Selasa, 21 November 2017

Tempur Lawan ISIS, Komandan Garda Revolusi Iran Terbunuh

TEHERAN - Seorang komandan Garda Revolusi Iran dan seorang petempur tingkat rendah terbunuh saat bertempur melawan kelompok ISIS di Suriah pekan lalu. Sayap militer Teheran bertempur di Suriah untuk membela sekutu Teheran, Presiden Bashar al-Assad.

Kheyrollah Samadi, seorang komandan Garda Revolusi yang memimpin sebuah unit tempur di Suriah, tewas pada hari Kamis dalam pertempuran di wilayah Albu Kamal, yang berbatasan dengan Irak. Laporan itu pertama kali dirilis media Iran, Fars News.

Media Iran lainnya, Tasnim, mengutip seorang pejabat Teheran melaporkan bahwa sudah lebih dari 1.000 orang Iran terbunuh di Suriah.

Tentara Suriah dan sekutu-sekutunya dilaporkan telah memegang kendali penuh atas wilayah Albu Kamal, kota penting terakhir bagi kelompok Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).

Samadi, yang bertempur dalam perang Iran-Irak selama tahun 1980-an dan telah pensiun dari militer Iran sebelum masuk Garda Revolusi untuk pergi ke Suriah. Dia terbunuh oleh sebuah ledakan mortir.

Mengutip laporan Reuters, Senin (20/11/2017), foto Samadi dan Qassem Soleimani—kepala cabang Garda Revolusi yang bertanggung jawab atas operasi di luar Iran—menghiasi media-media Teheran pada hari Minggu.

Sedangkan milisi tingkat rendah Iran yang juga tewas dalam pertempuran melawan ISIS diketahui bernama Mehdi Movahednia. Dia tewas pada hari Sabtu dalam bentrokan di Kota Mayadin, Suriah timur.

Sebuah situs yang terkait dengan Garda Revolusi, menuliskan pujian untuk Samadi yang dianggap sebagai pelindung situs suci Syiah.”Pembela tempat suci,” bunyi pujian tersebut.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump bulan lalu memberi kewenangan kepada Departemen Keuangan untuk menjatuhkan sanksi ekonomi kepada anggota Garda Revolusi Iran. Sanksi itu sebagai tanggapan atas tuduhan bahwa Iran berupaya mengacaukan dan melemahkan lawan-lawannya di Timur Tengah.

Credit sindonews.com

Tak Ada yang Bisa Cegah Trump Gunakan Bom Nuklir terhadap Korut

WASHINGTON - Sebuah sistem “checks and balances” ada untuk mencegah seorang presiden Amerika Serikat (AS) yang secara tidak sah memerintahkan serangan bom nuklir. Namun, namun tidak ada yang bisa menghentikan komandan utama untuk menggunakan senjata itu terhadap musuh termasuk Korea Utara (Korut).

Pendapat itu disampaikan Bruce G. Blair, mantan perwira pasukan nuklir Washington yang kini jadi salah satu pendiri kelompok Global Zero—penganjur penghapusan senjata nuklir dunia. Mantan Wakil Presiden AS Dick Cheney juga bependapat serupa.

”Jika Presiden Trump memutuskan bahwa sudah waktunya untuk menempatkan (pemimpin Korut) Kim Jong Un di tempatnya untuk selamanya, dia akan memilih sebuah rencana yang sudah ada. Dan hampir tidak mungkin pandangan saya untuk mengesampingkan sebuah keputusan untuk menerapkan opsi itu,” kata Blair kepada USA Today, yang dikutip Senin (20/11/2017).

Komentar itu muncul setelah Jenderal John Hyten, Kepala Komando Strategis (STRATCOM) AS, di Halifax International Security Forum, Kanada, Sabtu lalu mengatakan bahwa dia akan menolak perintah peluncuran bom nuklir dari presiden jika dia yakin bahwa perintah tersebut ilegal. Dia menambahkan bahwa presiden kemungkinan akan memintanya untuk mendapatkan opsi legal.

”Saya memberikan saran kepada presiden,” kata Hyten. ”Dia akan memberi tahu saya apa yang harus dilakukan, dan jika itu ilegal, tebak apa yang akan terjadi? Saya akan mengatakan, 'Tuan Presiden, itu ilegal.' Coba tebak apa yang akan dia lakukan? Dia akan berkata, 'Apa yang akan legal?' Dan kita akan menemukan opsi gabungan untuk menanggapi situasi apa pun,” papar Hyten.

Namun, Brian McKeon, penasihat senior kebijakan militer di Pentagon selama pemerintahan Barack Obama, secara efektif mengatakan kepada para senator AS bahwa kehendak presiden untuk meluncurkan serangan nuklir tidak dapat digagalkan.

Dia mengatakan, jika seorang komandan militer menolak untuk melaksanakan perintah presiden, Menteri Pertahanan sekretaris akan diminta memerintahkan komandan yang enggan untuk menjalankan perintah tersebut.

”Dan kemudian, jika komandan itu masih menolak,” kata McKeon, ”Anda juga mendapatkan Menteri Pertahanan yang baru atau mendapatkan seorang komandan baru.”

Lebih lanjut, Blair mengatakan kepada USA Today bahwa tidak ada yang pernah berpikir bahwa seorang komandan Komando Strategis terbesit untuk menentang perintah seorang presiden. “Seluruh sistem dibuat sangat efisien. Ketika saya menjadi perwira peluncuran nuklir, saya berlatih perang nuklir mungkin 100 kali dalam simulator dan latihan di lapangan beberapa kali, dan perintah peluncuran selalu datang langsung dari Pentagon,” papar Blair.

Mantan Wakil Presiden Dick Cheney dalam wawancara dengan Fox News juga menegaskan kuasa seorang presiden dalam memerintahkan serangan bom nuklir.

”Seorang presiden bisa meluncurkan semacam serangan dahsyat yang belum pernah terjadi di dunia. Dia tidak perlu mengecek siapa pun. Dia tidak perlu menghubungi Kongres. Dia tidak perlu mengecek ke pengadilan. Dia memiliki otoritas itu,” katanya.

Credit sindonews.com

Nuklir Korea Utara Diramal Serang Gunung Yellowstone di Amerika

CB, Jakarta - Senjata nuklir Korea Utara boleh jadi diarahkan untuk meledakkan gunung berapi paling berbahaya di Amerika Serikat, Yellowstone di Wyoming. Hla ini ditujukan untuk merobek dan membelah wilayah Amerika.
Teoritikus konspirasi terkemuka, David Meade memperkirakan Korea Utara menargetkan gunung berapi yang menjadi taman nasional Amerika Serikat tersebut dalam upaya menghasilkan ledakan apokaliptik.

Menurut Meade, ledakan semacam itu mampu memisahkan Amerika Serikat menjadi dua. Tapi dia mengatakan bahwa dirinya kini menjadi target sebuah kekuatan asing setelah tahu banyak mengenai rancangan itu.

"Saya tahu terlalu banyak dan berada di ambang untuk mengungkapkan tatanan pertempuran mereka terhadap Amerika, akun webmaster saya didekripsi pada tingkat yang sangat tinggi, dan saya dikirimi informasi yang mengancam,' ujarnya seperti dilansir The Sun, 19 November 2017.

"Hanya itu yang bisa saya katakan untuk saat ini, tapi saya tahu serangan itu berasal dari Timur, kemungkinan Korea Utara," ungkap Meade.
Menurutnya, letusan yang setara dengan 2.000 gunung berapi kecil itu hanya membutuhkan senjata nuklir berkekuatan kecil.
Namun teori Meade tidak dapat dijadikan referensi. Di masa lalu Meade juga mengklaim dalam sebuah buku berjudul Kemunculan Planet X 2017, bahwa planet Nibiru akan menabrak Bumi pada Oktober lalu. Namun ramalannya tidak terwujud.

Credit TEMPO.CO

Trump Masukkan Kembali Korea Utara Dalam Daftar Negara Teroris

CB, Jakarta - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump memasukkan kembali Korea Utara kembali dalam daftar negara pensponsor terorisme saat menggelar rapat dengan kabinetnya di Gedung Putih, Senin, 20 November 2017. Nama Korea Utara dikeluarkan dari daftar negara pensponsor terorisme pada tahun 2008.
Setelah itu, Trump mengatakan Kementerian Keuangan akan mengumumkan sanksi baru terhadap Korea Utara keesokan harinya.

"Hari ini Amerika Serikat menyatakan Korea Utara sebagai negara sponsor terorisme. Seharusnya terjadi sejak lama, seharusnya terjadi bertahun-tahun yang lalu," kata Trump, seperti yang dilansir CNN pada 21 November 2017.

Trump mengatakan Korea Utara telah berulang kali melakukan aksi terorisme, termasuk pembunuhan di luar negeri.
"Penetapan ini akan memberlakukan sanksi lebih lanjut bagi Korea Utara ... dan mendukung secara maksimum kampanye kami untuk mengisolasi rezim pembunuh tersebut," kata Trump.

Seorang pejabat tinggi mengungkapkan, Menteri Luar Negeri Rex Tillerson juga telah menetapkan bahwa rezim Korea Utara telah berulang kali memberikan dukungan untuk tindakan terorisme internasional.
"Sebagai bagian dari strategi tekanan maksimum pemerintah, kami telah meminta semua negara di seluruh dunia untuk menempatkan tekanan diplomatik dan ekonomi pada Korea Utara, yang rezimnya mengancam perdamaian dan keamanan internasional dengan perkembangan rudal nuklir dan balistik yang tidak sah, dukungan berbahaya untuk terorisme internasional dan aktivitas berbahaya lainnya," kata pejabat tersebut.
Tillerson mengakui bahwa penetapan Korea Utara sebagai negara teroris akan memberlakukan beberapa sanksi baru di luar yang telah diberlakukan.
Sebelumnya, ada tiga negara yang diberi label negara teroris oleh Amerika Serikat, yakni Iran, Sudan dan Suriah.

Penunjukan tersebut membawa sanksi signifikan terhadap kemampuan negara tersebut untuk menerima bantuan luar negeri Amerika termasuk larangan ekspor dan penjualan alat pertahanan. Hal ini juga memungkinkan Amerika Serikat untuk menghukum orang atau negara yang berdagang dengan negara-negara yang ditunjuk.
Di masa Presiden George W. Bush, Korea Utara dikeluarkan dari status negara teroris pada tahun 2008. Bush memutuskan untuk menghapus Korea Utara dari daftar tersebut sebagai bagian dari upaya untuk menyelamatkan kesepakatan nuklir dengan negara tersebut.
Amerika mengeluarkan nama Libya dari daftar negara pensponsor terorisme tahun 2006 dan Irak tahun 2004. Di masa Presiden Barack Obama, Kuba Kuba dihapus dari daftar negara pensponsor terorisme pada tahun 2015.
Trump untuk pertama kali memasukkan nama Korea Utara dalam daftar negara pensponsor terorisme. Ia melakukannya menjelang setahun dirinya menjabat sebagai presiden.

Credit TEMPO.CO

PM Jepang Sambut Langkah AS Tetapkan Korut Sponsor Terorisme

TOKYO - Perdana Menteri (PM) Jepang Shinzo Abe pada hari Selasa (21/11/2017) menyambut baik langkah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk menempatkan Korea Utara (Korut) kembali dalam daftar negara sponsor terorisme. Menurutnya, langkah ini akan meningkatkan tekanan terhadap Pyongyang.

Keputusan Trump itu diumumkan hari Senin waktu Washington. Dengan status negara sponsor terorisme, Korut—yang berambisi menjadi negara bersenjata nuklir—berpotensi dijatuhi lebih banyak sanksi.

”Saya menyambut dan mendukung, karena hal tersebut menimbulkan tekanan pada Korea Utara,” kata Abe kepada wartawan, seperti dilaporkan kantor berita Kyodo.

Beberapa anggota Kongres AS sejatinya telah berusaha selama bertahun-tahun untuk memasukkan Korut dalam daftar negara sponsor terorisme. Namun, beberapa pihak mempertanyakan apakah rezim tertutup tersebut memenuhi kriteria untuk secara aktif mensponsori terorisme internasional.

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Trump yang mengumumkan status Korut sebagai negara sponsor terorisme memerintahkan Departemen Keuangan AS untuk mengumumkan sanksi tambahan terhadap rezim Korut yang dipimpin Kim Jong-un tersebut pada hari Selasa (21/11/2017).

”Selain mengancam dunia dengan kerusakan nuklir, Korut telah berulang kali mendukung tindakan terorisme internasional, termasuk pembunuhan di tanah asing (luar negeri),” kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih.

”Penunjukan ini akan menjatuhkan sanksi dan hukuman lebih jauh kepada Korut dan orang-orang terkait serta mendukung kampanye tekanan maksimum kami untuk mengisolasi rezim pembunuh tersebut,” ujar Presiden Trump, seperti dikutip Reuters.

Selain Korut, negara lain yang dimasukkan AS dalam daftar negara sponsor terorisme adalah Iran, Sudan dan Suriah.

Korut pernah dimasukkan ke dalam daftar negara sponsor terorisme oleh Washington setelah dituding terlibat pemboman sebuah pesawat Korean Air tahun 1987. Serangan itu menewaskan 115 orang yang berada di pesawat.

Namun administrasi mantan Presiden George W Bush, yang juga dari Partai Republik, menghapus daftar itu pada tahun 2008 sebagai imbalan atas kemajuan dalam perundingan denuklirisasi.

Credit sindonews.com

John Kerry: Israel Tak Pernah Berniat Damai dengan Palestina

WASHINGTON - Mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) John Kerry menyatakan, Israel tidak pernah berniat untuk berdamai dengan Palestina. Hal itu terungkap dalam sebuah rekaman saat Kerry sedang berbicara di sebuah forum yang berlangsung di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA).

Dalam rekaman itu, Kerry melemparkan pujian kepada pemerintah dan masyrakat Palestina yang menuturnya sangat mendukung upaya damai dengan Israel. Namun, di sisi lain dia menyyaangkan sikap Israel yang tidak mendukung upaya damai tersebut.

"Orang-orang Palestina telah melakukan pekerjaan luar biasa yang tetap berkomitmen untuk melakukan perdamaian tanpa kekerasan. Ketika intifada berlangsung pada tahun 2015 mereka menunjukan sikap anti-kekerasan di Tepi Barat," ucap Kerry.

"Ini diabaikan oleh populasi Israel secara umum, karena ini bukan topik diskusi. Mengapa? Karena mayoritas kabinet yang saat ini berada di pemerintahan Israel telah mengumumkan bahwa mereka tidak menginginkan sebuah negara Palestina," sambungnya, seperti dilansir Fars News pada Senin (20/11).

Rekaman tersebut diketahui berasal dari sebuah konferensi tahun lalu di Dubai yang dihadiri oleh beberapa pembuat kebijakan paling penting di Timur Tengah. Tidak jelas apakah Kerry tahu dia sedang direkam atau tidak.

Rekaman ini sendiri sejatinya sejalan dengan pandangan Kerry mengenai konflik Israel-Palestina. Dalam pidato pada bulan Desember 2016 itu, Kerry yang saat itu masih menjabat sebagai Menlu, mengecam Israel karena tidak produktif dalam perundingan damai dengan Palestina.

"Teman perlu saling menceritakan kebenaran yang sulit dan persahabatan membutuhkan rasa saling menghormati," ucap Kerry kala itu. Pidato tersebut menarik kecaman dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan banyak anggota Kongres dari kedua belah pihak, termasuk Senator John McCain dan Senator Chuck Schumer.

Credit sindonews.com

Saudi dan Sekutu Kawasan Kompak Lawan Iran

Grafis 'Perang' Saudi - Iran

CB, KAIRO -- Menteri luar negeri Arab Saudi dan negara Arab lain mengecam Iran dan sekutu Syiah Lebanon-nya, Hizbullah dalam pertemuan darurat di Kairo pada Ahad (19/11). Mereka menyerukan persatuan melawan campur tangan Iran.

Ketegangan di kawasan tersebut meningkat dalam beberapa pekan belakangan antara kerajaan Arab Saudi dan Iran atas pengunduran diri Perdana Menteri Lebanon Saad al-Hariri serta peningkatan perang di Yaman.

Hariri, sekutu Saudi, menyatakan mundur pada 4 November dari Riyadh, menuduh Iran dan Hizbullah menyebarkan perselisihan. Namun, Presiden Lebanon Michel Aoun dan politikus lain menuduh Saudi menahan Hariri sebagai sandera dan mengatakan Hariri dipaksa mundur oleh Saudi. Hariri menyangkal pernyataan itu.

Kelompok Hizbullah, kekuatan militer terlibat dalam perang Suriah dan sekaligus gerakan politik, adalah bagian dari pemerintahan Lebanon dalam unsur bersaing dan sekutu Aoun.
Arab Saudi juga menuduh Hizbullah berperan dalam peluncuran sebuah peluru kendali menuju Riyadh dari Yaman pada bulan ini. Iran membantah tuduhan bahwa mereka telah memberi bantuan pasokan kepada Gerakan Houthi di Yaman.

"Kerajaan tidak akan ragu lagi mempertahankan keamanannya," kata Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel Jubeir dalam forum itu.

"Kita harus berjuang bersama," tambahnya.

Pertemuan darurat para menteri luar negeri negara Arab diadakan atas permintaan Arab Saudi dengan dukungan dari UEA, Bahrain, dan Kuwait untuk membahas cara menghadapi campur tangan Iran. Dalam pernyataan setelah pertemuan tersebut, Liga Arab menuduh Hizbullah telah mendukung terorisme dan kelompok garis keras di kawasan Arab dengan persenjataan canggih dan peluru kendali balistik.

Negara Arab akan memberikan keterangan kepada Dewan Keamanan PBB terkait pelanggaran Teheran karena telah mempersenjatai milisi di Yaman. Perwakilan Liga Arab Lebanon keberatan dengan deklarasi tersebut, karena menuduh Hizbullah terkait terorisme. Ia mengatakan bahwa kelompok tersebut merupakan bagian dari pemerintah Lebanon, menurut laporan stasiun televisi al-Manar yang berkaitan dengan Hizbullah.

Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab Anwar Gargash mengatakan dalam Twitternya deklarasi tersebut adalah sebuah "pesan yang jelas" tentang aksi bersama negara Arab melawan Iran.

Perang saudara di Yaman melibatkan pemerintah yang diakui secara internasional, dukungan Arab Saudi dan sekutunya, melawan gerakan Houthi dan pasukan yang setia kepada mantan presiden Ali Abdullah Saleh.

"Ancaman Iran telah melampaui batas dan mendorong keadaan berbahaya bagi wilayah," kata Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul Gheit.

"Sayangnya negara-negara seperti rezim Saudi gencar menciptakan perbedaan, dan karena hal ini mereka tidak melihat hasil selain perpecahan," kata Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif kepada media pemerintah Iran pada Minggu di sela-sela pertemuan di Antalya.

Menteri luar negeri Mesir menerima sambungan telepon dari Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson pada Minggu, mereka membicarakan ketegangan wilayah terkait Lebanon, kata kementerian luar negeri dalam pernyataan.

Setelah campur tangan Prancis, Hariri terbang ke Prancis dan bertemu dengan Presiden Emmanuel Macron di Paris pada Sabtu. Dia akan tiba di Kairo pada Selasa untuk melakukan kunjungan, kata kantornya. Ketika berbicara di Paris, Hariri mengatakan akan menjelaskan kedudukannya ketika kembali ke Beirut dalam beberapa hari mendatang.

Ia mengatakan akan ambil bagian dalam perayaan hari kemerdekaan Lebanon, yang jatuh pada Rabu.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Iran Tuding Saudi Kobarkan Kekacauan dan Rusak Kestabilan

Muhammad Javad Zarif

CB, TEHERAN -- Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif pada Ahad (19/11) mengatakan Arab Saudi merusak kestabilan wilayah tersebut saat Kerajaan tersebut terus menciptakan krisis di beberapa negara regional.

"Arab Saudi menuduh Iran merusak kestabilan, sedangkan negeri itu menyulut aksi teror, mengobarkan perang terhadap Yaman, memblokade Qatar dan mengobarkan krisis di Lebanon," kata Zarif di akun Twitternya.

Selain itu, Liga Arab juga mengumumkan, setelah pertemuan mereka di Ibu Kota Mesir, Kairo pada Ahad, mereka mungkin akan melakukan pendekatan ke Dewan Keamanan PBB mengenai "pelanggaran" Iran.

Iran dengan tegas telah membantah tuduhan tersebut dan menuduh Arab Saudi karena melakukan pelanggaran kedamaian dan kestabilan di wilayah itu.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Saudi Minta Negara-Negara Arab Bersatu Hadapi Iran

Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel Al Jubeir

CB,KAIRO -- Arab Saudi dan Bahrain meminta negara-negara Arab untuk bersatu menghadapi Iran terkait perannya dalam konflik regional. Hal tersebut disampaikan Saudi ketika menghadiri sidang darurat Liga Arab di Kairo, Mesir, Ahad (19/11).

Dalam sidang tersebut, Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel al-Jubeir mengatakan Iran memiliki agenda untuk memecah belah negara-negara di kawasan Arab. "Iran bertujuan untuk mengacaukan dan memberi bahan bakar pada perpecahan sektarian di kawasan serta mendorong gesekan antara kita dan rakyat kita," kata al-Jubeir, dikutip laman Aljazirah, Senin (20/11).

"Respons cepat ini mencerminkan kegawatan situasi yang dihadapi negara kita akibat pelanggaran rudal balistik Iran dan campur tangannya dalam urusan dalam negeri negara-negara Arab," ungkap al-Jubeir menambahkan.

Seruan senada disuarakan Menteri Luar Negeri Bahrain Khalid bin Ahmed Al-Khalifa. Menurutnya intervensi Iran dalam urusan internal negara-negara Arab telah mengancam keamanan dan stabilitas. "Iran memiliki senjata di wilayah ini, yang terbesar adalah Hizbullah," ujar Al-Khalifa.

Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul Gheit pun memprotes Iran dalam sidang darurat Liga Arab. Ia secara tegas mengecam peluncuran rudal oleh milisi Houthi Yaman menuju Riyadh, Saudi. Ia mengklaim rudal yang ditembakan Houthi adalah rudal buatan Iran. "Ini merupakan pesan yang tidak dapat diterima," kata Gheit.

Sidang darurat Liga Arab digelar di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Arab. Selain terkait peluncuran rudal oleh Houthi, hal ini juga dipicu pengunduran perdana menteri Lebanon Saad Hariri.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Turki Sebut Insiden di Norwegia Skandal Terbesar NATO

Wakil Perdana Menteri Turki Bekir Bozdag menyebut insiden yang terjadi dalam latihan gabungan NATO di Norwegia sebagai skandal terbesar organisasi itu. Foto/Istimewa

ANKARA - Wakil Perdana Menteri Turki Bekir Bozdag menyebut insiden yang terjadi dalam latihan gabungan NATO di Norwegia sebagai skandal terbesar organisasi itu. Dalam latihan perang itu terpampang sebuah poster yang berisi musuh-musuh NATO, dan nama Perdana Menteri Turki Tayyip Erdogan berada di dalamnya.

"Ini adalah salah satu skandal terbesar dalam sejarah NATO. Kami menyatakan dengan jelas bahwa insiden ini tidak boleh disembunyikan, atau dilupakan begitu saja," ucap Bozdag, seperti dilansir Anadolu Agency pada Senin (20/11).

Sementara itu, akibat insiden ini Erdogan langsung mempertanyakan kredibilitas NATO, khususnya dalam hal melindungi anggota mereka dari berbagai macam ancaman yang ada. Satu hal yang disoroti Erdogan adalah penarikan sistem pertahanan rudalnya dari Turki.

Erdogan lalu mempertanyakan sikap NATO yang memprotes keras Turki karena membeli sistem pertahanan udara buatan Rusia S-400. Menurutnya, apa yang dilakukan NATO benar-benar mengundang banyak pernyataan.

"Kredilitas NATO telah dipertanyakan oleh semua negara anggotanya, saat mereka menarik sistem pertahanan rudal dari Turki, di saat ancaman dari Suriah meningkat. Dan sekarang, ketika kita mencoba untuk membeli sistem pertahanan udara S-400 dari Rusia, reaksi dari beberapa negara aliansi (NATO) membuktikan keburukan ini," ungkap Erdogan.

NATO sendiri sejatinya telah meminta maaf mengenai insiden di Norwegia. Namun, Erdogan menolak permintaan maaf dari NATO itu, dengan menyebut perilaku yang tidak sopan tak bisa dimaafkan dengan mudah.

Credit sindonews.com

Erdogan Tolak Maaf NATO soal Namanya Masuk Daftar Musuh

ISTANBUL - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada hari Sabtu menolak permintaan maaf dari NATO setelah namanya muncul di poster yang memuat daftar musuh dalam latihan perang aliansi militer tersebut di Norwegia. Menurut Erdogan, perilaku yang tidak sopan tak bisa dimaafkan dengan mudah.

”Anda telah melihat perilaku yang tidak sopan pada latihan NATO kemarin. Ada beberapa kesalahan yang dilakukan bukan oleh orang bodoh tapi oleh orang-orang pangkalan,” kata Erdogan dalam sebuah pidato yang disiarkan langsung di televisi.

”Masalah ini tidak bisa ditutupi dengan permintaan maaf sederhana,” lanjut Erdogan, yang dikutip Reuters, Minggu (19/11/2017).

Presiden Turki ini pada hari Jumat mengumumkan bahwa Ankara menarik 40 tentara keluar dari latihan perang NATO di Norwegia, setelah namanya muncul dalam daftar musuh di sebuah poster di latihan tersebut.

Selain Erdogan, nama Bapak Turki Modern Mustafa Kemal Ataturk juga masuk dalam daftar musuh di poster tersebut.

Mengomentari insiden tersebut, Sekjen NATO Jens Stoltenberg yang berada Joint Warfare Center NATO di Stavanger, Norwegia, mengatakan; ”Saya mohon maaf atas pelanggaran yang telah terjadi.”

”Insiden tersebut merupakan hasil tindakan individu dan tidak mencerminkan pandangan NATO,” lanjut Stoltenberg dalam sebuah pernyataan.

Individu yang terlibat, kata Stoltenberg, adalah seorang kontraktor sipil yang disokong oleh Norwegia dan bukan pegawai NATO. Individu itu segera dikeluarkan dari latihan. Sedangkan tindakan lebih lanjut akan diserahkan kepada pihak Norwegia.

”Turki adalah sekutu NATO yang berharga, yang memberikan kontribusi penting bagi keamanan sekutu,” imbuh Stoltenberg. Pihak Norwegia juga menyampaikan permintaan maaf kepada Erdogan.

Credit sindonews.com

Erdogan dan Ataturk Masuk Daftar Musuh, NATO Minta Maaf

STAVANGER - Sekretaris Jenderal NATO meminta maaf kepada Turki terkait latihan militer di Norwegia. Pasalnya, pendiri Turki Mustafa Kemal Ataturk dan Presiden Recep Tayyip Erdogan dilaporkan digambarkan sebagai musuh.

Erdogan mengatakan Turki menarik 40 tentara yang ikut dalam latihan di pusat perang bersama NATO di Stavanger, Norwegia, untuk memprotes kejadian tersebut dan mengkritik aliansi itu.

"Tidak ada persatuan seperti itu, tidak ada aliansi semacam itu," katanya dalam sebuah pidato kepada pemimpin provinsi partai yang berkuasa.

Rincian kejadian itu sendiri masih samar. Erdogan mengatakan gambar Ataturk dan namanya sendiri ditampilkan di "grafik musuh" selama latihan.

Individu yang mengeposkan materi tersebut digambarkan sebagai kontraktor sipil Norwegia yang diperbantukan oleh Norwegia, dan bukan pegawai Nato.

"Saya meminta maaf atas pelanggaran yang ditimbulkan," kata Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg dalam sebuah pernyataan seperti disitat dari The Guardian, Sabtu (18/11/2017).

Stoltenberg mengatakan bahwa insiden tersebut merupakan hasil dari tindakan individu dan tidak mencerminkan pandangan aliansi tersebut. Ditambahkannya bahwa individu tersebut telah dikeluarkan dari latihan dan penyelidikan sedang dilakukan.

"Akan ada bagi pihak berwenang Norwegia untuk memutuskan tindakan disipliner apa pun," tambah Stoltenberg.

"Turki adalah sekutu NATO yang berharga, yang memberikan kontribusi penting bagi keamanan sekutu," tegasnya.

Stoltenberg kembali meminta maaf di forum keamanan internasional Halifax di Kanada. Dia mengatakan bahwa dia telah berbicara dengan kepala pertahanan Turki dan bahwa tidak akan menciptakan masalah yang abadi. "Saya pikir itu sudah ada di belakang kami," ujarnya.

Menteri pertahanan Norwegia, Frank Bakke-Jensen, juga mengungkapkan keprihatinannya tentang insiden tersebut. "Pesan tersebut tidak mencerminkan pandangan atau kebijakan Norwegia dan saya mohon maaf atas isi pesan tersebut," kata Bakke-Jensen.

Pusat perang bersama adalah unit multinasional NATO yang berbasis di Stavanger, 300km barat daya Oslo. Menurut situsnya, mereka memiliki 250 staf yang terdiri dari warga sipil dari 11 negara anggota NATO, termasuk Turki.

Pada bulan Maret, pemerintah Norwegia menyebabkan kemarahan di Turki dengan memberikan suaka politik kepada lima perwira Turki yang berbasis di Norwegia yang menolak untuk kembali ke rumah setelah usaha kudeta gagal Juli 2016 di Turki. Kelima perwira tersebut mengatakan bahwa mereka takut ditangkap dan disiksa.

Credit sindonews.com

Erdogan Masuk Daftar Musuh, Turki Tarik Tentaranya dari Latihan NATO

ANKARA - Turki menarik 40 tentaranya keluar dari latihan perang NATO di Norwegia. Langkah itu diambil setelah Presiden Tayyip Erdogan dimasukkan dalam daftar musuh di sebuah poster dalam latihan tersebut.

Insiden itu membuat Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg meminta maaf. Penarikan pasukan Turki itu diumumkan Erdogan pada hari Jumat waktu Ankara.

Turki yang memiliki tentara terbesar kedua dalam aliansi, dan wilayahnya berbatasan dengan Suriah, Irak dan Iran, memberikan kepentingan strategis besar bagi NATO. Tapi hubungan tersebut menjadi sangat menjengkelkan karena kebijakan Ankara kerap berseberangan dengan aliansi dan Uni Eropa.

Erdogan mengatakan sebuah ”poster musuh”, yang menampilkan namanya di satu sisi dan sebuah gambar dari Bapak Turki Modern, Mustafa Kemal Ataturk, di sisi lain, dibentangkan dalam latihan di Norwegia. Keputusan penarikan pasukan Ankara itu diambil oleh Panglima Militer dan Menteri untuk Urusan Uni Eropa.

”Mereka mengatakan bahwa mereka telah memutuskan untuk menarik pasukan kita keluar dan akan melakukannya, jadi kami menyuruh mereka untuk tidak berhenti dan terus maju membawa 40 tentara kita keluar dari sana," kata Erdogan kepada para anggota Partai AK, partai berkuasa di Ankara.

Mengomentari insiden di Sekjen NATO Jens Stoltenberg yang berada Joint Warfare Center NATO di Stavanger, Norwegia, mengatakan; ”Saya mohon maaf atas pelanggaran yang telah terjadi.”

”Insiden tersebut merupakan hasil tindakan individu dan tidak mencerminkan pandangan NATO,” lanjut Stoltenberg dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip Reuters, Sabtu (18/11/2017).

Individu yang terlibat, kata Stoltenberg, adalah seorang kontraktor sipil yang disokong oleh Norwegia dan bukan pegawai NATO. Individu itu segera dikeluarkan dari latihan. Sedangkan tindakan lebih lanjut akan diserahkan kepada pihak Norwegia.

”Turki adalah sekutu NATO yang berharga, yang memberikan kontribusi penting bagi keamanan sekutu,” imbuh Stoltenberg.

Credit sindonews.com

Liga Arab: Solidaritas Kami untuk Arab Saudi

Logo Liga Arab

CB,KAIRO -- Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul Gheit mengatakan akan memberi dukungan dan solidaritas Liga Arab kepada Arab Saudi. Hal tersebut ia sampaikan ketika menghadiri sidang darurat Liga Arab di Kairo, Mesir, Ahad (19/11).

Menurut Gheit, Saudi layak mendapat dukungan dan solidaritas setelah teritorialnya diancam sebuah rudal yang ditembakan milisi Houthi Yaman. Gheit mengklaim rudal tersebut merupakan rudal buatan Iran yang dipasok untuk milisi Houthi.

"Karena itu kami menegaskan solidaritas penuh kami untuk Arab Saudi dalam segala hal yang diperlukan untuk melindungi keamanan nasionalnya," ujar Gheit, dikutip laman Al Arabiya.

Sidang darurat Liga Arab yang digelar di Kairo merupakan permintaan langsung Saudi. Permintaan digelarnya sidang darurat ini didasarkan pada alasan keamanan Saudi yang diancam oleh Iran. Terutama setelah milisi Houthi Yaman meluncurkan rudal ke arah Riyadh pada 4 November lalu.

Dalam sidang tersebut,Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel al-Jubeir mengatakan Iran memiliki agenda untuk memecah belah negara-negara di kawasan Arab "Iran bertujuan untuk mengacaukan dan memberi bahan bakar pada perpecahan sektarian di kawasan serta mendorong gesekan antara kita dan rakyat kita," kata al-Jubeir, dikutip laman Aljazirah, Senin (20/11).

"Respons cepat ini mencerminkan kegawatan situasi yang dihadapi negara kita akibat pelanggaran rudal balistik Iran dan campur tangannya dalam urusan dalam negeri negara-negara Arab," ungkap al-Jubeir menambahkan.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Pemimpin Hizbullah Bantah Kirim Senjata ke Yaman

Pemimpin kelompok Hizbullah Lebanon, Sayyed Hassan Nasrallah.

CB, BEIRUT -- Pemimpin Hizbullah Lebanon Sayyed Hassan Nasrallah mengatakan kelompoknya tidak mengirimkan senjata apapun ke Yaman. Dia juga membantah telah menembakan rudal ke Riyadh dari kawasan Yaman.

Nasrallah mengkritik Pemerintah Arab Saudi yang menyebut Hizbullah melakukan terorisme dalam pertemuan Liga Arab darurat beberapa waktu lalu. Dia menyebut konyol tuduhan itu sambil bertanya alasan negara-negara Arab diam tentang apa yang terjadi di Yaman.

"Saya konfirmasi, tidak ada balistik, tidak ada senjata, tidak ada pistol. Kami tidak mengirim senjata ke Yaman, Bahrain, Kuwait atau Irak," kata Nasrallah sepert diwartakan Reuters, Selasa (21/11).

Kendati, Hizbullah tidak menampik telah mengirim senjata ke pasukan Palestina. Nasrallah bahkan mengaku bangga dengan perbuatan tersebut. Sebelumnya, Menteri Luar negeri negara Liga Arab mengadakan pertemuan darurat atas permintaan Arab Saudi. Mereka membahas cara untuk menghadapi Iran dan Hezbollah di wilayah teritoriti mereka.

Saudi kemudian menuduh Hezbollah telah membantu pemberontak Houti di Yaman dengan memberikan mereka rudal balistik. Riyadh telah terjebak dalam perang yang diluncurkannya melawan Houthi sejak 2015 kemarin. "Saya dengan jelas menyangkalnya. Tidak ada orang dari Hizbullah Lebanon yang mengambil bagian dalam tembakan rudal saat ini atau rudal yang ditembakan sebelumnya," kata," Nasrallah.

Sebelumnya, sebuah rudal balistik diluncurkan dari wilayah Yaman pada Sabtu (5/11) waktu setempat. Rudal tersebut diduga menargetkan Bandara Internasional King Khalid dekat Riyadh. Rudal dicegat dan mendarat di lapangan bandara namun tidak menimbulkan kerusakan.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Nasrallah Tolak Tudingan Liga Arab Kirim Rudal ke Houthi

Sayed Hasan Nasrallah

CB,BEIRUT -- Pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah menolak klaim yang disampaikan oleh menteri luar negeri Arab tentang Hizbullah. Pejabat Arab mengatakan kelompok Lebanon tersebut mempersenjatai pemberontak di Yaman.

Dilansir dari Aljazirah, Selasa (21/11), dalam sebuah pidato di televisi pada Senin dari Beirut, Nasrallah, yang kelompoknya diwakili di parlemen Lebanon dan memiliki sayap militer yang kuat, menyebut klaim yang dibuat pada pertemuan Liga Arab merupakan pernyataan yang "konyol".

Hal ini mengacu pada sebuah paragraf akhir yang dibuat setelah pertemuan di Kairo, yang menuduh Hizbullah mendukung terorisme dan kelompok ekstremis di negara-negara Arab dengan senjata canggih dan rudal balistik. Nasrallah mengatakan tidak ada bukti untuk klaim tersebut.

Arab Saudi telah menuduh Hizbullah memainkan peran dalam penembakan rudal balistik 4 November oleh pemberontak Houthi yang bermarkas di Iran menuju Bandara Internasional Raja Khaled di luar Riyadh. "Kami belum mengirim rudal balistik atau senjata canggih - bahkan senjata api - bukan ke Yaman, bukan ke Bahrain, bukan ke Kuwait, bukan ke Irak atau negara Arab manapun," kata Nasrallah.

Menurutnya, Hizbullah tidak memiliki rudal balistik. Hizbullah hanya mengirim senjata ke Palestina dan Suriah. Pidato Nasrallah terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran - sekutu Hizbullah - dan Arab Saudi sejak pengunduran diri Saad Hariri di Riyadh sebagai perdana menteri Lebanon.

KTT khusus di ibukota Mesir pada Ahad dilaksanakan atas permintaan Arab Saudi untuk membahas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Iran di wilayah Arab.

Pada pertemuan tersebut menteri luar negeri Saudi,Adel al-Jubeirmengatakan Iran memiliki tujuan untuk mengacaukan dan memicu perpecahan sektarian di wilayah Arab dan mendorong perselisihan antara pemimpin dan rakyatnya .

Menteri luar negeri Bahrain, Khalid bin Ahmed Al Khalifa, menuduh Iran memberikan banyak penderitaan di negaranya. "Iran memiliki senjata di wilayah tersebut, yang terbesar adalah Hizbullah," kata Khalid bin Ahmed.

Ia mengatakan Iran mengancam keamanan negara-negara Arab.

Mengacu pada insiden rudal 4 November di dekat Riyadh, Nasrallah mengaku telah membicarakan hal ini dengan Hizbullah. Namun tidak seorang pun dari Hizbullah memiliki tanggung jawab dalam masalah ini. "Masalahnya dengan Arab Saudi adalah mereka tidak mengerti bahwa orang Yaman memiliki otak dan kuat dan bisa menghasilkan senjata mereka sendiri," katanya.

Meskipun melakukan serangan militer di Yaman selama lebih dari dua tahun, koalisi Saudi sejauh ini gagal mencapai tujuannya untuk menaklukan pemberontak Houthi dari ibu kota, Sanaa, dan utara negara tersebut.

Perang telah membawa banyak korban di negara ini. Lebih dari 10 ribu warga sipil terbunuh dan jutaan orang Yaman hidup dalam kemiskinan.

Adapun dalam konteks perang yang sedang berlangsung melawan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), Nasrallah mengatakan era kelompok bersenjata tersebut akan berakhir saat militannya dipindahkan dari kota perbatasan al-Bukamal di Suriah. "Ini tidak berarti ISIS sudah selesai, tapi infrastruktur ISIS sudah selesai," katanya.

Nasrallah, yang pejuangnya memerangi kelompok anti-pemerintah di Suriah, mengaku bersedia menarik Hizbullah keluar dari negara tetangga Irak setelah pemerintah pusat mengumumkan kemenangan atas ISIS di negara tersebut.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Bea Masuk Biodiesel AS Selangit, Indonesia Berniat Lapor WTO

Pemerintah Tak Segan Ajukan Gugatan ke WTO Demi Perjuangkan Pembebasan Bea Masuk Imbalan Biodiesel. (CNN Indonesia/Elisa Valenta Sari).

Jakarta, CB -- Kementerian Perdagangan meminta pemerintah Amerika Serikat (AS) mempertimbangkan kembali putusan final bea masuk imbalan (countervailing duty) atas produk biodiesel Tanah Air yang masuk ke Negeri Paman Sam.

Bahkan, Indonesia tak segan melemparkan gugatan ke Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) bila pemerintah AS mengabaikan permintaan tersebut.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menilai putusan final itu tidak adil dan tak sesuai dengan semangat perdagangan internasional.

"Indonesia tidak segan-segan mengajukan gugatan melalui Mahkamah AS maupun melalui jalur Dispute Settlement Body WTO," ujar Enggar dalam keterangan tertulis, Minggu (19/11).

Berdasarkan keputusan terbaru Departemen Perdagangan AS (United States Department of Commerce/USDOC), bea masuk imbalan biodiesel bagi Indonesia tercatat sebesar 34,45 persen sampai 64,73 persen.

Angka ini memang lebih rendah dari putusan sementara USDOC pada Agustus lalu, sebesar 41,06 persen sampai 68,28 persen. Namun, menurut Enggar, keputusan ini tetap sewenang-wenang dan menunjukkan tindakan overprotektif.

Bersamaan dengan keputusan terhadap Indonesia, USDOC juga memberlakukan keputusan final bea masuk imbalan biodiesel dari Argentina sebesar 71,45 persen sampai 72,28 persen.

Saat ini, Enggar bilang, pemerintah tengah menunggu penyelidikan Komisi Perdagangan Internasional AS (United States International Trade Commission/USITC).

Penyelidikan itu dilakukan untuk membuktikan bahwa biodiesel Indonesia memberikan kerugian pada industri dalam negeri AS atau tidak. Jika USITC memutuskan ada kerugian, maka USDOC akan menginstruksikan Kepabeanan dan Perlindungan Perbatasan AS (US Customs and Border Protection) untuk meneruskan pemungutan deposit dana sesuai dengan tingkat bea masuk yang ditetapkan.

Sebaliknya, bila tidak ada kerugian, maka investigasi harus dihentikan. Hanya saja, hasil penyelidikan USITC kemungkinan baru bisa dipaparkan ke publik pada 21 Desember 2017 mendatang.

“Apabila dalam putusan akhir nantinya terbukti bahwa putusan maupun metodologi penghitungan yang digunakan AS tidak konsisten dengan aturan WTO-Subsidy and Countervailing Measures Agreement, maka Pemerintah Indonesia kemungkinan akan mengevaluasi seluruh impor Indonesia yang berasal dari AS,” tegas Enggar.

Berdasarkan data ekspor biodiesel Indonesia ke AS, nilainya mencapai US$255,56 juta sepanjang 2016 lalu. Angka ini sekitar 89,19 persen dari total ekspor biodiesel Indonesia ke seluruh dunia.

Sedangkan sepanjang tahun ini, nilai ekspor biodiesel dari Indonesia ke AS tak ada sepeser pun karena adanya permasalahan ini.

Credit cnnindonesia.com/

AS Bakal Beri Bea Antidumping Biodiesel dari Indonesia

Departemen Perdagangan AS menyatakan terdapat temuan produk biodiesel dari Indonesia dijual dengan harga di bawah nilai pasar di Negeri Paman Sam. (Reuters/Beawiharta)

Jakarta, CB -- Departemen Perdagangan AS menetapkan bea masuk antidumping sementara untuk biodiesel dari Argentina dan Indonesia. Pasalnya, terdapat temuan bahwa produk yang digunakan untuk bahan bakar motor itu dijual dengan harga di bawah nilai pasar di Negeri Paman Sam.

Dilansir dari Reuters, besaran bea masuk antidumping itu berkisar antara 54,36 persen sampai 70,05 persen untuk biodiesel berbasis kedelai dari Argentina. Kemudian sebesar 50,71 persen pada biodiesel kelapa sawit dari Indonesia.

Sekretaris Departemen Perdagangan AS, Wilbur Ross mengatakan bahwa pemerintah Argentina telah meminta perundingan dan bahwa departemen tersebut sedang mengerjakan kesepakatan penangguhan yang dimungkinkan.

Kementerian Luar Negeri Argentina mengatakan bahwa bea masuk baru tersebut akan berdampak kecil karena penghitungan bea awal sebesar 64,17 persen yang telah diterapkan pada bulan Agustus telah membuat "akses ke pasar AS tidak mungkin".

"Kemungkinan penerapan bea tambahan tidak memiliki efek praktis dalam hal akses pasar nyata," kata Kementerian Luar Negeri Argentina dalam sebuah pernyataan.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Argentina sedang bekerja untuk sebuah kesepakatan untuk menangguhkan investigasi antidumping dan subsidi.

Pemerintahan Donald Trump telah membuat penegakan hukum perdagangan menjadi prioritas utama. Sejak 20 Januari, hari dimana Trump mulai menjabat, sampai 23 Oktober, Departemen Perdagangan memulai 73 penyelidikan antidumping dan countervailing, meningkat 52 persen dari tahun sebelumnya.

Produsen biodiesel AS mengajukan petisi kepada pemerintah pada awal tahun ini, dengan mengatakan impor luar negeri masuk ke Negeri Paman Sam di bawah nilai pasar, merugikan produsen domestik.

AS Bakal Antidumping Biodiesel dari Indonesia

Ilustrasi bahan bakar biodiesel. (Reuters/Mike Blake)

Dewan Biodiesel Nasional AS, sebuah kelompok perdagangan yang mewakili produsen seperti Archer Daniels Midland Co, memuji tindakan pemerintah tersebut.

Dewan itu menyatakan pihaknya telah mengikuti petisi tersebut untuk mengatasi banjir impor dari Argentina dan Indonesia yang telah menghasilkan pelemahan pangsa pasar dan depresi harga bagi produsen dalam negeri.

"Ini meyakinkan dengan setiap keputusan bahwa Departemen Perdagangan sedang meninjau data dan fakta dengan nilai nominal yang ada," kata Doug Whitehead, Chief Operating Officer Dewan Biodiesel Nasional.

Menurut data Departemen Perdagangan, pada tahun 2016, nilai impor biodiesel dari Argentina dan Indonesia masing-masing diperkirakan mencapai US$1,2 miliar dan US$268 juta.

Pemerintah AS mencatat, Argentina pada tahun 2016 menyumbang dua pertiga impor biodiesel AS, dengan total 916 juta galon (3,5 miliar liter).

"Kami berterima kasih kepada pemerintah Argentina atas pendekatan proaktif mereka untuk memecahkan masalah ini, dan tetap optimistis bahwa solusi yang dapat dinegosiasikan dapat dicapai baik dengan Argentina maupun Indonesia," kata Ross dalam pernyataannya.

Departemen Perdagangan AS dijadwalkan membuat keputusan final bea antidumping sekitar 3 Januari 2018.

Penetapan bea tersebut perlu ditegaskan dengan sebuah temuan Komisi Perdagangan Luar Negeri AS bahwa impor merugikan produsen domestik. Temuan semacam itu akan mengunci penetapan bea antidumping selama lima tahun.

Credit cnnindonesia.com

Uni Eropa segera bahas krisis Rohingya dengan Suu Kyi

Arus Pengungsi Masih Terus Terjadi Pengungsi rohingya berjalan melintasi sungai usai melintasi perbatasan Myanmar-Bangladesh di Teknaf, Cox Bazar, Bangladesh, Jumat (29/9/2017). Setiap hari ribuan pengungsi Rohingya terus berdatangan ke Bangladesh. (ANTARA/Akbar Nugroho Gumay)

Sebagai seorang ibu, melihat begitu banyak anak kecil merawat anak-anak yang lebih kecil amat memilukan di hati saya

Cox’s Bazar (ANTARA News) – Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Federica Mogherini, Minggu waktu setempat, menyatakan akan membahas upaya mengakhiri krisis Rohingya dengan Aung San Suu Kyi dalam pertemuan dengan pemimpin Myanmar ini di Yangon.

Mogherini dan para menteri luar negeri sejumlah negara Asia dan Eropa mengunjungi kamp-kamp pengungsi di sepanjang perbatasan Bangladesh-Myanmar dan mendengarkan kesaksian mengerikan dari para pengungsi Rohingya di sana sebelum mereka bertemu dengan Suu Kyi, hari ini.

Pemimpin sipil Myanmar itu menuai kecaman masyarakat dunia atas operasi militer negaranya yang memaksa sekitar 620 ribu warga muslim Rohingya mengungsi dari Negara Bagian Rakhine di negara berpenduduk mayoritas Buddha itu, ke Bangladesh.

Militer Myanmar berdalih hanya menyerang pemberontak Rohingya menyusul serangan ke pos polisi akhir Agustus silam. Namun, para pengungsi yang berdesak-desakkan di kamp-kamp pengungsi di Bangladesh memberikan kesaksian memilukan mengenai maraknya pembunuhan, pemerkosaan dan pembakaran oleh aparat keamanan Myanmar.

Mogherini mengatakan kunjungan selama dua hari ke Yangon dan pertemuan dengan Suu Kyi adalah peluang untuk berdialog.

"Hal itu akan menjadi kesempatan untuk bertukar pandangan dengan Aung San Suu Kyi dan pemerintah Myanmar mengenai upaya penanganan krisis ini," ujarnya kepada awak media di Cox’s Bazar, Bangladesh. "Ketimbang memberikan tekanan, kami selalu memilih pendekatan berupa negosiasi."

Mogherini menyebut para pengungsi Rohingya di Bangladesh "membawa kisah memilukan." "Sebagai seorang ibu, melihat begitu banyak anak kecil merawat anak-anak yang lebih kecil amat memilukan di hati saya," imbuhnya.

Mogherini mengunjungi kamp-kamp pengungsi Rohingya bersama menteri luar negeri Bangladesh, Jepang, Swedia dan Jerman sebelum bertolak ke Myanmar untuk menghadiri KTT menteri Asia-Eropa (ASEM) pada Senin dan Selasa, demikian AFP.

Credit antaranews.com

China Usul Gencatan Senjata agar Rohingya Kembali ke Rakhine

Menteri Luar Negeri China Wang Yi (Mike Segar)

Jakarta, CB -- China mengusulkan tiga tahapan upaya diawali dengan gencatan senjata, sebagai langkah awal penyelesaian krisis kemanusiaan di Rakhine, Myanmar. Usulan itu disampaikan Menteri Luar Negeri China Wang Yi dalam Pertemuan Tingkat Menteri Asia-Eropa yang digelar di Ibukota Myanmar, Nay Pyi Taw, Senin (20/11).

“Tahap pertama menerapkan gencatan senjata untuk mengembalikan stabilitas dan ketertiban sehingga rakyat menikmati perdamaian dan tidak lagi terpaksa melarikan diri,” kata Wang Yi dalam pertemuan yang juga dihadiri Menlu RI Retno Lestari Priansari Marsudi tersebut.

“Dengan kerja keras seluruh pihak, pada saat ini tahap pertama pada dasarnya telah tercapai, dan kuncinya adalah mencegah situasi memanas kembali, terutama jangan lagi ada pihak yang memicu bentrokan,” kata Wang Yi seperti dilansir dalam rilis Kementerian Luar Negeri China.

Wang mengatakan dirinya percaya bahwa konflik kemanusiaan yang diperkirakan telah menewaskan 1.000 orang terutama etnis Rohingya sejak akhir Agustus lalu itu bisa diselesaikan dengan solusi yang disepakati Myanmar dan Bangladesh melalui konsultasi.

Bangladesh menjadi negara paling terdampak krisis yang dipicu bentrokan militer Myanmar dan kelompok bersenjata itu, karena mesti menampung sedikitnya 600 ribu pengungsi Rohingya di perbatasannya

Setelah gencatan senjata berhasil diterapkan, Wang mengatakan dialog bilateral antara Naypyidaw dan Dhaka juga perlu diperkuat dalam penyelesaian krisis tersebut.

Terakhir, kedua negara patut membicarakan solusi jangka panjang yang berfokus pada pengentasan kemiskinan untuk benar-benar menyelesaikan krisis yang telah bertahun-tahun mengincar etnis minoritas Muslim terutama Rohingya tersebut.

“Dan sebagai sahabat Myanmar dan Bangladesh, China bertekad terus mempertahankan perannya secara konstruktif dalam menyelesaikan isu di Rakhine State ini dengan tepat,” kata Wang Yi saat bertemu dengan Presiden Myanmar Htin Kyaw, sebagaimana dikutip Reuters.

Sebagai sekutu dekat Nay Pyi Daw, selama ini Beijing tidak pernah menggunakan pendekatan sanksi dan embargo ekonomi kepada Myanmar demi menekan negara itu untuk segera menyelesaikan krisis kemanusiaan di Rakhine tanpa kekerasan.

China berulang kali menyatakan dukungan terhadap langkah pemerintahan Aung San Suu Kyi selama ini yang dianggap Beijing telah berupaya melindungi stabilitas dan keamanan warga Myanmar.

Dukungan Beijing disampaikan di tengah kecaman sejumlah organisasi internasional soal persekusi seperti penyiksaan hingga pembunuhan terhadap Rohingya yang dilakukan militer Myanmar. Etnis Rohingya, yang tidak diakui sebagai warga negara Myanmar, selama ini dianggap sebagai Bengali, imigran ilegal asal Bangladesh.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahkan telah menganggap krisis kemanusiaan di Rakhine sebagai contoh upaya pembersihan etnis Rohingya secara sistematis oleh aparat Myanmar.

Sejumlah pihak bahkan menyebut konflik tersebut sudah harus dianggap sebagai kejahatan genosida.

Credit cnnindonesia.com

Menlu RI Bahas Terorisme dan Perang Anti-Narkoba di KTM ASEM

Menlu Retno Lestari Priansari Marsudi (CNN Indonesia/Safir Makki)

Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi menyerukan pentingnya peningkatan kerja sama antara negara-negara Asia dn Eropa di bidang penanggulangan terorisme, perang melawan perdagangan narkoba dan penanganan penangkapan ikan ilegal.

“Dalam melawan terorisme dan radikalisasi, juga penting bagi semua anggota ASEM untuk tingkatkan kerja sama dalam menyebarkan nilai nilai toleransi dan moderasi,” kata Retno dalam Pertemuan Tingkat Menteri Negara-negara Asia dan Eropa (ASEM) ke-13 di Nay Pyi Taw, Senin (20/11).

Kerja sama penanggulangan terorisme dan radikalisme yang perlu ditingkatkan antara lain dengan pertukaran intelejen, peningkatan kapasitas aparat keamanan, tukar pengalaman mengenai legislasi serta program deradikalisasi.

Adapun terkait perang memberantas perdagangan narkoba, Retno mengingatkan bahwa perdagangan narkoba bisa menyebabkan ketidakstabilan kawasan. Karena itu kerja sama antar negara asal, transit dan tujuan narkoba sangat dibutuhkan.

“Indonesia tidak akan membiarkan negaranya menjadi pasar bagi kejahatan narkoba,” kata Retno dalam pertemuan yang dihadiri sekitar 21 menteri negara Asia, 30 menteri negara Eropa, Uni Eropa, dan Sekretariat ASEAN itu.

Sebagai negara kelautan, Menlu RI menegaskan pentingnya untuk mengatasi penangkapan ikan ilegal (Illegal, unreported and unregulated/ IUU) Fishing. Retno menegaskan bahwa kerugian ekonomi yang diderita Indonesia akibat IUU Fishing sangat besar, karena itu dia mengajak negara-negara anggota ASEM untuk mengatasi IUU Fishing.

Indonesia juga memandang kontribusi nyata ASEM yang beranggotakan 53 negara dan organisasi di kedua kawasan, sangat penting untuk perdamaian dan stabilitas kawasan. “Perdamaian dan pembangunan berkelanjutan adalah dua sisi pada mata uang yang sama. Tanpa perdamaian tidak ada pembangunan berkelanjutan dan tanpa pembangunan perdamaian dapat terancam,” kata Retno.

Dalam pertemuan bertema “Strengthening Partnership for Peace and Sustainable Development” itu, Retno juga mengecam tindakan diskriminasi Uni Eropa terhadap negara produsen kelapa sawit seperti Indonesia melalui resolusi perlemennya beberapa bulan lalu.Menurutnya, kampanye negatif yang digaungkan Uni Eropa itu berdampak tidak saja kepada citra negara-negara produsen kepala sawit, tapi juga memberikan dampak negatif bagi kehidupan sekitar 17 juta orang yang bergantung pada produksi kelapa sawit di Indonesia.

“Terdapat keterkaitan erat antara kelapa sawit dan upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia, sehingga produk kelapa sawit harus diberikan keadilan di pasar Uni Eropa,” katanya menambahkan.

Di akhir pernyataan pada sesi pleno, Retno menekankan pentingnya berbagai konflik dan krisis dapat segera di selesaikan, dalam menjaga perdamaian kawasan masing-masing. Dalam kaitan ini, Retno kembali menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus mendukung penyelesaian masalah di Rakhine State, Myanmar.

Krisis di Rakhine pun menjadi salah satu fokus yang dibicarakan Retno bersama 10 negara seperti Jerman, Perancis, Irlandia, Selandia Baru, Finlandia, Denmark, Bangladesh, Swedia, Norway, dan Uni Eropa dalam pertemuan bilateral di sela KTM ASEM tersebut.

Myanmar terus menjadi sorotan internasional terutama setelah krisis kemanusiaan di Rakhine kembali memburuk sejak akhir Agustus lalu, hingga menimbulkan eksodus ratusan ribu Rohingya ke perbatasan terutama Bangladesh.

Krisis tersebut sebelumnya dipicu bentrokan antara kelompok bersenjata dan militer Myanmar pada 25 Agustus lalu. Sejak itu, kekerasan sistematis seperti penyiksaan oleh aparat keamanan Myanmar dilaporkan kerap terjadi dan menyasar Rohingya.

Sebagai tuan rumah, Aung San Suu Kyi, pemimpin de facto Myanmar, turut hadir dalam pertemuan tersebut dengan tetap tak banyak bicara soal krisis yang tengah menimpa warga negaranya tersebut.

Credit cnnindonesia.com

Senin, 20 November 2017

Mugabe, Diktator Tertua Zimbabwe yang Menolak Lengser

Robert Mugabe, 92, merupakan diktator tertua dan satu-satunya pemimpin Zimbabwe yang memerintah sejak negara itu merdeka dari jajahan Inggris pada 1980. (Reuters/Andrew Kelly)

Jakarta, CB -- Presiden tertua di dunia, Robert Mugabe, belum juga menyerah pada sejumlah tekanan. Mulai dari militer hingga aksi ratusan ribu warga Zimbabwe yang turun ke jalan, maupun pencopotannya dari Ketua Partai Zimbabwe African National Union – Patriotic Front (ZANU-PF). Mugabe bergeming.

Ancaman Panglima Angkatan Bersenjata Zimbabwe Jenderal Constantino Chiwenga, untuk melakukan intervensi setelah Mugabe memecat Wakil Presiden Emmerson Mnangagwa, Senin (6/11) terbukti. Setelah memecat Mnangagwa, Mugabe lalu melantik istrinya, Grace, 52 tahun, sebagai wakil Presiden.

Militer pun bertindak. Pada Selasa (1/4/11), tentara menguasai jalanan di Ibukota Harare, stasiun televisi dan radio pemerintah, serta menempatkan Mugabe menjadi tahanan rumah. Mereka membujuk agar Mugabe mengundurkan diri sebagai Presiden dan membiarkan pemerintahan sementara merencanakan pemilu.

Namun hingga Senin (20/11), Mugabe menolak lengser.

Mugabe, 93, merupakan diktator tertua dan satu-satunya pemimpin Zimbabwe yang memerintah sejak negara itu merdeka dari jajahan Inggris pada 1980. Sempat menjadi perdana menteri, Mugabe dilantik sebagai presiden pada 1987. Sejak saat itu, dalam setiap pemilu yang pernah digelar di negara ini, Mugabe selalu keluar sebagai pemenang, menghadapi berbagai tantangan dari kelompok oposisi.

Mugabe ahir pada 21 Februari 1924 di Kutama, Rhodesia Selatan (sekarang bernama Zimbabwe), wilayah yang saat itu masih dijajah Inggris. Sempat pindah dan berprofesi sebagai guru di Rhodesia Utara (sekarang Zambia), Mugabe pulang ke kampung halamannya dan menemukan bahwa puluhan ribu warga kulit hitam terusir dan tak boleh berada di pemerintahan sementara populasi keturunan kulit putih semakin meningkat. Kerusuhan pun tak terhindarkan.

Pemerintahan Mugabe diwarnai tudingan genosida ketika setidaknya 20 ribu warga suku Ndebele tewas dan dikubur secara masal pada periode 1982-1985. (Reuters/Philimon Bulawayo)

Pada 1963, Mugabe bergabung dengan Partai Zimbabwe African National Union (ZANU) dan menjadi salah satu tokoh yang vokal menentang melawan pemerintahan kulit putih di Rhodesia. Mugabe sempat dijebloskan ke penjara pada 1964 hingga 1974, karena menyuarakan pemberontakan.

Pada akhir perang tahun 1979, Mugabe disanjung sebagai pahlawan. Ia memenangi pemilihan umum pada 1980, karena menyerukan rekonsiliasi antara pihak yang bertikai, termasuk warga Zimbabwe keturunan kulit putih dan sejumlah partai politik. Memenangkan hati rakyat, Mugabe terpilih sebagai perdana menteri ketika Zimbabwe resmi merdeka pada April 1980.

Memimpin Zimbabwe, Mugabe berhasil menyingkirkan sejumlah rival politiknya, termasuk Joshua Nkomo, pemimpin suku minoritas Ndebele di Provinsi Matabeleland. Pemerintahannya diwarnai tudingan genosida ketika setidaknya 20 ribu warga suku Ndebele tewas dan dikubur secara masal pada periode 1982-1985.

Dikutip dari Biography.com, Mugabe mengkonsolidasikan kekuasaannya pada Desember 1987, ketika dia dilantik sebagai presiden oleh parlemen. Mugabe memiliki kekuasaan penuh dengan menjadi kepala negara, kepala pemerintahan, sekaligus komandan tertinggi angkatan bersenjata, yang mampu membubarkan parlemen dan mengumumkan keadaan darurat, menurut catatan CNN.

Sejak tahun 2000, Mugabe menyetujui amandemen konstitusi yang menyerukan agar Inggris membayar uang ganti rugi atas sejumlah lahan yang mereka rampas dari warga kulit hitam sejak zaman penjajahan. Amandemen ini memungkinkan pemerintah merampas tanah atau peternakan komersial milik warga kulit putih.

Serangkaian aksi kekerasan pun tak terhindarkan, membuat warga kulit putih hengkang dari Zimbabwe, pasokan makanan berkurang, serta berujung pada inflasi dan krisis ekonomi, menurut catatan History.com. Para kritikus menilai kebijakan Mugabe menjerumuskan perekonomian Zimbabwe hingga mengalami resesi selama delapan tahun.

Popularitas Mugabe kian menurun hingga pada pemilu tahun 2008 ia kalah dalam pilpres dari rivalnya, Morgan Tsvangirai, pemimpin partai oposisi Gerakan Perubahan Demokrasi. Mugabe tak ingin melepaskan kekuasannya, namun ditekan oleh sejumlah sekutu regionalnya sehingga ia terpaksa berbagi pemerintahan dengan Tsvangirai, melalui sebuah kesepakatan bersama.

Mugabe kembali keluar sebagai pemenang pada pemilu presiden 2013, memberinya kekuasaan untuk menjabat satu periode lagi, yaitu selama lima tahun. Mugabe otomatis akan menjadi kandidat presiden dari Partai ZANU-PF pada pemilihan umum 2018.

Mugabe sendiri terakhir kali terpilih pada 2014 untuk memimpin partainya selama satu masa jabatan, yaitu lima tahun. Dengan demikian, Mugabe otomatis akan menjadi kandidat presiden dari Partai ZANU-PF pada pemilihan umum 2018.

Jika memenangkan pemilu tersebut, ia akan kembali memimpin hingga berusia 99 tahun. Dalam wawancara dengan stasiun televisi Zimbabwe, ZBC TV, pada akhir Maret lalu, Mugabe bahkan mengaku ingin hidup hingga 100 tahun.

"Mengapa harus ada penerus? Saya masih di sini. Saya tidak pernah mengatakan ingin menjadi kandidat untuk pensiun," ujar pria yang telah memimpin Zimbabwe selama 36 tahun ini.

Sejak akhir 2014, Mugabe menuding wakilnya, Joice Majuru, menyusun rencana untuk menggulingkannya. Mujuru akhirnya mendirikan partai baru setelah dipecat oleh Mugabe. Menurut Mugabe, tujuan utama pendirian partai Mujuru adalah untuk menjegal ZANU-PF.

Menginjak tahun ke-36, pemerintahan Mugabe masih dilanda krisis ekonomi dan bahkan berencana untuk memecat 25 ribu pegawai negeri sipil, akibat negara kesulitan membayar gaji dan tunjangan mereka. Kondisi ekonomi yang mengerikan di negara itu telah mendorong protes besar-besaran oleh kelompok guru, dokter dan perawat.

Pemerintah Zimbabwe pun bereaksi atas aksi tersebut dengan membatalkan rencana pemecatan dan pemangkasan bonus, menyusul semakin maraknya aksi demontrasi dari para pemuda yang terkordinir melalui media massa.

Credit cnnindonesia.com/

Kemewahan Luar Biasa Mugabe, Presiden Zimbabwe yang di Ujung Tanduk

HARARE - Kekuasaan Presiden Zimbabwe Robert Mugabe sedang berada di ujung tanduk, setelah militer mengambil alih kendali negara dan dia menjadi tahanan rumah. Namun, diktator 93 tahun ini dilaporkan memiliki kekayaan lebih dari USD1 miliar atau lebih dari Rp13 triliun dan keluarganya hidup mewah meski rakyatnya terkenal miskin.

Mugabe masih berada di bawah tahanan rumah di kompleks ”Blue Roof” yang mewah di Harare. Di kompleks bangunan itu, dia memiliki 25 kamar tidur.

Selama berkuasa 37 tahun terakhir, Mugabe telah mengumpulkan kekayaan signifikan. Laporan media lokal menunjukkan sebagian kecil kekayaannya adalah deposito berlian.

Mugabe memiliki Zimbabwe Consolidated Diamond Company, perusahaan tambang terkenal di negara itu. Sang diktator lanjut usia ini telah berulang kali dituduh mencuri pundi-pundi negaranya, termasuk 15 hektare tanah selama serangan darat pada tahun 2000.

Menurut sebuah kabel diplomatik AS tahun 2001, yang kemudian dibocorkan organisasi anti-kerahasiaan WikiLeaks, Mugabe memiliki aset sekitar USD1,75 miliar, yang sebagian besar diinvestasikan di luar negeri.

Informasi data kekayaan presiden itu sangat sulit ditemukan, namun beredar rumor bahwa asetnya mencakup banyak hal mulai dari rekening rahasia di Swiss, Kepulauan Channel dan Bahama hingga istana di Skotlandia.

Kubu oposisi mengklaim bahwa Mugabe memiliki 14 peternakan di negara yang di ambang bangkrut tersebut. Jika klaim itu benar, maka kepemilikan asetnya bertentangan dengan konstitusi, yang membatasi kepemilikan tanah. Dari belasan peternakan Mugabe, yang paling dikenal adalah peternakan Omega Dairy, salah satu peternakan sapi perah terbesar di Afrika bagian selatan.

Keluarga Mugabe mengaku tidak kaya raya. Tapi, sang presiden kerap memamerkan kekayaannya di masa lalu. Tiga tahun yang lalu, dia menyantap daging gajah dan singa pada perayaan ulang tahunnya yang ke-90.

Rumah Mugabe di Harare dilaporkan luar biasa mewah, namun bukan satu-satunya rumah besar di portofolio propertinya. Presiden itu membeli rumah senilai USD5,2 juta di Hong Kong pada tahun 2013 dan juga memiliki Istana Hamilton di Sussex, Inggris, yang diperkirakan bernilai sekitar USD40 juta sebelum menjadi lokasi konstruksi.

Dia memiliki Mercedes Benz s600L custom-built yang mampu menahan peluru AK-47, ranjau darat dan granat. Mobil mewah itu juga dilengkapi dengan pemutar CD dan DVD, akses internet dan perangkat anti-bugging.

Para citizen Zimbabwe melaporkan bahwa Mugabe juga memiliki Rolls-Royce Phantom IV, mobil mewah era kolonial Inggris yang begitu eksklusif, hanya 18 unit yang diproduksi. Mobil mewahnya diperkirakan bernilai lebih dari seluruh PDB Zimbabwe.

Kemewahan Ibu Negara dan Anak-anak

Istri Mugabe—Ibu Negara Zimbabwe—Grace telah dikecam publik di masa lalu karena tampil dengan busana rancangan desainer top dan belanja mahal di tengah krisis ekonomi yang melanda negara Afrika itu. Kecenderungannya untuk mengoleksi fashion telah membuat Grace dijuluki “Gucci Grace”.

Grace dilaporkan menghabiskan USD131.000 selama berbelanja di Paris pada tahun 2003. Dia dilaporkan memiliki portofolio properti bernilai jutaan dolar, termasuk rumah di Malaysia dan Singapura dan sebuah armada mobil mewah.

Awal tahun ini, Ibu Negara bertarung ke pengadilan dalam upaya untuk merebut aset seorang pengusaha Libanon yang diduga gagal mengantarkannya untuk meraih cincin berlian senilai lebih dari USD1,35 juta.

Dia mengatakan di surat kabar bahwa pada tahun 2015, dia telah membayar uang muka untuk pengiriman cincin berlian “setidaknya 100 karat” untuk ulang tahun pernikahannya. Namun, dia justru ditawari barang berkualitas lebih rendah seharga USD30.000.

Anak-anak Mugabe juga dikenal dengan selera mahal mereka. Awal tahun ini, putra termuda pasangan ini, Bellarmine Chatunga, pamer foto di Instagram, di mana dia menunjukkan arlojinya mewah. ”USD60.000 di pergelangan tangan saat ayah Anda menjalankan seluruh negeri!” tulis dia dalam posting-an tersebut, yang dikutip dari news.com.au, Minggu (19/11/2017).

Sebuah video yang kemudian muncul putra presiden berusia 21 tahun itu, di mana dia terlihat menyiram arloji mewahnya dengan sebotol sampanye mahal, Armand de Brignac, seharga USD400.

Pada bulan September tahun ini, putra sulung Grace, Russell Goreraza, 33, mengimpor dua limusin Rolls Royce ke negara yang nyaris bangkrut tersebut.

Rolls Royce Phantom harganya minimal USD698.000, tapi versi custom-built dijual seharga USD1,74 juta. Media di Afrika Selatan melaporkan bahwa total harga mobil-mobil anak presiden itu sekitar USD6,98 juta.

Credit sindonews.com

Resolusi PBB Ini tak Miliki Kekuatan Saat Israel Melanggar

Kampanye anti-pencaplokan tanah Badui Negev, Palestina

CB, Perang enam hari pada Juni 1967, memuncak dalam perebutan Israel atas Jalur Gaza, Semenanjung Sinai, Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, dan Dataran Tinggi Golan. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa membuat Resolusi 242 pada 22 November 1967, menyerukan penarikan angkatan bersenjata Israel dari wilayah-wilayah yang diduduki dalam konflik baru-baru ini. Resolusi ini, menekankan tidak dapat diizinkannya akuisisi wilayah oleh perang untuk perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah di mana setiap negara bagian di wilayah tersebut dapat hidup dalam rasa aman.

Semua pihak akhirnya menerima resolusi tersebut. Namun, diperlukan waktu dua dekade bagi Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) untuk melakukannya. PLO mengkritik resolusi karena hanya melihat warga Palestina sebagai pengungsi, dan bukan sebagai orang dengan hak nasional.

Dilansir dari Aljazirah, Ahad (19/11), orang-orang Palestina menyampaikan pandangannya terekait Resolusi 242 yang telah berusia setengah abad tersebut. Mariam Bargouthi, penulis dan aktivis Ramallah mengatakan, resolusi PBB 242 meletakkan dasar bagi kebijakan Israel untuk menyerukan legitimasinya tanpa benar-benar bergerak maju menuju perdamaian yang adil. Ini melambangkan semua upaya resolusi PBB tidak memiliki kekuatan saat pelanggaran Israel berlanjut.

Alih-alih memaksakan konsekuensi nyata pada tindakan perang dan aneksasi tanah yang keras, resolusinya hanya sebagai upaya sia-sia untuk menyindir bahwa PBB memiliki prinsip-prinsip. "Mereka tidak pernah memaksakan resolusi mereka, seperti yang kita lihat dengan jelas dalam kasus Palestina yang telah mengumpulkan banyak resolusi untuk keuntungannya, dan, tetap, kami terus sibuk dan dilanggar setiap hari, "katanya.

Ia mengatakan resolusi tersebut merupakan upaya untuk mengumpulkan dukungan dari negara-negara Arab untuk menyetujui legitimasi Israel, terlepas dari strategi kolonialnya, dan bukan menciptakan kesepakatan asli mengenai perdamaian, keadilan dan martabat. Menurutnya, Palestina tidak disebutkan dalam resolusi tersebut, yang selanjutnya mengisolasi orang-orang Palestina.

Sementara itu, analis berbasis Haifa dan penasihat hukum mantan juru runding Palestina Diana Buttu mengatakan, resolusi 242 merupakan sebuah resolusi yang berakhir dengan sangat menyedihkan dan melegitimasi pengambilalihan ilegal Israel atas tanah Palestina. Ia mengatakan, antara periode sebelum 1948 dan pada periode 1948 dan 1967, Israel mengambil lebih banyak lahan daripada yang telah diberikan kepada mereka di bawah rencana pembagian. Resolusi 242 memulai proses melegitimasi pengambilalihan lahan ini.

"Beberapa orang mengatakan bahwa Resolusi 242 hanya mengacu pada Tepi Barat dan Gaza Yang lain. Sebenarnya, definisi tersebut harus diperluas lebih jauh untuk memasukkan semua tanah yang diambil Israel, bahkan jika melanggar rencana partisi," katanya.

Dia mengatakan, Israel mendapat 55 persen dari tanah Palestina, dan melanggar rencana partisi. Israel akhirnya mengambil 78 persen wilayah Palestina yang bersejarah. pada periode 1948.

"Masalah dengan Resolusi 242 adalah cara orang menafsirkannya, mereka hanya berfokus pada Tepi Barat dan Jalur Gaza sama sekali tidak memusatkan perhatian pada pengambilalihan asli tanah yang terjadi dalam pelanggaran hukum internasional dan bahkan melanggar resolusi PBB yang menyerukan pembagian," trambahnya.

Haider Eid, penasihat kebijakan dan profesor berbasis di Gaza mengatakan resolusi tersebut memiliki beberapa masalah. Pertama, resolusi tidak menangani orang-orang Palestina sebagai orang yang berhak atas penentuan nasib sendiri. Kedua, resolusi hanya meminta pasukan pendudukan untuk menarik diri dari tanah yang diduduki tanpa menentukan daerah-daerah tersebut. Ketiga tidak memberikan mekanisme untuk menghukum kekuatan pendudukan. Dan yang terakhir, resolusi tidak berhubungan dengan sifat penjajah-penjajah negara Israel.

"Oleh karena itu, tidak dapat menjadi dasar dari setiap negosiasi yang akan mengarah pada keadilan dan perdamaian di Timur Tengah." katanya.

Sementara itu jurnalis dan analis politik Ramallah Mohammed Daraghmeh menyebutkan, resolusi membuka jalan bagi Israel untuk membuat batas-batas 1967 yang diperdebatkan dan tidak dianggap sebagai jalur Palestina atau internasional. Sejak saat itu, Israel memulai proyek permukiman mereka di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Menurutnya, tidak ada yang bisa meminta untuk menghapus fakta ini, hanya karena ada sekitar 750 ribu pemukim Israel di wilayah Palestina.

"Israel menarik perbatasan jauh di dalam wilayah Palestina dan mengubah komunitas Palestina menjadi terisolasi, saat membuka lahan bagi para pemukim untuk membangun rumah, permukiman, pabrik, peternakan, dan lain-lain . Orang-orang Israel tidak memperhatikan resolusi internasional dan menerapkan resolusi mereka sendiri di lapangan," katanya.

Credit republika.co.id

Liga Arab Belum Satu Suara Tetapkan Hizbullah sebagai Teroris

CB, Jakarta - Arab Saudi menggenjot kampanye melawan pengaruh Iran yang semakin meningkat di Timur Tengah dengan membujuk sebagian besar dari 22 negara anggota Liga Arab untuk menetapkan Hizbullah, sekutu Iran di Lebanon sebagai organisasi teroris.
Para menteri luar negeri bangsa-bangsa Arab berkumpul di markas besarnya di Kairo pada hari Minggu, 19 November 2017 untuk pertemuan darurat yang dikenal sebagai Arab World Sunday yang dipelopori Arab Saudi.

"Kami ingin meminta pertanggungjawaban negara-negara yang menjadikan Hizbullah sebagai mitra, khususnya Lebanon," kata Menteri Luar Negeri Bahrain Khalid bin Ahmed Al-Khalifa
Al-Khalifa mengklaim bahwa Lebanon telah tunduk pada kendali penuh oleh kelompok teroris Hizbullah.
Arab Saudi kemudian menyatakan kemarahannya pada Hizbullah, yang mempertahankan hubungan dekat dengan Iran.

Sejumlah perwakilan dari beberapa negara Arab tidak ikut serta, termasuk Menteri luar negeri Lebanon, Gibran Bassil dan perwakilan Lebanon pada pertemuan tersebut menyatakan keberatan atas komunike terakhir.
Menteri Luar Negeri Irak Ibrahim Al-Jaafari juga tidak menghadiri pertemuan tersebut. Irak, bersama dengan koalisi internasional pimpinan AS, telah menjadi pendukung utama Baghdad dalam perang melawan ISIS.
Tidak jelas apakah pertemuan Liga Arab pada Minggu itu akan diwujudkan ke dalam tindakan nyata. Liga ini terkenal karena mengeluarkan resolusi dan menerbitkan kesepakatan yang jarang ditindaklanjuti. Namun, ini adalah pertama kalinya Liga Arab mengambil posisi publik yang kuat melawan Hizbullah.

Bereaksi terhadap pertemuan darurat tersebut, Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif berujar; "Sayangnya negara-negara seperti rezim Saudi sedang mengejar perpecahan dan menciptakan perbedaan, dan karena ini mereka tidak melihat hasil selain perpecahan."
Ketegangan baru Arab Saudi dan Iran dipicu oleh insiden 4 November lalu ketika pemberontak Houthi yang didukung Iran di Yaman melepaskan rudal balistik di bandara internasional Riyadh. Arab Saudi kemudian menuduh Hizbullah dan Iran berada di balik serangan tersebut. Tudingan Arab Saudi dibantah oleh Hizbullah dan Iran. Hubungan antara Arab Saudi dan Iran telah memburuk sejak revolusi Iran 1979.

Credit TEMPO.CO

Menlu Saudi: Tak Ada Ibu Kota Arab yang Aman dari Rudal Iran

KAIRO - Arab Saudi mendesak negara-negara Liga Arab untuk menemukan solusi ”non-kompromi” untuk menghadapi apa yang mereka sebut sebagai “agresi Iran”. Menteri Luar Negeri (Menlu) Arab Saudi Adel al-Jubeir memperingatkan bahwa tak ada ibu kota negara Arab yang aman dari rudal Teheran.

Peringatan itu disampaikan dalam pertemuan darurat para menteri luar negeri Arab di Kairo, Mesir, hari Minggu. ”Kami tidak akan berdiri diam dalam menghadapi agresi Iran,” kata al-Jubeir.

Pejabat Saudi ini menuduh Teheran campur tangan urusan internal di berbagai negara Timur Tengah, terutama yang berfokus pada faksi Houthi di Yaman, dan Hizbullah di Libanon.

”Iran menciptakan agen di wilayah tersebut, seperti milisi Houthi dan Hizbullah, yang sama sekali mengabaikan semua prinsip internasional,” kata al-Jubeir.

Diplomat top Riyadh yang menjabat sebagai Duta Besar Saudi untuk Amerika Serikat dua tahun lalu itu mengatakan bahwa 80 rudal buatan Iran telah diluncurkan dari Yaman sejak konflik pecah bulan Maret 2015.

“Melihat kelonggaran terhadap Iran tidak akan membiarkan Ibu Kota Arab aman dari rudal balistik tersebut,” katanya, mengacu pada serangan rudal balistik dari Houthi Yaman terhadap Riyadh yang digagalkan awal bulan ini. Saudi meyakini, serangan rudal itu diperintahkan oleh Teheran.

Kepala Liga Arab Ahmed Aboul-Gheit, seperti dilansir dari Al Arabiya, Senin (20/11/2017), juga membuat tuduhan serupa terhadap Iran yang mengembangkan tekonologi rudal. Liga Arab terdiri dari 22 negara yang didominasi negara Muslim Sunni di Timur Tengah dan Afrika Utara.

”Kami mengatakan dengan jelas bahwa ancaman Iran telah melampaui semua batas dan mendorong wilayah tersebut menuju jurang maut,” kata Aboul-Gheit.

Dalam sebuah resolusi, Liga Arab mengatakan bahwa pihaknya tidak bermaksud untuk mengumumkan perang melawan Iran untuk saat ini. Namun, kelompok negara Arab itu memperingatkan bahwa Arab Saudi memiliki hak untuk mempertahankan wilayahnya.

Credit sindonews.com

Turki Pertanyakan Kredibilitas NATO

ANKARA - Presiden Turki Tayyip Erdogan mempertanyakan kredibilitas NATO. Dia menuturkan, NATO telah menarik sistem pertahanan rudalnya dari Turki tanpa mempedulikan ancaman yang ditimbulkan oleh negara lain.

Erdogan lalu mempertanyakan sikap NATO yang memprotes keras Turki karena membeli sistem pertahanan udara buatan Rusia S-400. Menurutnya, apa yang dilakukan NATO benar-benar mengundang banyak pernyataan.

"Kredilitas NATO telah dipertanyakan oleh semua negara anggotanya, saat mereka menarik sistem pertahanan rudal dari Turki, di saat ancaman dari Suriah meningkat," ungkap Erdogan dalam sebuah pernyataan.

"Dan sekarang, ketika kita mencoba untuk membeli sistem pertahanan udara S-400 dari Rusia, reaksi dari beberapa negara aliansi (NATO) membuktikan keburukan ini," sambungnya, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (19/11).

Hubungan Turki dan NATO sendiri memburuk dalam beberapa pekan terakhir. Puncaknya, saat Erdogan dimasukkan dalam daftar musuh di sebuah poster dalam latihan gabungan yang dilakukan NATO.

NATO sendiri sejatinya telah meminta maaf mengenai hal ini. Namun, Erdogan menolak permintaan maaf dari NATO itu, dengan menyebut perilaku yang tidak sopan tak bisa dimaafkan dengan mudah.

Credit sindonews.com