menggunakan kombinasi rudal dan kanon otomatis 30 milimeter. Sputnik/Mikhail Fomichev
Menanggapi langkah Washington tersebut, Rusia dengan tegas menolak ide itu. Sebaliknya, Rusia menyebut NATO sebagai ancaman keamanan. Utusan Rusia untuk Uni Eropa, Vladimir Chizhov, mengatakan rencana persiapan untuk menangkis kemungkinan serangan Rusia hanya akan meningkatkan ketegangan di wilayah Eropa.
Hubungan NATO dan Rusia sendiri akhir-akhir ini mencapai titik terendah dan kerap diwarnai ketegangan.
“Kami memiliki musuh (Rusia) yang bisa dengan cepat memasuki Baltik dan Polandia melalui serangan darat,” kata seorang diplomat senior NATO yang tidak mau dipublikasi identitasnya dan telah diberi pengarahan terkait rencana Amerika Serikat itu.
Sebelumnya, pada awal Mei 2018, Angkatan Laut Amerika Serikat mengumumkan akan mengirim armada ke Lautan Atlantik Utara sebagai langkah mengantisipasi serangan Rusia. Tak hanya itu, para anggota NATO juga meluncurkan simulasi latihan untuk menghadapi serangan angkatan laut dan serangan cyber.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo, diketahui telah mendesak Menteri Luar Negeri Hungaria, Peter Szijjarto, untuk berupaya melawan pengaruh Rusia di Eropa. Saat yang sama, muncul pula pemberitaan bahwa Amerika Serikat berencana menjual sistem pertahanan rudal canggih ke Jerman.
Dilansir dari Reuters.com pada Rabu, 6 Juni 2018, Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Jim Mattis, akan membicarakan rencana dan persiapan antisipasi serangan Rusia tersebut dalam pertemuan dengan beberapa menteri pertahanan negara-negara Eropa di Brussels, Belgia, pada Kamis 7 Juni 2018.
Suriah memiliki Pantsir-S1, NATO menyebutnya SA-22 Greyhound, yang merupakan sistem pertahanan udara jarak pendek dan menengah buatan Rusia. Negara pecahan Uni Soviet ini mengirim 36 Pantsir S-1 ke Suriah, pada 2008-2013. Pantsir -S1 menggunakan kombinasi rudal dan kanon otomatis 30 milimeter. Sputnik/Mikhail Fomichev
Menanggapi langkah Washington tersebut, Rusia dengan tegas menolak ide itu. Sebaliknya, Rusia menyebut NATO sebagai ancaman keamanan. Utusan Rusia untuk Uni Eropa, Vladimir Chizhov, mengatakan rencana persiapan untuk menangkis kemungkinan serangan Rusia hanya akan meningkatkan ketegangan di wilayah Eropa.
Hubungan NATO dan Rusia sendiri akhir-akhir ini mencapai titik terendah dan kerap diwarnai ketegangan.
“Kami memiliki musuh (Rusia) yang bisa dengan cepat memasuki Baltik dan Polandia melalui serangan darat,” kata seorang diplomat senior NATO yang tidak mau dipublikasi identitasnya dan telah diberi pengarahan terkait rencana Amerika Serikat itu.
Sebelumnya, pada awal Mei 2018, Angkatan Laut Amerika Serikat mengumumkan akan mengirim armada ke Lautan Atlantik Utara sebagai langkah mengantisipasi serangan Rusia. Tak hanya itu, para anggota NATO juga meluncurkan simulasi latihan untuk menghadapi serangan angkatan laut dan serangan cyber.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo, diketahui telah mendesak Menteri Luar Negeri Hungaria, Peter Szijjarto, untuk berupaya melawan pengaruh Rusia di Eropa. Saat yang sama, muncul pula pemberitaan bahwa Amerika Serikat berencana menjual sistem pertahanan rudal canggih ke Jerman.
Credit tempo.co
Batal Tanding di Yerusalem, Israel Kecam Timnas Argentina
Menhan Israel Avigdor Lieberman mengecam
keputusan tim nasional sepakbola Argentina yang membatalkan rencana
pertandingan persahabatan di Yerusalem pekan ini. (Argentine
Presidency/Handout via REUTERS)
Lieberman menilai keputusan itu memalukan serta menganggap Argentina menyerah hanya karena hasutan kebencian terhadap Israel.
"Ini memalukan bahwa keagungan sepakbola Argentina tidak tahan terhadap tekanan dari para penghasut-penghasut yang membenci Israel," kicau Lieberman melalui Twitternya, Rabu (6/5).
Lieberman mengatakan para penghasut ingin membatalkan pertandingan itu demi menyerang hak dasar Israel dan menghancurkan negaranya. "Kami tidak akan menyerah kepada kelompok dan tindakan anti-Semit," kata dia.
Pernyataan itu diutarakan Lieberman menanggapi batalnya duel timnas Argentina versus Israel yang rencananya digelar Sabtu (9/6) ini di Yerusalem. Padahal, tiket pertandingan sudah terjual habis.
Dikutip AFP, kedutaan besar Israel untuk Argentina mengatakan batalnya pertandingan disebabkan karena "ancaman dan provokasi" yang diterima timnas Argentina, terutama terhadap pemain papan atas Lionel Messi.
Menurut kedubes Israel, banyak tekanan hingga ancaman yang mendesak timnas Argentina untuk membatalkan pertandingan itu.
Palestina memang telah menentang keras perhelatan pertandingan ini. Sebab, pertandingan itu digelar di Yerusalem, kota yang selama ini disengketakan Israel dan Palestina.
Kedua pihak sama-sama memperebutkan Yerusalem sebagai ibu kota masa depan mereka.
Presiden Asosiasi Sepak Bola Palestina Jibril Rajoub menganggap sepakbola dan Messi merupakan simbol dari kedamaian serta cinta yang seharusnya membela kebenaran.
"Messi adalah simbol dari kedamaian dan cinta. Kami akan memulai kampanye protes kepada Asosiasi Sepak Bola Argentina, dan fokus pada Messi yang punya 10 juta penggemar di Arab dan negara Muslim," tutur Rajoub.
"Kami meminta semuanya untuk membakar kostum dengan nama Messi dan juga poster (bergambar Messi)."
Kedutaan Besar Palestina di Argentina juga sudah melancarkan protes keras terkait rencana duel tersebut. Mereka meminta Argentina untuk membatalkan pertandingan yang dinilai jadi bagian perayaan 70 tahun pendudukan Israel.
"Bagi kami, hal ini tidak bisa diterima karena mereka mengadakan pertandingan di Yerusalem karena itu adalah wilayah yang diduduki (oleh Israel)," kata Duta Besar Palestina di Argentina, Husni Abdel Wahed, seperti dikutip dari Al Jazeera.
"Sungguh menyakitkan melihat tim (Argentina) yang punya banyak cinta dan dukungan dari warga Palestina dan warga Arab, mendukung pelanggaran terhadap hukum internasional."
Credit cnnindonesia.com
Tak Takut Kena Sanksi AS, India Tetap Beli S-400 Rusia
NEW DELHI
- India akan melanjutkan pembelian sistem pertahanan rudal S-400 Rusia
meskipun ada kemungkinan dijatuhi sanksi oleh Amerika Serikat (AS).
Menteri Pertahanan India telah mengkonfirmasi hal itu, mengutip hubungan
New Delhi dan Moskow yang telah teruji waktu.
“Dalam semua keterlibatan kami dengan AS, kami telah dengan jelas menjelaskan bagaimana kerja sama pertahanan India dan Rusia telah berlangsung untuk waktu yang lama dan itu adalah hubungan yang telah teruji waktu," kata Nirmala Sitharaman pada konferensi pers.
"Kami telah menyebutkan bahwa CAATSA (Undang-undang Amerika Menghadapi Musuhnya dengan Sanksi) tidak dapat mempengaruhi kerja sama pertahanan India-Rusia,” imbuhnya seperti dikutip dari Russia Today, Kamis (7/6/2018).
Sitharaman merujuk pada CAATSA berkaitan dengan RUU federal AS yang diterapkan pada tahun 2017, menempatkan sanksi pada Rusia, Iran, dan Korea Utara (Korut). Ada kemungkinan bahwa pemerintah Trump dapat menghukum New Delhi karena melanggar sanksi yang ditempatkan atas Moskow, karena Washington telah mengeluarkan peringatan.
Sitharaman menambahkan bahwa India telah menerima banyak aset pertahanan dari Moskow dan bahwa kerja sama tersebut akan berlanjut dengan kesepakatan pembelian S-400 senilai USD5,5 miliar. Rusia adalah pemasok senjata terbesar India, yang menyumbang 62 persen dari penjualan senjata ke New Delhi selama lima tahun terakhir, menurut Institut Perdamaian Internasional Stockholm.
Mantan duta besar India untuk Turki dan Uzbekistan Melkulangara Bhadrakumar mengatakan keputusan India untuk membeli sistem anti-pesawat S-400 mungkin merupakan perubahan dalam kebijakan luar negeri, yang tampaknya pembaruan penekanan pada otonomi strategisnya.
“Harus dicatat bahwa S-400 adalah sistem senjata canggih dan hampir tidak mungkin bagi India untuk mendapatkan sistem yang sebanding dari negara lain," ujarnya.
"Namun, intinya adalah bahwa beberapa pergeseran yang dapat dilihat ada di dalam kebijakan luar negeri India akhir-akhir ini - orang mungkin mengatakan, memikirkan kembali atau koreksi saja,” imbuh Bhadrakumar.
Langkah untuk membeli S-400 juga dimaksudkan untuk mengirim pesan ke AS bahwa tidak ada yang dapat menekan negara itu untuk membeli atau tidak membeli peralatan militer tertentu, Aleksey Kupriyanov, peneliti senior di Institut Ekonomi Dunia dan Hubungan Internasional, meyakini.
“India berusaha untuk menjaga keseimbangan dalam pembelian senjata, untuk tidak membeli terlalu banyak dari AS atau Rusia. S-400 sangat cocok dengan skema tersebut, karena memungkinkan untuk memperbaiki kemiringan yang cukup baru terhadap persenjataan Amerika,” kata Kupriyanov.
Analis percaya bahwa tidak mungkin AS akan menampar negara dengan sanksi, karena akan sangat merusak hubungan bilateral.
Sementara itu, India bukan satu-satunya negara yang menolak untuk mundur ketika membeli unit S-400. Turki juga akan maju dengan pembelian sistem anti-pesawat, meskipun juru bicara Departemen Luar Negeri AS Heather Nauert menyatakan bahwa Washington memiliki keprihatinan serius tentang potensi akuisisi sistem pertahanan itu oleh Turki. Ia mengatakan bahwa, sebagai sesama anggota NATO, negara itu seharusnya hanya menggunakan sistem yang kompatibel dengan NATO.
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menegaskan kembali sikap Washington pekan lalu, mengatakan kepada Komite Hubungan Luar Negeri DPR bahwa AS sedang membuat upaya untuk menjaga Turki di tempat di mana mereka tidak akan pernah mendapatkan S-400.
“Dalam semua keterlibatan kami dengan AS, kami telah dengan jelas menjelaskan bagaimana kerja sama pertahanan India dan Rusia telah berlangsung untuk waktu yang lama dan itu adalah hubungan yang telah teruji waktu," kata Nirmala Sitharaman pada konferensi pers.
"Kami telah menyebutkan bahwa CAATSA (Undang-undang Amerika Menghadapi Musuhnya dengan Sanksi) tidak dapat mempengaruhi kerja sama pertahanan India-Rusia,” imbuhnya seperti dikutip dari Russia Today, Kamis (7/6/2018).
Sitharaman merujuk pada CAATSA berkaitan dengan RUU federal AS yang diterapkan pada tahun 2017, menempatkan sanksi pada Rusia, Iran, dan Korea Utara (Korut). Ada kemungkinan bahwa pemerintah Trump dapat menghukum New Delhi karena melanggar sanksi yang ditempatkan atas Moskow, karena Washington telah mengeluarkan peringatan.
Sitharaman menambahkan bahwa India telah menerima banyak aset pertahanan dari Moskow dan bahwa kerja sama tersebut akan berlanjut dengan kesepakatan pembelian S-400 senilai USD5,5 miliar. Rusia adalah pemasok senjata terbesar India, yang menyumbang 62 persen dari penjualan senjata ke New Delhi selama lima tahun terakhir, menurut Institut Perdamaian Internasional Stockholm.
Mantan duta besar India untuk Turki dan Uzbekistan Melkulangara Bhadrakumar mengatakan keputusan India untuk membeli sistem anti-pesawat S-400 mungkin merupakan perubahan dalam kebijakan luar negeri, yang tampaknya pembaruan penekanan pada otonomi strategisnya.
“Harus dicatat bahwa S-400 adalah sistem senjata canggih dan hampir tidak mungkin bagi India untuk mendapatkan sistem yang sebanding dari negara lain," ujarnya.
"Namun, intinya adalah bahwa beberapa pergeseran yang dapat dilihat ada di dalam kebijakan luar negeri India akhir-akhir ini - orang mungkin mengatakan, memikirkan kembali atau koreksi saja,” imbuh Bhadrakumar.
Langkah untuk membeli S-400 juga dimaksudkan untuk mengirim pesan ke AS bahwa tidak ada yang dapat menekan negara itu untuk membeli atau tidak membeli peralatan militer tertentu, Aleksey Kupriyanov, peneliti senior di Institut Ekonomi Dunia dan Hubungan Internasional, meyakini.
“India berusaha untuk menjaga keseimbangan dalam pembelian senjata, untuk tidak membeli terlalu banyak dari AS atau Rusia. S-400 sangat cocok dengan skema tersebut, karena memungkinkan untuk memperbaiki kemiringan yang cukup baru terhadap persenjataan Amerika,” kata Kupriyanov.
Analis percaya bahwa tidak mungkin AS akan menampar negara dengan sanksi, karena akan sangat merusak hubungan bilateral.
Sementara itu, India bukan satu-satunya negara yang menolak untuk mundur ketika membeli unit S-400. Turki juga akan maju dengan pembelian sistem anti-pesawat, meskipun juru bicara Departemen Luar Negeri AS Heather Nauert menyatakan bahwa Washington memiliki keprihatinan serius tentang potensi akuisisi sistem pertahanan itu oleh Turki. Ia mengatakan bahwa, sebagai sesama anggota NATO, negara itu seharusnya hanya menggunakan sistem yang kompatibel dengan NATO.
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menegaskan kembali sikap Washington pekan lalu, mengatakan kepada Komite Hubungan Luar Negeri DPR bahwa AS sedang membuat upaya untuk menjaga Turki di tempat di mana mereka tidak akan pernah mendapatkan S-400.
S-400 Triumf adalah perangkat pertahanan udara paling canggih di Rusia. Perangkat ini mampu menembakkan tiga jenis rudal untuk menciptakan pertahanan berlapis, dan mengintegrasikan radar multi-fungsi, deteksi otonom dan sistem penargetan, peluncur rudal, dan pos komando. Sistem ini dapat menjatuhkan pesawat dengan jangkauan hingga 400km.
Credit sindonews.com
Turki Ungkap Tanggal Pengiriman Pertama Jet Tempur F-35 AS
WASHINGTON
- Turki mengungkapkan tanggal pengiriman pertama pesawat jet tempur
siluman F-35 Amerika Serikat (AS) ke Ankara, yakni pada 21 Juni 2018.
Ankara berharap jet siluman tersebut dikirim sesuai perjanjian meski
Senat AS mengancam akan memblokir pengirimannya.
Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu pada hari Senin mengatakan perjanjian antara Ankara dan Washington soal tanggal pengiriman pesawat jet tempur siluman generasi kelima AS itu tetap berlaku.
"Kami mengatakan (ke Amerika Serikat) bahwa kami tidak merespon dengan baik terhadap ancaman. Tentang F-35, kami telah menandatangani kesepakatan," kata Cavusoglu kepada wartawan setelah pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Michael Pompeo di Washington.
"Pada 21 Juni, akan ada transfer untuk F-35. Tidak ada perkembangan negatif," ujar diplomat andalan Presiden Tayyip Erdogan tersebut, yang dikutip Sputnik, Selasa (5/6/2018).
Pada 24 Mei lalu, Komite Angkatan Bersenjata Senat AS merilis rincian tentang rancangan undang-undang (RUU) kebijakan pertahanan tahunannya. RUU tersebut, secara khusus, menyiratkan bahwa pengiriman jet F-35 AS ke Turki harus ditangguhkan sebagai tanggapan atas pembelian sistem antirudal S-400 Rusia oleh Ankara.
Pada bulan Desember 2017, Rusia dan Turki memang menandatangani kesepakatan pembelian sistem pertahanan S-400. Kesepakatan itu memicu perselisihan antara Ankara dan Washington, yang merupakan sekutu di keanggotaan NATO.
Pemerintah Donald Trump telah mengancam akan menjatuhkan sanksi terhadap Ankara. Washington menegaskan bahwa sistem rudal pertahanan S-400 Rusia tidak kompatibel dengan persenjataan NATO, sehingga Ankara harus membatalkan kesepakatan dengan Moskow.
Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu pada hari Senin mengatakan perjanjian antara Ankara dan Washington soal tanggal pengiriman pesawat jet tempur siluman generasi kelima AS itu tetap berlaku.
"Kami mengatakan (ke Amerika Serikat) bahwa kami tidak merespon dengan baik terhadap ancaman. Tentang F-35, kami telah menandatangani kesepakatan," kata Cavusoglu kepada wartawan setelah pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Michael Pompeo di Washington.
"Pada 21 Juni, akan ada transfer untuk F-35. Tidak ada perkembangan negatif," ujar diplomat andalan Presiden Tayyip Erdogan tersebut, yang dikutip Sputnik, Selasa (5/6/2018).
Pada 24 Mei lalu, Komite Angkatan Bersenjata Senat AS merilis rincian tentang rancangan undang-undang (RUU) kebijakan pertahanan tahunannya. RUU tersebut, secara khusus, menyiratkan bahwa pengiriman jet F-35 AS ke Turki harus ditangguhkan sebagai tanggapan atas pembelian sistem antirudal S-400 Rusia oleh Ankara.
Pada bulan Desember 2017, Rusia dan Turki memang menandatangani kesepakatan pembelian sistem pertahanan S-400. Kesepakatan itu memicu perselisihan antara Ankara dan Washington, yang merupakan sekutu di keanggotaan NATO.
Pemerintah Donald Trump telah mengancam akan menjatuhkan sanksi terhadap Ankara. Washington menegaskan bahwa sistem rudal pertahanan S-400 Rusia tidak kompatibel dengan persenjataan NATO, sehingga Ankara harus membatalkan kesepakatan dengan Moskow.
Credit sindonews.com
Putin Kritik Latihan Gabungan AS dan Korsel
MOSKOW
- Presiden Rusia, Vladimir Putin mengkritik latihan gabungan yang
dilakukan oleh Korea selatan (Korsel) dan Amerika Serikat (AS), di
sekitar Semenanjung Korea. Menurut Putin, latihan gabungan tidak
memperbaiki situasi di wilayah itu.
Berbicara dalam sebuah wawancara dengan China Media Group, Putin menyatakan bahwa Pyongyang telah mengambil langkah-langkah praktis menuju denuklirisasi, yang merupakan tujuan utama bersama.
"Ini (Korea Utara) telah mengumumkan penghentian uji coba nuklir dan rudalnya, pertama-tama. Selain itu, salah satu situs uji nuklir utamanya telah dibongkar. Ini adalah langkah praktis menuju denuklirisasi, yang merupakan tujuan bersama kami," kata Putin dalam wawancara itu, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (6/6).
Putin mencatat bahwa tuntutan keamanan Pyongyang logis. Putin lalu menyatakan, langkah selanjutnya dalam penyelesaian masalah Korut adalah pengembangan jaminan keamanan oleh semua negara yang terlibat.
Namun, pemimpin Rusia menyesalkan bahwa AS dan Korsel tidak menghentikan latihan militer mereka yang tidak berkontribusi untuk mengurangi ketegangan di Semenanjung Korea,
"Kami menyesalkan bahwa mitra Barat kami, AS dan, sayangnya, Korsel, melanjutkan latihan militer dan manuver mereka, yang tidak berkontribusi untuk mengurangi ketegangan," ungkapnya.
Pada bulan Mei, juru bicara Kementerian Pertahanan Korsel, Choi Hyun-soo mengatakan bahwa Seoul telah mengesampingkan kemungkinan menghentikan atau mengurangi latihan militer gabungan tahunan dengan AS. Latihan militer bersama AS-Korea Selatan berikutnya, Ulchi-Freedom Guardian, dilaporkan akan diadakan pada bulan Agustus.
Berbicara dalam sebuah wawancara dengan China Media Group, Putin menyatakan bahwa Pyongyang telah mengambil langkah-langkah praktis menuju denuklirisasi, yang merupakan tujuan utama bersama.
"Ini (Korea Utara) telah mengumumkan penghentian uji coba nuklir dan rudalnya, pertama-tama. Selain itu, salah satu situs uji nuklir utamanya telah dibongkar. Ini adalah langkah praktis menuju denuklirisasi, yang merupakan tujuan bersama kami," kata Putin dalam wawancara itu, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (6/6).
Putin mencatat bahwa tuntutan keamanan Pyongyang logis. Putin lalu menyatakan, langkah selanjutnya dalam penyelesaian masalah Korut adalah pengembangan jaminan keamanan oleh semua negara yang terlibat.
Namun, pemimpin Rusia menyesalkan bahwa AS dan Korsel tidak menghentikan latihan militer mereka yang tidak berkontribusi untuk mengurangi ketegangan di Semenanjung Korea,
"Kami menyesalkan bahwa mitra Barat kami, AS dan, sayangnya, Korsel, melanjutkan latihan militer dan manuver mereka, yang tidak berkontribusi untuk mengurangi ketegangan," ungkapnya.
Pada bulan Mei, juru bicara Kementerian Pertahanan Korsel, Choi Hyun-soo mengatakan bahwa Seoul telah mengesampingkan kemungkinan menghentikan atau mengurangi latihan militer gabungan tahunan dengan AS. Latihan militer bersama AS-Korea Selatan berikutnya, Ulchi-Freedom Guardian, dilaporkan akan diadakan pada bulan Agustus.
Credit sindonews.com
Beijing Diduga Copot Rudal di Laut China Selatan
Ilustrasi militerisasi Laut China Selatan. (REUTERS/CNES 2015)
Pengerahan sejumlah sistem rudal ke Kepulauan Spratly dan Paracel pada Mei lalu memicu kemarahan Washington atas "militerisasi" di laut yang hampir seluruhnya diklaim oleh China.
|
|
Peristiwa itu disusul penerbangan pengebom B-52 di atas Spratly pekan ini. Menurut AS, tindakan itu merupakan bagian dari "misi latihan rutin."
Perkembangan terkini, Rabu (6/6), sebuah analisis dari perusahaan intelijen Israel, ImageSat International (ISI) menyiratkan sistem rudal China mungkin sudah dicopot atau dipindahkan.
Dua pejabat pertahanan AS mengatakan kepada CNN bahwa China sepertinya tak mungkin mencopot sistem rudal itu secara penuh. Alih-alih, Amerika memantau negara tersebut kemungkinan besar menyembunyikannya di dalam bangunan.
Sebelumnya, Beijing menyatakan Amerika, bukan China, sebagai pihak yang memiliterisasi kawasan.
|
|
"Saya berharap AS bisa menjelaskan kepada semua pihak: bukankah militerisasi ketika Anda mengirim senjata penyerangan seperti pengebom B-52 ke Laut China Selatan?" kata Hua Chunying, juru bicara Kementerian Luar Negeri China.
"Apakah B-52 di sana untuk kebebasan navigasi dan penerbangan? Jika ada yang sering memamerkan kekuatan dekat rumah Anda, bukankah Anda mesti meningkatkan kewaspadaan dan menambah kemampuan pertahanan Anda?
"China tak akan terintimidasi oleh pesawat atau kapal. Kami hanya akan semakin tegas mengambil seluruh langkah yang diperlukan untuk menjaga kedaulatan dan keamanan juga mempertahankan kedamaian dan stabilitas di Laut China Selatan."
Credit cnnindonesia.com
Dua Bomber AS Lintasi LCS di Tengah Ketegangan dengan China
WASHINGTON
- Dua pesawat pembom B-52 Amerika Serikat (AS) terbang di sekitar
Kepulauan Spratly yang diperebutkan di Laut China Selatan. Demikian
pernyataan yang dikeluarkan Pasukan Udara Pasifik AS, yang mengawasi
operasi udara di wilayah tersebut.
Seorang pejabat pertahanan AS yang mengtahui tentang rencana penerbangan awal misi itu mengatakan, pihaknya menyerukan pesawat pengebom B-52 terbang sejauh 20 mil dari pulau-pulau itu.
Seorang juru bicara Pentagon mengatakan misi itu melibatkan pesawat pembom berbasis di Guam yang melakukan misi pelatihan rutin. Pesawat itu terbang dari Pangkalan Angkatan Udara Andersen di wilayah AS di Guam ke Fasilitas Dukungan Angkatan Laut di wilayah teroritorial Inggris, Diego Garcia, di Samudera Hindia .
"Pada hari Selasa, sejumlah pesawat pengebom terbang dari Diego Garcia dan melakukan "pelatihan" di sekitar Laut Cina Selatan, kembali ke Diego Garcia pada hari yang sama," menurut pernyataan dari Pasukan Udara Pasifik AS seperti dikutip dari CNN, Rabu (6/6/2018).
Kedua operasi penerbangan itu adalah bagian dari misi Continuous Bomber Presence (CBP) Komando Pasifik AS, yang menurut militer dimaksudkan untuk menjaga kesiapan pasukan AS.
"Misi CBP Komando Pasifik AS, yang telah secara rutin dilakukan sejak Maret 2004, diterbangkan sesuai dengan hukum internasional," kata Letnan Kolonel Chris Logan, seorang juru bicara Pentagon.
Penerbangan ini dilakukan beberapa hari setelah Menteri Pertahanan AS James Mattis menyerukan Beijing untuk menghentikan aksi militerisasi pulau-pulau di LCS, menuduh China melakukan intimidasi dan paksaan di Indo-Pasifik. Mattis juga menegaskan bahwa AS tiak berencana meninggalkan perannya di LCS.
"Jangan salah: Amerika ada di Indo-Pasifik untuk tinggal. Ini adalah teater prioritas kami," kata Mattis dalam pidatonya di Konferensi Keamanan Internasional Shangri-La di Singapura pada akhir pekan lalu.
Seorang pejabat pertahanan AS yang mengtahui tentang rencana penerbangan awal misi itu mengatakan, pihaknya menyerukan pesawat pengebom B-52 terbang sejauh 20 mil dari pulau-pulau itu.
Seorang juru bicara Pentagon mengatakan misi itu melibatkan pesawat pembom berbasis di Guam yang melakukan misi pelatihan rutin. Pesawat itu terbang dari Pangkalan Angkatan Udara Andersen di wilayah AS di Guam ke Fasilitas Dukungan Angkatan Laut di wilayah teroritorial Inggris, Diego Garcia, di Samudera Hindia .
"Pada hari Selasa, sejumlah pesawat pengebom terbang dari Diego Garcia dan melakukan "pelatihan" di sekitar Laut Cina Selatan, kembali ke Diego Garcia pada hari yang sama," menurut pernyataan dari Pasukan Udara Pasifik AS seperti dikutip dari CNN, Rabu (6/6/2018).
Kedua operasi penerbangan itu adalah bagian dari misi Continuous Bomber Presence (CBP) Komando Pasifik AS, yang menurut militer dimaksudkan untuk menjaga kesiapan pasukan AS.
"Misi CBP Komando Pasifik AS, yang telah secara rutin dilakukan sejak Maret 2004, diterbangkan sesuai dengan hukum internasional," kata Letnan Kolonel Chris Logan, seorang juru bicara Pentagon.
Penerbangan ini dilakukan beberapa hari setelah Menteri Pertahanan AS James Mattis menyerukan Beijing untuk menghentikan aksi militerisasi pulau-pulau di LCS, menuduh China melakukan intimidasi dan paksaan di Indo-Pasifik. Mattis juga menegaskan bahwa AS tiak berencana meninggalkan perannya di LCS.
"Jangan salah: Amerika ada di Indo-Pasifik untuk tinggal. Ini adalah teater prioritas kami," kata Mattis dalam pidatonya di Konferensi Keamanan Internasional Shangri-La di Singapura pada akhir pekan lalu.
Credit sindonews.com
China katakan tidak takut terhadap pesawat tempur Amerika Serikat
Pesawat tempur Amerika Serikat B-52
Stratofortress (kanan) terbang diatas Pangkalan Udara Osan, Pyeongtek,
Korea Selatan, Minggu (10/1). (REUTERS/Kim Hong-Ji )
Beijing (CB) - Tidak ada kapal perang atau pesawat tempur
bisa menakut-nakuti Beijing untuk mempertahankan wilayahnya, kata
Kementerian Luar Negeri China, Rabu, setelah dua pengebom B-52 Stratofortress Angakatan Udara Amerika Serikat dikabarkan terbang di wilayah sengketa Laut China Selatan.
CNN melaporkan dua pesawat pembom itu terbang di atas kepulauan Spratly, tempat China menguruk kawasan terumbu tersebut menjadi beberapa pulau dan membangun sejumlah sarana militer di atasnya, meski kepemilikannya masih disengketakan.
Amerika Serikat mengaku berniat membangun kerja sama "berorientasi hasil" dengan China, namun tindakan Beijing di Laut China Selatan sangat agresif dan Pentagon akan melawannya jika perlu, kata Menteri Pertahanan Amerika Serikat Jim Mattis pada Sabtu.
Amerika Serikat dan China sering bakutuding terkait siapa memiliterisasi Laut China Selatan, jalur perdagangan strategis dunia, yang juga disengketakan Taiwan, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Filipina.
Dalam pertemuan pers harian, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying, mengatakan, dia berharap Amerika Serikat bisa mengklarifikasi apakah penerbangan pesawat militer ke Laut China Selatan bisa dikategorikan sebagai militerisasi.
Amerika Serikat harus berhenti membesar-besarkan masalah militerisasi dan memprovokasi masalah, kata dia. "Tindakan seperti ini sangat berbahaya," kata Hua, Rabu.
"China tidak akan takut terhadap kapal perang ataupun pesawat tempur. Kami bahkan justru semakin tegas dalam mengambil langkah yang diperlukan untuk mempertahankan kedaulatan dan keamanan negara, serta melindungi perdamaian dan stabilitas di kawasan Laut China Selatan," kata dia.
Pada bulan lalu, angkatan bersenjata udara China mendaratkan sejumlah pesawat pengebom di kepulauan sengketa di Laut China Selatan sebagai bagian dari latihan militer. Langkah tersebut langsung ditanggapi negatif Vietnam dan Filipina.
Sejumlah foto satelit, yang diambil pada 12 Mei, menunjukkan China menempatkan sejumlah truk membawa peluru kendali pertahanan udara dan anti-kapal perang di Pulau Woody, yang kepemilikannya masih dalam sengketa.
CNN melaporkan dua pesawat pembom itu terbang di atas kepulauan Spratly, tempat China menguruk kawasan terumbu tersebut menjadi beberapa pulau dan membangun sejumlah sarana militer di atasnya, meski kepemilikannya masih disengketakan.
Amerika Serikat mengaku berniat membangun kerja sama "berorientasi hasil" dengan China, namun tindakan Beijing di Laut China Selatan sangat agresif dan Pentagon akan melawannya jika perlu, kata Menteri Pertahanan Amerika Serikat Jim Mattis pada Sabtu.
Amerika Serikat dan China sering bakutuding terkait siapa memiliterisasi Laut China Selatan, jalur perdagangan strategis dunia, yang juga disengketakan Taiwan, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Filipina.
Dalam pertemuan pers harian, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying, mengatakan, dia berharap Amerika Serikat bisa mengklarifikasi apakah penerbangan pesawat militer ke Laut China Selatan bisa dikategorikan sebagai militerisasi.
Amerika Serikat harus berhenti membesar-besarkan masalah militerisasi dan memprovokasi masalah, kata dia. "Tindakan seperti ini sangat berbahaya," kata Hua, Rabu.
"China tidak akan takut terhadap kapal perang ataupun pesawat tempur. Kami bahkan justru semakin tegas dalam mengambil langkah yang diperlukan untuk mempertahankan kedaulatan dan keamanan negara, serta melindungi perdamaian dan stabilitas di kawasan Laut China Selatan," kata dia.
Pada bulan lalu, angkatan bersenjata udara China mendaratkan sejumlah pesawat pengebom di kepulauan sengketa di Laut China Selatan sebagai bagian dari latihan militer. Langkah tersebut langsung ditanggapi negatif Vietnam dan Filipina.
Sejumlah foto satelit, yang diambil pada 12 Mei, menunjukkan China menempatkan sejumlah truk membawa peluru kendali pertahanan udara dan anti-kapal perang di Pulau Woody, yang kepemilikannya masih dalam sengketa.
Credit antaranews.com
Perdana menteri Tunisia pecat mendagri setelah kecelakaan kapal
Ilustrasi (www.wikipedia.org)
Tunis (CB) - Perdana Menteri Tunisia Youssef Chahed telah
memberhentikan Menteri Dalam Negeri Lotfi Brahem, demikian satu
pernyataan pada Rabu.
Pernyataan tersebut tak menyebutkan alasan mengapa keputusan itu dikeluarkan.
Sebelumnya Chahed mengatakan, pada akhir pekan pasukan keamanan telah gagal menghentikan sebuah kapal yang membawa 180 migran tenggelam di pesisir Tunisia. Sedikitnya 68 orang meninggal dalam kecelakaan kapal itu.
Dari Tunis dan Jenewa, Reuters melaporkan jumlah korban meninggal dalam sebuah kapal terbalik dan kemudian di lepas pantai Tunisia pada Ahad (3/6) telah meningkat jadi sedikitnya 60 orang, dengan puluhan orang masih hilang, demikian badan migrasi PBB.
Kapal yang penuh sesak dengan migran itu tenggelam dekat Pulau Kerkenna, di bagian selatan Tunisia. Sedikitnya 100 orang meninggal dan hilang, kata Organisasi Internasional bagi Migrasi (IOM).
"Di antara 60 korban dibawa ke bagian forensik di rumah sakit Habib Bourguiba di Sfax, 48 orang adalah warga Tunisia ... 12 orang bukan warga Tunisia, identifikasi sedang berlangsung," kata Lorena Lando, kepala misi IOM di Tunisia dalam pernyataan Senin malam.
Para penyelundup manusia menggunakan Tunisia sebagai lokasi bagi penyelundupan migran menuju Eropa sementara penjaga pantai Libya, yang dibantu kelompok-kelompok bersenjata, telah meningkatkan kendali.
Pihak berwenang Tunisia, yang pada Ahad mengatakan mereka telah menemukan 48 mayat, tidak memberikan angka-angka baru tapi mengatakan penjaga pantai itu mencari puluhan orang yang masih hilang.
Badan pengungsi PBB UNHCR mengatakan 52 orang terkonfirmasi meninggal dengan 60 orang hilang dan menyampaikan kekhawatiran mengenai insiden-insiden di sepanjang rute Mediterania tengah.
"Karena itu UNHCR menganjurkan rute-rute aman bagi para pengungsi untuk pergi sehingga kematian-kematian yang tak perlu ini tak terjadi.
Orang hendaknya dapat menemukan perlindungan dan pergi dengan cara legal dan aman," ujar juru bicara UNHCR Willian Spindler dalam jumpoa pers.
Negara-negara harus menawarkan kepada pengungsi "jalan-jalan legal" termasuk permukiman kembali, reunifikasi keluarga dan visa mahasiswa, ujarnya.
UNHCR memperkirakan sekitar 17.000 pengungsi di Afrika Utara sangat memerlukan permukiman kembali.
IOM mengatakan 68 orang telah diselamatkan setelah kapal itu tenggelam - 60 orang Tunisia, dua Maroko, satu Libya, satu Mali, satu Kamerun dan tiga Pantai Gading. Dikatakan, 1.910 migran Tunisia mencapai Italia antara 1 januari dan 30 April, termasuk 39 orang wanita dan 307 anak di bawah umur, 297 di antaranya tak ada pendampingnya.
Pejabat-pejabat keamanan mengatakan kapal itu berisi penuh dengan 180 migran, termasuk 80 orang dari negara-negara lain di Afrika.
Mereka yang selamat dalam insiden itu mengatakan kapten kapal itu telah meninggalkan kapal setelah mulai tenggelam dan kabur menghindari penangkapan penjaga pantai, demikian Reuters melaporkan.
Pernyataan tersebut tak menyebutkan alasan mengapa keputusan itu dikeluarkan.
Sebelumnya Chahed mengatakan, pada akhir pekan pasukan keamanan telah gagal menghentikan sebuah kapal yang membawa 180 migran tenggelam di pesisir Tunisia. Sedikitnya 68 orang meninggal dalam kecelakaan kapal itu.
Dari Tunis dan Jenewa, Reuters melaporkan jumlah korban meninggal dalam sebuah kapal terbalik dan kemudian di lepas pantai Tunisia pada Ahad (3/6) telah meningkat jadi sedikitnya 60 orang, dengan puluhan orang masih hilang, demikian badan migrasi PBB.
Kapal yang penuh sesak dengan migran itu tenggelam dekat Pulau Kerkenna, di bagian selatan Tunisia. Sedikitnya 100 orang meninggal dan hilang, kata Organisasi Internasional bagi Migrasi (IOM).
"Di antara 60 korban dibawa ke bagian forensik di rumah sakit Habib Bourguiba di Sfax, 48 orang adalah warga Tunisia ... 12 orang bukan warga Tunisia, identifikasi sedang berlangsung," kata Lorena Lando, kepala misi IOM di Tunisia dalam pernyataan Senin malam.
Para penyelundup manusia menggunakan Tunisia sebagai lokasi bagi penyelundupan migran menuju Eropa sementara penjaga pantai Libya, yang dibantu kelompok-kelompok bersenjata, telah meningkatkan kendali.
Pihak berwenang Tunisia, yang pada Ahad mengatakan mereka telah menemukan 48 mayat, tidak memberikan angka-angka baru tapi mengatakan penjaga pantai itu mencari puluhan orang yang masih hilang.
Badan pengungsi PBB UNHCR mengatakan 52 orang terkonfirmasi meninggal dengan 60 orang hilang dan menyampaikan kekhawatiran mengenai insiden-insiden di sepanjang rute Mediterania tengah.
"Karena itu UNHCR menganjurkan rute-rute aman bagi para pengungsi untuk pergi sehingga kematian-kematian yang tak perlu ini tak terjadi.
Orang hendaknya dapat menemukan perlindungan dan pergi dengan cara legal dan aman," ujar juru bicara UNHCR Willian Spindler dalam jumpoa pers.
Negara-negara harus menawarkan kepada pengungsi "jalan-jalan legal" termasuk permukiman kembali, reunifikasi keluarga dan visa mahasiswa, ujarnya.
UNHCR memperkirakan sekitar 17.000 pengungsi di Afrika Utara sangat memerlukan permukiman kembali.
IOM mengatakan 68 orang telah diselamatkan setelah kapal itu tenggelam - 60 orang Tunisia, dua Maroko, satu Libya, satu Mali, satu Kamerun dan tiga Pantai Gading. Dikatakan, 1.910 migran Tunisia mencapai Italia antara 1 januari dan 30 April, termasuk 39 orang wanita dan 307 anak di bawah umur, 297 di antaranya tak ada pendampingnya.
Pejabat-pejabat keamanan mengatakan kapal itu berisi penuh dengan 180 migran, termasuk 80 orang dari negara-negara lain di Afrika.
Mereka yang selamat dalam insiden itu mengatakan kapten kapal itu telah meninggalkan kapal setelah mulai tenggelam dan kabur menghindari penangkapan penjaga pantai, demikian Reuters melaporkan.
Credit antaranews.com
Myanmar Disebut Larang Menteri dan Parlemen Shan ke Indonesia
Presiden Myanmar,Win Myint dikabarkan melarang
sekelompok menteri dan anggota parlemen negara bagian Shan melakukan
studi ketahanan pangan di Indonesia. (REUTERS/Stringer)
Dilansir situs berita Radio Free Asia, Sekolah Politik Myanmar (MySoP) mengagendakan tiga menteri dan tujuh anggota parlemen dari negara bagian Shan bersama 16 lainnya dari 12 partai politik untuk berkunjung ke Indonesia pada 3-8 Juni.
Sekolah itu adalah program bersama Institut Belanda untuk Demokrasi Multipartai (NIMD) dan Partai Politik Finlandia untuk Demokrasi (Demo Finlandia). Tujuannya untuk memperkuat peran demokratis para politikus dan partai politik di tingkat regional dan negara bagian di Myanmar dan meningkatkan dialog multi-pihak.
Pelajaran yang diberikan antara lain retreat tiap hari, dan sesi akhir pekan tentang teori politik, penyusunan kebijakan, debat, menulis pidato, dan isu-isu spesifik di kawasan dan negara. bagian.
MySoP telah bekerja sama dengan banyak politikus dan partai politik di lima negara bagian dan wilayah timur Myanmar. Termasuk negara bagian Shan sejak 2014.
Namun pengumumkan dari Kantor Win Myint pada Senin (4/6), melarang para menteri dan anggota parlemen dari negara bagian Shan pergi ke Indonesia dengan alasan yang tidak jelas.
"Dikatakan bahwa kami tidak diizinkan bepergian ke Indonesia karena perjalanan itu tidak sesuai dengan prosedur tertentu, tetapi kami tidak tahu pelanggaran yang dimaksud," kata Yaw Thut, seorang menteri dari etnis Lahu, yang tidak diizinkan pergi.
"Pemerintah negara bagian Shan dan juru bicara parlemen mungkin memiliki pemberitahuan yang lebih rinci, tetapi kami tidak tahu detailnya."
Anggota parlemen Nyi Nat dari Kota Matman di Wilayah Khusus Wa negara bagian Shan utara mengatakan bahwa dia langsung pulang ke Kota Lashio setelah tahu tak boleh pergi.
"Enam belas orang dari 12 partai politik telah mendapat izin dan pergi ke sana, tetapi kemudian Kantor Keprisedenan mengumumkan pada menit-menit terakhir untuk melarang para menteri dan anggota parlemen (dari negara bagian Shan) untuk berangkat ke Indonesia," katanya.
Keputusan mendadak yang membatalkan rencana perjalanan tersebut membuat mereka berspekulasi. "Saya tidak tahu mengapa tepatnya, tapi mungkin ada beberapa alasan kami dilarang bepergian, seperti berhubungan dengan orang-orang dari Indonesia mengenai aplikasi perjalanan dan visa untuk perjalanan ini," kata Sai Hseng Tip Long, Menteri Keuangan negara bagian Shan.
"Sebagai contoh kami membutuhkan undangan dari rekan-rekan kami untuk kunjungan ke luar negeri," katanya. "Kami tidak bisa pergi ke negara asing tanpa menyelesaikan prosedur tertentu yang melalui Kementerian Luar Negeri. Kami harus menyerahkan dokumen kami ke kementrian, dan kami dapat melakukan perjalanan hanya setelah kami mendapatkan izin dari pemerintah Myanmar."
"Menurut saya, mungkin ada kesalahan dalam prosedur perjalanan mereka, itu sebabnya kami dilarang." Kata Menteri Keuangan negara bagian Shan. Kantor berita Radia Free Asia belum dapat menghubungi presiden untuk dimintai komentarnya. CNNIndonesia.com juga berusaha menghubungi Duta Besar Myanmar di Jakarta untuk meminta konfirmasi. Hingga berita diturunkan belum ada tanggapan.
Credit cnnindonesia.com
Ledakan Irak Kembali Telan Korban Luka dan Meninggal
ilustrasi. Foto: REUTERS/Essam Al-Sudani
Setidaknya satu orang tewas dan enam orang terluka ketika sebuah mobil yang diparkir meledak di distrik Kota Sadr di Baghdad, Rabu.
Kementerian dalam negeri mengatakan ada korban meninggal dan cedera. Namun, belum mau memberikan angka korban. Juru bicara kementerian dalam negeri Irak mengatakan ledakan tersebut agresi teroris terhadap warga sipil.
|
|
"Ledakan tersebut agresi teroris terhadap warga sipil dan menyebabkan para martir terluka," ujarnya dalam sebuah pernyataan yang dikutip Reuters.
Kota Sadr adalah basis kuat dari ulama nasionalis Moqtada al-Sadr, yang blok politiknya memenangkan pemilihan parlemen 12 Mei. Parlemen memerintahkan penghitungan suara nasional pada hari Rabu.
Pada bulan Mei, dua bom rakitan menyasar markas besar Partai Komunis Irak, yang merupakan bagian dari blok Sadr.
Sebelumnya, belum lama ini pun terjadi serangan bom di Bagdad, Irak. Sedikitnya 52 orang dan 78 orang lainnya terluka dalam serangan bom mobil di Kota Bagdad, Irak, hari Rabu (11/05) waktu setempat. Kelompok ISIS mengaku bertenggung jawab dalam serangan tersebut.
Credit cnnindonesia.com
Langganan:
Postingan (Atom)