Senin, 08 Januari 2018

Anggota DK PBB Ramai-ramai Kuliahi Dubes AS Soal Tujuan PBB

NEW YORK - Upaya pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk mendapatkan respons internasional terkaittindakan keras Iran terhadap demonstran anti pemerintah menjadi bumerang. Anggota Dewan Keamanan PBB malah beramai-ramai memberikan ceramah kepada Duta Besar (Dubes) AS mengenai tujuan PBB. Mereka juga menegaskan kembali dukungan perjanjian nuklir Iran.

Dubes AS untuk PBB, Nikki Haley, mengajukan pertemuan darurat untuk membahas aksi demonstrasi anti pemerintah Iran. Pertemuan darurat itu dimaksudkan untuk menunjukkan dukungan internasional kepada para demonstran.

Dalam sambutannya, Haley mengatakan AS akan tetap teguh di belakang para pemrotes Iran.

"Jangan diragukan lagi. Amerika Serikat berdiri tanpa hambatan dengan orang-orang di Iran yang mencari kebebasan untuk diri mereka sendiri," kata Haley seperti dikutip dari Independent, Sabtu (6/1/2018).

Namun ada bukti pemberonatkan kecil dalam ruang Dewan Keamanan, tidak hanya dari kalangan musuh tradisional AS seperti Rusia dan China, tapi juga di antara sekutu dekat seperti Prancis dan Swedia. Banyak yang tampaknya takut bahwa kritik yang blak-blakan oleh AS hanyalah dalih untuk merongrong kesepakatan nuklir Iran, dimana Presiden Donald Trump telah lama ingin mencabutnya.

Sebelum sesi dimulai, Dubes Prancis François Delattre telah memperingatkan terhadap instrumentalisasi aksi demonstrasi dari luar. Saat berbicara di hadapan dewan, ia melangkah lebih jauh.

"Kita harus waspada terhadap upaya untuk mengeksploitasi krisis ini untuk tujuan pribadi, yang akan memiliki hasil yang bertentangan secara diametral dengan apa yang diinginkan," kata Delattre.

Dia bertanya secara retoris mengapa Dewan Keamanan tidak mengangkat isu protes Black Lives Matter di Ferguson, Missouri, yang kadang-kadang juga mendapat tanggapan polisi yang kejam.

"Alasan sebenarnya untuk mengadakan pertemuan hari ini bukanlah upaya untuk melindungi hak asasi manusia atau mempromosikan kepentingan orang-orang Iran, namun sebagai upaya terselubung untuk menggunakan saat ini untuk terus melemahkan" kesepakatan Iran," cetus Dubes Rusia Vassily Nebenzia.

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump menghubungan aksi protes tersebut dengan kesepakatan nuklir Iran. Trump beralasan bahwa keuntungan finansial yang diterima oleh pemerintah Iran sebagai bagian dari kesepakatan tersebut telah memicu korupsi yang diprotes warga Iran.

Namun, anggota Dewan Keamanan PBB sebagian besar menegaskan bahwa kedua isu ini terpisah.

"Perlu jelas bagi masyarakat internasional bahwa situasi di Iran tidak masuk dalam agenda Dewan Keamanan," kata Sacha Sergio Llorenty, duta besar Bolivia.

Perwakilan Swedia, Irina Schoulgin Nyoni, sependapat: "Kami memiliki reservasi berdasarkan format dan waktu sesi ini."

Keengganan untuk mendukung posisi AS adalah bukti terbaru dari meningkatnya resistensi internasional terhadap prioritas kebijakan luar negeri Pemerintah Trump, terutama di PBB. Bulan lalu, sebagian besar anggota PBB memilih sebuah resolusi yang mencela keputusan AS untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan memindahkan Kedutaan Besarnya ke sana.

Haley bahkan harus menggunakan hak veto-nya untuk menghalangi resolusi serupa di Dewan Keamanan yang didukung oleh setiap anggota lainnya.

Pasca sidang tersebut, Misi AS untuk PBB mengadakan pesta koktail untuk sembilan negara yang menentang resolusi di Majelis Umum, yang selain Israel, adalah Guatemala, Honduras, Togo, Kepulauan Marshall, Negara Federasi Mikronesia , Nauru dan Palau.

Dalam pesan video yang diputar di jamuan itu, Trump berterima kasih kepada para peserta karena berdiri bersama Amerika Serikat. Ia mengatakan pemungutan suara itu akan tercatat sebagai tanggal yang sangat penting dan dukungan mereka akan dicatat dan sangat dihargai.

Credit sindonews.com

Eks Presiden Iran Ahmadinejad Dilaporkan Ditangkap

TEHERAN - Mantan Presiden Iran, Mahmoud Ahamdinejad, ditangkap oleh pihak berwenang karena diduga menghasut demonstrasi anti pemerintah pimpinan Hassan Rouhani. Begitu laporan al-Quds al-Arabi yang berbasis di Inggris.

Aksi demonstrasi yang diwarnai kerusuhan baru-baru ini di Iran mulai padam saat rezim Teheran mengumumkan demonstrasi pro pemerintah guna mengakhiri demonstrasi anti pemerintah. Sebanyak 21 orang tewas dan ribuan lainnya ditangkap.

Sementara itu, Ahmadinejad diduga menghadiri aksi demonstrasi anti pemerintah di mana ia berbicara tentang kesalahan manajemen pemerintah pimpinan Rouhani.

Seperti disitir IB Times dari al-Quds al-Arabi, Minggu (7/1/2018), Ahmadinejad dikatakan saat ini sedang dalam tahanan rumah. Namun laporan tersebut belum dikonfirmasi oleh petugas penegak hukum.

Pekan lalu, jaksa agung Iran menyalahkan Amerika Serikat, Israel dan Arab Saudi atas apa yang pemerintah anggap sebagai hasutan dari luar terhadap gerakan anti-pemerintah. New York Times melaporkan bahwa Ahmadinejad termasuk di antara mereka yang dipandang pemerintah sebagai pembangkang melawan kepemimpinan Rouhani.

"Beberapa pejabat saat ini tinggal jauh dari masalah masyarakat dan kekhawatiran, dan tidak tahu apa-apa tentang realitas masyarakat. Apa yang diderita Iran saat ini adalah kesalahan manajemen dan tidak kekurangan sumber daya ekonomi," kata mantan presiden Iran tersebut.

"Pemerintah Hassan Rouhani percaya bahwa mereka memiliki tanah dan masyarakatnya adalah masyarakat yang tidak tahu apa yang tidak mereka ketahui," sambung Ahmadinejad.

"Orang-orang marah pada pemerintah ini karena monopoli atas kekayaan publik," tukasnya.

Mahmoud Ahmadinejad, seorang insinyur yang berpaling menjadi politisi, dilaporkan memiliki kekayaan bersih senilai USD5 juta. Ahmadinejad menjadi terkenal dan akhirnya menjadi pemimpin politik Iran di bawah Pemimpin Tertinggi Iran saat ini, Ali Khamenei. Dia adalah Presiden keenam Iran dari tahun 2005 sampai 2013.

Credit sindonews.com

Arab Saudi Tangkap 11 Pangeran Karena Protes Penghematan

Arab Saudi menangkap 11 pangeran yang memprotes penghematan yang diberlakukan kerajaan, termasuk penghentian pembayaran tagihan listrik dan air kepada mereka. (Reuters)

Jakarta, CB -- Jaksa Agung Arab Saudi mengumumkan penangkapan sebelas pangeran yang memprotes penghematan di kerajaan tersebut. Ke-11 pangeran mengadakan pertemuan di Istana Pemerintah menuntut pembatalan dekrit kerajaan soal penundaan pembayaran tagihan listrik dan air oleh kerajaan, Sabtu (6/1).

"Para pangeran juga menuntut kompensasi keuangan atas hukuman mati terhadap salah satu sepupu mereka. Mereka telah diberi tahu bahwa mereka telah mengambil pendekatan yang salah, tapi menolak untuk meninggalkan tempat. Perintah kerajaan dikeluarkan untuk menangkap mereka dan mengirimkannya ke Penjara Al-Hair sambil menunggu sidang peradilan," kata Jaksa Agung Arab Saudi Saud Al-Mujib dalam sebuah pernyataan seperti dilaporkan Arab News, Sabtu, (6/1).

Arab Saudi, yang merupakan penghasil minyak terbesar dunia, telah menerapkan reformasi yang mencakup pemotongan berbagai subsidi, penerapan pajak nilai tambahan (VAT) serta pemangkasan tunjangan bagi para anggota keluarga kerajaan.

Reformasi dijalankan sebagai upaya untuk menangani penurunan harga minyak mentah hingga kerajaan itu mengalami defisit anggaran, yang diperkirakan mencapai 196 miliar riyal (sekitar Rp697,8 triliun) pada 2018.

"Semua orang sama kedudukannya di depan hukum dan siapa pun yang tidak menjalankan peraturan dan perintah akan diadili, tidak peduli siapa pun dia," demikian pernyataan Jaksa Agung Arab Saudi.

Kabar penangkapan itu sebelumnya dilaporkan oleh situs berita sabq.org. Laman itu melaporkan ke-11 pangeran itu berkumpul di sebuah istana kerajaan bersejarah, Qasr a-Hokm. Mereka menuntut agar kerajaan membatalkan keputusan yang menetapkan bahwa negara berhenti membayari tagihan air dan listrik para anggota keluarga kerajaan.

Sabq mengatakan bahwa para petugas yang menangkap para pangeran itu merupakan bagian dari sebuah unit beranggotakan lebih dari 5.000 personel yang terhubung dengan Putra Mahkota Mohammed bin Salman.

Sang putra mahkota adalah sosok yang sedang memimpin gerakan reformasi. Gerakan itu antara lain telah mengepung lebih dari 200 pejabat tinggi, termasuk sejumlah anggota keluarga kerajaan, yang dicurigai melakukan korupsi.

Media daring tersebut tidak memberikan rincian soal identitas para pangeran yang ditahan namun mengatakan bahwa pemimpin kelompok pangeran pemrotes itu berinisial SAS.

Credit cnnindonesia.com

Arab Galang Dukungan Yerusalem Timur Jadi Ibu Kota Palestina

Liga Arab menggalang dukungan internasional untuk mengakui Palestina sebagai negara dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. (AFP PHOTO/MOHAMED EL-SHAHED)

Jakarta, CB -- Liga Arab menggalang dukungan internasional untuk mengakui negara Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai Ibu Kota, setelah Washington mengakui kota suci tiga agama itu sebagai Ibu Kota Israel.

Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi mengumumkan hal tersebut dalam konferensi pers bersama Ketua Liga Arab Abul Gheit setelah pertemuan soal status Yerusalem di Ibu Kota Yordania, Amman, Sabtu (6/1).

"Ada keputusan politik untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan kami akan berjuang mencapai keputusan politik internasional untuk mengakui negara Palestina dengan Yerusalem (Timur) sebagai ibu kotanya," kata Safadi dalam pertemuan yang dihadiri Menteri Luar Negeri Mesir, Arab Saudi, Maroko dan Otoritas Palestina, juga para menteri Uni Emirat Arab.

Ketua Liga Arab, Abu Gheit mengatakan pertemuan para menteri luar negeri Arab yang lebih luas akan digelar akhir bulan ini.

Keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang kontroversial pada 6 Desember lalu untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel menuai protes dari Arab dan dunia muslim. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) juga menolak keputusan yang tidak mengikat itu dalam sebuah resolusi yang didukung 128 negara.

Status Yerusalem merupakan salah satu isu yang paling diperdebatkan dalam konflik Israel-Palestina.

Israel menduduki Yerusalem Timur dan Tepi Barat pada 1967, lalu menganeksasi Yerusalem Timur. Langkah itu tidak pernah diakui dunia internasional.

Israel secara sepihak mengklaim seluruh Yerusalem sebagai ibu kota. Sedangkan Palestina mendambakan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya saat merdeka.

Safadi menyatakan negara-negara Arab memiliki tujuan, termasuk membatalkan keputusan Trump.

Foto: REUTERS/Ammar Awad
Mesjid Kubah Batu, Yerusalem

"Menurut hukum internasional, Yerusalem adalah tanah jajahan," kata dia.

Sebelumnya, Raja Yordania, Raja Abdullah II bertemu dengan para diplomat Arab. Raja Abdullah II menyatakan bahwa status Yerusalem harus diselesaikan sesuai kerangka kesepakatan perdamaian yang adil dan abadi antara Israel dan Palestina.

Yordania menandatangani kesepakatan perdamaian dengan Israel pada 1994, dan menjadi penjaga tempat suci muslim di Yerusalem.

Aksi protes anti-Israel dan anti-Amerika Serikat gencar digelar di Yordania pasca keputusan Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Yordania menyatakan Presiden AS itu telah melanggar hukum internasional.

Credit cnnindonesia.com

Anwar Ibrahim dibebaskan 8 Juni

Pemimpin oposisi Malaysia Anwar Ibrahim (REUTERS/Stringer)

Kuala Lumpur (CB) - Jabatan Penjara Malaysia akan membebaskan lebih awal mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia, Dato` Seri Anwar Ibrahim, pada Jumat, 8 Juni 2018.

Ketua Pengarah Jabatan Penjara Malaysia, Dato` Sri Haji Zulkifli bin Omar mengemukakan hal itu di Kuala Lumpur, Senin, sehubungan beredarnya informasi pembebasan Dato` Seri Anwar Ibrahim dari penjara.

Sebelumnya Presiden Pakatan Harapan, koalisi partai politik oposisi di Malaysia, Datuk Seri Dr Wan Azizah Wan Ismail mengemukakan kalau pemimpin de facto Pakatan Harapan, Datuk Seri Anwar Ibrahim akan dibebaskan pada Senin, 11 Juni 2018.

Wan Azizah Wan Ismail yang juga istri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengemukakan hal itu saat konvensi sayap wanita Pakatan Harapan di Dewan Seri Chempaka, Kajang, Sabtu, 6 Januari 2018.

Zulkifli menjelaskan pada 10 Februari 2015 Mahkamah Persekutuan Putrajaya telah menetapkan bersalah terhadap Dato` Seri Anwar Ibrahim dan menjatuhkan hukuman lima tahun penjara mulai 10 Februari 2015.

Sehubungan dengan hal tersebut perkiraan waktu hukuman yang perlu dijalani dan tanggal pembebasan Dato`Seri Anwar Ibrahim telah dibuat oleh Jabatan Penjara berdasarkan ketetapan Seksyen 44, Akta Penjara 1995 serta Peraturan 43 (1) (a) Peraturan-Peraturan Penjara 2000.

Akta dan Peraturan tersebut memberikan sepertiga remisi dari hukuman kepada mereka yang menjalani hukuman melebihi satu bulan.

"Perkiraan hukuman yang dibuat mendapatkan tanggal pembebasan Dato Seri Anwar Ibrahim adalah pada 10 Juni 2018," katanya.

Namun demikian, ujar dia, Peraturan 28 Peraturan-Peraturan Penjara 2000 juga menjelaskan bahwa jika pembebasan seorang tahanan jatuh pada hari Minggu tahanan hendaklah dibebaskan pada hari sebelumnya.

"Oleh karena 10 Juni 2018 adalah hari Ahad dan 9 Juni 2018 adalah hari Sabtu, Dato` Sri Anwar Ibrahim bisa dibebaskan pada 8 Juni 2018 yaitu pada hari Jumat," katanya.

Dia menegaskan tanggal tersebut ditetapkan Jabatan Penjara Penjara Malaysia dan Penjara Sungai Buloh dengan tidak menerima perintah dari pihak berkuasa yang kompeten untuk mengarahkan hukuman terhadap Dato` Seri Anwar Ibrahim.

"Tanggal pembebasan? Dato` Seri Anwar Ibrahim pada 8 Jun 2018 juga tidak berkaitan dengan perintah dari Lembaga Pengampunan," ujar Dato` Sri Haji Zulkifli bin Omar.

Anwar dipenjara selama lima tahun mulai Februari 2015 setelah dihukum karena sodomi untuk kedua kalinya. Namun sebagian besar pendukungnya serta partai oposisi menganggap tuduhan tersebut berkaitan dengan politik.

Credit antaranews.com

Oposisi Resmi Tunjuk Mahathir Jadi Kandidat PM Malaysia

Koalisi oposisi Malaysia resmi mendapuk mantan Perdana Menteri Mahathir Mohammad sebagai kandidat PM, Minggu (7/1). (Lawyers for Liberty/Handout via REUTERS)

Jakarta, CB -- Koalisi oposisi Malaysia resmi mendapuk mantan Perdana Menteri Mahathir Mohammad sebagai kandidat PM dalam pemilihan umum yang bakal digelar Agustus mendatang, Minggu (7/1).

Dengan pemimpin oposisi saat ini, Anwar Ibrahim mendekam di penjara, Mahathir yang telah berusia 92 tahun, tampak sebagai ancaman terbesar bagi Perdana Menteri Petahana, Najib Razak, yang terbelit skandal korupsi.

Mahathir, dengan reputasi 22 tahun sebagai perdana menteri, akan menjadi pemimpin tertua di dunia jika oposisi berhasil memenangkan pemilihan umum. Dia disandikan dengan Wan Azizah, istri Anwar yang diplot sebagai calon Wakil PM.

"Saya berutang dan berterima kasih kepada Anwar karena mau bekerja sama dengan saya dan tim dalam upaya menyelamatkan negeri ini," kata Mahathir seusai pengumuman pencalonannya secara resmi, seperti dilaporkan The Sun Daily, Minggu, (7/1).

Dia mengakui menerima dirinya adalah hal yang tidak mudah bagi Anwar, de facto pemimpin Partai Keadilan Rakyat (PKR). Mahathir adalah orang yang menjebloskan Anwar ke dalam penjara dengan tuduhan sodomi.

"Mereka telah menderita selama 20 tahun, tidak mudah bagi mereka untuk melupakan episode tersebut," kata Mahathir dalam pidato di Konvensi Aliansi Oposisi Pakatan Harapan.

Anwar dipecat dari jabatan wakil perdana menteri pada 1998, setelah berselisih paham dengan Mahathir yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri. Partai Keadilan Nasional, pendahulu PKR, dibentuk Anwar seabgai perlawanan terhadap pemerintahan Mahathir.

Mahathir, yang kini menjadi Ketua Aliansi Oposisi Pakatan Harapan mengatakan, bukan Anwar saja yang kesulitan menerima dia sebagai pemimpin.

"Partai-partai lain juga punya masalah untuk menerima saya, musuh lama mereka. Bagi mereka saya Mahazalim, dan Mahafiraun,' kata Mahathir, merujuk pada julukan yang disematkan pada dia selama berada di partai berkuasa, UMNO.

Perlawanan terhadap PM Najib menyatukan Anwar dan Mahathir. Kini mereka bersatu dalam koalisi oposisi.

Credit cnnindonesia.com

Pemberontak Rohingya mengaku tak punya pilihan selain melawan Myanmar

Yangon (CB) - Para pemberontak Rohingya mengatakan pada Minggu bahwa mereka tidak punya pilihan selain melawan apa yang mereka sebut sebagai terorisme yang disponsori negara Myanmar untuk membela komunitas Rohingya, dan mereka menuntut Rohingya diajak berkonsultasi mengenai semua keputusan yang mempengaruhi masa depan mereka.

Tentara Penyelamatan Rohingya Arakan (Arakan Rohingya Salvation ArmyARSA) melancarkan serangan-serangan terhadap pasukan keamanan Myanmar pada 25 Agustus, yang memicu operasi-operasi kontra pemberontakan di negara bagian Rakhine di bagian utara Myanmar yang mayoritas dihuni Muslim yang menyebabkan kekerasan dan pembakaran meluas sehingga memaksa sekitar 650.000 warganya mengungsi ke negara tetangga Bangladesh.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengutuk kampanye militer Myanmar itu, menyebutnya sebagai pembersihan etnis. Myanmar yang mayoritas penduduknya penganut Buddha membantahnya.

Tetapi sejak operasi penindakan militer pada Agustus, kelompok kecil pemberontak telah melancarkan relatif sedikit serangan hingga Jumat, ketika para petempurnya menghadang sebuah truk militer Myanmar, melukai beberapa anggota pasukan keamanan.

"ARSA tak punya ... pilihan lain selain bertempur memerangi 'terorisme yang disponsori negara Burma' terhadap penduduk Rohingya demi maksud mempertahankan diri, menyelamatkan dan melindungi komunitas Rohingya," demikian pernyataan kelompok tersebut yang ditandatangani oleh pemimpinnya Ata Ullah dan disiarkan melalui Twitter.

"Orang Rohingya harus diajak konsultasi dalam semua pembuatan keputusan yang mempengaruhi kebutuhan humaniter dan masa depan politik mereka," kata ARSA sebagaimana dikutip Reuters.

ARSA mengklaim bertanggung jawab atas penghadangan Jumat tapi tidak memberikan rincian mengenai bentrokan.

Seorang juru bicara pemerintah Myanmar menolak untuk memberikan komentar segera mengenai hal itu, menyatakan dia belum membaca pernyataan tersebut. Seorang juru bicara militer menolak menyampaikan komentar mengenai situasi keamanan di negara bagian Rakhine. Kawasan itu umumnya terbatas bagi wartawan.

Pihak berwenang mengatakan sebelumnya bahwa serangan-serangan oleh pemberontak akan dijawab dengan kekuatan dan mereka mengesampingkan perundingan dengan "teroris".

ARSA menolak pengaitan kelompoknya dengan grup-grup militan Islam dan menyatakan mereka bertempur untuk mengakhiri penindasan terhadap orang-orang Rohingya.

Rohingya tidak diberikan kewarganegaraan, kebebasan bergerak, akses ke layanan-layanan seperti perawatan kesehatan. Myanmar menganggap mereka imigran ilegal dari Bangladesh.

Kerusuhan komunal serius meletus antara Rohingya dan etnis Buddha Rakhine pada 2012 dan kerusuhan sporadis mengikutinya.

Kekerasan yang bermula Agustus dan krisis pengungsi yang disebabkannya telah memicu kecaman internasional, dan memunculkan keraguan mengenai transisi Myanmar ke demokrasi hampir 50 tahun di bawah pemerintahan militer.

Credit antaranews.com

Kelompok Bersenjata Rohingya Serang Truk Militer Myanmar

Ilustrasi militer Myanmar. (AFP Photo/Stringer)

Jakarta, CB -- Setidaknya lima orang terluka setelah kelompok bersenjata Pasukan Penyelamat Rohingya Arakan (ARSA) menyerang truk militer Myanmar di Rakhine pada Sabtu (6/1).

"Satu kendaraan diserang oleh 20 orang kelompok bersenjata dari gunung menggunakan senjata buatan tangan dan pistol," ujar seorang pejabat militer Myanmar.

Tak lama setelah itu, ARSA pun mengklaim bertanggung jawab atas serangan pada akhir pekan itu.

"Ya, ARSA bertanggung jawab atas pergerakan militer itu," ujar juru bicara ARSA kepada Reuters.

Sejumlah warga di sekitar lokasi kejadian mengatakan kepada Frontier Myanmar bahwa mereka mendengar beberapa tembakan saat insiden terjadi.

Salah satu kantor berita pemerintah Myanmar juga melaporkan, baku tembak terus berlangsung setelah insiden tersebut.

Serangan ini terjadi di tengah ketegangan situasi di Myanmar pasca-bentrokan antara militer dan ARSA pada Agustus tahun lalu.

Bentrokan itu dipicu oleh serangan ARSA ke sejumlah pos polisi dan satu pangkalan militer di Rakhine.

ARSA mengklaim, mereka menjalankan aksinya demi membela hak-hak Rohingya yang selama ini tertindas di Myanmar. Namun, Myanmar menyebut mereka sebagai teroris.

Militer pun melakukan operasi untuk membersihkan Rakhine dari ARSA. Namun, menurut laporan berbagai organisasi internasional, militer Myanmar tak hanya membidik ARSA, tapi juga membunuh sipil Rohingya.

Kekerasan ini sudah merenggut ribuan nyawa dan membuat 500 ribu orang Rohingya melarikan diri ke Bangladesh.

Myanmar mengklaim, kini situasi di Rakhine sudah pulih dan berjanji akan menerima kembali Rohingya yang ingin kembali ke sana, dengan sejumlah syarat.

Banyak orang Rohingya ragu dapat kembali ke Rakhine karena menganggap persyaratan dari Myanmar tidak masuk akal, seperti dokumen identitas resmi mereka.

Selama ini, Rohingya tinggal di Myanmar tanpa pengakuan dari pemerintah setempat. Meski sudah berpuluh tahun tinggal di Rakhine, mereka tidak diakui sebagai warga negara sehingga kerap menjadi sasaran diskriminasi.

Credit cnnindonesia.com

31 tewas dalam kerusuhan dua hari di Meksiko

Ilustrasi--. (ANTARANEWS/Ardika)

Chihuahua, Meksiko (CB) - Sebanyak 31 orang tewas dan tujuh lainnya menderita luka tembak selama kerusuhan dua hari yang dipicu oleh penyelundupan narkoba di negara bagian Chihuahua menurut seorang juru bicara kejaksaan pada Sabtu waktu setempat.

Carlos Huerta, juru bicara kantor kejaksaan setempat, mengatakan kerusuhan pada Kamis dan Jumat tersebut terjadi karena serangan yang dilancarkan kartel Juarez dan Sinaloa yang saling bersaing.

Dari 31 kematian, 22 terjadi di Ciudad Juarez, tujuh di ibu kota negara bagian Chihuahua dan dua di Bocoyna menurut pihak berwenang. Di antara korban tewas ada empat perempuan dan tiga remaja berusia 14, 15 dan 17 tahun.

Lebih dari 250 personel polisi federal dikerahkan ke daerah itu pada Sabtu.

Sesaat sebelum serangkaian pembunuhan tersebut dimulai, Gubernur Negara Bagian Javier Corral mengatakan bahwa 2018 akan menjadi "tahun keamanan publik untuk Chihuahua" menurut siaran kantor berita AFP.

Credit antaranews.com

Tanker minyak Iran tabrakan dengan kapal China

Asap tebal dari tanker pengangkut minyak Iran di Laut China Timur, Minggu (7/1/2018), setelah bertabrakan dengan kapal besar China pada Sabtu (6/1/2018. (China Global Television)

Ada tumpahan minyak, dan kami memajukan upaya penyelamatan."

Beijing (CB) - Tanker pengangkut minyak Iran yang dijalankan operator pengapalan minyak top negeri itu terbakar dan memuntahkan muatannya ke Laut China Timur pada Minggu, setelah bertabrakan dengan kapal besar China pada Sabtu (6/1), demikian keterangan Pemerintah China.

Tanker Sanchi tanker, yang terdaftar di Panama, tabrakan dengan CF Crystal sekitar 160 mil laut dari lepas pantai dekat Shanghai pada Sabtu menurut pernyataan Kementerian Transportasi China.

Sebanyak 32 kru tanker itu dilaporkan hilang. Tanker tersebut melakukan perjalanan dari Iran menuju Korea Selatan membawa 136.000 ton kondensat, minyak mentah ultra ringan. Jumlah itu setara dengan satu juta barel dengan nilai sekitar 60 juta dolar Amerika Serikat (AS) berdasarkan harga minyak mentah global.

"Sanchi mengapung dan terbakar sekarang. Ada tumpahan minyak, dan kami memajukan upaya penyelamatan," kata Pemerintah Iran, layaknya dikutip Reuters.
Namun, Pemerintah Iran tidak menyampaikan rincian mengenai tumpahan minyak tersebut.

Kementerian negeri itu telah mengirim empat kapal penyelamat dan tiga kapal pembersih ke lokasi sekitar pukul 09.00 waktu setempat.

Korea Selatan juga mengirim satu kapal dan helikopter untuk membantu. Seorang pejabat Penjaga Pantai Korea mengonfirmasi kapal itu masih terbakar pada pukul 13.00. Ia menolak mengindentifikasi karena tidak berwenang bicara dengan media.

Media pemerintah China, CCTV, menunjukkan gambar-gamber tanker terbakar dan asap tebal yang membubung.

Data pelacakan kapal Reuters menunjukkan Sanchi dibuat tahun 2008 dan dikelola oleh National Iranian Tanker Co (NITC). Pemilik terdaftarnya Bright Shipping Ltd.

Tanker itu dijadwalkan tiba di Daesan, Korea Selatan, dari Pulau Kharg di Iran pada Minggu menurut pelacakan kapal Reuters.

Tanker yang disewa oleh Hanwha Total Petrochemical Co Ltd itu memiliki "asuransi luar negeri valid" menurut juru bicara Kementerian Perminyakan Iran Kasra Nouri kepada televisi pemerintah Iran.
Sanchi bertabrakan dengan CF Crystal, yang terdaftar di Hong Kong dan saat kecelakaan sedang membawa 64.000 ton biji-bijian dari Amerika Serikat ke Provinsi Guangdong di bagian selatan China menurut pemerintah.

Sebanyak 21 awak CF Crystal, semuanya berkewarganegaraan Chin, sudah diselamatkan. Kapal itu dijadwalkan tiba 10 Januari menurut data pelacakan kapal Reuters.

CF Crystal, yang dibuat tahun 2011, mengalami kerusakan "tidak kritis" menurut Kementerian Transportasi China.

Tabrakan itu merupakan kecelakaan kedua dalam beberapa tahun yang melibatkan kendaraan yang dioperasikan oleh NITC. Pada Agustus 2016, kapal tanker super Iran menabrak satu kapal kontainer di Selat Singapura, namun tidak sampai menimbulkan korban jiwa atau polusi.

Credit antaranews.com

Rabu, 03 Januari 2018

Raja Abdullah Copot 3 Saudaranya Perwira Top Militer Yordania

CB, Jakarta -Raja Abdullah, memberhentikan dua saudara laki-lakinya dan sepupunya dari posisi top militer Yordania. Kedua saudara laki-laki raja Abdullah adalah Pangeran Faisal dan Pangeran Ali. Faisal selama ini menjabat kepala angkatan udara kerajaan dan wakil kepala staf. Ali selama bertahun-tahun sebagai penanggung jawab pasukan elit kerajaan khusus melindungi raja.
Sedangkan sepupu Raja Abdullah, Talal bin Mohammad, perwira di pasukan elit kerajaan Yordania dan alumni Akademi Militer Sandhurst, mengutip Reuters, 1 Januari 2018.

Ketiga saudara dekat Raja Abdullah akan dipensiunkan dan mendapat penghargaan atas jasa mereka.

Pencopotan ketiganya, menurut Raja Abdullah adalah bagian dari reorganisasi hirarki dan struktur pasukan angkatan bersenjata Yordania.
Seorang sumber di angkatan bersenjata Yordania mengatakan, langkah raja Abdullah memberhentikan tiga saudaranya dari posisi top militer dipicu oleh keinginan memberi contoh bahwa keluarga kerajaan Yordania atau Hashemite, tidak berada di atas hukum. Alasan lainnya, raja Abdullah bertujuan mengantisipasi gerakan lusinan jenderal senior yang sudah pensiun.

Raja Abdullah yang berperan sebagai komandan pasukan elit Yordania, membuat rencana restrukturisasi di tubuh militernya yang berkekuatan 120 ribu pasukan. Ia memangkas sejumlah biaya dan membuat pasukan yang efektif dengan peralatan perang yang modern untuk dapat melawan kelompok-kelompok teroris.
Raja Abdullah kemudian mengingatkan akan mengambil langkah hukum bagi siapa saja yang menyebar informasi bohong mengenai pemberhentian tiga anggota keluarga kerajaan dari lembaga militer.
"Berita karangan disebar baru-baru ini ditujukan untuk merendahkan Yordania dan lembaga-lembaganya," ujar pernyataan pihak kerajaan yang dikeluarkan hari Minggu, 21 Desember 2017.

Sebelumnya beredar informasi di media sosial dan situs online terkait pencopotan tiga perwira top militer Yordania yang diklaim pihak istana sebagai kebohongan dan salah. Tidak dijelaskan rincian informasi tersebut.
Pihak istana hanya mengatakan, informasi yang beredar itu bermaksud memperuncing hubungan antara kerajaan dan rakyat Yordania.

Credit TEMPO.CO

Cina Punya Rudal Yang Mampu Hancurkan Sistem Pertahanan AS

CB, Jakarta - Cina dilaporkan memiliki rudal balistik baru tipe hipersonik yang tidak hanya akan menantang pertahanan Amerika Serikat, tetapi juga dapat mencapai target militer di Jepang dan India.
Penilaian tersebut dilakukan setelah majalah The Diplomat yang berbasis di Tokyo melaporkan bahwa pasukan roket Cina melakukan dua tes pada akhir 2017 dari sebuah "kendaraan luncuran hipersonik" baru, atau HGV, yang dikenal sebagai DF-17. Informasi itu didapat setelah mengutip sumber-sumber intelijen Amerika Serikat.
HGVs adalah pesawat tak berawak yang mampu meluncurkan rudal melalui atmosfer bumi dengan kecepatan super.

Dibandingkan dengan sistem balistik konvensional, hulu ledak HGV dapat berjalan pada kecepatan yang jauh lebih tinggi, ketinggian yang lebih rendah dan lintasan yang tidak dapat dilacak. Pendekatan ini membuat sistem pertahanan lebih sedikit waktu untuk mencegat hulu ledak sebelum menjatuhkan muatannya.
Seperti yang dilansir South China Morning Post pada 2 Januari 2018, Angkatan Bersenjata Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) melakukan tes pertama pada 1 November dan yang kedua dua minggu kemudian.
Sumber-sumber intelijen AS dikutip mengatakan mengatakan bahwa kedua tes berhasil dan DF-17 bisa beroperasi sekitar tahun 2020.
Pakar militer Cina mengatakan DF-17 adalah salah satu dari beberapa iterasi sistem glider yang dikembangkan oleh PLA, termasuk DF-ZF yang telah melalui setidaknya 7 tes sejauh ini.
Song Zhongping, mantan anggota Korps Artileri Kedua PLA, mengatakan DF-17 adalah model prototipe DF-ZF yang dibuat dengan dilengkapi persenjataan. Sistem HGV dapat digunakan dengan berbagai jenis rudal balistik, termasuk rudal balistik antarbenua dengan jarak tempuh paling kurang 5.500 km.
Selain itu, beberapa hulu ledak HGV dapat digunakan dengan DF-41, yang memiliki jangkauan minimal 12.000 kilometer dan dapat mencapai wilayah manapun di Amerika Serikat dalam waktu kurang dari satu jam.

Pengamat militer Macau Antony Wong Dong mengatakan HGVs juga dapat digunakan untuk menargetkan dan menghancurkan sistem pertahanan anti-rudal Amerika Serikat yang dikenal dengan THAAD, atau Defense High Altitude Area Defense.
Korea Selatan memasang sistem rudal THAAD tahun lalu untuk menangkal bahaya dari program nuklir Korea Utara namun Cina juga menganggap THAAD sebagai ancaman terhadap pertahanannya sendiri.
Rudal uji coba DF-17 diluncurkan dari pusat peluncuran Jiuquan di Mongolia dan terbang sekitar 1.400 km.
Media pemerintah Cina pertama kali melaporkan teknologi HGV di negara itu pada bulan Oktober 2017, dengan cuplikan sistem di terowongan angin hipersonik di berbagai array.
Analis militer yang berbasis di Beijing Zhou Chenming mengatakan teknologi HGV telah menjadi bagian dari strategi nuklir antara tiga kekuatan nuklir besar dunia: Cina, Amerika Serikat dan Rusia.
"Dibandingkan dengan rudal balistik konvensional, HGVs lebih kompleks dan sulit dicegat. HGV Cina ... bisa menghancurkan sistem radar THAAD jika ada perang antara kedua negara," kata Zhou.
Song dan Zhou mengatakan bahwa Amerika dan Rusia juga mengembangkan teknologi glider hipersonik, namun masih berada di belakang Cina dan Rusia.

Credit TEMPO.CO

Korupsi Keppel Corp, Lunturnya Citra Bersih Singapura

CB, Jakarta -Citra Singapura sebagai negara dengan tingkat korupsi terendah di dunia tercoreng pada penghujung 2017, menyusul terungkapnya mega skandal yang melibatkan salah satu badan usaha milik negara, Keppel Offshore & Marine atau Keppel O&M.
Seperti dilansir SCMP pada pekan lalu, Keppel O&M--perusahaan pembuat anjungan pengeboran minyak lepas pantai terbesar di dunia—sepakat membayar denda sebesar US 422,2 juta atau Rp 5,7 triliun kepada otoritas Brasil, Amerika Serikat dan Singapura.
Pembayaran ini dilakukan untuk menghindari sidang pengadilan kriminal setelah perwakilan Keppel O&M di Brasil, Zwi Skornicki, mengaku menyuap sejumlah pejabat Brasil sebesar US$ 55 juta atau Rp 744,8 miliar.
Dana tersebut digunakan untuk memenangkan 13 kontrak bagi dua perusahaan minyak pelat merah Brasil; Petrobas dan Sete Brasil.

Kasus tersebut diselesaikan tanpa pengadilan karena Keppel O & M setuju untuk menyelesaikan penuntutan yang ditangguhkan, sementara anak perusahaan di Amerika Serikat mengaku bersalah berkomplot melanggar Undang-Undang Praktik Korupsi Asing AS.
Jumlah suap ini menjadi kasus korupsi terbesar dalam sejarah Negara Singa. Sebab jumlahnya melampaui kasus korupsi terbesar yang pernah ditorehkan Singapore Technologies Marine, perusahaan pelat merah pembuat kapal dengan nilai korupsi sebesar US$ 19 juta.
Seperti dilansir media Singapura, The Independent pada 29 Desember 2017, dalam kesaksian di pengadilan Brasil pada Agustus 2016, Skornicki mengaku suap yang berlangsung selama 2001 hingga 2014 tersebut atas perintah 5 pejabat Keppel O&M, termasuk mantan Direktur Utama Chow Yew Yuen.
Saat kasus ini terungkap pada Agustus 2016, Keppel O&M sempat merilis pernyataan resmi yang membantah kesaksian Skornicki. Perusahaan itu menegaskan para petingginya tidak terlibat dalam kasus penyuapan di Brasil.
Namun penyelidikan otoritas Amerika Serikat membuktikan sebaliknya. Alhasil, Lee Boon Yang, Direktur Utama Keppel O&M yang baru, meminta maaf kepada publik Singapura. “Kami sangat menyesali tindakan tak terpuji yang terjadi di Brasil selama 2001-2014. Tindakan itu tidak akan terulang lagi di masa depan,” Lee berjanji.
Kasus korupsi menambah satu lagi daftar hitam melemahnya komitmen Singapura untuk memberantas gratifikasi. Sebelumnya pada Juli lalu, Perdana Menteri Lee Hsien Loong membantah dugaan nepotisme dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan saudara-saudaranya.

Pengamat politik Eugene Tan menyebut kasus korupsi Keppel O&M membuat publik Singapura mempertanyakan komitmen pengusaha Negeri Singa terhadap antiokorupsi dan etika bisnis. Ia bahkan menyebut tahun 2017 sebagai tahun terburuk bagi Singapura akibat terungkapnya kasus ini.
“Mengingat skala dan lamanya transaksi korupsi terlarang, ini menimbulkan pertanyaan yang sah mengenai tata kelola perusahaan, kepemimpinan dan kepengurusan dewan di Singapura, " kata Tan, profesor hukum di Singapore Management University kepada SCMP.
Kasus ini juga menjadi peluru bagi politisi oposisi untuk mempertanyakan komitmen pemerintah Singapura untuk melawan korupsi.
Partai Pekerja, partai oposisi yang memiliki enam dari 89 kursi di parlemen, berencana menanyai PM Lee dan Menteri Keuangan Heng Swee Keat dalam rapat parlemen pada 8 Januari mendatang.
"Apa yang terjadi merupakan salah satu skandal korupsi terbesar dalam sejarah perusahaan terkait pemerintah Singapura,” ujar Pritam Singh, satu dari enam anggota parlemen dari Partai Pekerja melalui akun Facebooknya pada Jumat pekan lalu.

Credit tempo.co

Moon Jae-in Sambut Tawaran Dialog Kim Jong-un

Presiden Korea Selatan Moon Jae-in menyambut baik tawaran dialog dari Korea Utara. (Yonhap via REUTERS)

Jakarta, CB -- Presiden Korea Selatan Moon Jae-in menyatakan perbaikan hubungan dengan Korea Utara berkaitan dengan upaya penyelesaian program nuklir negara tetangganya itu. Pernyataan tersebut diucapkan pada Selasa (2/1), sehari setelah Korut menawarkan dialog dengan Korsel.

Dilaporkan Reuters, dalam pernyataan pembuka rapat kabinet Moon meminta sejumlah kementerian terkait unifikasi dan olah raga untuk menyusun langkah membantu Korea Utara berpartisipasi di Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang, Februari ini.

"Perbaikan hubungan antara Korea Utara dan Selatan tidak terpisahkan dari penyelesaian program nuklir Korea Utara, jadi Kementerian Luar Negeri mesti berkoordinasi erat dengan para sekutu dan masyarakat internasional terkait hal ini," kata Moon.

Pernyataan itu kontras dengan Kim Jong-un yang menyatakan Seoul mesti berhenti meminta bantuan negara asing dalam memperbaiki hubungan antara kedua pihak.

Selain menawarkan dialog, Kim mengatakan dirinya akan mempertimbangkan mengirim delegasi ke Olimpiade Musim Dingin di Pyeongchang, Korea Selatan, Februari ini.

"Partisipasi Korea Utara di Olimpiade Musim Dingin akan jadi kesempatan yang baik untuk menunjukkan kebanggan nasional dan kami berharap gelaran itu berjalan sukses. Pejabat dari kedua negara akan segera bertemu untuk membahas kemungkinan tersebut," ujar Kim.

Di akhir tahun yang didominasi retorika panas dan ketegangan terkait program senjata nuklir Pyongyang, melalui pidato tahun barunya pemimpin Korut itu negaranya adalah "kekuatan nuklir pecinta damai yang bertanggung jawab" dan menyerukan perbaikan hubungan dengan Korsel.

Walau demikian, dia tetap mengancam Amerika Serikat dengan menyatakan dirinya siap menekan "tombol nuklir" yang ada di mejanya jika Korea Utara diancam.

Meski Korea Selatan menyatakan menyambut baik tawaran Kim, sejumlah pakar di AS memandang pidato Kim jelas merupakan upaya untuk menjauhkan Korsel dari sekutu utamanya, Washington, yang tengah memimpin kampanye internasional menekan Korea Utara melalui sanksi.

Lee Hee-beom, presiden Komisi Panitia Pyeongchang, mengatakan pihaknya siap menerima partisipasi Korea Utara dan akan "mendiskusikan masalah terkait dengan pemerintah Korea Selatan juga dengan Komisi Olimpiade Internasional."

Moon Jae-in menyatakan partisipasi Korea Utara akan memastikan kelangsungan Olimpiade. Dia juga pada bulan lalu meminta latihan militer skala besar bersama Washington yang selama ini dikecam oleh Korut ditunda untuk sementara hingga gelaran Olimpiade selesai.

Ketika dimintai komentarnya soal pidato Kim, Presiden AS Donald Trump mengatakan "kita lihat saja, kita lihat saja," seraya terus berjalan ke pesta perayaan tahun baru di resornya di Mar-a-Lago, Florida.

Credit cnnindonesia.com

Korsel Tawarkan Perundingan Tingkat Tinggi dengan Korut

Menteri Unifikasi Korsel, Cho Myoung-Gyon, mengatakan bahwa negaranya siap berdialog dengan Korut. (AFP Photo/Jung Yeon-Je)

Jakarta, CB -- Korea Selatan menawarkan perundingan tingkat tinggi dengan pemerintah Korea Utara pada 9 Januari mendatang, setelah Kim Jong-un menyerukan perbaikan relasi antara kedua negara.

"Korsel kembali mengutarakan keinginan kami untuk mengadakan perundingan dengan Korut kapan pun, dengan waktu dan bentuk apa pun," ujar Menteri Unifikasi Korsel, Cho Myoung-Gyon, sebagaimana dikutip AFP, Selasa (2/1).

Pernyataan ini dilontarkan untuk menyambut pidato awal tahun Kim Jong-un yang menyiratkan keinginan untuk berdialog dan berpartisipasi dalam Olimpiade Musim Dingin di Korsel.

"Kami harap Korsel dan Korut dapat duduk berhadapan dan mendiskusikan partisipasi delegasi Korut dalam Olimpiade di Pyeongchang, juga isu lain yang menjadi kepentinhgan bersama untuk memperkuat hubungan antar-Korea," ucap Cho.

Tawaran ini disampaikan tak lama setelah Presiden Korsel, Moon Jae-in, menyatakan kemungkinan untuk menggelar dialog dengan Korut.

Sejak naik takhta pada tahun lalu, Moon memang menempatkan perbaikan hubungan dengan Korut dalam daftar teratas agenda politiknya.

Sebelumnya, ia sudah menawarkan dialog serupa, tapi Korut tak menanggapinya hingga melewati tenggat waktu.

Nada positif dari para pemimpin ini dianggap sebagai pertanda baik untuk melanjutkan perundingan tingkat tinggi kedua negara yang terakhir kali dihelat pada 2015 lalu.

Meski mengawali tahun ini dengan nada positif kepada Korsel, Kim tetap menyatakan bahwa dia siap menekan "tombol nuklir" jika AS tetap mengancam negaranya.

Sejumlah pakar pun memandang pidato Kim jelas merupakan upaya untuk menjauhkan Korsel dari sekutu utamanya, AS , yang tengah memimpin kampanye internasional untuk menekan Korut melalui sanksi.

Ketika dimintai komentarnya soal pidato Kim, Presiden Donald Trump hanya mengatakan "kita lihat saja, kita lihat saja," seraya melenggang ke pesta perayaan tahun baru di resornya di Mar-a-Lago, Florida.

Credit cnnindonesia.com

Pertahankan Nuklir, Kim Jong-un Siap Dialog dengan Korsel

Pemimpin Korut, Kim Jong-un, menyatakan siap berdialog dengan Korsel. (REUTERS/Damir Sagolj)

Jakarta, CB -- Kim Jong-un memperingatkan Amerika Serikat bahwa ia siap menekan "tombol nuklir" yang ada di mejanya jika Korea Utara terancam. Namun, dia justru menyatakan "siap berdialog" dengan Korea Selatan.

Di akhir tahun yang didominasi retorika panas dan ketegangan terkait program senjata nuklir Pyongyang, melalui pidato tahun barunya pemimpin Korut itu negaranya adalah "kekuatan nuklir pecinta damai yang bertanggung jawab" dan menyerukan perbaikan hubungan dengan Korsel.

"Terkait hubungan Korut-Korsel, kita mesti mengurangi ketegangan militer di Semenanjung Korea untuk menciptakan lingkungan yang damai," kata Kim sebagaimana dikutip Reuters, Selasa (2/1). "Baik Korut maupun Korsel mesti sama-sama berusaha."

Kim mengatakan dirinya akan mempertimbangkan mengirim delegasi ke Olimpiade Musim Dingin di Pyeongchang, Korea Selatan, Februari ini.

"Partisipasi Korea Utara di Olimpiade Musim Dingin akan jadi kesempatan yang baik untuk menunjukkan kebanggan nasional dan kami berharap gelaran itu berjalan sukses. Pejabat dari kedua negara akan segera bertemu untuk membahas kemungkinan tersebut," kata Kim.

Korea Selatan menyatakan menyambut baik tawaran Kim. Namun, sejumlah pakar di AS memandang pidato Kim jelas merupakan upaya untuk menjauhkan Korsel dari sekutu utamanya, Washington, yang tengah memimpin kampanye internasional menekan Korea Utara melalui sanksi.

Lee Hee-beom, presiden Komisi Panitia Pyeongchang, mengatakan pihaknya siap menerima partisipasi Korea Utara dan akan "mendiskusikan masalah terkait dengan pemerintah Korea Selatan juga dengan Komisi Olimpiade Internasional."

Presiden Korea Selatan Moon Jae-in menyatakan partisipasi Korea Utara akan memastikan kelangsungan Olimpiade. Dia juga pada bulan lalu meminta latihan militer skala besar bersama Washington yang selama ini dikecam oleh Korut ditunda untuk sementara hingga gelaran Olimpiade selesai.

Ketika dimintai komentarnya soal pidato Kim, Presiden AS Donald Trump mengatakan "kita lihat saja, kita lihat saja," seraya terus berjalan ke pesta perayaan tahun baru di resornya di Mar-a-Lago, Florida.

Credit cnnindonesia.com

Bocoran Rapat Kepanikan Rezim Iran: Tuhan Tolong Kami....

WASHINGTON - Sebuah catatan rapat antara Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, para pemimpin politik dan kepala keamanan negara tersebut bocor ke media. Bocoran catatan rapat itu menunjukkan kepanikan di kalangan rezim Iran atas gelombang demonstrasi yang meluas.

Bocoran catatan beberapa rapat hingga 31 Desember 2017 itu dilansir Fox News. Menurut laporan media Amerika Serikat tersebut, catatan yang diterjemahkan dari bahasa Farsi (Persia) ke bahasa Inggris dan diberikan oleh sumber tingkat tinggi di dalam rezim Iran kepada Dewan Perlawanan Nasional Iran (NCRI).

Rapat di antara tokoh-tokoh terkemuka Iran tersebut membahas soal meningkatnya kerusuhan dan bagaimana cara menekannya.

”Pemimpin agama dan pimpinan harus datang ke tempat kejadian sesegera mungkin dan mencegah agar situasi tidak memburuk,” bunyi catatan tersebut. ”Tuhan tolong kami, ini adalah situasi yang sangat kompleks dan berbeda dari kejadian sebelumnya.”

”Di Teheran hari ini, orang-orang meneriakkan slogan melawan Khamenei dan slogan yang digunakan kemarin semuanya bertentangan dengan Khamenei,” imbuh catatan tersebut, yang dikutip Rabu (3/1/2018).

Menurut laporan Fox News, catatan tersebut mengatakan bahwa divisi intelijen Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) memantau situasi dan bekerja sama dalam koordinasi untuk mencegah demonstrasi.

Catatan juga menunjukkan bahwa rezim Iran sadar akan slogan yang dilontarkan para demonstran. Slogan itu antara lain berbunyi “Kematian untuk diktator”, dan ”Pemimpin hidup seperti Tuhan sementara orang-orang hidup seperti pengemis”.

Masih menurut dokumen rapat tersebut, pemimpin NCRI, Maryam Rajavi, dituding telah bersatu untuk pertama kalinya dengan Barat. NCRI merupkan oposisi Iran yang melakukan perlawanan dari luar negeri atau wilayah pengasingan.

Dukungan untuk demonstrasi dari Presiden Trump dan pejabat AS juga disebutkan dalam laporan rapat rezim Iran. ”Amerika Serikat secara resmi mendukung orang-orang di jalanan,” bunyi catatan tersebut. ”AS dan Barat telah bersatu untuk mendukung orang-orang munafik.”

”Pasukan keamanan dan intelijen harus terus memantau situasi di tempat kejadian dan melakukan pengawasan dan kemudian melapor ke kantor pimpinan,” imbuh catatan rapat rezim Iran.

Sementara itu, demonstrasi terus berlanjut di kota-kota Iran dan telah memasuki hari keenam. Bentrokan antara pasukan keamanan dan pemrotes menyebabkan jumlah korban tewas menjadi 20 orang.

Pemerintah Iran hingga kini belum berkomentar soal bocoran catatan rapat terkait respons gelombang demonstrasi.

Namun, Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei telah angkat bicara soal gelombang demonstrasi anti-pemerintah di negaranya. Menurutnya, musuh Teheran menggunakan uang dan senjata untuk melemahkan pemerintah Iran, termasuk melalui demonstrasi yang meluas.

”Sebagaimana perkembangan akhir-akhir ini (di negara ini), musuh telah bersatu untuk menciptakan masalah bagi sistem Islam dengan menggunakan berbagai cara termasuk uang, senjata, politik dan keamanan,” kata Khamenei pada hari Selasa, yang dikutip dari kantor berita negara IRNA, Rabu (3/1/2018).

Kendati demikian, Khamenei tidak menyebut secara spesifik musuh-musuh Iran yang dia maksud. ”Musuh selalu menanti-nanti untuk menemukan kesempatan guna memberikan pukulan kepada bangsa Iran,” ujarnya.

Pejabat Iran lainnya juga menuduh bahwa demonstrasi anti-pemerintah—yang beberapa di antaranya menargetkan Ayatollah Khamenei dan berubah menjadi aksi kekerasan—telah diprovokasi dari luar. Presiden Iran Hassan Rouhani menuduh Saudi memainkan peran dalam gelombang demonstrasi anti-pemerintah.

“Mereka (orang-orang Saudi) secara terang-terangan mengatakan bahwa kita akan menciptakan masalah di Teheran,” kata Rouhani di hadapan anggota parlemen.

Pada hari Selasa, Ali Shamkhani, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, juga menuduh Arab Saudi mengipasi kerusuhan rakyat melalui media sosial. “Menurut kepala keamanan, sekitar 27 persen hashtag yang telah dibuat milik orang Saudi, hashtag tentang situasi di Iran telah diluncurkan dari AS, Inggris dan Arab Saudi,” katanya.

”Tentu saja, Saudi akan mendapat tanggapan yang tepat dari Iran dan mereka tidak akan mengerti asal usul tanggapan ini. Keluarga Saudi yang berkuasa sangat menyadari bahaya tanggapan kita,” kata Shamkhani, seperti dikutip FARS.

Credit sindonews.com

Khamenei: Musuh Gunakan Uang dan Senjata untuk Lemahkan Iran

TEHERAN - Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei angkat bicara soal gelombang demonstrasi anti-pemerintah di negaranya. Menurutnya, musuh Teheran menggunakan uang dan senjata untuk melemahkan pemerintah Iran, termasuk melalui demonstrasi yang meluas.

Demo di berbagai wilayah Iran sudah berlangsung dalam sepakan terakhir. Demo untuk menentang kenaikan harga pangan dan pengangguran itu telah memakan korban jiwa belasan orang.

”Sebagaimana perkembangan akhir-akhir ini (di negara ini), musuh telah bersatu untuk menciptakan masalah bagi sistem Islam dengan menggunakan berbagai cara termasuk uang, senjata, politik dan keamanan,” kata Khamenei pada hari Selasa, yang dikutip dari kantor berita negara IRNA, Rabu (3/1/2018).

Pernyataan Khamenei itu juga dia tuliskan di Twitter melalui akun @khamenei_ir. “Dalam kejadian baru-baru ini, musuh Iran telah bersekutu dan menggunakan berbagai cara yang mereka miliki, termasuk uang, senjata, politik dan dinas intelijen, untuk merepotkan Republik Islam. Musuh selalu mencari kesempatan dan celah untuk menyusup dan menyerang bangsa Iran,” tulis Khamenei.

Kendati demikian, Khamenei tidak menyebut secara spesifik musuh-musuh Iran yang dia maksud. ”Musuh selalu menanti-nanti untuk menemukan kesempatan guna memberikan pukulan kepada bangsa Iran,” ujarnya.

Pejabat Iran lainnya juga menuduh bahwa demonstrasi anti-pemerintah—yang beberapa di antaranya menargetkan Ayatollah Khamenei dan berubah menjadi aksi kekerasan—telah diprovokasi dari luar. Presiden Iran Hassan Rouhani menuduh Saudi memainkan peran dalam gelombang demonstrasi anti-pemerintah.

“Mereka (orang-orang Saudi) secara terang-terangan mengatakan bahwa kita akan menciptakan masalah di Teheran,” kata Rouhani di hadapan anggota parlemen.

Dia juga bersumpah bahwa pemerintahnya akan melipatgandakan usaha untuk memperbaiki situasi ekonomi negara tersebut, menurunkan tingkat pengangguran, polusi udara serta inflasi.

Pada hari Selasa, Ali Shamkhani, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, juga menuduh Arab Saudi mengipasi kerusuhan rakyat melalui media sosial. “Menurut kepala keamanan, sekitar 27 persen hashtag yang telah dibuat milik orang Saudi, hashtag tentang situasi di Iran telah diluncurkan dari AS, Inggris dan Arab Saudi,” katanya.

”Tentu saja, Saudi akan mendapat tanggapan yang tepat dari Iran dan mereka tidak akan mengerti asal usul tanggapan ini. Keluarga Saudi yang berkuasa sangat menyadari bahaya tanggapan kita,” kata Shamkhani, seperti dikutip FARS.

Di tengah demonstrasi yang terus berlanjut di berbagai wilayah di Iran, beberapa pemimpin dunia telah menyuarakan dukungan mereka terhadap gerakan anti-pemerintah.

Dalam rangkaian tweet pertamanya di tahun 2018, Presiden AS Donald Trump mendukung para demonstran Iran. “(Demonstran) bertindak melawan rezim Iran yang brutal dan korup,” tulis Trump.

“Orang-orang Iran yang hebat telah mengalami tekanan selama bertahun-tahun. Mereka lapar akan makanan dan kebebasan,” lanjut Trump.

Menteri Intelijen Israel, Israel Katz, mengatakan kepada Army Radio bahwa dia berharap para pemrotes di Iran akan menang. ”Saya hanya bisa berharap kesuksesan rakyat Iran,” katanya.

Credit sindonews.com

Iran intensifkan penumpasan setelah pos polisi diserang demonstran

Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei melambaikan tangan saat memberikan pidatonya dalam pertemuan tentara Iran, di Teheran, Rabu (7/10). (REUTERS/leader.ir/Handout via)

London (CB) - Polisi menangkap lebih dari 450 pengunjuk rasa di ibu kota Iran, Tehran, dalam tiga hari terakhir, kata deputi gubernur seperti dikutip Reuters. Penangkapan ini tindak lanjut dari penumpasan yang kian intensif terhadap pengunjuk rasa antipemerintah yang sudah mulai akhir pekan lalu.

Para demonstran juga menyerang pos-pos polisi di berbagai sudut di Iran Rabu tengah malam lalu.

Salah seorang anggota pasukan keamanan terbunuh Senin lalu sehingga korban tewas akibat unjuk rasa yang terbesar sejak unjuk rasa 2009 ini menjadi total 14 orang.

Musa Ghazanfarabadi, kepala Mahkamah Revolusi Tehran, memperingatkan pengunjuk rasa bahwa mereka yang ditangkap akan dihadapkan pada hukuman keras.

Kantor berita ILNA, mengutip wakil gubernur Tehran Ali Asghar Naserbakht, menyatakan 200 orang ditangkap Sabtu pekan lalu di Tehran, 150 orang ditanggap Minggu dan sekitar 100 orang Senin silam. Ratusan orang lainnya ditangkap di berbagai kota.

Naserbakht menyatakan situasi di Tehran sudah dapat dikendalikan dan polisi dilarang meminta bantuan pasukan khusus Pengawal Revolusi, demikian Reuters.

Credit antaranews.com

AS-Israel Dukung Unjuk Rasa di Iran

Demonstrasi di Iran, Sabtu, 30 Desember 2017.

CB, Rusia meminta negara lain tak mencampuri urusan Iran.

WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali mencicitkan pernyataannya tentang aksi unjuk rasa di Iran melalui Twitter, kemarin. Ia mendorong para pengunjuk rasa meneruskan aksinya untuk melakukan perubahan di Iran.

"Seiring dengan hak asasi manusia, kekayaan Iran sedang dijarah. Iran gagal di setiap tingkat, meskipun kesepakatan mengerikan dilakukan dengan mereka oleh Pemerintah Obama. Orang-orang Iran yang hebat telah mengalami tekanan selama bertahun-tahun," kata Trump dalam akun Twitter resminya, Selasa (2/1).

Hubungan Iran dan AS kian renggang selepas Trump terpilih sebagai presiden melalui pemilihan umum 2016 lalu. Ia membatalkan kerja keras presiden sebelumnya, Barack Obama, yang berhasil merayu Iran menyepakati kesepakatan pembatasan program nuklir.

Kesepakatan itu tertuang dalam Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) yang ditandatangani pada 2015 antara Iran dan sejumlah negara kekuatan dunia lainnya. Salah satu poinnya, kesediaan Iran mengekang kegiatan pengembangan nuklir dengan imbalan diangkatnya beberapa sanksi ekonomi.

Sementara Trump, seperti dengan mayoritas politisi Partai Republik lainnya, mencela kesepakatan itu sebagai bencana dan kesepakatan terburuk yang pernah dinegosiasikan AS.

"Mereka lapar akan makanan dan kebebasan. Seiring dengan hak asasi manusia, kekayaan Iran sedang dijarah. Waktunya untuk berubah," tulis Trump.

Kebijakan antagonistis Trump terhadap Iran sebelumnya ia indikasikan dalam lawatannya ke Arab Saudi guna menghadiri pertemuan dengan 50 pimpinan Timur Tengah.

“Dari Lebanon ke Yaman, Iran membiayai persenjataan dan melatih teroris, milisi, dan kelompok ekstremis yang menyebarkan kehancuran dan kekacauan di seantero regional ini,” kata Trump saat itu. Pandangan itu diamini Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz dalam pidatonya.

Sikap Trump mendukung pengunjuk rasa juga ditegaskan Wakil Presiden AS Mike Pence yang ikut mencicitkan dukungannya, "Kami tidak akan mengecewakan mereka (para pengunjuk rasa)," tulisnya di akun Twitter, kemarin.

Presiden Benyamin Netanyahu juga menyatakan dukungan kepada para pengunjuk rasa di Iran, kemarin. “Saya mengharapkan warga Iran berhasil dalam perjuangan mereka meraih kebebasan,” kata Netanyahu melalui video yang ia unggah dalam akun Facebook-nya, kemarin.

Ia juga menyangkal tudingan bahwa Israel adalah dalang di balik aksi unjuk rasa di Iran belakangan.

Sejumlah negara mengungkapkan perhatian dan kekhawatirannya terkait pergolakan yang tengah terjadi di Iran. Menteri Luar Negeri Jerman Sigmar Gabriel meminta Pemerintah Iran menghormati hak para demonstran untuk berkumpul dan mengutarakan perasaan mereka.

Melihat kian runcingnya situasi, ia berharap semua pihak yang terlibat dalam pergolakan di Iran dapat menahan diri. "Setelah konfrontasi akhir-akhir ini, semakin penting semua pihak menahan diri dari tindakan kekerasan," ujar Gabriel dalam pernyataan tertulisnya seperti dikutip laman Anadolu Agency, Senin (1/1).

Kementerian Luar Negeri Rusia menilai, pergolakan akibat gelombang demonstrasi di Iran adalah urusan dalam negerinya. Moskow menilai, intervensi dari pihak luar yang berpotensi semakin memperkeruh situasi tentu tidak akan bisa diterima.

Kendati demikian, Rusia tetap berharap gelombang demonstrasi di Iran dapat mereda dan tak kian memburuk. "Kami mengungkapkan harapan bahwa situasinya tidak akan berkembang dalam skenario pertumpahan darah dan kekerasan," kata Kementerian Luar Negeri Rusia dalam pernyataannya.

Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson pun mengaku cukup mengkhawatirkan situasi yang terus berkembang di Iran. Kendati demikian, ia tetap membela hak rakyat Iran untuk mengutarakan perasaannya. "Penting agar warga negara memiliki hak untuk berdemonstrasi secara damai," katanya.

Sementara itu, Global Affairs Canada, sebuah departemen di pemerintahan Kanada yang mengelola hubungan diplomatik dan konsuler, meminta otoritas Iran untuk menegakkan serta menghormati hak asasi manusia dan demokrasi. "Kanada akan terus mendukung hak-hak fundamental warga Iran, termasuk hak kebebasan berekspresi," ucapnya.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Pence: Kami Tidak Akan Buat Kesalahan yang Sama di Iran

WASHINGTON - Wakil Presiden Amerika Serikat (AS), Mike Pence menyatakan bahwa pihaknya tidak akan membuat kesalahan yang sama di Iran. Pence menegaskan, AS akan membantu masyarakat Iran mencapai tujuan mereka.

Pence menuturkan, selama Donald Trump menjadi Presiden AS dan dia menjadi Wapres AS, maka AS tidak akan membiarkan masyarakat Iran berjuang sendirian untuk melawan rezim yang berkuasa saat ini.

"Selama Donald Trump adalah Presiden dan saya adalah Wapres, AS tidak akan mengulangi kesalahan memalukan masa lalu kita ketika orang lain berdiri dan mengabaikan perlawanan heroik rakyat Iran saat mereka berperang melawan rezim brutal mereka," ucap Pence.

"Perlawanan yang berani dan berkembang dari orang-orang Iran saat ini memberi harapan dan keyakinan kepada semua orang yang berjuang untuk kebebasan dan melawan tirani. Kita tidak boleh dan kita tidak akan mengecewakan mereka," sambungnya, seperti dilansir Al Arabiya pada Selasa (2/1).

AS sendiri merupakan pendukung utama gerakan perlawanan yang terjadi di Iran saat ini. Hal ini terlihat dari serangkaian pernyataan yang dilontarkan oleh pejabat AS, khususnya Trump melalui akun twitternya.

Kemarin, Trump menyatakan bahwa masyrakat Iran telah menyadari bahwa uang pajak mereka digunakan oleh Teheran untuk mendanai kelompok teroris di seluruh dunia.

Credit sindonews.com

Jenderal Israel: Iran semakin banyak habiskan uang untuk perang

Bendera Iran (ANTARANews/Grafis/ist)

Yerusalem (CB) - Iran telah menghabiskan ratusan juta dolar AS per tahun untuk membantu sekutu mereka berperang di kawasan Timur Tengah, kata Kepala Angkatan Bersenjata Israel, Letnan Jenderal Gadi Eizenkot pada Selasa.

Pernyataan Letjen Eizenkot tersebut disampaikan bersamaan dengan terjadinya gelombang unjuk rasa anti-pemerintah di berbagai kota Iran. Namun Eizenkot tidak secara langsung berkomentar mengenai unjuk rasa yang sebagian berakhir dengan kerusuhan itu.

Eizenkot menuding Iran, yang merupakan musuh utama Israel, tengah mengupayakan konsolidasi pengaruh di "kawasan bulan sabit Syiah" yang membentang dari Iran, Suriah, Lebanon, Yaman, Bahrain, sampai Gaza.

"Lihatlah besarnya investasi Iran untuk mendapatkan hegemoni regional, mereka memberi kelompok milisi Hizbullah di Lebanon antara satu milyar dan 700 juta dolar AS setiap tahunnya," kata Eizenkot dalam pidato di universitas IDC Herzliya.

"Dalam beberapa bulan terakhir, investasi di Palestina juga meningkat untuk mendapatkan pengaruh di kawasan ini, dengan dana di Jalur Gaza bagi Hamas dan Jihad Islam mencapai 100 juta dolar AS," kata dia.

Di dalam negeri Iran sendiri, banyak di antara para pengunjuk rasa yang menentang keterlibatan pemerintah dalam perang di Suriah dan Irak karena dinilai hanya menghabiskan uang negara, alih-alih menciptakan lapangan kerja di negara dengan tingkat pengangguran pemuda mencapai 29 persen.

Eizenkot tidak mengungkap dari mana dia mendapatkan data anggaran Iran itu. Namun biasanya pernyataan jenderal didasarkan pada laporan badan intelejen.

Pada pertengahan 2017, kementerian pertahanan Israel memperkirakan Iran telah menghabiskan 800 juta dolar AS per tahun untuk Hizbullah, serta 70 juta dolar AS untuk Hamas dan Jihad Islam.

Kedua kelompok di Palestina itu mengakui telah mendapatkan dukungan dari Iran pada bulan lalu.

Jihad Islam mengatalan bahwa jenderal senior Iran, Qassem Soleimani, telah berbicara dengan tokoh kelompok tersebut untuk "menegaskan dukungan Iran terhadap perlawanan Palestina."

Sementara Hamas mengaku telah memperoleh jaminan dari Presiden Iran Hassan Rouhani bahwa Teheran "tidak akan ragu dalam mendukung rakyat Palestina."

Sejak Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel, hujan roket terus datang dari Gaza yang kemudian direspon oleh serangan udara.

Israel menuding Hamas berada di balik serangan roket tersebut dan mengatakan bahwa Iran telah memberikan senjata kepada mereka.

Sementara itu di Suriah, Eizenkot mengatakan bahwa sejak 2012 Iran telah menghabiskan milyaran dolar AS. Dia mengatakan saat ini ada 2.000 penasihat militer Iran di Suriah, bersama 10.000 anggota milisi asing, dan 8.000 pejuang Hizbullah, demikian Reuters.

Credit antaranews.com

Palestina: Israel Langgar Hak Muslim di Hebron

Wanita Palestina tengah berjalan di depan tembok beton yang memblokade kota Hebron, Tepi Barat.

CB, HEBRON -- Menteri Urusan Agama Palestina, Yoused Id mengklaim Israel telah melanggar hak umat Islam di Masjid Ibrahim. Menurutnya, otoritas Israel melarang adzan sebanyak 645 kali sepanjang tahun 2017 di tempat yang dikenal Yahudi sebagai Makam para Patriark itu.

Id meminta organisasi internasional khususnya United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) untuk menekan Israel. Agar mereka tidak seenaknya menerapkan larangan di situs suci umat Islam.

Ini bukan pertama kalinya Otoritas Palestina (PA) meminta bantuan UNESCO. Pada Juni 2017, PA mendesak agar wilayah tersebut masuk dalam warisan budaya yang berada dalam bahaya. Karena Israel melanggar hak Muslim di sana.

Sebuah surat merinci pelanggaran Israel di sejumlah situs suci di Kota Tua Hebron dalam tiga tahun terakhir. Termasuk diantaranya penolakan Israel pada jamaah Muslim yang mau beribadah dan tidak ada perawatan di sana.

Pada Juni, 12 dari 21 anggota World Heritage Center mengakui bahwa Kota Tua Hebron dan Makam Patriark sebagai bagian dari wilayah Palestina. Keputusan ini kontroversial di kalangan politisi Israel.

Sebagai respons atas putusan, penduduk Yahudi di sana meminta Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menggelar rapat kabinet di wilayah Makam Patriark. Sebagai bentuk klaim bahwa wilayah itu terikat sejarah Israel.

Baik Muslim maupun Yahudi mengklaim area sebagai situs suci. PA mengklaimnya karena merupakan jejak kerajaan Mamluk dan Utsmaniyah. Sementara Israel mengatakan tempat itu dibangun di masa Kerajaan Roma oleh Raja Yahudi Herod.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Trump Ancam Hentikan Bantuan Buat Palestina

Presiden AS Donald Trump mengancam untuk menghentikan bantuan bagi Palestina yang dianggap tidak mau bernegosiasi perdamaian dengan Israel. (Reuters)

Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam untuk menahan bantuan bagi Palestina karena mereka 'tidak lagi mau diajak berdialog soal perdamaian' dengan Israel. Ancaman Trump yang disampaikan lewat akun Twitter-nya itu dilakukan setelah dia melanggar berbagai hukum internasional dengan mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

Trump menyatakan Washington mengucurkan dana ratusan juta dolar bagi Palestina setiap tahunnya, tapi tidak dihargai atau dihormati. "Mereka bahkan tidak mau menegosiasikan sebuah perdamaian yang lama tertunda dengan Israel, dengan warga Palestina tidak lagi ingin berbicara damai, mengapa kita harus memberikan bantuan yang besar lagi kepada mereka?" cuit Trump, Selasa (2/1).

Kicauan Trump menyusul rencana yang diungkapkan Duta Besar Amerika Serikat untuk Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Nikki Haley sebelumnya bahwa AS akan menghentikan pendanaan bagi badan-badan PBB yang memberikan bantuan kemanusiaan bagi pengungsi Palestina.

"Pada dasarnya, Presiden menyatakan dia tidak mau memberikan dana tambahan atau menghentikan pendanaan sampai Palestina sepakat untuk kembali ke meja perundingan," kata Haley, saat ditanya masa depan pendanaan bagi Badan PBB urusan Pemulihan bagi Pengungsi Palestina (UNRWA), Selasa (2/1).

Amerika Serikat adalah donatur terbesar dari UNRWA, dengan janji hampir US$370 juta (Rp5 triliun) pada 2016, menurut situs UNRWA.

Pasca pengakuan Trump atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan rencana pemindahan kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem, hubungan Palestina dan Washington memburuk. Seluruh dunia mengecam Trump lewat Resolusi Majelis Umum PBB yang disahkan 21 Desember lalu dengan dukungan 128 negara. Meski sebelumnya AS mengancam bakal menghentikan bantuan bagi negara-negara penyokong resolusi yang tidak mengikat itu.

"Resolusi itu tidak membantu situasi," kata Haley, Selasa (2/1).

"Saat ini Palestina harus menunjukkan kepada dunia bahwa mereka mau kembali ke meja (negosiasi). Hingga saat ini mereka bukan ingin negosiasi, tapi minta bantuan. Kami tidak akan minta bantuan, kami akan meyakinkan bahwa mereka mau melanjutkan proses perdamaian," kata Haley.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyebut keputusan Trump soal Yerusalem sebagai kejahatan terbesar dan pelanggaran hukum internasional. Abbas menyatakan Amerika Serikat tidak lagi diterima sebagai mediator perdamaian di Timur Tengah karena bias mendukung Israel.

Pada Selasa (2/1)
,
Parlemen Israel, Knesset juga meloloskan amendemen untuk mengukuhkan cengkeraman Israel atas Yerusalem. Israel mencaplok wilayah Yerusalem Timur dan menyatakan seluruh wilayah Yerusalem sebagai ibu kotanya. Menurut hukum internasional, status Yerusalem, kota suci tiga agama, Islam, Kristen dan Yahudi baru dapat ditentukan oleh negosiasi Israel-Palestina.

Credit cnnindonesia.com

Israel Kembali Serang Basis Hamas di Gaza

Ilustrasi. (Reuters/Mohammed Salem)

Jakarta, CB -- Jet tempur Israel dilaporkan kembali menyerang sejumlah situs Hamas, salah satu faksi besar di Palestina yang selama ini dianggap Tel Aviv sebagai kelompok teroris.

Melalui sebuah pernyataan, militer Israel mengatakan kepada Reuters, serangan pada Selasa (2/1) pagi itu menargetkan sebuah "kompleks militer milik organisasi teroris Hamas."

Menurut sumber keamanan Palestina, serangan Israel tersebut memorak-porandakan daerah Khan Younes dan Deir al-Balah yang terletak di sebelah selatan dan tengah Gaza, meski tak memakan korban jiwa.

Pejabat berwenang Israel menyebut serangan itu diluncurkan sebagai respons atas roket Hamas yang menerjang bagian selatan Israel beberapa jam sebelumnya, Senin (1/1) malam.

Situasi terus memanas di perbatasan antara Israel dan Palestina, terutama Gaza, setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memutuskan untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada awal Desember lalu.

Sejak saat itu, militan Palestina di Gaza telah menembakan setidaknya 18 roket atau mortir ke wilayah Israel. Enam di antara serangan roket itu berhasil dicegat oleh sistem pertahanan Iron Dome.

Israel kerap menuding Hamas sebagai pihak yang bertanggung jawab atas setiap serangan ke negaranya, termasuk insiden pada Senin malam kemarin.

Israel bahkan tak jarang melakukan balasan dengan menyerang balik Gaza yang sejak 2007 lalu dikuasai Hamas.

"IDF [angkatan bersenjata Israel] menganggap Hamas bertanggung jawab atas peristiwa di Jalur Gaza sepenuhnya," bunyi pernyataan militer Israel.

Namun, belakangan ini, kelompok pemberontak itu sepakat berdamai dengan Presiden Mahmoud Abbas yang didukung Fatah dan mengembalikan seluruh wilayah kekuasaannya kepada pemerintah.

Credit cnnindonesia.com

Israel Sahkan UU yang Persulit Pembebasan Yerusalem Timur

Ilustrasi kota Yerusalem. (REUTERS/Ronen Zvulun)

Jakarta, CB -- Parlemen Israel meloloskan undang-undang yang bisa mempersulit pelepasan Yerusalem Timur kepada negara asing di bawah kesepakatan damai apapun di masa yang akan datang.

UU yang diloloskan Knesset pada Selasa dini hari (2/1) itu mewajibkan dua per tiga suara mayoritas di badan legislatif tersebut. Sejumlah media setempat melaporkan peraturan itu diloloskan dalam sidang larut malam dengan suara 64 banding 51, dan satu suara abstain.

Undang-undang itu didesain agar Yerusalem semakin sulit untuk dibagi dengan Palestina. Para Zionis memandang kota tersebut tidak bisa dibagi-bagi, sementara warga Arab menginginkan bagian timur kota itu sebagai ibu kotanya jika mendapatkan kemerdekaan penuh di masa depan.

Peraturan yang merupakan amandemen atas undang-undang dasar Israel ini membuat pemerintahan manapun yang berkuasa tidak bisa begitu saja membagi Yerusalem. Untuk mengambil langkah itu, pemerintah membutuhkan dukungan 80 dari 120 anggota Knesset.

Sengketa Yerusalem belakangan kembali menjadi sorotan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakuinya sebagai ibu kota Israel. Langkah itu memicu protes dan bentrokan di wilayah Palestina dan sejumlah negara lain.

Status Yerusalem merupakan salah satu halangan paling sulit untuk mencapai kesepakatan damai antara Israel dan Palestina. Sejak Perang Enam Hari pada 1967, Yerusalem Timur berada dalam jajahan Israel.

Masyarakat internasional tidak mengakui kedaulatan Israel atas seluruh kota tersebut, yang merupakan tempat suci bagi umat Islam, Yahudi dan Kristen.

Resolusi Perserikatan Bangsa-bangsa Nomor 478 tahun 1980 mengecam klaim sepihak Israel atas Yerusalem sebagai ibu kotanya dan melarang negara-negara untuk membangun kedutaan di Yerusalem.

Pada Kamis, 128 negara menentang Trump dengan mendukung resolusi Majelis Umum PBB. Meski tidak mengikat, pengesahan Resolusi Majelis Umum itu menandakan penolakan terhadap langkah AS soal Yerusalem.

Guatemala dan negara tetangganya, Honduras, adalah dua dari sembilan negara yang bergabung dengan AS dan Israel yang menolak pengesahan resolusi tersebut. Lima lainnya, negara sisanya adalah Kepulauan Marshall, Mikronesia, Nauru, Palau, dan Togo.

AS merupakan sumber bantuan penting bagi Guatemala dan Honduras. Sebelum kedua negara mengambil langkah tersebut, Trump mengancam akan memotong bantuan keuangan ke negara-negara yang mendukung resolusi PBB.

Credit cnnindonesia.com

Pakistan Panggil Dubes AS Soroti Soal Bantuan

ISLAMABAD - Pakistan memanggil Duta Besar (Dubes) Amerika Serikat (AS) David Hale untuk meminta penjelasan mengenai tweet Presiden AS Donald Trump tentang bantuan ke Islamabad.

Hale dipanggil ke Kantor Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Pakistan untuk menjelaskan tweet Trump. Juru bicara Kedutaan Besar (Kedubes) AS di Islamabad membenarkan pertemuan itu telah dilakukan.

Dalam tweetnya, Trump menyatakan, AS secara bodoh menyerahkan bantuan lebih dari USD33 miliar pada Pakistan dalam 15 tahun terakhir dan tak mendapat apa pun selain kebohongan.

“Mereka memberi surga aman untuk para teroris yang kita buru di Afghanistan, dengan sedikit bantuan. Tidak lagi!” tweet Trump.

Kata-kata keras Trump itu dipuji musuh lama Pakistan, India dan Afghanistan. Meski demikian, China yang menjadi aliansi Pakistan memuji peran
Islamabad dalam memerangi terorisme.

Perdana Menteri (PM) Pakistan Shahid Khaqan Abbasi menyatakan akan memimpin rapat kabinet untuk membahas tweet Trump. Adapun para petinggi militer dan sipil akan membahas memburuknya hubungan antara Pakistan dan AS.

Hubungan kedua negara memburuk selama beberapa tahun terakhir karena Islamabad dituduh mendukung jaringan militan Haqqani yang beraliansi dengan Taliban Afghanistan. AS juga menuduh para komandan Taliban Afghanistan tinggal di wilayah Pakistan. Pada 2016, Pemimpin Taliban Mullah Mansour tewas oleh serangan drone AS di wilayah Pakistan dan pada 2011 dan Pemimpin Al Qaeda Osama bin Laden ditemukan dan tewas diserang tentara AS di
Kota Abbottabad, Pakistan.

AS telah memberi sinyal pada Pakistan untuk memangkas bantuan dan menerapkan langkah hukuman, jika Islamabad tidak berhenti membantu atau menutup mata pada militan Haqqani yang melancarkan serangan lintas perbatasan di Afghanistan.

Pakistan menolak tuduhan pihaknya tidak bertindak banyak dalam perang melawan militan. Pakistan menyatakan sejak 2001 negaranya menderita lebih banyak dibandingkan AS akibat berbagai serangan militan yang korban tewasnya mencapai puluhan ribu jiwa.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Pakistan Asif menganggap komentar Trump sebagai wujud frustrasi atas kegagalan AS di Afghanistan saat militan Taliban menguasai lebih banyak wilayah dan melancarkan banyak serangan besar.

“Dia tweet melawan kita (Pakistan) dan Iran untuk konsumsi domestik. Dia lagi dan lagi mengungkap frustrasinya pada Pakistan atas kegagalan di Afghanistan saat mereka terjebak di jalan buntu di Afghanistan,” ungkap Asif yang menambahkan Pakistan tidak membutuhkan bantuan AS.

Pejabat Dewan Keamanan Nasional AS menyatakan Gedung Putih tidak berencana mengirim bantuan sebesar USD255 juta ke Pakistan sekarang.

Credit sindonews.com

Pakistan: AS Jadikan Kami Pelarian atas Kegagalan di Afghanistan

ISLAMABAD - Pemerintah Pakistan angkat bicara mengenai tudingan yang disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, yang menyebut Pakistan telah menjadi "surga" bagi para teroris. Sebelumnya, Trump menyatakan Pakistan telah memberikan perlindungan kepada kelompok teroris dari Afghanistan.

Menteri Luar Negeri Pakistan, Khawaja Asif menyatakan apa yang disampaikan Trump tersebut adalah sebuah aksi politik, untuk mengalihkan perhatian atas kegagalan yang didapat AS di Afghanistan.

"Dia telah berkicau mengenai kita (Pakistan) dan Iran untuk konsumsi domestiknya. Dia berulang kali membawa rasa frustrasinya ke Pakistan, karena kegagalan di Afghanistan, karena mereka terjebak di jalan buntu di Afghanistan," ucap Asif, seperti dilansir Reuters pada Selasa (2/1).

Mengenai keputusan Trump untuk menghentikan bantuan kepada Pakistan, Asif menegaskan bahwa Pakistan tidak membutuhkan bantuan AS.

Sementara itu, Perdana Menteri Pakistan Shahid Khaqan Abbasi dilaporkan memimpin sebuah rapat kabinet yang akan fokus pada kicauan Trump, dan esok hari pemimpin militer Pakistan akan bertemu untuk membahas hubungan dengan AS yang terus memburuk.

Selain itu, Pakistan juga dikabarkan telah memanggil Duta Besar AS untuk Pakistan David Hale, untuk menjelaskan maksud dari kicauan Trump tersebut. Belum ada keterangan resmi baik dari pemerintah Pakistan, ataupun Kedutaan Besar AS di Islamabad mengenai pemanggilan Hale.

Credit sindonews.com

Presiden Bulgaria Memveto RUU Antikorupsi

Presiden Bulgaria Rumen Radev

CB, JAKARTA -- Presiden Bulgaria Rumen Radev telah memveto sebuah rancangan undang-undang anti korupsi (RUU Anti Korupsi) yang disahkan di parlemen pada bulan lalu. Ia mengatakan undang-undang anti korupsi tidak akan efektif.

Radev berpendapat RUU itu tidak independen dan bisa digunakan untuk menyerang lawan politik. Langkah tersebut dianggap memalukan bagi Bulgaria.

"Saya percaya rancangan undang-undang yang diadopsi tidak hanya tidak menciptakan dasar hukum yang memadai untuk menangani korupsi namun bahkan akan menyulitkan untuk melawannya," kata Radev dalam sebuah pernyataan, dikutip dari BBC, Rabu (3/1).

Analis memperingatkan bahwa pengelolaan unit antikorupsi yang diusulkan akan diangkat oleh parlemen. Karena itu, kemungkinan unit antikorupsi tidak benar-benar independen. RUU tersebut sekarang kembali ke parlemen untuk diperdebatkanlebih lanjut, meskipun anggota parlemen memiliki kekuatan untuk membatalkan hak veto presiden.

Menurut pemimpin partai sosialis oposisi, Kornelia Ninova, hak veto menciptakan kesempatan emas bagi pemerintah untuk menghasilkan RUU anti korupsi yang lebih baik. "Jika kita tidak mengatasi korupsi, kita tidak bisa menyelesaikan masalah lain (seperti) kemiskinan, kesehatan, pendidikan, demografi," ujar Ninova.

Uni Eropa telah mendesak pemerintah mengambil langkah-langkah mengendalikan korupsi administratif dan politik selama bertahun-tahun. Badan antikorupsi Transparency International mengatakan Bulgaria adalah negara yang paling korup di blok tersebut.

Credit REPUBLIKA.CO.ID