CB, CHICAGO -- Barack Obama mendapatkan tugas
baru setelah melepas posisinya sebagai Presiden Amerika Serikat (AS).
Pekerjaannya kali ini sebagai juri di pengadilan Chicago.
Dilansir laman Washington Post,
pada Rabu (8/11), Obama melangkah keluar rumah dengan mengenakan
mantel, kemeja tanpa dasi. Dia melangkahkan kaki menuju Richard J Daley
Center.
Iring-iringan mobilnya diparkir di garasi yang aman di
bawah gedung Daley Center, dan dia tiba di pengadilan pada pukul 10.00
jam setempat. Dia menggunakan lift pribadi untuk para hakim menuju
lantai 17 untuk bertemu wartawan, pengacara, dan staf pengadilan.
Kehadiran
Obama di tempat tersebut untuk memenuhi undangan sebagai juri. Hakim
Ketua Cook County Tim Evans mengatakan kepada wartawan, Obama tidak
dipilih untuk bertugas, namun tetap saja, ini adalah hari yang tidak
biasa di kompleks pengadilan kota.
Meskipun Obama dan istrinya,
Michelle mengatakan, mereka berencana untuk tinggal di Washington
sementara putri mereka Sasha menyelesaikan sekolah menengah atas. Hanya
saja, mereka masih memiliki rumah bergaya Georgia di lingkungan Hyde
Park di South Side of Chicago.
Laporan Tribune
menyatakan, Obama menunggu di majelis juri. Setiap calon juri
diperbolehkan membawa bahan bacaan dan menggunakan ponsel. Untuk
pekerjaan tersebut, setiap orang mendapatkan bayaran 17,20 dolar per
hari atau setara dengan Rp 200 ribu.
"Terima kasih semua orang
karena telah melayani di dewan juri, atau setidaknya bersedia," kata
Obama dalam sebuah video yang diunggah di Twitter yang menunjukkan dia
bergembira berjalan mengelilingi ruangan juri sambil bersalaman.
Obama
sebelumnya juga pernah dipanggil menjadi juri pada tahun 2010. Hanya
saja dia belum bisa memenuhi panggilan tersebut sebab memiliki jadwal
rapat dan diberikan izin pengadilan untuk penundaan.
Selain
Obama, beberapa presiden Amerika pun sempat mendapatkan tawaran
pekerjaan yang sama. Contoh saja George W Bushdipanggil untuk menjadi
juri di pengadilan Dallas, Texas, atau Bill Clinton di kota New York.
Namun, semuanya tidak menjalankan tugas untuk menentukan hasil
pengadilan dengan juri lainnya.
WASHINGTON
- Anggota Kongres Al Green mengumumkan akan mendesak menggelar
pemungutan suara untuk pemakzulan Presiden Donald Trump ke DPR sebelum
Natal. Anggota Kongres dari partai Demokrat itu telah diberitahu akan
ada konsekuensi politik selama proses tersebut.
"Saya menerima konsekuensinya," tegas Green seperti dikutip dari Independent, Kamis (9/11/2017).
Green
telah meluncurkan klausula pemakzulan bulan lalu. Namun tidak
memaksakan voting pada saat itu karena dia mengatakan bahwa dia ingin
masyarakat dapat mempertimbangkannya terlebih dahulu.
Klausula
pemakzulan yang diperkenalkan Green terhadap Trump memiliki catatan
nyata tentang penghasutan supremasi kulit putih, seksisme, kefanatikan,
kebencian, xenophobia, intimidari ras, dan rasisme. Hal ini memicu mesin
kebencian sayap kanan dan operasi rahasia di seluruh dunia dengan cara
yang menyebabkan luka langsung pada masyarakat Amerika.
Ini
menambah daftar panjang retorika dan klaim Trump yang memecah belah,
termasuk komentarnya yang menyebut anak wanita jalang kepada pemain NFL
yang harus dicabut, tanggapannya yang sama terhadap kekerasan supremasi
kulit putih di Virigina.
Selain itu, keresahan terhadap
orang-orang Puerto Rico yang belum pulih dari kehancuran akibat badai
dan kebohongannya bahwa jutaan imigran memilih secara tidak sah.
Dengan
ulang tahun hasil pemilihan Trump yang jatuh hari ini, Green
menceritakan kejadian tersebut kepada The Hill yang mengatakan bahwa
pada hak orang yang tidak dapat dipercaya telah menjadi kenyataan. Green
mengatakan bahwa dia mengincar warisannya, meski pembicaraan tentang
pemakzulan telah diremehkan oleh orang lain di Partai Demokrat.
"Sejarah tidak akan baik untuk kita" dengan keluar mereka, katanya.
Green
adalah salah satu sosok yang paling vokal dalam kontingen Demokrat yang
telah berteriak-teriak untuk pemakzulan Trump, dengan alasan Presiden
telah menunjukkan bahwa dia tidak layak untuk melayani. Beberapa anggota
Kongres berpendapat bahwa Trump secara psikologis cukup tidak stabil
untuk mendapatkan pemakzulan.
Jika dia memaksakan suara, Green
akan mengambil langkah yang paling konkret. Sudah hampir pasti bahwa
Republikan Dewan Perwakilan Rakyat akan mengimbangi tindakan tersebut,
membuatnya menjadi seruan sebagian oposisi partisan.
Tapi
kemenangan Demokrat di seluruh papan dalam pemilihan minggu ini,
termasuk Virginia Ralph Northam yang memenangkan perlombaan gubernur
yang sangat diperebutkan, telah memberikan harapan bahwa Demokrat dapat
merebut kembali mayoritas DPR tahun depan. Itu bisa memberi momentum
lebih banyak pada dorongan pemakzulan.
Ini bukan hanya basis pemilih yang gentar dan menentang Trump yang
mendorong pemakzulan. Penyumbang liberal kaya Tom Steyer telah banyak
berinvestasi dalam upaya pemakzulan. Ia menghabiskan jutaan uang untuk
iklan yang meminta pemecatan Trump dan memberi tekanan kepada Demokrat
dengan mendesak mereka untuk mengambil posisi sebelum pemilu 2018.
PYONGYANG
- Korea Utara (Korut) menanggapi pernyataan Presiden Amerika Serikat
Donald Trump. Lewat media milik pemerintah, Pyongyang mengatakan
Washington harus menggulingkan Trump dari kekuasaan untuk menghindari
lubang dalam kiamat. Media yang dikelola Korut bahkan menyebut Trump
sebagai orang tua gila .
Trump berada di China sebagai bagian
dari 12 hari perjalanannya ke Asia. Ia diperkirakan akan meminta
Presiden China Xi Jinping untuk berbuat lebih banyak guna menekan Korut
untuk meninggalkan program senjata nuklirnya.
Dengan alasan bahwa
dunia tidak dapat mentoleransi "rezim nakal" yang mengancam "kerusakan
akbat nuklir," Trump meminta semua negara untuk meningkatkan tekanan
ekonomi dan diplomatik terhadap Korut. Ia juga menuntut pemerintah Kim
Jong-un melepaskan senjata nuklir.
"Saya harap saya berbicara
tidak hanya untuk negara kita, tapi untuk semua negara beradab, ketika
saya mengatakan ke Korea Utara: Jangan meremehkan kita, dan jangan coba
kita," kata Trump kepada legislator Korea Selatan (Korsel).
"Kami tidak akan membiarkan kota-kota Amerika terancam kehancuran, kami tidak akan terintimidasi," sambungnya.
Sekretaris
Negara Rex Tillerson mengatakan di masa lalu bahwa pemerintah tidak
menyukai perubahan rezim dan mencari solusi diplomatik untuk
menghentikan program senjata di Korut.
Namun pemimpin Korut, Kim
Jong-un, melihat negara-negara seperti Irak, di mana mantan diktator
Saddam Hussein digulingkan oleh . AS. Ia pun percaya bahwa satu-satunya
cara bagi negaranya untuk memastikan bahwa rezimnya tetap berkuasa
adalah melalui ambisi nuklir.
"Mengembangkan senjata nuklir yang
mengancam AS adalah polis asuransi Jong-un agar tidak digulingkan oleh
koalisi pimpinan AS," ucap Joo Seong-ha, seorang pembelot yang dipenjara
di Korut sebelum melarikan diri ke Korsel, kepada USA Today.
"Program senjata nuklir adalah daya tawar paling kuat yang dimiliki Korea Utara," sambung Seong-ha.
Sementara
mengatakan bahwa dia bersedia menggunakan kekuatan militer jika perlu,
Trump juga mengatakan kepada wartawan saat berkunjung ke Seoul bahwa dia
melihat kemajuan yang baik dengan harapan bahwa Korut akan "membuat
kesepakatan" mengenai nuklir mereka. Namun Presiden Trump tidak
menjelaskan secara rinci.
"Korut adalah ancaman di seluruh dunia yang membutuhkan tindakan di
seluruh dunia," kata Trump pada sebuah konferensi pers menyusul
pertemuan dengan Presiden Korsel Moon Jae In.
SEOUL
- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menebar ancaman terbaru
kepada Korea Utara (Korut). Dalam sebuah pidato saat berkunjung ke Korea
Selatan (Korsel), Trump memperingatakan Korut untuk tidak macam-macam
dengan AS.
"Jangan meremehkan kami dan jangan pernah mencoba
bermain-main dengan kami," kata Trump dalam pidatonya, seperti dilansir
Reuters pada Rabu (8/11).
Pemimpin AS itu kemudian meningatkan
kepada pemimpin Korut Kim Jong-un bahwa pengembangan senjata nuklir
tidak akan membuat Korut semakin aman. Justru, lanjut Trump, hal ini
akan mempercepat kehancuran Korut.
"Senjata nuklir yang Anda (Kim
Jong-un) kembangkan tidak membuat Anda lebih aman, mereka juga membuat
rezim Anda dalam bahaya besar," ungkap Trump.
Sebelumnya, Trump
sempat mendesak Korut untuk "membuat kesepakatan" dengan AS. Trump
mengatakan bahwa diplomasi bisa menjadi pilihan dalam menghadapi
provokasi militer yang dilakukan oleh Korut. "Masuk akal bagi Korea
Utara untuk datang ke meja perundingan dan membuat kesepakatan yang baik
untuk rakyat Korea Utara dan dunia," kata Trump.
Sementara itu,
menyambut kunjungan Trump ke Korsel, Korut menegaskan kembali tekad
mereka untuk memperkuat persenjataan nuklirnya dan menentang AS serta
sekutu-sekutunya.
WASHINGTON
- Pentagon akhirnya mengonfirmasi rencana latihan perang langka yang
melibatkan tiga kapal induk Amerika Serikat (AS) secara bersamaan di
lokasi yang sama, yakni di Pasifik Barat. Manuver bareng itu akan
digelar 11 hingga 14 November 2017.
Konfirmasi Pentagon ini muncul setelah Reuters membocorkan laporan tentang rencana latihan perang langka untuk pertama kalinya dalam satu dekade terakhir.
”Ini
adalah kesempatan langka untuk berlatih dengan dua kapal induk
bersama-sama, dan bahkan jarang bisa berlatih dengan tiga (kapal
induk),” kata Laksamana Scott Swift, komandan Armada Pasifik AS, dalam
sebuah pernyataan, yang dilansir Reuters, Kamis (9/11/2017).
Swift
mengatakan, latihan perang tersebut akan berlangsung dari hari Sabtu
(11/11/2017) sampai Selasa (14/11/2017). Manuver ini akan meramaikan
lawatan panjang Trump di Asia.
”Beberapa operasi serangan sangat
kompleks, dan latihan di Pasifik Barat ini merupakan bukti kuat
kemampuan unik Armada Pasifik AS dan komitmen ketat terhadap keamanan
dan stabilitas kawasan ini,” kata Swift.
Seorang pejabat AS
sebelumnya mengatakan bahwa latihan gabungan tersebut sedang
dipertimbangkan dan perencanaannya sedang dilakukan. Keputusan untuk
merealisasikannya di Pasifik Barat belum dipublikasikan.
Tiga
kapal induk yang akan terlibat manuver langka ini adalah kapal USS
Nimitz, USS Ronald Reagan dan USS Theodore Roosevelt. Sejumlah kapal
perang dan kapal selam dipastikan akan ikut menyertai ketiga kapal
raksasa itu.
Tiga kelompok tempur kapal induk Pentagon belum pernah beroperasi di wilayah Pasifik Barat secara bersamaan sejak 2007.
Sebelumnya, seorang pejabat Pentagon yang membahas rencana latihan tersebut telah berbicara dengan Reuters dengan syarat anonim. Namun, dia tetap merahasiakan tanggal atau lokasi latihan yang tepat.
Rencana latihan perang langka tiga kapal induk AS secara bersamaan ini
muncul ketika ketegangan antara Washington dan Pyongyang semakin
memanas. Presiden Trump telah berulang kali mengumbar retorika kerasnya
terhadap Korea Utara (Korut) mengenai program rudal dan senjata nuklir
Pyongyang sejak memulai lawatan 12 hari ke Asia pada hari Minggu.
Ketika
berada di Tokyo pada Senin lalu, Trump memperbarui peringatannya bahwa
”era kesabaran strategis” terhadap Korea Utara telah berakhir.
Latihan
langka serupa terakhir kali terjadi tahun 2007. Saat itu, tiga kelompok
tempur kapal induk AS melakukan latihan bersama bertajuk “Valiant
Shield”. Tiga kapal yang terlibat saat itu adalah kapal Nimitz, John C.
Stennis dan Kitty Hawk. Lokasi latihan pada saat itu berada di dekat
Guam.
Menurut dokumen di situs Angkatan Laut Washington, 15 kapal
dan 17 pesawat termasuk pesawat pembom B-52 ikut dilibatkan dalam
latihan tahun 2007.
Presiden Rodrigo Duterte memastikan bakal
mempertahankan klaim Filipina dalam sengketa wilayah di LCS saat bertemu
dengan Presiden Xi Jinping di sela APEC. (Reuters/Erik De Castro)
Jakarta, CB -- Setelah mendekatkan diri ke China, kini Presiden Rodrigo Duterte memastikan bakal mempertahankan klaim Filipina dalam sengketa wilayah di Laut China Selatan saat bertemu dengan Presiden Xi Jinping di sela APEC di Vietnam akhir pekan ini.
"Kalian
harus percaya kepada saya bahwa saya akan ke sana. Saya akan menegaskan
sesuatu, bahwa kami tidak akan mempertaruhkan apa yang seharusnya
menjadi milik kami," ujar Duterte, Rabu (8/11).
Pernyataan ini
dianggap sebagai penegasan dari Duterte yang selama ini terkesan melunak
di hadapan China terkait sengketa wilayah ini.
Pendekatan Duterte ke China memang sempat membuat publik bertanya-tanya.
Setelah Pengadilan Arbitrase Tetap (PCA) memutuskan bahwa klaim China
atas 90 persen wilayah China tidak sah, Filipina sebagai pihak penuntut
malah mau diajak berunding.
Namun, Duterte mengatakan bahwa itu memang merupakan strateginya
dalam mengatasi sengketa ini. Dia pun akan berkata jujur ketika bertemu
dengan Xi Jinping di Vietnam.
"Saya tahu kemauan Xi, arahnya,
dan ini adalah permainan geopolitik yang dapat mengubah tatanan Asia
Tenggara jika ada kesalahan," ucap Duterte, sebagaimana dikutip Inquirer.
Namun hingga kini, Duterte mengaku masih memegang omongan Xi yang
sebelumnya berjanji tidak akan membangun struktur di daerah sengketa
antara China dan Filipina di LCS.
"Saya pernah mengatakan kepada
Xi Jinping, 'Jangan.' Kami tidak akan melepaskan klaim kami di pulau di
dekat tempat yang sekarang sudah diokupasi. Dia bilang, 'Tidak akan.'
Dengan kepastian ini, kami memegang omongannya tidak akan membangun
sesuatu di Dangkalan Scarborough," kata Duterte.
Namun, Duterte
tidak akan membahas masalah keputusan PCA karena menyangkut banyak pihak
lain. Putusan itu mementahkan klaim China atas 90 persen wilayah Laut
China Selatan yang memang tumpang tindih dengan daerah kekuasaan
Malaysia, Brunei, dan Vietnam.
Duterte
mengatakan, nantinya masing-masing negara pasti akan memiliki cara
sendiri untuk menekan China. Filipina enggan ikut campur demi
menghindari perang.
"Saya harap kalian mengerti itu karena saya
tidak bisa membiarkan perang pecah. Jika terjadi, semuanya akan berakhir
dengan pembunuhan massal," katanya.
Jakarta, CB -- Presiden Rodrigo Duterte
membatalkan pembangunan pondok nelayan Filipina yang dibangun di wilayah
sengketa di Laut China Selatan karena Beijing melontarkan protes.
"Kami
mencoba membangun tempat di tumpukan pasir dekat pulau kami dan China
bereaksi. Presiden mengetahui hal ini dan berkata, 'Tarik saja,'" ujar
Menteri Pertahanan Filipina, Delfin Lorenzana, kepada AFP, Rabu (8/11).
Lorenzana
mengatakan, militer memang membawa bambu dan atap daun palem untuk
membangun pondok di tumpukan pasir di sekitar wilayah mereka di
Kepulauan Spratly pada Agustus lalu.
Menurut Lorenzana, tumpukan pasir itu berjarak hanya sekitar 4,6
kilometer dari Pulau Thitu yang merupakan wilayah Filipina. Kepulauan
Thitu sendiri berjarak 26 kilometer dari pulau buatan China.
Namun kemudian, Menteri Luar Negeri Filipina, Alan Peter Cayetano,
memberi informasi kepada Duterte bahwa Manila dan Beijing memiliki
perjanjian untuk tidak membangun sesuatu di pulau baru China itu.
"Kami
tidak melakukannya, tapi sejumlah nelayan kami ingin mendirikan pos di
sana. Mereka [China] melihatnya dan protes, maka kami menariknya," ucap
Lorenzana.
Insiden ini terjadi di tengah menguatnya hubungan
China dan Filipina di bawah pemerintahan Duterte. Penguatan hubungan ini
terlihat dari melunaknya sikap Filipina terhadap klaim China di Laut
China Selatan.
Di bawah pemerintahan Duterte, Filipina bahkan mau berunding dengan
China terkait putusan Pengadilan Arbitrase Tetap (PCA) yang menolak
klaim Beijing atas 90 persen wilayah Laut China Selatan.
Tuntutan ke PCA itu sendiri diajukan oleh Filipina pada masa pemerintahan Presiden Benigno Aquino pada 2013 lalu.
Saat
itu, Manila mempertanyakan keabsahan klaim China atas sebagian besar
wilayah di Laut China Selatan yang tumpang tindih dengan daerah
kekuasaan Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei.
TEL AVIV
- Mantan Menteri Luar Negeri sekaligus Sekretaris Negara Amerika
Serikat (AS) John Kerry meluncurkan serangan yang belum pernah terjadi
sebelumnya kepada pemerintah Israel. Kerry menyalahkan Israel atas jalan
buntu dalam mengamankan kesepakatan damai dengan Palestina sembari
memuji komitmen pihak yang terakhir untuk tidak melakukan kekerasan.
Komentar
Kerry ini terungkap setelah sebuah rekaman, dilaporkan dibuat pada
sebuah konferensi baru-baru ini di Dubai, diperoleh oleh Channel 10
Israel dan disiarkan pada hari Selasa.
"Orang-orang Palestina
telah melakukan pekerjaan luar biasa untuk tetap berkomitmen tidak
melakukan kekerasan. Dan faktanya saat intifada (2015) terjadi, mereka
menunjukkan aksi non kekerasan - di Tepi Barat," ujar mantan calon
presiden tersebut seperti dikutip dari Russia Today, Kamis (9/11/2017).
Namun,
Kerry mengatakan hal ini "diabaikan oleh masyarakat umum karena ini
bukan topik diskusi. "Mengapa? Karena mayoritas kabinet, dalam
pemerintahan Israel saat ini, telah mengumumkan bahwa mereka tidak
pernah berada di negara Palestina," ujarnya.
Dia kemudian
melanjutkan untuk menjelaskan sejumlah langkah yang diambil untuk
melindungi keamanan Israel, termasuk memiliki pasukan Israel yang
ditempatkan di sebuah bandara di negara tetangga Yordania.
"Raja Abdullah dari Yordania menerima gagasan untuk memiliki pasukan Israel di sebuah bandara di Yordania," katanya.
"Kami
bahkan memiliki pra-penggelaran senjata di Tepi Barat jika ada ancaman
eksistensial terhadap Israel yang harus mereka tanggapi," ungkapnya
lebih jauh.
"Ini akan menjadi perbatasan paling aman di dunia,
dengan sebuah kesepakatan mengenai tanggapan yang cepat, jadi jika orang
Palestina tidak menanggapi dalam waktu tiga menit atau lima menit
gangguan di perbatasan, Israel memiliki hak untuk memberikan tanggapan,"
dia menambahkan.
Mantan diplomat tinggi Amerika tersebut
meramalkan bahwa jika situasi tersebut tidak berubah, orang-orang
Palestina bisa kembali melakukan kekerasan sebagai alat untuk
mengamankan negaranya di masa depan.
"Jika Anda melihat 40.000
anak-anak berbaris ke dinding setiap hari dengan tanda-tanda yang
mengatakan 'beri kami hak kami,' maksud saya, saya kira Palestina tidak
akan kebal selamanya terhadap gerakan hak-hak sipil yang telah menyapu
negara-negara lain di dunia dan entah bagaimana Israel mengabaikan ini.
Itu bukan kepemimpinan," kata Kerry.
"Jika Anda tidak memiliki
pemimpin yang ingin berdamai, jika persamaannya tidak berubah, saya akan
takjub jika dalam 10 tahun ke depan jika kita tidak melihat beberapa
pemimpin muda Palestina datang dan berkata, siapa bilang kita telah
mencoba tanpa kekerasan selama 30 tahun terakhir dan lihat, itu tidak
menghasilkan apa-apa," sambungnya
Selama menjabat sebagai sekretaris negara, Kerry memimpin perundingan
damai antara kedua belah pihak. Namun, perundingan ini runtuh pada tahun
2014 dengan orang-orang Palestina menyalahkan, sebagian, pembangunan
permukiman Israel di tanah Arab.
Sebelum dia meninggalkan
jabatannya, Kerry memberikan sebuah pidato di mana dia mengkritik Israel
mengenai kebijakan permukimannya, dengan mengatakan bahwa mereka
membahayakan kesepakatan damai di masa depan dan kemungkinan solusi dua
negara.
CB,BEIRUT -- Arab Saudi membuka medan baru dalam
perang proxy regionalnya dengan Iran. Saudi mengancam sekutu kuat
Teheran, Hizbullah dan Lebanon. Dengan kekuatan Iran yang unggul di Irak
dan Suriah, dan Riyadh yang gagal dalam perang dengan sekutu Iran di
Yaman, pendekatan baru Saudi dapat membawa gejolak politik dan ekonomi
di wilayah di mana Teheran memiliki pengaruh.
Pengunduran diri
Perdana Menteri Lebanon yang pro-Saudi, Saad al-Hariri, yang mengumumkan
pengunduran dirinya dari Riyadh dan menyalahkan Iran dan Hizbullah,
dipandang oleh banyak orang sebagai langkah pertama dalam intervensi
Saudi dalam politik Lebanon. "Orang-orang Saudi tampaknya telah
memutuskan kalau cara terbaik untuk menghadapi Iran adalah memulainya di
Lebanon," kata seorang diplomat Eropa, Rabu, (8/11) seperti ditulis
Reuters.
Riyadh menyalahkan Hizbullah atas pengunduran diri
Hariri yang paling berkuasa di Lebanon. Mereka menuduhnya melakukan
pembajakan politik Lebanon. Saudi juga menyalahkan Lebanon secara
keseluruhan dengan mengatakan, mereka telah mengumumkan perang terhadap
Kerajaan Saudi.
Seorang menteri Saudi membuat permintaan yang
hampir tidak mungkin dipenuhi Lebanon yakni menyingkirkan Hizbullah yang
menjadi pemain utama dalam politik Lebanon. Padahal Hizbullah jauh
lebih kuat daripada negara Lebanon yang lemah tersebut.
Bertepatan
dengan pembersihan anti-korupsi utama Saudi, pengumuman mundurnya
Hariri yang mengejutkan telah menimbulkan kecurigaan Hizbullah kalau
kepentingan bisnis Saudi telah melibatkannya dalam penyelidikan dan dia
terpaksa mengundurkan diri. Saudi dan sekutu Hariri menyangkal hal itu.
Selain itu ada pernyataan bahwa Hariri berada di bawah tahanan rumah.
CB, RIYADH -- Sejumlah pengamat, termasuk mantan
pejabat intelijen AS, mengatakan Putra Mahkota Arab Saudi Muhammad bin
Salman tengah mempertaruhkan ketidakstabilan politik dan regional.
Pertaruhan itu dilakukan dengan membongkar sistem aturan konsensus yang
sudah berlangsung selama puluhan tahun di kerajaan.
Sejak
menggantikan sepupunya Mohammed bin Nayef pada Juni lalu sebagai calon
pengganti Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud, pria 32 tahun ini telah
memulai kampanye untuk mengkonsolidasikan kekuasaan. Ia mulai
menyingkirkan saingannya dalam keluarga kerajaan dan aktivis agama.
Pada
September, polisi Arab Saudi menangkap puluhan tokoh agama, termasuk
pengkhotbah Islam Salman al-Awdah dan Awad al-Qarni, yang kini berada di
balik jeruji besi. Namun kabar yang lebih mengejutkan datang dari
pewaris takhta paling ambisius itu pada Sabtu (4/11) malam.
Dia memecat menteri senior dan menahan puluhan orang terkaya di negara itu, seolah-olah dengan alasan untuk memerangi korupsi.
Mereka yang ditahan termasuk sepupunya yang merupakan salah satu orang
terkaya di dunia, Pangeran Alwaleed bin Talal, bersama 11 pangeran
lainnya, empat menteri, dan beberapa mantan menteri.
Waleed
al-Ibrahim, Ketua Middle East Broadcasting Centre (MBC), salah satu
perusahaan media terbesar di kawasan itu, dan tokoh konstruksi, Bakr
Binladin dari kelompok Saudi Binladin, juga ditahan. Beberapa pihak juga
bertanya-tanya mengenai keberadaan Mohammed bin Nayef, yang belum
pernah terlihat di depan umum sejak Juni lalu dan dikabarkan berada di
bawah tahanan rumah.
Akademisi dari Durham University,
Christopher Davidson, mengatakan penahanan yang menargetkan kaum elite
lama Arab Saudi menunjukkan pergeseran bentuk kekuasaan. Sistem aturan
konsensus keluarga tampaknya telah berubah menjadi gaya pemerintahan
yang otoriter yang bertumpu pada satu orang pemimpin.
"Mendapatkan
'hasil tangkapan besar' yang dilakukan oleh MBS dan sekutunya di Abu
Dhabi menunjukkan sinyal kekuatan sultanistik baru yang dibangun MBS,"
ujar Davidson, yang menggunakan akronim MBS untuk Mohammed bin Salman.
Ia merujuk pada hubungan dekat Mohammed dengan para pemimpin Uni Emirat
Arab (UEA).
"Dengan menargetkan orang-orang kaya, baik sesama
pangeran atau raja media dan bos konstruksi, MBS menunjukkan tidak ada
seorang pun yang berada di luar kendalinya, karena dia sekarang berada
di puncak rezim satu orang yang otoriter. Konsensus lama monarki
berabad-abad yang lalu telah runtuh secara efektif pada beberapa titik
di awal tahun ini," jelas dia, kepada Aljazirah.
Raja Salman bersama putranya Mohammad Bin Salman
Upaya pembersihan oleh Mohammed bin Salman pekan ini
juga berpotensi mengasingkan anggota keluarga Al Saud. Pada saat yang
sama, negara tersebut sedang berusaha menyeimbangkan keuangannya di
tengah rendahnya harga minyak.
Seorang veteran CIA berusia 30
tahun yang sekarang menjabat sebagai Direktur Brookings Intelligence
Project, Bruce Riedel, mengatakan penangkapan massal tersebut belum
pernah terjadi sebelumnya di Arab Saudi.
"Politik keluarga kerajaan secara tradisional bersifat konsensual
dengan menekankan kesopanan dan kehormatan, bahkan kepada para menteri
yang gagal," katanya.
Ia meramalkan, pergeseran sistem aturan
berbasis konsensus tradisional Arab Saudi itu akan menyebabkan
kekacauan di dalam negeri. "Akan ada banyak ketidakpuasan di balik
layar di dalam keluarga, dan kerajaan akan menuju ketidakstabilan,"
tambah Riedel.
Perubahan aturan konsensus dapat memberikan
dampak yang lebih luas baik di dalam maupun di luar negeri, terutama
menyangkut hubungan Arab Saudi dengan saingan regionalnya, Iran. Sejak
pengangkatan Mohammed bin Salman sebagai menteri pertahanan dan wakil
putra mahkota pada 2015, dan kemudian menjadi putra mahkota, Riyadh
telah mengambil sikap kebijakan luar negeri yang lebih agresif terhadap
Teheran.
Pada Maret 2015, Arab Saudi memutuskan untuk berperang
melawan pemberontak Houthi di Yaman, yang diyakini telah didukung oleh
Iran. Pada awal 2016, Arab Saudi mengumumkan pemutusan hubungan
diplomatik dengan Iran.
Di tengah meningkatnya ketegangan
regional, pada Selasa (7/11), Mohammed bin Salman menuduh Iran telah
melakukan tindakan perang. Ia menyalahkan Teheran karena telah memasok
rudal ke kelompok Houthi yang kemudian ditembakkan ke Riyadh, namun
berhasil dicegat oleh angkatan bersenjata Arab Saudi. Iran telah
menolak tuduhan Arab Saudi itu yang menyebutnya jahat, tidak
bertanggung jawab, merusak, dan provokatif.
Di dalam negeri,
Muhammad bin Salman telah menjanjikan reformasi sosial dan ekonomi,
termasuk menawarkan saham publik Aramco, perusahaan minyak milik negara.
Ia juga mengakhiri larangan perempuan untuk mengemudi kendaraan di
negara tersebut.
Dia akan meluncurkan Vision 2030, sebuah rencana
reformasi yang akan mengurangi ketergantungan perekonomian Arab Saudi
terhadap minyak. Arab Saudi akan mengembangkan sektor pariwisata,
kesehatan, dan pendidikan di negara itu.
Mantan wakil direktur
operasi CIA, Robert Richer, memuji rencana moderenisasi Putra Mahkota
Saudi tersebut. Namun Richer, yang pernah ditempatkan di sejumlah negara
Timur Tengah, mengatakan pengangkatan Mohammed bin Salman dapat
berkontribusi pada kemungkinan adanya perang dengan Iran.
"Ini
adalah badai yang sempurna bagi [Mohammed] bin Salman, yang memiliki
Arab Saudi, Amerika Serikat, dan Israel, dan memandang Iran sebagai
ancaman terbesar di wilayah ini," kata Richer kepada Aljazirah.
Presiden AS Donald Trump juga memuji Mohammed bin
Salman dan ayahnya pascapenahanan beberapa elite baru-baru ini. Ia juga
telah berulang kali menuduh Iran mendukung terorisme dan menyebabkan
kekerasan, pertumpahan darah, dan kekacauan di Timur Tengah.
Ketegangan
antara Iran dan Arab Saudi telah terjadi selama beberapa dekade,
berawal dari revolusi Iran pada 1979, yang mengubah Iran menjadi sebuah
republik Islam. Arab Saudi dan negara-negara Arab lainnya telah
menuduh Iran ingin menggulingkan pemerintah mereka dan mengekspor
revolusi sejak saat itu.
Mantan perwira CIA Bob Baer memuji
pendekatan konsensus berbasis keluarga di kerajaan Arab Saudi yang
telah memutuskan untuk mencegah perang dengan Iran sampai saat ini. "Al
Saud [keluarga penguasa Arab Saudi] telah bertahan bertahun-tahun,
berkat sebuah konsensus yang luar biasa dan tak terputus untuk
menghindari perang dengan Iran," kata Baer.
"Tidak ada yang
ingin melihat perang di wilayah tersebut terutama karena Iran bukanlah
negara kecil. Iran memiliki kekuatan ekonomi, memiliki identitas
sendiri, dan mendapat dukungan dari masyarakatnya. Dunia membutuhkan
Arab Saudi yang stabil dan dapat diprediksi," tambahnya.
CB, RIYADH -- Arab Saudi menuduh Iran melakukan
agresi militer langsung melalui pemberontak Houthi di Yaman. Pernyataan
yang disampaikan putra mahkota Saudi, Mohammed bin Salman ini mengacu
pada rudal yang ditembakkan akhir pekan lalu ke Riyadh dari Yaman.
Menurut Saudi, Iran telah memasok senjata tersebut. Sementara pihak
Houthi telah memberi peringatan bahwa bandara Saudi dan UEA bisa menjadi
target penembakan berikutnya.
Seperti dikutip Aljazirah, Selasa (7/11) Iran selama ini dikenal
mendukung pemberontak Houthi di Yaman. Namun Teheran membantah
mempersenjatai mereka. Iran juga menyebut tudingan Saudi tak berdasar.
Adapun koalisi militer pimpinan-Saudi melakukan perang dengan
pemberontak Houthi yang menguasai ibu kota Sanaa pada Maret 2015. Perang
telah menewaskan lebih dari 10 ribu warga sipil, memaksa tiga juta
orang meninggalkan rumah mereka, dan membuat jutaan orang Yaman hidup
dalam kemiskinan.
Bandara internasional utama Yaman, di ibu kota
pemberontak, Sanaa, telah ditutup sejak Agustus 2016 atas perintah
koalisi tersebut.
Tak hanya di Yaman, Arab Saudi ingin mengekang pengaruh Iran di
seluruh jazirah Arab. Di Irak, Iran memiliki kekuatan paramiliter lebih
kuat daripada yang dimiliki pemerintah. Di Suriah, Iran memiliki Garda
Revolusi dan pejuang Hizbullah yang mendukung pemerintahan Presiden
Bashar al-Assad.
Dan di Lebanon, Iran juga mendukung gerakan
bersenjata Hizbullah. Pengunduran diri Perdana Menteri Lebanon Saad
Hariri, pada Sabtu menunjukkan bagaimana pertarungan antara Iran dan
Saudi. Saad Hariri yang mendapat dukungan dari Saudi mengaku mundur
karena diancam akan dibunuh. Hal itu memicu gelombang politik
ketidakpastian baru di Lebanon.
Hariri belum kembali ke negaranya sejak pengunduran dirinya. Sebagai
ganti dia telah melakukan perjalanan ke Abu Dhabi, sekutu Saudi di kamp
anti-Iran, untuk pembicaraan mengenai krisis politik yang semakin
meningkat di negaranya.
Hizbullah di Lebanon bukan hanya sekedar
kelompok bersenjata melainkan partai politik dengan dukungan rakyat yang
kuat. Dan dalam beberapa tahun terakhir, ia telah memperluas
pengaruhnya di luar perbatasan Lebanon.
Keputusan Hizbullah untuk
mengirim pasukan untuk berperang bersama pasukan Presiden Suriah Bashar
al-Assad telah lama menjadi isu kekhawatiran di antara beberapa faksi
Lebanon. Namun, mereka dengan keras menolak seruan untuk melucuti
senjata dan menarik diri dari Suriah.
Iran pun kini telah
mengamankan sebuah koridor yang membentang dari Teheran melalui Irak dan
Suriah sampai ke Lebanon. Arab Saudi berharap dapat mengubah
keseimbangan kekuasaan tersebut.
Tidak jelas tindakan apa yang
akan dilakukan Arab Saudi nantinya. Seorang analis politik, George Alam
mengatakan Arab Saudi, melalui ancamannya, menginginkan Pemerintahan
Lebanon dan orang-orang untuk menghancurkan Hizbullah. Ini adalah
undangan untuk perang saudara. "Ada front baru - Saudi, Israel dan AS -
melawan Iran." katanya.
Menteri
Luar Negeri Arab Saudi Adel al-Jubeir menghadiri pertemuan anggota
negara Koalisi untuk Mendukung Legitimasi di Yaman, di Riyadh, Arab
Saudi, Minggu (29/10/2017). (REUTERS/Faisal Al Nasser/cfo/17)
Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB (CB) - PBB pada Selasa
meminta koalisi pimpinan Arab Saudi mencabut blokade yang menghalangi
pengiriman bantuan ke Yaman, tempat sekitar tujuh juta orang menghadapi
risiko kelaparan.
"Blokade pelabuhan, bandara, rute darat memberi
dampak yang sangat negatif terhadap situasi yang sudah memilukan," kata
juru bicara PBB Stephane Dujarric.
"Semua pihak yang terlibat
dalam konflik harus mengizinkan dan memfasilitasi akses kemanusiaan yang
aman, cepat, tanpa hambatan bagi semua orang yang membutuhkan, melalui
seluruh pelabuhan dan bandara," katanya sebagaimana dikutip AFP.
Pasokan
bantuan sudah diblokir sejak koalisi menutup perbatasan Yaman pada
Senin untuk menanggapi serangan rudal dari pemberontak Houthi Yaman yang
dicegat di dekat bandara Riyadh.
Dua pesawat bantuan kemanusiaan PBB yang menuju Yaman sudah ditahan sejak Senin.
PBB
memasukkan Yaman sebagai negara dengan krisis kemanusiaan nomor satu
dunia, dengan 17 juta warga Yaman membutuhkan makanan, tujuh juta di
antaranya berisiko kelaparan dan kolera yang menyebabkan lebih dari
2.000 kematian.
Dewan Keamanan dijadwalkan membahas krisis
kemanusiaan di Yaman pada Rabu menyusul permintaan dari Swedia, yang
menyatakan khawatir situasinya semakin memburuk.
Kepala bantuan
PBB Mark Lowcock akan menyampaikan keterangan kepada Dewan Keamanan
mengenai hasil kunjungannya ke Yaman. PBB sudah mengontak para pejabat
Arab Saudi di New York dan Riyadh menurut pejabat badan dunia itu.
Memperburuk
Di
Jenewa, juru bicara kantor PBB untuk urusan kemanusiaan menyampaikan
permohonan mendesak untuk menjaga aliran bantuan ke Yaman.
"Kalau
saluran-saluran ini, garis hidup ini, tidak dibiarkan terbuka maka ini
akan makin menambah penderitaan orang-orang yang sudah berada dalam...
krisis kemanusiaan terburuk di dunia," kata Jens Laerke.
"Bahan
bakar, makanan dan obat impor harus terus masuk ke negara itu," kata
Laerke. "Ini merupakan masalah akses dalam dimensi kolosal."
Koalisi
meminta PBB memindahkan kapal-kapalnya dari pelabuhan Hodeidah, pusat
penting untuk pengiriman bantuan, menurut para pejabat PBB.
Akibat penutupan perbatasan, harga bahan bakar naik sampai 60 persen dan harga gas untuk memasak mengganda menurut Laerke.
"Guncangan
lebih lanjut pada impor makanan dan bahan bakar bisa membalikkan
keberhasilan baru-baru ini dalam memitigasi ancaman kelaparan," Dujarric
memperingatkan.
Koalisi militer pimpinan Arab Saudi
mengintervensi Yaman pada Maret 2015 untuk mendukung Presiden Abedrabbo
Mansour Hadi setelah Houthi memaksa dia ke pengasingan.
Bulan
lalu PBB memasukkan koalisi ke daftar hitam karena menewaskan dan
menjadikan cacat 683 anak selama konflik tahun lalu dan melancarkan 38
serangan terverifikasi ke rumah sakit dan sekolah.
Kantor hak
asasi manusia PBB menyatakan 5.295 warga sipil telah tewas sejak
serangan koalisi di Yaman bermula dan 8.873 lainnya terluka.
SANAA
- Pemerintah Yaman membantah laporan yang menyebut Presiden Yaman Abd
Rabbou Mansour Hadi telah menjadi tahanan rumah di Arab Saudi. Hadi
dilaporkan sudah setahun terakhir menjadi tahanan rumah di Saudi.
Sumber
kepresidenan Yaman, yang dikutip oleh kantor berita Yaman, Saba,
seperti dilansir dari Anadolu Agency pada Rabu (8/11), menyebut laporan
tentang penempatan Hadi di bawah tahanan rumah sebagai sebuah
kebohongan.
"Kebohongan ini adalah bagian dari kampanye
sistematis yang menargetkan Arab Saudi, yang memimpin sebuah pertempuran
untuk menghentikan campur tangan Iran di Yaman dan wilayah tersebut,"
kata sumber tersebut.
"Kampanye tersebut juga datang pada saat
kekuatan pro-legitimasi mendekati ibukota Yaman, Sanaa, dan membuat
kemajuan signifikan di semua bidang militer," sambungnya.
Hadi
sendiri telah berada di Riyadh sejak dia melarikan diri dari Yaman,
setelah pemberontak Houthi menguasai sebagian besar negara tersebut,
termasuk ibukota Sanaa, pada tahun 2014.
Pada tahun 2015, Saudi
dan sekutu Arabnya, atas permintaan Hadi, meluncurkan kampanye udara
besar-besaran yang bertujuan untuk memberantas pemberontah Houthi dan
mengembalikan legitimasi pemerintah Yaman.
RIYADH
- Kerajaan Arab Saudi mengalami perubahan besar-besaran di era
pemerintahan Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud. Namun, aktor
“pengguncang” negara itu bukanlah Raja Salman, melainkan Putra Mahkota
Mohammed bin Salman, merupakan anak kandungnya sendiri.
Putra
Mahkota yang dikenal dengan sapaan MBS ini tercatat sebagai menteri
pertahanan termuda di dunia. Di usia 32 tahun, dia tak hanya memainkan
peran penting dalam perseteruan regional dengan Iran dan perang di
Yaman, tapi juga melakukan “pembersihan” di lingkungan kerajaan dari
praktik korupsi.
MBS yang juga menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Kerajaan Saudi ini, juga merombak image
negaranya dari konservatif menuju ke arah moderat, bahkan akan
menyaingi Barat dalam bidang tertentu melalui program reformasi “Vision
2030”.
Mengutip laporan Al Jazeera, Kamis (9/11/2017),
putra Raja Salman ini lahir pada tanggal 31 Agustus 1985. Ibunya, Putri
Fahda binti Falah bin Sultan bin Hathleen, berasal dari suku Ajman, yang
pemimpinnya adalah ayah sang putri, Rakan bin Hathleen.
Pada tahun 2008, Pangeran Salman menikahi Putri Sarah binti Mashhoor bin Abdulaziz al-Saud. Pasangan ini memiliki tiga anak.
Dia menerima pendidikan dasar di Riyadh, ibu kota negara tersebut, di mana dia berada di antara 10 besar siswa dari kerajaan.
Dia
memperoleh gelar sarjana hukum dari King Saud University. Sepanjang
waktunya sebagai mahasiswa, Pangeran Salman terdaftar dalam berbagai
program pelatihan. Kehidupan Profesional
Setelah
lulus, Pangeran Salman mendirikan sejumlah perusahaan sebelum dia
terlibat dalam pekerjaan di pemerintahan. Dia menjabat sebagai
Sekretaris Jenderal Riyadh Competitive Council (Dewan Kompetitif
Riyadh), Penasihat Khusus Ketua Dewan untuk Yayasan King Abdulaziz, dan
sebagai anggota dewan pengawas bagi masyarakat Albir untuk pembangunan.
Sebagai
bagian dari karya filantropisnya, dia juga mendirikan MiSK Foundation,
sebuah organisasi nirlaba yang bekerja untuk menumbuhkan pembelajaran
dan kepemimpinan di masa muda Saudi. Organisasi ini juga mengembangkan
perusahaan pemula di Saudi melalui berbagai program inkubasi bisnis.
Pada
tahun 2013, dia dianugerahi penghargaan "Personality of the Year" oleh
Forbes Middle East untuk perannya sebagai ketua Yayasan MiSK.
Penghargaan ini sebagai pengakuan atas dukungannya terhadap pemuda Saudi
dan perkembangannya.
Politik Pangeran
Salman memulai perjalanan politiknya saat dia menjadi penasihat penuh
waktu untuk dewan menteri selama dua tahun pada 2007.
Pada tahun 2009, dia menjadi penasihat khusus untuk ayahnya, yang
merupakan Gubernur Riyadh pada saat itu, dan terus melayani komisi ahli
kabinet Saudi sebagai konsultan paruh waktu sampai Maret 2013.
Pangeran
tersebut ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan Saudi pada tanggal 23
Januari 2015, setelah ayahnya naik takhta. Pada tahun yang sama, dia
diangkat sebagai Wakil Putra Mahkota.
Langkahnya yang paling
menonjol selama menjabat Menteri Pertahanan adalah memimpin “Operation
Decisive Storm”, sebuah serangan Koalisi Arab yang dipimpin Saudi, di
Yaman untuk memerangi pemberontak Houthi. Operasi diluncurkan hanya dua
bulan setelah dia diangkat jadi menteri.
Namanya, semakin menjadi
sorotan dunia setelah bulan ini komite anti-korupsi yang baru dibentuk
menangkap 11 pangeran, empat menteri senior, banyak mantan menteri serta
para pengusaha terkait dugaan korupsi. Penangkapan massal dalam operasi
“sapu bersih korupsi” di Saudi ini atas perintah MBS.
Pada bulan
April 2016, Dia memperkenalkan program reformasi “Vision 2030”, sebuah
visi Arab Saudi tentang masa depan, yang bertujuan menjadikan Kerajaan
sebagai jantung dunia Arab dan Islam. Program itu juga untuk menjadi
Saudi sebagai sebuah pusat investasi, dan “pemain penting” tiga benua.
Inisiatif
reformasi itu berusaha untuk melakukan diversifikasi dan privatisasi
ekonomi, dan untuk mengurangi ketergantungan Saudi pada sektor minyak.
Pada tahun 2030, inisiatif ini bertujuan untuk membangun sebuah sistem
e-government.
Pangeran Mahkota juga telah meminta pembangunan di
sektor hiburan yang lebih banyak di Kerajaan tersebut. Di bawah
pengaruhnya, kabinet Saudi mengeluarkan peraturan untuk memangkas
kekuasaan polisi agama, dan sebuah otoritas hiburan didirikan pada Mei
2016.
Dalam upayanya untuk mengganti tradisi, dia juga melibatkan
ilmuwan Muslim muda Saudi yang aktif di media sosial. Salah satu
gebrakannya adalah dibolehkannya para perempuan untuk mengemudikan mobil
yang selama ini ditentang keras para ulama konservatif. Beberapa tahun
mendatang, Saudi juga membebaskan perempuan untuk menonton olaharga di
stadion.
Bahkan, dalam program reformasi yang dicanangkan MBS,
Saudi berencana membangun resort di Laut Merah yang membebaskan para
wanita mengenakan bikini.
Mohammed bin Salman (Saudi Press Agency/Handout/File Photo via REUTERS)
Riyadh (CB) - Pihak berwenang Arab Saudi melakukan
penangkapan lebih lanjut dan membekukan lebih banyak rekening bank dalam
tindakan keras pemberantasan korupsi meluas terhadap elite usaha dan
politik kerajaan, kata sumber, yang mengetahui masalah tersebut, Rabu.
Puluhan anggota keluarga kerajaan, pejabat dan petinggi usaha
ditahan dalam pembersihan masalah korupsi, yang diumumkan pada Sabtu.
Mereka menghadapi tuduhan pencucian uang, penyuapan, pemerasan dan
pemanfaatan jabatan umum untuk keuntungan pribadi.
Namun, sumber tersebut, yang berbicara pada Rabu, mengatakan bahwa
sejumlah orang lain, yang dicurigai melakukan pelanggaran, ditahan dalam
perluasan tindakan tersebut, yang dipandang sebagai prakarsa raja
berkuasa ke penerus tahtanya, Putra Mahkota Mohammed bin Salman.
Pihak lain, yang dibawah pengawasan, ditelepon penyidik tentang
keuangan mereka, namun tampaknya masih bebas, kata sumber itu. Mereka
menambahkan bahwa jumlah sasaran tindakan tersebut diperkirakan
meningkat menjadi ratusan orang.
Jumlah rekening bank domestik yang dibekukan sebagai hasil akhir
bersih-bersih korupsi adalah lebih dari 1.700 dan akan meningkat. Angka
tersebut naik dari 1.200 yang dilaporkan pada Selasa, demikian sumber
perbankan.
Sejumlah orang baru-baru ini ditahan, termasuk yang memiliki
hubungan dengan keluarga dekat Pangeran Mahkota dan Menteri Pertahanan
Pangeran Sultan bin Abdulaziz, yang meninggal pada 2011, kata sumber
tersebut, demikian Reuters.
BRUSSELS
- NATO memperkuat struktur komando di Eropa untuk pertama kalinya sejak
berakhirnya Perang Dingin. Keputusan ini diambil di tengah tanda-tanda
meningkatnya ketegangan dengan Rusia.
Pada pertemuan di Brussels,
para menteri pertahanan anggora NATO sepakat untuk membuat dua pusat
komando baru. Kedua pusat komando itu bertujuan untuk meningkatkan
kemampuan aliansi untuk menanggapi konflik di Eropa.
Salah satu
dari dua pusat komando tersebut akan mengkoordinasikan pergerakan
pasukan di Eropa, sementara yang lainnya akan fokus pada keamanan
maritim di Atlantik, dengan tujuan memastikan bahwa pasukan Amerika
Serikat (AS) dapat menyeberangi lautan sehingga mereka bisa sampai ke
tempat yang mereka butuhkan.
Aliansi tersebut juga sepakat untuk mengintegrasikan keamanan cyber security ke semua operasi NATO untuk pertama kalinya.
"NATO
terus beradaptasi untuk abad ke-21 sehingga kita dapat menjaga keamanan
orang-orang di dunia yang lebih menantang," kata sekretaris jenderal
NATO Jens Stoltenberg seperti disitir dari Independent, Kamis (9/11/2017).
"Struktur
komando kami adalah tulang punggung aliansi. Ini telah berkembang
selama beberapa dekade, untuk mencerminkan perubahan kondisi keamanan.
Dan itu harus terus berkembang agar tetap kokoh, gesit dan sangat sesuai
untuk tujuan," imbuhnya.
Pusat komando baru membawa jumlah pusat
komando NATO total menjadi sembilan, naik dari sebelumnya yang
berjumlah tujuh. Pembentukan mereka merupakan pembalikan dari kebijakan
pemotongan yang telah berlaku sejak tahun 1990-an.
Stoltenberg
juga mengatakan bahwa dia berharap bisa bekerja sama dengan Gavin
Williamson, Menteri Pertahanan baru Inggris, yang menggantikan Michael
Fallon yang mengundurkan diri menyusul tuduhan melakukan pelecehan
seksual.
"Mitra dan sekutu Inggris sangat andal, karena Inggris berkontribusi terhadap Aliansi dengan berbagai cara," kata Stoltenberg.
"Saya menyambut baik komitmen kuat Inggris terhadap NATO dan berbagai misi dan operasi NATO yang berbeda," lanjutnya.
"Kita
harus ingat bahwa Inggris memiliki anggaran pertahanan terbesar kedua.
Di sebelah Amerika Serikat, tidak ada orang lain yang berinvestasi lebih
banyak dalam pertahanan daripada di Inggris," tutur Stoltenberg.
"Dan Inggris memimpin salah satu kelompok perang yang kami gunakan di
negara-negara Baltik. Mereka bertanggung jawab atas Force Respon kami,
dan mereka hadir di Afghanistan," sambungnya.
"Jadi saya berharap
bisa menyambut Menteri Pertahanan baru ke pertemuan hari ini, tapi juga
untuk mengadakan pertemuan bilateral dengannya besok. Jadi Williamson
adalah pria yang saya harapkan bisa bekerja sama, dan terus menyesuaikan
aliansi dengan Inggris," tukasnya.
Stoltenberg juga menyambut
baik komitmen Inggris untuk membelanjakan lebih dari 2 persen PDB untuk
pertahanan, dengan mengatakan bahwa pengeluaran tersebut sekarang
meningkat di seluruh Eropa setelah Inggris memimpin "menjadi contoh".
NATO sepakat dirikan markas militer baru untuk lindungi Eropa
Sekjen NATO Jens Stoltenberg (REUTERS/Kazuhiro Nogi/Pool)
Brussel (CB) - Para sekutu Pakta Pertahanan Atlantik Utara
(NATO), Rabu, mendukung rencana pendirian dua markas militer baru yang
akan melindungi Eropa saat terjadi konflik dengan Rusia.
Keputusan tersebut meletakkan dasar bagi perluasan terbesar persekutuan militer itu dalam beberapa dekade, lapor Reuters.
Dengan harapan untuk menambah faktor pencegah terhadap Rusia, para
menteri pertahanan NATO sepakat untuk membentuk sebuah komando Atlantik
dan sebuah komando logistik untuk dapat melancarkan tindakan lebih cepat
terhadap ancaman-ancaman di Eropa, kata sejumlah pejabat.
"(Pendirian markas) ini penting bagi persekutuan transatlantik
kita," kata Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg dalam jumpa pers.
"Ini menyangkut soal bagaimana menggerakan kekuatan di seluruh
Atlantik dan bagaimana menggerakkan kekuatan di seluruh Eropa."
Biaya pendirian markas belum akan dibahas sampai 2018 namun pembangunan kedua markas baru telah mendapat dukungan luas.
Kedua pusat komando baru itu juga menunjukkan pusat perhatian NATO
terhadap tugas tradisionalnya, yaitu menjaga wilayah setelah
operasi-operasi yang dijalankannya di Balkan, Libya dan Afghanistan
dalam beberapa tahun belakangan ini.
Jerman sangat ingin menjadi tuan rumah keberadaan komando logistik,
kata beberapa diplomat, mengingat lokasinya yang stragis melintas Eropa
tengah. Lokasi tersebut memungkinkan pergerakan peralatan dan personel
menuju perbatasan bisa berlangsung cepat saat konflik terjadi.
Negara-negara maritim seperti Portugal, Spanyol, Prancis dan
Amerika Serikat bisa menjadi lokasi komando Atlantik, menurut para
diplomat. Namun, keputusan soal itu belum diambil.
Dalam tanggapan terhadap pencaplokan yang dilakukan Rusia pada 2014
terhadap semenanjung Krimea milik Ukraina, NATO sudah menempatkan
pasukan secara bergilir di Polandia negara-negara Baltik serta
memperkuat keberadaanya di Laut Hitam dan berupaya memodernisasi
pasukannya.
Rusia telah meningkatkan patroli angkatan lautnya di Laut Baltik,
Atlantik utara dan Arktik serta mengerahkan kapal-kapal selam, kata
sejumlah pejabat NATO, kendati kekuatan angkatan laut negara itu saat
ini lebih kecil dibandingkan masa Perang Dingin.
Berlin, Brussel (CB) - Setidaknya 20 negara anggota Uni
Eropa akan menandatangani pakta baru untuk pertahanan bersama guna
mendanai dan membangun perangkat keras militer.
Perjanjian internasional baru yang diajukan oleh Prancis dan Jerman
dibuat untuk menunjukkan kesatuan, menyusul keputusan Inggris untuk
keluar dari kelompok negara-negara Eropa itu, lapor Reuters.
Setelah beberapa tahun melakukan pengurangan di Eropa serta terlalu
bergantung pada Amerika Serikat melalui persekutuan NATO, Prancis dan
Jerman berharap bahwa pakta kali ini akan mengikat negara-negara menuju
kerja sama pertahanan yang lebih erat menyangkut pasukan dan
persenjataan.
Pakta baru akan ditandangani pada 13 November di Brussel dan dinamai PESCO (Kerja Sama Terstruktur Permanen).
Perjanjian itu bisa jadi merupakan lompatan terbesar dalam
kebijakan pertahanan Uni Eropa dalam berpuluh-puluh tahun terakhir ini.
PESCO juga kemungkinan bisa menyepadankan kekuatan ekonomi dan
perdagangan Uni Eropa dengan kekuatan militer yang lebih tinggi.
Namun, menurut sejumlah diplomat Uni Eropa, masih terdapat
perbedaan antara Prancis dan Jerman menyangkut apa yang harus dilakukan
negara-negara yang terikat pakta tersebut.
Prancis menginginkan ada satu kelompok inti pemerintah
negara-negara yang akan membawa dana dan aset militer ke dalam PESCO,
juga yang bersedia untuk melakukan intervensi di luar negeri.
Sementara itu, Jerman berupaya memperluas pakta tersebut agar dapat
melibatkan banyak pihak, yang menurut beberapa pakar akan membuat PESCO
menjadi kurang efektif.
Sejauh ini, Prancis, Jerman, Italia, Spanyol dan sekitar 16 negara
anggota Uni Eropa lainnya telah menyatakan keinginan untuk bergabung
dalam pakta tersebut.
PESCO kemungkinan akan diluncurkan secara resmi oleh para pemimpin
negara-negara Uni Eropa dalam pertemuan mereka pada Desember.
Beberapa anggota Uni Eropa, termasuk Denmark, Portugal, Malta dan
Irlandia, belum mengungkapkan niat mereka secara terbuka.
Namun jelas bahwa Inggris, yang akan meninggalkan Uni Eropa
menyusul hasil referendum Brexit pada Juni 2016, mengatakan tidak akan
mengambil bagian dalam pakta itu, kata sejumlah pejabat.
Beberapa diplomat Prancis mengatakan PESCO akan mencakup beberapa
bidang yang disetujui pemerintah negara-negara Uni Eropa untuk bekerja
sama dan menjanjikan pendanaan, termasuk soal operasi militer Uni Eropa,
investasi serta perolehan kemampuan pertahanan bersama sebagai sebuah
kelompok.
CB, LONDON -- Menteri kabinet Inggris Priti
Patel mengundurkan diri pada Rabu (8/11) menyusul terungkapnya pertemuan
rahasia Patel dengan pejabat Israel. Pertemuan itu berlangsung saat
iaberlibur ke Israel awal tahun ini.
Mundurnya Patel disinyalir
akan melemahkan Perdana Menteri (PM) Theresa May yang sedang berusaha
menegaskan kembali kewibawaannya yang berkurang saat melakukan negosiasi
dengan Brexit.
Patel, juru kampanye Brexit yang populer di
kalangan Partai Konservatif, harus buru-buru pulang dari lawatannya ke
Afrika ketika pertemuan rahasianya terungkap publik.
Ia
dipanggil oleh PM Theresa May untuk menjawab pertanyaan mengenai
pertemuan yang melanggar protokol diplomatik itu. May mengatakan,
pihaknya tidak mengetahui pertemuan itu.
Usai pertemuan yang tergesa-gesa, May mengeluarkan surat pengunduran diri Patel dari menteri.
Patel
mengatakan bahwa tindakannya di Israel telah melanggar standar tinggi
yang diwajibkan jabatannya. Patel juga menyampaikan permintaan maaf
kepada pemerintah atas apa yang telah terjadi.
"Meski tindakan
saya dimaksudkan dengan niat baik, tindakan saya juga berada di bawah
standar transparansi dan keterbukaan yang telah saya promosikan dan
anjurkan," tulis Patel dalam suratnya, dilansir dari Reuters, Kamis (9/11).
Dalam
aturan protokoler Inggris, seorang menteri kabinet biasanya mengadakan
pertemuan melalui perwakilan kantor luar negeri dan didampingi oleh
pejabat terkait. Kunjungan dengan orang-orang Israel biasanya juga akan
diimbangi dengan pertemuan dengan orang-orang Palestina.
Tidak jelas siapa yang akan menggantikan Patel. Tapi, seperti dilansir dari Reuters, ini adalah pengunduran diri kedua di kabinet PM May dalam sepekan terakhir.
Pertemuan
Patel dengan pejabat Israel dan kunjungannya ke rumah sakit lapangan
Israel di Dataran Tinggi Golan, telah meningkatkan tekanan pada perdana
menteri Inggris ini.
Kisruh Pertemuan Rahasia di Israel, Menteri Inggris Mundur
Pemerintahan Theresa May kembali terguncang
setelah salah satu menterinya kembali terlibat skandal dan mengundurkan
diri. (Reuters/Toby Melville)
Jakarta, CB -- Menteri pemerintahan
Inggris Priti Patel mengundurkan diri di tengah kisruh soal pengungkapan
pertemuan rahasianya dengan sejumlah pejabat Israel.
Menteri
bidang bantuan internasional itu sempat dipanggil pulang ke Inggris dari
Kenya oleh Perdana Menteri Theresa May setelah diketahui bertemu dengan
para pejabat Israel saat berlibur musim panas. Tindakan itu merupakan
pelanggaran protokol yang signifikan.
Dalam kunjungan yang dia
ongkosi sendiri itu, Patel bertemu dengan sejumlah politikus dan
organisasi, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Yuval Rotem,
pejabat senior Kementerian Luar Negeri Israel.
Dia juga bertemu dengan Yair Lapid, kepala Yesh Latid, salah satu
mitra koalisi Netanyahu, yang berkicau di Twitter mengenai pertemuannya.
Demikian dilaporkan CNN pada Rabu (8/11).
Pengunduran diri Patel akan membuat pemerintahan konservatif May
semakin kacau menyusul langkah serupa dari Michael Fallon, pekan lalu.
Menteri perhanan itu mundur setelah dijerat skandal pelecehan seksual di
Westminster.
Lebih parah, wakil de facto May, Damian Green,
terpaksa menampik tudingan bahwa sempat ditemukan barang porno “ekstrem”
di komputer kerjanya pada 2008 lalu.
Belum lagi, mantan menteri pemerintahan Wales, Carl Sargeant, yang
dipecat pada pekan lalu, ditemukan meninggal dunia pada Selasa. Ia
diduga bunuh diri.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Boris
Johnson dituntut menarik pernyataannya soal perempuan Inggris-Iran,
Nazanin Zaghari Ratcliffe, yang dipenjara di Iran karena tudingan
spionase.
Serangkaian skandal ini mengganggu May yang telah
gagal mendapatkan mayoritas umum pada pemilihan Juni lalu dan masih
mesti berurusan dengan negosiasi Brexit.
Pemerintahannya juga terus ditekan Partai Buruh agar merilis dokumen
rahasia soal dampak ekonomi pengunduran diri dari Uni Eropa.
Jakarta, CB -- Pengasingan Carles
Puigdemont di Brussels boleh jadi ujian sulit bagi pemerintahan rapuh
Belgia yang sama-sama mempunyai sejarah perpecahan komunal seperti
Catalonia.
Perdana Menteri Belgia Charles Michel terpaksa
menampik kekhawatiran “krisis politik” yang terjadi di negaranya karena
pelarian mantan pemimpin Catalan dari proses penegakan hukum.
Terkait
langkah pengasingan ini, Puigdemont sempat menyatakan ingin membawa
masalah Catalan ke jantung Eropa. Kini, analis bahkan menyebutnya telah
menyuntikkan persoalan tersebut ke negara yang terpecah antara populasi
berbahasa Perancis dan Belanda itu.
Masalah Catalonia
memberikan dorongan kepada separatis di Flanders, wilayah sejahtera
berbahasa Belanda di utara negeri tersebut, yang merupakan bagian dari
koalisi pimpinan Michel. PM yang telah menjabat sejak 2014 itu adalah
bagian dari populasi berbahasa Perancis.
Persoalan Catalan juga
memicu ketegangan antara Brussels dan Madrid, di mana para politikus
berbahasa Belanda di Belgia membandingkan pemerintahan Spanyol saat ini
dengan kediktatoran Jenderal Fracisco Franco. Sebaliknya, para politikus
Negeri Matador mengungkit keterkaitan mereka dengan Nazi di masa lalu.
“Kita
masih jauh dari perpecahan pemerintahan, tapi ini tetap jadi persoalan
yang susah diselesaikan, sebuah duri di kaki pemerintahan Charles
Michel,” kata Pascal Delwit, profesor politik di Universite libre de
Bruxelles kepada AFP, Rabu (8/11).
Memanaskan Keadaan
Politik
internal Belgia sangat labil, memegang rekor dunia sebagai negara
paling lama yang tidak mempunyai pemerintahan, yakni 541 hari di periode
2010-2011.
Namun, Puigdemont tidak takut memainkan isu
tersebut. Tampil di depan 200 wali kota Catalan di Brussels pada Selasa
waktu setempat, tindakan pertama yang ia lakukan adalah berterima kasih
kepada partai N-VA (Aliansi Belanda-Belgia Baru) yang menginginkan
kampung halaman terpisah di Flanders.
N-VA sejak awal telah
menunjukkan dukungan kepada Puigdemont yang kini tmenjadi buronan
Spanyol di seluruh Eropa atas tudingan penghasutan dan pemberontakan,
dan mendukung keinginan warga Catalan yang mereka nilai mengalami beban
ekonomi yang sama.
Menteri Imigrasi Belgia sekaligus tokoh kunci N-VA The Francken telah
menyinggung kemungkinan pemberian suaka untuk Puigdemont, bahkan sebelum
ia tiba di negara itu.
Michel yang berasal dari Wallonia,
daerah berbahasa Perancis di selatan Belgia, meminta para menterinya
jangan memanaskan keadaan, tapi hal itu diabaikan.
Carles Puigdemont mengasing di Belgia. (Reuters/Yves Herman)
Pada Minggu, Menteri Dlaam Negeri Jan Jambon, juga dari N-VA,
mengkritisi bungkamnya Uni Eropa atas sikap keras berlebihan aparat di
salah satu negara anggotanya.
Kepala partai, Bart De Wever,
kemudian mengecam sikap “Francoist” Madrid—dan mendapatkan rekan tak
terduga yakni eks perdana menteri sosialis, Elio Di Rupo, yang mengamini
pernyataannya.
Masalah bagi Michel kini adalah semakin lama Puigdemont berada di Belgia
semakin parah juga masalah ini bergulir. Dan, hal itu bisa berlangsung
selama berbulan-bulan, sementara hakim menentukan apakah dia bisa
diekstradisi ke Spanyol.
Perenggangan hubungan Belgia dengan Madrid juga bisa dipertanyakan lebih jauh.
“Jika para hakim memutuskan untuk menolak permintaan Spanyol, maka akan terjadi krisis,” kata ilmuwan politik Emilie Van Haute.
BRUSSELS
- Badan Antariksa Eropa (ESA) telah mempersempit lokasi kecelakaan
untuk stasiun luar angkasa Tiangong-1 China, termasuk beberapa negara
Eropa. Insiden itu kemungkinan akan terjadi pada awal tahun 2018 dan
akan membuat Eropa dengan hujan api.
Badan ini akan memimpin
sebuah kampanye internasional yang terdiri dari 13 agen antariksa dari
seluruh dunia untuk melacak stasiun luar angkasa China yang telah
memulai pendudukannya ke Bumi. Menurut siaran pers oleh ESA, mayoritas
pesawat ruang angkasa tersebut diperkirakan akan terbakar saat masuk
kembali ke atmosfer bumi.
"Karena geometri orbit stasiun, kita
sudah bisa mengecualikan kemungkinan bahwa setiap fragmen akan jatuh
lebih jauh ke utara dari 43 derajat Utara atau lebih jauh ke selatan
dari 43 derajat Selatan," kata Holger Krag, Kepala Kantor Ruang Angkasa
ESA seperti dilansir dari Russia Today, Kamis (9/11/2017).
Garis
lintang ini menunjukkan bahwa Spanyol, Portugal, Italia, Bulgaria dan
Yunani semuanya bisa berada di jalur tembak jika ada potongan
puing-puing yang lebih besar dari stasiun tersebut gagal hancur
sepenuhnya di atmosfer.
"Tanggal, waktu dan jejak geografis
reentry hanya bisa diprediksi dengan ketidakpastian yang besar. Bahkan
sesaat sebelum masuk kembali, hanya waktu yang sangat besar dan jendela
geografis bisa diperkirakan," lanjut Krag.
"Dalam sejarah
spaceflight, tidak ada korban karena puing-puing ruang angkasa yang
jatuh yang pernah dikonfirmasi," agensi tersebut dengan hati hati
menambahkan.
ESA telah mengambil peran kepemimpinan dalam
kampanye pemantauan uji coba yang dilakukan oleh Komite Koordinasi
Sengketa Badan Antariksa Antar Badan (IADC). IADC terdiri dari beberapa
badan antariksa Eropa, termasuk NASA, Roscosmos, JAXA dari Jepang, ISRO
dari India, KARI dari Korea Selatan dan China National Space
Administration.
Anggota IADC akan mengumpulkan sumber daya mereka
untuk melacak kemungkinan dampak pesawat luar angkasa di Bumi sambil
memperkirakan kemungkinan jendela waktu di mana stasiun 'Heavenly
Palace' Tiangong-1 akhirnya akan hancur. Stasiun tersebut saat ini
mengorbit di ketinggian 300km, menempuh jarak sekitar 7km per detik.
"Tujuannya
adalah untuk melakukan cross-verify, analisis silang dan meningkatkan
akurasi prediksi untuk semua anggota," tulis agensi dalam siaran
persnya. Orbit stasiun saat ini dapat dilihat di sini.
Tidak ada
kontak dengan stasiun tersebut sejak tahun 2016 yang telah ditinggalkan
pada tahun 2013. Pesawat tersebut diperkirakan akan melakukan reentry
yang tidak terkendali antara Januari dan Maret 2018. ESA melakukan
kampanye serupa pada tahun 2013 selama masuknya satelit GOCE yang tidak
terkendali.
Pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi. (REUTERS/Soe Zeya Tun)
Jakarta, CB -- Myanmar mengecam kritik dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB).
Desakan DK PBB kepada pemerintah Myanmar untuk menghentikan penggunaan
kekuatan militer secara berlebihan di Rakhine, malah dianggap bakal
mengganggu upaya repatriasi etnis Rohingya dari Bangladesh.
“Pernyataan
Kepresidenan DK PBB berpotensi mengganggu negosiasi bilateral yang
sedang berlangsung lancar dan cepat,” kata kantor pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi dalam sebuah pernyataan, Rabu (8/11).
Pemimpin
yang baru dua tahun memerintah Myanmar itu menyebutkan bahwa masalah
etnis Rohingya hanya dapat diselesaikan secara bilateral.
Ratusan ribu etnis Rohingya melarikan diri dari kekerasan militer di
Rakhine ke perbatasan Bangladesh sejak akhir Agustus lalu. Sebelumnya,
DK PBB mendesak agar Suu Kyi berhenti menggunakan kekuatan militer
berlebihan di wilayah yang mayoritas dihuni etnis beragama muslim itu.
"Kami mendorong Myanmar agar segera memulihkan pemerintahan
sipil dan menegakkan hukum dengan menghormati hak-hak asasi manusia,"
kata DK PBB, seperti dilaporkan Reuters, Selasa (7/11).
Myanmar
menjadi sorotan dunia sejak konflik kemanusiaan kembali memburuk di
Rakhine akhir Agustus lalu. Krisis itu dipicu bentrokan antara kelompok
bersenjata dan militer Myanmar pada 25 Agustus hingga menewaskan
sedikitnya 1.000 orang khususnya etnis minoritas Rohingya.
Sejak
10 minggu terakhir PBB terus mengungkapkan kekhawatirannya terkait
krisis yang disebut sebagai "contoh klasik upaya pembersihan etnis."
Badan dunia itu terus mendesak Myanmar untuk menjamin akses kemanusiaan
serta mengizinkan media mengunjungi pusat konflik di Rakhine.
Myanmar diminta bekerja sama dengan seluruh instrumen dan mekanisme PBB
untuk menyelesaikan krisis. PBB mendesak agar Suu Kyi lebih terbuka dan
transparan terkait investigasi atas dugaan pelanggaran HAM secara
transparan.
DK PBB menyatakan keprihatinannya atas laporan
pelanggaran HAM di negara bagian Rakhine, termasuk [pelanggaran yang
dilakukan] oleh pasukan keamanan Myanmar terhadap warga minoritas,
terutama Rohingya.
Pernyataan itu digagas Perancis dan Inggris
sebagai respons lanjutan DK PBB terhadap tragedi kemanusiaan di Rakhine.
Semula, kedua negara mendorong DK PBB untuk mengadopsi sebuah resolusi,
yang lebih keras.
Namun, mereka khawatir usulan itu akan diveto oleh Rusia dan China,
sekutu Myanmar. Pernyataan Kepresidenan dianggap lebih lunak ketimbang
resolusi. Sebagai jalan tengah, 15 negara anggota DK PBB pun akhirnya
menyepakati pernyaataan resmi itu dengan suara bulat.
Baru-baru
ini, Suu Kyi baru-baru ini menyatakan Myanmar bersedia menerima kembali
para pengungsi Rohingya yang ingin kembali ke kampung halamannya. Tetapi
mereka harus melalui proses verifikasi.
Peraih Nobel Perdamaian
itu menuturkan negosiasi repatriasi pengungsi dengan Bangladesh masih
terus berjalan. Menteri Luar Negeri Bangladesh Abul Hassan Mahmood Ali
juga diundang ke Myanmar pada 16-17 November guna melanjutkan
pembicaraan tersebut.
Myanmar sebut langkah PBB bahayakan pembicaraan dengan Bangladesh
Arsip
Foto. Penasihat Negara Aung San Suu Kyi saat menghadiri peringatan dua
tahun Perjanjian Gencatan Senjata Nasional (NCA) di Naypyitaw, Myanmar,
Minggu (15/10/2017). (REUTERS/Soe Zeya Tun )
Yangon (CB) - Myanmar pada Rabu menyatakan bahwa
pernyataan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai
krisis pengungsi Rohingya bisa sangat membahayakan pembicaraannya dengan
Bangladesh untuk memulangkan kembali 600.000 orang lebih yang melarikan
diri dari Myanmar untuk melarikan diri dar.
Dewan Keamanan PBB, dalam pernyataannya pada Senin, mendesak Myanmar
untuk memastikan tidak ada penggunaan kekuatan militer berlebihan serta
menyatakan keprihatinan sangat atas laporan pelanggaran hak asasi
manusia dan kekerasan di negara bagian Rakhine.
Pemimpin de facto
Myanmar Aung Sang Suu Kyi, yang pemerintahan sipilnya berbagi kekuasaan
dengan militer, menanggapinya dengan mengatakan bahwa masalah yang
dihadapi Myanmar dan Bangladesh hanya dapat diselesaikan secara
bilateral, satu poin yang menurut dia diabaikan dalam pernyataan Dewan
Keamanan itu.
"Selanjutnya, pernyataan kepresidenan (Dewan Keamanan) berpotensi
dan sangat membahayakan perundingan bilateral antara kedua negara yang
telah berjalan mulus dan cepat," kata kantor Suu Kyi dalam pernyataan.
Perundingan dengan Bangladesh terus berlanjut, ia mengatakan, dan
Menteri Luar Negeri Bangladesh Abul Hassan Mahmood Ali telah diundang ke
Myanmar pada 16-17 November.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat
Rex Tillerson dijadwalkan mengunjungi Myanmar sehari sebelumnya pada 15
November, dengan langkah-langkah yang sedang berlangsung di Washington
untuk membawa sebuah undang-undang untuk memberikan sanksi kepada
Myanmar.
Dengan melihat ke China, Myanmar menyatakan menghargai pendirian
yang diambil oleh beberapa anggota Dewan Keamanan yang berpegang pada
prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri negara-negara berdaulat.
Untuk meredakan kekuatan hak veto Rusia dan China, Inggris dan
Prancis menyampaikan dorongan kepada Dewan Keamanan untuk mengadopsi
resolusi mengenai situasi tersebut dan badan beranggota 15 orang
tersebut dengan suara bulat menyetujui sebuah pernyataan resmi.
PBB telah mengecam kekerasan yang sudah berlangsung 10 minggu
terakhir di Myanmar sebagai contoh klasik pembersihan etnis untuk
mengusir Muslim Rohingya dari negara mayoritas umat Buddha Myanmar.
Militer menyatakan operasi penindakan militer yang mereka lakukan
dipicu oleh serangan tersinkronisasi militan Rohingya terhadap 30 pos
keamanan di bagian utara Negara Bagian Rakhine pada 25 Agustus.
Pengungsi Rohingya mengatakan militer membakar desa-desa mereka,
namun militer mengatakan bahwa pembakarnya adalah petempur Rohingya.
Pengungsi memberikan laporan mengerikan tentang pemerkosaan dan
pembunuhan. Myanmar mengatakan tuduhan tersebut harus diselidiki.
Presiden Trump disambut dengan baik di China
dan kini tampak akrab dengan negara yang sempat terus-menerus ia kecam
di masa kampanye itu. (Reuters/Jonathan Ernst)
Jakarta, CB -- Bertepatan dengan
peringatan setahun pemilihannya sebagai presiden Amerika Serikat, Donald
Trump menginjakkan kakinya di negara yang paling sering ia cerca semasa
kampanye 2016 lalu.
Dan dia disambut dengan baik: sambutan
untuk Trump di Beijing, Rabu (8/11), lengkap dengan anak-anak sekolah
yang mengibarkan bendera AS dan China, serta ucapan “aku cinta kamu”
yang terlontar untuk orang nomor satu di Amerika itu.
Kedatangannya
ke China jelas diwarnai ironi. Namun, hal ini sekaligus menggarisbawahi
realitas geopolitik yang mesti dihadapi Trump sebagai presiden—dan
bahwa dia belum melakukan langkah-langkah tegas yang selalu ia janjikan
semasa kampanye dari satu tempat ke tempat lainnya, dulu.
“Kita
tidak bisa terus membiarkan China memerkosa negara kita dan itulah yang
mereka lakukan selama ini. Mereka adalah pencuri paling besar dalam
sejarah dunia,” ujar Trump dalam kampanye 2016 lalu.
Namun
Trump belum menerapkan impor dengan nilai dua digit untuk tarif impor
China. Tampaknya, dia sepenuhnya meninggalkan rencananya untuk melabeli
China sebagai manipulator mata uang. Dan dia belum membalas
kesewenang-wenangan China dalam berdagang, sebagaimana dia janjikan saat
kampanye.
Alih-alih, pemerintahan Trump cenderung
mengedepankan dialog dengan para pejabat China—terutama pembicaraan
langsung dengan Presiden Xi Jinping—daripada pengerahan kekuatan besar
yang didapatkan pengusaha properti itu setelah menjabat sebagai kepala
negara.
Dilaporkan CNN,
hubungan antara keduanya semakin terlihat saat Trump disambut resepsi
yang disebut para pejabat China sebagai awal “lawatan kenegaraan plus”
dengan serangkaian penampilan teatrikal di Kota Terlarang Beijing.
Trump
tampak terus tersenyum dan tertawa, menunjukkan keakraban dengan Xi dan
menikmati penampilan yang disuguhkan. Saat jamuan teh, Trump dan Xi
tampak semakin mesra menonton video cucu Trump bernyanyi dan membaca
puisi kuno berbahasa China.
Presiden Xi Jinping. (REUTERS/Jason Lee)
“Kami bersenang-senang,” kata Trump kepada wartawan.
Publik
China pun mempertanyakan keputusan pemerintah menggelar karpet merah
bagi Trump, berbeda dengan Barack Obama yang turun dari tangga pesawat
kepresidenan tanpa sambutan meriah ketika berkunjung ke Beijing pada
September 2016.
Tak hanya warganet, isu ini juga menjadi sorotan sejumlah pengamat,
termasuk ahli hubungan internasional dari Universitas Studi Luar Negeri
Beijing, Li Yonghui.
Menurut Li, sambutan ini terlalu
berlebihan bagi seorang presiden yang perilakunya sangat sulit ditebak,
meski China memang sedang berupaya memperbaiki hubungan dengan AS di
bawah pemerintahan Trump.
Mengamini opini Li, seorang ahli dari
Harvard University China, Roderick MacFarquhar, pun memperingatkan
Beijing agar lebih berhati-hati dalam menyambut Trump.
"Yang
paling buruk mengenai dia, dan yang harusnya sangat mengkhawatirkan
China, adalah bahwa saya saja tidak yakin Trump mengetahui apa yang akan
dia lakukan dari hari ke hari," kata Farquhar kepada Guardian.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping. (ANTARA News/ Reuters)
Beijing (CB) - Presiden China Xi Jinping dan istrinya Peng
Liyuan mengundang Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan istrinya
Melania Trump ke Palace Museum atau Kota Terlarang di Beijing, saat
Trump memulai kunjungan kenegaraannya ke China.
Trump dan Melania Trump tiba di Beijing pada Rabu.
Mereka
minum teh sore di Gedung Baoyun, yang juga dikenal dengan sebutan Hall
of Embodied Treasures, di sudut barat daya Kota Terlarang.
Dibangun pada 1915, Gedung Baoyun adalah bangunan bergaya Barat di bekas kompleks kekaisaran.
Gedung itu digunakan untuk menyimpan barang antik, tapi sekarang berfungsi sebagai ruang pameran untuk sejarah museum.
Kota
Terlarang merupakan bekas kediaman keluarga kekaisaran China selama
dinasti Ming (1368-1644) dan Qing (1644-1911), yang juga landmark dan
Situs Warisan Dunia UNESCO.
Tempat ini mencakup sekitar 72 hektare dengan total luas lantai sekitar 150.000 meter persegi. Demikian diberitakan Xinhua.
Ilustrasi stasiun penelitian Antartika. (ANTARA News/ Reuters)
Shanghai (CB) - China berencana untuk menyelesaikan
stasiun kelima di Antartika dalam lima tahun ke depan, kata Yang Huigen,
Direktur Institut Penelitian Kutub China.
Kapal penelitian China
Icebreaker Xuelong akan meninggalkan Shanghai hari ini untuk memulai
ekspedisi Antartika ke-34 negara itu.
Salah satu tujuan utama
ekspedisi, yang terdiri dari 334 anggota ini, adalah memulai pembangunan
stasiun penelitian sepanjang tahun di Pulau Terang di Teluk Terra Nova,
Laut Ross.
Pangkalan baru tersebut akan mengisi kekosongan
penelitian antartika China sejak stasiun Great Wall dan Zhongshan
mencakup berbagai arah, satu arah ke Atlantik dan yang lainnya menuju
Samudra Hindia, kata Yang.
Laut Ross, yang menghadap ke Pasifik
Selatan mencakup lapisan es terbesar di benua ini dan dianggap sebagai
ekosistem laut yang paling tidak terganggu, dengan fauna laut yang kaya.
China juga memiliki stasiun Taishan dan Kunlun, dua stasiun musim panas, di lapisan es di daratan Antartika.
"Kami
butuh waktu lima tahun untuk memilih lokasi ini, "kata Yang,
menambahkan pernyataan tentang Pulau Tak Terekspresikan itu, meski
memiliki kondisi cuaca yang sulit dan lanskap yang kasar, pulau ini
memiliki tiga danau air tawar.
Pangkalan baru tersebut akan
memiliki fasilitas untuk penyelamatan darurat dan memenuhi kebutuhan
para pekerja, termasuk kebutuhan hidup dan staf medis sepanjang tahun.
Stasiun
ini juga akan dilengkapi dengan komunikasi satelit, listrik, pasokan
air, pemanas dan transportasi termasuk pesawat kecil dan helikopter.
Selama
ekspedisi nantinya, para ilmuwan dan insinyur akan mulai membangun
dermaga sementara dan tempat penampungan, membongkar mesin dan mengamati
lanskap dan perairan sekitarnya, kata Yang.
Ia menambahkan,
terdapat habitat Adelie Penguins yang terletak di utara lokasi yang
dipilih, berguna untuk studi dampak lingkungan. Demikian diberitakan
Kantor Berita Xin Hua.