Minggu, 13 Mei 2018

Teror bom Surabaya serangan terhadap HAM

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. (ANTARA/Sigid Kurniawan)

Medan (CB) - Aksi bom bunuh diri di tiga gereja di Kota Surabaya, Jawa Timur pada Minggu pagi merupakan bentuk teror dan serangan langsung terhadap hak asasi manusia.

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik kepada Antara di Medan, Minggu, mengatakan, aksi teror tersebut merupakan salah satu bentuk upaya untuk menghalangi masyarakat bebas dari rasa kebebasan (freedom from free)

Karena itu, Komnas HAM mengutuk dengan keras tindakan teror tersebut yang sangat mengganggu hak masyarakat dalam mendapatkan kebebasan.

Tindakan teror itu sangat tidak dibenarkan, bahkan menolak dengan alasan apa alpun, termasuk jika aksinya dengan mengatasnamakan agama.

"Tidak ada agama dan keyakinan yang mengajarkan kekerasan terhadap sesama atas dasar dan alasan apa pun," katanya.

Menurut Taufan, Komnas HAM merasa sangat prihatin serta menyampaikan rasa belasungkawa yang mendalam kepada semua korban dan keluarga korban dari peristiwa tersebut.

Sesuai dengan fungsinya, Komnas HAM mendesak pemerintah dan aparat Polri untuk segera mengusut dengan tuntas peristiwa itu dengan sungguh-sungguh.

Komnas HAM juga mengharapkan instansi terkait tidak pernah merasa ragu-ragu dalam menindak tegas para pelaku peristiwa pengeboman tersebut dengan tetap menghormati prinsip-prinsip HAM, terutama kepada korban.

Pemerintah dan aparat keamanan juga diminta untuk menyampaikan informasi yang akurat dan menyeluruh kepada masyarakat mengenai setiap perkembangan penyelidikan yang dijalankan.

Namun, kata dia, masyarakat juga diminta untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan, serta tidak terprovokasi oleh berbagai informasi yang beredar dan tidak terhasut dengan desas-desus yang dapat menimbulkan rasa takut.

"Mari terus menjaga solidaritas sesama umat beragama dan sesama warga negara," katanya.

Sambil melakukan penyelidikan, Komnas HAM juga meminta pemerintah untuk terus melakukan pencegahan yang efektif agar peristiwa serupa tidak terulang kembali.

Sebelumnya, peristiwa tragedi kemanusiaan baru saja terjadi dengan adanya aksi serangan bom di tiga gereja di Surabaya pada Minggu pagi sekitar pukul 07.00 WIB.

Peristiwa tersebut telah menimbulkan jatuhnya korban jiwa manusia yang meninggal dunia sekurang-kurangnya 11 orang maupun yang luka-luka sebanyak 41 orang, serta rusaknya harta benda.

Credit antaranews.com

Bom Surabaya Duka Bangsa Indonesia

Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah

Foto: Humas MPR

Jika diperlukan Presiden dapat mengeluarkan Perppu tentang terorisme

CB,JAKARTA -- Belum hilang perasaan duka cita bangsa Indonesia atas gugurnya 5 orang anggota Brimob Polri dalam insiden penyanderaan dan pembunuhan oleh ratusan narapidana teroris di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua Depok, kini kita kembali berduka. Ini menyusul aksi terorisme dan bom bunuh diri di tiga gereja di Surabaya, Jawa Timur, Ahad (13/5).
Tiga gereja itu adalah Gereja Santa Maria, Gereja Kristen Indonesia, dan Gereja Pantekosta. Hingga sore ini, ledakan bom menewaskan 13 orang dan membuat puluhan orang korban luka-luka. "Terorisme merupakan tindakan yang tidak berperikemanusiaan yang tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun," ujar Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah.
Basarah menyatakan peristiwa bom surabaya hari ini menunjukkan bahwa terorisme adalah kejahatan kemanusiaan luar biasa bagi bangsa Indonesia dan juga warga dunia. Peristiwa ini harus dikecam dan segera diatasi bersama.
Seluruh pemangku kepentingan di negara ini sudah seharusnya bergotong-royong untuk mengambil langkah-langkah taktis dan strategis dalam menghentikan aksi terorisme sampai ke akar-akarnya. Termasuk, ujar Basarah, segera menyelesaikan revisi UU Terorisme agar penanggulangan berbagai aksi terorisme dapat lebih efektif lagi. "Jika diperlukan Presiden dapat menempuh langkah hukum untuk mengeluarkan Perppu tentang terorisme," ujar dia.
Basarah mengatakan aparat intelejen BIN, Polri, TNI dan Kejaksaan Agung agar meningkatkan kewaspadaan dan melakukan deteksi dini terhadap berbagai kelompok gerakan terorisme. Sehingga langkah ini dapat melakukan pencegahan dini secara lebih cepat dan tepat.
"Terkait dengan gugurnya lima orang anggota kepolisian dalam peristiwa di Mako Brimob dan 13 korban meninggal dunia akibat bom bunuh diri di Surabaya, saya menyampaikan turut berduka cita yang mendalam," ucap Basarah. "Semoga arwah almarhum dan almarhumah diterima disisi Tuhan YME dan keluarga yang ditinggalkan dapat tabah dan tegar menerimanya."
Terhadap korban luka-luka dalam insiden penyerangan di Mako Brimob maupun Bom Bunuh diri di Surabaya agar diberikan kesembuhan dan kesehatan seperti sedia kala. Pemerintah, Ujar Basarah, melalui kementerian terkait perlu memastikan adanya pemulihan memadai bagi korban-korban aksi terorisme. Dengan begitu, mereka yang menjadi korban atau keluarga korban dapat memperoleh keadilan dan layanan rumah sakit serta pemulihan kesehatan dari pemerintah dengan sebaik-baiknya.
Masyarakat diminta untuk tidak terpecah belah oleh upaya-upaya provokasi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab sehingga menimbulkan akibat-akibat yang memperburuk situasi. "Kita percayakan dan dukung pemerintah untuk mengatasi tindakan intoleransi, radikalisme, dan terorisme menurut prinsip-prinsip negara hukum," kata dia.

Credit republika.co.id

Bom Surabaya, 9 Korban Tewas, 40 Luka-luka

SURABAYA - Ledakan yang diduga aksi bunuh diri ini terjadi di tiga gereja. Lokasinya di Jalan Ngagel Madya, Jalan Arjuna dan Jalan Diponegoro. Teror bom ini telah menewaskan 9 orang dan 40 orang luka-luka. Korban luka saat ini sedang dirawat di rumash sakit. Dua korban merupakan aparat Polrestabes Surabaya.

“Saya akan terus memperbarui informasi yang ada kepada masyarakat. Bapak Kapolri sedang take off menuju Surabaya,” ungkap Kombes Pol Frans Burung.

Ledakan bom di Gereja Jalan Diponegoro menewaskan tiga orang dan mengakibatkan empat orang luka-luka. Jalan Diponegoro juga ditutup total oleh polisi untuk mengamankan gereja yang juga menjadi salah satu sasaran bom bunuh diri.

Sebuah ambulans dari salah satu rumah sakit swasta disiagakan guna membantu proses evakuasi. Sejumlah perawat dan dokter juga tampak siaga di sekitar lokasi kejadian.

Sementara itu, seorang ibu mendadak menangis dan dipapah oleh aparat keamanan. Dia mencari saudaranya bernama Martha yang kebetulan berada didalam gereja. Namun, salah satu dokter menyebut bahwa Martha hanya mengalami luka ringan dan sudah menjalani perawatan di rumah sakit.

Credit sindonews.com

Update Bom Surabaya, Jumlah Korban Tewas 13 Orang

SURABAYA - Data sementara jumlah korban tewas akibat ledakan bom bunuh diri di tiga gereja Surabaya, Jawa Timur, bertambah menjadi 13 orang. Diperkirakan jumlah itu masih akan terus bertambah seiring dengan identifikasi di lapangan.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera mengatakan, ke-13 orang itu adalah tujuh orang di Gereja Santa Maria Tak Bercela Jalan Ngagel Madya, tiga orang di Gereja Kristen Indonesia (GKI) Jalan Diponegoro, dan tiga orang di Gereja Pantekosta Jalan Arjuno. "Sedangkan korban luka-luka yag masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit di berjumlah 41 orang," katanya, Minggu (13/5/2018)

Menurutnya, semua korban yang meninggal dunia dipusatkan di Rumah Sakit Bhayangkara. Ini dilakukan untuk pendataan postmortem dan antemortem.

Antemortem merupakan data-data fisik khas korban sebelum meninggal. Mulai dari pakaian atau aksesoris yang terakhir kali dikenakan, barang bawaan, tanda lahir, tato, bekas luka, cacat tubuh, foto diri, berat dan tinggi badan, serta sampel DNA. Sementara postmortem merupakan data-data fisik yang diperoleh melalui personal identification setelah korban meninggal. Seperti sidik jari, golongan darah, konstruksi gigi dan foto diri korban pada saat ditemukan lengkap dengan barang-barang yang melekat di tubuhnya dan sekitarnya, bahkan termasuk isi kantong pakaiannya.

"Identitas korban masih belum dapat kami sampaikan karena data primer seperti gigi dan sidik jari masih belum lengkap," tandasnya.

Credit sindonews.com

Panglima TNI Resmikan 4 Kesatuan Baru di Wilayah Timur Indonesia

SORONG - Guna menunjang tugas-tugas TNI di wilayah timur Indonesia, empat kesatuan baru di lingkungan TNI diresmikan oleh Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dalam sebuah upacara di lapangan apel, Lantamal XIV Sorong, Jumat (11/5/2018).

Keempat satuan baru tersebut masing-masing, Divisi Infanteri (Divif) 3 Kostrad TNI AD yang akan bermarkas di Makassar, Sulawesi Selatan, Komando Armada III, Pasmar 3 Korps Marinir TNI AL yang bermarkas di Kota Sorong, serta Koopsau III, TNI AU yang bermarkas di Kota Biak, Papua.

Selain peresmian empat kesatuan baru tersebut, Panglima TNI juga turut meresmikan perubahan nama kesatuan TNI, yakni Komando Armada I yang sebelumnya merupakan Komando Wilayah Barat (Koarmabar) dan Koarmabar II yang sebelumnya bernama Komando Armada RI Wilayah Timur.

Hadi Tjahjanto mengatakan, luasnya wilayah Indonesia bagian timur merupakan alasan utama dibentuknya kesatuan baru di dalam lingkungan TNI, dimana dengan luasnya wilayah tersebut sehingga dibagi menjadi dua dua bagian, termasuk Komando TNI Angkatan Udara dan Komando TNI Angkatan Laut khususnya di wilayah Timur untuk menjaga wilayah-wilayah timur Indonesia.

Dalam peresmian tersebut, kesatuan baru ini dipusatkan di Kota Sorong mengingat sebagai pintu gerbang masuk ke wilayah Papua. "Selaku Panglima TNI saya lihat untuk kawasan timur sangat luas kita membagi menjadi dua lagi yang termasuk Komando Angkatan Udara dan Kau, khususnya di wilayah timur untuk menjaga wilayah batasan. Kita utamakan di Sorong itu karena ujungnya di Sorong," ujar Hadi di hadapan wartawan di Kota Sorong, Papua Barat, Jumat (11/5/2018).

Hadi juga berharap pembangunan yang sedang dilakukan pemerintah dipadukan dengan strategi TNI. Kegiatan peresmian empat kesatuan baru TNI ini diawali dengan pengambilan sumpah jabatan dan penandatangan fakta integritas naskah berita acara perubahan nama dan peresmian kesatuan.

Selanjutnya diisi dengan atraksi tari-tarian Papua yang menggambarkan tarian perdamaian, serta aksi terjun payung yang dilakukan oleh personel dari satuan TNI yang berjumlah 30 orang. Dengan rincian, 10 dari Angkatan Udara, 10 dari Kostrad, 10 Koopsau.

Peresmian empat satuan baru di lingkungan TNI ini, dihadiri oleh KSAD Jenderal TNI Mulyono, KSAL Laksamana TNI Ade supandi dan KSAU Marsekal TNI Yuyu Sutisn. Turut pula hadir para kepala lembaga dan kementerian RI, pejabat Kemenhan RI, pejabat Polri, tokoh agama, tokoh adat, Gubernur Papua Barat, Gubernur Papua, Gubernur Maluku dan Gubernur Maluku Utara.

Credit sindonews.com

Sabtu, 12 Mei 2018

Mengapa Mahathir Berjaya, Najib Tumbang?

Mahathir Mohamad.

Foto: AP

Tidak diragukan lagi, Mahathir adalah striker paling efektif yang pernah ada.

CB - KUALA LUMPUR -- Hasil Pemilihan Umum Malaysia edisi ke-14 yang rampung pada Kamis (10/5), memiliki beragam dimensi. Selain pelantikan Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri, kemenangan koalisi Pakatan Harapan (PH) juga mengakhiri kejayaan Barisan Nasional (BN) yang sudah berusia enam dekade alias 60 tahun.

Berdasarkan hasil pemilihan umum yang dipublikasikan Komisi Pemilihan Umum Malaysia via laman resminya, koalisi itu mengamankan mayoritas kursi parlemen setelah meraih 113 kursi dari total 222 kursi. Sementara BN memperoleh 79 kursi, The Malaysian Islamic Party (PAS) 18 kursi, Warisan delapan kursi. Kemudian Independents meraih tiga kursi dan satu kursi lainnya didapat Parti Solidariti Tanah Airku (STAR).
Dengan demikian, PH dapat membentuk pemerintahan baru. Sebab, koalisi tersebut plus Warisan telah melampaui batas 112 kursi yang dibutuhkan untuk mayoritas. Berdasarkan hasil pemilihan, oposisi menang di delapan negara bagian, yaitu Johor, Selangor, Kelantan, Terangganu, Penang, Negeri Sembilan, Melaka, dan Kedah.

Ooi Kee Beng, direktur eksekutif Penang Institute, sebuah think thank yang didanai Pemerintah Negara Bagian Penang, menilai kekalahan koalisi BN tak lepas dari sosok pemimpin UMNO, Najib Razak. "Ia merupakan jantung dan jiwa koalisi," ujar Ooi dalam analisisnya di Channel News Asia, kemarin.
Menurut Ooi, kesalahan Najib sudah tampak jauh sebelum menjadi PM pada 2009. Saat itu, dia diduga mengudeta Abdullah Badawi. Masa jabatan Najib pun terus terganggu oleh sejumlah skandal serius, seperti pembunuhan model Mongolia Altantuya Shaariibuu dan kasus korupsi 1MDB yang diselidiki Amerika Serikat (AS), Swiss, dan Singapura.
Hasil Pemilihan Umum 2013 juga menunjukkan ia gagal memenangkan suara Komunitas Tionghoa Malaysia. Menurut Ooi, setelah itu, Najib pun mengincar elemen yang lebih ekstrem di antara Melayu dan Islamis. "Modus operandi itu tampaknya berhasil dan menyebabkan Pakatan Rakyat kalah. Namun, proses manipulasi politik tanpa akhir itu telah membawa pemain baru tapi lama, yaitu Mahathir," katanya.
Ooi menuturkan, Mahathir yang kembali dari masa pensiun, kembali dengan 'peralatan perang lengkap' disertai tekad kuat menyingkirkan Najib dan membawanya ke pengadilan akibat kasus korupsi. Tekad itu tergambar dalam hasil pemilihan umum yang disampaikan KPU.
"Tidak diragukan lagi, Mahathir adalah striker paling efektif yang pernah ada. Dia tidak pernah bermain untuk kalah," kata Ooi mengibaratkan Mahathir layaknya Pele dalam perpolitikan Malaysia.
Dalam peta perpolitikan Malaysia, Muslim Melayu telah lama cenderung mendukung kebijakan afirmatif BN yang menawarkan mereka kontrak pemerintah, perumahan murah, dan jaminan penerimaan universitas. Koalisi PH, yang mengandalkan suara dan dukungan dari minoritas etnis Cina dan masyarakat India, berharap pemimpin Melayu veteran itu dapat menang atas pendukung setia BN.
Strategi itu telah berhasil. "Telah ada perubahan signifikan dalam suara etnis Melayu," kata Rashaad Ali, analis dari Sekolah Studi Internasional S Rajaratnam di Singapura.

Aliansi Mahathir berhasil merebut kendali di negara-negara bagian kunci, seperti di Johor dan Kedah. Aliansi itu juga mengurangi cengkeraman BN di kubu-kubu pertahanan seperti Sarawak.

Kemenangan Mahathir tak pelak menghadirkan kebahagiaan bagi sejumlah masyarakat Malaysia. Salah satunya David Thaiga (57 tahun), salah satu dari ribuan warga Malaysia yang merayakan kemenangan Mahathir di jalan-jalan. "Kami sangat bahagia, hari yang membanggakan bagi Malaysia," kata David dikutip Reuters, kemarin.
Ia pun mengaku telah menunggu momentum tersebut. "Ini adalah keajaiban bagi kami. Dan meskipun saya bukan penggemar Mahathir, saya pikir dia adalah satu-satunya yang bisa meraih kemenangan ini," ujar David.
Sementara itu, Sukumira Sekhar (84) mengaku telah menyaksikan kehidupan di Malaysia sejak awal kemerdekaan. Ia juga telah menjalani hidup di bawah pemerintahan koalisi Barisan Nasional (BN) selama 60 tahun. "Saya sangat senang saya masih bisa menyaksikan kemenangan ini. Saya berharap saya bisa melompat-lompat untuk bersenang-senang, tetapi hanya hati saya melompat-lompat. Saya sangat bangga dengan orang-orang Malaysia, terutama kaum muda dan orang Melayu," kata Sekhar.
Sisi ekonomi
Terpilihnya Mahathir sebagai PM Malaysia juga menarik ditinjau dari sisi ekonomi. Mahathir mewarisi ekonomi yang tumbuh lebih dari lima persen, inflasi yang stabil, dan kurs mata uang yang menjadi salah satu yang terbaik di Asia. Lalu, bagaimana ekonomi Malaysia selanjutnya di bawah kepemimpinan Mahathir?
Janji kampanye utama Mahathir dalam waktu 100 hari menjabat adalah menghapuskan pajak barang dan jasa (good and service tax/GST) sebesar enam persen. Pajak yang diperkenalkan pada tahun 2015 ini secara luas disalahkan oleh warga sebagai penyebab biaya hidup mereka yang meningkat. Koalisi oposisi mengatakan, akan menggantikan GST dengan pajak penjualan dan jasa yang lebih adil.
Koalisi berjanji untuk memperkenalkan kembali subsidi bensin, yang bisa menjadi keuntungan untuk konsumsi. Sebab, pemerintah baru menetapkan target pertumbuhan ekonomi enam persen. Mereka juga berkampanye meningkatkan royalti minyak ke negara bagian penghasil minyak dan menaikkan upah minimum.
Lembaga pemeringkat Moody's Investors Service mengatakan, tidak ada detail tentang janji pemilu. Tetapi, beberapa janji kampanye akan menjadi negatif untuk Malaysia. Khususnya, menghapus GST tanpa tindakan apa pun untuk mengimbangi kerugian dalam pendapatan akan meningkatkan ketergantungan ekonomi pada pendapatan minyak dan mempersempit basis pendapatan pemerintah.
Malaysia juga harus bersiap-siap akan terjadinya penurunan tajam dalam pertumbuhan investasi jika posisi Mahathir terhadap keterlibatan Cina di bidang infrastruktur mendorong proyek-proyek itu macet, menurut Capital Economics Ltd.
Bank Negara Malaysia memutuskan mempertahankan suku bunga acuan pada level 3,25 persen. Hal itu sesuai dengan penilaian 18 ekonom yang disurvei oleh Bloomberg sebelum pemilu. Inflasi relatif stabil, melambat menjadi 1,3 persen pada Maret, dengan mata uang yang lebih kuat sejak tahun lalu membantu meredakan tekanan harga. Pemerintah telah memperkirakan inflasi rata-rata 2,5 persen hingga 3,5 persen untuk tahun ini.

Credit republika.co.id

Diampuni, Anwar Ibrahim Segera Bebas

KUALA LUMPUR - Turbulensi politik di Malaysia berjalan begitu cepat. Setelah Mahathir Mohammad dan koalisi Pakatan Harapan (PH) berhasil menumbangkan Najib Razak, pemimpin oposisi Anwar Ibrahim dipastikan segera menghirup udara bebas.

Kepastian ini diperoleh setelah Raja Malaysia, Sultan Muhammad V, memberikan pengampunan penuh. Kebebasan yang diperoleh serta-merta akan menjadi awal dari tokoh Partai Keadilan Rakyat tersebut untuk kembali aktif dalam perpolitikan di negeri jiran tersebut.

Rencananya Mahathir tidak akan menduduki kursi perdana menteri (PM) secara penuh, tetapi akan lengser di tengah jalan dan menyerahkannya kepada Anwar setelah dia terbebas.

Sebelumnya Anwar mendekam di balik jeruji besi atas dakwaan sodomi kedua pada 2015 silam. Saat itu dia divonis lima tahun penjara. Dengan demikian Anwar baru menjalani masa tahanan kurang lebih selama tiga tahun. Banyak kalangan, termasuk lembaga kemanusiaan, menilai penjeblosan Anwar ke penjara tidak lebih karena motif politik.

Hukuman terhadap Anwar semestinya akan dijalani hingga 8 Juni mendatang. Anwar sendiri sudah sebulan ini menjalani perawatan di rumah sakit akibat cedera bahu yang dialaminya. “Pengampunan itu akan menjadi pengampunan penuh. Artinya dia akan dibebaskan secepatnya. Setelah itu dia bebas berpartisipasi di dunia politik,” kata Mahathir Mohamad yang kini resmi menjabat sebagai PM Malaysia seperti dilansir channelnewsasia.com.

Namun kapan Anwar akan dibebaskan dari penjara, Mahathir hanya mengatakan pembebasan akan dilakukan dalam waktu dekat.

Namun istri Anwar yang juga calon wakil PM, Wan Azizah Wan Ismail, menyatakan suaminya akan diberi pengampunan dan dibebaskan dari penjara dalam hitungan hari.

“Sultan Muhammad V ingin memberikan pengampunan sesegera mungkin. Apabila direktur lembaga pemasyarakatan (lapas) merasa puas, suami saya kemungkinan akan dibebaskan dalam 2-3 hari. Pembebasan lebih mudah daripada pengampunan,” ujar Wan Azizah di luar rumah sakit (RS) tempat Anwar dirawat.

Untuk diketahui, Anwar yang terlahir di Pulau Pinang pada 10 Agustus 1947 tersebut pernah menjadi Wakil PM Malaysia pada kurun 1993-1998 atau di era Mahathir.

Pada tahun 1999, dalam persidangan yang kontroversial, ia divonis hukuman 6 tahun penjara untuk tuduhan korupsi. Setahun kemudian dia mendapatkan tambahan vonis sembilan tahun penjara karena tuduhan sodomi, Namun kemudian Mahkamah Federal Malaysia membatalkan tuduhan sodomi dan Anwar bebas dari penjara pada 2004.

Tapi pada pertengahan 2008, Anwar kembali ditangkap dengan tuduhan sodomi yang dia lakukan terhadap asisten pribadinya. Yang menarik, di balik semua kisah duka yang dialami Anwar, Mahathir-lah orang yang disebut sebagai dalangnya.

Saat dibebaskan pada 2004, Anwar menunjukkan dendamnya terhadap Mahathir dan dia menjadi penentang utama pemerintah yang berasal dari Barisan Nasional yang pernah membesarkannya. Sebagai informasi, sejak 1998 atau setelah Anwar dipecat sebagai wakil PM oleh Mahathir, Anwar melakukan berbagai gerakan untuk melawan Mahathir, diantaranya menggerakkan demonstrasi besar-besaran di Kuala Lumpur pada September 2008 untuk memakzulkan Mahathir.

Karena itulah Anwar ditangkap dan kemudian menghadapi tuduhan yang membuatnya dijebloskan ke penjara. Namun kasus 1 Malaysia Development Berhad (1MDB) senilai USD700 juta dan dugaan kasus korupsi lainnya yang menyeret PM Najib Rajak mengubah secara drastis peta politik Malaysia.

Mahathir yang dianggap sebagai guru dari Najib berubah menjadi penentang utama.

Sejak 2015, Mahathir yang lengser dari kursi PM pada 2003 itu secara lantang terus mengkritik kasus 1MDB, Najib, dan Partai UMNO sebagai elemen utama Barisan Nasional. Bahkan kemudian Mahathir memilih keluar dari UMNO dan mendirikan Partai Pribumi Bersatu (PPBM) sebagai wadah politik melawan Najib, UMNO, dan Barisan Nasional.

Mahathir dan PPBM pun tampil sebagai oposisi terkeras terhadap pemerintah. Lebih jauh Mahathir kemudian memutuskan turun gunung untuk ikut pemilu. Perjalanan kisah Mahathir-Najib berkebalikan dengan kisah Mahathir-Anwar yang justru semakin dekat satu sama lain. Pada 2016 mereka berjabat tangan dan keduanya bersepakat melupakan perselisihan masa lalu.

Hal ini terjadi karena kesamaan misi untuk menghentikan sepak terjang Najib dan dominasi UMNO. Puncaknya, saat menjalani perawatan di rumah sakit, Anwar mengumumkan dukungannya terhadap Mahathir. Anwar meminta pendukungnya mendukung Mahathir dan menyatukan suara untuk menghentikan Najib dan UMNO.

Bongkar Kasus Korupsi
Mahathir yang dilantik Kerajaan Malaysia pada Kamis (10/5) malam mengatakan tidak akan menoleransi tindak korupsi. Semua kasus korupsi yang terjadi sebelumnya juga akan diusut sampai tuntas. Menurut Mahathir, selama masa kampanye, lembaga antikorupsi mengabaikan adanya praktik politik uang untuk membeli suara.

“Dalam dua hari terakhir, tidak ada pidato yang disampaikan, yang ada hanya penyebaran uang. Kami akan menyelidiki secara tepat semua praktik yang tidak wajar tersebut,” katanya.

Menurut dia, seorang politikus yang terbukti menduduki kursi pemerintahan melalui hasil korupsi tidaklah dibenarkan dan tidak sah.

Mahathir juga menuduh jaksa agung menyembunyikan bukti korupsi dan merusak kredibilitas sendiri. Sesuai dengan janjinya sebelum terpilih menjadi PM, dia akan menyelidiki skandal korupsi 1MDB yang merugikan negara dan rakyat. Dia pun optimistis dapat mengembalikan sebagian uang itu.

Rezim Malaysia yang baru ini tidak hanya menyelidiki 1MDB, tapi juga Jaksa Agung, Ko misi Pemilu, dan Komisi Antikorupsi itu sendiri. Mahathir berjanji, setiap orang yang terindikasi memiliki keinginan untuk korupsi atau diketahui melakukannya akan diperiksa. Meski demikian Mahathir sadar pemberantasan korupsi secara menyeluruh mustahil dilakukan.

“Pemilu yang seharusnya bersih dan bebas juga tetap ternoda. Suara masyarakat di beli. Batas konstitusi negara diubah. Ini lebih buruk dari pada persekongkolan dan hanya untuk menyenangkan pemerintah sebelumnya,” katanya.

Pelaksanaan redelineasi pemerintah sebelumnya juga akan dikaji ulang dan kemungkinan dikembalikan ke titik awal.

Kepala Komisi Pemilu Mohd Hashim Abdullah juga akan diperiksa, apakah dia terli bat dalam praktik korupsi atau hanya berat sebelah. Begitu pun dengan Komisi Antikorupsi yang diharapkan selalu bersikap adil.

“Jika kami menemukan bahwa mereka berlaku berat sebelah atau hanya memperkenankan kelompok tertentu, termasuk diri kami sendiri, kami akan mengubah mereka. Seperti yang kami janjikan, kepala utama pemerintahan yang baru akan diperiksa oleh Parlemen. Kami juga akan memeriksa Jaksa Agung,” kata Mahathir.

Mahathir juga menegaskan, sebagai negara perdagangan, Malaysia ingin menjalin hubungan baik dengan semua negara, terlepas apapun ideologi mereka.

“Sejauh mungkin, kami akan bersikap netral dan bersahabat dengan semua negara,” tandas politikus elite yang pernah menjabat sebagai PM selama 22 tahun itu (1981-2003). Kemarin Mahathir menggelar pertemuan tingkat tinggi untuk merundingkan pembentukan jajaran pemerintahan baru.

Dia mengumpulkan anggota senior dari semua partai koalisi Pakatan Harapan. Lelaki berusia 92 tahun itu ingin membentuk kabinet yang ramping yang selambatnya akan diumumkan pada hari ini.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo telah memberikan ucapan selamat kepada PM Malaysia terpilih, Mahathir Mohamad, melalui pembicaraan per telepon, Kamis, 10 Mei 2018 pukul 21.55 WIB.

“Saya mengucapkan selamat atas kemenangan Pakatan Harapan pada Pilihan Raya Umum Ke-14 kemarin,” ucap Presiden Jokowi dari Istana Kepresidenan Bogor. Presiden Jokowi juga memberikan apresiasi atas pelaksanaan pemungutan suara yang berjalan lancar dan aman.

“Saya senang mendengar proses demokrasi berjalan lancar dan aman,” kata Kepala Negara. Dalam percakapan tersebut, Presiden Jokowi meyakini hubungan kedua negara akan semakin baik.

Credit sindonews.com

Masuk Daftar Hitam Imigrasi, Najib Dilaporkan Terbang ke Jakarta

KUALA LUMPUR - Mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia Najib Abdul Razak dan istrinya dilaporkan telah masuk daftar hitam (blacklisted) Departemen Imigrasi negara tersebut. Namun, politisi yang dikalahkan Mahathir Mohamad dalam pemilu ini juga dilaporkan terbang ke Jakarta hari ini (12/5/2018).

Laporan Najib dan istri masuk daftar hitam Departemen Imigrasi awalnya diberitakan media Malaysia, Malaysia Kini. "Ini sesuai dengan pencarian di Sistem Informasi Status Perjalanan Departemen Imigrasi (SSPI)," tulis media tersebut.

Uniknya, basis data, yang memungkinkan warga Malaysia untuk memeriksa apakah mereka diizinkan untuk melakukan perjalanan ke Malaysia Timur atau ke luar negeri, sejak kemarin dan sampai pagi ini, tidak dapat diakses.

Masih menurut laporan media Malaysia tersebut, situs basis data tersebut tidak dapat diakses dari dalam negeri Malaysia, sehingga memberi kesan kepada publik bahwa situs tersebut down.

Namun, dengan menggunakan perwakilan luar negeri, media Malaysia tersebut mengklaim dapat mengakses sistem untuk menjalankan pemeriksaan pada nomor identifikasi Najib dan Rosmah.

Nomor identifikasi juga telah diperiksa silang dengan catatan Komisi Pemilihan untuk mengonfirmasi identitas mereka.

Hasil pemeriksaan menemukan bahwa Najib bernomor 530723-06-XXXX dan Rosmah bernomor 511210-05-XXXX."Sila rujuk ke pejabat imigresen terdekat (Silakan merujuk ke kantor imigrasi terdekat)," bunyi petunjuk dalam SSPI.

Keterangan seperti itu sama dengan beberapa anggota dan aktivis Pakatan Harapan di masa lalu ketika mereka dilarang bepergian ke luar negeri.

Berdasarkan konvensi, jika seseorang tidak masuk daftar hitam, hasilnya keterangan di SPSI akan berbunyi;"Tiada halangan (Tanpa hambatan)."

Tidak jelas apakah tidak dapat diaksesnya portal imigrasi dari dalam negeri Malaysia disebabkan oleh Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC) atau Departemen Imigrasi yang mengatur situs itu sendiri untuk mencegah akses lokal.

Ini berarti bahwa Najib atau pun Rosmah tidak akan dapat memeriksa status imigrasi mereka kecuali menggunakan proxy.

Meski dilaporkan masuk daftar hitam Departemen Imigrasi, Najib dan istrinya dilaporkan akan melakukan perjalanan dari Bandara Subang ke Bandara Internasional Halim Perdanakusuma di Jakarta pada pukul 10.00 pagi hari ini.
Pasangan itu melakukan perjalanan menggunakan jet pribadi yang dioperasikan oleh Premiair. Premiair adalah perusahaan milik Peter Sondakh, yang juga bos PT Rajawali Corp.

Najib telah tersandung kasus dugaan korupsi multi-miliar ringgit di lembaga keuangan negara, 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Dana besar USD700 juta dari 1MDB pernah terdeteksi mengalir ke rekening pribadi Najib.

Mantan perdana menteri itu mengklaim uang itu adalah "sumbangan" dari seorang anggota keluarga kerajaan Arab Saudi. Dia membantah melakukan kesalahan atau mengambil dana publik untuk keuntungan pribadi.

Beredarnya jadwal penerbangan Najib dan istri ke Jakarta memicu spekulasi bahwa mantan PM Malaysia ini akan melarikan diri. "Dia ingin istirahat dan dia akan pergi selama dua hari. Dia akan kembali," kata sumber yang dekat dengan Najib.

Sumber itu menepis spekulasi bahwa Najib akan melarikan diri dari negaranya. "Setiap orang memiliki jadwal penerbangan. Jadi mereka bisa pergi dan memeriksa apakah dia melarikan diri dengan kantong uang dan barang-barang (atau tidak). Tidak ada hal seperti itu (seperti melarikan diri)," lanjut dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, Najib dari koalisi Barisan Nasional (BN) kalah dalam pemilu Malaysia Rabu lalu. Koalisi BN meraih 79 kursi parlemen dari total 222 kursi. Sedangkan koalisi Pakatan Harapan yang dipimpin Mahathir Mohamad menang dengan meraih 113 kursi parlemen. Sisanya diraih dua partai lain.

Kemenangan Pakatan Harapan menjadikan Mahathir Mohamad menjadi perdana menteri lagi. Dia telah resmi dilantik sebagai PM ketujuh Malaysia sekaligus menjadi PM tertua di dunia.

Credit sindonews.com

Gebrakan Mahathir: Sikat Koruptor, Ancam Singkirkan Kroni-kroni Najib

KUALA LUMPUR - Mahathir Mohammad, 92, yang kembali menjadi Perdana Menteri (PM) Malaysia akan mengumumkan komposisi kabinetnya pada Sabtu (12/5/2018) besok. Para pejabat tinggi di negara itu harap-harap cemas menunggu pengumuman besar tersebut, karena Mahathir telah mengancam akan menyingkirkan para kroni Najib Razak yang dia sindir dengan sebutan kleptokrat.

Pengumuman kabinet juga sedang dinanti sekitar 1,6 juta pegawai negeri yang kemungkinan ikut terdampak dengan susunan kabinet baru.

Ancaman Mahathir—PM ketujuh Malaysia yang juga PM tertua di dunia—ini disampaikan dalam konferensi pers hari Jumat (11/5/2018).

"Kepala-kepala tertentu harus jatuh. Kami menemukan bahwa beberapa orang membantu dan bersekongkol dengan seorang perdana menteri yang digambarkan dunia sebagai kleptokrat," kata Mahathir.

Mahathir bahkan blakblakan menyebut beberapa nama pejabat yang dia sebut layak diperiksa. Para pejabat tersebut adalah Jaksa Agung Mohamed Apandi Ali, Ketua Komisi Pemilihan Umum Mohd Hasyim Abdullah dan para pejabat Komisi Anti-Korupsi Malaysia (MACC).

"Tujuan kami adalah mencari orang-orang yang telah menunjukkan kecenderungan untuk menjadi korup atau yang telah melakukan tindakan korupsi yang diketahui," ujar Mahathir, yang dikutip The Star.

Seiring dengan ancaman tersebut, beredar daftar palsu tentang siapa yang menjadi sasaran, mulai dari kepala GLC, sekretaris jenderal hingga kepala lembaga.

Ancaman Mahathir juga memicu obrolan di berbagai kementerian tertentu yang dicurigai sarat dengan penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Dalam melontarkan ancamannya, pemimpin Malaysia ini menyinggung tata kelola ekonomi dan perlunya transparansi.

Sebagai permulaan, dia mewajibkan transparansi ketika kementerian atau lembaga terkait memberikan proyek.

"Masih ada proyek yang diberikan yang tidak disadari banyak orang," kata seorang pegawai negeri sipil Malaysia yang ikut memperbincangkan keinginan Mahathir. "Apa dasar yang diberikan kepada mereka? Tidak ada tawaran terbuka atau tender."

"Jika Anda benar-benar ingin menghilangkan kronisme dan korupsi, Anda harus transparan dalam tata kelola ekonomi Anda terlebih dahulu," ujar pegawai negeri lainnya.

Mahathir mengatakan, dia akan mengumumkan menteri-menteri yang memimpin Kementerian Keuangan, Urusan Dalam Negeri, Pertahanan, Pendidikan, Pembangunan Pedesaan, Ekonomi, Pekerjaan Umum, Transportasi, Sains dan Teknologi Multimedia, dan Kementerian Luar Negeri.

Spekulasi tersebar luas mengenai bentuk apa yang akan diambil oleh kementerian ekonomi dan jika semuanya akan berada di bawah Unit Perencanaan Ekonomi.

Mahathir tidak menyebutkan sektor-sektor lain seperti pertanian dan kesehatan. Hal itu memicu spekulasi bahwa pemimpin Malaysia ini akan menggabungkan beberapa kementerian.

Credit sindonews.com

PM India kunjungi Nepal untuk pulihkan hubungan

Perdana Menteri India, Narendra Modi. (REUTERS)

Kathmandu (CB) - Perdana Menteri India, Narendra Modi, tiba di Nepal, Jumat (11/5), untuk lawatan dua hari yang bertujuan memulihkan hubungan yang tegang antara India dan negara tetangganya di utara.

Modi mendarat di kota selatan Janakpur, tempat dia akan sembahyang di sebuah kuil Hindu yang terkenal. Dia kemudian akan melakukan perjalanan ke Kathmandu untuk meresmikan pembangunan pembangkit listrik tenaga air yang didanai India dengan mitranya dari Nepal, KP Sharma Oli.

Kunjungan ini merupakan langkah terbaru dalam serangkaian niat baik New Delhi, yang mencemaskan pengaruh Tiongkok yang semakin besar di Nepal.

Pada 2017, perusahaan Tiongkok alias China menjanjikan investasi lebih dari 8,3 miliar dolar Amerika Serikat (sekitar Rp116,5 triliun), melampaui komitmen India sebesar 317 juta dolar Amerika Serikat (sekitar Rp4,45 triliun), dan pada Mei tahun lalu Nepal mendaftar ke insiatif ambisius Beijing, One Belt, One Road.

Dalam sebuah pernyataan, Modi mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari kebijakan tetangga utamanya dan “mencerminkan prioritas utama India, dan secara pribadi saya, terhadap hubungan kami yang sudah berjalan lama, dekat dan bersahabat dengan Nepal.”

Peresmian pembangkit listrik tenaga air Arun Three senilai 1,4 miliar dolar Amerika Serikat (sekitar Rp19,6 triliun) yang didukung India akan menandai kemenangan diplomatik besar bagi India, demikian AFP.

Credit antaranews.com

Inspektur Kepala Pengawas Nuklir PBB Mengundurkan Diri

WINA - Kepala inspektur pengawas nuklir PBB, Badan Energi Atom Internasional (IAEA), mengundurkan diri pada Jumat kemarin. Hal itu dikatakan juru bicara lembaga tersebut.

Tidak ada alasan yang diberikan atas pengunduran diri tiba-tiba Tero Varjoranta. Pengunduran diri ini terjadi beberapa hari setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menarik AS keluar dari kesepakatan antara Iran dan kekuatan dunia atas program nuklirnya.

IAEA melakukan inspeksi di Iran untuk memverifikasi kepatuhan dengan ketentuan kesepakatan.

"Kegiatan pengamanan IAEA akan terus dilakukan dengan cara yang sangat profesional," kata juru bicara IAEA seperti dikutip dari AFP, Sabtu (12/5/2018).

Varjoranta, yang telah menduduki pos tersebut sejak akhir 2013, telah diganti secara temporer oleh Massimo Aparo, direktur pelaksana Kantor Badan untuk Verifikasi di Iran.

Varjoranta adalah orang Finlandia dan sebelumnya menjabat sebagai kepala Badan Keselamatan Radiasi dan Nuklir Finlandia.

"Pengganti permanennya akan ditunjuk sesegera mungkin," kata juru bicara IAEA.

Para pejabat AS telah mengatakan bahwa meskipun penarikan AS dari kesepakatan Iran, mereka menginginkan inspeksi IAEA di Iran untuk dilanjutkan.

"Amerika Serikat akan terus mendukung implementasi yang kuat dari inspeksi IAEA di Iran untuk sepenuhnya otoritas IAEA," kata seorang pejabat misi AS di IAEA.

Dikenal secara resmi sebagai Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA), kesepakatan antara Teheran dan kekuatan besar dunia memaksa Iran untuk membuka situs apa pun ke IAEA dalam waktu paling banyak 24 hari.

Sejak kesepakatan itu tercapai pada tahun 2015, IAEA telah melakukan ratusan inspeksi terhadap Iran.

IAEA mengatakan bahwa berkat akses yang diberikan berdasarkan kesepakatan, pekerjaan inspeksi telah berlipat ganda sejak 2013, dengan inspekturnya sekarang menghabiskan 3.000 man days per tahun di Iran tahun lalu.

Badan ini juga membidik sekitar 2.000 seal tamper-proof yang melekat pada bahan nuklir dan peralatan serta ke ratusan ribu gambar yang diambil setiap hari oleh kamera pengintaian yang canggih, yang jumlahnya hampir dua kali lipat sejak 2013.

Sejak JCPOA mulai berlaku, IAEA telah mengeluarkan laporan rutin triwulanan yang menegaskan bahwa Iran mematuhi komitmen terkait nuklir di bawah kesepakatan itu.

Pihak-pihak lain dalam kesepakatan itu, termasuk Rusia, Cina, dan negara-negara Eropa, mengatakan mereka ingin tetap mempertahankan meski ada langkah penarikan yang dilakukan Trump.

Namun, beberapa analis khawatir runtuhnya kesepakatan sekarang bahwasanya AS telah menarik diri dan memberlakukan kembali sanksi terhadap Iran, yang dapat menyebabkan Iran mengakhiri kerja sama dengan inspeksi IAEA.

Credit sindonews.com

Inggris dan AS akan Bahas Dampak Sanksi Ekonomi Iran

Pertemuan Presiden AS, Donald Trump dengan PM Inggris, Theresa May

Foto: The Telegraph

Inggris dan Eropa tetap berkomitmen untuk kesepakatan nuklir Iran.

CB, LONDON -- Perdana Menteri Inggris Theresa May dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sepakat untuk mengadakan pertemuan terkait Iran. Pertemuan akan membahas seputar dampak operasional sejumlah korporasi terkait sanksi ekonomi Iran.
"Perdana Menteri mengungkapkan potensi dampak terhadap perusahaan yang bekerja sama dengan Iran menyusul sanksi ekonomi AS," kata Juru Bicara Theresa May, Sabtu (12/5).

Pemaparan potensi dampak yang muncul disampaikan May saat menghubungi Trump. Kedua negara kemudian sepakat untuk melakukan pertemuan guna membahas solusi atas permasalahan yang ada.
Juru bicara itu mengatakan, Inggris dan negara-negara Eropa tetap memberikan komitmen terhadap kesepakatan nuklir Iran. Eropa menilai Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) merupakan cara terbaik untuk mencegah Iran mengembangkan persenjataan nuklir.
Presiden Donald Trump telah memutuskan menarik AS dari perjanjian nuklir Iran pada Selasa (9/5). Paman Sam juga kembali memberlakukan kembali sanksi ekonomi kepada Tehran. Trump menyebut kesepakatan nuklir Iran merupakan bencana memalukan untuk AS.
Trump menilai kesepakatan tersebut banyak kecacatan sehingga tidak perlu bagi AS untuk tetap berada di dalamnya. Menurut dia, perjanjian itu akan memicu perlombaan nuklir di kawasan Timur Tengah. Sanksi yang akan diberlakukan berupa membatasi kemampuan Iran untuk menjual minyak atau bisnis di luar negeri.
Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian mengatakan mundurnya AS dari kesepakatan nuklir Iran tidak serta merta membubarkan kesepakatan tersebut. Le Drian tak menampik bahwa dirinya cukup kecewa atas keputusan Trump. Menurutnya, keputusan tersebut dapat berdampak pada stabilitas di kawasan.
Hal itu pun diutarakan Kanselir Jerman Angela Merkel dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Keduanya mengaku menyayangkan dan prihatin atas keputusan yang diambil Trump.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Menlu AS Syaratkan Pengawasan untuk Perlucutan Nuklir Korut

Donald Trump (kiri) dan Kim Jong Un (kanan)

Foto: VOA

Trump dan Kim Jong-un akan bertemu di Singapura pada 12 Juni.

CB, WASHINGTON -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo mengatakan, denuklirisasi Korea Utara (Korut) harus melalui verifikasi. Menurutnya, denuklirisasi juga membutuhkan pengawasan yang ketat.
Pernyataan Pompeo dilontarkan dalam sebuah konferensi pers bersama dengan Menteri Luar Negeri Korea Selatan (Korsel) Kang Kyung-wha. Pernyataan dikeluarkan satu hari setelah Pompeo menemui Pemimpin Tertinggi Korut Kim Jong-un.

Pompeo mengatakan, AS bersedia membantu Korut untuk menghilangkan sanksi ekonomi terhadap mereka. Hal itu dapat dilakukan dengan menghentikan program nuklir dan denuklirisasi Semenanjung Korea.
Korea Utara akan mengadakan pertemuan dengan Presiden AS Donald Trump di Singapura pada Juni nanti. Pompeo mengatakan, tujuan utama dari pertemuan itu adalah denuklirisasi menyeluruh dan terverifikasi di Semenanjung Korea.
"Saya memiliki percakapan yang baik dan substantif dengan pemimpin Kim Jong Un selama kunjungan," kata Pompeo seperti diwartakan CNBC, Sabtu (12/5).
Sementara, Menteri Luar Negeri Korsel Kang Kyung-wha meminta agar sanksi tidak dicabut hingga pertemuan tingkat tinggi (KTT) 12 Juni nanti. Dia menegaskan, sanksi akan tetap diberlakukan kecuali sekutu melihat tindakan nyata dari Korut terkait denuklirisasi.
Donald Trump mengatakan akan bertemu Kim Jong Un pada 12 Juni mendatang di Singapura. Trump merasa terhormat atas rencana pertemuan itu dan diskusi pembuka sebelum pertemuan kedua kepala negara juga berlangsung baik.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Myanmar Buru Warga Rohingya yang Curhat ke PBB

Pengungsi Rohingya di Bangladesh

Foto: BPMI

Warga Rohingya yang menceritakan nasibnya ke delegasi PBB melarikan diri.

CB, NAYPYITAW -- Penduduk desa Rohingya yang berbicara kepada delegasi Dewan Keamanan PBB di Rakhine pekan lalu kini bersembunyi karena ditargetkan oleh badan keamanan Myanmar. Hal itu diungkapkan oleh salah satu anggota masyarakat.
Penduduk desa tersebut berbicara kepada delegasi saat mereka berkunjung ke Rakhine utara bulan ini. Mereka kemudian menceritakan kekerasan yang mereka alami oleh militer Myanmar. Kini mereka terpaksa melarikan diri setelah badan keamanan meluncurkan perburuan untuk mereka.

Seorang wartawan Rohingya mengaku kepada the Guardian bahwa sebelum datangnya delegasi itu, pihak berwenang di kota Maungdaw telah memperingatkan Rohingya di desa-desa sekitarnya agar tidak memberi tahu apa pun yang merugikan tentang pemerintah atau pasukan keamanan. "Siapa pun yang tidak mematuhi peringatan akan menghadapi konsekuensi keras, pihak berwenang mengancam," kata wartawan itu.
Sebagian besar penduduk menolak untuk berbicara dengan utusan tersebut setelah ancaman itu keluar. Sementara di desa Nolboinna, tiga remaja laki-laki dan seorang wanita setengah baya bersedia menentang perintah dan menceritakan semuanya kepada utusan Dewan Keamanan PBB itu.
Segera setelah utusan tersebut meninggalkan Nolboinna, agen dari Sa Ra Pa atau unit intelijen militer dan penjaga perbatasan polisi (BGP) Myanmar tiba di desa mencari Rohingya yang telah berbicara dengan mereka. Sekarang mereka terpaksa melarikan diri demi keselamatan mereka.
"Beberapa agen intelijen yang menemani utusan telah memfilmkan percakapan antara penduduk desa Rohingya dan utusan di Nolboinna," kata wartawan, yang meminta untuk tetap tidak disebutkan namanya karena alasan keamanan.
Agen Sa Ra Pa menunjukkan beberapa klip video itu kepada administrator desa dan penduduk desa Nolboinna lainnya dan meminta bantuan mereka untuk mencari tahu empat warga desa Rohingya. "Kami tidak tahu apakah mereka masih di Myanmar atau telah menyeberang ke Bangladesh," ujarnya.
Administrator dan penduduk desa lainnya mengatakan kepada militer bahwa mereka tidak tahu keberadaan tiga anak laki-laki dan perempuan itu. Akan tetapi menurut seorang aktivis politik Rohingya yang berbasis di Bangladesh Ko Ko Linn, badan-badan keamanan masih melakukan pencarian di seluruh desa di wilayah itu.
"Karena berbicara jujur, keempat penduduk desa Rohingya menanggung konsekuensinya. Seperti yang terjadi dalam kasus beberapa orang lain di masa lalu, mereka diburu oleh pasukan Myanmar," kata Linn.
Selama kunjungan seharian ke Rakhine pada 1 Mei, utusan DK PBB mengunjungi beberapa desa Rohingya. Kunjungan itu bertujuan untuk mendengar pengalaman langsung kekerasan selama penumpasan keamanan dari sebanyak mungkin warga desa Rohingya.
Sebagai hasil dari temuan mereka di perjalanan, pada Rabu (9/5), Dewan Keamanan PBB menyerukan kepada Myanmar untuk mempercepat upaya untuk memastikan kembalinya Rohingya yang aman. Pihaknya juga meminta agar Myanmar segera menahan para pelaku serangan yang bertanggung jawab terhadap minoritas Muslim.
Dalam sebuah rancangan laporan, anggota dewan menyerukan kepada pemerintah Myanmar untuk melakukan penyelidikan transparan atas tuduhan penyalahgunaan hak asasi manusia dan pelanggaran.
Beberapa laporan penduduk desa Rohingya ditargetkan oleh badan keamanan setelah mereka melaporkan pelecehan dan kekerasan terhadap pengamat dan media internasional juga terjadi di masa lalu. Perempuan Rohingya Noor Jahan dan Jamalida Begum terpaksa melarikan diri ke Bangladesh pada Desember 2016 setelah berbicara dengan wartawan. Sementara empat pria yang menceritakan kepada mantan jenderal keamanan PBB Kofi Annan tentang penderitaan mereka, telah dipenjara.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Deklarasi Ulama Bogor, Langkah Awal Perdamaian Afghanistan

Ulama Afghanistan menyebut Deklarasi Bogor sebagai langkah awal perdamaian, berikutnya adalah penyatuan gagasan ulama Pakistan dan Afghanistan. (CNN Indonesia/Galih Gumelar)

Jakarta, CB -- Ulama asal Afghanistan, Pakistan, dan Indonesia melahirkan satu deklarasi bersama para ulama untuk mendukung perdamaian di Afghanistan. Adapun, deklarasi itu diberi nama Bogor Ulama Declaration of Peace yang dihasilkan usai menghelat pertemuan trilateral ulama ketiga negara yang dilaksanakan di Istana Bogor, Jumat (11/5).

Deklarasi ini memiliki 12 poin yang menegaskan posisi ulama untuk terus berperan aktif dalam proses perdamaian. Salah satu poin penting di dalam deklarasi tersebut adalah mewujudkan perdamaian melalui musyawarah, sesuai anjuran Al-Quran. Sebagai teladan umat Islam, ulama dianggap mengemban amanah besar untuk melestarikan prinsip-prinsip Islam.

Karena musyawarah harus meliputi seluruh kelompok dalam masyarakat, ulama Afghanistan sekaligus pendiri Nahdlatul Ulama Afghanistan Fazal Ghani Kakar mengatakan, deklarasi Bogor ini sebetulnya masih langkah kecil dalam menciptakan perdamaian di Afghanistan.

Tetapi setidaknya, pertemuan di Bogor ini sejatinya memberikan kerangka pikir bagi ulama dalam melakukan negosiasi dan perundingan perdamaian yang dilaksanakan di kemudian hari, yakni mengesampingkan kekerasan.

"Ini masih persiapan untuk menuju tahap selanjutnya. Tapi, kami melihat bahwa pertemuan di Bogor merupakan langkah posiitif bagi pembicaraan dan negosiasi di perundingan-perundingan berikutnya," jelas Fazal di Istana Bogor, Jumat (11/5).

Langkah berikutnya, lanjut Fazal, adalah menyatukan gagasan antara ulama Pakistan dan Afghanistan yang sebelumnya tidak dijabarkan di dalam pertemuan Bogor. Maka, setelah ini ia berharap ulama Pakistan akan sering berkunjung ke Afghanistan dan sebaliknya.

"Bahkan, pertemuan ini juga harus diekspansi dengan melibatkan ulama dari Indonesia lagi. Inisiatif ini tentu tidak akan muncul jika tidak ada pertemuan hari ini," paparnya.

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Indonesia berinisiatif melakukan pertemuan trilateral ini sebagai bentuk tanggung jawab Indonesia dalam memelihara perdamaian di negara-negara Islam lantaran Indonesia jadi rumah bagi umat muslim terbanyak di dunia. Tak hanya itu, pertemuan ini juga dilandasi atas perasaan Indonesia yang ikut merasakan luka saat melihat penderitaan di negara-negara Islam lainnya.

"Proses perdamaian yang inklusif perlu dilakukan Indonesia. Kami siap untuk terus berkontribusi dalam proses perdamaian di Afghanistan, karena perdamaian sudah lama dinanti-nantikan," ujar Wapres JK.

Pertemuan dihadiri sekitar 19 ulama dari Afghanistan, 17 ulama dari Pakistan, dan 17 ulama dari Indonesia. Presiden Joko Widodo dalam pidato pembukaan mengharapkan agar pertemuan trilateral ini dapat memberikan kontribusi konkret bagi perdamaian di Afghanistan.

Credit cnnindonesia.com

Ulama Indonesia, Afghanistan dan Pakistan Sepakati Deklarasi Bogor

BOGOR - Ulama dari tiga negara, yakni dari Indonesia, Afgahanistan dan Pakistan menyepakati sebuah deklarasi bernama "Bogor Ulama Declaration of Peace". Deklarasi ini adalah sebuah bentuk dukungan untuk perdamaian Afghanistan.

Deklarasi yang dibacakan oleh perwakilan dari tiga negara, yaitu Qibla Ayaz yang mewakili Pakistan, Quraish Shihab yang mewakili Indonesia, dan Ataullah Lodin yang mewakili Afghanistan, merupakan hasil pertemuan tiga arah para ulama proses perdamaian Afghanistan di Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (11/5/2018).

Setidaknya terdapat 12 poin dalam deklarasi tersebut. Berikut poin-poin dari deklarasi Bogor tersebut:

1. Islam adalah negara damai toleran dan a'tidal. Kata Islam sendiri berasal dari kata salam yakni perdamaian dan keselamatan. Para penganut Islam sejati, terikat untuk terus menunjukkan rasa belas kasihan dan saling menyayangi.

2. Pesan utama Islam bermuara pada prinsip perdamaian, belas kasih, dan kasih sayang. "Oleh sebab itu, kami mendukung deklarasi Pakistan-Afghanistan dan berbagi inisiatif perdamaian yang dilakukan ulama umat Islam yang mendorong perdamaian, persaudaran islam, dan penolakan pada kekerasan dan terorisme," kata deklarasi tersebut.

3. Perdamaian adalah perintah dari Allah untuk kaum muslimin dan berkewajiban dalam melakukan kegiatan ini dalam lisan, dan jiwanya. Oleh sebab itu, semua konflik dalam pertentangan umat antar umat muslim harus diselesaikan sesuai kaidah Al-Quran dan sunnah.

4. Kami melihat lingkungan yang kondusif untuk perdamaian di Afghanistan dan menyerukan kepada semua pihak untuk bergabung dalam pembicaraan perdamaian langsung, sebagai musyawarah damai yang diabadikan dalam Al-Quran, sesuai dengan Surah As-Syura ayat 38 yaitu musyawarah sebagai ciri-ciri kaum beriman.

5. Sebagai pewaris Rasullulah dan pemegang otoritas Al Quran dan hadits, ulama memainkan peran penting dalam komunitas muslim dalam menegakkan syariat Islam, atau warisan sebenarnya dari Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin. Ulama dalam hal ini mengemban amanah besar di pundaknya untuk melestarikan prinsip moral yang tinggi dan melestarikan ukhuwah islamiyah dan ukhuwah insaniyah.

6. Para ulama sebagai pewaris nabi, memiliki kewajiban mempromosikan nilai universal Islam yaitu perdamaian, toleransi, keadilan sosial. Selain itu mendorong prinsip-prinsip inis ebagai tolak ukur dan kaedah.

7. Ulama dari umat Muslim, khususnya dari negara seperti Indonesia, Pakistan dan Afghanistan harus memiliki kepahaman mendalam ihwal tantangan dan kesulitan yang dihadapi oleh negara Islam dan dapat memainkan peranan aktif dalam perdamaian dan solidaritas di dunia Islam secara khusus di Afghanistan.

8. Ulama seperti di Indonesia, Pakistan dan Afghanistan harus memiliki kepahaman mendalam ihwal tantangan dan kesulitan yang dihadapi oleh negara Islam dan dapat memainkan peranan aktif dalam perdamaian dan solidaritas di dunia Islam secara khusus di Afghanistan. Petunjuk yang diberikan ulama harus sesuai dengan Al-Quran dan contoh yang diteladani dari Nabi Muhammad SAW, di mana beliau selalu menekankan sikap menengahi (wasath), sebagai jalan yang benar bagi umat Islam.

9. Kami menekankan kembali bahwa kekerasan dan terorisme tidak bisa dan tidak boleh diasosiasikan dengan agama, kewarganegaraan, peradaban, atau etnis manapun. Kekerasan ekstremisme dalam bentuk apapun termasuk terhadap warga sipil dan pelaku aksi bunuh diri bertentangan dengan prinsip Islam.

10. Sebagai satu keluarga besar, ulama mendukung proses perdamaian yang inklusif dan siap memberikan kontribusi yang konstruktif di dalamnya, sembari mencari cara dan upaya agar ada solusi yang mungkin bagi perdamaian Afghanistan.

11. Dalam hal ini, peran penting ulama Afghanistan, Indonesia, dan Pakistan perlu didorong demi mempromosikan perdamaian, keharmonisan, dan persaudaraan sesama umat sesuai dengan ajaran Islam yang berbasiskan Al-Quran dan Sunnah.

12. Kami juga mengapresiasi pemerintah Indonesia atas dukungan yang tulus untuk menginisiasi proses kerjasama diantara tiga negara dan juga dunia Islam.

Credit sindonews.com

Parlemen Catalonia pilih pemimpin baru pada Sabtu

Presiden Catalan yang dipecat Carles Puigdemont terlihat dalam video saat ia memberikan pidato melalui media sosial di lokasi yang tidak diungkapkan, Kamis (1/3/2018).(Carles Puigdemont/Handout via REUTERS)

Madrid (CB) - Parlemen Catalonia akan melakukan pemungutan suara pada Sabtu untuk menentukan pemimpin baru wilayah itu setelah pemerintahan Catalonia dibubarkan Madrid hampir tujuh bulan lalu karena menyatakan kemerdekaan.

Pemilihan itu merupakan upaya kelima kalinya untuk membentuk pemerintahan sejak pemerintahan sebelumnya dipecat.

Mantan pemimpin Catalonia yang sekarang tinggal di Jerman, Carles Puigdemont, mengajukan anggota parlemen Catalonia yang tidak terlalu dikenal, Quim Torra, sebagai calon pemimpin baru.

Pengajuan itu diumumkan dalam pidato melalui televisi yang disiarkan di jaringan media sosial pada Kamis malam.

Ketua parlemen Catalonia Roger Torrent mengatakan dalam pernyataan pada Jumat bahwa ia telah mengajukan Torra sebagai kandidat presiden wilayah itu setelah bertukar pandangan dengan partai-partai politik.

Parlemen akan melakukan pemungutan suara pada Sabtu.

Gerakan pemisahan di wilayah timur laut, yang kaya, itu selama ini gagal membentuk pemerintahan walaupun memenangi sebagian besar kursi parlemen dalam pemilihan pada Desember.

Pemilihan itu dilaksanakan atas seruan Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy pascapercobaan pemisahan yang digerakkan Puigdemont.

Waktu untuk membentuk pemerintahan baru Catalonia sudah mendesak karena parlemen harus melakukan pemungutan suara untuk memilih pemimpin sebelum 22 Mei. Jika tidak, pemilihan baru harus diselenggarakan.

Pemilihan baru kemungkinan akan membuahkan hasil yang sama seperti yang lalu, demikian menurut hasil jajak pendapat pada Jumat.

Seluruh empat kandidat sebelumnya yang diajukan gerakan prokemerdekaan dihadang pengadilan karena mereka tinggal di luar negeri atau sedang ditahan atas peranan mereka dalam referendum serta kemudian pernyataan kemerdekaan.

Salah satu kandidat yang dihadang adalah Puigdemont sendiri, yang sedang berada di Berlin sambil. Ia menunggu putusan pengadilan Jerman soal apakah negara itu akan mengekstradisi dirinya ke Spanyol atas dakwaan penyelewengan dana masyarakat.

Sementara itu, Torra harus dapat memenangkan suara secara mutlak dalam pemungutan suara pada Sabtu untuk dapat terpilih sebagai pemimpin, demikian Reuters.

Credit antaranews.com

Ulama Iran ancam musnahkan Tel Aviv

Anggota Satuan Aerospace Pasukan Garda Revolusi Islam Iran memberi hormat di base rudal bawah tanah dengan unit pelontar di lokasi yang dirahasiakan, di foto yang tidak bertanggal dari Fars News. (REUTERS/farsnews.com/Handout v)

Ankara (ANTARA News) - Seorang ulama senior Iran menyatakan hari ini bahwa jika Israel bertindak bodoh maka ibu kota negara itu, Tel Aviv, dan salah satu kotanya yang lain, Haifa, akan dimusnahkan.

"Kami akan memperluas kemampuan peluru kendali kami kendati Barat menekan (untuk menghentikannya), agar Israel tahu bahwa jika mereka bertindak gegabah maka Tel Aviv dan Haifa akan musnah total," kata mulah Ahmad Khatami dalam khutbah salat Jumat di Universitas Tehran.

Tak hanya itu, Khatami juga menyebut negara-negara Eropa tak bisa dipercaya. Komentar dia berbalikkan dengan pendirian Presiden Hassan Rouhani yang menyatakan bahwa Iran akan tetap mematuhi pakta nuklir 2015 sekalipun AS telah keluar dari kesepakatan itu.

"Para penandatangan (pakta nuklir) dari Eropa ini juga tak bisa dipercaya. Musuh-musuh Iran tak bisa dipercaya," kata Khatami.

Credit antaranews.com

Hizbullah Menang Pemilu, Pentagon Tetap Dukung Militer Lebanon

WASHINGTON - Militer Amerika Serikat (AS) berkomitmen untuk mendukung dan memberikan bantuan kepada angkatan bersenjata Lebanon. Hal itu ditegaskan Pentagon meskipun kelompok Hezbollah, yang didukung Iran dan sekutunya, mendapatkan suara yang signifikan dalam pemilu parlemen.

"Amerika Serikat tetap berkomitmen untuk mendukung kedaulatan, stabilitas, keamanan, dan lembaga-lembaga negara Lebanon, termasuk Angkatan Bersenjata Lebanon (LAF) sebagai pasukan bersenjata profesional, yang diakui dan satu-satunya yang sah dari negara Lebanon," kata juru bicara Pentagon, Letnan Komandan Rebecca Rebarich.

"Memperkuat hubungan pertahanan AS-Lebanon adalah yang paling penting mengingat ancaman yang terus berlanjut yang berasal dari Suriah, termasuk berlanjutnya tantangan ISIS dan agresi Iran," sambung Rebarich seperti dilansir dari Reuters, Sabtu (12/5/2018).

Ia menambahkan bahwa AS dan Lebanon berbagi tujuan untuk membangun kapasitas angkatan bersenjata Lebanon sebagai satu-satunya pembela sah atas kedaulatan Lebanon.

AS telah memberi Lebanon bantuan militer lebih dari USD 1,5 miliar sejak 2006.

Sekelompok kekuatan besar mendesak Libanon untuk menegakkan kebijakan menjaga negara itu menjauh dari perang regional.

Kelompok Hizbullah diketahui terlibat dalam perang lintas perbatasan di Suriah, mengirim ribuan pejuang untuk membantu militer Presiden Bashar al-Assad.

Credit sindonews.com

Indonesia Kecam Keras AS karena Pindahkan Kedutaan ke Yerusalem

JAKARTA - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengecam keras keputusan Amerika Serikat (AS) yang memindahkan Kedutaan Besar (Kedubes)-nya di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Jokowi menegaskan bahwa Palestina akan terus ada dalam napas diplomasi Indonesia.

Pemindahan Kedubes AS ke kota suci Yerusalem itu secara resmi akan berlangsung awal pekan depan.

Kecaman Indonesia disampaikan Jokowi saat membuka pertemuan tiga arah ulama Indonesia-Afghanistan-Pakistan. Pertemuan para ulama ini sebagai bagian dari upaya damai di Afghanistan yang difasilitasi Indonesia.

"Indonesia mengecam keras keputusan itu (pemindahan kedubes AS ke Yerusalem). Keputusan itu melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB," kata Jokowi pada Jumat (11/5/2018).

"Oleh karena itu saya mengusulkan agar DK dan Majelis Umum PBB membahas isu tersebut dan mengambil langkah selanjutnya," ujar pemimpin Indonesia ini.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga meminta negara lain untuk tidak mengikuti AS yang nekat memindahkan kedutaan besarnya ke Yerusalem.

Pemindahan kantor diplomatik itu, kata Jokowi, mengganggu proses perdamaian Timur Tengah dan mengancam perdamaian itu sendiri.

"Indonesia akan berjuang untuk Palestina. Dan Palestina akan terus berada di dalam napas diplomasi Indonesia," kata Jokowi.

Sementara itu, Kedubes AS di Jakarta pada hari ini tutup sementara. Penutupan layanan kedutaan itu terjadi setelah publik Indonesia berdemo ke kantor diplomatik AS tersebut sebagai protes atas keputusan Presiden Donald Trump yang memindahkan Kedubes AS di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Sekadar diketahui, Israel mengklaim seluruh Yerusalem sebagai ibu kota abadinya. Sedangkan Palestina sudah lama mendambakan Yerusalem Timur sebagai ibu kota masa depan mereka.

Credit sindonews.com

Dikunjungi Netanyahu, Rusia Batal Pasok Rudal ke Suriah

Ilustrasi rudal S-300 Rusia yang sempat disebut akan dikirim ke Suriah. (Dok. Wikimedia/CC BY 2.0/High Contrast)

Jakarta, CB -- Seorang pejabat tinggi Kremlin dilaporkan menyatakan Rusia tidak sedang membahas rencana memasok peluru kendali canggih darat-ke-udara S-300 untuk Suriah, dan menyebut langkah itu tidak diperlukan.

Komentar itu disampaikan Vladimir Kozhin, anak buah Presiden Vladimir Putin yang bertanggung jawab atas bantuan militer Rusia untuk negara lain, menyusul kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pekan ini.

Bulan lalu, Rusia menyiratkan akan memasok senjata tersebut untuk Presiden Bashar al-Assad, meski ditentang Israel, setelah militer negara-negara Barat menyerang Suriah. Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov mengatakan serangan itu serangan itu membuat Rusia tak lagi punya kewajiban moral untuk menyimpan rudal canggihnya.

Namun, komentar Kohzin yang dilontarkan tak lama setelah Netanyahu berbicara dengan Putin menyiratkan upaya lobi Israel untuk saat ini berhasil.

"Untuk saat ini kami tidak berbicara soal pengiriman sistem (pertahanan udara) baru yang modern," kata Kohzin dalam laporan Izvetia yang dikutip Reuters, Jumat (11/5).

Militer Suriah sudah punya "semua hal yang dibutuhkan," kata Kohzin.

Kremlin menepis ide bahwa pernyataan ini merupakan perubahan sikap yang terkait dengan kunjungan Netanyahu.

"Pengiriman (S-300) tak pernah diumumkan seperti itu," kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada wartawan melalui telepon, ketika ditanya masalah ini.

"Tapi kita bilang setelah serangan (Barat ke Suriah) tentu Rusia punya hak untuk melakukan sesuatu jika dipandang perlu."

Credit cnnindonesia.com

Iran Siap Memulai Program Nuklir Usai AS Batalkan Kesepakatan

Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif mengatakan kebijakan luar negeri Amerika telah menyeret Timur Tengah pada kekacauan. Iran siap memulai kembali program nuklirnya. (REUTERS/Ahmed Saad)

Jakarta, CB -- Iran menyatakan siap memulai kembali program nuklir pada "skala industri" menyusul keputusan Presiden AS Donald Trump yang meninggalkan kesepakatan untuk mengekang ambisi nuklir negara itu.

CNN melaporkan, dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan Jumat (10/5), Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif mengatakan pihaknya akan memulai diplomasi internasional untuk mencoba menyelamatkan kesepakatan itu.

Pada saat yang sama, Iran akan mempersiapkan diri untuk memulai kembali program pengayaan nuklirnya.

Zarif berkomentar saat ribuan warga Iran turun ke jalan dalam demonstrasi terbesar sejak Donald Trump mengumumkan keputusannya untuk membatalkan kesepakatan pada Selasa. Para pengunjuk rasa membakar bendera Amerika serta mencerca AS dan Israel usai salat Jumat di Teheran.

Dalam pernyataannya, Zarif menuding Trump bodoh dan mengatakan kebijakan luar negeri Amerika telah "menyeret Timur Tengah ke dalam kekacauan."

Dia mengatakan Iran akan berusaha menyelamatkan kesepakatan nuklir melalui negosiasi dengan negara-negara Eropa yang ikut menandatangani kesepakatan tersebut. Zarif akan bertemu dengan perwakilan dari Jerman, Prancis dan Inggris di Brussels pada Selasa.

Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan keputusan AS untuk menarik diri dari kesepakatan itu merupakan pukulan serius. Saat berbicara pada konferensi Hari Katolik di Muenster, Merkel mengatakan akan sulit menjaga kesepakatan, mengingat "kekuatan ekonomi besar telah pergi".

"Kami berharap kami bisa, tetapi ada banyak hal yang berperan dalam hal ini," katanya. "Kami harus mendiskusikannya dengan Iran."

Iran Sebut Trump Bodoh dan Siap Memulai Program Nuklir

Presiden AS Donald Trump membatalkan kesepakatan nuklir dengan Iran. (REUTERS/Jonathan Ernst)

Di Teheran, kemarahan muncul bukan hanya karena langkah Trump tetapi juga serangan udara Israel terhadap kekuatan militer Iran di Suriah, respons atas apa yang diklaim Israel sebagai serangan roket Iran di Dataran Tinggi Golan.

Kementerian Luar Negeri Iran mengutuk penyerangan dan menyebutnya sebagai "pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan negara."

Pada Kamis lalu, Israel mengklaim telah menyerang hampir semua kekuatan militer Iran di Suriah melalui serangan roket ke Dataran Tinggi Golan, wilayah yang dianeksasi Israel pada tahun 1981.

Belum ada pernyataan resmi pemerintah Iran bahwa mereka bertanggung jawab atas serangan terhadap Dataran Tinggi Golan. Selain itu juga belum ada pengakuan bahwa kehadiran militer Iran di Suriah dipengaruhi oleh serangan Israel.

Di Iran, berita terkait pertempuran dilaporkan sebagai konflik antara Suriah dan Israel. Namun tidak disebutkan soal keterlibatan aset militer Iran di Suriah, yang telah lama ikut menopang rezim Presiden Bashar al-Assad.

Zarif menuduh AS dan sekutu-sekutunya mengobarkan kerusuhan di Timur Tengah, "mengubah kawasan kita menjadi tong bubuk melalui penjualan ratusan miliar dolar persenjataan canggih yang tak berguna."

Credit cnnindonesia.com

Jumat, 11 Mei 2018

Tuntutan Umat Islam Indonesia dalam Aksi 115

Umat Islam mengibarkan bendera Palestina saat mengikuti aksi 115 di kawasan Monas, Jakarta, Jumat (11/5).

Foto: Antara/Hafidz Mubarak A

Umat Islam menggelar aksi ini dengan damai.

CB, JAKARTA -- Ribuan umat Islam Indonesia mengikuti Aksi Solidaritas Bela Baitul Maqdis Palestina atau Aksi 115 di lapangan Monas, Jakarta, Jumat (11/5). Umat Islam menggelar aksi ini dengan damai dan menyampaikan beberapa tuntutan aksi.

Tuntutan tersebut dibacakan Sekjen Koalisi Bela Baitul Maqdis Ustaz Syaefudin Ahmad Syuhada. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada 6 Desember 2017 telah mengklaim Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Kemudian, 128 negara dalam sidang darurat Majelis Umum PBB mendukung resolusi menolak keputusan Trump yang provokatif tersebut.

Namun, Trump sama sekali tidak mengindahkan penolakan dunia atas sikap provokatifnya itu. AS tetap akan memindahkan kedutaannya pada 14 Mei mendatang. "Hal ini sangat jelas menggambarkan sikap jahat Trump yang menantang dunia Islam dan dunia secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami rakyat Indonesia mengajukan tuntutan-tuntutan sebagai berikut," ujar Ustaz Syuhada saat membacakan tuntutan Aksi 115 bersama sejumlah tokoh yang hadir.

Pertama, massa Aksi 115 menuntut Majelis Umum PBB bersikap tegas atas pelanggaran Trump yang bertentangan dengan sembilan resolusi Dewan Keamanan PBB. Kedua, massa Aksi 115 menuntut Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) bersatu dan menentang keras keputusan Trump tersebut serta menggelar sidang darurat sebagai suara aspirasi umat Islam global.

Ketiga, massa Aksi 115 menuntut Pemerintah AS membatalkan pengakuan terhadap eksistensi negara Israel dan rencana pemindahan kedutaan AS di Yerusalem serta keputusan provokatifnya yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Keempat, massa Aksi 115 menuntut kepada Pemerintah RI berjuang keras menggunakan haknya dengan menekan dan mengarahkan OKI dan PBB bersama melawan keputusan Trump sebagaimana janji pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri selama ini, Palestina di jantung hati kebijakan luar negeri Indonesia.

Kelima, massa Aksi 115 meminta seluruh rakyat Indonesia terus bersatu dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina hingga mencapai kemerdekaan yang sesungguhnya dari penjajah Zionis Israel. "Khususnya kepada umat Islam Indonesia memperkukuh ukhuwah Islamiyah dan tetap berada di bawah bimbingan ulama kami agar tercapainya tujuan seluruh perjuangan Baitul Maqdis kembalinya Masjid al-Aqsha ke pangkuan kaum Muslimin," kata Ustaz Syuhada.

Credit republika.co.id

Aksi 115 desak sidang darurat OKI

Aksi Bebaskan Baitul Maqdis di Monumen Nasional, Jumat, dimulai dengan shalat shubuh berjamaah menjelang shalat Jumat. (ANTARA News/Anom Prihantoro)

Jakarta (CB) - Anggota Dewan Pembina Gerakan Nasional Pembela Fatwa Ulama (GNPF-Ulama) Ustadz Bachtiar Nasir mengatakan salah satu resolusi aksi bela Palestina 11 Mei (Aksi 115) adalah mendesak digelarnya sidang darurat Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) terkait Yerusalem.

"Kepada OKI agar menentang keras Presiden Donald Trump soal pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan segera mengelar sidang darurat," kata Bachtiar yang kerap disapa UBN di Monumen Nasional, Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan agenda sidang darurat itu untuk membatalkan pengakuan Amerika atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel secara sepihak lewat pemindahan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Kepada Majelis Umum Persatuan Bangsa-bangsa, kata dia, agar tegas atas pelanggaran AS dan Israel atas resolusi-resolusi perdamaian Palestina.

Bagi pemerintah Indonesia, lanjut dia, supaya menggunakan jaringannya di OKI dan PBB untuk menekan Trump.

Dia juga meminta pemerintah untuk mengutamakan diplomasi luar negeri dengan Palestina sebagai jantung hati kebijakan.

Dalam kesempatan itu, UBN meminta umat Islam Indonesia untuk bersatu memperjuangkan Palestina sehingga merdeka dari penjajah.

"Islam Indonesia agar memperkokoh ukhuwah Islamiyah dan di bawah bimbingan ulama maka Palestina bisa ke pangkuan umat Islam kembali," kata dia.

Credit antaranews.com

MUI sampaikan resolusi Baitul Maqdis di Monas

Suasana aksi Bela Palestina 11 Mei (115) di Kawasan Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat, Jumat (11/5/2018). (Antara/Anom Prihantoro)

Memperkuat dan mendukung penuh keputusan Ketua Harian MUI Pusat menjadikan Baitul Maqdis sebagai ibu kota Palestina

Jakarta (CB) - Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Zaitun Rasmin menyampaikan kepada massa aksi bela Palestina pada 11 Mei (Aksi 115) tentang hasil Ijtima Ulama MUI di Banjarmasin terkait resolusi untuk Baitul Maqdis.

"Memperkuat dan mendukung penuh keputusan Ketua Harian MUI Pusat menjadikan Baitul Maqdis sebagai ibu kota Palestina," kata Zaitun di area Monumen Nasional, Jakarta, Jumat, mengutip isi resolusi Ijtima Ulama.

Baitul Maqdis merupakan sebutan untuk Masjidil Aqsa dan sekitarnya yang terletak di Yerusalem. Situasi Yerusalem memanas setelah Amerika Serikat berupaya memindahkan Kedutaan Besar AS di Israel ke Yerusalem.

Hal itu disebut sebagai tindakan ilegal karena tidak mendapatkan persetujuan internasional dan mendapat tentangan dari sejumlah negara termasuk Indonesia.

Terkait hal itu, Zaitun mengatakan Muslim wajib menentang dan menolak Amerika Serikat menjadikan wilayah Baitul Maqdis sebagai kantor Kedubes AS.

"Penolakan bisa dengan cara beraksi, berdemonstrasi dan apapun untuk menentangnya," kata dia.

Wasekjen MUI mengajak umat Islam agar memberi bantuan kepada Palestina bisa dengan dana, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Hal itu bisa meringankan beban rakyat Palestina yang menderita akibat blokade oleh otoritas Israel dan kekurangan suplai kebutuhan sehari-hari.

Dia juga mendorong agar negara-negara memutus hubungan diplomatik dengan Israel.

Zaitun juga mengingatkan setiap bangsa untuk menentang segala kezaliman seperti terjadi di Palestina, Rohingya, Pattani dan di manapun tindakan penindasan yang bertentangan dengan kemanusiaan.

Umat Islam mengibarkan bendera Palestina saat mengikuti aksi 115 di kawasan Monas, Jakarta, Jumat (11/5/2018). Aksi yang yang bertajuk Indonesia Bebaskan Al-Quds ini sebagai penolakan atas keputusan pemerintah Amerika Serikat yang memindahkan Kantor Kedutaaan Besar AS untuk Israel ke Yarusalem. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Credit antaranews.com

Mahathir: Anwar Ibrahim Akan Segera Dibebaskan dari Penjara

Mahathir Mohamad (Foto: Dok. REUTERS/Lai Seng Sin)

Kuala Lumpur - Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohamad yang baru dilantik, mengatakan bahwa Anwar Ibrahim akan mendapatkan pengampunan penuh dari Yang di-Pertuan Agong dan segera dibebaskan dari penjara.

Mahathir mengatakan, Yang di-Pertuan Agong telah mengindikasikan bahwa dirinya bersedia untuk memberikan pengampunan penuh pada Anwar, dan dia akan dibebaskan segera.

"Itu akan menjadi pengampunan penuh, yang artinya bukan hanya diampuni, namun dia dibebaskan segera dan setelah itu dia akan bebas untuk berpartisipasi penuh di politik," ujar Mahathir kepada para wartawan saat konferensi pers hari ini seperti dilansir kantor berita Reuters, Jumat (11/5/2018), sehari setelah dirinya dilantik menjadi PM Malaysia pada Kamis (10/5) malam.

Sebelumnya, Mahathir pernah berjanji untuk menyerahkan posisi PM kepada Anwar Ibrahim yang kini dipenjara. Janji itu disampaikan Mahathir saat diwawancarai surat kabar Jepang, The Mainichi, pada Februari lalu. Dalam wawancara itu, Mahathir mengakui dirinya sangat menyadari usianya yang sudah mendekati 100 tahun.

"Saya tidak bisa bertahan sangat lama. Paling tidak, saya bisa bertahan selama dua tahun," ucap Mahathir dalam wawancara dengan The Mainichi, seperti dikutip pada Selasa (8/5/2018).

Dalam wawancara ini, Mahathir juga membahas soal mantan rival politiknya, Anwar Ibrahim (70), yang kini dipenjara atas kasus sodomi. Anwar pernah menjabat Wakil PM Malaysia tahun 1993-1998 di bawah Mahathir. Diungkapkan Mahathir bahwa jika oposisi memenangi pemilu, dirinya ingin menyerahkan jabatan PM Malaysia kepada Anwar setelah Anwar bebas dari penjara.

Hal ini belakangan terungkap sebagai salah satu bagian dari kesepakatan Mahathir untuk memimpin koalisi oposisi Pakatan Harapan. Bunyi kesepakatan itu adalah setelah dua tahun memimpin negara, Mahathir akan menyerahkan kekuasaan kepada Anwar. Masa jabatan seorang PM Malaysia adalah lima tahun.

Anwar yang divonis 5 tahun penjara telah menjalani masa hukuman sejak tahun 2015. Setelah bebas nanti, Anwar dilarang untuk mencalonkan diri dalam pemilu selama lima tahun ke depan. Untuk bisa kembali ke panggung politik, Anwar yang selama ini menjadi tokoh oposisi ternama Malaysia, membutuhkan pengampunan kerajaan atau royal pardon dari Yang di-Pertuan Agong.

Credit detik.com

Selain Skandal 1MDB, Ini Prioritas Pemerintahan PM Mahathir

Mahathir Mohamad (Foto: REUTERS/Lai Seng Sin)

Kuala Lumpur - Perdana Menteri (PM) Malaysia yang baru terpilih, Mahathir Mohamad menyatakan pemerintahannya akan fokus pada manajemen ekonomi dan finansial negara tersebut. Mahathir juga berjanji akan mengupayakan pengembalian dana miliar dolar AS yang raib dalam skandal mega korupsi 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

"Kami bermaksud membangun perekonomian Malaysia dengan bantuan para investor dari dalam dan luar negeri," ujar Mahathir dalam konferensi pers usai pelantikannya pada Kamis (10/5) malam seperti dilansir media Channel News Asia, Jumat (11/5/2018).

"Kami akan mencoba membuat ringgit sestabil mungkin," imbuhnya seraya mengatakan bahwa tak ada penyebab untuk devaluasi ringgit.

Mengenai skandal mega korupsi 1MDB, Mahathir mengatakan: "Kami percaya bahwa kita bisa mendapatkan kembali sebagian besar uang 1MDB ... kita harus meningkatkan kepercayaan para investor akan pemerintahan."

Mahathir pun berjanji akan membentuk pemerintahan yang baik. "Kami sangat ingin memastikan konstitusi ditegakkan dan hukum negara adalah apa yang akan membimbing kami dalam pemerintahan kami," tegasnya.

Pemimpin berumur 92 tahun itu juga mengatakan, dirinya akan mempelajari UU kontroversial mengenai berita palsu. "Kami juga ingin menghapuskan UU yang opresif dan tidak adil," tutur Mahathir.

Ketika ditanya wartawan mengenai bekas musuh yang kini menjadi sekutunya, Anwar Ibrahim, Mahathir mengatakan dirinya akan mengupayakan untuk mendapatkan pengampunan bagi Anwar dari Yang di-Pertuan Agong secepat mungkin.

Credit detik.com