Rabu, 16 Mei 2018

Israel Usir Balik Konjen Turki


Sebuah kunci terpasang di pertokoan yang tutup di Kota Tua Yerusalem sebagai bentuk unjukrasa peringatan Hari Nakba, Selasa (15/5).
Sebuah kunci terpasang di pertokoan yang tutup di Kota Tua Yerusalem sebagai bentuk unjukrasa peringatan Hari Nakba, Selasa (15/5).
Foto: Ammar Awad/Reuters

Langkah itu dilakukan beberapa jam setelah Turki mengusir Dubes Israel.



CB, YERUSALEM -- Kementerian Luar Negeri Israel memanggil Konsul Jenderal Turki Gurcan Turkoglu di Yerusalem pada Selasa (15/5). Dalam panggilan itu, Turkoglu diminta meninggalkan Israel untuk sementara waktu.


Informasi pengusiran konjen Turki itu disampaikan dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri Israel. Keputusan ini mempertimbangkan perkembangan terakhir mengenai hubungan bilateral antara Israel dan Turki.

Langkah tersebut dilakukan hanya beberapa jam setelah Turki meminta Duta Besar Israel Eitan Naeh kembali ke negaranya. Pengusiran dilakukan setelah terjadi aksi kekerasan dan pembunuhan tanpa pandang bulu oleh tentara Israel di sepanjang perbatasan Gaza.


Kementerian Luar Negeri Turki memanggil Dubes Naeh dan mengatakan kepadanya untuk kembali ke negaranya untuk sementara waktu. Informasi ini didapatkan kantor berita Anadolu dari sebuah sumber yang menolak disebutkan namanya karena tidak berhak berbicara kepada media.


Sedikitnya 62 demonstran Palestina tewas dan ribuan lainnya terluka oleh pasukan Israel. Ribuan warga Palestina berkumpul di perbatasan timur Jalur Gaza sejak Senin (14/5) pagi untuk ambil bagian dalam aksi protes yang ditujukan memperingati Hari Nakba dan memprotes pemindahan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.


Sejak demonstrasi dimulai pada 30 Maret lalu, lebih dari 90 demonstran Palestina telah tewas oleh tembakan Israel, menurut Kementerian Kesehatan Palestina. Pekan lalu, pemerintah Israel mengatakan aksi protes di perbatasan yang sedang berlangsung merupakan keadaan perang, yang membuat hukum humaniter internasional tidak berlaku.





Credit  republika.co.id




Turki usir duta besar Israel akibat pembantaian Gaza


Turki usir duta besar Israel akibat pembantaian Gaza
Dokumentasi seorang polisi Israel berargumen dengan seorang perempuan Palestina di luar Kota Tua Yerusalem, di Gerbang Damaskus, Minggu (13/5/2018). (REUTERS/Ammar Awad)



Ankara (CB) - Turki mengatakan kepada duta besar Israel untuk meninggalkan negara itu pada Selasa, setelah pasukan Israel membunuh 60 warga Palestina selama unjuk rasa di perbatasan Gaza terhadap pembukaan kedutaan besar Amerika Serikat di Yerusalem.

Turki menjadi salah satu pengecam paling lantang atas tanggapan Israel terhadap unjuk rasa Gaza dan pemindahan kedutaan Amerika Serikat, menarik duta besarnya dari Tel Aviv dan Washington, serta menyerukan pertemuan darurat negara Islam, Jumat.

Presiden Turki, Tayyip Erdogan, menyebut pertumpahan darah, Senin, sebagai yang paling mematikan bagi warga Palestina sejak perang Gaza pada 2014, pemunahan dan menyebut Israel negara teroris. Pemerintahannya menyatakan tiga hari berkabung.

"Duta besar Israel diberitahu bahwa utusan kami untuk Israel dipanggil kembali untuk konsultasi dan diberitahu bahwa akan lebih baik baginya untuk kembali ke negaranya untuk beberapa waktu," kata sumber Kementerian Luar Negeri Turki.

Juru bicara pemerintah, Bekir Bozdag, mengatakan kepada parlemen, Turki menganggap Amerika Serikat sama-sama bertanggung jawab atas kekerasan, Senin.

"Darah orang-orang Palestina yang tidak bersalah ada di tangan Amerika Serikat," katanya, "Amerika Serikat adalah bagian dari masalah, bukan solusi."

Hubungan Ankara dengan Washington, dua sekutu NATO, sangat tegang atas pemindahan kedutaan itu, ketidaksepakatan mengenai penempatan militer di Suriah utara, dan kasus pengadilan terhadap warga negara Turki dan Amerika Serikat di masing-masing negara.

Terdapat demonstrasi melawan Israel di Istanbul dan di Ankara. Erdogan, yang berkampanye untuk pemilihan presiden dan parlemen bulan depan, mengatakan unjuk rasa akan diadakan pada Jumat untuk memprotes pembunuhan tersebut.

Persoalan Palestina menggerakkan banyak orang Turki, termasuk dengan pemilih nasionalis dan religius yang membentuk basis dukungan Erdogan.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengatakan di Twitter, Erdogan tidak dalam posisi untuk mengajarkan moralitas kepada mereka, karena dia mendukung gerakan Islamis Palestina Hamas yang memerintah Gaza. "Tidak ada keraguan bahwa dia memahami terorisme dan pembantaian," kata Netanyahu.

Erdogan mencuit kembali, Netanyahu adalah pemimpin negara apartheid yang telah menduduki tanah rakyat yang tidak berdaya selama 60 tahun lebih, yang melanggar resolusi PBB, dengan menambahkan dia mengkritik Turki yang membiaskan perhatian.

"Ingin pelajaran dalam kemanusiaan? Baca Sepuluh Perintah Tuhan," katanya.

Hubungan dua kekuatan kawasan itu menjadi sulit. Pada 2010, marinir Israel menyerbu kapal bantuan untuk memberlakukan blokade laut Gaza, menewaskan sepuluh pegiat Turki dan menyebabkan penurunan hubungan diplomatik yang berlangsung hingga 2016.

Bozdag mengatakan kepada parlemen, demonstrasi yang direncanakan di Istanbul akan sekali lagi menunjukkan bahwa orang-orang Turki tidak akan tinggal diam dalam menghadapi ketidakadilan dan kekejaman, bahwa mereka membela para korban dalam menghadapi kejahatan.

Perdana Menteri Turki, Binali Yildirim, juga mengatakan, negara Islam harus meninjau hubungan mereka dengan Israel setelah tindak kekerasan, Senin.






Credit  antaranews.com




Selasa, 15 Mei 2018

Protes Pembantaian Demonstran Palestina, Turki Tarik Dubesnya dari AS dan Israel


https: img-o.okeinfo.net content 2018 05 15 18 1898430 protes-pembantaian-demonstran-palestina-turki-tarik-dubesnya-dari-as-dan-israel-BmvimQipM1.jpg
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. (Foto: Reuters)

ANKARA – Turki telah memanggil pulang duta besarnya untuk Israel dan Amerika Serikat menyusul pembunuhan puluhan demonstran Palestina oleh Pasukan Keamanan Israel (IDF) di hari pembukaan kedutaan besar Amerika Serikat di Yerusalem.
Wakil Perdana Menteri Turki Bekir Bozdag mengatakan, kedua diplomat yang saat ini ditempatkan di Washington DC dan Tel Aviv itu akan kembali ke Turki untuk melakukan konsultasi. Turki juga mengumumkan tiga hari berkabung nasional sebagai bentuk solidaritas untuk Palestina.

Diwartakan Al Jazeera, Selasa (15/5/2018), Ankara juga meminta pertemuan tingkat tinggi (KTT) darurat organisasi kerjasama Islam (OKI) untuk digelar pekan ini, kemungkinan pada Jumat, serta digelarnya sidang Majelis Umum PBB terkait kekerasan dan penggunaan kekuatan yang berlebihan terhadap demonstran Palestina oleh Israel.

Tidak hanya Turki, Pemerintah Afrika Selatan juga memanggil duta besarnya dari Israel pada Senin. Afrika Selatan menyatakan kecamannya terhadap kekerasan yang dilakukan IDF terhadap demonstran Palestina.

"Melihat cara serangan Israel yang tidak pandang bulu dan membabi buta, Pemerintah Afrika Selatan telah mengambil keputusan untuk memanggil Duta Besar Sisa Ngombane dengan segera hingga pemberitahuan lebih lanjut," demikian disampaikan kementerian luar negeri Afrika Selatan.

Sedikitnya 59 demonstran Palestina terbunuh dan lebih dari 2.700 lainnya luka-luka akibat tembakan tentara Israel di sepanjang perbatasan Gaza-Israel pada Senin. Sebagian besar dari korban mengalami luka-luka akibat tembakan amunisi hidup serta gas air mata.

Otoritas Palestina dan Pemerintah Turki menyebut kekerasan yang dilakukan tentara Israel terhadap para demonstran sebagai sebuah “pembantaian” dan mendesak dunia internasional untuk turun tangan mencegah jatuhnya lebih banyak korban.          





Credit okezone.com







Anggota DK PBB Protes Resolusi Gagal Tekan Israel


Dalam kombinasi foto ini, warga Palestina melancarkan aksi protes di dekat perbatasan Israel dan Jalur Gaza pada Senin, 14 Mei 2018 (foto kiri) dan pada hari yang sama para pejabat Israel: Sara Netanyahu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Penasihat Senior Gedung Putih Jared Kushner, dan Putri Presiden AS Donald Trump, Ivanka Trump dari kiri ke kanan) bertepuk tangan pada upacara pembukaan kedutaan AS di Yerusalem.
Dalam kombinasi foto ini, warga Palestina melancarkan aksi protes di dekat perbatasan Israel dan Jalur Gaza pada Senin, 14 Mei 2018 (foto kiri) dan pada hari yang sama para pejabat Israel: Sara Netanyahu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Penasihat Senior Gedung Putih Jared Kushner, dan Putri Presiden AS Donald Trump, Ivanka Trump dari kiri ke kanan) bertepuk tangan pada upacara pembukaan kedutaan AS di Yerusalem.
Foto: Foto AP

Israel tidak mematuhi resolusi yang menuntut diakhirinya pembangunan permukiman.



CB, JENEWA -- Sepuluh anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) menyatakan keprihatinan mendalam karena tidak dilaksanakannya resolusi 2016. Resolusi tersebut menuntut diakhirinya pembangunan permukiman Israel di tanah yang diinginkan warga Palestina untuk sebuah negara merdeka.


Ke-10 negara anggota tersebut yakni Bolivia, Cina, Pantai Gading, Guinea, Prancis, Kazakhstan, Kuwait, Belanda, Peru, dan Swedia

Mereka menyampaikan keprihatinannya melalui sebuah surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Isi surat menyebutkan kurangnya implementasi dari resolusi itu. Surat disampaikan bertepatan dengan demonstrasi warga Palestina di jalur Gaza.


"Dewan Keamanan harus berdiri di belakang resolusi dan memastikan resolusi memiliki makna. Jika tidak, kita berisiko merusak kredibilitas sistem internasional," tulis ke 10 negara anggota itu.


Anggota DK PBB juga meminta Guterres untuk mulai mengirimkan laporan kuartalnya mengenai implementasi resolusi secara tertulis dan bukan secara lisan. "Meskipun kadang-kadang ada alasan sah untuk laporan lisan, tapi itu hanya untuk keadaan luar biasa," tulis anggota dewan.


Sebulan sebelum Presiden AS Donald Trump menjabat pada Januari 2017, DK PBB mengadopsi resolusi yang menuntut diakhirinya permukiman Israel. Sebanyak 14 suara mendukung resolusi dan satu abstain. Trump telah mengecam resolusi itu dan menyerukan Amerika Serikat (AS) untuk menggunakan hak veto.


Utusan Timur Tengah Nickolay Mladenov melaporkan kepada DK PBB tahun lalu bahwa Israel mencemooh permintaan untuk mengakhiri permukiman. Israel juga mengabaikan permintaan untuk menghentikan provokasi, hasutan, dan retorika inflamasi.


Resolusi itu juga menggarisbawahi bahwa pihaknya tidak akan mengenali perubahan apa pun pada resolusi 4 Juni 1967, termasuk berkaitan dengan Yerusalem, kecuali yang disetujui oleh para pihak melalui negosiasi. Israel menganggap semua Yerusalem sebagai ibu kotanya. Palestina menginginkan bagian timur kota sebagai ibu kota negara masa depan mereka sendiri.


Sebagian besar negara menganggap Yerusalem Timur, yang dianeksasi Israel setelah merebutnya dalam Perang Timur Tengah 1967, merupakan rumah bagi situs-situs yang dianggap suci bagi umat Muslim, Yahudi, dan Kristen.




Credit  republika.co.id







AS Blokir Seruan PBB untuk Penyelidikan Independen di Gaza



AS Blokir Seruan PBB untuk Penyelidikan Independen di Gaza
Demonstran Palestina berlari untuk menyelamatkan diri dari tembakan dan gas air mata tentara Israel selama protes terhadap pemindahan kedutaan AS ke Yerusalem di perbatasan Israel-Gaza di Jalur Gaza. Foto/Istimewa


NEW YORK - Amerika Serikat (AS) memblokir upaya untuk mengadopsi pernyataan Dewan Keamanan PBB yang akan menyerukan penyelidikan independen terhadap kekerasan mematikan di perbatasan Israel-Gaza. Insiden itu meletus ketika kedutaan AS yang baru dibuka di Yerusalem.

"Dewan Keamanan mengungkapkan kemarahan dan dukanya terhadap pembunuhan warga sipil Palestina yang menggunakan hak mereka untuk melakukan protes damai," bunyi draf pernyataan itu, seperti dikutip dari AFP, Selasa (15/5/2018).

"Dewan Keamanan menyerukan investigasi independen dan transparan atas tindakan-tindakan ini untuk memastikan pertanggungjawaban," bunyi kelanjutan draft pernyataan itu.

Pada hari paling berdarah dalam konflik Israel-Palestina sejak perang Gaza tahun 2014, setidaknya 55 orang Palestina tewas dalam bentrokan dan lebih dari 2.400 orang Palestina terluka.

Peristiwa itu meletus sebelum para pejabat Israel dan delegasi Gedung Putih termasuk putri Presiden Donald Trump, Ivanka, secara resmi membuka kedutaan AS di Yerusalem, dan pertumpahan darah terus berlanjut sepanjang hari.

Korban tewas termasuk delapan anak di bawah usia 16 tahun, menurut utusan Palestina untuk PBB. Kementerian Kesehatan Gaza telah mengurus para korban tewas dan cedera secara keseluruhan.

"Dewan Keamanan menyatakan keprihatinannya mengenai perkembangan terakhir di wilayah Palestina yang diduduki oleh Israel sejak 1967, termasuk Yerusalem Timur, khususnya dalam konteks protes damai di Jalur Gaza dan kehilangan tragis kehidupan sipil," kata rancangan pernyataan itu.

"Dewan Keamanan menyerukan kepada semua pihak untuk menahan diri dengan tujuan untuk menghindari eskalasi lebih lanjut dan membangun ketenangan," sambung draft rancangan itu.

"Dewan Keamanan menyerukan semua negara untuk tidak melakukan langkah apa pun yang lebih memperburuk situasi, termasuk tindakan sepihak dan melanggar hukum yang merusak prospek perdamaian," demikian bunyi draft pernyataan itu.

Draft pernyataan itu juga mengatakan bahwa setiap keputusan dan tindakan yang dimaksudkan untuk mengubah karakter, status atau komposisi demografi Kota Suci Yerusalem tidak memiliki efek hukum - merujuk pada keputusan AS untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

Warga Palestina selama ini memandang Yerusalem timur sebagai ibu kota negara masa depan mereka. 





Credit  sindonews.com




DK PBB akan Gelar Sidang Bahas Gaza



 Para pengunjuk rasa Palestina berlindung dari gas air mata yang ditembakkan oleh pasukan Israel selama protes di perbatasan Jalur Gaza dengan Israel, sebelah timur Khan Younis, Jalur Gaza, pada Senin, 14 Mei 2018. Ribuan warga Palestina melakukan protes di dekat perbatasan Gaza dengan Israel saat Israel sedang mempersiapkan perayaan meriah Kedutaan Besar AS di Yerusalem.
Para pengunjuk rasa Palestina berlindung dari gas air mata yang ditembakkan oleh pasukan Israel selama protes di perbatasan Jalur Gaza dengan Israel, sebelah timur Khan Younis, Jalur Gaza, pada Senin, 14 Mei 2018. Ribuan warga Palestina melakukan protes di dekat perbatasan Gaza dengan Israel saat Israel sedang mempersiapkan perayaan meriah Kedutaan Besar AS di Yerusalem.
Foto: AP Photo/Adel Hana

58 warga Palestina tewas oleh tentara Israel di Jalur Gaza pada Senin (14/5) kemarin



CB, NEW YORK -- Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB) akan menggelar sidang pada hari ini, Selasa (15/5). Sidang akan membahas tentang eskalasi dan kekerasan terbaru di perbatasan Jalur Gaza.

Penyelenggraan sidang ini merupakan ide dan hasil seruan Kuwait. Hal ini menyusul telah tewasnya lebih dari 50 warga Palestina di Jalur Gaza akibat diserang pasukan keamanan Israel.

Penyerangan itu dilakukan ketika ribuan warga Palestina menggelar demonstrasi menentang pemindahan Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat (AS) untuk Israel ke Yerusalem pada Senin (14/5).

Belum jelas pernyataan apa yang mungkin keluar dari DK PBB sehubungan dengan tewasnya puluhan warga Palestina oleh Israel. Namun, pernyataan draf yang diperoleh Associated Press, DK PBB kemungkinan akan menyatakan kemarahan dan kesedihan terkait tewasnya warga Palestina, menyeru penyelidikan independen dan transparan, serta meminta semua pihak menahan diri.

Selain itu, DK PBB diperkirakan akan mendesak semua negara agar mematuhi resolusinya tentang tak memindahkan kedubes ke Yerusalem. Pada Desember tahun lalu, AS memveto resolusi DK PBB yang mengharuskan Presiden Donald Trump membatalkan deklarasinya tentang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Dilaporkan 58 warga Palestina telah tewas dan ribuan lainnya luka-luka akibat diserang pasukan keamanan Israel ketika berdemonstrasi perbatasan Gaza-Israel pada Senin (14/5). Ribuan warga Palestina di perbatasan Jalur Gaza melakukan demonstrasi dalam rangka menentang pembukaan Kedubes AS di Yerusalem.

Dalam aksi ini, massa pun menyuarakan tentang pengembalian hak para pengungsi Palestina untuk pulang ke desanya yang direbut dan diduduki Israel pasca Perang Arab-Israel tahun 1948. Aksi protes dan menentang pendudukan Israel telah dilakukan ribuan warga Palestina di perbatasan Jalur Gaza sejak akhir Maret lalu.

Namun aksi tersebut direspons secara brutal oleh Israel. Mereka tak segan menembaki para demonstran agar tak mendekati pagar perbatasan.






Credit  republika.co.id





OKI Sebut Pembukaan Kedubes AS Penghinaan Terhadap Palestina


OKI Sebut Pembukaan Kedubes AS Penghinaan Terhadap Palestina
Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menganggap pembukaan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Yerusalem sebagai penghinaan terhadap Palestina. (REUTERS/Mohammed Salem)


Jakarta, CB -- Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menganggap pembukaan Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat untuk Israel di Yerusalem, Senin (14/5) merupakan bentuk penghinaan terhadap hak bangsa Palestina dan pelanggaran terhadap hukum internasional.

Organisasi beranggotakan 57 negara termasuk Indonesia itu mengutuk keras langkah Presiden Donald Trump yang berkeras membuka kedutaan besarnya itu meski seluruh dunia mengecamnya.

"OKI menganggap pemerintahan AS saat ini bertentangan dengan komitmen negaranya sendiri dan menghina hak-hak dasar Palestina serta juga hukum internasional," bunyi pernyataan resmi OKI melalui situsnya, Senin (14/5).



"OKI mengecam dengan pernyataan sekeras-kerasnya langkah ilegal pemerintah AS ini dan menganggap langkah tersebut sebagai serangan AS terhadap hak dasar, sejarah, dan hukum bangsa Palestina."

Pernyataan itu diungkapkan OKI sebagai tanggapan terhadap AS yang baru saja membuka kedutaannya untuk Israel di Yerusalem pada awal pekan ini.

Pemindahan Kedubes dari Tel Aviv ke Yerusalem tetap dilakukan Trump meski Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menolak keputusannya itu yang dinilai bisa mengancam perdamaian di Timur Tengah.



Dalam pernyataannya, OKI juga kembali menegaskan langkah AS tersebut merusak kedudukan hukum internasional yang jelas-jelas telah mengatur status Yerusalem, kota suci bagi tiga agama yang selama ini menjadi sumber konflik Palestina-Israel.

OKI menyebut keputusan AS yang berkeras membuka kedutaan di Yerusalem telah melanggar sejumlah resolusi internasional terkait status Al Quds Al Sharif dan Palestina seperti resolusi Dewan Keamanan PBB 242 tahun 1967, resolusi 252 (1968), resolusi 267 (1969), resolusi 298 (1971), resolusi 338 (1973), resolusi 446 (1979), resolusi 465 (1980), resolusi 476 (1980), resolusi 478 (1980), resolusi 2334 (2016), dan resolusi Majelis Umum PBB A/RES/72/15 tahun 2017.

Padahal, seluruh resolusi itu juga disepakati AS sebagai salah satu anggota PBB.



"Sangat jelas bahwa AS tidak menghormati hak-hak dan sentimen religius dari umat Muslim. Langkah AS ini juga menyimpulkan bahwa pemerintahan AS saat ini gagal mempertahankan perannya sebagai perantara dan mediator upaya perdamaian di kawasan,"

Trump tidak hadir dalam pembukaan kedubesnya itu. Namun, delegasi AS yang terdiri dari putri Trump dan menantunya, Ivanka Trump dan Jared Kushner, serta sejumlah pejabat lainnya seperti Wakil Menteri Luar Negeri AS John Sullivan telah mewakilinya dalam peresmian Senin siang tersebut.

Sullivan menganggap relokasi kedutaan negaranya merupakan "pengakuan terhadap realitas yang telah lama tertunda."
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga hadir dalam gelaran peresmian tersebut. Ia bahkan mendorong negara lain melakukan hal yang sama seperti AS.

Tidak tinggal diam, ratusan warga Palestina di Jalur Gaza menggelar protes menolak pembukaan kedutaan. Militer Israel disebut menambah pasukannya di perbatasan dekat Gaza demi mengantisipasi pendemo.

Bentrokan tidak dapat dihindari. Sedikitnya 52 warga Palestina tewas akibat bentrok dengan pihak militer di Jalur Gaza. Gedung Putih malah menyalahkan Hamas, salah satu fraksi besar Palestina, atas kematian tersebut.





Credit  cnnindonesia.com




Macron Ucapkan Belasungkawa kepada Abbas


Presiden Prancis Emmanuel Macron.
Presiden Prancis Emmanuel Macron.
Foto: AP Photo/Thibault Camus

Macron meminta demonstrasi di perbatasan Gaza-Israel berlangsung tanpa kekerasan



CB, PARIS -- Presiden Prancis Emmanuel Macron berbelasungkawa atas tewasnya 58 warga Palestina di perbatasan Jalur Gaza pada Senin (14/5). Hal ini ia sampaikan ketika menghubungi Presiden Palestina Mahmoud Abbas.

Dilaporkan laman kantor berita Palestina, WAFA, dalam percakapannya dengan Abbas Macron mengulangi dukungan negaranya untuk rakyat Palestina. Ia pun meminta agar demonstrasi yang tengah berlangsung di perbatasan Jalur Gaza tetap tanpa kekerasan.

Macron mengatakan, dirinya mengutuk penggunaan kekerasan oleh pasukan keamanan Israel terhadap warga Palestina di perbatasan Jalur Gaza. "Macron berencana untuk berbicara dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Selasa (15/5)," kata pihak Istana Elysee dalam sebuah pernyataan, dikutip Anadolu Agency.

Sedikitnya 58 warga Palestina telah tewas dan ribuan lainnya luka-luka akibat diserang pasukan keamanan Israel ketika berdemonstrasi perbatasan Gaza-Israel. Ribuan warga Palestina di perbatasan Jalur Gaza melakukan demonstrasi dalam rangka menentang pembukaan Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat (AS) di Yerusalem.

Dalam aksi ini, massa pun menyuarakan tentang pengembalian hak para pengungsi Palestina untuk pulang ke desanya yang direbut dan diduduki Israel pasca Perang Arab-Israel tahun 1948.

Aksi protes dan menentang pendudukan Israel telah dilakukan ribuan warga Palestina di perbatasan Jalur Gaza sejak akhir Maret lalu.Namun aksi tersebut direspons secara brutal oleh Israel. Mereka tak segan menembaki para demonstran agar tak mendekati pagar perbatasan.

Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman mengatakan sebagian besar warga Palestina yang berdemonstrasi di perbatasan Gaza-Israel telah diperalat Hamas. Ia menegaskan tak akan segan menyerang mereka yang mendekat ke pagar perbatasan Israel.

"Saran saya kepada warga Gaza, jangan dibutakan oleh (pemimpin Hamas, Yehya Al-) Sinwar, yang mengirim anak-anak Anda untuk mengorbankan hidup mereka tanpa utilitas apa pun. Kami akan membela warga negara kami dengan semua tindakan dan tidak akan membiarkan pagar diserangi," ujarnya.





Credit  republika.co.id




Malaysia: Pembukaan Kedubes AS di Yerusalem Pertajam Konflik


Sebuah tanda di jembatan yang mengarah ke kompleks Kedutaan Besar AS menjelang pembukaan resmi di Yerusalem, Ahad (13/5). Pembukaan Kedutaan Besar AS pada hari ini, Senin (14/5), di Yerusalem yang diperebutkan oleh Israel dan Palestina.
Sebuah tanda di jembatan yang mengarah ke kompleks Kedutaan Besar AS menjelang pembukaan resmi di Yerusalem, Ahad (13/5). Pembukaan Kedutaan Besar AS pada hari ini, Senin (14/5), di Yerusalem yang diperebutkan oleh Israel dan Palestina.
Foto: Foto AP/Ariel Schalit

Kemenlu Malaysia menilai kebijakan Pemerintah AS menghambat negosiasi perdamaian




CB, KUALA LUMPUR -- Pemerintah Malaysia menentang keputusan Pemerintah Amerika Serikat (AS) yang membuka kedutaan besarnya di Yerusalem. Dalam siaran pers yang diterima Republika, Selasa (15/5), Pemerintah Malaysia dengan tegas percaya bahwa langkah itu akan semakin melemahkan dan membahayakan upaya untuk menemukan solusi yang komprehensif dan langgeng terhadap konflik Palestina-Israel.

Menurut Kementerian Luar Negeri Malaysia, keputusan Pemerintah AS ini juga akan berakibat buruk tidak hanya terhadap keamanan dan stabilitas kawasan, tetapi akan mengobarkan sentimen dan menghambat negosiasi perdamaian di masa depan. Pembukaan kedutaan juga dinilai akan semakin memperuncing situasi.

"Malaysia ingin menegaskan kembali posisinya bahwa solusi dua negara, di mana Palestina dan Israel hidup berdampingan dalam damai, berdasarkan perbatasan pra-1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina, adalah satu-satunya solusi yang layak untuk konflik Palestina-Israel," tutur Kemenlu Malaysia dalam pernyataan resminya.

Malaysia akan terus bekerja sama dengan semua mitra untuk menemukan solusi yang adil dan langgeng terhadap konflik.





Credit  republika.co.id




Pesawat tempur Israel hantam fasilitas Hamas di Gaza


Pesawat tempur Israel hantam fasilitas Hamas di Gaza
Arsip Foto. Seorang pengunjuk rasa berlari saat bentrok dengan pasukan Israel dalam sebuah protes dimana warga Palestina menuntut hak untuk kembali ke tanah air mereka di perbatasan Israel-Gaza di selatan Jalur Gaza, Jumat (20/4/2018). (REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa)



Yerusalem (CB) - Pesawat tempur Angkatan Udara Israel menghantam satu pangkalan Hamas di Jalur Gaza pada Senin (14/5) menurut militer Israel, sementara bentrokan berdarah antara demonstran dan tentaranya terjadi di sepanjang perbatasan Gaza dengan Israel.

"Satu pesawat tempur menghantam lima target teroris di satu fasilitas pelatihan militer milik organisasi teror Hamas di Jalur Gaza utara," kata militer Israel dalam pernyataan yang dikutip AFP.

"Serangan itu dilakukan sebagai respons terhadap tindakan kekerasan yang beberapa jam sebelumnya yang dilakukan Hamas di pagar keamanan."

Insiden paling berdarah dalam beberapa tahun terakhir di kawasan perbatasan tersebut menewaskan sedikitnya 55 orang Palestina dan menyebabkan ratusan lainnya terluka.

Militer Israel mengatakan bahwa sebelumnya sebuah pesawat tempur dan tank melancarkan tembakan ke "posisi militer" Hamas lainnya, setelah anggota bersenjata Hamas diduga menembak pasukan Israel.

Warga Palestina sudah berminggu-minggu menggelar aksi protes dan selama itu bentrok sering terjadi, menewaskan sedikitnya 91 orang sejak 30 Maret menurut siaran AFP.

Tidak ada orang Israel yang cedera dalam bentrok itu dan militer Israel menuai kritik karena menggunakan tembakan peluru aktif.

Kekerasan pada Senin muncul saat delegasi Gedung Putih dan pejabat Israel berkumpul untuk meresmikan pembukaan kedutaan besar Amerika Serikat di Yerusalem. Insiden itu merupakan peristiwa yang paling berdarah dalam konflik Israel-Palestina sejak Perang Gaza 2014.





Credit  antaranews.com






Prancis dan Inggris Ikut Kutuk Kekerasan Militer Israel


Ribuan warga Palestina memprotes pemindahan Kedubes AS di Yerusalem.
Ribuan warga Palestina memprotes pemindahan Kedubes AS di Yerusalem.
Foto: the Palestine Chronicle.

Militer Israel bentrok dengan demonstran Palestina yang menentang Kedubes AS.




CB, PARIS -- Presiden Prancis Emmanuel Macron mengutuk kekerasan yang dilakukan terhadap warga Palestina oleh militer Israel. Macron mengatakan, akan segera memanggil dan menemui Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu guna membahas kekerasan yang terjadi


Rencana diskusi dengan Netanyahu dilakukan setelah Macron melakukan perbincangan dengan Raja Yordania Abdullah dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada Senin (14/5) kemarin. Namun, belum ada keterangan lebih lanjut terkait rencana pertemuan Macron dengan Netanyahu.

"(Macron) bersedih jatuhnya korban sipil yang besar di Gaza, Palestina dalam beberapa pekan terakhir. Dia juga mengutuk kekerasan pasukan bersenjata Israel terhadap demonstran," kata Kantor Kepresidan Prancis, Selasa (15/5).


Demonstrasi dilakukan sebagai bentuk penolakan warga Palestina atas dipindahkannya Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) dari Tel Aviv ke Yerusalem. Terkait hal itu, Macron menegaskan posisinya yang menentang keputusan yang dibuat Presiden AS Donald Trump tersebut.


Setali tiga uang dengan Macron, Pemeritah Inggris meminta Israel untuk menahan diri dalam gelombang demonstrasi yang terjadi. Inggris mengaku khawatir dengan kekerasan yang berjung pada tewasnya nyawa warga di Gaza. "Sangat disayangkan bahwa elemen-elemen ekstremis mungkin berusaha mengeksploitasi protes-protes ini untuk tujuan kekerasan mereka sendiri," kata Menteri Inggris untuk Timur Tengah Alistair Burt dalam sebuah pernyataan.


Dia mengatakan, pemerintah Inggris mengaku tidak akan melarang Israel untuk mempertahankan perbatasannya. Namun, dia mendesak Israel untuk menahan diri lantaran besarnya jumlah korban yang semakin memprihatinkan.

Sedikitnya 55 demonstran tewas menyusul bentrokan dengan pasukan militer Israel. Mereka melakukan aksi protes guna menolak pembukaan Kedutaan Besar AS untuk Israel di Yerusalem.

Pasukan Pertahanan Israel mendata, lebih dari 35 ribu orang melakukan protes di sepanjang perbatasan Gaza. Kementerian Kesehatan Gaza menyebut, sedikitnya 2.770 orang terluka dalam aksi demontrasi itu.

Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas mengatakan, tindakan pasukan Israel sebagai pembantaian. Ia mengusulkan adanya penengah baru yang menggantikan AS sebagai pembicara perantara antara Palestina dan Israel.

Gedung Putih selanjutnya menyalahkan musibah kematian itu pada kelompok Palestina Hamas. Mereka menganggap Hamas secara sengaja memprovokasi terkait pemindahan Kedubes AS untuk Israel di Yerusalem.






Credit  republika.co.id



Yordania kutuk peningkatan agresi Israel di Gaza


Yordania kutuk peningkatan agresi Israel di Gaza
Pengunjuk rasa mengibarkan bendera Yordania, Palestina dan bendera Islam sambil menyerukan slogan dalam aksi mendukung warga Palestina di Gaza dalam aksi di Amman, Yordania. (ANTARA FOTO/REUTERS/Muhammad H)



Amman, Yordania (CB) - Kabinet Yordania pada Senin (14/5) mengutuk keras "peningkatan serius" agresi Israel di Jalur Gaza menurut siaran kantor berita resmi Yordania, Petra.

Kecaman itu disampaikan saat bentrokan berkecamuk di daerah kantung pesisir itu antara pemrotes Palestina dan personel pasukan keamanan perbatasan Israel, yang menewaskan 55 orang dan melukai lebih dari 2.000 orang lagi.

Dewan tersebut menyatakan penggunaan kekuatan secara berlebihan oleh Israel terhadap warga sipil yang tak memiliki pertahanan di Jalur Gaza adalah pelanggaran nyata hak politik dan kemanusiaan, serta hukum mereka.

Pada Senin, Kabinet Yordania juga mengecam pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem, berjanji akan melanjutkan upaya untuk mencegah konsekuensi dari keputusan semacam itu.

Aksi protes diselenggarakan sehari sebelum peringatan ke-70 Hari Nakba, atau "Hari Bencana" Palestina, yang diperingati oleh rakyat Palestina sebab pada 1948, ratusan ribu orang Palestina diusir dari rumah mereka atau menyelamatkan diri dari kerusuhan ketika Israel dibentuk.

Masih pada Senin, ratusan orang Yordania turun ke jalan untuk memprotes pembukaan provokatif Kedutaan Besar AS di Yerusalem.

Pemrotes, termasuk wakil dari beberapa partai politik, berkumpul di dekat Kedutaan Besar AS di Ibu Kota Yordania, Amman, tempat mereka membakar bendera Israel dan AS.

"Ini adalah tindakan sembrono AS yang hanya akan meningkatkan ketegangan," kata seorang pengunjukrasa kepada Xinhua.

"Kami berada di sini untuk mengirim pesan kepada dunia bahwa Yerusalem Timur adalah Ibu Kota Palestina. Tidak akan ada perdamaian tanpa ini," katanya.

Mereka juga mengutuk pembantaian demonstran sipil di Jalur Gaza oleh pasukan keamanan Israel.

Pada Senin pagi, Menteri Negara Yordania Urusan Media Mohammad Momani mengatakan Israel mesti bertanggung-jawab atas pembunuhan warga sipil Palestina di Jalur Gaza.

"Israel, yang adalah kekuatan pendudukan, bertanggung-jawab atas kejahatan yang dilakukan di Jalur Gaza pada Senin," kata Momani, sebagaimana dikutip kantor berita Petra.

Menteri tersebut mengutuk penggunaan kekuatan secara berlebihan oleh pasukan keamanan Israel terhadap rakyat Palestina, dan mengatakan ketiadaan solusi masalah Palestina akan meningkatkan kerusuhan di wilayah itu.

Pada Desember lalu, Presiden AS Donald Trump mengumumkan pengakuannya atas Jerusalem sebagai Ibu Kota Israel, dan memerintahkan pemindahan Kedutaan Besar AS untuk Israel ke kota suci yang menjadi sengketa tersebut.





Credit  antaranews.com





Kota Hilang Mardaman Ditemukan di Irak, Berumur 4.800 Tahun


Arkeolog Universitas  Tubingen, Jerman, menemukan reruntuhan kota kuno Mardaman berusia 4.800 tahun di Irak Utara. (dok. Universitas Tubingen)
Arkeolog Universitas Tubingen, Jerman, menemukan reruntuhan kota kuno Mardaman berusia 4.800 tahun di Irak Utara. (dok. Universitas Tubingen)

CB, Jakarta – Tim arkeolog dari Universitas  Tubingen, Jerman, menemukan reruntuhan kota kuno Mardaman yang diperkirakan berusia 4.800 tahun. Reruntuhan ini ditemukan di Kurdistan, wilayah utara Irak.
Setelah melakukan penggalian betahun-tahun, akhirnya para arkeolog ini menemukan reruntuhan yang dipercaya pernah hidup makmur selama berabad-abad. Penelitian penting ini berawal dari penemuan pot berisi 92 prasasti di tengah reruntuhan bekas bangunan istana.
Betina Faist, ahli filologi dari Universitas Heidelberg, Jerman, berhasil memecahkan tulisan dalam prasasti itu. Dari situ diketahui kota kuno itu bernama Mardaman atau sesekali disebut Mardama.
Menurut Peter Pfalzner, professor arkeologi Timur dari Tubingen, reruntuhan Mardaman (sekarang terletak dekat kota modern Bassetki) diperkirakan mulai dibangun antara 2800 dan 2650 tahun sebelum masehi. Kota itu mencapai puncak kejayaannya pada 1900 dan 1700 tahun sebelum masehi.
Prasasti ini dibuat sekitar 1250 tahun sebelum masehi, saat Mardaman masuk ke dalam pemerintahan Asiria yang dipimpin oleh Assur-nasir. Sedangkan istana tempat ditemukannya prasasti itu diperkirakan hancur pada 1200 tahun sebelum masehi. Tetapi kotanya masih terus hidup dan berkembang sampai periode Neo-Asiria pada 911 hingga 612 tahun sebelum masehi.
“Prasasti-prasasti itu memuat urusan-urusan administratif dan komersial dengan masyarakat Mardama,” tutur Pfalzner, yang memimpin tim penggalian.
Mengacu pada prasasti yang pernah ditemukan di situs arkeologi lain, Mardaman pernah menjadi kerajaan merdeka, sebelum menjadi bagian kerajaan yang lebih besar. Pada sejarahnya Mardaman pernah diserang dan mengalami kehancuran di beberapa bagian, tetapi penduduk membangun kembali kotanya.
Pot yang memuat prasasti di dalamnya itu ditemukan dalam kondisi terbungkus tanah liat, yang diartikan sebagai upaya penduduk kota dalam menyelamatkan prasasti.
“Prasasti disembunyikan dengan cara ini, beberapa saat setelah kota dikepung dan bangunan-bangunan dihancurkan,” katanya. “Mungkin informasi dalam prasasti ini dilindungi untuk diwariskan pada anak cucu mereka.”
“Mardaman berkembang menjadi kota yang berpengaruh, karena berada di jalur perdagangan antara Mesopotamia, Anatolia, dan Suria,” kata Pfalzner. “Saat itu Mardaman adalah kekuatan besar di Mesopotamia.”
Tim arkeolog dari Tubingen memulai pekerjaannya pada 2013. Proyek penggalian mereka adalah ekskavasi besar pertama yang dilakukan di kota itu. Penemuan lain berupa patung orang telanjang pernah ditemukan di situs itu pada 1960.
Saat ini penggalian terus dilanjutkan. Pfalzner merasa lega kota kuno Mardaman terhindar dari penjarahan seperti yang terjadi pada situs-situs lain di Irak.





Credit  tempo.co





NASA Bakal Bawa Helikopter Mini untuk Misi Mars 2020


NASA Bakal Bawa Helikopter Mini untuk Misi Mars 2020
Ilustrasi. (Foto: AFP PHOTO / KARIM SAHIB)


Jakarta, CB -- NASA mengumumkam bahwa misi ke Mars yang akan meluncur pada 2020 akan mengangkut sebuah helikopter kecil. Heikopter ini akan mengobservasi permukaan Mars dari angkasa.

Dengan helikopter, observasi bisa dilakukan lebih cepat ketimbang robot yang berjalan di permukaan Mars. Selain itu, permukaan yang diamati pun lebih luas dan helikopter tak akan tersangkut di pasir seperti rekan robot daratnya.

Tapi ada satu masalah, sulit untuk membuat benda terbang di atmosfer yang tipis seperti Mars. Sehingga, helikopter yang dibuat untuk misi Mars ini berbeda dari yang dibuat di Bumi.






Peneliti NASA perlu membuat helikopter yang lebih ringan dan baling-balingnya mesti berputar lebih cepat.

Mereka merancang helikopter Mars ini dengan mesin yang berputar 10 kali lebih cepat dari helikopter Bumi. Ini berarti putaran baling-baling helikopter di Mars lebih dari 3.000 rpm. Berat helikopter ini pun hanya 1,8 kilogram.

"Badan pesawat [...] kira-kira seukuran bola softball," demikian tertulis pada siaran pers NASA akhir pekan lalu (12/5).

NASA berencana untuk melakukan uji terbang lima kali dalam 30 hari untuk helikopter khusus ini. Untuk permulaan, heli akan diuji untuk terbang setinggi 3 meter dan melayang selama 30 detik, dan turun kembali.

Pada pengujian berikutnya, helikopter akan diterbangkan hingga beberapa ratus meter dengan durasi lebih lama, sekitar 90 detik.

Bergerak Otonom

Helikopter ini akan bergerak otonom, namun akan memiliki sambungan nirkabel dengan robot pengelana untuk saling bertukar data.

Meski demikian, heli ini bukanlah bagian penting dalam misi Mars 2020. Jadi, jika helikopter ini gagal terbang, keseluruhan misi ini masih akan tetap berjalan.



Sebelumnya, Rusia sempat meluncurkan misi untuk menerbangkan balon di atmosfer Venus. Sementara misi helikopter ini akan jadi misi benda terbang bermesin pertama di luar Bumi. Sekaligus jadi kendaraan terbang pertama yang menjelajahi planet lain.

Heli juga dilengkapi dengan panel surya untuk mengisi ulang baterai lithium-ion miliknya. Ia pun dilengkapi perlengkapan untuk menjaga jeroan mesin tetap hangat. Sehingga mesin ini bisa bertahan dari dinginnya suhu malam di Mars.

Mungkin kita akan mendapat pemandangan permukaan Mars dari angkasa ketika misi tersebut sampai di Mars dua tahun mendatang, demikian ditulis The Register. 




Credit  cnnindonesia.com




Indonesia Usulkan 3 Taman Nasional Ini Jadi Cagar Biosfer Dunia


Pemandangan Danau Segara Anak dari arah Sembalun, Lombok, (20/10). Danau indah berwarna biru ini terbentuk akibat meletusnya gunung Samalas pada 1257. Kini danau ini menjadi daya tarik para wisatawan saat mendaki gunung Rinjani. Tempo/Tony Hartawan
Pemandangan Danau Segara Anak dari arah Sembalun, Lombok, (20/10). Danau indah berwarna biru ini terbentuk akibat meletusnya gunung Samalas pada 1257. Kini danau ini menjadi daya tarik para wisatawan saat mendaki gunung Rinjani. Tempo/Tony Hartawan

CB, Jakarta - Indonesia akan mengusulkan tiga taman nasional menjadi cagar biosfer dunia dalam sidang International Co-ordinating Council of the Man and the Biosphere (ICC-MAB) Unesco ke-30 program, yang digelar pada 23-28 Juli 2018 di Palembang.
"Kita akan mengusulkan nominasi tiga cagar biosfer yaitu Berbak Sembilang di Sumatera Selatan dan Jambi, Betung Kerihun Danau Sentarum Kapuas Hulu di Kalimantan Barat dan Rinjadi di Nusa Tenggara Barat," ujar Ketua Komite Nasional MAB Unesco Enny Sudarmonowati di Auditorium Sasana Widya Sarwono LIPI, Jakarta, Senin, 14 Mei 2018.
ICC-MAB merupakan agenda tahunan yang dilaksaakan Unesco untuk membahas pembangunan dan pengembangan cagar biosfer sebagai pemulihan ekosistem. Indonesia menjadi tuan rumah negara kelima di luar Prancis. Negara lain yang pernah menjadi tuan rumah yaitu Jeju (Korea Selatan), Dresden (Jerman), Jonkoping (Swedia) dan Lima (Peru).
Jumlah cagar biosfer di dunia saat ini berjumlah sebanyak 669 yang tersebar di 120 negara. Indonesia, kata Enny, sekarang memiliki 11 cagar biosfer.
"Dan sekarang kami mengusulkan 3 cagar biosfer baru. Harapannya disetujui untuk ditetapkan Unesco di Palembang nanti," kata Enny. "Sehingga cagar biosfer tercatat di Unesco dan bertambah menjadi 14."
ICC-MAB Unesco , kata Enny, memberi kesempatan bagi Indonesia untuk membuktikan adanya pengakuan dan peran Indonesia sebagai negara kaya sumber daya alam hayati di dunia. Momen ini, Enny berujar, akan menjadi ajang promosi keunggulan Indonesia.
"Sebagai tuan rumah, Indonesia perlu mengambil peran dengan mengusulkan rekomendasi terkait dengan salah satu nominasi cagar biosfer baru Indonesia, yakni Berbak Sembilang," kata Enny yang juga Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati LIPI.




Credit  tempo.co


Indonesia Kecam Keras Pembukaan Kedutaan AS di Yerusalem


Indonesia Kecam Keras Pembukaan Kedutaan AS di Yerusalem
Aksi protes pembukaan kedutaan AS di Yerusalem menewaskan 52 warga Palestina dan melukai ribuan lainnya. (REUTERS/Mohammed Salem)


Jakarta, CB -- Indonesia mengecam keras pembukaan kedutaan besar Amerika Serikat di Yerusalem. Langkah AS tersebut melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB, serta mengancam proses dan perdamaian di Timur Tengah.

Lewat pernyataan yang dipublikasikan di situs Kementerian Luar Negeri RI, Indonesia juga mendesak Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB segera bersidang untuk mengambil sikap dan langkah yang tegas.

"Indonesia mendorong negara-negara anggota PBB lainnya untuk tidak mengikuti langkah Amerika Serikat," demikian pernyataan Kemlu RI, Selasa (15/5).



Amerika resmi membuka kedutaannya di Yerusalem, Senin (14/5) sesuai keputusan Donald Trump pada 6 Desember lalu, untuk memindahkan kedutaan dari Tel Aviv, sebagai pengakuan atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.



Langkah AS membuka kedutaan di Yerusalem melanggar Resolusi DK PBB nomor 242 tahun 1967, 252 tahun 1968, 267 tahun 1969, 298 tahun 1971, 338 tahun 1973, 446 tahun 1979, 465 tahun 1980, 476 tahun 1980, 478 tahun 1980, 2334 tahun 2016 dan Resolusi Majelis Umum PBB no 1/RES/72/15 tahun 2017.

Kesepakatan internasional menyatakan status Yerusalem seharusnya ditentukan oleh dialog perdamaian Israel-Palestina, karenanya sikap unilateral Amerika Serikat melanggar tatanan kesepakatan tersebut.



"Pemerintah dan rakyat Indonesia, akan terus bersama dengan rakyat Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaan dan hak-haknya," kata Kemenlu RI.

Perlawanan rakyat Palestina terhadap pembukaan kedutaan AS di Yerusalem, menyebabkan 52 warga Palestina tewas dan ribuan lagi luka-luka. Gedung Putih menuding Hamas menjadi provokator yang menyebabkan bentrokan tersebut.




Credit  cnnindonesia.com






PM Malaysia Mahathir Mohamad akan Selidiki Jaksa Agung


Tan Sri Mohamed Apandi Ali [The Malaysian Times]
Tan Sri Mohamed Apandi Ali [The Malaysian Times]

CB, Jakarta - Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, memerintahkan Jaksa Agung Malaysia, Tan Sri Mohamed Apandi Ali, untuk mengambil cuti dan akan digantikan sementara oleh jaksa umum.
Perdana Menteri mengatakan meskipun kontrak Apandi telah diperpanjang, pemerintah akan melakukan proses penyelidikan terhadap Apandi.
"Ketika dia sedang cuti, jaksa umum akan mengambil alih pekerjaannya dan akan melanjutkan pekerjaannya," kata Mahathir Mohamad dalam konferensi pers di Perdana Leadership Foundation pada Senin 14 Mei, seperti dikutip dari The Star.

"Kami membutuhkan dasar untuk penyelidikan. Pada saat ini, kami belum mengajukan laporan resmi, meskipun ada banyak tuduhan terhadap Apandi," kata Mahathir Mohamad ketika ditanya apakah Apandi tengah dalam penyelidikan.

Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, menjenguk Ketua Umum Partai Keadilan Rakyat, Anwar Ibrahim, yang tengah dirawat di Rumah Sakit Rehabilitasi di Cheras, Kuala Lumpur, Sabtu sore 12 Mei 2018. Presiden PKR, Wan Azizah Wan Ismail, yang merupakan istri Anwar, turut hadir dalam pertemuan ini. Facebook.com/Bebas Anwar
Mahathir Mohamad menyebut ketika penyelidikan dimulai maka Apandi bisa ditangguhkan termasuk melarang pergi ke luar negeri. Namun Apandi masih terlihat bekerja di kantornya pada Senin ini.

Mahathir Mohamad sebelumnya mengatakan bahwa Apandi telah merusak kredibilitasnya sendiri dan mengungkapkan beberapa pegawai pemerintah akan diselidiki atas peran mereka dalam pembatalan penyelidikan terhadap skandal 1Malaysia Development Berhad (1MDB).





Credit  TEMPO.CO








Kanal Raksasa Turki, Proyek Ambisius Erdogan, Menuai Kontroversi


Kanal Istanbul, Mega Proyek Ambisius Erdogan, Tuai Kontroversi
Kanal Istanbul, Mega Proyek Ambisius Erdogan, Tuai Kontroversi

CB, Istanbul - Rencana pembangunan proyek kanal raksasa oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan di Istanbul menyisakan keresahan di kalangan aktivis lingkungan serta petani Turki.
Kanal Istanbul sepanjang 45 kilometer ini akan menghubungkan laut utara dan selatan. Saluran kanal ini dibangun untuk memudahkan lalu lintas di selat Bosphorus, jalur pelayaran global utama. Ini juga akan menggambar ulang peta salah satu kota terbesar di Eropa, mengubah sisi baratnya menjadi sebuah pulau.

Sejumlah pengkritik termasuk asosiasi arsitek nasional telah mempertanyakan perlunya pembangunan kanal. Asosiasi ini memperingatkan pembangunan kanal akan menghancurkan situs arkeologi berusia 8,500 tahun di dekat Istanbul dan menyebabkan kerusakan lingkungan yang luas.
Union of Chambers of Turkish Engineers and Architects (TMMOB) mengkritik kanal itu sebagai "bencana" lingkungan dan perkotaan yang harus ditinggalkan.

Sekitar 369.000 orang tinggal di daerah yang dapat terkena dampak kanal itu, menurut Pusat Analisis Data Turki, sebuah perusahaan penelitian.
Kanal itu akan menghancurkan situs arkeologi di sekitar Laguna Kucukcekmece, yang dibangun pada 6.500 Sebelum Masehi. Ekosistem laguna, yang penting bagi hewan laut dan burung migran, juga akan dihancurkan.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan (tengah), didampingi istrinya Emine (kanan), menghadiri upacara peresmian monumen untuk memperingati korban kudeta militer di Ankara, Turki, 16 Juli 2017. Sekitar 250 orang meninggal pada malam 15 Juli setahun yang lalu. AP
Kanal itu akan menghancurkan dua cekungan yang menyediakan hampir sepertiga air bersih segar di Istanbul dan akan meningkatkan salinitas aliran air bawah tanah, yang mempengaruhi lahan pertanian.
"Proyek ini akan meningkatkan kadar oksigen di Laut Hitam, berdampak pada populasi satwa liar," demikian pernyataan TMMOB, seperti dilansir Reuters pada Minggu, 13 Mei 2018.
Media Anadolu Agency melansir Erdogan mengatakan pengerjaan proyek Kanal Istanbul ini bakal menjadi prioritas pembangunan pasca digelarnya pemilu.
Tiga gugusan pulau buatan juga akan dibangun di lepas pantai di Laut Marmara. Aktivis pecinta lingkungan mengatakan itu akan menyebabkan polusi di sana. Penduduk Sazlibosna, sebuah desa dekat Istanbul, juga akan kehilangan lahan pertanian seluas 400 meter persegi akibat pembangunan kanal itu.
Penduduk desa mengaku terzalimi karena tidak pernah dilibatkan dalam pembicaran terkait pembangunannya. Upaya mereka mencoba ambil bagian dalam pertemuan tentang rencana pemerintah Turki untuk menggali saluran selebar 400 meter melalui lahan pertanian mereka dihentikan polisi.
Ketika penduduk desa, yang menggambarkan diri mereka sebagai pendukung Erdogan, tiba untuk pertemuan di Istanbul barat - sebuah sesi yang dimaksudkan untuk memungkinkan publik menyuarakan keprihatinan dan belajar tentang proyek, mereka disambut polisi, yang membawa senapan dan gas air mata, pada Mare 2018. Polisi mengatakan aula pertemuan sudah penuh.
"Para pemilik tanah-tanah ini harus berada di dalam," kata Oktay Teke, administrator lokal Sazlibosna, saat dia berdiri bersama penduduk desa di luar gedung kota Arnavutkoy tempat pertemuan berlangsung.

Proyek Kanal Istanbul ini memiliki panjang 45 kilometer dan lebar 400 meter untuk menghubungkan Laut Hitam dan Laut Marmara. Istanbulrealestate
"Jika tanah akan diambil alih, itu akan menjadi tanah kita, kita akan kehilangan rumah kita."
Kekhawatiran mereka dipicu oleh pengalaman serupa 20 tahun lalu, ketika pemerintah mengambil alih lahan untuk membangun bendungan, membayar rugi di bawah nilai pasar dan menghancurkan pertanian lokal.
Penduduk desa takut kanal akan menghancurkan apa yang tersisa dari lahan pertanian mereka.
Pembangunan itu akan menelan biaya sekitar US$16 miliar Rp 223,4 triliun. Kanal ini adalah salah satu mega-skema infrastruktur Erdogan yang paling ambisius. Dia secara terbuka menyebutnya sebagai "proyek gilanya".
Erdogan mengatakan kanal akan mengurangi resiko berbahaya berlayar melalui Bosphorus dan mencegah kecelakaan di sana.
Erdogan berjanji untuk mengadakan tender untuk segera merealisasikan segera pembangunan kanal, menegaskan akan tetap dibangun meski ada resiko penolakan oleh sejumlah warga.  "Apakah mereka menyetujuinya atau tidak, kanal itu akan tetap dibangun," kata dia.





Credit  tempo.co








Drone Israel Jatuhkan Bom Api ke Tenda Demonstran Gaza



Heron drone kebanggan milik negeri zionis Israel. Drone ini diciptakan oleh IAI (Israel Aerospace Industries), mampu terbang sejauh 350Km dan dilengkapi dengan beragam kamera dan sensor canggih. Israel dikenal sebagai negara yang paling maju, dalam mengembangkan teknologi UAV atau Drone. Bahkan negeri ini kerap menyerang tokoh penting Hamas, menggunakan drone. Getty Images
Heron drone kebanggan milik negeri zionis Israel. Drone ini diciptakan oleh IAI (Israel Aerospace Industries), mampu terbang sejauh 350Km dan dilengkapi dengan beragam kamera dan sensor canggih. Israel dikenal sebagai negara yang paling maju, dalam mengembangkan teknologi UAV atau Drone. Bahkan negeri ini kerap menyerang tokoh penting Hamas, menggunakan drone. Getty Images

CB, Jakarta - Sejumlah drone militer Israel dilaporkan telah menembakkan puluhan bom api ke tenda-tenda massa Palestina dalam demonstrasi peringatan Nakba.
Seperti dilansir dari International Middle East Media Center, 14 Mei 2018, saksi mata mengatakan drone Israel menembakkan puluhan bom api ke tenda-tenda dan warga di daerah perbatasan di bagian utara dan timur wilayah pesisir Gaza, Palestina.
Serangan itu membakar beberapa tenda dan barang-barang sebelum puluhan pemadam kebakaran dikerahkan.

Seorang demonstran wanita membawa bendera saat membakar ban ketika melakukan aksi protes menuntut hak untuk kembali ke tanah air mereka di perbatasan Israel-Gaza, 11 Mei 2018. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
Selain mengerahkan drone, tentara Israel juga memblokir jaringan sinyal di Jalur Gaza sejak dinihari untuk mencegah orang-orang Palestina berkomunikasi satu sama lain serta mengisolasi Gaza dari jangkauan Internet.


Pria Palestina melempar pamflet yang disebarkan militer Israel selama demonstrasi menentang pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat ke Yerusalem dan menjelang puncak peringatan Nakba di Gaza Timur, 14 Mei 2018. [Reuters]
Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan Gaza, seperti dikutip dari Arabnews, kericuhan yang terus meningkat mengakibatkan 12 orang warga Palestina tewas oleh tembakan Israel di perbatasan Gaza.

Ke-12 orang itu, termasuk seorang bocah berusia 14 tahun, tewas ketika bentrokan besar meletus di perbatasan saat massa Palestina yang melempari batu berusaha merusak pagar. Penembak jitu Israel yang berjaga pun melepaskan tembakan ke arah massa.
Sebelumnya, tentara Israel menyebarkan pamflet yang berisi penindakan serius kepada orang yang menerobos pagar dan mengancam keselamatan tentara IDF.





Credit  TEMPO.CO




Negara Eropa Barat Absen dalam Peresmian Kedubes AS di Yerusalem


Warga Israel mengibarkan bendera Israel di luar gerbang Damaskus di Yerusalem, Minggu 13 Mei 2018. Israel memperingati ulang tahun ke-51 pendudukan di Yerusalem Timur dalam perang 1967.[AP]
Warga Israel mengibarkan bendera Israel di luar gerbang Damaskus di Yerusalem, Minggu 13 Mei 2018. Israel memperingati ulang tahun ke-51 pendudukan di Yerusalem Timur dalam perang 1967.[AP]

CB, Jakarta - Delegasi negara Eropa Barat tidak menghadiri peresmian Kedutaan Besar Amerika Serikat ke Yerusalem. Israel memulai perayaan pada hari Minggu untuk relokasi Kedutaan Besar AS ke Yerusalem, namun dianggap melanggar hukum status quo Yeruslaem sehingga tidak dihadiri sebagian besar utusan negara-negara Eropa.
Dikutip dari Middleeasteye.net, Senin 14 Mei 2018, sebagian besar negara mengatakan status Yerusalem harus ditentukan dalam penyelesaian damai dan mengatakan memindahkan kedutaan mereka sekarang akan merusak kesepakatan perdamaian.

Warga Israel mengibarkan bendera Israel di luar gerbang Damaskus di Yerusalem, Minggu, 13 Mei 2018. Israel memperingati ulang tahun ke-51 pendudukan di Yerusalem Timur dalam perang 1967.[AP]
Peresmian dihadiri delegasi Amerika Serikat yakni Kementerian Luar Negeri, termasuk Menteri Keuangan, Steven Mnuchin, putri presiden dan menantu laki-lakinya, Ivanka Trump dan Jared Kushner. Dalam kesempatan ini, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, juga mendesak negara lain untuk mengikuti langkah Washington.
"Pindahkan kedutaan Anda ke Yerusalem karena itu adalah hal yang benar untuk dilakukan," kata Netanyahu.
Netanyahu mengatakan di bawah perjanjian damai apa pun yang dapat Anda bayangkan, Yerusalem akan tetap menjadi ibu kota Israel.

Alun-alun di dekat kedutaan AS di Yerusalem yang dinamai Trump. jpost.com
Israel mengaku dari 86 negara dengan misi diplomatik di Israel diundang ke acara tersebut, 33 orang memastikan hadir. Di antara mereka yang hadir adalah delegasi dari Guatemala dan Paraguay, yang akan membuka kedutaan besar di Yerusalem pada akhir bulan ini.
Sementara perwakilan dar Benua Eropa Yang hadiri dalam peresmian adalah perwakilan dari Hongaria, Rumania dan Republik Ceko, tetapi tidak ada dari negara-negara Uni Eropa Barat.
Pada Jumat kemarin delegasi Uni Eropa untuk Israel menulis di Twitter, bahwa Uni Eropa akan menghormati konsensus internasional mengenai Yerusalem, termasuk perwakilan diplomatik mereka sampai status terakhir Yerusalem diselesaikan.





Credit  tempo.co





Media Jerman Ungkap Alasan NATO Takut Turki Beli S-400 Rusia


Media Jerman Ungkap Alasan NATO Takut Turki Beli S-400 Rusia
Sistem rudal pertahanan udara S-400 Rusia. Foto/REUTERS


BERLIN - Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO dilaporkan sangat khawatir dengan pembelian sistem rudal pertahanan S-400 Rusia oleh Turki. Musababnya, sistem pertahanan canggih itu bisa jadi "modus" Moskow memata-matai kelemahan jet tempur F-35 yang akan dioperasikan setiap anggota NATO, termasuk Ankara.

Ketakutan atau kekhawatiran NATO ini diulas majalah Jerman, Spiegel. "NATO takut 'mata-mata Moskow' di wilayah negara-negara anggotanya, karena pemeliharaan sistem rudal anti-pesawat S-400 yang dibeli oleh Turki akan memerlukan bantuan Rusia," tulis majalah tersebut dalam laporan edisi 11 Mei 2018.

Aliansi militer yang dipimpin Amerika Serikat (AS) tersebut memiliki kekhawatiran yang besar bahwa Moskow bisa mengakses informasi sensitif, termasuk data pada pesawat tempur multifungsi baru Amerika, F-35.

Ankara sesuai kontrak awal akan memperoleh lebih dari seratus unit pesawat jet tempur siluman generasi kelima tersebut.

Washington telah berusaha untuk membujuk Turki untuk membatalkan kontrak pembelian S-400 Rusia dengan menawarkan sistem rudal MIM-104 buatan AS. Alasannya, S-400 tidak cocok dengan standar NATO. Sayangnya, bujukan Washington sia-sia.

Wakil Menteri Turki untuk Industri Pertahanan (SMM) Ismail Demir mengatakan kepada Anadolu bahwa Rusia akan memasok sistem rudal S-400 ke Ankara dalam jangka waktu yang disepakati.

Moskow dan Ankara menandatangani perjanjian pada Desember 2017, di mana Turki akan mengakuisisi empat sistem rudal pertahanan S-400.Pengiriman awal sistem rudal canggih buatan itu direncanakan berlangsung pada kuartal pertama tahun 2020.

Menteri Pertahanan AS James Mattis belum lama ini menyatakan bahwa pembelian S-400 Rusia oleh Turki menyebabkan "banyak sakit kepala". Sedangkan Kongres AS sedang berusaha memblokir pengiriman jet tempur F-35 untuk Turki.

Pejabat Angkatan Udara AS, Heidi Grant, menyatakan sistem senjata NATO seperti F-35, yang memiliki kemampuan siluman akan menjadi bencana besar bisa datanya yang sensitif bisa diakses pihak non-NATO."Kami perlu melindungi teknologi high-end ini," katanya. 




Credit  sindonews.com





Lagi, AS Hendak Uji Rudal Balistik Antarbenua Minuteman III



Lagi, AS Hendak Uji Rudal Balistik Antarbenua Minuteman III
Tes rudal balistik antarbenua Minuteman III pada November 2017 lalu. Foto/REUTERS/US Air Force


WASHINGTON - Militer Amerika Serikat (AS) dijadwalkan melakukan uji coba rudal balistik antarbenua (ICBM) Minuteman III pada hari Senin (14/5/2018) waktu setempat. Sebelumnya, rudal serupa diuji coba pada 25 April lalu.

Tes ICBM Minuteman III tanpa hulu ledak dijadwalkan berlangsung dari Vandenberg Air Force Base (VAFB) utara antara pukul 01.21 hingga 07.21 pagi.

Komando Serangan Global Angkatan Udara AS mengatakan, tujuan dari tes ICBM ini adalah untuk memvalidasi dan memverifikasi keefektifan, kesiapan dan keakuratan sistem senjata.

Menurut komando tersebut seperti dilansir Santa Maria Times, program peluncuran tes ICBM menunjukkan kemampuan operasional Minuteman III dan memastikan kemampuan AS untuk mempertahankan penangkal nuklir yang kuat dan kredibel sebagai elemen kunci dari keamanan nasional dan keamanan sekutu dan mitra AS.

Sepanjang 2017 lalu, VAFB menyelenggarakan empat tes peluncuran Minuteman III. Jumlah uji coba itu merupakan angka rata-rata tes ICBM yang diadakan setiap tahun di pangkalan tersebut.

Dalam tes terbaru yang dijadwalkan hari Senin, militer AS berencana untuk melacak rudal tersebut saat melakukan perjalanan 4.200 mil ke target yang telah ditentukan di dekat Atol Kwajalein di Samudra Pasifik bagian tengah.

Namun, cuaca yang tidak menguntungkan atau masalah teknis di Vandenberg bisa berpotensi menunda tes rudal tersebut. 




Credit  sindonews.com




Pertahankan Perjanjian Nuklir, AS Ancam Jatuhkan Sanksi kepada Eropa



Pertahankan Perjanjian Nuklir, AS Ancam Jatuhkan Sanksi kepada Eropa
Penasihat Keamanan Nasional AS, John Bolton. Foto/Istimewa


WASHINGTON - Penasihat Keamanan Nasional Presiden Donald Trump mengatakan Amerika Serikat (AS) dapat menjatuhkan sanksi kepada sekutu Eropanya jika terus berurusan dengan Iran di bawah kesepakatan nuklir.

Penasihat Keamanan Nasional, John Bolton, mengatakan Trump dalam mengumumkan keluarnya AS dari kesepakatan nuklir Iran menyatakan bahwa negara-negara yang terus berurusan dengan Iran dapat menghadapi sanksi AS.

"Eropa akan menghadapi sanksi AS yang efektif, sudah benar-benar, karena banyak dari apa yang ingin mereka jual ke Iran melibatkan teknologi AS, yang izinnya tidak akan tersedia," katanya seperti dikutip dari ABC News.go, Senin (14/5/2018).

Bolton menegaskan bahwa Iran telah semakin melatih kekuatan militernya di Timur Tengah di bawah topeng kesepakatan nuklir dengan AS dan sekutu Eropanya.

"Iran sedang menggeser keseimbangan kekuasaan di Timur Tengah sampai Presiden Trump keluar dari kesepakatan ini," ujar Bolton.

"Jika Anda melihat kemajuan yang telah dibuat Iran di bawah topeng perjanjian ini, kemajuan militer dan teroris konvensionalnya, di Irak, di Suriah, di Lebanon, di Yaman, sejak 2015, Iran benar-benar tengah begerak," imbuhnya.

Menurut Bolton cacat mendasar dari kesepakatan nuklir adalah Iran tidak pernah mengeluarkan pernyataan tentang kegiatan militer sebelumnya sehubungan dengan program nuklirnya.

"Itu hanya melanggar setiap aturan suara negosiasi pengawasan senjata," cetusnya.

"Kami juga tidak memiliki, sejak pelaksanaan kesepakatan, cukup, benar-benar ada, pemeriksaan fasilitas militer di mana kegiatan persenjataan Iran mungkin dilakukan," tukas Bolton. 



Credit  sindonews.com




Afrika Selatan tarik dubesnya dari Israel


Afrika Selatan tarik dubesnya dari Israel
Tabung gas airmata ditembakkan pasukan Israel ke arah demonstran Palestina ketika terjadi bentrokan dalam aksi protes menuntut hak kembali ke tanah air mereka, di perbatasan Israel-Gaza di selatan Jalur Gaza, Jumat (27/4/2018). (REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa)



Johannesburg (CB) - Afrika Selatan menarik duta besarnya untuk Israel pada Senin (14/5), setelah sedikitnya 55 warga Palestina tewas dalam bentrokan dengan pasukan Israel dalam demonstrasi memprotes peresmian kedutaan besar Amerika Serikat (AS) di Yerusalem.

"Mengingat serangan terbaru Israel yang tidak pandang bulu dan brutal, pemerintah Afrika Selatan memutuskan untuk menarik Duta Besar Sisa Ngombane dengan segera sampai pemberitahuan lebih lanjut," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Afrika Selatan yang dikutip AFP.

"Para korban ambil bagian dalam demonstrasi damai untuk menentang peresmian provokatif kedutaan besar AS di Yerusalem."

Kementerian Luar Negeri Afrika Selatan juga mengutuk "agresi brutal yang dilakukan pasukan bersenjata Israel."

"Serangan terbaru ini mengakibatkan puluhan warga Palestina lainnya dilaporkan terluka, dan perusakan properti yang tidak diinginkan".

Kekerasan yang meletus dalam aksi damai untuk menentang peresmian kedutaan besar AS di Yerusalem menyebabkan lebih dari 2.400 warga Palestina terluka dan korban tewas meliputi delapan anak di bawah usia 16 tahun menurut utusan Palestina untuk PBB. Itu merupakan hari paling berdarah dalam konflik Israel-Palestina sejak perang Gaza 2014.






Credit  antaranews.com





52 Warga Palestina Terbunuh, Sekjen PBB Khawatir


Ribuan warga Palestina memprotes pemindahan Kedubes AS di Yerusalem.
Ribuan warga Palestina memprotes pemindahan Kedubes AS di Yerusalem.
Foto: the Palestine Chronicle.

52 korban dilapokan meninggal saat memprotes peresmian Kedubes AS di Yerusalem.




CB,VIENNA -- Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Gutteres mengungkapkan keprihatinan dan kekhawatirannya terkait tingginya jumlah korban tewas dalam aksi protes warga Palestina di sepanjang perbatasan Gaza, Senin (14/5). Setidaknya 52 warga Palestina dilaporkan meninggal dunia saat mengikuti aksi memprotes peresmian Kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat di Yerusalem.

Menurut data dari Kementerian Kesehatan Palestina, 52 warga meninggal dunia dan lebih dari 1.000 orang mengalami luka-luka. Bahkan, enam dari korban tewas tersebut adalah anak-anak. Bersamaan dengan peresmian kantor Kedutaan Besar AS di Yerusalem, ribuan warga Palestina menggelar aksi protes di sepanjang perbatasan Israel-Palestina di sebelah timur Gaza.

Berbicara kepada wartawan di Kantor PBB di Vienna, Austria, Gutteres mengaku prihatin dengan kondisi yang terjadi di perbatasan Israel-Palestina tersebut. ''Secara khusus, saya khawatir dengan perkembangan berita mengenai apa yang terjadi di Gaza, terlebih dengan tingginya jumlah korban meninggal dunia,'' ujar Gutteres seperti dikutip Anadolu Agency, Selasa (15/4) dini hari WIB.

Gutteres pun menyebutkan, salah satu solusi yang bisa ditawarkan untuk perdamaian Israel-Palestina adalah dengan mengedepankan skema solusi dua negara. ''Tidak ada rencana B untuk solusi dua negara, dimana warga Israel dan Palestina bisa hidup dengan damai,'' ujar Gutteres.

Pemerintah Amerika Serikat akhirnya memindahkan dan meresmikan pembukaan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat di Yerusalem, Senin (14/5) waktu setempat.


Acara peresmian itu dihadiri oleh delegasi khusus dari Gedung Putih, Ivanka Trump, dan penasihat senior Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, Jared Kushner. Selain itu, Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, juga hadir dalam peresmian kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Israel tersebut.





Credit  REPUBLIKA.CO.ID






Bentrok Palestina di Gaza, Turki Dorong Pertemuan Darurat OKI


Bentrok Palestina di Gaza, Turki Dorong Pertemuan Darurat OKI
Tewasnya sekitar 55 orang Palestina oleh tentara Israel saat bentrok di Gaza mendorong Turki untuk menggelar pertemuan darurat Organisasi Kerjasama Islam (OKI). (Foto: AFP PHOTO / ADEM ALTAN)



Jakarta, CB -- Turki menyerukan pertemuan darurat Organisasi Kerjasama Islam (OKI), tak lama setelah pasukan Israel membunuh puluhan pengunjuk rasa Palestina di Gaza.

Ungkapan itu disampaikan juru bicara pemerintah Turki, Bekir Bozdag pada Senin (14/5) seperti dilansir dari Reuters. Turki menginginkan pertemuan badan negara yang beranggotakan 57 negara itu untuk diadakan Jumat (18/5).

Sebelumnya, pada hari paling berdarah bagi orang Palestina sejak konflik Gaza pada tahun 2014, pasukan Israel menembak mati 55 demonstran Palestina di perbatasan Gaza. Konflik ini terjadi bertepatan dengan Amerika Serikat membuka kedutaannya di Yerusalem, pada Senin (14/5).






Turki telah menjadi salah satu kritikus paling vokal atas langkah AS dan kekerasan di Gaza. Pemerintah pun menyatakan tiga hari berkabung bagi mereka yang tewas.

Presiden Tayyip Erdogan menggambarkan tindakan pasukan Israel sebagai "genosida" dan Israel sebagai "negara teroris".

"Tidak peduli dari sisi mana, apakah dari Amerika Serikat atau Israel, saya mengutuk penderitaan kemanusiaan ini, genosida ini," katanya.



Perdana Menteri Binali Yildirim mengatakan Amerika Serikat adalah kaki tangan dalam kejahatan terhadap kemanusiaan.

"Sayangnya, AS secara arogan berdiri di atas pemerintahan Israel yang membunuh warga sipil, dan bekerjasama dalam kejahatan terhadap kemanusiaan ini," katanya kepada wartawan di Ankara.

"Provokasi ini hanya akan memperburuk masalah di kawasan, dan memperuncing persoalan lebih dalam hubungan Israel-Palestina, serta akan membuat perdamaian di wilayah itu lebih sulit," tambah Yildirim.

Dia mengatakan Presiden AS Donald Trump berusaha mengalihkan perhatian dari masalah domestik dengan memindahkan kedutaan, "mencoba menyembunyikan api di dalam dengan membakar di luar".



Para pejabat Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan 55 pemrotes tewas dan lebih dari 2.700 orang terluka baik oleh tembakan langsung, gas air mata atau sarana lainnya.

Sementara, di Istanbul sekitar 2.000 orang berbaris di sepanjang Istiklal Street, membawa spanduk mengatakan "Jerusalem milik Muslim" dan "Pembunuh Israel, keluar dari Palestina".

Erdogan berjanji akan menggelar unjuk rasa mendukung orang-orang Palestina di Istanbul pada hari Jumat setelah KTT OKI.

Sebelumnya pada hari Senin, Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan keputusan AS untuk memindahkan kedutaannya ke Yerusalem telah mendorong pasukan Israel untuk membunuh puluhan demonstran Palestina.

"Kami mengutuk pembantaian yang dilakukan oleh pasukan keamanan Israel, didorong oleh langkah ini, di Palestina yang berpartisipasi dalam demonstrasi damai," kata pernyataan itu.



Credit  cnnindonesia.com





Turki Sebut AS 'Bertanggungjawab' atas Bentrokan di Gaza


Turki Sebut AS 'Bertanggungjawab' atas Bentrokan di Gaza
Turki menilai Amerika Serikat turut 'bertanggungjawab' atas bentrokan di jalur Gaza-Israel yang menewaskan puluhan warga Palestina. (Foto: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa)


Jakarta, CB -- Turki menilai Amerika Serikat turut bertanggung jawab dengan Israel atas "pembantaian" di sepanjang perbatasan Gaza di mana 52 warga Palestina tewas oleh tembakan Israel.

Dilansir dari AFP, ribuan orang berbaris melalui Istanbul dalam sebuah protes untuk mengecam pertumpahan darah ketika AS memindahkan kedutaan Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem, pada Senin (14/5).

"Amerika Serikat, sayangnya, 'mengambil tempat' bersama pemerintah Israel dalam pembantaian penduduk sipil ini, dan menjadi pihak yang bertanggungjawab terhadap kejahatan terhadap kemanusiaan ini," kata Perdana Menteri, Binali Yildirim kepada wartawan di Ankara.



"Ini adalah pembantaian keji dan kami sangat mengutuknya," tambahnya.




Yildirim mengatakan peristiwa itu "tidak sesuai" dengan AS yang mestinya bertindak sebagai mediator atau pelindung perdamaian dunia.

Para pengunjuk rasa di Istanbul berbaris di jalan Istiklal meneriakkan slogan-slogan termasuk "ibukota Israel adalah Gedung Putih", menanggapi seruan protes dari kelompok bantuan pro-pemerintah IHH.

Sementara beberapa orang lainnya mendesak Turki untuk menutup kedutaan Israel di negara itu, sembari berteriak: "Tutup kedutaan Zionis."

Wakil Perdana Menteri dan juru bicara pemerintah, Bekir Bozdag menulis di Twitter bahwa kekerasan terjadi setelah "keputusan yang tidak adil dan melanggar hukum", mengacu pada langkah kedutaan dari Tel Aviv ke Yerusalem.

"Pemerintah AS bertanggung jawab sebagai pemerintah Israel atas pembantaian ini," katanya.



Bentrokan sengit meletus di sepanjang perbatasan Gaza menjelang pembukaan kedutaan AS di Yerusalem, yang dihadiri oleh delegasi Gedung Putih dan para pejabat Israel.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan pejabat lainnya berulang kali mengutuk keputusan AS untuk memindahkan kedutaan, memperingatkan pihaknya mempertaruhkan ketegangan.

"Pemerintah AS yang memindahkan kedutaannya ke Yerusalem menghancurkan peluang untuk perdamaian, dan menyulut api yang akan menyebabkan lebih banyak kerugian dan cedera manusia serta kehancuran dan bencana di kawasan itu," kata Bozdag.

"Mulai sekarang, situasi tak lagi akan sama antara Palestina dan Yerusalem."

Tangguhkan hubungan Israel
Erdogan menganggap dirinya sebagai pejuang Palestina dan tahun lalu mengadakan pertemuan negara-negara Islam di Istanbul untuk mengecam langkah Presiden AS Donald Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Namun Turki juga mempertahankan perdagangan penuh dan hubungan diplomatik dengan negara Yahudi tersebut setelah kesepakatan rekonsiliasi 2016 mengakhiri perselisihan mengenai serangan mematikan sebuah kapal Turki oleh pasukan komando Israel.



"Muslim dunia mengangkat senjata melawan tindakan Israel yang didukung oleh Amerika," kata pemrotes Istanbul, Sidika Aydin.

Omer Faruk, seorang pensiunan, menambahkan: "Kami ingin pemerintah Turki membatalkan dan menangguhkan semua perjanjian dengan Israel. Kami juga mengharapkan pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam hubungan masa depannya dengan Israel."




Credit  cnnindonesia.com






Turki Sebut Israel Lancarkan Genosida di Perbatasan Gaza


Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan
Foto: PA-EFE/KAYHAN OZER

Lebih dari 50 warga Palestina dilaporkan meninggal diserang tentara Israel.



CB, LONDON -- Presiden Turki, Recep Tayip Erdogan mengutuk kekerasan yang menewaskan lebih dari 50 orang di perbatasan Israel-Palestina di Gaza. Erdogan menyebutnya sebagai upaya genosida terhadap bangsa Palestina.

''Apa yang telah dilakukan Israel adalah genosida. Saya mengutuk tragedi kemanusiaan ini, genosida ini, baik yang dilakukan oleh Israel ataupun Amerika Serikat,'' ujar Erdogan di sela-sela kunjungannya di London, Inggris, seperti dikutip Mirror, Senin (14/5).

Tidak hanya itu, Erdogan menegaskan, pihaknya telah memanggil Duta Besar Turki untuk Amerika Serikat dan Israel. Selain itu, Erdogan juga akan mendorong Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk segera melakukan pertemuan darurat terkait tragedi di perbatasan Israel-Palestina dan langkah pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat ke Yerusalem.

''Turki akan bereaksi dengan keras. Kami telah memanggil duta besar dari Washington dan Tel Aviv untuk berkonsultasi. Kami juga akan mendorong pertemuan darurat di Dewan Keamanan PBB. Saya akan berbicara kepada para pemimpin dunia,'' ujar Erdogan.

Sebelumnya, Afrika Selatan juga telah memanggil duta besar mereka di Tel Aviv. Pemanggilan ini pascabentrokan yang terjadi antara Tentara Israel dan warga Palestina di perbatasan Gaza. ''Mengingat cara Israel yang membabi buta dan tidak pandang bulu, Pemerintah Afrika Selatan memutuskan untuk memanggil Duta Besar Sisa Ngombane dari Tel Aviv,'' tulis keterangan resmi dari Kementerian Luar Negeri Afrika Selatan.

Sebelumnya 52 warga Palestina dilaporkan meninggal dunia dan lebih dari 2.000 orang terluka dalam aksi protes di perbatasan Israel-Palestina di timur Gaza, Senin (14/5) waktu setempat. Laporan terbaru dari sejumlah media kemudian menyebutkan angka kematian itu kini bertambah menjadi 55, sebagian melaporkan menjadi 58 korban jiwa.

Aksi dilakukan puluhan ribu warga Palestina sebagai bentuk protes peresmian kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat di Yerusalem, Senin (14/5) waktu setempat. Aksi protes warga Palestina itu pun direspons dengan cara represif oleh tentara Israel.




Credit  REPUBLIKA.CO.ID