Rabu, 15 November 2017

Beda dengan ASEAN, Kanada terang-terangan soal Rohingya

Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau (kanan) bertemu dengan Penasehat Negara Myanmar Aung San Suu Kyi di kantor Trudeau di Parliament Hill, Ottawa, Ontario, Kanada, Rabu (7/6/2017).

Manila (CB) - Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengangkat masalah pengungsi Rohingya dan pembunuhan ekstrajudisial (tanpa lewat peradilan) terhadap tersangka penjahat narkotika di Filipina, pada KTT pemimpin ASEAN dan Barat. Padahal dua isu ini sangat peka bagi ASEAN.

Sampai sensitifnya, Presiden AS Donald Trump sama sekali tidak menyinggung kampanye antinarkotika yang berdarah di Filipina saat bertemu dan berbicara dengan Presiden Rodrigo Duterte.

Sebaliknya, Trudeau, dalam pertemuan bilateral dengan Duterte di Manila, mengaku membahas masalah HAM, penegakan hukum dan khususnya pembunuhan ekstrajudisial yang disebutnya memperihatinkan Kanada.

"Presiden (Duterte) menerima komentar saya," kata Trudeau dalam jumpa pers seperti dikutip Reuters.

Trudeau juga bertemu dengan pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi dan dalam pertemuan ini dia mengangkat masalah pengungsi Rohingya.

"Masalah ini telah menjadi keprihatinan besar Kanada dan banyak sekali negara di seluruh dunia," kata Trudeau.

Sekitar 600.000 warga Rohingya terpaksa mengungsi di berbagai kamp di Bangladesh sejak militer Myanmar melancarkan operasi pembersihan besar-besaran sebagai balasan atas serangan militan Rohingya pada 25 Agustus.

Derita yang dialami Rohingya telah membuat dunia marah, sampai-sampai muncul seruan agar Hadiah Nobel Perdamaian kepada Suu Kyi pada 1991, dicabut.

Tetapi, kecuali Malaysia yang paling keras bersuara soal Rohingga, ASEAN relatif membisu atas isu Rohingya karena ingin mempertahankan prinsip tidak mengintervensi masalah dalam negeri masing-masing anggota ASEAN.

Credit antaranews.com

Soal Rohingya, Lembaga HAM Tolak Kesimpulan Militer Myanmar

Anak laki-laki Rohingya Nabi Hussain yang menyelamatkan diri dari tentara Myanmar dengan berenang dengan jeriken.

CB, LONDON -- Lembaga hak asasi manusia (HAM), Amnesty International, menolak hasil penyelidikan internal oleh militer Myanmar untuk menguak penyebab krisis Rohingya di Rakhine. Amnesty International mendesak agar Myanmar memberi akses kepada tim pencari fakta PBB untuk menyelidiki permasalahan tersebut.

Direktur Regional Amnesty International untuk Asia Tenggara dan Pasifik James Gomez mengatakan, banyak indikasi militer Myanmar bertanggung jawab atas krisis yang terjadi di Rakhine hingga memaksa Rohingya melarikan diri ke Bangladesh.

"Ada banyak bukti bahwa militer telah membunuh dan memerkosa orang-orang Rohingya serta membakar desa-desa mereka," ujarnya, Senin (13/11).

Setelah merekam banyak cerita horor (dari pengungsi Rohingya) dan menggunakan citra satelit untuk melacak kehancuran yang berkembang, Amnesty bisa mencapai satu kesimpulan bahwa serangan ini sama dengan kejahatan kemanusiaan.

Oleh sebab itu, Amnesty International menolak penyelidikan internal yang dilakukan militer Myanmar di negara bagian Rakhine. Menurut Gomes, hal tersebut berpotensi mengaburkan, bahkan menghilangkan bukti keterlibatan militer dalam kekerasan di daerah-daerah terkait.

"Sekali lagi militer Myanmar mencoba menyapu pelanggaran serius terhadap Rohingya ke bawah karpet," ujarnya.

Gomez berpendapat, tak ada cara lain untuk mendapatkan data dan informasi yang independen mengenai krisis di Rakhine selain melalui penyelidikan yang independen pula. Hal ini dapat dilakukan bila Myanmar memberi akses penuh bagi utusan dan tim pencari fakta PBB ke Rakhine.

Pekan lalu, Dewan Keamanan PBB meminta agar Myanmar tak lagi mengerahkan kekuatan militer ke negara bagian Rakhine. Hal ini dimaksudkan guna memulihkan pemerintahan sipil dan menerapkan peraturan hukum dan untuk segera melakukan tindakan serta komitmen mereka menghormati hak asasi manusia.

Selain itu, Dewan Keamanan PBB meminta Myanmar untuk bersedia bekerja sama dengan semua badan, mekanisme, serta instrumen PBB yang relevan. Permintaan ini berkaitan dengan penolakan Myanmar untuk menerima utusan PBB yang hendak menyelidiki dugaan pelanggaran HAM oleh aparat militernya terhadap Rohingya di negara bagian Rakhine.

Sejak kekerasan di Rakhine terjadi pada Agustus lalu, lebih dari 600 ribu Rohingya telah melarikan diri ke Bangladesh. Hingga saat ini, mereka hanya mengandalkan bantuan kemanusiaan dari dunia internasional untuk menopang kebutuhan hidup sehari-hari.

Sebelumnya, militer Myanmar merilis hasil penyelidikan internal. Militer Myanmar membebaskan diri dari segala tuduhan menyangkut krisis Rohingya. Dalam sebuah pernyataan yang diposting di akun Faceboo dan dikutip //BBC//, militer mengaku telah mewawancarai ribuan penduduk desa untuk mendukung bantahannya.

Menurut militer Myanmar, penduduk desa sepakat bahwa pasukan keamanan tidak menembak pada penduduk desa yang tidak bersalah, tidak melakukan kasus kekerasan seksual dan pemerkosaan terhadap perempuan, serta tidak menangkap, memukul, dan membunuh penduduk desa.

Penduduk yang diwawancarai miiter juga mengatakan pasukan keamanan Myanmar tidak mencuri harta benda penduduk desa, tidak membakar masjid, tidak mengusir penduduk desa, dan tidak membakar rumah. Laporan tersebut juga mengatakan komunitas Rohingya bertanggung jawab atas rumah yang terbakar dan ratusan ribu orang yang melarikan diri karena mereka diinstruksikan.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

"Bukti" AS Bantu ISIS yang Diungkap Rusia Diduga dari Video Game

MOSKOW - Kementerian Pertahanan Rusia pernah mengungkap “bukti tak terbantahkan” bahwa Amerika Serikat (AS) membantu ISIS di Suriah. Namun, kelompok penyidik online Rusia menduga foto-foto yang diklaim sebagai bukti itu berasal dari screenshot layar video game.

Kelompok penyidik online bernama Conflict Intelligence Team ini meneliti foto-foto yang dipamerkan di akun media sosial kementerian tersebut. Hasilnya, adegan dalam sejumlah foto itu diduga kuat tangkapan layar dari adegan AC-130 Gunship Simulator.

Video game itu biasanya dimainkan di ponsel. Jika hasil penyelidikan itu benar, maka akan membuat malu Kementerian Pertahanan Rusia.

Foto-foto itu yang diklaim Moskow sebagai “bukti tak terbantahkan” itu diunggah di akun resmi media sosial Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa pagi. Dalam keterangan fotonya, disebutkan bahwa AS memberikan “penutup” udara untuk sebuah konvoi ISIS dengan tujuan memanfaatkan para militan ISIS untuk kepentingan AS lebih lanjut.

Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan, AS tidak hanya menolak untuk melakukan operasi gabungan untuk menyerang kelompok ISIS agar meninggalkan wilayah Abu Kamal, Suriah, namun juga mengizinkan mereka untuk berkumpul kembali di wilayah yang dikuasai koalisi Suriah.

Rusia menyatakan, AS secara aktif mengganggu serangan udara Rusia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan bagi para militan ISIS.

”AS benar-benar penutup unit tempur ISIS untuk memulihkan kemampuan tempur mereka, memindahkan, dan menggunakannya untuk mempromosikan kepentingan Amerika di Timur Tengah,” tuding Kementerian Pertahanan Rusia, seperti dikutip The Guardian, Kamis (15/11/2017).

Menurut Conflict Intelligence Team yang memeriksa klaim militer Rusia, mengatakan bahwa empat dari lima foto yang lainnya diduga diambil dari rekaman tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan Irak, yang menggambarkan pemboman udara di Irak.

Ketika asal-usul foto yang meragukan itu diselidiki, Kementerian Pertahanan Rusia menghapusnya dari posting-an di Twitter dan Facebbok. Namun, versi cache dari posting tersebut masih tersedia.

Setelah pengguna internet menunjukkan ketidaksesuaian bukti, juru bicara Presiden Vladimir Putin, Dmitry Peskov, mengatakan rekaman tersebut telah diberikan kepada Putin oleh Sergei Shoigu, Menteri Pertahanan Rusia.

Kementerian pertahanan mengatakan kepada media Rusia pada Selasa malam bahwa pihaknya telah ”melakukan pemeriksaan terhadap pegawai sipil yang secara keliru menambahkan foto-foto pernyataan menteri.”

Credit sindonews.com

Siaga Tinggi, Israel Sebar Baterai Anti Roket Iron Dome

TEL AVIV - Tentara Israel telah menyebarkan baterai anti roket dari sistem pertahanan udara Iron Dome di tempat-tempat penting di negara itu. Itu dilakukan untuk mencegah pembalasan oleh kelompok pejuang Islam Palestina.

Berita Channel 2, mengutip pejabat tinggi militer, mengatakan bahwa tentara mengerahkan peluncur di seluruh negeri, terutama di Israel tengah dan memperketat keamanan di perbatasan Gaza. Tindakan keamanan itu diambil setelah kelompok Jihad Islam mengancam untuk membalas pembunuhan terhadap 10 pejuang kelompok itu ketika Israel menghancurkan sebuah terowongan pada tanggal 31 Oktober lalu. Dua pejuang kelompok perlawanan Palestina Hamas juga terbunuh dalam kejadian tersebut.

Pada hari Senin, Israel juga menangkap seorang pemimpin Jihad Islam di Tepi Barat yang diduduki menyusul ancaman tersebut seperti dilansir dari Middle East Monitor, Selasa (14/11/2017).

Belum ada pernyataan resmi dari tentara Israel mengenai masalah ini.

Pada bulan Oktober, Hamas dan Fatah - dua faksi politik utama Palestina - menandatangani sebuah kesepakatan rekonsiliasi penting di Kairo yang bertujuan untuk mengakhiri 10 tahun pembagian wilayah yang pahit.

Jika dipertahankan, kesepakatan tersebut akan memungkinkan pemerintah Palestina pimpinan Fatah di Ramallah untuk mengambil tanggung jawab politik dan administratif atas Jalur Gaza.

Credit sindonews.com

Ribuan warga Yaman protes blokade koalisi Arab Saudi

Arsip Foto. Warga membawa jasad seorang pria yang mereka temukan di lokasi serangan udara di kota Saada, barat laut Yaman, Rabu (1/11/2017).

Sanaa (CB) - Tua dan muda, pegawai dan aktivis, warga Yaman dari seluruh lapisan turun ke jalanan pada Senin (13/11) untuk memprotes blokade koalisi pimpinan Arab Saudi yang membuat ribuan orang kesulitan bertahan hidup.

"Pengepungan ini menindas, dan seluruh dunia tidur!" teriak orang-orang saat ribuan warga berkumpul di luar kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di ibu kota Sanaa yang dikuasai pemberontak.

Dengan wajah dilukisi warna bendera Yaman, atau mengenakan pakaian tradisional, para demonstran berjalan bersama guna menuntut penghentian blokade di pelabuhan, bandara dan penyeberangan negara tersebut, yang mulai diberlakukan pekan lalu oleh koalisi militer pimpinan Arab Saudi yang memerangi pemberontak Houthi di negara itu.

Seorang perempuan muda wajahnya dicat setengah hitam, setengah putih -- kerudung berbunga berwarna merahnya melengkapi warna bendera nasional Yaman.

Seorang pria tua memasukkan potret pemimpin pemberontak Syiah Abdulmalik al-Houthi ke dalam ikat kepalanya.

Arab Saudi dan sekutunya menyatakan pengetatan pembatasan terhadap Yaman merupakan respons langsung terhadap serangan rudal terhadap Riyadh awal bulan ini, yang diklaim oleh pasukan Houthi yang didukung Iran.

PBB bulan lalu memasukkan koalisi Arab Saudi ke dalam daftar hitam karena membunuh dan melukai anak-anak di Yaman.

Perang Yaman telah menewaskan ribuan orang dan membawa negeri miskin itu ke ambang kelaparan, sementara koalisi terus bertempur bersama pemerintah untuk memerangi Houthi dan sekutu mereka, orang kuat Ali Abdullah Saleh.

Saleh al-Samad, kepala dewan politik Houthi, menuntut koalisi mengakhiri blokadenya terhadap Yaman, tempat kedua pihak yang berkonflik dituduh mengabaikan keselamatan warga sipil.

"Pilihan tepat bagi rezim Saudi dan sekutunya adalah menghentikan perang, mengakhiri blokade dan terlibat dalam dialog langsung," kata Samad dalam unjuk rasa.

"Melanjutkan agresi dan blokade akan memaksa kami untuk... melukai negara-negara itu untuk mempertahankan rakyat kami."

Koalisi menyatakan sudah membuka kembali pelabuhan Aden dan perbatasan darat, kedua dikendalikan oleh sekutunya dalam pemerintahan Presiden Abedrabbo Mansour Hadi.

Namun pelabuhan Laut Merah, Hodeida, yang dikuasai pemberontak masih ditutup. Pelabuhan itu penting bagi upaya bantuan PBB.

Arab Saudi dan sekutunya berperang di Yaman sejak Maret 2015.

PBB sekarang memasukkan Yaman sebagai krisis kemanusiaan nomor satu di dunia, dengan 17 juta orang membutuhkan makanan, tujuh juta di antaranya berisiko kelaparan.

Kepala Bantuan PBB Mark Lowcock pekan lalu mengingatkan bahwa kecuali blokade dicabut, Yaman akan menghadapi "kelaparan terbesar yang pernah dunia saksikan dalam puluhan tahun, dengan jutaan korban", demikian menurut siaran AFP.

Credit antaranews.com

Serangan Udara Saudi Lumpuhkan Bandara di Yaman

Bandara internasional Yaman.

CB, ADEN -- Serangan udara oleh koalisi militer pimpinan Arab Saudi membuat bandara di ibukota yang dikuasai Houthi, Sanaa, lumpuh. Bandara tersebut tidak bisa beroperasi pada hari Selasa, (14/11).

Ini membahayakan pengiriman bantuan ke Yaman yang berada di ambang batas bencana kelaparan seperti dilaporkan kantor berita SABA. Koalisi pimpinan Saudi yang memerangi gerakan Houthi Yaman mengatakan, pihaknya telah menutup semua wilayah udara, darat dan pelabuhan di Yaman untuk membendung aliran senjata ke Houthi dari Iran.

Serangan udara Saudi menghancurkan stasiun navigasi radio untuk pesawat terbang. Lalu lintas udara di bandara Sanaa saat ini terbatas pada penerbangan yang membawa bantuan kemanusiaan yang dikirim oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi internasional lainnya.
Penguasa Houthi menguasai sebagian besar wilayah utara, termasuk Sanaa dan bandara internasionalnya. Sementara koalisi pimpinan Saudi mendominasi wilayah udara. Pembukaan kembali wilayah udara akan membutuhkan kesepakatan antara kedua belah pihak, yang saling menyalahkan atas terjadinya bencana kemanusiaan di Yaman.
Petugas bantuan PBB di Yaman meminta koalisi pimpinan Saudi pada hari Selasa untuk membuka semua pelabuhan laut Yaman segera. Ia mengatakan, aksi ini berisiko menghancurkan perang melawan kolera dan bencana kelaparan dengan kondisi tujuh juta orang telah berada dalam kondisi kelaparan.
Koordinator Kemanusiaan PBB untuk Yaman, Jamie McGoldrick mengatakan, jutaan jiwa beresiko mengalami bencana kelaparan akibat blokade tersebut. Hingga saat ini koalisi pimpinan Saudi tidak bersedia untuk dimintai komentar.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Hariri akan Kembali ke Lebanon dalam Dua Hari

Poster mantan perdana menteri Lebanon Saad Al-Hariri.

CB, BEIRUT -- Perdana Menteri Lebanon Saad al-Hariri yang mengundurkan diri dari jabatannya pada 4 November lalu mengatakan, saat ini dia baik-baik saja dan akan kembali ke Lebanon dalam dua hari ke depan.

Menulis di Twitter, Hariri meminta Lebanon tetap tenang. Dia mengatakan keluarganya akan tinggal di Arab Saudi dan menyebut Saudi sebagai negara mereka, Selasa, (14/11).
Pengunduran diri Hariri saat di Arab Saudi membuat Lebanon terjerumus dalam krisis politik. Pejabat tinggi Pemerintah Lebanon dan politikus senior yang dekat dengan Hariri percaya Saudi memaksanya berhenti dan telah menahannya dari keinginannya sejak saat itu.
Hariri ketakutan akan pembunuhan dirinya dan menuduh Iran dan Hizbullah Lebanon menaburkan perselisihan di dunia Arab saat pidato pengunduran dirinya. Hariri memberikan sambutan publik pertamanya pada Ahad.
Presiden Lebanon Michel Aoun mengatakan, dia yakin Saudi membatasi kebebasan Hariri. Ia juga menolak pengunduran dirinya sampai dia kembali dari Saudi. Krisis politik mendorong Lebanon ke garis depan persaingan antara Saudi dan Iran dimainkan di medan perang dari Suriah ke Yaman.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Presiden Lebanon sambut rencana kepulangan Hariri

Presiden Lebanon Michel Aoun (REUTERS/Mohamed Azakir/File Photo)

Beirut (CB) - Presiden Lebanon Michel Aoun mengatakan pada Senin (13/11) dia senang mendengar Saad Hariri akan segera kembali ke Beirut dari Arab Saudi.

Hariri mengundurkan diri dari jabatannya sebagai perdana menteri dalam pidato yang disiarkan di televisi lebih dari sepekan lalu dari Riyadh dan ia masih berada di sana, memicu desas-desus bahwa dia dijadikan tahanan rumah secara de facto.

Namun, Hariri berjanji dalam wawancara TV pada Minggu malam bahwa dia akan pulang dalam beberapa hari -- kabar yang disambut baik oleh Aoun.

"Saya senang dengan pengumuman Perdana Menteri Hariri bahwa dia akan segera pulang ke Lebanon," cuit Aoun di Twitter.

"Saya menantikan kepulangan ini untuk membahas masalah pengunduran diri dengan perdana menteri, alasan di balik itu dan situasi, isu dan masalah yang perlu diatasi," imbuhnya dalam pernyataan melalui surat elektronik, sebagaimana dilaporkan AFP.

Aoun mengatakan pada Minggu bahwa gerakan Hariri tampaknya dibatasi dan meminta agar Riyadh menjelaskan mengapa dia belum kembali ke Beirut.

Dalam wawancara pada Minggu dengan stasiun TV partainya Future TV, Hariri mengatakan dia bebas bepergian dan akan kembali ke Lebanon dalam "dua atau tiga hari" ke depan.

Credit antaranews.com

Uni Eropa Minta PM Hariri Kembali ke Lebanon

CB, Brussel -- Uni Eropa meminta Saad al-Hariri agar segera kembali ke Lebanon dan mendesak semua kekuatan pollitik termasuk Arab Saudi untuk fokus pada urusan domestik Lebanon.
Pengunduran diri Hariri, yang dilakukan lewat siaran televisi dari Riyadh, membuat persaingan antara kelompok Iran yang berbasis Syiah dan Arab Saudi yang berbasis Sunni mengemuka belakangan ini.

"Kami meminta semua kekuatan politik untuk fokus pada urusan domestik Lebanon dan apa yang bisa mereka berikan untuk kepentingan warga negara. PM Hariri agar segera kembali ke negaranya dan menjalankan pemerintahan persatuan untuk fokus pada pencapaian domestik," kata Federica Mogherini kepada media, Senin, 13 Nopember 2017.

Federica mengatakan Uni Eropa berharap agar tidak ada intevensi terhadap campur tangan nasional. Ini agar tidak ada kepentingan yang masuk ke dalam konflik regional di Lebanon. Federica mengatakan ini seusai mengikuti pertemuan para menteri luar negeri 28 negara-negara Uni Eropa di Brussel, Belgia.
Menteri Luar Negeri Perancis, Jean-Yves Le Drian, mengaku merasa khawatir terhadap situasi di Lebanon saat ini. "Kami mengkhawatirkan stabilitas, dan integritas di wilayah ini," kata Le Drian. Le Drian mendukung upaya semua pihak menciptakan kebebasan bergerak untuk semua tokoh-tokoh publik.
Menteri Luar Negeri Jerman, Sigmar Gabriel, juga meminta Hariri segera kembali ke Lebanon. Sedangkan politikus Luxembourg, Jean Asselborn, mengatakan gangguan stabilitas bisa menimbulkan gangguan di Timur Tengah. "Krisis penyanderaan, jika itu yang terjadi dengan Perdana Menteri Lebanon di Saudi Arabia, bisa menjadi kabar kurang baik di daerah ini,"

Credit TEMPO.CO

Kerahkan Tank ke Ibu Kota, Jenderal Zimbabwe Dituduh Kudeta

Jurnalis Reuters melaporkan, kendaraan lapis baja mulai bergerak dari barak militer menuju pusat Harare, sehari setelah kepala tentara Zimbabwe, Jenderal Constantino Chiwenga, mengancam akan melakukan intervensi untuk mengakhiri ketegangan (Reuters/Philimon Bulawayo)

Jakarta, CB -- Partai berkuasa Zimbabwe, ZANU-PF, menuding pemimpin tentara negara itu melakukan upaya kudeta seiring dengan pengerahan tank dan pasukan ke ibu kota di Harare pada Selasa (14/11).

Jurnalis Reuters melaporkan, kendaraan lapis baja mulai bergerak dari barak militer menuju pusat Harare, sehari setelah kepala tentara Zimbabwe, Jenderal Constantino Chiwenga, mengancam akan melakukan intervensi untuk mengakhiri ketegangan setelah Presiden Robert Mugabe memecat wakilnya.

Menjelang tengah malam, para tentara dengan agresif memerintahkan para pengendara mobil di pusat ibu kota itu untuk menyingkir.

"Jangan mencoba melakukan hal yang lucu. Pergi saja!" teriak salah satu tentara kepada reporter Reuters.

Pengerahan pasukan ke pusat ibu kota ini menguatkan dugaan upaya kudeta, meski Mugabe sendiri hingga kini belum lengser.

Duta Besar Zimbabwe untuk Afrika Selatan, Isaac Moyo, pun membantah kabar upaya kudeta itu dengan berkata, "Tak ada apa-apa. Itu hanya tuduhan di media sosial."

Namun, ketegangan kian menjadi setelah tentara mengambil alih markas kantor penyiaran negara, ZBC, pada Rabu (15/11) dini hari.

Kabar mengenai mengenai kudeta pun semakin kuat. Spekulasi ini berawal dari pernyataan Chiwenga yang mengatakan bahwa dia akan mengintervensi untuk mengakhiri kericuhan akibat pemecatan Wakil Presiden Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, pada 6 November lalu atas tuduhan tidak loyal.

Sejumlah pengamat mengatakan, wakil presiden Zimbabwe dipecat karena dijagokan menggantikan Mugabe yang kini sudah berusia 93 tahun, tapi bertekad berkuasa seumur hidup.

Jika menilik sejarah Zimbabwe dari masa perjuangan kemerdekaan, banyak pihak bingung mendengar kabar keretakan hubungan antara Mugabe dan Mnangagwa.

Sejak masa perjuangan, Mnangagwa dikenal sebagai anak didik Mugabe yang setia menemani sang pemimpin selama lima dekade di penjara, perang gerilya, hingga akhirnya duduk di istana.

Mnangagwa pun tetap mendukung Mugabe meski para pengikutnya di partai ZANU-PF ingin melengserkan sang presiden.

Dengan pemecatan ini, popularitas Mugabe di mata publik kian turun, padahal ia akan mengikuti pemilihan umum pada tahun depan dengan lawan yang cukup kuat, Morgan Tsvangirai.

Credit cnnindonesia.com

Presiden Zimbabwe Diduga Akan Dikudeta, Tank-tank Dikerahkan

HARARE - Tank-tank militer dikerahkan ke Ibu Kota Zimbabwe, Harare, pada Selasa (14/11/2017) setelah panglima militer setempat mengeluarkan ancaman kepada Presiden Robert Mugabe. Pengerahan kendaraan tempur memicu dugaan bahwa Mugabe akan dikudeta.

Krisis politik di negara di Afrika ini sedang memanas setelah Presiden Robert Mugabe memecat Wakil Presiden Emmerson Mnangagwa. Tindakan presiden itu tidak bisa diterima panglima militer setempat Jenderal Constantine Chiwenga.

Panglima Chiwenga, mengatakan bahwa dia akan melakukan intervensi karena tindakan menuduh Mugabe telah menjatuhkan negara tersebut ke dalam krisis. Ancaman ini memicu sayap pemuda partai yang berkuasa—Zanu PF—secara terbuka menuduh kepala militer tersebut menggerogoti konstitusi.

Para saksi mata mengatakan kepada Reuters bahwa mereka melihat setidaknya empat tank tempur menuju Harare pada hari Selasa. Dua tank diparkir di samping jalan utama dari Harare ke Chinhoyi.

Para tentara di lokasi kejadian menolak untuk berbicara dengan media.

Mnangagwa secara luas didukung oleh tentara dan pernah dipandang sebagai calon penerus presiden.

Pemecatannya sebagai wakil presiden membuka jalan bagi istri Mugabe, Grace Mugabe, untuk ditunjuk sebagai wakil presiden pada konferensi khusus partai yang berkuasa, Zanu PF, pada bulan Desember.

Panglima Chiwenga mengatakan, ketidakstabilan di tubuh partai yang berkuasa telah menyebabkan tekanan. Dia menuduh partai tersebut mengusir para pejabat senior yang berpartisipasi dalam perang tahun 1970-an, yakni perang melawan minoritas kulit putih yang memerintah Rhodesia, negara yang akhirnya menjadi Zimbabwe.

Para pejabat senior yang disingkirkan telah dituduh merencanakan ”kontra revolusioner” untuk menghancurkan partai tersebut.

Ibu negara Grace Mugabe merupakan pemimpin kelompok pejabat partai yang dikenal sebagai Generasi 40 atau G40—kelompok yang didominasi pejabat berusia 40 dan 50-an tahun. Kelompok itu dilaporkan dalam seminggu terakhir telah menyusun daftar puluhan pejabat tinggi partai yang ingin mereka usir dari partai atau pun diskors.

”Proses pembersihan di ZANU PF yang sejauh ini menargetkan sebagian besar anggota yang terkait dengan sejarah pembebasan kita adalah penyebab serius keprihatinan kami di pasukan pertahanan,” kata Chiwenga, dalam sebuah konferensi pers.

”Kita harus mengingatkan orang-orang di balik kecurangan saat ini bahwa ketika menyangkut masalah yang melindungi revolusi kita, militer tidak akan ragu untuk masuk. Pembersihan saat ini jelas-jelas menargetkan anggota partai dengan latar belakang (tokoh) pembebasan harus segera berhenti,” ujarnya.

Ini adalah pertama kalinya militer Zimbabwe secara langsung mengkritik pertikaian di tubuh Zanu PF dan menandai perpecahan antara Mugabe dengan sebuah institusi yang menjadi pilar utama kekuasaannya.

Jeffrey Smith, analis dan direktur eksekutif Vanguard Africa, mengatakan kepada IBTimes UK bahwa kudeta tidak mungkin terjadi untuk saat ini.

”Kejadian di Zimbabwe hari ini tentu saja mengkhawatirkan, sebuah kudeta militer kemungkinan tidak akan segera terjadi. Gerakan pasukan tersebut merupakan serangan publik terhadap celah panjang yang meluas di dalam partai penguasa, Zanu PF,” katanya.

”Tampaknya ini adalah demonstrasi publik yang dimaksudkan untuk mencapai dua hal utama, pertama, mengingatkan dengan tegas, siapa yang memiliki kekuatan sejati di negara ini. Dan kedua, hal tersebut menempatkan mereka pada pemberitahuan yang mendukung pengangkatan politik Grace Mugabe dan potensi duduk di kepresidenan, bahwa hasil seperti itu tidak akan ditoleransi oleh militer dan pasukan keamanan.”

Namun, analis keamanan David Otto, percaya bahwa sebuah kudeta kemungkinan terjadi karena negara tersebut mengalami kesulitan ekonomi.

Credit sindonews.com

Rumor Kudeta Merebak, Panglima Militer Zimbabwe Dicap Pengkhianat

HARARE - Rumor bahwa Presiden Zimbabwe akan dikudeta militer telah merebak setelah panglima militer negara itu mengancam melakukan intervensi untuk mengatasi krisis politik. Ancaman itu membuat petinggi militer tersebut dituding melakukan pengkhianatan.

Rumor akan adanya kudeta juga diperkuat dengan pengerahan tank-tank lapis baja dan tentara di jalan-jalan Ibu Kota Zimbabwe, Harare, sejak Selasa kemarin.

Panglima militer negara tersebut, Jenderal Constantino Chiwenga menentang Presiden Mugabe karena memecat Wakil Presiden Emmerson Mnangagwa, pekan lalu. Kubu Mugabe juga menyingkirkan banyak politisi dari Partai Zanu PF, partai berkuasa pendukung presiden berusia 92 tahun itu.

Partai Zanu PF menyatakan, komentar dan tindakan Jenderal Chiwenga telah mengganggu perdamaian nasional,”Dan menghasut pemberontakan,” bunyi pernyataan partai tersebut, seperti dikutip BBC, Rabu (15/11/2017).

Partai berkuasa itu bersumpah tidak akan pernah menyerah pada ancaman militer dan menegaskan kembali keunggulan politik atas senjata. Pernyataan itu ditandatangani oleh SK Moyo, Sekretaris Informasi Partai.

Sementara itu, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mendesak semua pihak di Zimbabwe untuk menyelesaikan perselisihan politik dengan tenang dan damai. Washington mengaku terus memantau situasi di negara Afrika itu dengan ketat.

Duta Besar Zimbabwe untuk Afrika Selatan, Isaac Moyo, mengatakan kepada Reuters bahwa pemerintah menolak pembicaraan mengenai kemungkinan kudeta. Rumor kudeta, kata dia, hanya klaim media sosial.

Credit sindonews.com

Tentara Zimbabwe Rebut Lembaga Penyiaran Negara di Tengah Rumor Kudeta

HARARE - Tentara Zimbabwe mengambil alih markas besar lembaga penyiaran negara, ZBC, pada Rabu (15/11/2017) dini hari. Aksi tentara ini terjadi di tengah merebaknya rumor bahwa Presiden Robert Mugabe, 93, akan dikudeta.

Staf ZBC dan seorang pekerja kelompok hak asasi manusia, seperti dikutip Reuters, mengonfirmasi perebutan lembaga penyiaran negara tersebut.

Rumor akan adanya kudeta telah diperkuat dengan pengerahan tank-tank lapis baja dan tentara di jalan-jalan Ibu Kota Zimbabwe, Harare, sejak Selasa kemarin.

Panglima militer negara tersebut, Jenderal Constantino Chiwenga, menentang Presiden Mugabe karena memecat Wakil Presiden Emmerson Mnangagwa, pekan lalu. Kubu Mugabe juga menyingkirkan banyak politisi dari Partai Zanu PF, partai berkuasa pendukung presiden berusia lanjut tersebut.

Partai Zanu PF menyatakan, komentar dan tindakan Jenderal Chiwenga telah mengganggu perdamaian nasional,”Dan menghasut pemberontakan,” bunyi pernyataan partai tersebut, seperti dikutip BBC.

Partai berkuasa itu bersumpah tidak akan pernah menyerah pada ancaman militer dan menegaskan kembali keunggulan politik atas senjata. Pernyataan itu ditandatangani oleh SK Moyo, Sekretaris Informasi Partai.

Sementara itu, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mendesak semua pihak di Zimbabwe untuk menyelesaikan perselisihan politik dengan tenang dan damai. Washington mengaku terus memantau situasi di negara Afrika itu dengan ketat.

Credit sindonews.com

Selasa, 14 November 2017

Saudi Bangun Kota Baru Rp136 Triliun

RIYADH - Selama lebih dari 50 tahun, Arab Saudi mengandalkan minyak untuk menopang perekonomiannya. Namun, dalam beberapa tahun terakhir negara kerajaan itu berupaya mencari cara baru untuk meninggalkan ketergantungan pada minyak dan menciptakan lapangan kerja.

Pemerintah Saudi berambisi mengubah ratusan mil persegi wilayah gurun di negeri itu menjadi kota-kota baru. Salah satu pembangunan yang sedang dilakukan adalah konstruksi Pusat Keuangan Raja Abdullah atau disingkat King Abdullah Financial District (KAFD).

Total biaya yang digunakan untuk proyek tersebut mencapai USD10 miliar (Rp136 triliun). Hingga saat ini, sekitar USD8 miliar telah dibelanjakan dalam pembangunan proyek prestisus itu.

Didesain oleh perusahaan arsitektur Henning Larsen, proyek seluas 1,6 juta meter persegi itu akan diisi dengan lebih 60 apartemen, kantor, dan menara ritel, beberapa sekolah dan garasi parkir, klinik medis, gedung-gedung publik dan tiga hotel. Saat pembangunan selesai, kota baru itu dapat menampung 50.000 penduduk.

Pada proyek itu, para insinyur perancangnya mendesain jembatan-jembatan pendingin bertenaga surya untuk mengatasi panasnya gurun. Jembatan canggih yang disebut skywalk itu akan menghubungkan 30 gedung di distrik tersebut. “Di KAFD juga dibangun monorail,” ungkap pernyataan firma arsitektur Henning Larsen, dikutip Business Insider.

Konstruksi KAFD telah dimulai sejak 2006 dan 70%-nya telah selesai. Pemerintah kerajaan memang tidak menetapkan batas waktu untuk penyelesaian proyek ini.

KAFD dirancang sebagai pusat bisnis yang akan menarik perusahaan firma dan keuangan, perbankan sreta otoritas pasar modal dan bursa saham yang saat ini berpusat di Riyadh. Distrik yang disebut Crystal Towers dalam kota baru itu akan dibuka musim panas ini. Satu skywalk menghubungkan dua gedung di distrik itu.

Meski demikian, terjadi sejumlah penundaan konstruksi dan masalah pendanaan. Pemerintah bertujuan membuka tahap pertama untuk 15 kantor, perumahan dan menara komersial pada akhir tahun ini.

Kantor berita Reuters melaporkan, kota itu mengalami masalah dalam menarik para penghuni. Sedangkan menurut Bloomberg, pemerintah Saudi berharap menarik perbankan dengan insentif ekonomi, termasuk diskon pajak yang dapat diperpanjang hingga satu dekade atau lebih.

Pemerintah Saudi juga pernah menyatakan pada tahun lalu bahwa mereka akan menawarkan pengecualian visa untuk warga asing yang bekerja di KAFD. Beberapa aturan sosial yang ketat di Saudi, termasuk kewajiban wanita mengenakan pakaian tertutup, juga akan dilonggarkan.

Meski demikian, otoritas Saudi belum mengonfirmasi regulasi tersebut sehingga akan menyulitkan dalam menarik orang dan bisnis untuk berada di sana. Beberapa calon penghuni dan investor juga kurang optimistis bahwa kota itu akan sukses.

“Potensinya luar biasa. Di dalamnya hebat. Tapi ini tidak akan selesai. Pembuatan keputusan sangat lamban pada proyek itu dan orang tidak memiliki uang tunai,” kata seorang ekspatriat di Dubai kepada Reuters.

April lalu, Direktur Proyek KAFD Salman Albaiz menjelaskan, sekitar seperlima dari total proyek 1,6 juta meter persegi telah selesai dibangun. “Fase pertama akan segera dibuka, jika semua berjalan baik. Ini akan menjadi soft opening untuk distrik itu,” katanya.

Dia menjelaskan, fase pertama masih menunggu persetujuan pemerintah sebelum pembukaan. Menurutnya, masih ada hambatan birokrasi dan prosedur pemerintah dalam pembuatan keputusan tersebut.

Albaiz menjelaskan, kota baru itu akan menyerupai Dubai International Financial Centre yang menarik banyak perusahaan asing dengan regulasi khusus. Secara teori, bisnis yang mendaftar di KAFD dapat mengeluarkan visa langsung dan mendapat izin dari otoritas terkait.

Saat ini Samba Financial Group Arab Saudi dan konsultan internasional PwC telah berkomitmen menjadi salah satu tenant di kota itu. Meski demikian, otoritas belum menyelesaikan aturan untuk zona khusus sehingga sulit menarik lebih banyak perusahaan.

“Fase pertama KAFD dapat memberi pendapatan tahunan sebesar 240 juta riyal. Jumlah tersebut akan terus meningkat hingga 3,5 miliar riyal saat seluruh proyek itu selesai,” kata Albaiz.

Pembukaan KAFD akan menjadi tonggak sejarah bagi program reformasi ekonomi yang dicanangkan tahun lalu oleh Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman. Kehadiran kota itu dapat mengubah bagaimana bisnis diatur di Saudi.

Kehadiran KAFD merupakan salah satu dari visi Putra Mahkota Mohammed bin Salman untuk melakukan reformasi ekonomi di Saudi agar tidak lagi tergantung pada minyak. Berbagai visi itu diterjemahkan dalam berbagai proyek baru di Saudi yang kini sedang dibangun.

Credit sindonews.com

Ini 2 Sosok Utama Pemburu Koruptor Arab Saudi

CB, Jakarta -Dalam memberangus mega korupsi di Arab Saudi, dua sosok ini menjadi pemeran utama. Keduanya bekerja sama untuk memburu dan menangkapi para tersangka yang 19 di antaranya pangeran dan anggota keluarga kerajaan, sedikitnya 50 pengusaha termasuk pangeran Alwaleed bin Talal yang dijuluki taipan Saudi, mantan ketua pengadilan Khaled Al-Tuwaijri, raja media Saudi Waleed Al-Ibrahim dan
Siapa dua sosok ini?
1.Muhammad bin Salman, putra Mahkota Kerajaan Saudi.

Mohammad bin Salman bin Abdulaziz Al Saud. independent.co.uk

MBS, begitu sang putra mahkota disapa, bergerak cepat memburu setiap tersangka koruptor begitu dia menjabat sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi yang baru saja dibentuk.
Raja Saudi, Salman, memerintahkan pembentukan badan anti korupsi sebagai bagian dari agenda reformasi aktif yang bertujuan mengatasi hambatan masalah yang tersembunyi di dalam tubuh Kerajaan dalam beberapa dekade, seperti dikutip dari CNN, 4 November lalu.
Komisi Anti Korupsi yang dipimpin MBS, berwenang melakukan investigasi, menangkap dan mengeluarkan larangan bepergian hingga membekukan aset hasil korupsi.
Putra mahkota berusia 32 tahun ini menjadi sosok penting dalam politik Saudi sebagai pemain utama kunci di belakang raja dan reformis Saudi.
MBS yang dalam 2-3 tahun trakhir diremehkan kemampuannya sebagai putra mahkota, sekarang tidak hanya mampu menunjukkan konsolidasi kekuatasannya, namun juga membangun struktur pemerintahan dan ekonomi Saudi.

2. Jaksa Agung Saudi, Sheikh Saud Al Mojeb.

Sheikh Saud Al Mojeb, jaksa agung Saudi. suchtv.pk
Jaksa Agung Sheikh Saud Al Mojeb menjelaskan selama tiga lembaganya telah melakukan investigasi terhadap kasus korupsi sistematis di Kerajaan.
Hasil dari 3 tahun menyelidiki kasus korupsi, kata Al Mojeb, menemukan angka fantastis uang yang dikorupsi oleh para tersangka, yakni sekitar US$ 100 miliar atau setara dengan Rp 1.351,3 triliun.
"Berdasarkan hasil penyelidikan selama 3 tahun terakhir, diperkirakan sedikitnya US$ 100 miliar telah disalahgunakan melalui korupsi yang sistematis dan penggelapan dalam beberapa dekade," kata Al Mojeb seperti dikutip dari CNN, 9 November.
Al Mojeb bekerja sama dengan Komisi Anti Korupsi yang dipimpin putra mahkota.
Ia menegaskan, apa yang terjadi sekarang baru langkah permulaan dari proses membongkar akar korupsi di manapun terjadi.
Pihak Kejaksaan Arab Saudi sedang mempersiapkan dakwaan kepada ratusan tersangka korupsi untuk diserahkan kepada pengadilan. Mereka akan diadili secara terbuka atas perintah Kerajaan.

Credit TEMPO.CO

Erdogan Sindir AS dan Rusia Terkait Suriah

ANKARA - Presiden Turki Tayyip Erdogan melemparkan sindiran terhadap Rusia dan Amerika Serikat (AS) mengenai Suriah. Erdogan mengaku bingung dengan sikap negara yang menyebut tidak melihat adanya solusi militer di Suriah, tapi mengerahkan pasukan ke sana.

Erdogan, yang berbicara jelang terbang ke Rusia menyatakan, bagi negara-negara yang tidak melihat adanya solusi militer di Suriah, harusnya segera menarik semua pasukan mereka di sana.

"Saya mengalami kesulitan untuk memahami komentar-komentar ini. Jika solusi militer tidak ada, maka mereka yang mengatakan ini harus menarik pasukan mereka keluar," kata Erdogan, seperti dilansir Reuters pada Senin (13/11).

Dia mengatakan akan membahas masalah ini dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam pertemuan dengan Putin, dia juga akan membahas mengenai solusi politik di Suriah, langkah bersama dengan Rusia di wilayah Suriah dan rincian kesepakatan pembelian sistem pertahanan S-400.

Seperti diketahui, kemarin Kremlin menuturkan, Putin dan Presiden AS Donald Trump telah sepakat bahwa tidak ada solusi militer untuk perang di Suriah.

Menurut Kremlin, keduanya bertemu dan berbicara di sela-sela pertemuan puncak APEC di Vietnam, setelah beberapa hari mengalami ketidakpastian mengenai apakah pertemuan akan berlangsung.

"Kedua Presiden setuju, bahwa konflik di Suriah tidak dapat diselesaikan melalui jalur militer. Keduanya juga mengkonfirmasi tekad mereka untuk mengalahkan ISIS. Kedua presiden mengkonfirmasi komitmen mereka terhadap kedaulatan, kemerdekaan, kesatuan, integritas teritorial dan sifat sekuler Suriah, dan mendesak pihak yang berperang untuk berpartisipasi dalam perundingan perdamaian yang dipimpin PBB di Jenewa," ucap Kremlin.

Credit sindonews.com

Diintai 3 Kapal Induk AS, Korut Siapkan Latihan Perang Musim Dingin

Tiga kapal induk Amerika Serikat (AS), USS Ronald Reagan, USS Theodore Roosevelt dan USS Nimitz, yang menjalani latihan perang langka di Pasifik Barat. Foto/REUTERS

SEOUL - Personel militer Korea Utara (Korut) dilaporkan bersiap untuk latihan perang musim dingin saat tiga kapal induk Amerika Serikat (AS) mengintai di dekat Semenanjung Korea. Persiapan manuver Pyongyang itu dipaparkan pejabat Korea Selatan (Korsel) yang menerima informasi aktivitas militer rezim Kim Jong-un.

Latihan perang musim dingin Pyongyang diperkirakan akan dimulai pada bulan Desember dan kemungkinan akan berlanjut sampai bulan April. Militer Korea Selatan juga terus mencermati semua perkembangan di wilayah tersebut.

Seoul juga menempatkan tentaranya dalam kondisi siaga tempur untuk mengatasi segala bentuk provokasi dari Korea Utara.

“Saat ini, pasukan Korea Utara melakukan latihan lapangan biasa, namun militer kita tetap menjaga kesiapan penuh terhadap kemungkinan provokasi Korea Utara,” kata seorang pejabat pemerintah Korea Selatan yang berbicara dalam kondisi anonim, seperti dikutip kantor berita Yonhap, Senin (13/11/2017).

Tiga kapal induk AS—USS Ronald Reagan, USS Theodore Roosevelt dan USS Nimitz—sedang menggelar latihan perang langka di wilayah Pasifik barat dari tanggal 11 hingga 14 November mendatang. Tujuh kapal perang Korea Selatan ikut bergabung dalam latihan tersebut.

”Beberapa operasi kelompok tempur kapal induk sangat kompleks, dan latihan di Pasifik Barat ini merupakan bukti kuat kemampuan unik Armada Pasifik AS dan komitmen kuatnya terhadap keamanan dan stabilitas kawasan yang berkelanjutan,” kata Laksamana Scott Swift, komandan Armada Pasifik AS.

Ketegangan antara AS dan Korea Utara telah meningkat tajam dalam beberapa bulan terakhir, di mana kedua negara terang-terangan saling ancam dengan kekuatan militer.

Trump, yang masih menjalani tur panjang di Asia pernah memperingatkan Korut terkait bahaya dari tiga kapal induk Pentagon yang tidak jauh dari perairan negara komunis itu. ”Kami mengirim tiga kapal induk terbesar di dunia (ke Semenanjung Korea) dan kapal selam nuklir juga diposisikan,” kata Trump saat lawatan di Korea Selatan beberapa hari lalu.

Credit sindonews.com

Satuan Antiteror Terlatih Siaga di Perbatasan Cina-Vietnam

Pasukan antiteror

CB, BEIJING -- Satuan khusus antiteror disiagakan di sepanjang wilayah perbatasan Cina-Vietnam untuk melindungi warga Chongzuo, Provinsi Guangxi Zhuang.

Satuan tugas yang dibentuk pada Februari untuk pertama kali ditempatkan di wilayah itu beranggotakan 11 prajurit dan seorang komandan. Mereka merupakan personel terpilih setelah melalui beberapa tahap seleksi yang diikuti 1.300 anggota resimen di Cina.

Chongzuo terbentang seluas 533 kilometer yang berbatasan dengan Vietnam. Wilayah itu rawan ancaman terorisme sebagaimana laman resmi pemerintah Chongzuo, Senin (13/11). Beberapa pegaris keras dari Provinsi Xinjiang yang berupaya menuju Afghanistan dan Turki menjadikan Chongzuo sebagai tempat transit karena sangat mendukung untuk perjalanan menuju Vietnam.

Laman pemerintah Chongzuo menyebutkan para pegaris keras yang gagal melarikan diri itu sangat mungkin melakukan tindakan terorisme di Chongzuo. Oleh sebab itu, untuk menangkal aktivitas mereka, anggota satuan khusus dilengkapi dengan peralatan baru dan canggih, seperti senjata laser dan inframerah yang bisa dioperasikan pada malam hari.

Dalam delapan bulan terakhir, satuan khusus tersebut telah menindak 970 orang asing yang melanggar wilayah perbatasan dan menyita empat pucuk senjata serta 30 butir peluru. Satuan itu juga berhasil menangkap lima teroris dan menyita 20 kilogram heroin serta 5 kilogram bubuk kristal, demikian laporan Global Times.

Komandan Satuan Khusus Antiteror, Liu Qiangqiang, mengatakan personelnya dua kali sehari wajib lari jarak jauh lima kilometer bersenjatakan lengkap selama 20 menit, 50 kali angkat beban dalam semenit, menembak lima butir telur dari jarak 25 meter selama 10 detik.

Tidak seorang pun personelnya yang melewatkan latihan tersebut, demikian pernyataan komandan. Oleh sebab itu, mereka mampu bertarung sengit dengan para teroris di sepanjang wilayah perbatasan.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Peluang Perang Dunia III Sudah 51 Persen, Terjadi di Musim Panas

CB, Jakarta - Perang Dunia III yang dipicu permusuhan Korea Utara dengan Amerika Serikat diperkirakan pecah sebelum memasuki musim panas tahun depan. Peluang pecahnya perang itu sudah mencapai 51 persen.
Pernyataan ini dikeluarkan oleh pensiunan jenderal bintang empat Amerika Serikat Richard Engel saat diwawancarai MSNBC dan kemudian dikutip EXpress.co.uk, 11 November 2017.

Tiga pesawat F/A-18E Super Hornets terbang di atas kapal induk USS Ronald Reagan (CVN 76), USS Theodore Roosevelt (CVN 71), USS Nimitz (CVN 68) bersama dengan kapal-kapal dari Angkatan Laut Korea Selatan di Pasifik Barat, 12 November 2017. Courtesy Aaron B. Hicks/U.S. Navy/Handout via REUTERS
"Peluang perang yang melibatkan Korea Utara pecah 51 persen sebelum musim panas. Kita sedang membahas tentang kemungkinan perang nuklir di sepanjang hidup kita, atau sedikitnya perang konvensional yang akan meluas di seluruh Asia," kata Engel.

Seorang pensiunan jenderal bintang empat lainnya, Barry McCaffrey menambahkan bahwa potensi pecah perang musim panas mendatang akan menimbulkan dampak jutaan orang mengungsi, ratusan ribu orang tewas terbunuh dan terluka.
B
Menurutnya, ada beberapa opsi militer untuk menghadapi Korea Utara termasuk konsekwensi yang akan diterima Amerika Serikat.
"Ada beberapa opsi militer, namun itu semua buruk. Jika kita dulu melakukan dengan masif, serangan konvensional udara dan laut, dengan cara kapasitas nuklir kita, kita akan meraih 95 persen dalam waktu 72 jam pertama," ujar McCaffrey.
Namun, ujarnya, dia tidak yakin Amerika akan menggapai itu semua mengingat perang dalam intensitas tinggi di Semenanjung Korea.
"Konsekwensi kita yang menyerang Korea Utara pertama kali, sangat mengerikan," ujarnya.

Korea Utara telah beberapa kali mengancam menembakkan rudal balistik antarbenuanya (ICBM) ke wilayah Amerika Serikat. Korea Utara memusuhi negara itu karena dianggap berkeinginan menginvasi Korea Utara dan menjatuhkan kekuasaan Kim Jong Un. Permusuhan kedua negara sudah beberapa kali memunculkan kekhawatiran pecahnya Perang Dunia III.

Credit TEMPO.CO

Korea Utara Murka terhadap Australia, Ancam Timbulkan Bencana

CB, Jakarta - Korea Utara mengeluarkan ancaman terbaru kepada Australia setelah negara itu bergabung dengan Amerika Serikat dan sekutunya memusuhi Kim Jong Un, dengan menyatakan akan terjadi bencana bagi negara Kangguru itu.
Pyongyang pada Sabtu, 14 Oktober 2017 mengecam kebijakan Australia sebagai tindakan berbahaya.

"Akhir-akhir ini, Australia menunjukkan langkah-langkah berbahaya dengan bergabung melakukan provokasi politik dan militer dengan Amerika Serikat yang menghina Korea Utara sementara provokasi ini memperburuk situasi Semenanjung Korea yang terus berlanjut," demikian pernyataan Kantor Berita Pusat Korea Utara (KCNA).

Korea Utara juga mengecam langkah Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop dan Menteri Pertahanan Marise Payne yang mengunjungi zona demiliterisasi pada Kamis, sehari sebelum mengadakan dua pertemuan dengan rekan-rekan Korea Selatan mereka di Seoul.
"Menteri luar negeri Australia secara pribadi menyatakan dukungannya untuk Amerika dan mempertimbangkan semua opsi termasuk penggunaan kekuatan bersenjata terhadap Korea Utara, dan muncul di Panmunjom ... bersama dengan menteri pertahanan Australia untuk mengecam Pyongyang selama kunjungannya ke Korea Selatan," ujar KCNA.

Selama kunjungan tersebut, keduanya menekankan perlunya "tekanan diplomatik maksimum" untuk mengendalikan ambisi nuklir Korea Utara.
Setelah pertemuan di Seoul, keduanya juga mengeluarkan pernyataan bersama yang menentukan semua tindakan yang diperlukan untuk Korea Utara guna memenuhi kewajiban internasionalnya dan meminta Pyongyang untuk menahan diri dari perilaku provokatif dan meniadakan semua senjata nuklir dan programnya.
KCNA mengatakan bahwa ada beberapa laporan media bahwa Australia sedang mempersiapkan perang di Semenanjung Korea dengan alasan latihan militer bersama dengan Amerika.

"Jika Australia terus mengikuti Amerika Serikat dalam memberlakukan tekanan militer, ekonomi dan diplomatik terhadap Korea Utara meskipun kami berulang kali memperingatkan, mereka tidak akan dapat menghindari bencana," tegas laporan tersebut, seperti yang dilansir Yonhap pada 15 Oktober 2017.

Credit TEMPO.CO

Sebut Penjahat, PM Australia Ajak Pemimpin Dunia Menindak Korut

HONG KONG - Perdana Menteri (PM) Australia Malcolm Turnbull mengajak para pemimpin dunia menindak tegas Korea Utara (Korut). Turnbull menyebut rezim yang dipimpin Kim Jong-un itu sebagai “penjahat”.

Seruan PM Turbull itu disampaikan saat berada di Hong Kong dalam rangkaian lawatan Asia-nya. Kunjungan ke Hong Kong merupakan yang pertama kali oleh pemimpin Australia dalam lebih dari 30 tahun terakhir.

Lawatan PM Australia itu berlanjut dengan menghadiri konferensi di Vietnam dan Filipina. Saat bertemu dengan regulator keuangan senior Hong Kong, Turnbul menekankan pentingnya menghentikan Pyongyang si “penjahat licik dan canggih” dalam memanfaatkan pelabuhan dan pasarnya.

Turnbull mendesak regulator tersebut untuk memastikan bahwa “organisasi teroris, rezim kriminal seperti Korea Utara” tidak dapat menyalahgunakan kota Hong Kong guna mendanai program rudal Pyongyang.

”Apakah itu senjata, apakah itu kejahatan siber, apakah itu obat terlarang, mereka terus mencari dana untuk membiayai program nuklirnya,” kata Turnbull kepada wartawan sebelum pertemuan tersebut, seperti dikutip news.com.au, Senin (13/11/2017).

”Sangat penting bahwa semua sanksi finansial, sanksi ekonomi, yang diberlakukan oleh Dewan Keamanan PBB diberlakukan,” ujar PM Turnbull.

Turnbull pernah mengangkat isu kekhawatiran Australia tentang “erosi otonomi” Hong Kong selama beberapa kali dalam kunjungan singkat ke wilayah China. Hong Kong sempat jadi sorotan dunia setelah terjadi tindakan keras aparat terhadap politisi dan aktivis pro-demokrasi.

Dia kembali mengangkat masalah itu ketika bertemu regulator keuangan dan pemimpin Hong Kong Carrie Lam.

”Saya berbicara pagi ini tentang 'satu negara-dua sistem', peraturan hukum, peradilan yang independen dan peraturan transparan yang kuat di Hong Kong,” katanya.

”Itu adalah salah satu alasan utama mengapa Hong Kong terus menjadi salah satu pusat keuangan terpenting di dunia.”

Turnbull akan mendorong Beijing untuk membiarkan otonomi ini berlanjut saat bertemu dengan Perdana Menteri China Li Keqiang awal pekan ini.

Credit sindonews.com

Tentara Korea Utara Ditembaki Saat Membelot ke Korea Selatan

Prajurit Korea Selatan patroli di dekat perbatasan desa Panmunjom yang memisahkan Korea sejak Perang Korea, di Paju, sebelah utara Seoul, Korea Selatan, Minggu (14/6). AP Photo/Lee Jin-man

CB, Militer Korea Utara menembaki seorang anggotanya di desa yang menjadi wilayah gencatan senjata usai Perang Korea di Panmunjom setelah berusaha membelot ke Korea Selatan.
Insiden yang berlangsung pada Senin sore, 13 November 2017 itu, mengakibatkan tentara berpangkat rendah itu mengalami luka di bahu dan sikunya. Menurut tentara Korea Selatan, dia berlumuran darah saat melintas wilayah perbatasan yang dikenal sebagai Area Keamanan Bersama. Ini peristiwa yang jarang terjadi di kawasan Panmunjom.

"Militer kami telah menyelamatkan seorang tentara Korea Utara setelah dia menyeberang dari pos Korea Utara menuju Rumah Kebebasan kami," kata Kepala Staf Gabungan Seoul atau JCS, seperti yang dilansir Channel News Asia pada 14 November 2017.
Menurut seorang pejabat JCS, tentara Korea Selatan mendengar sebuah tembakan dan kemudian menyelamatkan tentara yang tidak bersenjata tersebut. Tentara Korea Utara yang terluka itu kemudian dievakuasi ke rumah sakit swasta oleh helikopter PBB.

Hye Sook Kim, orang yang selamat dari Kamp Tahanan Politik Gwalliso, memaparkan pengalamannya di Seminar "Jalan Panjang Penegakan dan Penghormatan HAM di Korea Utara" di Jakarta (29/4). TEMPO/Natalia Santi

Identitas tentara Korea Utara yang membelot itu belum diketahui. Satu-satunya identitasnya adalah seragam militer yang dipakainya yang menunjukkan pangkatnya.
Pejabat militer dari Utara dan Selatan sering menggunakan Panmunjom di masa lalu untuk melakukan pembicaraan. Tidak seperti daerah perbatasan lainnya, Panmunjom tidak diperkuat dengan ladang ranjau dan kawat berduri dan perbatasannya ditandai hanya dengan pembatas beton rendah.

Wilayah itu sering dijadikan sebagai tempat penyeberangan bagi puluhan tentara Korea Utara yang selama ini melarikan diri ke Selatan dalam beberapa dekade. Pada Juni lalu, dua tentara Korea Utara melintasi perbatasan dan lari ke Korea Selatan.
Lebih dari 30.000 warga sipil Korea Utara juga telah meninggalkan tanah air mereka sejak kedua negara terbentuk pada tahun 1948. Sebagian besar mereka melarikan diri melintasi perbatasan Korea Utara dengan Cina dan pindah ke negara ketiga untuk mencari jalan ke Korea Selatan.

Credit TEMPO.CO

Mencoba Membelot, Tentara Korut Ditembak Dekat Perbatasan Korsel

SEOUL - Militer Korea Selatan (Korsel) menuturkan seorang, tentara Korea Utara (Korut) ditembak oleh temannya sendiri di dekat perbatasan Korsel dan Korut. Tentara Korut tersebut ditembak saat hendak membelot ke Korsel.

Menurut keterangan militer Korsel, insiden tersebut terjadi di desa Panmunjom yang berada di dekat zona demiliterisasi kedua negara. Meski terluka, tentara Korut tersebut tetap berhasil menyeberang ke wilayah Korsel.

"Militer kami telah mengevakuasi seorang tentara Korut, setelah dia menyeberang dari sebuah pos Korut menuju Freedom House kami," kata militer Korsel dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Channel News Asia pada Senin (13/11).

"Pembelot itu dibawa ke rumah sakit setelah ditembak oleh seorang tentara Korut lainnya," sambungnya, tanpa memberikan keterangan lebih lanjut.

Pembelotan personel militer di seluruh DMZ yang membelah kedua Korea sempat beberapa kali terjadi, namun hal itu jarang terjadi di Panmunjom. Sebelumnya, dua tentara Korut membelot ke Selatan pada bulan Juni, setelah melintasi perbatasan di lokasi lain.

Selama beberapa dekade sejak Korea terbagi, puluhan tentara Korut telah melarikan diri ke Selatan melalui DMZ, yang membentang sepanjang dua kilometer dari sisi batas sebenarnya.

Credit sindonews.com

Mayoritas Warga Spanyol Ingin Pemilu Dipercepat

MADRID - Lebih dari setengah pemilih Spanyol mendukung pemilu nasional dipercepat. Hasil survei yang dirilis kemarin itu juga menunjukkan dukungan terhadap pemerintah pusat kian memudar seiring krisis Catalonia.

Perdana Menteri (PM) Spanyol Mariano Rajoy memberlakukan pemerintahan langsung di Catalonia setelah wilayah itu menggelar referendum kemerdekaan 1 Oktober. Pengadilan Spanyol menyatakan referendum itu ilegal.

Pemerintahan minoritas yang dipimpin Rajoy dan Partai Rakyat (PP) berakhir pada 2020. Meski demikian 55% responden dalam survei kemarin ingin pemilu segera digelar sebelum 2020. Data ini sama dengan survei serupa pada Oktober yang menunjukkan 49% responden mendukung pemilu dipercepat.

Survei ini digelar oleh lembaga Metroscopia untuk surat kabar El Pais antara 6 dan 8 November, saat mantan Presiden Catalan Carles Puigdemont mengkampanyekan kemerdekaan Catalonia dari tempat pengasingan di Belgia. Otoritas di Madrid menyerukan pemilu di Catalonia pada 21 Desember 2017.

Rajoy telah menjabat periode kedua pada Oktober 2016 saat PP menang banyak suara tapi gagal meraih mayoritas di parlemen. PP yang lemah di parlemen membuat pemerintah kesulitan mengesahkan legislasi, termasuk anggaran 2018.

Dukungan untuk PP, jika pemilu digelar sekarang, turun menjadi 26,1% pada November, dari 26,9% pada Juli. Dukungan untuk Partai Ciudadanos (Warganegara) yang pro-persatuan Spanyol dari Catalonia, naik menjadi 22,7% dari 18,5%, sehingga partai itu hampir seimbang dengan Partai Sosialis.

Survei itu mencerminkan survei resmi yang digelar pada awal Oktober yang menunjukkan dukungan pada Ciudadanos menguat selama krisis Catalan. ”Sayap kiri Podemos yang mendukung negosiasi referendum untuk kemerdekaan Catalan mengalami penurunan menjadi 14,7% dari 18,7% sebelumnya,” ungkap hasil survei Metroscopia tersebut.

Sementara, PM Rajoy mendorong warga Catalonia mengikuti pemilu Desember untuk memulihkan kondisi normal di wilayah tersebut. Saat kunjungan pertama ke Barcelona sejak Madrid menerapkan pemerintahan langsung di Catalonia, Rajoy mengatakan pemilu 21 Desember akan menjaga kondisi ekonomi dan menghentikan perusahaan-perusahaan keluar dari wilayah itu.

“Kami menginginkan partisipasi pemilih yang besar untuk memulai era politik baru yang normal, berdampingan dan menghargai,” kata Rajoy pada para pendukung PP.

Dia menambahkan, “Kita harus mengembalikan kondisi normal di Catalonia untuk mengurangi ketegangan sosial dan menghentikan kerusakan ekonomi.”

Partai yang dipimpin mantan Presiden Catalonia Carles Puigdemont, PDeCAT dan ERC yang mendukung kemerdekaan, menyatakan mereka akan mengikuti pemilu regional. Meski demikian, kedua partai itu tidak maju bersama sehingga dapat merusak peluang para pendukung kemerdekaan untuk meraih suara mayoritas di parlemen.

Credit sindonews.com

Spanyol lihat indikasi campur tangan Rusia di Catalonia

Pengunjuk rasa mengibarkan bendera Spanyol dan berteriak di depan balai kota dalam sebuah demonstrasi mendukung persatuan Spanyol sehari sebelum referendum kemerdekaan 1 Oktober yang dilarang di Catalunya, di Madrid, Spanyol, Sabtu (30/9/2017). (REUTERS)

Brussels (CB) - Madrid percaya bahwa kelompok-kelompok yang bermarkas di Rusia menggunakan media sosial memromosikan referendum kemerdekaan Catalonia bulan lalu dalam upaya mengacaukan Spanyol, kata menteri Spanyol, Senin.

Menteri pertahanan dan menteri luar negeri Spanyol mengatakan, mereka memiliki bukti bahwa kelompok-kelompok dari sektor pemerintah dan swasta Rusia, serta kelompok di Venezuela, menggunakan Twitter, Facebook dan situs Internet lain untuk menyiarkan alasan pemberontakan tersebut secara masif dan mengarahkan pendapat umum di baliknya menjelang referendum 1 Oktober.

Pemimpin pemberontak Catalonia membantah bahwa campur tangan Rusia membantu mereka dalam pemungutan suara tersebut.

"Yang kami ketahui saat ini adalah bahwa yang terjadi itu sebagian besar berasal dari wilayah Rusia," kata Menteri Pertahanan Spanyol Maria Dolores de Cospedal tentang dukungan Internet berpangkalan di Rusia.

"Ini adalah kelompok-kelompok publik dan swasta, yang mencoba mempengaruhi situasi dan menciptakan ketidakstabilan di Eropa," katanya kepada wartawan pada pertemuan menteri luar negeri dan menteri pertahanan Uni Eropa di Brussels.

Ketika ditanya apakah Madrid yakin mengenai tuduhan tersebut, Menteri Luar Negeri Spanyol Alfonso Dastis, juga pada pertemuan tersebut, mengatakan: "Ya, kami memiliki bukti."

Dastis mengatakan Spanyol telah mendeteksi akun-akun palsu di media sosial, setengahnya ditelusuri kembali ke Rusia dan 30 persen lagi ke Venezuela, dibuat untuk memperkuat keuntungan separatis dengan menerbitkan kembali pesan dan kiriman.

Ramon Tremosa, anggota parlemen Uni Eropa untuk partai PDeCat pemimpin separatis Catalan Carles Puigdemont, mengulangi pada Senin bahwa campur tangan Rusia tidak berperan dalam referendum tersebut.

"Mereka yang mengatakan bahwa Rusia membantu Catalonia adalah mereka yang telah membantu armada Rusia dalam beberapa tahun terakhir, terlepas dari boikot UE," demikian cuitan Tremosa, merujuk laporan media Spanyol bahwa Spanyol mengizinkan kapal perang Rusia untuk melakukan pengisian bahan bakar di pelabuhannya.

Mereka yang mengikuti pemungutan suara dalam referendum memilih kemerdekaan. Namun jumlah pemilih hanya sekitar 43 persen, karena orang-orang Catalan yang mendukung bagian Spanyol yang tersisa kebanyakan memboikot pemungutan suara tersebut.

Pemungutan suara separatis telah menjerumuskan Spanyol, ekonomi terbesar keempat zona euro, ke dalam krisis konstitusional terburuk sejak kembali ke demokrasi pada 1970-an.

Dastis mengatakan bahwa dia telah membahas masalah ini dengan Kremlin.

Moskow telah berulang kali membantah adanya gangguan tersebut dan menuduh Barat melakukan kampanye untuk mendiskreditkan Rusia.

NATO percaya bahwa Moskow terlibat dalam strategi perang informasi dan disinformasi, yang sengaja dibuat mendua untuk memecah Barat dan merusak persatuannya berkenaan dengan sanksi ekonomi, yang diberlakukan pada Rusia, setelah pencaplokan Krimea pada 2014, demikian menurut siaran kantor berita Reuters.

Credit antaranews.com

Perdana Menteri Spanyol Mulai Berkampanye di Catalonia

BARCELONA - Perdana Menteri (PM) Spanyol Mariano Rajoy mulai menggelar kampanye di Catalonia. Hal itu merupakan kunjungan pertama sejak dia memberlakukan kekuasaan langsung terhadap wilayah yang mendeklarasikan kemerdekaan pada Oktober lalu.

Di Catalonia, Rajoy mempersiapkan Partai Populer (PP) untuk memenangkan pemilu regionaldiCatalonia. Dia juga bertemu dengan para pejabat partai beraliran tengah-kanan tersebut. Konsolidasi itu diperlukan untuk membendung semangat dan gelora kemerdekaan yang masih menguat di Catalonia. "Saya akan menggelar rapat dengan para pengurus lokal Partai Populer," ungkap Rajoy.

Dia menegaskan, dirinya ingin bersiap-siap menghadapi pemilu regional bulan depan. Rapat dengan para petinggi PP itu dilaksanakan di sebuah hotel di Barcelona. Namun demikian, Rajoy diperkirakan tidak akan tampil di publik. Itu karena faktor keamanan sebab banyak pihak yang tidak menyukai kebijakan Rajoy yang menolak kemerdekaan Catalonia. Apalagi ketegangan masih terjadi Catalonia karena banyak warga yang menunjukkan sentimen dan antipati terhadap pemerintah pusat Spanyol.

Pemilu regional tahun lalu, PP bukanlah partai besar. Mereka hanya meraih 8,5% suara. Sementara itu, sebanyak 750.000 warga Catalonia yang mendukung kemerdekaan menggelar demonstrasi pada Sabtu (11/11/2017). Mereka menuntut para pemimpin Catalonia prokemerdekaan dibebaskan dari penjara.

Mereka mengenakan pita kuning sebagai simbol mendukung kemerdekaan. Para demonstran membanjiri Avenue Marina yang merupakan jalan menuju ikon Barcelona Gereja Sagrada Familia karena para keluarga para politikus Catalonia berpidato. Slogan yang digaungkan dalam demonstrasi itu adalah kebebasan bagi tahanan politik.

Mereka tidak rela kalau pemimpin mereka tetap berada di tahanan atas tuduhan pembelotan serta pembangkangan pada bulan lalu. Demonstrasi itu sebagai ujian persatuan gerakan pendukung kemerdekaan, setelah pemerintah otonomi Catalonia mendeklarasikan kemerdekaan pada 27 Oktober lalu.

Namun, PM Rajoy langsung membubarkan pemerintahan otonomi Catalonia dan menyerukan pemilu selam pada Desember mendatang. Jajak pendapat pada pekan ini, partai-partai prokemerdekaan akan memenangkan suara besar pada pemilu mendatang. "Lihatlah! Semua rakyat di sini," ujar Pep Morales,63, pendukung kemerdekaan Catalonia yang ikut dalam demonstrasi. "Gerakan kemerdekaan masih kuat," paparnya dilansir Reuters.

Kemudian Pepita Sole,61, pensiunan dalam demonstrasi itu mengungkapkan, dia mengetahui 27 Oktober merupakan deklarasi kemerdekaan secara simbolis. Namun, dia menginginkan sesuatu yang pasti. "Mereka (Spanyol) lebih baik memahami bahwa kita tidak berbohong (untuk merdeka)," ujarnya.

Polisi Barcelona mengungkapkan sedikitnya 750.000 orang menghadiri demonstrasi tersebut. Mereka berasal dari berbagai penjuru Catalonia. Mereka juga membawa foto wajah para politikus yang ditahan Pemerintah Spanyol.

Pengadilan Tinggi Spanyol memenjarakan delapan mantan pemimpin pemerintahan Catalonia bersama dengan pemimpin Dewan Nasional Catalonia (ANC) dan Omnium Cultural. Pekan lalu, Pengadilan Tinggi juga mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Carles Puigdemont atas tuduhan pembelotan. Puigdemont saat ini berada di Brussles dan empat anggota mantan pejabat pemerintahannya.

"Cahayamu (para demonstran) mencapai kita di Brussels dan menggambarkan perjuangan harus kita tetap lanjutkan," ucap Puigdemont berkomentar mengenai demonstrasi para pendukung prokemerdekaan.

Sementara itu, Wali Kota Barcelona Ada Colau mengutuk para pemimpin prokemerdekaan. Colau mengungkapkan, para pemimpin prokemerdekaan hanya ingin memanfaatkan rakyat Catalonia untuk kepentingan mereka sendiri. "Mereka memprovokasi ketegangan dan melaksanakan deklarasi kemerdekaan sepihak di mana mayoritas warga tidak menginginkannya," ujarColau.

Credit sindonews.com

Serangan Udara di Aleppo Tewaskan 43 Orang

Warga berkumpul untuk berbuka puasa di antara reruntuhan gedung di kawasan Damaskus, Suriah yang dikuasai milisi.

CB, ALEPPO -- Sekitar 43 warga sipil meninggal akibat serangan udara pada sebuah pasar di al-Atarib, Aleppo Barat, Suriah. Jumlah korban diperkirakan terus bertambah menyusul masih banyak warga yang mengaku kehilangan anggota keluarga mereka.

Seperti diwartakan Aljazeera, Selasa (14/11) observatorium Hak Asasi Manusia Inggris yang berbasis di Suriah menyebut serangan itu dilakukan pesawat udara milik Suriah atau Rusia. Serangan tersebut menimbulkan kerusakan besar di kawasan tersebut.

Serangan udara tersebut diluncurkan dua pekan setelah perundingan damai di Astana antara Rsia, Turki dan Iran. Negosiasi tersebut menghasilkan aturan larangan terbang di empat zona seperti Idlib, Homs, Latakia, Aleppo dan Hama.

Rusia, Turki dan Iran sepakat untuk mengentian operasi militer termasuk serangan udara selama enam bulan. Namun, perjanjian tersebut tidak mengikutsertakan ekstrimis ISIS dan kelompok Hay''et Tahrir al-Sham.

Hay''et Tahrir al-Sham merupakan kelompok yang mendominasi kawasan Idlib dan merupakan aliansi anti pemerintah yang dibentuk pada Januari lalu. Sementara, lebih dari 2,5 juta warga dipercaya tinggal di keempat zona tersebut.

Konflik Suriah bermula dari demonstrasi terhadap pemerintah pada 2011 lalu dan berovolusi menjadi perang yang menyeret dunia internasional. Rusia hingga koalisi internasional yang dipimpin AS turut serta dalam perang tersebut. Menurut PBB, ratusan ribu orang terbunuh dan lebih dari 10 juta orang mengungsi akibat konflik.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Netanyahu Sebut Militer Israel akan Terus Gempur Suriah

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

CB, YERUSALEM -- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan telah memberitahu Amerika Serikat dan Rusia ia akan terus melakukan tindakan militer di wilayah perbatasan Suriah. Tindakan ini tetap dilakukan Israel sekalipun dua negara tersebut berupaya membangun gencatan senjata di sana.

"Kami yang mengendalikan perbatasan. Kami melindungi negara, dan akan terus melakukannya," kata Netanyahu dalam sambutannya kepada anggota Partai Likud sayap kanan di parlemen, Senin (13/11).

Netanyahu menambahkan, ia telah menyampaikan informasi kepada AS dan Rusia bahwa Israel akan terus melakukan tindakan militer sampai ke Suriah selatan. Tindakan militer tersebut, lanjut dia, tentu sesuai dengan kebutuhan keamanan negaranya.

"Saya juga telah menginformasikan kepada teman-teman kami, pertama di Washington dan juga teman-teman kami di Moskow, bahwa Israel akan bertindak di Suriah, termasuk di Suriah selatan, sesuai dengan pemahaman kami dan sesuai dengan kebutuhan keamanan kami," katanya.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin pada Sabtu (11/11) kemarin waktu setempat menegaskan upaya bersama untuk menstabilkan Suriah karena perang sipilnya berkurang. Upaya ini termasuk perluasan gencatan senjata 7 Juli di segitiga barat daya yang berbatasan dengan Israel dan Yordania.

Namun Israel telah melobi kedua pemimpin tersebut untuk menolak Iran, militan Hizbullah Lebanon dan milisi Syiah lainnya, yang mempunyai basis permanen di Suriah. Lobi itu juga dimaksudkan untuk menjauhkan semua kelompok itu dari perbatasan Golan Heights.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Rusia Bantu Turki Bangun Reaktor Nuklir

Putin menyampaikan bahwa negaranya akan membantu Turki membangun reaktor nuklir yang akan beroperasi pada 2023 (dok. REUTERS/Jorge Silva)

Jakarta, CB -- Rusia berencana untuk membangun reaktor nuklir pertama Turki. Reaktor Nuklir Akkuyu itu rencananya akan beroperasi pada 2023. Hal ini disampaikan Presiden Rusia, Vladimir Putin, Senin (13/11), seperti diberitakan Reuters.

Rencana ini disampaikan Putin saat berdiri bersebelahan dengan Presiden Turki, Tayyip Erdogan. Putin menegaskan bahwa badan nuklir Rusia akan mulai bekerja di Akkuyu dalam waktu dekat.

Hal ini disampaikan setelah keduanya melakukan pertemuan di sebuah resort di Sochi, Laut Hitam. Ini adalah pertemuan keempat antara kedua pimpinan tahun ini.

Pertemuan-pertemuan ini merupakan bagian dari menghangatkan lagi hubungan kedua negara. Hubungan keduanya sempat menegang setelah pesawat Rusia turun dan beroperasi dari sebuah pangkalan udara di Suriah pada 2015.

Dalam pertemuan ini, kedua negara juga sepakat soal solusi politik mengenai masalah yang membeli Suriah.

Dalam konferensi pers setelah pertemuan dilakukan, Erdogan menyampaikan kelegaannya bisa kembali mengirimkan hasil pertanian ke Rusia.

Pihaknya juga menginginkan dicabutnya pembatasan perdagangan bilateral yang sempat diterapkan sebelumnya, demikian dilaporkan Euro News.

Credit cnnindonesia.com

Prancis: Kebijakan Non-Interfensi Iran di Libanon Penting bagi Kawasan

PARIS - Kementerian Luar Negeri Prancis mengatakan, faktor penting bagi terciptanya stabilitas di kawasan adalah Iran tidak mencampuri urusan dalam negeri Libanon. Iran, melalui Hizbullah dituding telah turut campur dalam pemerintahan Libanon.

"Kami berharap agar semua pihak yang memiliki pengaruh di Libanon mengizinkan semua aktor politik di negara ini melaksanakan sepenuhnya tanggung jawab mereka," kata juru bicara Kemlu Prancis, Agnes Romatet-Espagne.

"Saad al-Hariri meminta Iran untuk tidak ikut campur dalam urusan Libanon dan tetangganya. Kami percaya bahwa ini adalah kondisi penting bagi stabilitas kawasan ini," sambungnya, seperti dilansir Reuters pada Senin (13/11).

Iran sendiri sebelumnya telah menegaskan, mereka tidak pernah melakukan intervensi terhadap kebijakan dalam negeri Libanon. Teheran kemudian menyambut recana Hariri untuk kembali ke Beirut dalam waktu dekat.

"Ucapan Hariri pada hari Minggu memberi harapan kecil kemungkinan kembalinya dia ke Libanon. Iran tidak ikut campur dalam urusan Libanon," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Bahram Qasemi.

Credit sindonews.com

Iran Tegaskan Tidak Lakukan Intervensi di Libanon

TEHERAN - Iran menegaskan, mereka tidak pernah melakukan intervensi terhadap kebijakan dalam negeri Libanon. Teheran kemudian menyambut recana mantan Perdana Menteri Libanon Said Hariri untuk kembali ke Beirut dalam waktu dekat.

"Ucapan Hariri pada hari Minggu memberi harapan kecil kemungkinan kembalinya dia ke Libanon. Iran tidak ikut campur dalam urusan Libanon," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Bahram Qasemi, seperti dilansir Reuters pada Minggu (13/11).

Seperti diketahui, salah satu alasan Hariri mundur dari jabatannya saat ini adalah karena dia merasa Iran, melalui Hizbullah, telah terlalu turut campur tangan dalam pemerintahan Libanon. Selain itu, Hariri juga menyebut ada rencana pembunuhan terhadap dirinya.

Terkait dengan kondisinya di Saudi, Hariri membantah kabar yang menyebut dia ditahan pihak berwenang di Arab Saudi. Dia berjanji untuk segera pulang ke Beirut untuk menegaskan keputusan pengunduran dirinya.

”Di sini, di Kerajaan Arab Saudi, saya bebas, saya memiliki kebebasan penuh. Tapi, saya juga ingin menjaga keluarga saya. Saya tidak berbicara tentang bulan, saya hanya berbicara tentang hari dan saya akan kembali ke Libanon," ucap Hariri.

Sementara itu, Presiden Lebanon Michel Aoun telah menolak untuk menerima pengunduran diri Hariri, kecuali jika Hariri menyatakan pengunduran diri tersebut secara langsung kepada dirinya.

Credit sindonews.com

Uni Eropa Desak Hariri Kembali ke Lebanon

Mantan Perdana Menteri Lebanon, Saad Hariri.

CB, BRUSSELS -- Uni Eropa mendesak mantan perdana menteri Lebanon Saad Al-Hariri kembali ke tanah airnya. Mereka menyerukan kepada semua kekuatan politik di dalam negeri untuk fokus pada agenda domestik dan memperingatkan Arab Saudi tidak turut campur dalam persoalan dalam negeri Lebanon.

Diplomat Utama Uni Eropa, Federica Mogherini menuturkan mengajukan banding pertama-tama kepada kekuatan politik, untuk fokus pada Lebanon.

"Dan juga apa yang dapat mereka berikan kepada warganya, kembali ke Libanon, dan pemerintah persatuan, dan fokus pada pencapaian domestik," kata dia seperti dilansir dari Reuters, Selasa (14/11).

Federica mengungkapkan, pihaknya tidak mengharapkan adanya campur tangan dari luar terhadap persoalan agenda nasional. "Kami percaya penting tidak masuk ke dalam konflik regional Lebanon," ujarnya.

Pengunduran diri Hariri diumumkan dari Riyadh, dan akibatnya membuat Lebanon berada di garis depan persaingan regional antara Iran yang dipimpin Syiah dan Arab Saudi Sunni dalam beberapa hari ini.

Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian yang berbicara di sela-sela pertemuan menteri di Brussels, juga meminta negara-negara lain untuk tidak ikut campur di Lebanon. "Kami disibukkan oleh situasi di Lebanon. Kami khawatir dengan stabilitasnya, kami khawatir dengan integritasnya, kami khawatir akan ada gangguan," katanya.

"Untuk mencapai solusi politik di Lebanon, semua tokoh politik harus memiliki kebebasan bergerak sepenuhnya," katanya.

Credit REPUBLIKA.CO.ID