Senin, 04 Desember 2017

Lewat Telepon, Pemimpin Turki dan Palestina Bahas Situasi Yerusalem

ANKARA - Presiden Turki Tayyip Erdogan dan Presiden Palestina Mahoud Abbas dilaporkan telah melakukan pembicaraan melalui sambungan telepon, semalam. Keduanya diketahui membahas situasi terbaru di Yerusalem.

Menurut seorang sumber di pemerintahan Turki, Erdogan dan Abbas membahas mengenai perkembangan terbaru di Palestina, khususnya membahas mengenai Yerusalem.

"Erdogan menekankan, sebuah negara Palestina yang merdeka dan berdaulat harus didirikan dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya," kata sumber itu yang berbicara dalam kondisi anonim.

"Dia menegaskan kembali dukungan Turki yang terus berlanjut untuk "just cause" rakyat Palestina. Pengangkatan sanksi di Gaza akan memberikan kontribusi signifikan terhadap perdamaian," sambungnya, seperti dilansir Anadolu Agecy pada Minggu (3/12).

Sumber itu kemudian mengatakan, Abbas pada bagiannya mengucapkan terima kasih kepada Erdogan karena kepekaan dan dukungan Erdogan, dan masyarakat Turki terhadap Palestina.

Panggilan telepon tersebut muncul di tengah laporan media tentang rencana yang diklaim oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel.

Credit sindonews.com

Hamas Kobarkan Intifada jika AS Akui Yerusalem Ibu Kota Israel

GAZA - Faksi Hamas Palestina yang mengendalikan Gaza menyerukan sebuah intifada baru jika Amerika Serikat (AS) mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel atau memindahkan kedutaannya ke kota sengketa tersebut. Ancaman ini muncul setelah Presiden Donald Trump dilaporkan akan mengumumkan pengakuan itu pada pekan depan.

Israel saat ini beribu kota di Tel Aviv, namun berambisi memindahkannya ke Yerusalem. Namun, rakyat Palestina sudah lama memimpikan kota tua yang jadi rumah bagi tempat suci agama Islam, Yahudi dan Kristen itu sebagai ibu kota masa depan negara mereka.

”Kami memperingatkan agar tidak melakukan tindakan semacam itu dan meminta rakyat Palestina untuk menghidupkan kembali intifada jika keputusan-keputusan yang tidak adil di Yerusalem ini diadopsi,” kata Hamas dalam sebuah pernyataan.

Intifada adalah gerakan perlawanan masif rakyat Palestina terhadap Israel. Gerakan ini sudah terjadi beberapa kali selama konflik Israel dan Palestina berlangsung.

“Setiap keputusan Amerika untuk memindahkan kedutaannya akan ada serangan mencolok terhadap kota,” lanjut ancaman Hamas, yang dikutip AFP, Minggu (3/12/2017).

Status Yerusalem saat ini menjadi isu utama dalam konflik Israel-Palestina.

Kantor Presiden Palestina telah mengecam rencana AS tersebut karena akan menghancurkan proses perdamaian. Sebuah undang-undang di AS memerintahkan pemindahan keduataannya di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Amanat UU itu sudah keluar sejak tahun 1995.

Namun sejak undang-undang tersebut disahkan, pemerintah AS menunda pelaksanaannya dengan alasan pemindahan ibu kota itu akan membuat rakyat Palestina dan warga Arab marah.

Credit sindonews.com

Pentagon Pastikan AS Setop Suplai Senjata ke Kurdi Suriah

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) akan berhenti memberikan senjata kepada milisi Kurdi Suriah. Hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Pertahanan AS James Mattis.

"YPG dipersenjatai dan saat koalisi menghentikan operasi maka jelas Anda tidak memerlukannya, Anda memerlukan keamanan, Anda memerlukan pasukan polisi, yaitu pasukan lokal, itulah orang-orang yang memastikan bahwa ISIS tidak kembali," kata Mattis seperti dikutip dari Russia Today, Minggu (3/12/2017).

YPG, atau Unit Perlindungan Rakyat, adalah milisi Kurdi yang memainkan peran utama dalam Pasukan Demokratik Suriah (SDF). SDF sendiri adalah sebuah aliansi milisi Kurdi dan Arab yang didukung oleh AS di Suriah.

Ketika ditanya apakah AS memang bermaksud untuk menghentikan adalah program untuk mempersenjatai pasukan Kurdi di Suriah, Mattis mengatakan: "Ya. Pentagon akan menjalankan persis seperti yang diumumkan oleh Presiden."

Mattis juga mengatakan bahwa Pentagon mengubah komposisi pasukan AS di Suriah karena operasinya di sana memasuki tahap akhir mereka.

"Pasukan mengubah sikap mereka, itu termasuk dengan sekutu kita yang sekarang mengubah pendirian mereka saat mereka sampai pada batas ke mana mereka pergi," katanya.

AS baru-baru ini mengatakan bahwa sekitar 400 Marinir dan artileri mereka akan meninggalkan Suriah setelah berakhirnya operasi yang bertujuan merebut kembali Raqqa dari ISIS. Jumlah tentara Amerika yang sebenarnya di Suriah, bagaimanapun, masih bisa menjadi signifikan karena laporan baru-baru ini menunjukkan bahwa AS menyembunyikan jumlah sebenarnya di negara Timur Tengah.

Program AS yang mempertimbangkan pasokan senjata ke Kurdi Suriah, dan juga ketidaksetujuan mengenai status masa depan negara itu, telah membuat hubungan Washington dan Ankara tegang. Turki memandang milisi YPG Kurdi yang didukung AS sebagai sebuah organisasi teroris yang terkait dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK).

Washington telah berulang kali menekankan bahwa, meskipun mengetahui masalah keamanan Turki, kebijakan untuk mempersenjatai Kurdi diperlukan untuk memastikan kemenangan di Raqqa. Ankara, bagaimanapun, mengklaim bahwa YPG tidak memerangi ISIS namun berusaha untuk terlibat dalam kerja sama dengan para ekstrimis.

Pekan lalu, Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan Presiden AS Donald Trump berjanji tidak akan memberikan senjata kepada YPG dalam sebuah pembicaraan telepon dengan mitranya dari Turki, Recep Tayyip Erdogan.

Credit sindonews.com

Menhan AS Pastikan Hentikan Pengiriman Senjata pada Kurdi

WASHINGTON - Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS), James Mattis menuturkan pihaknya akan menghentikan pengiriman senjata kepada Kurdi Suriah. Dia menyebut ini sesuai dengan janji yang disampaikan oleh Presiden AS Donald Trump, kepada Presiden Turki Tayyip Erdogan.

"Ya, kami akan melakukan hal yang sama persis seperti yang sudah disampaikan oleh Presiden (Trump)," kata Mattis dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Anadolu Agency pada Minggu (3/12).

Mattis kemudian mengatakan, AS akan mengubah pembentukan kekuatan militernya di Suriah untuk mendukung perundingan yang sedang berlangsung di Jenewa.

Mengenai pengumuman yang disampaikan oleh AS bahwa mereka akan menarik unit artilerinya dari Suriah, Mattis mengatakan bahwa fokus utama AS, dan koalisi internasional saat ini adalah mempertahankan semua wilayah yang ada, dan mendukung penguatan kekuatan lokal.

"YPG dipersenjatai, dan saat koalisi berhenti melakukan aksi ofensif maka jelas Anda tidak memerlukannya (mempersenjata YPG). Anda memerlukan keamanan, Anda memerlukan pasukan polisi, itu adalah pasukan lokal, itulah orang-orang yang memastikan bahwa ISIS tidak kembali," ungkapnya.

Dia menambahkan, AS mengambil keputusan ini di Suriah untuk mendukung diplomat guna mengakhiri perang.

Seperti diketahui, perundingan damai di Jenewa saat ini kembali berlangsung. Perwakilan dari oposisi Suriah, dan pemerintah Suriah kembali bertemu untuk kedelapan kalinya untuk mencari solusi, untuk menghentikan perang yang sudah berlangsung selama setengah dekade.

Credit sindonews.com

CIA: Pasukan Iran Menyerang Kepentinagan Amerika di Irak

CB, Jakarta - Direktur Badan Intelijen Pusat (CIA), Mike Pompeo, menaruh perhatian kuat atas aksi pasukan Iran yang menyerang kepentingan Amerika Serikat di Irak.
Berbicara di depan panel Forum Pertahanan Nasional Reagan di California Selatan, Pompeo mengatakan, dia telah mengirimkan surat kepada Mayor Jenderal Qassem Soleimani dan para pemimpin Iran berisi ancaman serangan terhadap pasukan Amerika Serikat di Irak.

Seorang anggota tentara Amerika Serikat berfoto selfie di Qayyara saat membantu pasukan Irak merebut kota Mosul dari kelompok militan ISIS di Irak, 26 Oktober 2016. REUTERS/Alaa Al-Marjani
Menurut Pompeo di depan peserta Forum, dia mengirimkan surat tersebut setelah pasukan yang berada di bawah komandonya terindikasi menyerang pasukan Amerika di Irak. Tetapi dia tidak menyebutkan secara spesifik.
"Kami telah mengkomunikasikan kepada dia melalui surat bahwa kami akan menahannya dan Iran bertanggung jawab atas serangan terhadap kepentingan Amerika di Irak yang dilakukan oleh pasukan di bawah komandonya," kata Pompeo, Sabtu, 2 Desember 2017, sebagaimana dikutip Reuters.

Sejumlah militan ISIS berbaris setelah berhasil ditahan oleh pasukan Kurdish Peshmerga, Kirkuk, Irak, 5 Oktober 2017. Pasukan Irak mengumumkan bahwa mereka telah merebut markas terakhir ISIS di Irak utara. REUTERS/Ako Rasheed
Pompeo mengatakan, Soleimani yang juga komandan operasi luar negeri untuk Pengawal Revolusi Iran, menolak membuka surat yang dia kirimkan.
Baca: Dua Tentara Amerika Tewas di Irak
Reuters dalam laporannya pada Oktober 2017 menyebutkan, Soleimani telah berkali-kali memperingatkan para pemimpin Kurdi di utara Irak agar menarik diri dari kota minyak Kirkuk atau berhadap dengan pasukan Irak yang didukung oleh milisi.

Credit tempo.co

AS-Korsel Latihan Jet Tempur, Korut Ancam Perang Nuklir

Korut kembali mengancam perang nuklir dengan AS dan Korsel jelang latihan angkatan udara kedua negara. (KCNA via REUTERS)

Jakarta, CB -- Korea Utara kembali melontarkan ancaman perang nuklir terhadap Amerika Serikat dan Korea Selatan jelang latihan terbesar angkatan udara kedua negara, Senin ini (12/3).

Komentar itu dilontarkan sementara Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih HR McMaster memperingatkan kemungkinan perang dengan negara bersenjata nuklir itu "semakin meningkat."

Latihan angkatan udara Vigilant Ace yang melibatkan 230 pesawat, termasuk jet tempur siluman F-22 Raptor, dimulai lima hari setelah Korea Utara menembakkan peluru kendali balistik antarbenua yang diyakini bisa menghantam seluruh penjuru AS.

Surat kabar Rodong milik partai penguasa Korea Utara mengecam rencana latihan bersama itu.

"Ini adalah provokasi terbuka, habis-habisan terhadap DPRK, yang mungkin berujung pada perang nuklir kapan saja," bunyi artikel editorial itu menggunakan singkatan nama resmi Korut, dikutip AFP.

"Tukang perang AS dan bonekanya Korea Selatan disarankan untuk mencamkan bahwa latihan militer yang diarahkan terhadap DPRK adalah tindakan bodoh yang sama saja dengan bunuh diri."

Komentar itu dilontarkan sehari setelah Menteri Luar Negeri Pyongyang menuding pemerintahan Trump "sangat menginginkan perang nuklir" dengan merencanakan latihan angkatan udara sembrono itu.

McMaster mengatakan kemungkinan perang dengan Korea Utara "semakin meningkat setiap hari."

"Saya rasa itu meningkat setiap hari, yang artinya ... kita mesti segera menyelesaikan masalah ini," ujarnya dalam sebuah forum, Sabtu.

"Ada banyak cara menyelesaikan masalah ini tanpa konflik bersenjata, tapi itu mesti segera dilakukan karena ia semakin dekat dan tidak ada banyak waktu yang tersisa," ujarnya.

Korea Utara menyatakan rudal Hwasong-15 yang ditembakkan pada Rabu lalu bisa membawa "hulu ledak super-besar" dan berkemampuan untuk mencapai daratan utama AS.

Namun, sejumlah analis masih belum yakin Korut sudah mengantongi teknologi canggih yang memungkinkan roket untuk kembali masuk ke atmosfer bumi setelah ditembakkan.

Ketegangan nuklir berbulan-bulan antara pemimpin Korut Kim Jong-un dan Presiden AS Donald Trump telah memicu kekhawatiran akan konflik baru di Semenanjung Korea setelah perang 1950-53 silam.

Namun, beberapa penasihat Trump mengatakan opsi militer AS terbatas ketika Pyongyang bisa kapan saja meluncurkan tembakan artileri ke ibu kota Korea Selatan, Seoul, yang hanya berjarak 50 kilometer dari perbatasan dan menaungi 10 juta penduduk.

Credit cnnindonesia.com

Kecam Latihan AS-Korsel, Korut: Ini Bisa Mengarah ke Perang Nuklir

Kecam Latihan AS-Korsel, Korut: Ini Bisa Mengarah ke Perang Nuklir

Pyongyang - Korea Utara (Korut) memberikan reaksi keras terhadap latihan militer gabungan yang digelar Amerika Serikat (AS) dan Korea Selatan (Korsel). Korut menjuluki kedua negara sebagai 'penghasut perang' dan menyebut latihan militer semacam ini akan memancing perang nuklir.

Latihan militer gabungan AS-Korsel yang bernama 'Vigilant Ace' ini mulai digelar Senin (4/12) ini hingga Jumat (8/12) mendatang. Lebih dari 230 pesawat akan dilibatkan, termasuk jet tempur siluman F-22 Raptor milik AS.

Seperti dilansir AFP, Senin (4/12/2017), surat kabar Korut Rodong Sinmun merilis pernyataan terbaru pada Minggu (3/12) yang secara khusus mengecam latihan gabungan AS-Korsel yang digelar selama lima hari ke depan itu.

"Ini merupakan provokasi terbuka, dengan sekuat tenaga melawan DPRK, yang bisa mengarah pada perang nuklir kapan saja," tegas Rodong Sinmun dalam editorialnya, dengan menggunakan nama resmi Korut, Republik Demokratik Rakyat Korea.

"AS dan bonekanya Korea Selatan yang menghasut perang, sebaiknya selalu ingat di kepala mereka bahwa latihan militer mereka yang menargetkan DPRK ini akan sama bodohnya dengan aksi terjun bebas ke dalam kehancuran diri mereka sendiri," imbuh editorial Rodong Sinmun itu.

Komentar ini dirilis Korut sekitar sehari setelah Kementerian Luar Negeri Korut menuding pemerintahan Presiden AS Donald Trump 'memohon perang nuklir dengan melakukan pertaruhan nuklir yang sangat berbahaya di Semenanjung Korea'.

Latihan militer gabungan AS-Korsel yang digelar tahunan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan dan kemampuan operasional, serta memastikan tegaknya perdamaian dan keamanan di Semenanjung Korea.

Latihan militer gabungan ini mencetak rekor sebagai latihan militer yang diikuti jet tempur F-22 paling banyak dalam sekali latihan. Sekitar 12 ribu tentara AS, termasuk dari Korps Marinir dan Angkatan Laut AS, akan bergabung dengan tentara-tentara Korsel dalam latihan ini.

Credit detik.com

Oposisi Malaysia Calonkan Mahathir sebagai PM

Mahathir Mohamad dan Anwar Ibrahim, mantan PM dan Deputi PM Malaysia. Mahathir dicalonkan oposisi untuk menjadi kandidat PM pada pemilu tahun depan, sedangkan istri Anwar, Wan Azizah menjadi Deputi PM. (Lawyers for Liberty/Handout via REUTERS)

Jakarta, CB -- Aliansi oposisi Malaysia Pakatan Harapan mencalonkan mantan Perdana Menteri Mahathir Mohammad sebagai kandidat PM jika memenangkan pemilihan umum mendatang.

Surat kabar Malaysia The Star melaporkan bahwa selain mencalonkan Mahathir sebagai PM, Pakatan juga memutuskan Wan Azizah Wan Ismail, sebagai Deputi PM. Wan Azizah adalah istri Anwar Ibrahim, pemimpin oposisi dan mantan deputi PM Malaysia yang kini mendekam dipenjara.

Namun, menurut kabar yang dilansir Strait Times, keputusan yang diambil usai pertemuan dua hari di Putrajaya, Sabtu lalu itu mendapat penolakan keas dari Partai Keadilan Rakyat (PKR), partai Wan Azizah-Anwar Ibrahim.

Mengutip sumber yang dilansir The Malaysian Insight (TMI), keputusan itu disepakati oleh tiga partai dalam aliansi oposisi. Yakni Partai Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM) pimpinan Mahathir, Partai Amanah Negara (PAN) dan Partai Aksi Demokratik (DAP). Namun belum disetujui oleh PKR.

Secara prinsip, Wan Azizah menyetujui kesepakatan itu, tetapi dia menghadapi penolakan dari faksi dalam partainya sendiri.

The Star melaporkan bahwa Wakil Presiden PKR, Chua Tian Chang menentang keputusan tersebut dan menolak untuk menerimanya sebagai keputusan akhir. Menurut The Star, keputusan itu dibuat oleh lima pemimpin Pakatan, Mahathir, Wan Azizah, Muhyiddin Yassin, Liam Guang Eng dan Mohamed Sabu.

"Kami harus menunda keputusan karena PKR akan membahasnya dalam pertemuan mereka," kata sumber itu seperti dilaporkan TMI.

Mahathir, 93 tahun, pernah menjabat sebagai PM Malaysia selama 22 tahun hingga mundur pada 2003. Dia kini memimpin aliansi oposisi Pakatan Harapan.

Tahun lalu, Mahathir mengesampingkan permusuhannya dengan Anwar Ibrahim, yang dia pecat pada 1998 atas dugaan sodomi dan korupsi. Perdamaian Mahathir dengan Wan Azizah, istri Anwar Ibrahim bertujuan untuk menghentikan laju PM Najib Razak yang berjuang untuk mendapatkan masa jabatannya yang ketiga dalam pemilu mendatang.

Credit CNN Indonesia

Jokowi Ajukan KSAU Hadi Tjahjanto sebagai Calon Panglima TNI

CB, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengajukan nama Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo. Menurut Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon, mereka sudah menerima surat dari Menteri Sekretariat Negara Pratikno terkait dengan calon Panglima TNI tersebut.
"Mensesneg Pratikno hari ini menyampaikan surat dari Presiden tentang rencana pemberhentian dengan hormat Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo," kata Fadli saat ditemui di Gedung Nusantara III DPR, Jakarta, Senin, 4 Desember 2017.

Surat itu, kata Fadli, akan segera diserahkan kepada pelaksana tugas Sekretaris Jenderal DPR, Damayanti, untuk segera diproses, lalu pimpinan DPR akan menggelar rapat bersama dengan pimpinan fraksi. "Rapat Badan Musyawarah akan digelar siang nanti," tuturnya.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo bakal pensiun pada Maret 2018. Penggantian Panglima TNI akan ditempuh melalui pertimbangan dan persetujuan DPR.
Kandidat Panglima TNI, sesuai dengan tradisinya, disyaratkan harus berpangkat bintang empat dan pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.

Sebelumnya, koalisi sipil mendesak Presiden Joko Widodo segera menentukan nama calon Panglima TNI pengganti Gatot Nurmantyo yang akan pensiun. Mereka juga mendesak Jokowi menerapkan sistem rotasi dalam pemilihan Panglima TNI. Nama KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto diusulkan banyak pihak untuk menggantikan Gatot.

Credit TEMPO.CO

Koalisi Arab Sambut Baik Tawaran Dialog Eks Presiden Yaman

SANAA - Koalisi Arab yang dipimpin oleh Arab Saudi menyambut baik tawaran pembicaraan mantan Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh. Pasukan Saleh yang sebelumnya bersatu dengan pemberontak Houthi diketahui saat ini telah berbalik melawannya.

"Keputusan untuk memimpin dan berpihak kepada rakyat mereka akan membebaskan Yaman dari milisi yang setia kepada Iran," bunyi pernyataan yang dikeluarkan oleh koalisi Arab seperti disitat dari BBC, Minggu (3/12/2017).

Saleh mengatakan bahwa dia akan siap untuk "membalik halaman" jika koalisi tersebut mencabut blokade dan menghentikan serangannya. Tapi pemberontak Houthi, sekutunya sampai minggu ini, balik menuduhnya telah melakukan kudeta.

Bentrokan antara pasukan Saleh dan pejuang Houthi terus berlanjut di ibu kota, Sanaa. Kelompok bantuan mengatakan puluhan orang tewas dalam pertempuran antara kedua belah pihak dalam beberapa hari ini.

Houthi didukung oleh Iran namun telah menjadi sekutu Saleh melawan pemerintahan Presiden Abdu Rabbu Mansour Hadi yang diakui secara internasional sejak tahun 2014.

"Saya menyerukan kepada saudara-saudara di negara-negara tetangga dan aliansi untuk menghentikan agresi mereka, mengangkat pengepungan, membuka bandara dan mengizinkan bantuan makanan serta menyelamatkan orang-orang yang terluka dan kami akan mengubah sebuah halaman baru berdasarkan kedekatan kami," kata Saleh dalam sebuah pidato di televisi.

"Kami akan menangani mereka dengan cara yang positif dan apa yang terjadi dengan Yaman sudah cukup," imbuhnya.

Hadi juga menyambut baik pernyataan tersebut. Ia mengatakan bahwa dirinya siap untuk bekerja dengan Saleh melawan Houthi. Ia pun mendesak untuk segera membentu sebuah koalisi nasional untuk memerangi milisi Houthi.

"Mengubah sebuah halaman baru dengan semua sisi politik dan untuk membentuk sebuah koalisi nasional yang luas yang akan meletakkan fondasi untuk era baru dan menyatukan semua orang terhadap kudeta milisi kudeta," ujarnya.

Namun, kelompok Houthi menolak gagasan Saleh.

"Pidato Saleh adalah sebuah kudeta terhadap aliansi dan kemitraan kita serta mengekspos penipuan orang-orang yang mengaku menentang agresi," ujar seorang juru bicara Houthi.

Kedua kelompok tersebut telah memerangi pemerintah Hadi selama hampir tiga tahun di bawah aliansi yang tidak solid. Namun permusuhan terakhir meletus ketika pendukung Saleh menuduh pemberontak Houthi membobol kompleks masjid utama di kota itu.

Pada hari Sabtu ada laporan tentang pertempuran lebih lanjut di Sanaa, dengan ledakan dan tembakan terkonsentrasi di pinggiran selatan Hadda dimana sanak keluarga Saleh tinggal.

Beberapa laporan mengatakan bahwa pejuang Saleh telah menguasai sebuah pos komando kunci Houthi.

Lebih dari 8.670 orang tewas dan 49.960 lainnya cedera sejak koalisi pimpinan Saudi melakukan intervensi dalam konflik Yaman, menurut PBB.

Konflik dan blokade oleh koalisi juga telah menyebabkan lebih dari 20 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan, menciptakan bahaya pangan terbesar di dunia, dan menyebabkan wabah kolera yang diperkirakan telah membunuh 2.211 orang sejak April.

Credit sindonews.com

Saleh Resmi Bubarkan Kemitraan dengan Houthi

Mantan presiden Yaman Ali Abdullah Saleh.

CB, SANAA - - Mantan Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh telah secara resmi mengumumkan pembubaran kemitraannya dengan milisi Houthi. Saleh mendesak diakhirinya peraturan milisi tersebut di tanah Yaman.

"Nol jam lagi Sanaa akan menjadi medan perang. Negara ini harus diselamatkan dari kegilaan kelompok Houthi," kata Saleh dalam sebuah pernyataan pada Senin (4/12) pagi, dikutip Al-Arabiya.

Menurutnya, Houthi telah melakukan tindakan provokatif terhadap warga Yaman. Tiga hari terakhir ini, dunia telah menyaksikan bentrokan mematikan antara pendukung mantan Presiden Saleh dan milisi Houthi.

Pertarungan tersebut terjadi pada Sabtu (2/12) dini hari di antara kedua belah pihak. Perselisihan itu menyebabkan setidaknya 80 pendukung dari kedua belah pihak dilaporkan tewas terbunuh.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Perang Jalanan dan Terbelahnya Pemberontak di Yaman

Pertempuran di kota Sanaa, Yaman, yang menandai terbelahnya pemberontak. (Foto: AFP PHOTO / Mohammed HUWAIS)

Sanaa, CB -- Pemberontak Huthi dan bekas aliansinya kini baku tembak di jalan-jalan Sanaa, Ibu Kota Yaman, Minggu (3/12). Toko-toko, sekolah, dan aktivitas masyarakat terpaksa dihentikan.

Dilansir oleh AFP, pertempuran ini menandai pecahnya kubu pemberontak. Setelah sebelumnya Huthi bergandengan dengan bekas presiden Ali Abdullah Saleh, kini Saleh malah bergabung dengan pasukan koalisi.

Kantor politik Huthi menuding Saleh sedang melakukan kudeta atas aliansi yang selama ini tak pernah dipercayainya. Untuk mengantisipasi serangan Huthi, pasukan yang loyal kepada Saleh diterjunkan ke jalanan.

Pertempuran mereka, menurut pejabat keamanan, telah menyebabkan setidaknya 60 orang tewas di sekitar ibu kota dan bandara internasional. Pasukan Saleh mencoba mengambil alih distrik Al-Jarraf, sedang pasukan Huthi mempertahankan diri dengan kendaraan tempur dan senjata mesin.

Warga Sanna terpaksa melindungi dirinya dengan bertahan di dalam rumah agar tak terkena peluru nyasar pada penembak jitu dan ledakan bom.

Kementerian Pendidikan menghentikan aktivitas belajar pada hari Minggu, yang merupakan hari pertama sekolah. Saksi mata mengatakan sejumlah mayat korban pertempuran masih dibiarkan tergeletak di jalanan.

Iyad al-Othmani, 33 tahun, mengatakan tak bisa meninggalkan rumahnya selama 3 hari terakhir karena pertempuran itu. Mohammed Abdullah, seorang pegawai swasta, mengatakan jalanan dekat rumahnya diblokir oleh kaum milisi dan dia memilih tak keluar rumah karena tak ingin menghadapi pemeriksaan dari kubu mana pun.

“Sanaa sudah seperti kota hantu, ada perang jalanan dan orang-orang terkurung di rumah mereka,” kata seorang aktivis di International Organisation for Migration di Sanaa.

Saleh dan Huthi sudah tiga tahun bergabung untuk memaksa pemerintahan Presiden Abedrabbo Mansour Hadi keluar dari Sanna. Tapi kini situasi perang di Yaman berubah seiring pecah kongsinya kaum pemberontak itu.

Saleh memerintah di Yaman sebagai Presiden selama 33 tahun, setelah penyatuan Yaman Utara dan Selatan pada 1990. Terkenal sebagai sekutu Arab Saudi, Saleh pernah menggelar enam peperangan melawan Huthi, kaum Syiah Zaidi dari utara Yaman.

Saleh mundur pada 2012 dan menyerahkan kekuasaan kepada Hadi, yang kini hidup dalam pengasingan di Arab Saudi.

Pada 2014, Saleh mengumumkan bergabungnya ke Huthi, mereka mengambil alih Sanaa dan membentuk pemerintahan pararel, sedang pemerintahan Hadi mengungsi ke Aden. Hadi kemudian mendapat dukungan koalisi yang dipimpin Arab Saudi dan ekskalasi pertempuran pun meningkat. Sudah lebih dari 8.750 orang tewas dan krisis kemanusiaan melanda Yaman.

Credit .cnnindonesia.com

Sekjen PBB prihatin dengan meningkatnya pertempuran di Yaman

Sekjen PBB Antonio Guterres (REUTERS/Heidi Levine/Pool)

PBB, New York (CB) - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Ahad (3/12) menyampaikan keprihatinan yang mendalam sehubungan dengan peningkatan tajam bentrokan bersenjata dan serangan udara di Yaman selama beberapa hari belakangan antar-aliansi gerilyawan.

"Merebaknya kerusuhan yang paling akhir ini tak perlu terjadi pada saat paling buruk buat rakyat Yaman, yang sudah terjebak dalam krisis kemanusiaan terbesar di dunia," kata Guterres melalui juru bicaranya, sebagaimana dikutip Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Senin pagi. Ia merujuk kepada bentrokan antara gerilyawan Syiah Al-Houthi dan pasukan yang setia kepada mantan presiden Ali Abdullah Saleh.

Kedua pasukan itu sebelumnya adalah sekutu yang melawan pasukan yang setia kepada Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi.

Bentrokan baru tersebut, yang meletus pada Rabu lalu di Ibu Kota Yaman, Sana`a, lalu menyebar ke bagian lain negeri tersebut, telah menewaskan puluhan orang dan melukai ratusan orang lagi, termasuk warga sipil.

Sekretaris Jenderal itu menyeru semua pihak dalam konflik tersebut agar menghentikan semua serangan darat dan udara, kata Stephane Dujarric, Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB, di dalam satu pernyataan.

Konflik baru itu dan blokade yang diberlakukan pada 6 November oleh koalisi militer pimpinan Arab Saudi --yang memerangi gerilyawan Al-Houthi, telah mengakibat kekurangan parah pasokan penting, terutama makanan dan bahan bakar, dan mengakibatkan kenaikan harga, menghambat akses rakyat ke makanan, air yang aman dan perawatan kesehatan, kata pernyataan tersebut.

"Sekretaris Jenderal menyerukan dilanjutkannya semua import mendesak, yang sangat diperlukan oleh jutaan anak, perempuan dan pria yang terancam kelaparan massal, penyakit dan kematian."

Walaupun koalisi pimpinan Arab Saudi telah mencabut sebagian blokade, pengiriman bantuan kemanusiaan PBB masih menghadapi hambatan.

"Perang membatasi gerakan orang dan layanan penyelamat nyawa di dalam Kota Sana`a. Ambulans dan tim medis tak bisa mengakses orang yang cedera, dan orang tak bisa pergi ke luar untuk membeli makanan serta keperluan lain. Pekerja bantuan tak bisa melakukan perjalanan dan melaksanakan program penting penyelamat nyawa pada saat jutaan orang Yaman mengandalkan bantuan untuk bertahan hidup," kata pernyataan itu.

Sekretaris Jenderal menyeru semua pihak dalam konflik tersebut agar mematuhi kewajiban mereka berdasarkan peraturan kemanusiaan internasional. "Sangat penting bahwa warga sipil dilindungi, bahwa orang yang cedera diberi akses aman ke perawatan medis, dan bahwa semua pihak memfasilitasi akses kemanusiaan penyelamat nyawa."

Guterres kembali menyatakan bahwa tak ada penyelesaian militer bagi konflik Yaman. Ia mendesak semua pihak dalam konflik tersebut agar terlibat secara berarti dengan PBB untuk mengaktifkan perundingan yang melibatkan semua pihak mengenai penyelesaian politik.

Credit antaranews.com

Koalisi Saudi Bantu Kirim Serangan Udara ke Yaman

Bendera Arab Saudi

CB, ADEN -- Tentara koalisi yang dipimpin Arab Saudi mengirimkan bantuan serangan udara kepada mantan Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh. Serangan yang terpusat di Sanaa itu merupakan bala bantuan bagi pendukung Saleh yang tengah memerangi pemberontak Houti.

Serangan tersebut telah menewaskan puluhan orang dan melukai ratusan warga lainnya. Palang Merah Internasional mengatakan, perang yang terjadi di kawasan itu meningkatkan kekhawatiran akan bertambahnya jumlah warga sipil yang menjadi korban.

Ali Abdullah Saleh mengatakan, bantuan serangan tersebut merupakan strategi untuk segera mengakhiri perang yang terjadi di negaranya. Dia juga siap untuk membina hubungan kembali dengan Arab Saudi dan sekutunya jika mereka berjanji untuk menghentikan serangan ke Yaman.

Ali Abdullah Saleh mengaku siap untuk melakukan pembicaraan dengan koalisi Arab yang memerangi pemberontak Houthi untuk mengakhiri konflik yang terjadi selama tiga tahun terakhir. Negosiasi yang diajukan Saleh lantas mendapat sambutan dari koalisi Arab.

Arab menilai, pembicaraan itu akan membuat kemajuan dalam perang dimana koalisi Arab kesulitan merebut kawasan utara Yaman yang dikuasi pasukan Houti-Saleh sejak 2015 lalu hingga membuat presiden sah Abd-Rabbu Mansour Hadi melarikan diri. Hal itu membuat peperangan di Yaman memasuki babak baru dimana koalisi Houti-Iran melawan aliansi Arab Saudi dan pemerintah Yaman yang dipimpin Abd-Rabbu Mansour Hadi.

Seperti diwartakan BBC, Ahad (3/12) pemberontak Houti yang merupakan koalisi Saleh hingga pekan ini menuduh mantan presiden itu telah melakukan kudeta. Houti tidak menerima negosiasi yang akan dilakukan Saleh dengan pasukan koalisi Arab.

"Bagaimanapin, Houti tidak menerima ide Ali Abdullah Saleh. Ucapannya merupakan sebuah kudeta terhadap aliansi dan kemitraan kami," kata Seorang Juru Bicara Houti.

Berdasarkan laporan, serangan udara dijatuhkan di kawasan selatan Sanaa. Namun, tidak ada laporan resmi terkait jumlah korban dari agresi militer tersebut. Dari keterangan warga, sedikitnya lima serangan udara telah diluncurkan dikawasan itu.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

India Luncurkan Misi ke Bulan Tahun Depan

Bendera India (Ilustrasi).

CB, NEW DELHI -- Pada 2013 silam Cina telah mendaratkan Yutu di bulan. Tahun depan, India nampaknya akan menyusul jejak Cina untuk menginjakkan kaki di bulan. Dikutip dari laman Futurism, Ahad (3/12), Indian Space Research Organisation (ISRO) berambisi akan mendaratkan kendaraan di bulan.

Maret tahun depan dipilih sebagai momen bersejarah tersebut. Target ambisiu itu dinamakan misi Chandrayaan-2 yang berarti 'kendaraan bulan' atau 'perjalanan bulan'. Sebelumnya ada Chandrayaan-1 yang mengelilingi bulan dan mendeteksi adanya air magmatik di permukaan satelit bumi itu.

Sayangnya misi yang diluncurkan tahun 2008 itu tidak sepenuhnya berjalan mulus. Kendaraan yang dikirim hancur di luar angkasa dan tak jelas di mana rimbanya. Delapan tahun kemudian atau pada 2016 NASA menemukan bangkainya terapung-apung di luar angkasa.

Misi Chandrayaan-2 kini disebut lebih menjanjikan daripada misi pendahulunya. Diharapkan Chandrayaan-2 mampu mendeteksi lebih detil seperti apa permukaan bulan yang sesungguhnya.

Nature melaporkan demi menyukseskan rencana besar ini, ISRO telah menggelontorkan dana sebanyak 93 juta dolar AS. Maka tak heran banyak pihak di India berharap besar pada keberhasilan misi antariksa tersebut.

Selain Chandrayaan-2, ISRO juga punya beberapa proyek ekplorasi luar angkasa. Mereka kini tengah menggarap proyek 'Aditya' yang tujuannya mempelajari matahari. Ada juga misi 'XPosat' yakni satelit berusia lima tahun yang akan mengembangkan pengetahuan mengenai radiasi kosmik.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Perang Pecah di Semenanjung Korea, Tokyo dan Seoul Korban Pertama

MINSK - Jepang dan Korea Selatan (Korsel), yang Amerika Serikat (AS) coba libatkan dalam provokasi melawan Korea Utara (Korut), akan menjadi korban pertama jika terjadi konflik di wilayah tersebut. Peringatan itu diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov.

"Sementara mengutuk peledakan rudal nuklir Pyongyang, kita tidak bisa tidak mengutuk perilaku provokatif rekan Amerika kita," kata Lavrov dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi Belarusia, STV.

"Sayangnya, mereka mencoba menyeret orang Jepang dan Korea Selatan ke arah yang sama, yang akan menjadi korban pertama jika terjadi perang di Semenanjung Korea," imbuhnya seperti disitat dari Russia Today, Minggu (3/12/2017).

Awal pekan ini, Korut melakukan uji coba rudal pertamanya dalam dua bulan, dengan menembakan ICBM yang diduga bisa mencapai daratan AS. Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, bereaksi terhadap pengujian tersebut dengan mendesak lebih banyak sanksi terhadap Pyongyang dan mengancam bahwa jika perang terjadi rezim Korut akan benar-benar hancur.

Lavrov mengulangi pada bulan September, AS memperjelas bahwa latihan militer berikutnya dengan Korsel tidak akan datang sampai musim semi. Rusia mengapresiasi itu dan melakukan upaya untuk bekerja sama dengan Pyongyang untuk mengubah ketenangan menjadi stabilitas yang lebih langgeng.

"Ada sebuah petunjuk bahwa dalam situasi ini, bahwa jeda alami dalam latihan AS-Korea Selatan ini bisa saja digunakan oleh Pyongyang untuk menghindari permusuhan yang mengganggu, juga, kondisi dapat diciptakan untuk memulai sebuah dialog," kata menteri luar negeri tersebut.

Namun, AS tiba-tiba mengumumkan akan menggelar latihan di bulan Oktober, lalu bulan November, lalu Desember. Itu, menurut Lavrov, mungkin yang memprovokasi Pyongyang.

"Ada perasaan bahwa (AS) sengaja memprovokasi (pemimpin Korea Utara) Kim Jong-un untuk mematahkan jeda tersebut, jatuh karena provokasi mereka," ucapnya.

Ketegangan terus meningkat di Semenanjung Korea dalam beberapa bulan terakhir karena Pyongyang terus menjalankan program nuklirnya dan melakukan uji coba rudal meskipun ada sanksi dan kecaman internasional, sementara AS dan sekutu-sekutunya meningkatkan latihan di dekat perbatasan Korea Utara.

Presiden AS Donald Trump telah berulang kali memperingatkan sebuah skenario militer untuk Korut, dan baru-baru ini memasukkan negara tersebut dalam daftar negara sponsor terorisme. Keputusan ini membuka jalan untuk mendapatkan lebih banyak sanksi.

Rusia dan China telah mengusulkan sebuah peta jalan untuk menyelesaikan krisis Korea melalui transisi ke negosiasi, yang menyiratkan penolakan terhadap tindakan yang memicu ketegangan. Proposal tersebut meminta Korut untuk menghentikan uji coba nuklir dan rudalnya, sebagai pengganti AS juga menghentikan militer bersama dengan Korsel di wilayah tersebut. Namun ususlan ini ditolak oleh Washington.

Sekelompok anggota parlemen Rusia, yang mengunjungi Pyongyang awal pekan ini, mengatakan bahwa pihak Korut menyatakan kesiapannya untuk melakukan pembicaraan. Namun mereka menuntut agar Moskow memainkan peran sebagai perantara.

Credit sindonews.com

Waswas Perang dengan Korut, AS Didesak Evakuasi Warganya dari Korsel

WASHINGTON - Pentagon didesak untuk mengevakuasi warga Amerika Serikat (AS) terutama keluarga militer aktif keluar dari Korea Selatan (Korsel) mulai dari sekarang. Desakan ini muncul setelah situasi memungkinkan AS dan Korea Utara (Korut) perang setiap saat.

Desakan diserukan oleh Senator Partai Republik Lindsey Graham. ”Sangat gila untuk mengirim pasangan dan anak-anak ke Korea Selatan, mengingat provokasi dari Korut,” kata Graham, anggota Komite Angkatan Bersenjata Senat AS, dalam program "Face the Nation" NBC pada hari Minggu.

”Jadi, saya ingin mereka (Pentagon) berhenti mengirim tanggungan dan saya pikir sekarang saatnya untuk mulai memindahkan orang-orang Amerika dari Korsel,” ujarnya.

”Kami mendekati konflik militer karena Korea Utara sedang berbaris untuk mengawinkan teknologi ICBM (rudal balistik antarbenua) dengan senjata nuklir yang bisa sampai ke Amerika,” paparnya.

“Kami kehabisan waktu,” lanjut Graham, merujuk pada uji coba ICBM tipe baru Korea Utara pada hari Rabu pekan lalu. Pyongyang mengatakan bahwa rudal yang dites adalah ICBM Hwasong-15 yang mampu menyerang daratan AS.

Tidak semua pihak setuju bahwa semua provokasi datang dari Pyongyang. Tes rudal balistik antarbenua yang pertama setelah jeda dua bulan itu terjadi beberapa hari usai AS memasukkan Korea Utara dalam daftar negara sponsor terorisme dan berjanji menjatuhkan sanksi lebih banyak.

Rusia percaya tindakan AS tersebut, termasuk latihan perang gabungan yang rutin dengan Korea Selatan merupakan provokasi terhadap Pyongyang untuk melakukan tindakan nekat setelah beberapa bulan menahan diri.

Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengecam penyataan Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley yang dia anggap sebagai pernyataan provokatif yang berpotensi membuat rezim Kim Jong-un marah. Haley dalam pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB mengatakan, bahwa Washington akan menghancurkan total Korut jika perang benar-benar pecah. Lavrov menilai komentar diplomat Amerika itu sebagai “omelan haus darah”.

Sementara itu, situasi di Semenanjung Korea terus memanas. Hari ini (4/12/2017), AS dan Korsel memulai latihan perang gabungan yang akan berlangsung hingga 8 Desember mendatang. Latihan perang ini melibatkan ratusan pesawat, termasuk jet-jet tempur canggih AS. Ribuan tentara Washington juga dilibatkan.

Manuver gabungan itu memicu dianggap rezim Kim Jong-un sebagai wujud dari Presiden AS Donald Trump yang “mengemis” untuk perang nuklir dengan Korut.

Cresir sindonews.com

Penasihat Keamanan Trump: Potensi Perang dengan Korut Meningkat Tiap Hari

CALIFORNIA - HR McMaster, Penasihat Keamanan Nasional Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, mengatakan bahwa potensi perang dengan Korea Utara (Korut) telah meningkat setiap hari. Sebab, krisis nuklir Pyongyang tidak bisa dipecahkan.

”Saya pikir ini meningkat setiap hari,” kata McMaster kepada Fox News di Reagan National Security Forum di California, yang dikutip Minggu (3/12/2017). ”Artinya kita dalam perlombaan. Kami dalam perlombaan untuk bisa memecahkan masalah ini.”

“Ada banyak cara untuk mengatasi masalah ini untuk mengurangi konflik bersenjata, tapi ini adalah sebuah perlombaan karena itu semakin dekat dan tidak lama lagi,” ujarnya mengacu pada potensi perang antara AS dan Korut.

Pekan lalu, Korut menembakkan rudal balistik antarbenua (ICBM) tertinggi yang pernah ada. Rudal Hwasong-15 tersebut terbang 1.000 mil lebih tinggi dari peluncuran ICBM pertamanya pada bulan Juli.

McMaster mengatakan, ambisi nuklir pemimpin Korea Utara Kim Jong-un adalah ancaman keamanan nasional yang paling besar yang dihadapi Amerika.

”Ancaman langsung terbesar untuk Amerika Serikat dan dunia adalah ancaman yang ditimbulkan oleh rezim nakal di Korea Utara dan terus berupaya mengembangkan kemampuan (rudal) nuklir jarak jauh,” ujarnya.

“Jadi sangat penting bahwa kita bekerja sama dengan semua sekutu, mitra, semua orang internasional, untuk meyakinkan Kim Jong-un bahwa terus mengejar kemampuan seperti itu adalah jalan buntu baginya dan rezimnya,” papar McMaster.

Penasihat Keamanan Nasional Trump itu mengakui kemajuan dari program rudal Korea Utara, meski beberapa kali mengalami kegagalan dalam uji coba.

”Yang jelas setiap saat, setiap saat dia melakukan peluncuran rudal, sebuah tes nuklir, dia menjadi lebih baik,” kata McMaster.

”Dan apakah ini sebuah kesuksesan atau kegagalan tidak sepenting pemahaman bahwa selama bertahun-tahun dia telah belajar dari kegagalan, memperbaiki, sehingga meningkatkan ancamannya bagi kita semua.”

Credit sindonews.com

230 Pesawat Latihan Tempur di Korsel Termasuk F-22 dan F-35 AS

SEOUL - Latihan tempur udara gabungan Amerika Serikat (AS) dan Korea Selatan (Korsel) yang melibatkan sekitar 230 pesawat dimulai hari ini (4/12/2017) di wilayah Korsel. Enam jet tempur F-22 Raptors, enam jet tempur F-35 dan enam pesawat EA-18Gs Amerika termasuk di dalamnya.

Jet-jet tempur canggih Pentagon itu sudah tiba di Korea Selatan sejak Sabtu pekan lalu. Latihan tempur udara gabungan kedua negara ini sudah rutin digelar selama 18 tahun terakhir.

Angkatan Udara AS dalam sebuah pernyataan mengatakan, selain 230 pesawat, sekitar 12.000 personel militer dari kedua negara juga berpartisipasi dalam latihan yang akan berlangsung hingga 8 Desember 2017 mendatang.

Seorang pejabat pertahanan Korea Selatan mengonfirmasi kepada CNN pada hari Minggu bahwa AS mengirim banyak jet tempur canggih, pesawat pembom dan pesawat pendukung untuk latihan tempur udara kali ini.

”Pesawat AS yang telah mendarat di Korea Selatan mencakup enam pesawat F-22, enam pesawat F-35, enam EA-18Gs,” kata pejabat tersebut yang berbicara dalam kondisi anonim. “Lebih dari 10 F-15C dan F-16 juga telah digunakan untuk latihan ini,” lanjut dia.

Pesawat-pesawat AS itu akan bergabung dengan beberapa pesawat jet tempur F-35bs versi Marine Corps yang berbasis di Jepang.

Manuver udara besar-besaran ini telah membuat rezim Kim Jong-un di Pyongyang marah. Surat kabar Rodong Sinmun yang dikendalikan Partai Buruh Korea Utara dalam editorialnya mengatakan bahwa latihan tempur udara AS dan Korsel merupakan pentas gerakan musuh untuk memulai perang nuklir yang sudah mencapai tahap yang berbahaya.

”Ini adalah provokasi terbuka dan menyeluruh terhadap DPRK (Korut), yang dapat menyebabkan perang nuklir kapanpun,” tulis surat kabar tersebut.

Credit sindonews.com

Militer Korsel Luncurkan Unit Khusus Pemenggal Kim Jong-un

SEOUL - Militer Korea Selatan (Korsel) meluncurkan sebuah unit khusus yang bertugas memenggal para pimpinan Korea Utara (Korut), termasuk pemimpin tertinggi Kim Jong-un, jika terjadi perang. Unit itu terdiri dari sekitar 1.000 tentara elite.

Laporan tentang peluncuran unit khusus militer Seoul itu muncul beberapa hari setelah Korut menguji tembak rudal balistik antarbenua (ICBM) terbaru pada Rabu pekan lalu. Rudal bernama Hwasong-15 itu terbang sekitar 950km dan menyentuh ketinggian 4.475km selama penerbangan hampir satu jam sebelum mencapai perairan di lepas pantai Jepang.

Korea Times mengutip sumber pertahanan Korsel yang mengetahui perkembangan terakhir mengatakan bahwa misi brigade khusus tersebut adalah untuk melenyapkan otoritas Korut jika ada konflik total di semenanjung Korea. Nama unit khusus yang belum dirilis secara resmi tersebut juga akan ditugaskan untuk mengambil fasilitas rudal dan nuklir Korut jika diperlukan.

Meskipun brigade itu bukan satu-satunya misi unit untuk membunuh Kim—seorang diktator generasi ketiga Korut—, namun brigade itu merupakan kekuatan yang akan diandalkan untuk melawan Pyongyang.

”Kami mengadakan upacara reorganisasi untuk brigade misi khusus siang ini (1 Desember),” kata perwira militer yang menolak disebutkan namanya seperti dikutip dari kantor berita Yonhap, Senin (4/12/2017).

Dalam operasinya, unit khusus Korea Selatan akan sangat mirip dengan Rangers Angkatan Darat AS, SEAL Team Six, Delta Force dan Green Baret. Brigade itu dibentuk di bawah Komando Perang Khusus Angkatan Darat Korea Selatan.

Laporan media lokal menyebut, unit tersebut akan cepat tumbuh menjadi salah satu elemen utama pasukan Korea Selatan di masa depan. Rencana pembentukan brigade khusus untuk mengeksekusi Kim Jong-un itu pernah muncul di masa lalu, namun kepastiannya masih samar.

Korea Utara, melalui medianya, telah mengutuk pembentukan unit tersebut.

Credit sindonews.com

Ketika Paus Fransiskus gunakan lagi kata "Rohingya"

Paus Fransiskus (REUTERS/Stefano Rellandini)

Jakarta (CB) - Berbeda dari sewaktu mengunjungi Myanmar beberapa hari sebelumnya, Paus Fransiskus menyebut terang benderang pengungsi warga Rakhine, Mynamar, di Bangledesh, dengan kata "Rohingya".

Inilah untuk pertama kalinya Paus menggunakan lagi kata "Rohingya" setelah Uskup Agung Yangon di Myanmar menyarankan Bapa Suci untuk tidak menggunakan kata "Rohingya" selama di Myanmar karena akan memicu ketegangan dan membahayakan warga Kristen Myanmar.

Kata "Rohingya" secara politik sensitif di negara yang berpenduduk mayoritas Budha ini karena mereka menganggap Rohingya bukan etnis, melainkan pendatang dari Bangladesh.

Paus sempat dikritik oleh para aktivis HAM dan pengungsi karena tidak menggunakan kata "Rohingya" selama di Myanmar.

Paus tidak mengunjungi kamp pengungsi, melainkan di Dhaka saat bertemu dengan sekelompok pengungsi Rohingya di ibu kota Bangladesh itu.

Namun pengungsi mengungkapkan kebahagiannya karena Paus akhirnya menggunakan lagi kata "Rohingya". Para pengungsi yakin pertemuan dengan Paus memiliki dampak yang besar.

"Ini pertama kalinya pemimpin besar dunia mendengarkan kami," kata pria Rohingya berusia 29 tahun bernama Mohammad Zubair.

"Pertemuan ini akan mengirimkan pesan yang jelas kepada para pemimpin dunia," tutup dia seperti dikutip AFP.

Credit antaranews.com

Warganet Myanmar marah setelah Paus Fransiskus gunakan kata Rohingya

Paus Fransiskus memimpin misa terakhir dalam kunjungannya di Amerika Serikat pada Festival Keluarga di Benjamin Franklin Parkway, Philadelphia, Pennsylvania, Minggu (27/9). (REUTERS/Tony Gentile)

Dushanbe (CB) - Tindakan Paus Fransiskus merangkul Rohinya saat melakukan kunjungan ke Bangladesh telah memicu beberapa komentar kemarahan dari para pengguna media sosial di Myanmar, Minggu (3/12).

Pada Jumat, kepala gereja Katolik tersebut bertemu dengan sekelompok pengungsi dari minoritas muslim Myanmar di ibu kota Bangladesh, Dhaka.

Dia menyebut mereka sebagai "Rohingya" -- sebuah istilah yang tidak dapat diterima sebagian besar warga Myanmar tempat mereka dicerca karena dianggap sebagai "imigran gelap" Bengali dan bukan sebagai kelompok etnis.

Dalam pidatonya di kunjungan sebelumnya di Myanmar yang mayoritas penganut ajaran Buddha, Paus tidak menyebut nama etnis itu atau secara langsung mengacu kepada krisis di negara bagian Rakhine, tempat dari 620.000 warga Rohingya telah melarikan diri sejak Agustus.

Serangan mematikan oleh militan Rohingya di pos polisi pada akhir Agustus memicu tindakan keras mengerikan di Rakhine oleh militer Myanmar, yang AS dan PBB anggap sebagai pembersihan etnis.

Ketika dia kembali ke Vatikan, paus tersebut mengatakan bahwa dia telah mendukung Rohingya secara pribadi di Myanmar, juga menjelaskan bagaimana dia menangis setelah bertemu dengan kelompok pengungsi itu.

"Saya menangis: Saya mencoba melakukannya dengan cara yang tidak dapat dilihat," katanya kepada wartawan. "Mereka (Rohingya) juga menangis."

Komentar tersebut memicu kemarahan oleh para pengguna internet di Myanmar, sebuah negara yang terasing dari komunikasi modern selama lima dekade, tetapi kini memiliki media sosial yang aktif.

"Dia seperti kadal yang warnanya telah berubah karena cuaca," kata pengguna Facebook Aung Soe Lin merujuk kepada perbedaan sikap paus yang mengenai krisis tersebut.

"Dia harus menjadi salesman atau broker karena menggunakan kata-kata yang berbeda, meski dia adalah seorang pemimpin agama," kata seorang pengguna Facebook lainnya, Soe Soe seperti dilansir AFP.

Gereja Katolik Myanmar telah menyarankan Francis untuk tidak menyimpang ke dalam isu pembekuan status Rohingya di Myanmar, jika dia memperburuk ketegangan dan orang-orang Kristen yang terancam punah.

Dalam pidato publiknya di Myanmar dia memperlakukan topik ini dengan lembut, mendesak persatuan, belas kasih dan rasa hormat untuk seluruh kelompok etnis -- tetapi tidak menyebut Rohingya.

"Paus adalah orang suci ... tetapi dia mengatakan sesuatu di sini (di Myanmar) dan dia mengatakan hal berbeda di negara lain," kata pengguna Facebook lainnya Ye Linn Maung.

"Dia harus mengatakan hal yang sama bila dia mencintai kebenaran."

Credit antaranews.com

Liga Arab Kecam Rencana Trump Akui Yerusalem Ibu Kota Israel

RIYADH - Liga Arab melemparkan kecaman keras atas rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang berniat mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Liga Arab menyebut pengakuan ini akan mendorong ekstrimisme dan meningkatan kekerasan di kawasan.

"Kami mengatakan dengan sangat jelas bahwa tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan. Ini tidak akan menghasilkan ketenangan atau stabilitas, namun akan mendorong ekstremisme dan meningkatkan kekerasan," ucap Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul Gheit.

"Itu hanya menguntungkan satu sisi, pemerintah Israel, yang memusuhi perdamaian," sambungnya dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (3/12).

Sebelumnya, Otoritas Palestina memperingatkan AS untuk tidak mengakui Yeruselam sebagai Ibu Kota Israel. Penasihat Presiden Palestina, Mahmoud Habash mengatakan, dunia akan membayarnya jika Trump mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

Menurut Habash, pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel akan menjadi penghancuran proses perdamaian secara total. Kemarin, pejabat di Washington mengatakan Trump mempertimbangkan untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Ini dilakukan sebagai cara untuk mengimbangi kemungkinan keputusannya untuk menunda janjinya memindahkan kedutaan AS di sana.

Israel menganggap Yerusalem sebagai Ibu Kotanya, sebuah klaim yang ditolak oleh hampir seluruh dunia dengan mengatakan bahwa statusnya harus ditentukan dalam perundingan damai dengan Palestina. Pemerintah di Ramallah mengklaim bagian timur kota Yerusalem sebagai Ibu Kota masa depan mereka.

Credit sindonews.com

Liga Arab peringatkan AS tak akui Jerusalem sebagai ibu kota Israel

Lokasi negara-negara yang tergabung dalam Liga Arab. (Wikimedia Commons)

Kairo, Mesir (CB) - Liga Arab (AL) pada Ahad (3/12) memperingatkan mengenai konsekuensi berbahaya jika Amerika Serikat mengakui Jerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

"Jika dilaksanakan, itu akan menandai perubahan pendirian bersejarah Washington yang memandang kota suci tersebut sebagai kota Palestina yang diduduki dan bagian tak terpisahkan tanah Palestina yang diduduki," kata Saeed Abu-Ali, Asisten Sekretaris Jenderal AL untuk Tanah Arab dan Palestina yang Diduduki, di dalam satu pernyataan.

Pernyataan tersebut dikeluarkan setelah media AS pada Jumat (1/12) melaporkan Presiden AS Donald Trump sedang mempertimbangkan untuk mengakui Jerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan mungkin mengeluarkan satu pengumuman pada Rabu.

Trump berikrar selama kampanye presidennya untuk memindahkan Kedutaan Besar AS di Israel dari Tel Aviv ke Jerusalem, kota suci yang menjadi sengketa dan diinginkan oleh rakyat Palestina sebagai ibu kota negara masa depan mereka.

Abu-Ali, sebagaimana dilaporkan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Senin pagi, mengatakan pengakuan AS semacam itu akan memberi Israel lampu hijau untuk melanjutkan pelanggarannya atas semua resolusi internasional dan pendudukannya atas tanah Palestina. Ia mendesak Washington agar bertindak sebagai "penengah yang tak memihak" dalam proses perdamaian.

Selama dua hari belakangan, Presiden Palestina Mahmoud Abbas telah mengadakan kontak dengan dan berusaha memperoleh dukungan dari para pemimpin Arab serta Barat, dan memperingatkan potensi dampak yang menghancurkan dari pemindahan Kedutaan Besar AS.

Konflik Palestina-Israel, yang telah berlangsung selama beberapa dasawarsa, muncul sejak Israel menduduki wilayah Paletina dan berdirinya Israel --yang didukung Barat-- pada 1948.

Israel disalahkan oleh masyarakat internasional atas kebuntuan proses perdamaian sejak 2014, akibat kebijakan perluasan permukiman Yahudinya --yang ditolak bahkan oleh sekutu paling kuatnya, Amerika Serikat.

Rakyat Palestina berusaha mendirikan negara merdeka dengan Jerusalem Timur sebagai Ibu Kotanya sejalan dengan penyelesaian dua-negara yang diusulkan PBB dengan dasar perbatasan pra-1967.

Israel merebut dan mencaplok Jerusalem Timur dalam Perang Timur Tengah 1967. Jerusalem Timur adalah bagian dari Jerusalem yang bukan bagian dari Jerusalem Barat, yang dikuasai Israel, pada akhir Perang Arab Israel 1948-1949.

Credit antaranews.com

Yordania Siapkan Pertemuan Darurat Terkait Yerusalem

Polisi Israel berjaga di luar kompleks Masjid Al Aqsha di Kota Tua Yerusalem.

CB, AMMAN -- Yordania telah memulai persiapan mengadakan pertemuan darurat Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengenai Yerusalem. Pertemuan ini akan diadakan sebelum Presiden AS Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Seorang pejabat senior pemerintah AS pada Jumat (1/12) lalu mengatakan Trump kemungkinan akan membuat pernyataan kontroversial tersebut dalam sebuah pidato pada Rabu (6/12). Pengakuan terhadap Yerusalem akan membalikkan kebijakan lama Amerika dan mungkin akan mengobarkan ketegangan di Timur Tengah.

Yordania akan mengundang anggota kedua lembaga tersebut untuk bersidang jika pengakuan tersebut diperpanjang. Mereka akan membahas cara menangani konsekuensi dari keputusan semacam itu yang dapat menimbulkan kekhawatiran.

"Hal ini pada akhirnya dapat menghambat semua upaya perdamaian dan pasti akan provokatif bagi negara-negara Arab dan Muslim serta masyarakat Muslim di seluruh Barat," kata seorang diplomat Yordania, secara anonim.

"Tidak ada masalah yang bisa menggerakkan orang Arab dan Muslim secara serentak seperti masalah Yerusalem," tambah dia.

Dinasti Hashemite Raja Abdullah adalah penjaga tempat suci umat Islam di Yerusalem sehingga Amman peka terhadap perubahan status kota yang disengketakan itu. Para pejabat khawatir langkah tersebut dapat memicu kekerasan di wilayah Palestina dan tumpah ke Yordania. Yordania merupakan sebuah negara tempat keturunan pengungsi Palestina tinggal setelah pembentukan Israel pada 1948.

"Gelombang kemarahan yang luar biasa akan menyebar ke seluruh dunia Arab dan Muslim," kata sumber diplomatik regional lainnya. Ketegangan di kompleks Al Aqsha, situs tersuci ketiga umat Islam di Yerusalem, awal tahun ini juga memicu kerusuhan.

Orang-orang Palestina menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara masa depan mereka. Masyarakat internasional juga tidak mengakui klaim Israel atas kota yang telah menjadi tempat suci bagi agama Yahudi, Muslim, dan Kristen.

Yordania kehilangan Yerusalem Timur dan Tepi Barat oleh Israel selama perang Arab-Israel pada 1967. Yordania mengatakan nasib kota ini hanya boleh diputuskan pada penyelesaian akhir.

Raja Abdullah memperingatkan dampak dari langkah Trump. Trump awal tahun ini mengatakan dia terbuka terhadap solusi baru untuk mencapai perdamaian Timur Tengah, bahkan jika negara Palestina tidak dibentuk.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Palestina Serukan Liga Arab dan OKI Selamatkan Yerusalem

Yerusalem

CB, YERUSALEM -- Menteri Luar Negeri Palestina Riad al-Maliki pada Ahad (3/12) mendesak Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) segera menggelar rapat untuk membahas situasi politik terkini di Yerusalem. Seruan tersebut ia sampaikan menyusul laporan yang menyebutkan bahwa Presiden AS Donald Trump kini sedang bersiap untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Kementerian Luar Negeri Palestina lewat pernyataan resminya mengungkapkan, al-Maliki belum lama ini telah melakukan komunikasi via sambungan telepon dengan pemimpin Liga Arab Ahmad Abul Ghait dan Sekretaris Jenderal OKI Yusuf al-Utsaimin. Kepada mereka berdua, al-Maliki meminta agar Liga Arab dan OKI segera mengadakan pertemuan darurat untuk menolak rencana AS terkait masa depan Yerusalem.

Al-Maliki memperingatkan bahwa langkah AS (mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel) itu bakal menimbulkan konsekuensi serius dan akan meledakkan situasi politik di wilayah Palestina dan wilayah sekitarnya, tulis Kemenlu Palestina lewat pernyataan yang dilansirlaman Wworld Bulletin, Ahad (3/12).

Status Yerusalem sendiri sampai hari ini masih menjadi inti persoalan utama konflik antara Israel dan Palestina. Pasalnya, masyarakat Palestina menginginkan Yerusalem Timur yang saat ini sedang diduduki Israel menjadi ibu kota Palestina. Sementara, selama musim Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) AS tahun lalu, Trump telah berjanji untuk memindahkan kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem, sebagai bentuk pengakuannya terhadap kepimilikan kota itu oleh Israel.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Bahayanya Jika AS Akui Yerusalem Jadi Ibu Kota Israel

Yerusalem

CB, KAIRO -- Liga Arab (AL) pada Ahad (3/12) memperingatkan mengenai konsekuensi berbahaya jika Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

"Jika dilaksanakan, itu akan menandai perubahan pendirian bersejarah Washington yang memandang kota suci tersebut sebagai kota Palestina yang diduduki dan bagian tak terpisahkan tanah Palestina yang diduduki," kata Saeed Abu-Ali, Asisten Sekretaris Jenderal AL untuk Tanah Arab dan Palestina yang Diduduki, di dalam satu pernyataan.

Pernyataan tersebut dikeluarkan setelah media AS pada Jumat (1/12) melaporkan Presiden AS Donald Trump sedang mempertimbangkan untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan mungkin mengeluarkan satu pengumuman pada Rabu.

Trump berikrar selama kampanye presidennya untuk memindahkan Kedutaan Besar AS di Israel dari Tel Aviv ke Jerusalem, kota suci yang menjadi sengketa dan diinginkan oleh rakyat Palestina sebagai ibu kota negara masa depan mereka.

Abu-Ali, Senin pagi, mengatakan pengakuan AS semacam itu akan memberi Israel lampu hijau untuk melanjutkan pelanggarannya atas semua resolusi internasional dan pendudukannya atas tanah Palestina. Ia mendesak Washington agar bertindak sebagai "penengah yang tak memihak" dalam proses perdamaian.

Selama dua hari belakangan, Presiden Palestina Mahmoud Abbas telah mengadakan kontak dengan dan berusaha memperoleh dukungan dari para pemimpin Arab serta Barat, dan memperingatkan potensi dampak yang menghancurkan dari pemindahan Kedutaan Besar AS.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Gara-Gara AS, Perundingan Damai Palestina Terancam Hancur

Suasana di Kota Tua Yerusalem (Foto: REUTERS/Amir Cohen)

Jakarta, CB -- Berbagai reaksi bermunculan setelah tersiarnya kabar bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan mengumumkan pengakuan Amerika Serikat atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Reaksi negatif muncul dari Palestina. Segala upaya damai diyakini bakal berantakan.

Hanan Ashrawi, anggota komite pelaksana Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), pengakuan itu bakal menyingkapkan posisi Amerika Serikat yang sangat sepihak dan bias.

“Itu akan menghancurkan total peluang perdamaian, atau apapun peranan Amerika dalam upaya pencapaian perdamaian," ujar dia. “Mereka mengirim pesan yang jelas ke seluruh dunia: Sudah selesai!”

Ahmed Yousef, penasihat Ismail Haniya, pemimpin kelompok militan Palestina Hamas, juga mengkritisi rencana tersebut. “Saya tidak mengerti mengapa dia (Trump) ingin memusuhi lebih dari satu miliar Muslim di seluruh dunia," katanya.

Trump, menurut analis, juga akan mendapat serangan balik yang kuat, terutama dari dunia Arab. “Bagi orang-orang Palestina, ini akan dianggap membagi kue sambil menegosiasikannya,” kata Ofer Zalzberg, analis International Crisis Group yang berbasis di Yerusalem.

Ashrawi memperingatkan bahwa hal itu dapat menimbulkan dampak yang tidak mudah ditanggung, termasuk kekerasan. “Bagi orang-orang yang mencari alasan, ini akan menjadi alasan yang siap pakai,” ujar Ashrawi.

Adapun proses perundingan damai Israel-Palestina saat ini sedang menunggu proposal dari pemerintahan Trump untuk memulai kembali perundingan damai tersebut. Pertemuan baru-baru ini di Riyadh, antara putra mahkota Arab Saudi Mohammad bin Salman dan menantu Trump, Jared Kushner, dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas, telah menimbulkan spekulasi bahwa Trump dan Pangeran Salman, sedang mendorong sebuah rencana.

Tapi kalau Trump berkukuh mengambil sikap mengakui ibu kota Isreal itu, hanya akan melukai proses damai yang dilakukan. Tensi di Yerusalem pun bakal meninggi lagi.

Pejabat Palestina telah mengeluarkan peringatan. Hamas di Gaza telah menyerukan pemuda untuk turun ke jalan. Langkah Trump diyakini hanya bakal melahirkan sentimen antiAmerika.

Hamas menyerukan intifada baru jika Trump jadi mengambil keputusan itu. PM Abbas juga diminta untuk keluar dari proses perundingan damai. “Sebab Amerika tidak menghasilkan apapun untuk mereka,” tutur Ali Barakeh, perwakilan Hamas di Lebanon, seperti dikutip New York Times.

Presiden Trump sendiri, seperti disebut CNN, paling cepat akan mengumumkan sikap AS pada Selasa (5/12). Disebutkan, Trump akan mempertahankan Kedutaan Besar AS di Tel Aviv untuk enam bulan ke depan. Namun, pemerintahannya akan memindahkan misi diplomatiknya ke Yerusalem.

Sumber CNN yakin bahwa Trump akan mencoba memperlunak pengumumannya bagi Palestina, dengan menyebutkan hanya Yerusalem Barat yang menjadi Ibu Kota Israel. Sedang Yerusalem Timur tetap ingin diklaim Palestina sebagai pusat pemerintahannya.

Para Presiden pendahulu Trump sudah lama berjanji memindahkan kedubes mereka ke Yerusalem. Namun, situasi di sana terlalu kompleks dan dikhawatirkan dampak besar yang terjadi.

Undang-Undang Kedutaan Besar AS di Yerusalem tahun 1995 sudah memutuskan bahwa kedutaan besar AS harus dipindahkan ke Yerusalem atau negara akan berhadapan dengan pinalti keuangan yaitu kehilangan separuh dana Kementerian Luar Negeri untuk mengakuisisi dan merawat bangunan milik AS di luar negeri.

Setiap enam bulan, para presiden menandatangani surat pengecualian untuk menghindari pinalti ini.

Credit CNN Indonesia

Abbas Ingatkan Pemimpin Dunia Soal Bahaya Pernyataan Trump

Masjidil Haram Yerusalem

CB, RAMALLAH -- Presiden Palestina Mahmoud Abbas berusaha mengumpulkan dukungan diplomatik di menit-menit terakhir untuk membujuk Presiden AS Donald Trump agar tidak mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Trump dikabarkan akan mengumumkan pernyataan kontroversial itu dalam sebuah pidato pekan ini.

Menurut seorang juru bicara, Abbas mengadakan serangkaian panggilan telepon pada Ahad (3/12) dengan para pemimpin dunia. Ia menjelaskan bahaya dari keputusan Trump untuk memindahkan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem dan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

"Langkah Amerika yang terkait dengan pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel, atau memindahkan Kedutaan Besar AS ke Yerusalem, merupakan ancaman bagi masa depan proses perdamaian dan tidak dapat diterima oleh orang-orang Palestina, Arab, dan internasional," ujar Abbas, dikutip The Guardian.

Seruan Abbas sejauh ini telah disampaikan ke sejumlah pemimpin Arab, Presiden Prancis Emmanuel Macron, dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Abbas khawatir seruan Palestina tidak akan dipertimbangkan oleh Gedung Putih.

Kantor berita Turki, Anadolu, melaporkan Erdogan mengatakan kepada Abbas, negara Palestina yang merdeka harus memiliki Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Abbas juga mengatakan akan mengupayakan pertemuan dengan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan Liga Arab untuk membahas masalah tersebut.

Yordania, Presiden Liga Arab saat ini, akan mengundang anggota OKI dan Liga Arab untuk bersidang jika pengakuan AS terhadap Yerusalem diperpanjang. Mereka akan membahas cara-cara untuk menghadapi konsekuensi dari keputusan semacam itu yang akan menimbulkan kekhawatiran.

"Hal ini pada akhirnya dapat menghambat semua upaya perdamaian dan memiliki risiko yang sangat tinggi untuk memprovokasi negara-negara Arab dan Muslim, serta komunitas Muslim di Barat," kata seorang diplomat Yordania.

Trump mungkin akan mengakui Yerusalem secara sepihak saat ia tengah mempertimbangkan apakah akan memperpanjang pengabaian pemindahan Kedutaan Besar AS untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem, selama enam bulan. Yerusalem selama ini diharapkan dapat menjadi ibu kota negara Palestina yang merdeka di masa depan.

Batas waktu Trump untuk menandatangani pengabaian pemindahan itu jatuh pada Senin (4/12). Namun menantu sekaligus penasihatnya, Jared Kushner, pada Ahad (3/12) malam mengatakan Trump masih belum memutuskan apa yang harus dilakukan.

Kushner mengatakan presiden Trump masih mempertimbangkan sejumlah fakta. Ia berbicara untuk pertama kalinya di depan publik tentang perannya dalam proses perdamaian Timur Tengah, di Forum Saban di Washington.

Pekan lalu, Gedung Putih telah mendapat peringatan dari pejabat kebijakan luar negeri dan pejabat keamanan AS mengenai risiko terhadap diplomasi dan keamanan AS di wilayah itu jika memindahkan kedutaan.

Berbicara kepada Fox News pada Ahad (3/12), Penasihat Keamanan Nasional Trump, HR McMaster, mengatakan ia telah mempresentasikan kepada Trump sejumlah opsi mengenai masalah ini.

"Ada beberapa opsi terkait perpindahan kedutaan di masa depan, yang menurut saya bisa Anda gunakan untuk mendapatkan momentum menuju kesepakatan damai, dan sebuah solusi yang sesuai untuk Israel dan Palestina," kata McMaster.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Trump Berencana Akui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel

Warga berkumpul di depan tembok ratapan, Yerusalem. Kota ini disebut akan diakui AS sebagai ibu kota Israel. (Foto: REUTERS/Amir Cohen)

Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump diperkirakan akan mengumumkan pengakuan AS terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel paling cepat Selasa (5/12).

Hal itu diungkapkan beberapa sumber pejabat Pemerintah AS yang mengetahuinya secara langsung serta diplomat asing kepada CNN.

Sumber-sumber tersebut menyatakan, trump akan memperhalus pengumuman itu dengan menyatakan bahwa pengakuan ibu kota Israel tersebut hanya untuk Yerusalem Barat, bukan Yerusalem Timur yang hendak diklaim Palestina sebagai ibu kotanya.

Pengumuman Trump tersebut terkait dengan masih tertundanya penandatanganan keputusan soal lokasi Kedutaan besar AS di tel Aviv, Israel, untuk enam bulan selanjutnya. Dia malah menyebut, administrasi kedutaan tersebut akan pindah ke Yerusalem suatu saat nanti.

Namun demikian, sumber-sumber itu menekankan bahwa kepastian keputusan tersebut masih menunggu keputusan akhir Trump. Sejauh ini, belum ada keputusan akhir soal pengakuan itu.

"Presiden selalu mengatakan bahwa (pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel) ini hanya soal kapan, bukan 'jika'. Presiden kini masih mempertimbangkan pilihan-pilihan dan kami tidak mengumumkan apapun," ungkap seorang juru bicara Gedung Putih.

Sementara, Israel mengklaim Yerusalem sebagai ibu kota pemerintahannya. Namun, tidak ada kedutaan asing yang berada di sana. Masyarakat internasional masih menganggapnya sebagai masalah yang harus diselesaikan sebagai bagian dari kesepakatan damai yang lebih luas. Israel merebut Yerusalem dari Yordania selama perang 1967 silam.

Langkah Trump dalam mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, ditambah dengan pertimbangan rencana untuk memindahkan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem, disebut dapat mempersulit upaya menantu sekaligus penasihat Trump, Jared Kushner, untuk memulai kembali perundingan perdamaian antara Israel dan Palestina.

Para pembantu senior Trump mengungkapkan, rencana-rencana itu kemungkinan masih bisa berubah. Trump telah menghadapi tenggat waktu Jumat di bawah peraturan tahun 1995 untuk mengeluarkan pembebasan yang memungkinkan kedutaan tetap berada di Tel Aviv. Hal itu rutin dilakukan Presiden AS sejak 1999.

Saat masih kandidat Presiden, Trump pernah berjanji untuk memindahkan kedutaan AS ke Yerusalem. Hal itu memang jadi perhatian sebagian pemilih dari warga Yahudi-Amerika dan Evangelis.

Trump menunda langkah tersebut pada Juni lalu dengan menandatangani sebuah pembebasan demi memberi waktu kepada Kushner untuk mengerjakan rencana perdamaiannya.

Credit CNN Indonesia

Pengakuan Trump Terkait Yerussalem Diprediksi Picu Kekerasan

Presiden AS Donald Trump

CB, KAIRO -- Setiap langkah Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel akan mendorong ekstremisme dan kekerasan, kata Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul Gheit, Sabtu (2/12). Dia berbicara sehari setelah pejabat tinggi pemerintah Amerika Serikat mengatakan Presiden Donald Trump kemungkinan membuat pengumuman pada minggu depan.

Rakyat Palestina menginginkan Yerusalem sebagai ibu kota negara masa depan mereka dan masyarakat dunia tidak mengakui klaim Israel atas semua kota, yang menjadi rumah bagi tempat suci agama Yahudi, Islam dan Kristen. Kabar terkait rencana pengumuman Trump itu, yang akan menyimpang dari presiden Amerika Serikat sebelumnya, yang telah bersikeras bahwa kedudukan Yerusalem harus diputuskan dalam perundingan, mendapat kecaman dari pemerintah Palestina.

"Pada hari ini, kami mengatakan dengan sangat jelas bahwa mengambil tindakan semacam itu tidak dapat dibenarkan ... Ini tidak akan menghasilkan ketenangan atau stabilitas, namun akan memicu ekstremisme dan melakukan kekerasan," kata Aboul Gheit dalam sebuah pernyataan yang dipublikasikan di laman liga Arab tersebut.

"Itu hanya menguntungkan satu pihak, pemerintah Israel yang memusuhi perdamaian," tambahnya.

Militer Israel sebelumnya menyatakan tentara melancarkan serangan udara kedua terhadap "prasarana" di Jalur Gaza pada Kamis sore dan menuduh gerilyawan Palestina melancarakan serangan mortir pada pagi hari yang sama. Serangan tersebut dilancarkan setelah gerilyawan Jalur Gaza menembakkan bom mortir ke arah pos militer di samping pagar pemisah antara Israel dan bagian utara Jalur Gaza pada Kamis siang. Serangan tersebut mengakibatkan kerusakan kecil dan tak merenggut korban cedera, kata militer Israel.

Israel belakangan menuduh gerilyawan, yang berpusat di Jalur Gaza, melancarkan serangan itu, demikian laporan Xinhua. Sebagai balasan, militer Israel melancarkan serangan udara gabungan dengan serangan artileri, dengan sasaran dua pos Jihad Islam dan dua pos HAMAS, kata pernyataan militer.

Beberapa jam kemudian, serangan udara kedua dilancarkan. Sekali ini, satu pesawat Israel menyerang dia pos militer lagi milik Jihad Islam di bagian tengah Jalur Gaza, kata pernyataan tersebut.

Juru bicara Kementerian Kesehatan Palestina di Jalur Gaza, Dr Ashraf Al-Qidre, mengatakan kepada media Palestina bahwa dua orang menderita luka ringan akibat pemboman Israel. Gerilyawan mengatakan serangan mortir tersebut adalah pembalasan atas pembunuhan seorang petani Palestina pada Kamis pagi. Warga desa yang berusia 48 tahun itu ditembak hingga tewas oleh seorang pemukim Yahudi dalam satu pertikaian.

Militer Israel menyatakan pemukim tersebut menembak petani Palestina itu "untuk membela diri saat sekelompok pemukim diserang oleh orang yang melempar batu", sedangkan saksi mata Palestina mengatakan pria tersebut sedang bekerja di ladangnya selama penembakan itu. Kekacauan terjadi satu bulan setelah Israel membom terowongan penyeberangan dari Jalur Gaza ke Israel dan menewaskan sedikit-dikitnya selusin anggota gerilyawan tersebut.

Credit republika.co.id