Gempa Iran-Irak Telan 348 Nyawa, KBRI Imbau WNI Waspada

Gedung yang runtuh di wilayah Sarpol-e Zahab, Provinsi Kermansyah, Iran, Senin (13/11) (AFP PHOTO / ISNA / POURIA PAKIZEH)

Jakarta, CB -- Kedutaan Besar RI di Teheran menghimbau seluruh warga Indonesia yang tengah berada di Iran-Irak dan sekitarnya untuk waspada menyusul gempa yang mengguncang perbatasan negara itu dengan Irak pada Minggu (12/11) waktu setempat. Gempa berkekuatan 7,3 skala richter itu telah menewaskan sedikitnya 348 orang.

“Seluruh masyarakat dan diaspora Indonesia diminta untuk meningkatkan kewaspadaan, khususnya menghadapi kemungkinan terjadinya gempa susulan, dan berhati-hati jika akan melakukan perjalanan ke daerah yang terkena dampak gempa,” bunyi imbauan KBRI Teheran yang diterima CNNIndonesia.com pada Senin (13/11).


KBRI Teheran juga mengimbau WNI untuk selalu menjaga komunikasi antara sesama diaspora RI di Iran khususnya dalam situasi genting seperti ini. WNI juga diminta selalu membawa identitas diri seperti paspor atau identitas lainnya setiap melakukan perjalan di negara itu khususnya ke daerah terdampak gempa Iran-Irak.

Guncangan dilaporkan terasa di beberapa provinsi di Iran dan Irak. KBRI Teheran mengatakan gempa berusat di Penjwin , Provinsi Sulaimansyah, Irak, dan berbatasan langsung dengan Iran khususnya Provinsi Kermansyah dan Khuzestan.

Di Iran, saluran televisi pemerintah melaporkan sekitar 336 orang tewas dan 3.950 lainnya terluka akibat gempa. Aparat setempat mengatakan jumlah korban tewas masih mungkin bertambah seiring dengan proses pencarian dan penyelamatan masih berjalan terutama di wilayah terpencil.


Sementara itu pejabat Kurdi menuturkan enam orang tewas dan 68 lainnya terluka di wilayahnya yang terletak di Irak. Distrik Darbandikham, yang berdekatan dengan perbatasan Iran, menjadi wilayah yang paling terdampak gempa.

Kementerian Luar Negeri RI menuturkan sejauh ini tidak ada laporan WNI yang menjadi korban dalam bencan alam ini. Berdasarkan data Kemlu, sekitar 295 WNI berada di Iran dan sedikitnya 700 WNI berada di Irak yang sebagian besar menetap di wilayah otonomi Kurdistan.

“Konsentrasi WNI terdekat berada di Sulaymaniah, wilayah otonomi Kurdistan, Irak, sekitar 100 kilometer dari lokasi utama gempa di Halabja. Sebagian besar WNI adalah tenaga kerja Indonesia, pekerja rumah tangga. sekitar 11 WNI bekerja sebagai tenaga paramedis,” kata  Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kemlu RI Lalu Muhammad Iqbal, Senin (13/11).


Credit  cnnindonesia.com


Gempa Telan 450 Korban Jiwa, Iran Umumkan Hari Duka Nasional

Dua hari setelah gempa 7,3 skala Richter mengguncang Iran hingga merenggut lebih dari 450 nyawa, pemerintah mengumumkan hari duka nasional pada Selasa (14/11). (AFP Photo/ISNA/Pouria Pakizeh)

Jakarta, CB -- Dua hari setelah gempa 7,3 skala Richter mengguncang Iran hingga merenggut lebih dari 450 nyawa, pemerintah mengumumkan bahwa operasi penyelamatan di daerah paling terkena dampak sudah rampung dan hari duka nasional akan diselenggarakan pada Selasa (14/11).

Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Khamenei, mendeklarasikan hari duka nasional ini setelah menyampaikan rasa belasungkawa mendalam kepada para korban dan keluarga melalui pernyataan di kantor berita pemerintah.

Meski Kepala Badan Medis Darurat Iran, Pir-Hossein Kolivand mengumumkan bahwa operasi penyelamatan di Provinsi Kermanshah sudah rampung, bukan berarti warga sudah dapat hidup tenang.


Setelah gempa, puluhan warga dilaporkan terpaksa menghabiskan malam kedua mereka di tengah udara dingin, sementara otoritas setempat mulai kehabisan pasokan kebutuhan sehari-hari.

"Kebutuhan yang paling mendesak saat ini adalah tenda, air, dan makanan. Bangunan baru memang masih berdiri, tapi rumah-rumah tua benar-benar rata dengan tanah," ujar Kepala Garda Revolusi Iran, Mohammad Ali Jafari.

Kini, pemerintah sedang berupaya membangun kamp penampungan darurat meski tanah longsor masih melanda desa-desa di sekitar pusat gempa.

Sejumlah pejabat mengatakan kepada AFP, pemerintah baru dapat menyediakan 22 ribu tenda, 52 ribu selimut, dan beberapa ton makanan juga minuman.


Kantor berita IRNA melaporkan, 30 tim Palang Merah juga sudah dikerahkan ke zona paling terdampak gempa, terutama Kota Sar-e Pol-e Zahab, di mana 280 orang dilaporkan tewas.

Sementara itu, di Irak para warga juga berduka setelah Kementerian Kesehatan mengumumkan bahwa tujuh orang tewas akibat gempa yang mengguncang daerah perbatasan dengan Iran itu.

Daerah Irak yang terkena dampak paling parah adalah Sulaimaniyah, di mana banyak bangunan hancur bahkan rata dengan tanah.

Saat seperti ini, para warga saling membantu dan memberikan tumpangan bagi tetangganya yang kehilangan rumah.


Di salah satu rumah yang setengah hancur, delapan warga terlihat berlindung bersama di tengah-tengah reruntuhan.

Nizar Abdullah, salah satu orang yang menumpang di rumah itu, mengatakan bahwa keluarga pemilik rumah sedang sangat berduka.

Menurutnya, sejumlah anggota keluarga pemilik rumah itu memang dapat selamat dari gempa. Namun, mereka harus menerima kenyataan bahwa ibu dan seorang anaknya ditemukan tewas.

"Tetangga dan tim penyelamat baru saja menarik jasad ibu dan salah satu anaknya yang tewas di tengah puing," katanya.



Credit  cnnindonesia.com

Militer Myanmar ganti jenderal penanggung jawab Rakhine

Foto udara sebuah desa Rohingya yang terbakar dekat Maungdaw, utara Rakhine, Myanmar, 27 September 2017. (REUTERS)

Yangon (CB) - Militer Myanmar mengganti jenderal penanggung jawab negara bagian Rakhine setelah tindakan keras tentara memaksa lebih dari 600 ribu Muslim Rohingya mengungsi ke Bangladesh di tengah laporan mengenai pemerkosaan massal, penyiksaan dan kejahatan kemanusiaan lain.

Tidak ada alasan yang disampaikan kepada Mayor Jenderal Maung Maung Soe mengenai pemindahan dia dari jabatan Kepala Komando Barat di Rakhine, tempat militer Myanmar yang dikenal sebagai Tatmadaw melancarkan penumpasan pemberontak pada Agustus.

"Saya tidak tahu alasan mengapa ia dipindahkan," kata Mayor Jenderal Aye Lwin, wakil direktur perang psikologis dan departemen hubungan masyarakat di Kementerian Pertahanan, "Dia tidak dipindahkan ke jabatan apa pun saat ini. Dia telah disiapkan."

Perpindahan Maung Soe Tint Naing diperintahkan pada Jumat lalu, dan Jenderal Brigadir Jenderal Soe Tint Naing ditunjuk sebagai kepala baru Komando Barat.

Komando Barat, yang terdiri dari tiga divisi, diawasi oleh Biro Operasi Khusus, yang melapor ke kantor Panglima Angkatan Darat, Jenderal Senior Min Aung Hlaing.

Penggantian Kepala Komando Barat di Rakhine dilakukan menjelang kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Rex Tillerson, Rabu, yang diperkirakan menyampaikan pesan tegas kepada jenderal Myanmar, di samping pemimpin negara Aung San Suu Kyi, yang dikecam Barat karena gagal menghentikan kekejaman dan hanya memiliki sedikit kekuasaan.

Para senator di Washington mendesak penerbitan undang-undang, yang memberlakukan sanksi ekonomi dan sanksi perjalanan dengan target militer serta kepentingan usahanya.

Pemerintah Myanmar, yang sebagian besar penduduknya umat Buddha, menganggap Rohingya sebagai imigran ilegal dari Bangladesh.

Para pemimpin negara Asia, yang bertemu di Manila pada Senin, menghindari pembicaraan tentang arus besar Rohingya, mengecewakan harapan kelompok hak asasi manusia, yang menginginkan keberpihakan kuat.

Pejabat tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa menggambarkan tindakan tentara di Rakhine sebagai contoh pembersihan etnis dalam buku bacaan.

Myanmar mengatakan tindakan itu diperlukan untuk keamanan negara setelah petempur Rohingya menyerang 30 pos keamanan dan satu pangkalan militer di negara bagian tersebut pada 25 Agustus.

Credit  antaranews.com

Aneh, Rekomendasi KTT ASEAN Tak Mau Pakai Kata Rohingya

KTT ASEAN ke-31 di Manila, Filipina          



CB – Pernyataan dan rekomendasi bersama hasil KTT ASEAN ke-31 di Manila, Filipina disebutkan tidak menyinggung secara gamblang penderitaan warga Rohingya di Myanmar. Sekalipun pembakaran desa warga muslim Rohingya di Rakhine telah menyebabkan lebih dari 500 ribu warga Rohingya mengungsi ke Bangladesh selain adanya korban tewas termasuk perempuan dan anak.
Padahal PBB sebelumnya sudah menyatakan ada indikasi pembersihan etnis yang terjadi di Rakhine, Myanmar.


Menurut Reuters dari hasil draf kesepakatan bersama hasil KTT ASEAN ke-31 itu, diterakan soal perlunya bantuan kemanusiaan terhadap korban bencana di Vietnam. Selain itu perlu pula bantuan kemanusiaan dan pemulihan kembali terhadap korban di wilayah operasi militer Filipina yang memerangi ISIS.
Memang ada kalimat, perlunya perhatian terhadap "komunitas terdampak" di bagian utara Rakhine. Istilah itu secara tak langsung tidak ingin menegaskan adanya krisis Rohingya merujuk pada etnis yang termarginalkan dan tertindas.

Diketahui bahwa dalam KTT ASEAN tersebut juga hadir pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi yang memang meminta kepada kepala negara yang hadir agar tak menggunakan istilah Rohingya dan persekusi terhadap etnis tersebut.
Padahal pada September 2017 lalu, Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan bahwa situasi di Rakhine sudah menunjukkan adanya pembersihan etnis.

Indonesia dan Malaysia, dua negara ASEAN yang berpenduduk mayoritas muslim juga merupakan  negara yang selama ini menyoroti konflik Rohingya dan mengirimkan bantuan kepada para pengungsi Rohingya di Cox’s Bazar, Bangladesh.




Credit  viva.co.id


KTT ASEAN Hindari Kata Rohingya dalam Pernyataan Bersama

Para pemimpin negara-negara Asia Tenggara di KTT ASEAN ke-31 di Manila, Filipina, Senin (13/11) (REUTERS/Aaron Favila/Pool)

Jakarta, CB -- Kata ‘Rohingya’ tidak tercantum dalam rancangan pernyataan bersama yang bakal disepakati para pemimpin dalam Konferensi Tingkat Tinggi Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (KTT ASEAN) di Manila, Filipina, Selasa (14/11).

Menurut kabar yang dilansir Reuters, draf pernyataan resmi yang dihasilkan KTT ASEAN, tak menyinggung krisis gelombang eksodus ratusan ribu pengungsi Rohingya yang terjadi sejak bentrokan antara kelompok bersenjata dan militer Myanmar di Rakhine pada akhir Agustus lalu.

Dokumen yang rencananya akan dirilis setelah gelaran KTT ASEAN ke-31 itu hanya akan membahas pentingnya bantuan kemanusiaan bagi “komunitas terdampak konflik” di Rakhine Utara. Namun, komunike bersama itu tak menjelaskan secara detail situasi di pusat konflik yang telah menewaskan sedikitnya 1.000 orang, terutama Rohingya itu.


“Rancangan itu tidak menyebut detail situasi di Rakhine Utara atau menggunakan istilah Rohingya bagi minoritas muslim yang mengalami persekusi, sesuai permintaan pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi kepada para pemimpin agar dihindari,” tulis Reuters, Senin (13/11).

Pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, pun tak menyinggung krisis yang tengah menimpa negaranya itu dalam pidato kedatangannya dalam rangka menghadiri KTT ASEAN di Manila kemarin.

Sementara itu, Robert Romulo, mantan Menteri Luar Negeri Filipina, memprediksi bahwa isu Rohingya tidak akan didiskusikan secara khusus dalam KTT ASEAN yang sedang berlangsung saat ini.


“Mereka memperlakukan dengan sangat hormat pemenang hadiah Nobel Perdamaian seperti Aung San Suu Kyi,” kata Romulo.

Paragraf pertama komunike itu berisikan urgensi penyaluran bantuan kemanusiaan bagi korban bencana alam di Vietnam yang baru-baru ini dilanda banjir bandang hingga mamakan belasan korban jiwa.

Selain itu, draf dokumen yang didapat Reuters itu juga menyinggung pentingnya pemberian bantuan bagi pemulihan kota Marawi, Filipina, yang belakangan berhasil lepas dari cengkraman pemberontak yang berbaiat kepada ISIS.


Sedikitnya 610 ribu Rohingya terpaksa mengungsi ke perbatasan, terutama Bangladesh, sejak krisis memburuk di Rakhine dalam 10 minggu terakhir. Situasi itu pun memicu desakan dunia internasional yang menutut gelar Nobel Perdamaian yang didapat Suu Kyi, dilucuti karena dianggap gagal melindungi warga negaranya sendiri.

September lalu, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres bahkan menganggap situasi di Rakhine sebagai contoh upaya pembersihan etnis.

Sejumlah negara dengan mayoritas penduduk muslim seperti Indonesia dan Malaysia juga rutin menyuarakan keprihatinannya terkait masalah yang dikhawatirkan bisa mempengaruhi stabilitas di kawasan tersebut.


Namun, sesuai dengan prinsip non-intervesi ASEAN, negara di kawasan tidak bisa banyak berbuat banyak membantu penyelesaian konflik selain mendorong dan mendesak Myanmar, serta menyalurkan bantuan bagi pengungsi Rohingya.

Jauh sebelum dirinya menjadi Penasihat Negara Myanmar, pada 1999, Suu Kyi pernah mengkritik prinsip ASEAN tersebut. Saat itu Myanmar masih dikuasai pemerintahan junta militer.

“Prinsip non-intervensi itu hanya sebuah alasan untuk tidak membantu sesama. DI jaman seperti ini, kita tidak bisa mengindari intervensi asing terkait masalah dalam suatu negara,” kata Suu Kyi dalam opininya pada kolom media Thailand, The Nation kala itu.





Credit  cnnindonesia.com

ASEAN-China sepakat mulai perundingan CoC LCS

Kapal induk China Liaoning disertai armada mengadakan latihan di sebuah wilayah di Laut Cina Selatan dalam foto tidak bertanggal yang diambil pada bulan Desember 2016.

Manila, Filipina  (CB) - Para pemimpin negara anggota ASEAN dan China pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-China ke-20 sepakat untuk memulai proses perundingan untuk pembuatan Tata Perilaku (Code of Conduct/CoC) untuk penanganan kasus sengketa wilayah di Laut China Selatan (LCS).

"KTT ASEAN-China baru saja selesai. Para pemimpin ASEAN dan China sepakat untuk memulai pembicaraan mengenai CoC. Pernyataan Ketua KTT ASEAN-China untuk mencerminkan kesepakatan ini akan segera diterbitkan," kata Plt. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Filipina, Robespierre Bolivar di Manila, Senin.

Namun, Bolivar mengatakan bahwa negara anggota ASEAN dan China sejauh ini belum menentukan batas waktu untuk memulai perundingan pembentukan CoC tentang sengketa wilayah di Laut China Selatan itu.

"Tidak ada batas waktu yang ditentukan. Kami akan mengumumkan rincian ini pada waktunya,"ujar dia.

Perundingan mengenai Tata Perilaku di Laut China Selatan (CoC LCS) adalah langkah yang selanjutnya perlu diambil oleh ASEAN dan China menyusul diadopsinya Kerangka Kerja CoC oleh Menteri Luar Negeri ASEAN dan China pada Agustus 2017 lalu di Manila.

Pada pertemuan menlu ASEAN ke-50 yang berakhir awal Agustus 2017, negara-negara ASEAN dan China telah mencapai kesepakatan mengenai Kerangka Kerja tentang pembentukan tata perilaku dalam penanganan sengketa wilayah di Laut China Selatan (CoC Framework on South China Sea dispute).

"Kerangka kerja itu merupakan hasil dari banyak upaya yang sudah dilakukan Filipina bersama negara ASEAN lainnya untuk menyelesaikan pembentukan CoC tentang penanganan sengketa wilayah di Laut China Selatan," ucap Bolivar.

Dia mengatakan bahwa pemerintah Filipina pun terus berupaya untuk mendorong pembahasan tentang peningkatan hubungan antara negara-negara ASEAN dengan China pada KTT ASEAN-China ke-20 tersebut.

Presiden Filipina Rodrigo Roa Duterte memimpin KTT ASEAN-China ke-20 yang juga dihadiri oleh para pemimpin negara anggota ASEAN lainnya dan Perdana Menteri China Li Keqiang. Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin ASEAN dan China membahas keadaan terkini dan masa depan arah Kemitraan Dialog ASEAN-China.

Segera memulaiPada Pertemuan Puncak itu, Presiden Joko Widodo meminta negara-negara ASEAN dan China bekerja sama untuk segera memulai dan menyelesaikan proses negosiasi CoC tentang Laut China Selatan itu.

Perundingan untuk CoC itu, menurut Jokowi, sangat penting untuk segera dilakukan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa ASEAN dan China memiliki komitmen yang tinggi untuk menangani bersama sengketa wilayah di Laut China Selatan secara damai.

"Kita semua menginginkan agar Laut China Selatan menjadi laut yang stabil, damai, menopang kegiatan ekonomi, serta merekatkan kawasan bahkan dunia," ujar Presiden Jokowi saat menghadiri pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-20 ASEAN-RRT, yang digelar pada Senin, 13 November 2017, di Philippine International Convention Center (PICC), Manila, Filipina.

Di samping itu, Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya upaya meningkatkan kerja sama ekonomi antara negara ASEAN dan China, yakni kerja sama yang bersifat menguntungkan kedua pihak.

Menurut Presiden RI, kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan itu sangat diperlukan mengingat ASEAN saat ini mengalami defisit perdagangan yang cukup besar. Dia menilai defisit perdagangan itu perlu ditekan dan sejumlah hambatan perdagangan juga harus dikurangi.

"Perdagangan harus saling menguntungkan dan harus dapat ditingkatkan dari angka 368 miliar dolar AS pada tahun lalu," ucap Jokowi.

Selanjutnya, Presiden Jokowi pun berharap agar sinergi kerja sama infrastruktur dan konektivitas antara inisiatif "One Belt and One Road" (OBOR) China dan Masterplan ASEAN untuk konektivitas dapat segera dilanjutkan.

"Saya yakin hubungan baik antara ASEAN dan China akan dapat diperkuat dan membawa manfaat bagi kedua pihak," ucap Presiden Jokowi.

Pemerintah Indonesia selama ini terus menjalankan komitmennya untuk mendorong percepatan proses pembahasan dan penyelesaian CoC tentang sengketa Laut China Selatan.

Pemerintah Indonesia menilai untuk mencapai percepatan penyelesaian CoC, negara-negara ASEAN dan China harus terus menjaga momentum kondusif dalam meningkatkan rasa saling percaya dan menjaga stabilitas dan keamanan di Laut China Selatan.

Negara-negara anggota ASEAN dan China telah lama menandatangani dokumen "Declaration on the Conduct of Parties in the South Cina Sea" (DOC) pada November 2002 di Kamboja.

Dokumen tersebut telah menjadi batu loncatan antara hubungan ASEAN dan China dalam upaya penanganan sengketa wilayah di Laut China Selatan.

DOC sekarang ini terbukti cukup berhasil memenuhi misinya untuk membangun rasa saling percaya di antara negara-negara yang terlibat di dalam konflik Laut China Selatan dan untuk mencegah konflik Laut China Selatan berkembang lebih jauh.

Bagaimanapun, tidak dapat dipungkiri bahwa DOC setidaknya telah berperan sebagai referensi ketika muncul masalah atau terjadi ketegangan di LCS.

DOC juga berperan sebagai dasar untuk negosiasi mengenai penyusunan dokumen "code of conduct" (COC). Selama ini dokumen DOC hanya berfungsi untuk memberi batasan-batasan moral bagi para pihak yang terkait dengan sengketa wilayah di Laut China Selatan.

Namun, sekarang ini ASEAN dan China mengalami kemajuan dalam upaya penanganan sengketa wilayah Laut China Selatan dengan adanya kesepakatan diantara kedua pihak untuk memulai perundingan pembentukan CoC.

Perundingan CoC antara ASEAN dan China itu diharapkan dapat berjalan lancar sehingga Dokumen Tata Perilaku untuk Penanganan Kasus Sengketa Wilayah di Laut China Selatan dapat segera diselesaikan guna menjadi acuan dalam penyelesaian sengketa secara damai. 

Credit  antaranews.com

Trump Mau Mediasi Krisis Laut China Selatan, Tapi Ditolak

Kapal Penjaga Pantai China di wilayah Laut China Selatan yang menjadi sengketa.            


CB – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menawarkan diri untuk menjadi penengah perselisihan teritorial antar-negara di Laut China Selatan. Kawasan yang kaya sumber daya alam itu tengah jadi sumber ketegangan setelah bertahun-tahun China menguasai secara sepihak di sebagian perairan sengketa tersebut.
Penawaran Trump terbilang mengejutkan dan dinilai bisa memicu reaksi balasan dari China. Diketahui, berulang kali China menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak boleh mengintervensi sengketa tersebut.


"Jika saya dapat membantu menengahi atau melakukan arbitrase, tolong beritahu saya. Saya adalah seorang mediator yang sangat baik," kata Trump kepada Presiden Vietnam, Tran Dai Quang di Hanoi, Vietnam.
Diberitakan Channel News Asia, Senin, 13 November 2017, beberapa jam kemudian, pemimpin China dan Vietnam mengatakan bahwa mereka telah mencapai konsensus untuk menangani perairan yang menjadi perselisihan tersebut, yang dinilai sebagai respons negatif atas tawaran Trump.

Dilaporkan kantor berita Xinhua, kedua negara telah mencapai konsensus melalui pemimpin masing-masing untuk mengelola maritim secara tepat dengan  memajukan semua bentuk kerja sama maritim termasuk pembangunan bersama dan berusaha menegakkan perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan.
Seperti diketahui, China mengklaim hampir semua wilayah laut strategis tersebut yang mana nilai perdagangan di kawasan itu ditaksir hingga US$5 triliun melintas setiap tahunnya. Oleh karena itu AS juga berkepentingan di dalamnya dalam hal lalu lintas perdagangan.
Wilayah Laut China Selatan (LCS) juga diyakini menyimpan endapan minyak dan cadangan gas alam yang besar.

Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei dan Taiwan termasuk negara mengklaim wilayah Laut China Selatan. Perselisihan wilayah tersebut sejak lama dipandang akan bisa menjadi pemicu konflik di wilayah Asia. Sementara negara-negara yang tersangkut sengketa dan merupakan anggota ASEAN lebih memilih konflik itu diselesaikan melalui ASEAN dan China. Meski penyelesaian melalui ASEAN itu sayangnya tak terlalu disukai China yang bersyahwat menguasai LCS.




Credit  viva.co.id

AS Nyatakan Ruang Angkasa sebagai Domain Perang Baru

Militer Amerika Serikat saat menguji coba rudal balistik. Foto/Facebook/Air Force Space Command

WASHINGTON - Angkatan Udara Amerika Serikat (AS) menyatakan ruang angkasa sebagai “domain perang” baru mereka untuk meningkatkan dominasi global. Domain baru itu untuk untuk menjamin kebebasan dalam menyerang dan bermanuver.

”Kami bergerak maju dengan modernisasi di luar angkasa, jadi kami meningkatkan tingkat kematian di semua bidang usaha kami,” kata Sekretaris Angkatan Udara AS Heather A Wilson kepada wartawan. “Dan kami beralih ke ruang angkasa sebagai domain perang.”

Pada tahun 1967, Amerika Serikat dan Uni Soviet menandatangani Perjanjian Luar Ruang Angkasa (Outer Space Treaty) yang melarang penempatan senjata nuklir atau senjata pemusnah massal lainnya di luar angkasa. Namun, perjanjian itu berubah dan berhenti membatasi penggunaan senjata konvensional.

Wilson mengatakan bahwa Kongres telah mengusulkan untuk meningkatkan pendanaan program militer yang berkaitan dengan luar angkasa untuk Angkatan Udara. Pasal 1605 dari Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional (NDAA) untuk Tahun Anggaran 2018 juga mengklasifikasikan ruang angkasa sebagai ”domain tempur potensial”.

”Ini adalah kebijakan Amerika Serikat untuk mengembangkan, memproduksi, dan memelihara sistem aset yang terintegrasi untuk menanggapi sifat domain operasi yang telah diperebutkan untuk menghalangi atau menolak serangan terhadap kemampuan di setiap tingkat orbit di ruang angkasa, dan juga mempertahankan wilayah AS, sekutu-sekutunya, dan pasukannya yang dikerahkan di semua wilayah operasi,” bunyi pasal 1605.

”Semua orang setuju bahwa ruang (angkasa) perlu diintegrasikan, dinormalisasi sebagai bagian dari usaha perang bersama. Anggaran tahun ini, proposal anggaran FY18 meningkatkan apa yang Angkatan Udara usulkan untuk menghabiskan sebesar 20 persen,” imbuh Wilson.

Menteri Pertahanan James Mattis telah membuat modernisasi kemampuan Amerika di luar angkasa sebagai salah satu prioritasnya dalam upayanya untuk membuat Angkatan Udara AS lebih mematikan setiap hari. Dia sebelumnya meminta Kongres untuk meneruskan NDAA sehingga Pentagon dapat berinvestasi dalam kemampuan tempur yang penting, termasuk di luar angkasa.

”Menteri Mattis sangat jelas dalam panduannya untuk semua layanan yang harus kita lihat bagaimana kita meningkatkan tingkat kematian dan kesiapan,” kata Kepala Staf Angkatan Udara Jenderal David L Goldfein, yang duduk di sebelah Wilson, kepada wartawan.

”Bangsa ini mengharapkan Angkatan Udara untuk memiliki medan yang tinggi, dataran tertinggi dan mencapai superioritas luar angkasa, kebebasan untuk menyerang dan kebebasan bermanuver,” papar Goldfein, seperti dikutip dari Russia Today, Sabtu (11/11/2017).

Credit   sindonews.com

Eks Jenderal Pentagon: AS Bisa Kalah Perang Lawan Korut

Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un tertawa saat uji coba rudal berjalan sukses. Foto/KCNA/REUTERS

WASHINGTON - Militer Amerika Serikat (AS) diperingatkan bisa kalah jika perang darat melawan Korea Utara (Korut). Salah satu penyebabnya adalah, jumlah pasukan Washington yang kalah jauh dibandingkan dengan jumlah pasukan Pyongyang.

Peringatan ini disampaikan mantan wakil komandan tertinggi Pentagon untuk wilayah Korea, pensiunan Letnan Jenderal Jan-Marc Jouas.

“Pasukan Amerika sangat kalah jumlah dengan pasukan Korea Utara, begitu pun pasukan (sekutu) yang akan melakukan banyak pertempuran,” kata Jouas.

Selain perbandingan jumlah pasukan, AS juga akan mengalami masalah besar dalam hal mendapatkan bala bantuan atau pasokan yang baru.”Pasukan baru mungkin akan menemukan bahwa basis mereka diserang oleh senjata konvensional atau senjata kimia, yang selanjutnya akan menunda masuknya mereka ke dalam perang,” ujar Jouas.

Dalam sebuah surat kepada anggota Kongres, yang diperoleh Newsweek, Jouas mengatakan bahwa tindakan militer yang terbatas terhadap rezim Kim Jong-un kemungkinan akan memicu perang skala penuh. Hanya saja, kata dia, itu tidak akan menghancurkan kemampuan nuklir Pyongyang secara total.

“Sebuah korban yang luar biasa dan krisis pengungsi akan mengembang dan mencakup lebih dari 100.000 orang Amerika yang tidak berperang, banyak yang akan mengalihkan perhatian ke pasukan AS untuk membawa mereka keluar dari semenanjung (Korea),” tulis Jouas.

Menurutnya, penggunaan senjata nuklir oleh Pyongyang tidak bisa dikesampingkan. Jouas adalah wakil komandan Pasukan AS-Korea dari Januari 2012 hingga pensiun pada awal 2017.

Dia mengatakan, personel militer AS di Korea Selatan berjumlah sekitar 28.500 orang, meski laporan media menyebut angka baru yang lebih tinggi.

Menurut Dewan Hubungan Luar Negeri (CFR), sebuah kelompok think tank AS, Pyongyang memiliki 1,1 juta personel di angkatan bersenjatanya.

“Meskipun Pyongyang kalah oleh negara-negara tetangga dan lawannya dalam perbandingan dolar-ke-dolar, para ahli pertahanan mengatakan bahwa operasinya beroperasi dengan peralatan dan teknologi penuaan, posisi militer dan rudal yang dikerahkan dari rezim yang ditujukan ke Seoul memastikan bahwa kemampuan konvensional Pyongyang tetap merupakan ancaman konstan bagi tetangga selatannya,” bunyi laporan CFR, yang dikutip Sabtu (11/11/2017).

Sebelumnya, Pentagon menyatakan bahwa satu-satunya cara mengamankan senjata nuklir Korea Utara adalah dengan invasi darat. Namun, opsi itu dipertanyakan para legislator AS karena jumlah korban termasuk dari pihak AS akan sangat besar. 

Surat Jouas muncul pada saat ketegangan antara AS dan Korea Utara sedang memanas dan bersamaan pula dengan lawatan panjang Presiden Donald Trump di Asia.

Trump saat kunjungan ke Soul, berharap rezim Kim Jong-un bersedia duduk di meja perundingan.”Masuk akal bagi Korea Utara untuk datang ke meja dan membuat kesepakatan yang baik untuk rakyat Korea Utara dan dunia,” katanya.




Credit  sindonews.com

Mantan Direktur Intelijen AS Sebut Trump Dipermainkan Putin

Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden AS Donald Trump di KTT APEC di Hanoi, Vietnam, (11/11).

CB, WASHINGTON -- Dua mantan kepala intelijen Amerika Serikat (AS) mengatakan, Donald Trump menimbulkan sinyal bahaya bagi AS. Sebab, Trump dinilai rentan dipermainkan Rusia, pascapernyataanya meyakini penyangkalan Valdimir Putin mengenai campur tangan Rusia dalam pemilu 2016.

Mantan direktur intelijen nasional James Clapper dan mantan direktur CIA John Brennan pun mengeluarkan teguran keras kepada Trump atas pernyataan tersebut. "Dan saya pikir ini menunjukkan kepada Putin, bahwa Donald Trump dapat dimainkan oleh pemimpin asing yang akan menarik egonya dan mencoba mengatasi ketidakamanannya, yang sangat, sangat mengkhawatirkan dari sudut pandang keamanan nasional," kata Brennan dilansir dari Guardian, Senin (13/11).

Penasihat khusus Robert Mueller, mantan direktur FBI, baru-baru ini juga mengeluarkan dakwaan pertama dalam penyelidikan kemungkinan kolusi antara pembantu Trump dan Rusia. Trump telah berulang kali menolak kolusi.

Hingga akhirnya, pada Sabtu, Trump mengatakan kepada wartawan di Air Force One saat terbang ke Hanoi bahwa Mueller memimpin sebuah 'pemogokan yang dibuat-buat' yang bisa menghabiskan biaya "jutaan dan jutaan nyawa" dengan mencampuri usaha diplomatik dengan Rusia.

Trump ditanya apakah dia telah mengangkat masalah gangguan Rusia saat melakukan percakapan sampingan dengan Putin di puncak Apec di Da Nang. Ia menegaskan, dia sangat percaya bahwa Rusia tidak terlibat dalam pemilu 2019.

Setelah itu, Trump juga kemudian mentweet kritik terhadap "pembenci dan orang bodoh" dan bersikeras bahwa "memiliki hubungan baik dengan Rusia adalah hal yang baik, bukan hal yang buruk" karena dia ingin "menyelesaikan Korea Utara, Suriah, Ukraina, terorisme, dan Rusia dapat sangat membantu!"

Meski begitu, Sekretaris keuangan Trump menyangkal ucapan mantan kepala intelijen tersebut "pernyataan konyol". Sebab Presiden Trump tidak dimainkan oleh siapa pun. "Presiden Trump berfokus pada beberapa isu yang sangat penting di Korea Utara dan Suriah dan itu adalah wilayah di mana kita perlu bekerja sama dengan Rusia dan membawa mereka ke dalam strategi kita," kata Steven Mnuchin kepada CNN, dilansir Guardian.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Beli Sistem Rudal dari Rusia, Turki Dianggap Menghina NATO

Ilustrasi S-400. (UMNICK via WIkimedia Commons)

Jakarta, CB -- Turki merampungkan proses pembelian sistem peluru kendali S-400 dari Rusia, satu langkah yang dianggap sebagai penghinaan bagi aliansi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).

Sudah selesai. Rudal S-400 sudah dibeli. Sekarang, kami tinggal mengurus rincian lainnya," ujar Menteri Pertahanan Turkim Nurettin Canikli, sebagaimana dikutip Reuters, Minggu (12/11).

Setelah proses pembelian rampung, belum ada komentar dari NATO. Namun sebelumnya, sejumlah pejabat NATO mengatakan bahwa keputusan Turki untuk membeli sistem rudal ini merupakan penghinaan bagi NATO.

Salah satu alasan blok tersebut menolak pembelian ini adalah karena S-400 tidak dapat diintegrasikan dengan semua sistem pertahanan NATO.

Pekan lalu, seorang komandan senior NATO pun menyatakan bahwa NATO akan terus menekan Turki untuk membeli senjata yang bisa diintegrasikan dengan sistem NATO.

Meski demikian, kini Turki mengatakan bahwa S-400 ini tidak akan berdiri sendiri. Mereka mengklaim bakal mengembangkan teknologi S-400 dalam kerangka konsorsium EUROSAM bersama Italia dan Perancis.

"Kami membuat kesepakatan awal dengan konsorsioum EUROSAM untuk mengembakan teknologi ini untuk memproduski dan menggunakan sumber daya kami sendiri untuk membuat sistem pertahanan," kata Canikli.


Canikli memang sudah menandatangani perjanjian bersama dengan Perancis dan Italia di Brusselss pada pekan lalu untuk memperkuat kerja sama proyek pertahanan, termasuk rudal.

Sebagai langkah awal, EUROSAM dan sejumlah perusahaan Turki akan mempelajari sebuah mekanisme berbasis sistem rudal SAMP-T yang diproduksi oleh EUROSAM. 







Credit  cnnindonesia.com

Cegah Perang, Duterte Minta Sengketa LCS Dibiarkan

Presiden Filipina Rodrigo Duterte memiliki pemikiran tersendiri agar isu Laut China Selatan tak menimbulkan bentrokan yang lebih serius di antara negara-negara Asia Tenggara dan China. (AFP PHOTO / Ted ALJIBE)

Jakarta, CB -- Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengatakan sengketa Laut China Selatan lebih baik "dibiarkan tak tersentuh" guna mencegah bentrok di antara negara berkonflik seperti China dan beberapa negara di Asia Tenggara.

"Kita semua harus bersahabat. Sejumlah pihak menginginkan kita untuk melawan China dan seluruh dunia dalam berbagai isu. Laut China Selatan lebih baik dibiarkan, tidak ada pihak yang mampu berperang," kata Duterte dalam suatu perayaan menjelang Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN dan Asia Timur di Manila, pada Minggu (12/11).




Hubungan antara China dan negara-negara ASEAN kerap memanas karena masalah Laut Cina Selatan. Beijing mengklaim 90 persen wilayah di LCS, yang tumpang tindih dengan beberapa teritorial negara anggota ASEAN seperti Filipina, Brunei, Vietnam, dan Malaysia.

Setelah bertahun-tahun negosiasi, ASEAN dan China pun menyepakati kerangka kode etik atau Code of Conduct (CoC) Laut China Selatan pada Agustus lalu. Kode etik itu dibentuk sebagai pedoman negara bersikap terkait perairan itu.

Di satu sisi, meski wilayahnya tak bersinggungan dengan LCS, Amerika Serikat telah lama khawatir akan sikap China di perairan yang menjadi jalur perdagangan utama mencapai 5 miliar dolar AS per tahun itu.

Selama ini Washington mengecam pembangunan pulau dan instalasi militer China di LCS. Gedung Putih terus menekankan pentingnya seluruh negara menerapkan kebebasan bernavigasi di perairan internasinal itu.




Di sela konferensi tingkat tinggi Forum Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Da Nang, Vietnam, kemarin, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahkan menuturkan bersedia menjadi mediator penyelesaian sengketa LCS.

"Jika saya bisa menolong memediasi dan mengadili [sengketa LCS], beri tahu saya. Saya merupakan mediator yang sangat baik," kata Trump di Da Nang, Vietnam, sebagaimana dikutip Reuters.

Selanjutnya, dalam pertemuan bilateral Trump bersama Presiden Vietnam, Tran Dai Quang mengumumkan pernyataan bersama yang menekankan pentingnya kebebasan navigasi dan akses di LCS. Dua pimpinan itu pun meminta implementasi total dan efektif atas deklarasi CoC untuk LCS.





Credit  cnnindonesia.com

Filipina Selamatkan Tiga Sandera Abu Sayyaf Asal Vietnam

Ilustrasi militer Filipina. (Reuters/Ritchie B. Tongo)

Jakarta, CB -- Militer Filipina berhasil membebaskan tiga nelayan Vietnam yang menjadi sandera kelompok Abu Sayyaff selama delapan bulan terakhir.

Komandan militer regional Filipina, Letnan Jenderal Carlito Galvez, mengatakan ketiganya ditemukan di kepulauan Tawi-Tawi bersama satu jasad nelayan yang tewas akibat terjangkit penyakit selama penyanderaan.

"Dia [sandera yang meninggal] tewas saat pasukan militer menemukan para sandera," kata Galvez kepada AFP pada Minggu (12/11).

Para nelayan itu termasuk dari puluhan anak buah kapal (ABK) asing yang masih diculik Abu Sayyaf. Lima di antaranya merupakan ABK asal Indonesia.

Galez juga menuturkan seorang turis asal Belanda, Ewold Horn masih disandera kelompok itu sejak 2012.

Kelompok pimpinan Isnilon Hapnilon yang tewas dalam pertempuran Marawi itu telah lama menjadi ancaman keamanan bagi Filipina. Kelompok yang berbaiat kepada ISIS itu terbentuk sekitar 1990-an dengan sokongan dana dari jaringan Al Qaidah.



Abu Sayyaf dikenal karena aktivitas penyanderaan serta pembajakan kapal asing dengan tuntutan tebusan. Kelompok itu tak segan membunuh para sanderanya jika tebusan yang mereka minta tak dibayarkan.

Salah satunya yakni sandera Abu Sayyaf asal Jerman, Jurgen Kantner, 70, yang telah dieksekusi pada Februari lalu setelah tuntutan tebusan US$600 ribu mereka tak diberikan.

Pada 2016 lalu, Abu Sayyaf juga memenggal dua sandera yang berasal dari Kanada karena alasan yang sama.

Kelompok militan ini juga turut serta membantu pemberontak Maute menguasai Marawi selama lima bulan sejak akhir Mei lalu sebelum berhasil ditaklukkan oleh militer Filipina pada pertengahan Oktober.



Credit  cnnindonesia.com

Militer Mesir hancurkan 10 kendaraan berisi senjata

Bendera Mesir

Kairo, Mesir (ANTARA News) - Angkatan Udara Mesir menghancurkan 10 kendaraan yang berisi senjata dan berusaha menyusup ke dalam wilayah Mesir melalui perbatasan barat dengan Libya Timur, kata juru bicara militer dalam satu pernyataan pada Sabtu (11/11).

"Pasukan militer mendeteksi dan memburu 10 kendaraan 4x4 yang diisi sejumlah senjata, amunisi dan barang selundupan di perbatasan barat," kata Juru Bicara Militer Mesir Tamer Ar-Refaay, sebagaimana dikutip Xinhua.

Ia menambahkan, "Angkatan Udara menangani mereka, menghancurkan semuanya dan menewaskan anasir teror di sana."

Sejak Mei, Angkatan Udara Mesir telah menghancurkan sedikitnya 100 kendaraan yang berisi senjata saat kendaraan itu berusaha menyeberangi perbatasan Libya menuju Mesir.

Presiden Mesir Abdel Fattah As-Sisi belum lama ini mengatakan Mesir menghancurkan 1.200 kendaraan yang membawa senjata, amunisi dan petempur di perbatasan dengan Libya selama 30 bulan belakangan.

Bentrokan dua hari belum lama ini antara pasukan keamanan dan pelaku teror yang meletus pada 20 Oktober menewaskan 16 polisi dan melukai 13 orang di Gurun Wilayah Barat di dekat jalan raya Al-Wahat di pinggir kota Giza, sebelah barat Ibu Kota Mesir, Kairo.

Belakangan, serangan udara militer terhadap satu lokasi di dekatnya, daerah pegunungan di Provinsi Fayoum di bagian barat Mesir di sebelah selatan Kairo, menewaskan banyak pelaku teror yang terlibat dalam serangan anti-polisi. As-Sisi pada Rabu mengungkapkan hanya satu dari mereka ditangkap hidup-hidup dan ia bukan warga negara Mesir, dan menyatakan semua 13 gerilyawan tewas.

Gurun Barat Mesir juga menyaksikan serangan teror yang menewaskan tak kurang dari 21 prajurit pada Juli 2014. Pada Februari 2015, gerilayawan ISIS menyiarkan rekaman video yang memperlihatkan 20 orang Mesir yang dipenggal di dekat Kota Sirte, yang kacau di Libya.

Negeri tersebut telah bekerja sama dengan negara tetangga Libya untuk mencapai penyelesaian politik di Libya, yang dicabik petang saudara dan dikelola oleh dua pemerintah yang bertikai. Satu kelompok memerintah Ibu Kota Libya, Tripoli, di bagian barat-laut negeri tersebut, dan satu lagi memerintah di Kota Tobruk di bagian timur-laut negeri itu.

Mesir memandang kestabilan Libya perlu untuk memelihara keamana nasionalnya sendiri, dan mengamankan perbatasan baratnya seta mengusir pelaku teror lintas perbatasan.

Credit  antaranews.com

ISIS Kembali Rebut Benteng Terakhirnya dari Pasukan Suriah

Ilustrasi ISIS. (AFP PHOTO/AHMAD AL-RUBAYE)

Jakarta, CB -- Kelompok pemantau Syrian Observatory for Human Rights melaporkan, ISIS kembali merebut sepenuhnya Kota Albu Kamal dari tentara Suriah pada Sabtu (11/11), setelah melancarkan serangkaian serangan balik terhadap pasukan rezim pemerintah dalam beberapa hari terakhir.

"ISIS sepenuhnya kembali menguasai Albu Kamal. Pasukan rezim Suriah dan milisi sekutu saat ini berada antara satus ampai dua kilometer dari perbatasan kota," papar Kepala Syrian Observatory for Human Rights, Rami Abdel Rahman.

"Perebutan terjadi setelah penyergapan dan serangan bom seperti bom mobil," tuturnya lebih detail, seperti dikutip AFP.




Terletak di perbatasan dengan Irak di tepi Sungai Efrat, Albu Kamal merupakan benteng pertahanan terakhir ISIS di Suriah setelah Raqqa.

Kota itu terletak di jantung wilayah kekuasaan ISIS di antara Irak dan Suriah yang sempat dideklarasikan pemimpinnya, Abu Bakr al-Baghdadi, pada 2014 lalu.

Setelah berminggu-minggu meluncurkan gempuran, pasukan Suriah dibantu oleh sekutu, seperti Hizbullah mengklaim berhasil menaklukkan kekhalifahan ISIS dengan merebut Albu Kamal sekitar pekan lalu.

Namun, belakangan kelompok teroris itu terus menggencarkan serangan balasan terhadap pasukan Presiden Bashar al-Assad dan kembali mengontrol wilayah itu.




Organisasi pemerhati HAM berbasis di Inggris itu pun mengatakan perlawanan ISIS di Albu Kamal tersebut merupakan penyergapan terbesar sejauh ini.

"Mereka [ISIS] menipu pasukan Suriah agar berpikir bahwa mereka telah mengendalikan kota," kata Abdel Rahman.

Sejumlah pengamat mengatakan, walaupun Albu Kamal bebas dari ISIS, bukan berarti kelompok militan itu kehilangan seluruh kekuatannya di Timur Tengah.

Beberapa analis menganggap ISIS masih dapat memerintahkan anggotanya untuk melakukan serangan di berbagai negara lain di luar kawasan.




Credit  cnnindonesia.com

Israel Tembak Jatuh Drone Dekat Perbatasan Suriah

Tentara Israel mengaku telah menembak jatuh sebuah pesawat tanpa awak milik Suriah yang melakukan misi pengintaian di atas Dataran Tinggi Golan yang diduduki. Foto/Istimewa

TEL AVIV - Tentara Israel mengaku telah menembak jatuh sebuah pesawat tanpa awak milik Suriah yang melakukan misi pengintaian di atas Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel.

"Pesawat tak berawak tersebut dicegat oleh rudal Patriot di zona demiliterisasi di wilayah Golan yang dikendalikan Israel dan Suriah," kata seorang jurubicara militer Israel dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Al Arabiya pada Minggu (12/11).

Saat ini, secara de facto Israel dan Suriah masih dalam status berperang, meski jalur gencatan senjata di Dataran Tinggi Golan tetap tenang selama puluhan tahun sampai perang saudara meletus di Suriah pada tahun 2011.

Israel merebut 1.200 kilometer persegi dari Dataran Tinggi Golan dari Suriah dalam Perang Enam Hari tahun 1967, dan kemudian mencaploknya dalam sebuah langkah yang tidak pernah diakui oleh masyarakat internasional.

Pada bulan September, militer Israel menembak jatuh apa yang dikatakannya sebagai pesawat tak berawak buatan Iran milik Hizbullah, dalam sebuah misi pengintaian atas Golan.

Israel juga mulai terkena dampak dari konflik Suriah, dan mengakui melakukan lusinan serangan udara untuk menghentikan pengiriman senjata lanjutan ke musuh bebuyutannya Hizbullah di Suriah. 

Credit  sindonews.com

AS Minta Lebanon tak Dijadikan Medan Konflik

Saad Hariri

CB, WASHINGTON -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Rex Tillerson memperingatkan agar Hizbullah dan Arab Saudi tidak menggunakan Lebanon sebagai medan konflik proxy.Tillerson mendesak semua pihak baik di Lebanon maupun di luar negeri untuk menghormati integritas dan independensi Pemerintah Lebanon yang sah.

"Amerika Serikat mendukung stabilitas Lebanon dan menentang tindakan yang dapat mengancam stabilitas tersebut," katanya seperti dilansir Aljazirah, Jumat, (10/11).
Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS Heather Nauert  mengatakan, seorang diplomat AS telah bertemu dengan mantan perdana menteri Lebanon Saad Hariri di Riyadh. Namun ia menolak untuk mengomentari di mana pertemuan tersebut berlangsung dan menolak menceritakan status Hariri saat ini.
"Pembicaraannya adalah percakapan sensitif, pribadi, diplomatik," kata Nauert.
Kami, ujar Nauert, telah melihat Hariri. "Kalau mau tahu kondisi dia atau percakapan antara Arab Saudi dan Perdana Menteri Hariri, sebaiknya tanyalah  ke Pemerintah Arab Saudi dan  kantor Hariri."
Nauert mengatakan, pengunduran diri Hariri adalah masalah internal yang tidak dapat dikomentari.
Duta Besar Rusia untuk Lebanon, Alexander Zasypkin mengatakan, jika kasus Hariri makin tak jelas maka sebaiknya Dewan Keamanan PBB turun tangan. "Isu Hariri menyangkut hak-hak kedaulatan Lebanon," katanya.
Pejabat Lebanon mengatakan, Hariri kemungkinan berada di bawah tahanan rumah atau penahanan sementara di Riyadh. Pengunduran dirinya pada tanggal 4 November terjadi pada hari yang sama dimana puluhan pangeran Saudi, menteri senior, pengusaha ditangkap dalam pembersihan yang dilakukan oleh komite anti-korupsi baru yang dipimpin oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman.
Kementerian Luar Negeri Prancis mengatakan, mereka minta agar Hariri dibebaskan untuk bergerak dan sepenuhnya dapat memainkan peran penting di negaranya. "Kami berharap bahwa Saad al-Hariri memiliki semua kebebasan untuk  bergerak dan dapat sepenuhnya memainkan peran penting yang dia miliki di Lebanon," kata Wakil Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Prancis Alexandre Georgini.
Georgini mengatakan, Duta Besar Prancis untuk Arab Saudi juga telah mengunjungi Hariri di kediamannya.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Hariri Pastikan Kembali ke Lebanon

Poster mantan perdana menteri Lebanon Saad Al-Hariri.

CB, RIYADH -- Mantan perdana menteri Lebanon Saad Al-Hariri mengatakan akan kembali ke Lebanon dalam beberapa hari ke depan untuk secara resmi mengajukan pengunduran dirinya. Hariri berbicara pada Future TV dari Riyadh, Arab Saudi. 

Pernyataan itu merupakan kemunculan publik pertamanya sejak ia mengumumkan pengunduran diri pada Sabtu (4/11) lalu. "Saya telah mengundurkan diri. Saya akan pergi ke Lebanon segera dan saya akan mengundurkan diri dengan cara konstitusional," katanya dalam wawancara di TV tersebut, seperti yang dilansir dari BBC News, Senin (13/11).

Sebelumnya, Hizbullah mengatakan ia ditahan oleh Arab Saudi, namun Hariri membantahnya. Hariri menyalahkan gerakan Hizbullah yang didukung Iran atas pengunduran dirinya.
Ia mundur karena khawatir akan keamanan dirinya dan keluarganya. Namun, AS dan Inggris telah memperingatkan negara-negara lain tidak menggunakan Lebanon sebagai konflik proxy.
Hariri merupakan seorang pemimpin dan pengusaha Sunni, yang terpilih memimpin Lebanon pada November 2016. Saat mengumumkan pengunduran dirinya, dengan murka Hariri mengakui ia tidak mengundurkan diri dengan cara biasa, namun mengatakan ia ingin memberi kejutan yang positif pada negaranya.

"Pengunduran diri saya untuk menyadarkan Lebanon," tambahnya.

Dalam pidato di televisi dari Riyadh seminggu yang lalu, Hariri menuduh Iran dan Hizbullah yang merupakan kelompok Syiah telah mengambil alih Lebanon dan mendestabilisasi wilayah yang lebih luas.
Ia membidik Hizbullah dalam wawancara di televisi dengan mengatakan, "Saya tidak menentang Hizbullah sebagai suatu bagian (dari Lebanon), saya memiliki masalah dengan Hizbullah yang menghancurkan negara ini."

Hariri juga mengatakan jika ia membatalkan pengunduran dirinya, Hizbullah harus menghormati kebijakan tidak melakukan konflik regional di Lebanon. Iran dan Hizbullah telah menuduh Arab Saudi menahan Hariri. Tapi Hariri bersikeras dia bebas kemana pun yang ia mau, termasuk  ke negaranya.

"Saya bebas di sini, jika saya mau bepergian besok, saya akan pergi," katanya.

Hariri mengatakan masalah utama di negara tersebut karena Iran ikut campur tangan di negara-negara Arab. "Saya tidak akan bertanggung jawab untuk membawa Lebanon ke sebuah konfrontasi dengan negara-negara Arab," kata Hariri.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Hariri Dilengserkan karena Menolak Hadapi Hizbullah

Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud menerima kunjungan mantan Perdana Menteri Lebanon Saad al-Hariri di Riyadh pada Senin (6/11).

CB, Saat Perdana Menteri Lebanon Saad Hariri mendarat di Arab Saudi pada Jumat, 3 November, telepon genggamnya langsung disita. Keesokan harinya Hariri terpaksa mengundurkan diri sebagai perdana menteri dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh sebuah saluran TV milik Saudi.

Dilansir dari Aljazirah, Ahad (12/11), sumber yang dekat dengan Hariri mengatakan, Arab Saudi telah menyimpulkan Hariri harus mengundurkan diri karena dia tidak mau menghadapi Hizbullah.

Beberapa sumber Lebanon mengatakan Riyadh berharap bisa menggantikan Saad Hariri dengan kakaknya Bahaa sebagai politisi Sunni yang paling berkuasa di Lebanon. Bahaa diyakini berada di Arab Saudi, dan anggota keluarga Hariri telah diminta untuk pergi ke sana agar berjanji setia kepadanya, namun mereka menolaknya,.

Ketika pesawat Hariri mendarat di Riyadh, dia segera menyampaikan pesan bahwa ada yang tidak beres. "Tidak ada yang menunggunya di Bandara," kata seorang sumber Hariri kepada kantor berita Reuters

Arab Saudi telah menolak tuduhan bahwa mereka memaksa Hariri mengundurkan diri. Pejabat Saudi tidak dapat dihubungi untuk mengomentari pernyataan yang menyebutkan ponsel Hariri disita atau rencana kerajaan yang ingin mengganti Hariri dengan saudaranya.

Sejak pengunduran dirinya, Saad Hariri tidak memberikan sambutan publik dan tidak ada indikasi kapan dia dapat kembali ke Lebanon. Langkah pengunduran diri hariri telah menimbulkan ketegangan antara Arab Saudi dan Iran.

Persaingan mereka telah memicu konflik di Irak, Suriah dan Yaman. Saudi telah lama mencoba untuk melemahkan kelompok Hizbullah yang didukung Iran, kekuatan politik utama Lebanon dan bagian dari koalisi yang berkuasa.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Presiden Libanon Pertanyakan 'Penahanan' Hariri oleh Saudi

Presiden Lebanon Michel Aoun dilaporkan kembali mempertanyakan keputusan Arab Saudi yang dianggap menahan Perdana Menteri Libanon, Said Hariri. Foto/Reuters

BEIRUT - Presiden Lebanon  Michel Aoun dilaporkan kembali mempertanyakan keputusan Arab Saudi yang dianggap "menahan" Perdana Menteri Libanon, Said Hariri. Sejak mengatakan mengundurkan diri pada pekan lalu, Hariri tidak diperkenankan untuk kembali ke Libanon oleh otoritas Saudi.

"Libanon tidak menerima Perdana Menterinya berada dalam situasi yang bertentangan dengan perjanjian internasional," kata Aoun dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters pada Minggu (12/11).

"Pernyataan, atau tindakan yang dilakukan oleh Hariri tidak mencerminkan kenyataan terkait dengan pertanyaannya mengenai statusnya, setelah menyatakan pengunduran diri dalam siaran televisi dari Saudi," sambungnya.

Sejumlah pejabat Libanon mengatakan, Aoun dan petinggi di Libanon percaya bahwa Riyadh menahan Hariri yang terbang ke Saudi pada 3 November lalu, untuk kembali ke rumah.

Kekhawatiran bahwa Saudi telah menahan Hariri bukan hanya disampaikan oleh pihak Libanon, Presiden Prancis Emmanuel Macron juga menyatakan kekhawatirkan yang sama. Menurut Macron, para pemimpin Libanon seharusnya bebas untuk bergerak, dan tidak menjadi tahanan sebuah negara.

Riyadh sendiri membantah telah menahan Hariri. Mereka mengatakan, Hariri bebas dan memutuskan untuk mengundurkan diri karena sekutu Iran di Libanon, Hizbullah, telah menyerukan "serangan" terhadap pemerintah yang dipimpin Hariri. 

Credit  sindonews.com

Hizbullah tuduh Saudi pancing Israel perangi Lebanon

PM Lebanon Saad Al-Hariri.

Jakarta (CB)- Pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah menuduh Arab Saudi sengaja menyandera perdana menteri Saad Hariri dengan harapan memancing  Israel yang menjadi seteru besar gerakan Syiah Lebanon itu untuk melancarkan serangan ke Lebanon.

Pengunduran diri secara mendadak Hariri pada 4 November dari Riyadh itu telah mengagetkan dunia politik Lebanon dan memicu keprihatinan internasional.

AS mengingatkan mengenai ada upaya menjadikan Lebanon sebagai tempat konflik terselubung negara lain, sedangkan PBB menyatakan adalah penting mencegah tidak ada konflik baru muncul di Timur Tengah.

"Kepala pemerintahan Lebanon ditahan di Arab Sausi, dia telah dilarang kembali ke Lebanon (oleh Saudi)," kata Nasrallah dalam pidato yang disiarkan televisi.

Keadaan Hariri sendiri belum jelas benar seperti apa, namun banyak seruan, termasuk dari lawan-lawan politiknya sendiri, agar Saudi menjamin kebebasan bergerak sang perdana menteri.

Perdana menteri berusia 47 tahun itu menyatakan mundur pada 4 November, bertepatan dengan penggerebekan antikorupsi yang dilakukan penguasa kerajaan Saudi.

Hariri yang memegang pula paspor Saudi tak mengungkapkan apakah akan kembali ke Lebanon di mana Presiden Michel Aoun belum menerima resmi pengunduran dirinya. Aoun menegaskan Hariri harus kembali ke Lebanon.

Aoun, yang bersekutu dengan Hizbullah yang menjadi pengkritik utama Saudi, mengungkapkan kekhawatiran atas kondisi Hariri di Saudi. Dia meminta penjelasan dari Saudi, demikian AFP.

Credit  antaranews.com

Pemimpin Hizbullah: Saudi Umumkan Perang Melawan Lebanon

Sayed Hasan Nasrallah

CB,BEIRUT -- Pemimpin partai politik Hizbullah di Lebanon menuduh Arab Saudi telah menyatakan perang pada negaranya, beberapa hari setelah Perdana Menteri Lebanon Saad al-Hariri mengumumkan pengunduran dirinya di Ibu Kota Saudi.

Pemimpin Hizbullah, Hassan Nasrallah juga mengatakan, Arab Saudi menahan Saad Hariri karena melawan keinginan pemerintah Saudi. Dia juga menuduh orang Saudi telah melakukan penghasutan terhadap Israel untuk melawan Lebanon.

Gerakan Hizbullah, Syiah yang merupakan gerakan yang kuat dan juga sekutu Iran, menuduh bahwa Arab Saudi telah memicu ketegangan di Lebanon. Sebelumnya, Saad Hariri mengatakan dalam sebuah siaran TV dari Riyadh, Sabtu (4/11), bahwa ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Pendana Menteri Lebanon, karena ia mencium adanya rencana yang mengancam nyawanya. Dia juga menyerang sekutu Lebanonnya, Hizbullah dan Iran.

Namun, Presiden Lebanon Michel Aoun dan politisi senior lainnya telah menuntut kembalinya Hariri, di tengah kecurigaan bahwa dia ditahan oleh orang-orang Saudi di bawah tahanan rumah dan dipaksa untuk melakukan penawaran. Aoun sendiri belum menerima pengunduran diri Hariri, dan Hariri masih belum berbicara di depan umum sejak pengumuman pengundiran dirinya.

Dalam pidato di sebuah televisi, Jumat (10/11) waktu setempat, Nasrallah mengatakan bahwa Arab Saudi mencoba untuk memprovokasi pertempuran di antara orang Lebanon. "Singkatnya, jelas bahwa pejabat Arab Saudi dan Saudi telah mengumumkan perang terhadap Lebanon dan Hizbullah di Lebanon, namun saya harus mengatakan ini adalah perang ke Lebanon," kata Nasrallah seperti yang dilansir dari BBC News, Sabtu (11/11).

Nasrallah juga menuduh Arab Saudi siap membayar ke Israel untuk melakukan serangan militer terhadap Lebanon, dan menggambarkan hal tersebut sebagai hal yang paling berbahaya. Pada akhir pekan, Nasrallah mengatakan bahwa Hariri telah dipaksa untuk mengundurkan diri oleh Saudi. Dia bahkan mengulangi tuduhan itu dengan mengatakan bahwa hal tersebut tidak diragukan lagi.

Selain itu, Nasrallah menganggap Arab Saudi berusaha untuk menghapus Hariri sebagai perdana menteri dan memaksakan kepemimpinan baru dalam gerakan politiknya.

Editor BBC Timur Tengah, Sebastian Usher mengatakan bahwa kata-kata Nasrallah disampaikan dengan tenang seperti sebelumnya, namun mereka pasti akan menaikkan ketegangan lebih jauh lagi karena semakin banyak negara di luar wilayah tersebut mencoba untuk menenangkan krisis.

Reaksi dari masyarakat internasional, melihat adanya kekhawatiran bahwa Lebanon bisa terlibat dalam konfrontasi regional yang lebih luas antara Arab Saudi dan Iran. Ketegangan antara ketiga negara telah melonjak sejak Hariri mengumumkan pengunduran dirinya. Namun Sekretaris Negara AS, Rex Tillerson memperingatkan agar Lebanon tidak menggunakan konflik proxy tersebut, dan menambahkan bahwa AS sangat mendukung kemerdekaan Lebanon.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan bahwa sebuah konflik baru di wilayah ini akan memiliki konsekuensi yang menghancurkan. Kamis (9/11), Presiden Prancis Emmanuel Macron melakukan kunjungan tak terjadwal ke Arab Saudi, untuk menekankan kepada para pemimpin Saudi pentingnya stabilitas di Lebanon. Sedangkan Perancis juga memiliki hubungan historis dengan Lebanon, sebagai bekas kekuasaan kolonial sebelum memperoleh kemerdekaan selama Perang Dunia Kedua.

Sebelumnya, Arab Saudi dan sekutunya di Teluk mengatakan kepada warga mereka di Lebanon untuk segera meninggalkan negara tersebut. Langkah tersebut dilakukan setelah Riyadh menuduh Iran melakukan agresi militer langsung, dengan mengatakan bahwa pihaknya memasok sebuah rudal dari Yaman ke Riyadh. Dan Iran menolak tuduhan Saudi tersebut sebagai tuduhan yang palsu dan berbahaya.

Credit  republika.co.id

Awan Radioaktif Melayang di Eropa, Nuklir Rusia Dicurigai Biangnya

Peta sebaran awan radioaktif yang terdeteksi di Eropa. Foto/IRSN

PARIS - Awan debu radioaktif terdeteksi melayang di Eropa. Dugaan insiden nuklir Rusia atau di Kazakhstan pun dicurigai.

Munculnya awan radioaktif di Eropa itu dikonfirmasi oleh laporan yang dikeluarkan oleh Institute for Radiological Protection and Nuclear Safety (IRSN).

”Tingkat konsentrasi Rutenium-106 di udara yang telah terdeteksi di Eropa dan terutama di Prancis tidak ada konsekuensinya bagi kesehatan manusia dan lingkungan,” bunyi laporan IRSN.

”Pelepasan tersebut, yang tidak disengaja berkenaan dengan kuantitas yang dikeluarkan, terjadi pada minggu terakhir bulan September 2017,” lanjut laporan tersebut.

Partikel Rutenium-106 merupakan hasil “sampingan” dari proses reaksi nuklir. Awan radioaktif yang terdeteksi sangat lemah.

Laporan tersebut mengatakan bahwa radiasi tersebut diukur pada 100-300 terabecquerels (ukuran untuk menghitung jumlah peluruhan inti per detik).

Sekadar diketahui, bencana nuklir Fukishima tahun 2011 memancarkan sekitar 900.000 terabecquerels. Sedangkan bencana nuklir Chernobyl tahun 1986 memancarkan 5,2 juta terabecquerels.

Kelompok yang berbasis di Prancis tersebut mengatakan bahwa sebuah kecelakaan nuklir skala yang menghasilkan awan radioaktif kemungkinan akan memerlukan evakuasi orang-orang dari radius beberapa kilometer di sekitar lokasi kebocoran.

Awan tersebut berpotensi mengontaminasi area pertanian dengan Ruthenium-106 yang sangat rendah.

”Untuk bahan makanan, kadar maksimum yang diizinkan (1250 Bq/kg untuk Rutenium 106 bagi produk non-susu) akan diamati dari jarak beberapa puluh kilometer di sekitar lokasi pelepasan,” lanjut laporan IRSN.

Tidak ada kecelakaan nuklir yang diakui oleh pihak berwenang Rusia. Tapi ISRN telah melacak awan radioaktif tersebut berasal dari sumber di antara Pegunungan Ural dan sungai Volga. Ini mencakup wilayah antara Rusia dan Kazakhstan. 

”Pihak berwenang Rusia mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui adanya kecelakaan (nuklir) di wilayah mereka,” kata Direktur IRSN Jean-Marc Peres kepada Reuters, yang dilansir Sabtu (11/11/2017). Pihak berwenang di Kazakhstan belum berkomentar.





Credit  sindonews.com

UE Tegaskan Akan Pertahankan Kesepakatan Nuklir Iran

Menteri Luar Negeri Uni Eropa (UE) Frederica Mogherini menegaskan, pihaknya akan tetap mempertahankan kesepakatan nuklir Iran. Foto/Istimewa

BRUSSELS - Menteri Luar Negeri Uni Eropa (UE) Frederica Mogherini menegaskan, pihaknya akan tetap mempertahankan kesepakatan nuklir Iran. Pernyataan ini datang jelang munculnya keputusan Parlemen Amerika Serikat (AS) mengenai apakah AS akan tetap mempertahankan kesepakatan itu atau mencabutnya.

Berbicara di sebuah konferensi di Samarkand, Uzbekistan, Mogherini juga mengatakan, UE bukan hanya akan mempertahankan kesepakatan itu, tapi juga akan memastikan semua pihak akan tetap patuh pada kesepakatan yang dicapai tahun 2015 tersebut.

"UE memastikan bahwa kesepakatan nuklir Iran akan terus dilaksanakan sepenuhnya oleh semua orang, di semua bagiannya," kata Mogherini dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Channel News Asia pada Jumat (10/11).

"Kesepakatan tersebut merupakan pencapaian besar dalam diplomasi multilateral Eropa dan internasional," sambungnya.

UE sendiri memang telah berbeda pandangan dengan AS mengenai kesepakatan itu. Saat Presiden AS Donald Trump menyebut Iran melanggar kesepakatan itu, Mogherini justru menyatakan tidak ada satupun pihak yang  melakukan pelanggaran atas kesepakatn tersebut.

Lalu, saat Trump menyerukan diadakanya negosiasi ulang mengenai isi kesepakatan tersebut. Mogherini menegaskan isi dari kesepakatan tersebut tidak sempurna, tapi tetap menguntungkan semua pihak, dan tidak perlu dibicarakan kembali.

Credit  sindonews.com

Korsel & China sepakat tangani Korut secara damai

Kolase foto Presiden Korea Selatan Yoon Young-chan (kanan) dan Presiden China Xi Jinping. (Yonhap)

Seoul (CB) - Para pemimpin Korea Selatan (Korsel) dan China pada Sabtu (11/11) sepakat bahwa situasi keamanan di Semenanjung Korea yang melibatkan Korea Utara (Korut) perlu dikelola melalui cara yang stabil dan damai, demikian keterangan Kantor Kepresidenan Korsel.

Kedua pemimpin juga setuju untuk menangani ketegangan yang terkait dengan Korea Utara secara damai.

Kesamaan pandangan itu muncul dalam pertemuan antara Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan Presiden China Xi Jinping di sela-sela pelaksanaan pertemuan puncak negara-negara anggota Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Danang, Vietnam.

Untuk itu, China dan Korsel akan memperkuat pembicaraan strategis di semua tingkat, kata juru bicara kepresidenan Korsel Yoon Young-chan kepada para wartawan di Danang.

Xi mengatakan kepada Moon bahwa ia mendorong Korsel untuk melanjutkan dialog dengan Korea Utara dan bersatu untuk mencapai rekonsiliasi serta denuklirisasi, menurut laporan kantor berita negara China, Xinhua.

Ketegangan di Semenanjung Korea meningkat bulan lalu ketika pemimpin Korut Kim Jon Un dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berbalas ancaman bernada perang serta saling mencaci terkait nuklir dan program pengembangan peluru kendali Korea Utara.

China telah didesak, baik oleh Korsel maupun AS, untuk menjalankan peranan lebih aktif dalam upaya mengekang nuklir dan ambisi rudal Korut.

Beijing mengatakan pihaknya mematuhi sanksi-sanksi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa dan sedang melakukan segala upaya untuk mengendalikan tindakan-tindakan provokatif Korea Utara.

Selama pertemuan puncak APEC pada Sabtu, Moon dan Xi juga setuju untuk segera menjalankan kembali pertukaran bilateral di semua bidang, tambah Yoon.

Yoon mengulang isi kesepakatan yang diumumkan bulan lalu ketika kedua negara setuju untuk mengakhiri ketegangan yang telah berlangsung selama satu tahun terkait penempatan sistem antirudal buatan AS, THAAD.

Kedua pemimpin menyepakati agar Moon mengunjungi Xi di China pada Desember untuk melakukan putaran pembicaraan tingkat tinggi berikutnya. Sementara itu, Moon juga mengundang Xi ke Korsel saat pelaksanaan Olimpiade Musim Dingi Pyeongchang, yang akan berlangsung pada Februari tahun depan, kata juru bicara Presiden China, layaknya dikutip Reuters.

Credit  antaranews.com

Menlu: ASEAN harus bersatu hadapi tantangan di kawasan

Menlu, Retno L.P. Marsudi

Manila, Filipina, (cb) - Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-31 ASEAN di Manila mengatakan bahwa negara-negara anggota ASEAN harus bersatu sebagai suatu komunitas untuk menghadapi tantangan bersama di kawasan.

"Ke depan tantangan semakin tinggi. Oleh karena itu, ASEAN harus cepat, progresif, dan open minded untuk merespon. Kita harus menjadikan kebersamaan ASEAN sebagai satu komunitas untuk merespon tantangan di kawasan," ujar Menlu Retno Marsudi di Manila, Minggu.

Menurut Menlu RI, ASEAN dalam usianya yang ke-50 telah berhasil menciptakan suatu ekosistem yang stabil, damai, dan sejahtera di kawasan Asia Tenggara.

Namun demikian, Menlu Retno menyampaikan bahwa masih ada beberapa tantangan besar di masa depan yang harus dihadapi bersama oleh negara-negara anggota ASEAN, terutama tantangan dari segi ekonomi dan politik.

Dari segi ekonomi, Menlu RI menyebutkan bahwa ASEAN masih harus menangani masalah kesenjangan pembangunan (development gap) di antara negara anggotanya.

"Tantangan kita di ASEAN dari segi ekonomi adalah development gap antara negara maju dan negara berkembang. Sudah menjadi komitmen semua negara ASEAN agar kesenjangan pembangunan bisa dipersempit," ucapnya.

Namun, Menlu Retno menilai bahwa ASEAN juga merupakan contoh keberhasilan integrasi ekonomi, di mana rata-rata pertumbuhan ekonomi negara ASEAN hampir mencapai lima persen.

Selanjutnya, dari segi politik, Menlu RI menilai anggota ASEAN harus siap mengidentifikasi dan menangani masalah-masalah politik dan konflik yang dapat mengganggu kestabilan di kawasan.

"Oleh karena itu, kita harus melakukan pengamatan yang baik tentang `titik-titik` yang bisa mengganggu stabilitas. Misalnya. soal keamanan di Marawi saat diduduki teroris. Indonesia berinisiatif untuk trilateral degan Filipina dan Malaysia untuk mendukung penanganan masalah tersebut secara sub-regional," ujar dia.

Negara-negara anggota ASEAN juga akan segera menunjuk Sekretaris Jenderal ASEAN yang baru untuk menggantikan Sekjen ASEAN Le Luong Minh.

Credit  antaranews.com

Indonesia akan lanjutkan pembahasan inklusivias di ASEAN

Da Nang, Vietnam (CB) - Indonesia akan melanjutkan pembahasan mengenai inklusivitas dalam KTT ASEAN 2017, di Manila.

"Masalah inklusifitas tidak hanya dibicarakan di tingkat global tapi juga regional bahkan nasional, prinsip ini perlu dan ini didukung oleh semua pimpinan," kata kata Wakil Menteri Luar Negeri, AM Fachir, di Da Nang, Vietnam, Sabtu.

Presiden Joko Widodo pada 10-11 November 2017 menghadiri KTT Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (KTT APEC) 2017, di Da Nang Vietnam. Selanjutnya pada 12-13 November 2017, Presiden akan menghadiri KTT ASEAN 2017, di Manila.

Di sela KTT APEC 2017, Jokowi juga menyempatkan diri untuk bertemu dengan PM Papua Nugini, Peter O'Neil.

"Presiden bertemu dengan PM Papua Nugini sebagai ketua atau tuan rumah APEC tahun depan dan secara gamblang Bapak Presiden menyampaikan dukungan Indonesia terhadap keketuaan Papua Nugini tahun depan dan dukungan baik substansi maupun dukungan administratif, keprotokolan pengamanan atau sebagainya," kata Fachir

Indonesia rencananya akan mengusung upaya peningkatan kerjasama baik antar Anggota ASEAN maupun antara ASEAN dengan negara-negara mitranya.

"Kemarin, untuk pertama kali ada pertemuan informal APEC dan ASEAN, sejak awal Presiden (Filipina) Duterte mengatakan ingin mendengar dari semua peserta kemarin. Masukan-masukan itu akan dia bawa pada KTT ASEAN dalam waktu dekat," kata Fachir.

Sejumlah usulan Indonesia juga masuk ke dalam Deklarasi Da Nang sebagai hasil akhir KTT APEC 2017.

Credit  antaranews.com

Di Pertemuan ASEAN, Indonesia Perjuangkan Rohingya

Menlu Retno Lestari Priansari Marsudi.

CB, MANILA -– Delegasi Indonesia membawa misi soal perdamaian dan nasib etnis Rohingya dalam Pertemuan ASEAN Political and Security Community (APSC) Council di Manila, Ahad (12/11). Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menekankan situasi di negara bagian Rakhine memerlukan komitmen dan tindakan yang konkret agar krisis kemanusiaan dapat segera diakhiri.

Menlu RI juga menegaskan, sudah waktunya bagi ASEAN untuk menunjukkan kepada masyarakat ASEAN dan dunia bahwa ASEAN dapat melindungi rakyatnya, serta mampu merespons tantangan di Asia Tenggara. Pada pertemuan APSC, Indonesia diwakili oleh Menko Polhukam Wiranto dan Menlu RI. APSC Council merupakan salah satu organ ASEAN yang memiliki mandat untuk mengoordinasikan badan-badan sektoran di bawah pilar politik keamanan ASEAN.

Pemerintah Indonesia mendorong Pemerintah Myanmar dan Bangladesh bekerja sama dalam upaya merepatriasi atau memulangkan para pengungsi Rohingya dari Bangladesh kembali ke Myanmar. "Diperlukan kerja sama antara Myanmar dan Bangladesh untuk menangani repatriasi pengungsi," kata Menlu Retno LP Marsudi di Manila, Filipina, kemarin.

Untuk itu, menurut dia, Pemerintah Indonesia terus mendorong agar Pemerintah Myanmar dan Bangladesh segera menyelesaikan dan menandatangani nota kesepahaman tentang repatriasi pengungsi dari Bangladesh kembali ke Myanmar.

"Kita menekankan bahwa semakin cepat draf MoU repatriasi ini ditandatangani mereka maka akan semakin baik. Maka kita dorong agar draf MoU repatriasi ini dapat segera ditandatangani," ujar dia.

Selain itu, Menlu juga menegaskan bahwa Indonesia akan terus mendorong kemajuan perbaikan keadaan di Rakhine, Myanmar. "Keinginan Indonesia itu untuk terus membantu proses perbaikan di Rakhine. Kita bisa saja setelah suasana tidak memanas lagi, kita tinggal, tetapi kita tidak seperti itu," ujarnya.

Sebelumnya, Menlu Retno Marsudi menyerahkan prakarsa Formula 4+1 kepada pemimpin Myanmar Daw Aung San Suu Kyi sebagai solusi untuk menangani krisis di negara bagian Rakhine. Solusi Formula 4+1 untuk Rakhine itu terdiri dari empat elemen utama, yaitu mengembalikan stabilitas dan keamanan; menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan; perlindungan kepada semua orang yang berada di negara bagian Rakhine, tanpa memandang suku dan agama; dan pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan kemanusiaan.

Satu elemen lainnya adalah pelaksanaan rekomendasi Laporan Komisi Penasihat untuk Rakhine yang dipimpin mantan sekjen PBB Kofi Annan. Indonesia dan ASEAN terlibat dalam penyaluran bantuan kemanusiaan di Rakhine State. Mekanisme penyaluran bantuan dipimpin oleh Pemerintah Myanmar, tapi melibatkan Komite Palang Merah Internasional (ICRC) dan beberapa negara, termasuk Indonesia dan negara anggota ASEAN lainnya.

Menyinggung krisis di Rakhine State, Menko Polhukam Wiranto menekankan perlunya upaya mencegah krisis ini menjadi sebuah bencana yang akan menjadi pintu masuk radikalisme dan terorisme. Mengacu pada aksi terorisme di Marawi, Filipina, ia menekankan ASEAN untuk selalu waspada dengan ancaman terorisme, khususnya peningkatan ancaman pejuang teroris asing dan terorisme lintas batas.

Sebelumnya, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau menggelar pertemuan dengan pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi di sela-sela acara KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Da nang, Vietnam, Jumat (10/11). Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk membahas krisis Rohingya.

Utusan khusus Kanada untuk Myanmar Bob Rae mengonfirmasi pertemuan tersebut. Menurut Rae, Trudeau sangat mencemaskan krisis Rohingya yang hingga saat ini masih berlangsung, termasuk soal kekerasan di negara bagian Rakhine. “Perdana Menteri Justin Trudeau mengatakan kepada Aung San Suu Kyi, banyak yang harus dilakukan untuk menghentikan pembantaian Muslim Rohingya,” kata Rae, dikutip laman Anadolu Agency, Sabtu (11/11).

Suu Kyi, kata Rae, merespons permintaan Trudeau dengan mengatakan bahwa dia telah melakukan apa yang bisa dilakukan untuk menghentikan krisis Rohingya. Menurut Suu Kyi, dia melakukan apa yang dia bisa dalam keadaan yang sulit. 

Credit  republika.co.id

APEC sepakat lanjutkan TPP minus AS

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto bertemu dengan CEO Facebook Mark Zuckerberg di sela-sela APEC Business Advisory Council pada rangkaian KTT APEC 2016 di Lima, Peru.

Jakarta (CB) - Para anggota pakta dagang perdagangan bebas Asia Pasifik (TPP) yang ditinggalkan Amerika Serikat telah sepakat membentuk sebuah kerangka baru tanpa melibatkan AS. Kerangka baru ini disepakati setelah beberapa hari terakhir gagal untuk menghidupkan pakta dagang bebas itu, kata Perdana Menteri Kanada Francois-Philippe Champagne.

Francois-Philippe Champagne menyambut baik terobosan itu lewat cuitan berbunyi "kemajuan besar". Dia menyatakan pemerintahannya telah menyepakati "sebuah kerangka untuk Kemitraan Progresif dan Komprehensif Trans Pasifik yang baru" setelah menyingkirkan klausa-klausa buruh dan lingkungan yang terlalu kaku.

Elemen-elemen itu sempat tercampakkan oleh penarikan diri secara tiba-tiba AS dari pakta itu belum lama tahun ini, dan itu memaksa 11 negara anggota TPP mempertimbangkan kembali prinsip-prinsip kesepakatan untuk akses ke perekonomian terbesar di dunia itu.

Setelah melewati rangkaian pembicaraan di sela KTT APEC di Danang, Sabtu ini sebelas negara TPP berhasil menelurkan terobosan, yang dilakukan satu hari setelah Donald Trump kembali beretorika soal 'America First' di hadapan para pemimpin dunia.

Kanada menyatakan "masih banyak masalah yang mengganjal Kanada" namun negaranya menyambut baik kesepakatan baru itu di mana perlindungan lingkungan dan buruh berkaitan dengan pasar yang lebih bebas.

Kanada telah berusaha keras memperjuangkan klausa progresif itu. Namun Kanada kurang atraktif di mata negara-negara seperti Vietnam, Malaysia, Chile dan Peru yang aksesnya ke pasar AS telah ditarik.

Jepang, perekonomian terbesar ketiga di dunia, sangat aktif mendorong konsensus yang cepat karena khawatir penundaan malaj akan meruntuhkan pakta dagang bebas Asia Pasifik itu, demikian AFP.

Credit  antaranews.com

Sosok Nurtanio, Nama Pilihan Jokowi untuk Pesawat N219

Foto: Dok. TNI AU




Jakarta - Nurtanio sekarang telah melekat pada pesawat N219. Nama pilihan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) bukan tanpa sebab, ada semangat yang sengaja ditanamkan pada pesawat made in Bandung tersebut.

"Dengan mengucap bismillah saya resmikan pesawat N219 sebagai pesawat Nurtanio," ungkap Jokowi, di Base Ops Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (10/11/2017).



Dirangkum dari berbagai sumber, Laksama Nurtanio Pringgoadisuryo adalah sosok patriot bangsa yang di masa hidupnya begitu berjasa pada dirgantara di Indonesia. Lahir di Kandangan, Kalimantan Selatan pada 3 Desember 1923, Nurtanio memiliki mimpi untuk keliling dunia dengan pesawat buatan Indonesia.

Mimpi ini diawali dengan pembuatan pesawat layang Zogling NWG (Nurtanio-Wiweko-Glider) pada tahun 1947. Kemudian berlanjut pada pesawat all metal dan fighter Indonesia yang dinamai Sikumbang disusul dengan Kunang-kunang (mesin VW) dan Belalang, dan Gelatik (aslinya Wilga) serta mempersiapkan produksi F-27.


Nurtanio gugur dalam sebuah penerbangan uji coba pesawat Arev (Api Revolusi), dari bekas rongsokan Super Aero buatan Cekoslowakia.

"Ada sebuah kalimat dari Nurtanio yang patut kita hayati, sudah kita tidak perlu ribut-ribut yang penting kerja, dan inilah hasil kerja, putra-putri bangsa penerus Nurtanio dan akan terus dilanjutkan hingga generasi anak-anak kita nanti," jelasnya.




Credit  finance.detik.com