Selasa, 07 November 2017

Filipina Buru Amin Baco, Emir Baru ISIS Asia Tenggara

MANILA - Pihak berwenang Filipina memburu seorang warga Malaysia yang bisa menjadi pemimpin baru militan pro ISIS di Asia Tenggara. Perburuan ini dilakukan setelah tewasnya sejumlah ekstrimis regional dengan profil tinggi.

Tentara Filipina telah menghentikan operasi tempur di Marawi selatan dua minggu yang lalu. Mereka telah menghancurkan apa yang diyakini sebagai sisa-sisa terakhir sebuah aliansi pemberontak yang menguasai bagian-bagian kota tepi danau selama lima bulan.

Mengikuti krisis keamanan terbesar di negara itu dalam beberapa dasawarsa, pasukan telah mendapat keuntungan signifikan dalam sepekan sejak mereka membunuh Isnilon Hapilon, pemimpin kelompok Abu Sayyaf dan "emir" ISIS di Asia Tenggara.

Seseorang yang diasumsikan sebagai wakilnya, Mahmud Ahmad seorang warga Malaysia, juga di percaya telah terbunuh. Pun begitu dengan Omarkhayan Maute, seorang oportunis teratas dalam aliansi tersebut.

"Kami masih mencari Amin Baco," kata Menteri Pertahanan Delfin Lorenzana, menggambarkan warga Malaysia itu sebagai "pengganti" baru emir para teroris tersebut seperti dikutip dari Reuters, Selasa (7/11/2017).

Kepala polisi Ronaldo dela Rosa mengatakan bahwa dia menerima informasi serupa bahwa Baco, seorang ahli pembuat bom, telah mengambil peran sebagai pemimpin negara Islam.

Para ahli mengatakan Baco dilatih di bawah militan Malaysia Zulkifli bin Hir, alias Marwan, yang terbunuh pada tahun 2015 dalam bentrokan di daerah rawa di provinsi Maguindanao yang menewaskan 44 komandan polisi.

"Informasi yang bisa didapat Baco berasal dari seorang Indonesia yang ditangkap di Marawi minggu lalu," kata dela Rosa.

Meskipun mengumumkan berakhirnya operasi, pasukan masih berjuang menahan diri bersembunyi di tengah reruntuhan sebuah kota yang dilanda serangan udara selama berbulan-bulan. Pasukan sejak membunuh sembilan pria bersenjata di Marawi, kata Kolonel Romeo Brawner pada hari Senin, menekankan mengapa penduduk diungsikan dari zona pertempuran yang dilubangi.

Baco dilaporkan terbunuh di Marawi namun sumber intelijen mengatakan bahwa dia telah melarikan diri.

"Dia bisa berada di suatu tempat di pulau Jolo atau di dekat Maguindanao," seorang kolonel tentara yang akrab dengan kelompok militan Islam di Mindanao, mengatakan kepada Reuters.

Dia mengatakan bahwa Baco telah berada di Filipina sejak lama dan memiliki hubungan dengan kelompok ekstrimis regional Jemaah Islamiah. Dia menikah dengan seorang putri seorang sub-pemimpin militan setempat.

Pada awal 2011, dia memfasilitasi pergerakan ke Filipina dana, senjata dan pejuang dari Indonesia dan Malaysia. Namun hubungannya dengan jaringan ISIS tidak diketahui kuat, kata seorang pejabat intelijen militer lainnya.

Dia mengatakan Baco berada dalam posisi untuk mengambil alih karena keakrabannya dengan ekstremis dari berbagai kelompok di Mindanao.

Lebih dari 1.100 orang - kebanyakan militan - terbunuh dan 350 ribu orang mengungsi akibat kerusuhan Marawi, sebuah krisis yang mengejutkan Filipina yang didominasi Katolik. Krisis ini juga menyebabkan kegelisahan tentang ISIS mendapatkan daya tarik di bagian-bagian Muslim di pulau Mindanao.

Credit sindonews.com

Militan WNI Ungkap Kandidat Pemimpin ISIS Asia Tenggara

Ilustrasi. (CNN Indonesia/Fajrian)

Jakarta, CB -- Terduga militan asal Indonesia, Ilham Syahputra, mengungkap identitas Amin Baco, teroris yang diduga dapat menjadi 'emir' baru ISIS Asia Tenggara setelah sejumlah tokoh kelompok tersebut tewas di Marawi.

Ilham mengungkap identitas tersebut saat diinterogasi oleh kepolisian Filipina setelah dia ditangkap dalam operasi pembersihan teroris di Marawi pada pekan lalu. Filipina pun langsung memburu Baco.

"Kami masih mencari Amin Baco," ujar Menteri Pertahanan Filipina, Delfin Lorenzana, sebagaimana dilansir Reuters, Senin (6/11).

Lorenzana mengatakan, Baco merupakan ancaman baru karena dianggap dapat menggantikan Isnilon Hapilon dan Mahmud Ahmad, dua tokoh yang disebut-sebut sebagai 'emir' ISIS di Asia Tenggara.

Kedua pemimpin itu tewas dalam operasi pemberantasan teroris yang sekaligus mengakhiri pertempuran antara militer Filipina dan kelompok militan Maute di Marawi pada bulan lalu.

Sepeninggal Isnilon dan Mahmud, Filipina mencari kemungkinan kemunculan pemimpin baru. Awalnya, Filipina tak memperhitungkan nama Baco yang sempat dinyatakan sudah tewas.

Namun, sejumlah pejabat intelijen memastikan bahwa Baco masih hidup dan berpotensi menjadi pemimpin baru karena memiliki jaringan yang luas.

"Dia kemungkinan berada di Pulau Jolo atau di dekat Maguindanao," ucap seorang kolonel tentara kepada Reuters.

Seorang pejabat intelijen militer lainnya mengatakan, Baco sudah lama bercokol di Filipina dan memiliki hubungan baik dengan kelompok ekstremis Jemaah Islamiah. Ia bahkan dilaporkan meminang putri salah satu pemimpin kelompok tersebut.

Baco mulai menancapkan pengaruhnya di Filipina pada 2011 lalu, ketika ia giat memfasilitasi pergerakan senjata dan militan dari Malaysia juga Indonesia ke Mindanao.

Kepala Kepolisian Filipina, Ronaldo dela Rosa, mengatakan bahwa Baco pernah dilatih oleh militan Malaysia bernama Zulkifli bin Hir alias Marwan, anggota ISIS yang tewas dalam bentrokan di Maguindanao pada 2015 lalu.

Credit cnnindonesia.com

Khawatir dengan Rusia, Negara Nordik Tingkatkan Kerja Sama Pertahanan

HELSINKI - Negara-negara Nordik sepakat untuk meningkatkan kerjasama pertahanan. Mereka juga sepakat untuk saling menukar informasi lebih banyak terkait pengawasan udara karena mereka khawatir dengan meningkatnya aktivitas militer Rusia.

Negara-negara tersebut telah meningkatkan pengeluaran pertahanan dan kerja sama satu sama lain dan Organisasi Pakta Atlantik Utara (NATO) sejak Rusia mencaplok Crimea pada tahun 2014.

"Situasi ini menjadi perhatian bersama negara-negara Nordik. Kami bertujuan untuk memperkuat pertahanan nasional dan menemukan kerja sama untuk mengatasi masalah keamanan dengan lebih baik," kata Menteri Pertahanan Finlandia Jussi Niinisto dalam sebuah konferensi pers seperti dilansir dari Reuters, Selasa (7/11/2017).

Perkembangan ini mengikuti sebuah pertemuan dengan rekan-rekannya dari Swedia, Denmark dan Norwegia serta seorang perwakilan dari Islandia.

Niinisto mengatakan bahwa kesepakatan untuk menukar data pengamatan lebih banyak akan memberi kontribusi "positif terhadap kesadaran situasional" serta keselamatan penerbangan. Negara-negara Nordik telah menuduh Rusia berulang kali melanggar wilayah udara mereka dalam beberapa tahun terakhir.

Negara-negara tersebut juga sepakat untuk bekerja sama dalam pengadaan barang dan mengatakan bahwa mereka berencana menggunakan seragam tempur Nordik yang sama.

"Kami melihat Rusia yang agresif yang membangun kekuatannya, memperbarui materinya, memiliki rudal baru di Kaliningrad. Itu adalah gambar baru di belahan dunia kami," kata Menteri Pertahanan Denmark Claus Hjort Frederiksen.

Kaliningrad terletak di antara Polandia dan Lithuania di Laut Baltik. Menteri lain mengatakan Rusia tidak menimbulkan ancaman saat ini.

Wilayah laut Baltik merupakan zona ketegangan yang meningkat antara Moskow dan Barat. Rusia telah meningkatkan kemampuan militernya di daerah kantong Baltik Kaliningrad dan mengkritik NATO karena memasang perisai anti-rudal di Eropa timur.

Norwegia, Denmark dan Islandia adalah anggota NATO, sementara Swedia dan Finlandia - yang memiliki perbatasan 1.340 km dengan Rusia - tetap secara militer tidak selaras.

Finlandia mengatakan pekan lalu bahwa pihaknya merencanakan latihan militer berskala besar dengan Nordik, Amerika Serikat (AS) dan sekutu lainnya pada awal 2020.

Para menteri akan bertemu di Helsinki pada hari Selasa dengan Northern Group yang mencakup Inggris, Belanda, Jerman, Polandia dan negara-negara Baltik. Menteri Pertahanan AS Jim Mattis juga akan bergabung dalam pertemuan tersebut.

Credit sindonews.com

Korsel: Perang dengan Kim Jong-un Tidak Boleh Terjadi

SEOUL - Program senjata nuklir Kim Jong-un harus dihentikan oleh diplomasi dan bukan tindakan militer. Begitu kata menteri luar negeri Korea Selatan (Korsel) jelang kunjungan Presiden Donald Trump ke negara tersebut.

"Perang lain di Semenanjung Korea tidak boleh terjadi. Sebuah resolusi untuk isu nuklir Korea Utara harus dilakukan secara damai dan diplomatis," kata Kang Kyung-wha seperti dilansir dari NBC News, Selasa (7/11/2017).

Trump dijadwalkan tiba Selasa pagi di Seoul - di mana subjek pembicaraan bagaimana menangani diktator totaliter Korut diperkirakan berada di puncak agenda.

Kang memperingatkan untuk berhati-hati dengan pilihan militer, sembari menambahkan bahwa mereka ada untuk memberikan kekuatan diplomasi.

"Ini adalah negara yang tumbuh dari kehancuran total Perang Korea, dan selama enam, tujuh dekade kita telah menjadi negara demokrasi yang berkembang dan ekonomi pasar yang berkembang," kata menteri luar negeri tersebut.

"Gagasan akan perang lain hanya akan menghapusnya dalam sesuatu yang tidak terbayangkan," sambungnya.

Sekutu kunci AS Korea Selatan adalah rumah bagi lebih dari 50 juta orang. Sekitar 28.000 tentara Amerika ditempatkan di negara tersebut. Seoul, ibukotanya, hanya 30 mil dari perbatasan Korea Utara dan di kisaran ribuan buah artileri yang dilatih di kota.

Korut telah melakukan sekitar 20 uji coba rudal balistik tahun ini yang menentang resolusi PBB. Uji coba itu termasuk dua uji coba rudal balistik antar benua yang menurut para ahli menunjukkan bahwa sebuah rudal dapat menjangkau bagian-bagian dari AS. Pada 3 September, Pyongyang melakukan uji coba nuklir keenam.

Namun, Kang menyoroti jeda aksi provokasi selama satu setengah bulan menunjukkan pesan tersebut berhasil lolos ke Korut.

"Komentar Trump tentang Kim Jong-un dalam beberapa bulan terakhir merupakan indikasi kuatnya, keinginan kuat untuk menyesuaikan diri dengan hal ini, untuk menyelesaikannya sekali dan untuk selamanya," ucap Kang.

Dan sementara menteri luar negeri Korsel itu mengakui bahwa beberapa retorika Trump telah menimbulkan kecemasan di Korea Selatan, dia menekankan bahwa pemerintahannya difokuskan pada "nada keseluruhan" presiden.

Dalam sebuah pernyataan publik, Korut menyatakan ingin mengakhiri perang Korea secara resmi. Pernyataan itu juga tidak ingin secepatnya menormalisasi hubungan dengan AS dan ingin diperlakukan penuh dengan hormat dan setara di arena internasional.

Credit sindonews.com

Ancaman Korut Meningkat, Trump Minta Tambahan Dana untuk Militer

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, meminta kepada Kongres tambahan dana sebesar Rp79,5 triliun untuk militer. Hal itu dilakukannya ditengah lawatannya ke Asia yang bertujuan untuk melawan apa yang disebutnya sebagai ancaman Korea Utara (Korut).

Penambahan permintaan anggaran 2018 pemerintah datang tepat saat Trump meninggalkan Jepang ke Korea Selatan, di mana AS telah mulai memasang sistem pertahanan anti-rudal yang dikenal sebagai THAAD.

Permintaan Trump itu meliputi Rp53,9 triliun untuk sistem pertahanan dan deteksi rudal di Semenanjung Korea, Rp16,1 triliun untuk mendanai permintaannya untuk 3.500 tentara AS di Afghanistan, dan Rp9,4 triliun untuk memperbaiki dua kapal Angkatan Laut seperti dikutip dari USA Today, Selasa (7/11/2017).

Permintaan dana tambahan untuk peluru kendali ini datang tiga bulan setelah Trump pertama kali mengungkapkan pemikiran kedua tentang usulan pemerintahannya untuk memotong anggaran Badan Pertahan Rudal, dan berjanji untuk menambahkan miliaran kembali ke program tersebut. Tapi itu juga merupakan pelonggaran tuntutannya agar sekutu berbagi beban belanja pertahanan.

"Kami membuat peralatan militer terbaik di dunia," kata Trump kepada wartawan di Air Force One, Minggu kemarin.

"Sebuah tembakan baru saja dilakukan oleh Iran, menurut pendapat saya, di Arab Saudi. Anda tahu tentang itu, bukan? Anda melihat rudal yang keluar? Dan sistem kami menjatuhkan rudal dari udara. Betapa bagusnya milik kita. Tidak ada di dunia yang membuatnya seperti kita, dan sekarang kita menjualnya ke seluruh dunia," sambungnya.

Permintaan tersebut muncul saat Beijing dan Pyongyang telah menyelesaikan perselisihan mereka mengenai pemasangan peluncur THAAD di Korea Selatan, yang menurut China mengancam keamanan nasionalnya. Namun Korsel masih enggan menambahkan instalasi tambahan THAAD di semenanjung tersebut.

Pertahanan rudal juga bisa digunakan untuk melindungi wilayah AS di Alaska dan Guam, yang sekarang berada dalam jangkauan rudal balistik Korut.

Dana Rp16,1 triliun untuk Afghanistan mengikuti pengumuman Trump tentang strategi yang dirubah untuk usaha perang yang diumumkan pada bulan Agustus lalu. Trump mengatakan pasukan AS akan tetap berada di sana tanpa batas waktu. "Kondisi di lapangan, bukan jadwal yang sewenang-wenang, akan memandu strategi kita mulai sekarang," katanya.

Semenatara dua kapal di armada Pasifik - USS John S. McCain dan USS Fitzgerald - telah mengalami kerusakan dalam tabrakan mematikan tahun ini, yang akhirnya menyebabkan komandan armada ke-7 dipecat. Semua pengeluaran yang diusulkan tidak sesuai anggaran, dengan menggunakan mekanisme pengeluaran perang dan keadaan darurat yang dirancang untuk mengatasi masalah anggaran.

Credit sindonews.com

Indonesia-Afghanistan Tingkatkan Kerja Sama Bilateral

Menlu Retno LP Marsudi

CB, KABUL -- Pemerintah Indonesia meningkatkan hubungan bilateral dengan Pemerintah Afghanistan dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan perdamaian.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyebutkan, salah satu aspek dalam peningkatan kerja sama bilateral tersebut karena intensitas hubungan antara sektor swasta Indonesia dan Afghanistan mengalami peningkatan yang signifikan.

Peningkatan hubungan kedua negara ini dapat terlihat dari bidang ekonomi, yaitu adanya lonjakan partisipasi pengusaha asal Afghanistan dalam Trade Expo di Indonesia pada tahun ini.

"Pada Trade Expo Indonesia tahun ini, terjadi lonjakan partisipasi pengusaha afghanistan sebesar 300 persen, karena tahun ini lebih dari 100 orang pengusaha Afghanistan ikut dalam event tersebut," ujar Menlu Retno Marsudi, Senin (6/11).

Retno menjelaskan, hal yang penting dalam elemen kerja sama ekonomi, pemerintah berupaya menjembatani dan memfasilitasi BUMN Indonesia dalam proyek-proyek ekonomi di dalam Afghanistan.

Mengenai kerjasama sosial budaya, lanjut dia, Indonesia memulainya dengan pembangunan Indonesia Islamic Center dimana dalam kompleks tersebut sudah berdiri Masjid Assalam yang secara penuh telah difungsikan pada bulan September tahun lalu. Masjid tersebut dapat menampung 2500 jamaah.

Selain itu, dalam kompleks Indonesia Islamic Center juga akan dilakukan hibah pembangunan klinik kesehatan. Dengan penandatangan kerjasama dengan Menlu Afghanistan, diharapkan hibah pembangunan klinik kesehatan akan dapat segera dilakukan. Adapun dalam konteks pendidikan, Indonesia juga menawarkan 100 beasiswa baru untuk mahasiswa Afghanistan, serta peningkatan kerjasama antar universitas dua negara.

Retno juga menegaskan pentingnya pemberdayaan wanita (women empowerment) dalam pembangunan ekonomi dan perdamaian. "Pada Desember nanti ibu negara Afghanistan akan berkunjung ke Indonesia dalam konteks pemberdayaan wanita. Indonesia juga akan memberikan pelatihan Polisi Wanita kepada Afghanistan. Ini merupakan kontribusi Indonesia dalam peace building," katanya.

Sementara itu Menteri Luar Negeri Afghanistan Salahudin Rabbani berharap kerjasama bilateral ini dapat berkontribusi dalam perdamaian di Afghanistan dengan High Peace Council (HPC) Afghanistan.

"Indonesia memiliki peran signifikan dalam mendukung perdamaian sebagai konsul perdamaian Afghanistan," kata Salahudin.

Selain itu ia berharap kerjasama dari tiga bidang yaitu ekonomi, sosial budaya serta capacity building juga akan berjalan dengan baik.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Mahkamah Irak Tegaskan tidak Ada Wilayah yang Pisahkan Diri

Relawan dan pasukan Peshmerga Kurdi membawa senjata di utara Kirkuk, Irak.

CB, BAGHDAD -- Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung Irak memutuskan pada Senin (6/11) tidak ada wilayah atau provinsi yang dapat memisahkan diri dari wilayah Irak. Putusan ini memperkuat posisi pemerintah yang berusaha mencegah hasil referendum kemerdekaan Kurdi pada September lalu.

Juru bicara pengadilan mengatakan keputusan tersebut merupakan tanggapan atas permintaan dari pemerintah pusat di Baghdad untuk mengakhiri interpretasi yang salah mengenai konstitusi dan menegaskan kesatuan Irak.

Setelah keputusan pengadilan, PM Irak Haider al-Abadi mendesak daerah semi-otonomi Kurdi utara untuk mematuhi keputusan pengadilan tersebut. "Kami menyerukan kepada daerah untuk secara jelas menyatakan komitmennya untuk tidak berpisah atau merdeka dari Irak," katanya dalam sebuah pernyataan.

Tidak ada reaksi langsung dari pihak Kurdi.

Kurdi Irak memilih untuk melepaskan diri dari Irak dalam sebuah referendum yang diadakan pada 25 September, menentang pemerintah pusat di Baghdad serta negara tetangga Turki dan Iran yang memiliki minoritas Kurdi sendiri.

Pasukan pemerintah Irak dan Pasukan Mobilisasi Terpopuler yang didukung Iran melancarkan serangan mendadak pada 16 Oktober sebagai pembalasan. Pasukan pemerintah berhasil merebut kembali kendali atas kota minyak Kirkuk dan wilayah-wilayah lain yang disengketakan.

Abadi mengatakan pemerintah sekarang mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjatuhkan pemerintah federal tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut terkait hal tersebut. "Baghdad berkomitmen untuk melestarikan persatuan Irak dan mencegah upaya pemisahan," tambahnya.

Pengadilan bertanggung jawab untuk menyelesaikan perselisihan antara pemerintah pusat Irak dengan daerah dan provinsi, termasuk Kurdistan. Keputusannya bersifat final dan wajib bagi semua pihak sesuai dengan konstitusi, namun tidak memiliki mekanisme untuk memberlakukan keputusannya di wilayah Kurdi.

Sebelumnya pada Senin, Perdana Menteri wilayah Kurdi Nechirvan Barzani mengulangi seruannya untuk menyelesaikan permasalahannya dengan pemerintah pusat melalui dialog dan tidak melalui kekerasan.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Arab Saudi Akan Tanggapi Tindakan Bermusuhan Iran

RIYADH - Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Adel al-Jubeir, terlibat perang twitt (twiit war) dengan koleganya dari Iran Mohammad Javad Zarif. Keduanya terlibat perang kata-kata setelah sebuah rudal diluncurkan pemberontak Houthi Yaman ke Riyadh.

Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel al-Jubeir mengatakan negaranya memiliki hak untuk menanggapi "tindakan bermusuhan" Iran. Pernyataan itu menjadi rujukan yang jelas terhadap sebuah rudal yang ditembakkan oleh pemberontak Houthi Yaman yang menurut Arab Saudi dipersenjatai oleh Iran.

Jubeir juga mengatakan di akun Twitter-nya bahwa campur tangan Iran di wilayah tersebut merugikan negara-negara tetangga dan perdamaian dan keamanan internasional seperti dilansir dari Reuters, Selasa (7/11/2017).

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan bahwa Arab Saudi menyalahkan Iran atas konsekuensi dari agresi perangnya sendiri.

"Arab Saudi terlibat dalam agresi perang, intimidasi regional, perilaku destabilisasi dan provokasi yang berisiko. Saudi menyalahkan Iran atas konsekuensinya," kata Zarif di akun Twitter-nya.

Sebelumnya Pemerintah Arab Saudi menyalahkan Iran terkait serangan peluru kendali (rudal) balistik kelompok Houthi Yaman terhadap wilayah Riyadh. Saudi anggap kejadian pada hari Sabtu itu sebagai agresi terang-terangan Iran dan tindakan perang melawan Kerajaan.

Rudal balistik yang ditembakkan dari Yaman tersebut menargetkan Bandara Internasional King Khalid di Riyadh. Senjata itu berhasil ditembak jatuh pasukan Angkatan Udara Arab Saudi dan tidak menimbulkan kerusakan besar maupun korban jiwa.

”Peran Iran dan komando langsungnya terhadap proxy Houthi dalam hal ini merupakan tindakan agresi yang jelas yang menargetkan negara-negara tetangga, dan mengancam perdamaian dan keamanan di wilayah dan secara global,” bunyi pernyataan pemerintah Arab Saudi.

”Oleh karena itu, komando koalisi menganggap ini tindakan terang-terangan atas agresi militer oleh rezim Iran, dan dapat dianggap sebagai tindakan perang melawan Kerajaan Arab Saudi,” lanjut pernyataan pemerintah. “Arab Saudi berhak untuk menanggapi Iran dalam waktu dan cara yang tepat.”

Credit sindonews.com

Iran: Arab Saudi Terima Akibat dari Agresi Perangnya

TEHERAN - Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan bahwa Arab Saudi menyalahkan Iran atas konsekuensi dari agresi perangnya sendiri. Hal itu diungkapkan Zarif setelah Saudi menuduh Teheran mengancam keamanan regional.

"Arab Saudi terlibat dalam agresi perang, intimidasi regional, perilaku destabilisasi dan provokasi yang berisiko. Saudi menyalahkan Iran atas konsekuensinya," kata Zarif di akun Twitter-nya seperti dikutip dari Reuters, Selasa (7/11/2017).

Sebelumnya Pemerintah Arab Saudi menyalahkan Iran terkait serangan peluru kendali (rudal) balistik kelompok Houthi Yaman terhadap wilayah Riyadh. Saudi anggap kejadian pada hari Sabtu itu sebagai agresi terang-terangan Iran dan tindakan perang melawan Kerajaan.

Rudal balistik yang ditembakkan dari Yaman tersebut menargetkan Bandara Internasional King Khalid di Riyadh. Senjata itu berhasil ditembak jatuh pasukan Angkatan Udara Arab Saudi dan tidak menimbulkan kerusakan besar maupun korban jiwa.

”Peran Iran dan komando langsungnya terhadap proxy Houthi dalam hal ini merupakan tindakan agresi yang jelas yang menargetkan negara-negara tetangga, dan mengancam perdamaian dan keamanan di wilayah dan secara global,” bunyi pernyataan pemerintah Arab Saudi.

”Oleh karena itu, komando koalisi menganggap ini tindakan terang-terangan atas agresi militer oleh rezim Iran, dan dapat dianggap sebagai tindakan perang melawan Kerajaan Arab Saudi,” lanjut pernyataan pemerintah. “Arab Saudi berhak untuk menanggapi Iran dalam waktu dan cara yang tepat.”

Credit sindonews.com

Abbas Kunjungi Arab Saudi Temui Raja Salman

Mahmoud Abbas - Presiden Palestina. Senin(7/3).

CB, RIYADH -- Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengunjungi Arab Saudi, Senin (6/11). Abbas akan bertemu dengan Raja Salman bin Abdulaziz al-Saudi dan Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman.

Duta Besar Palestina untuk Arab Saudi Bassam al-Agha mengatakan kunjungan tersebut akan dimanfaatkan Abbas untuk memperkuat hubungan bilateral. "Abbas akan membahas hubungab bilateral dengan Raja Saudi dan Putra Mahkota Saudi, serta memberitahu mereka tentang perkembangan terakhir di Palestina," ungkap al-Agha, dikutip laman Al Araby.
Kunjungan Abbas ke Arab Saudi direncanakan hanya 24 jam sebelum diumumkan. Disebutkan bahwa Abbas akan mengunjungi Riyadh setelah bertemu Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi di Sharm el-Sheikh. Masih belum jelas apakah Arab Saudi atau Otoritas Palestina yang menginisiasi kunjungan Abbas ke Riyadh.
Selain membahas hubungan bilateral, pertemuan Abbas dengan Raja Salman dan Putra Mahkota Mohammed bin Salman kemungkinan akan mendiskusikan pula tentang perjalanan rahasia selama empat hari yang dilakukan oleh penasihat senior Amerika Serikat (AS) Jared Kushner dan utusan Timur Tengah Presiden Trump Jason Greenblatt pekan lalu.
Perjalanan Kushner dan Greenblatt merupakan langkah terakhir dalam upaya pejabat AS untuk melanjutkan diskusi dengan mitra regional mengenai proses perdamaian Timur Tengah. Arab Saudi sendiri saat ini sedang mengalami pergolakan setelah 11 pangeran, empat menteri, dan puluhan mantan menteri ditahan karena kasus korupsi.
Penahanan tersebut dilakukan setelah Raja Salman membentuk komite antikorupsi yang dikepalai oleh Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman. Banyak analis menilai bahwa penangkapan para pangeran dan menteri tersebut sebagai perebutan kekuasaan oleh Mohammed bin Salman.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Jaksa Agung: Penangkapan Pejabat Arab Saudi Baru Permulaan

Boneka Narapidana Koruptor (ilustrasi).

CB, RIYADH -- Jaksa Agung Arab Saudi Sheikh Saud Al Mojeb menyebut penangkapan terhadap puluhan tokoh kerajaan Arab Saudi, menteri, mantan menteri dan pengusaha, baru awal dari upaya pemberantasan korupsi. Menurutnya, masih banyak pejabat lain yang melakukan hal serupa di luar sana.

"Penahanan tersebut juga hanya awal dari sebuah proses penting untuk membasmi korupsi dimanapun berada," ujar Jaksa Agung seperti dilansir BBC News pada Senin (6/11).
Adapun pembersihan praktik korupsi dalam bisnis dan politik Arab Saudi muncul pada hari Ahad (6/11) lalu saat Putra Mahkota Mohammed bin Salman yang membentuk badan anti-korupsi yang dipimpin oleh putra mahkota sendiri. Adapun putra mahkota melalui badan tersebut memerintahkan penahanan terhadap 11 pangeran, empat menteri dan puluhan mantan menteri, juga pebisnis miliarder internasional Al-Waleed bin Talal dilaporkan termasuk di antara yang ikut ditahan.
Ia juga mengungkap hari ini telah menginterogasi lengkap pihak-pihak yang diduga melakukan korupsi. Tak hanya itu, pihaknya juga mengumpulkan sejumlah barang bukti. Barang bukti tersebut berasal dari puluhan orang mulai dari pihak kerajaan, menteri dan pengusaha yang ditangkap lembaga anti korupsi yang baru-baru ini dibentuk di Arab Saudi.
"Semua yang dicurigai saat ini, akan memiliki akses penuh terhadap sumber daya hukum, dan persidangan akan dilakukan secara tepat waktu dan terbuka untuk semua pihak yang berkepentingan." kata dia.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Operasi Pembersihan Koruptor di Arab Saudi Terus Berlanjut

KHOBAR - Dua perusahaan Arab Saudi mengatakan sejumlah anggota dewan perusahaan mereka telah ditahan dalam sebuat sweeping penyelidikan anti korupsi. Meski begitu mereka mengatakan tetap beroperasi secara normal.

Dalam sebuah pernyataan singkat, Saudi Aseer Trading, Tourism and Manufacturing 4080.SE mengatakan bahwa dua anggota dewan telah dilaporkan ditahan. Namun mereka tidak menyebutkan nama atau mengkonfirmasi bahwa mereka ditahan oleh pihak berwenang.

Media Saudi melaporkan sebelumnya bahwa ketua perusahaan Abdullah Saleh Kamel telah ditahan. Pejabat Saudi mengatakan bahwa anggota dewan Aseer lainnya, mantan direktur jenderal Arab Saudi Airlines Khalid al-Mulheim, juga ditahan seperti dilansir dari Reuters, Selasa (7/11/2017).

Sementara itu, Red Sea International 4230.SE, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang property, mengatakan bahwa bisnisnya terus berlanjut meski ada laporan media bahwa chairman Amr al-Dabbagh telah ditahan.

Pejabat Saudi mengatakan bahwa Dabbagh, mantan gubernur Otoritas Investasi Umum Arab Saudi, ditahan.

Para bangsawan, menteri, dan pengusaha Saudi termasuk di antara mereka yang terkena pembersihan anti-korupsi terbesar dari elit kerajaan yang makmur dalam sejarah modernnya.

Penangkapan tersebut merupakan yang terbaru dalam serangkaian langkah dramatis oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman untuk menegaskan pengaruh Saudi secara internasional dan memusatkan kekuatannya sendiri dalam sistem penguasa turun-temurun.

Di antara pengusaha yang ditahan lainnya adalah Pangeran Alwaleed bin Talal, ketua perusahaan investasi Kingdom Holding 4280.SE. Al Tayyar Travel 1810.SE mengatakan pada hari Senin bahwa pihaknya terus beroperasi setelah media lokal melaporkan pendiri Nasser bin Aqeel al-Tayyar ditahan.

Credit sindonews.com

Ulama Saudi Dukung Raja Salman Berantas Korupsi

Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz al Saud dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe.

CB, RIYADH -- Sejak Muhammad bin Salman ditunjuk sebagai putra mahkota pertengahan tahun ini, Kerajaan Arab Saudi telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang dinilai progresif. Di antaranya mengizinkan konser musik dan hiburan lainnya, mengizinkan perempuan menonton pertandingan olahraga di dalam stadion, serta mencabut larangan mengemudi untuk perempuan.

Pemerintah Arab Saudi juga menangkap ribuan ulama yang dinilai mengampanyekan ekstremisme Islam. Dalam pernyataannya akhir bulan lalu, Pangeran Muhammad menekankan akan mengembalikan Islam yang lebih moderat di Arab Saudi. Ia secara tegas mengatakan, kebijakan-kebijakan religius yang dijalankan Arab Saudi sepanjang 30 tahun belakangan tak normal dan merupakan reaksi atas radikalisme yang dipicu Revolusi Iran pada 1979.

Sejauh ini, dewan ulama resmi ulama menyatakan dukungan atas langkah komite antikorupsi. “Hukum Islam memerintahkan kita untuk melawan korupsi, sementara kepentingan nasional kita memang memerlukan hal tersebut,” demikian pernyataan resmi Sekretaris Jenderal Dewan Ulama Senior Arab Saudi, kemarin. Mereka juga menilai pembentukan komite antikorupsi sebagai langkah bijaksana Raja Salman.

Kendati demikian, sebagian ulama di Arab Saudi memandang dengan waswas tindakan pembersihan oleh Raja Salman dan Pangeran Muhammad. Terlebih bagi mereka yang memandang curiga agenda reformasi dan kampanye moderasi Islam sang Pangeran.

“Tentu hal itu (penangkapan) membuat saya tak nyaman,” kata seorang ulama negara di Buraida, seperti dilansir New York Times, kemarin.

Buraida adalah sebuah kota konservatif di bagian utara Riyadh. Ia menyatakan khawatir atas kebijakan-kebijakan kerajaan yang kian memberikan keleluasaan bagi kaum perempuan.

Sejauh ini, kerajaan mencoba membungkam sentimen-sentimen serupa dari para ulama dengan melakukan penangkapan dan pelarangan menyampaikan pendapat yang tak sesuai kebijakan kerajaan. “Mereka (kerajaan) melakukan aksi pendahuluan. Semua yang melawan kebijakan kerajaan akan ditangkap,” kata ulama tersebut.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Saudi Bekukan Aset Pangeran dan Menteri yang Korupsi

Raja Arab Saudi, Salman bin Abdul Aziz (kiri) bersama putranya Muhammad bin Salman.

CB, RIYADH -- Komisi antikorupsi Arab Saudi dilaporkan mulai membekukan aset para pangeran, menteri, dan mantan menteri yang menjadi tersangka dalam kasus korupsi. Hal tersebut dilakukan sebagai bukti bahwa mereka tak kebal terhadap hukum.

"Komite berwenang untuk mengungkapkan rincian bank milik tersangka, membekukan aset dan uang mereka, serta mengambil tindakan lain yang sesuai," kata Presiden Komite Antikorupsi Saudi Mehaisen, seperti dilaporkan laman Aljazirah, Selasa (7/11).

Ia menegaskan bahwa tidak satu pun tersangka korupsi di Saudi yang kini bisa lolos dari jerat hukum, terlepas dari posisi, jabatan, atau status mereka. "Seperti Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman telah menyatakan dengan jelas bahwa tidak ada yang berada di atas hukum dan tidak ada orang yang terbukti terlibat korupsi akan melarikan diri, bahkan tidak seorang pangeran atau menteri," ujar Mehaisen.

Sementara itu Raja Salman bin Abdulaziz baru saja melantik dua menteri baru. Ia adalah Pangeran Khalid bin Ayyaf al-Muqrin yang ditetapkan sebagai menteri Garda Nasional dan Mohammed al-Tuwaijri sebagai menteri Perekonomian dan Perencanaan.

Sebelumnya menteri Garda Nasional dijabat oleh Pangeran Miteb bin Abdullah sedangkan menteri Perekonomian diduduki Adel Fakeih. Namun keduanya dipecat dari jabatannya setelah diklaim terlibat korupsi oleh komisi antikorupsi Saudi.

Pada Sabtu pekan lalu, Raja Salman membentuk komisi antikorupsi yang dikepalai Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman. Setelah resmi dibentuk, komisi tersebut segera menangkap dan menahan 11 pangeran, empat menteri, serta puluhan mantan menteri karena diyakini terlibat kasus korupsi.

Penangkapan besar-besaran terhadap pangeran dan menteri tersebut memicu perdebatan serta spekulasi bahwa Mohammed bin Salman tengah berupaya menyingkirkan orang-orang yang tak sehaluan dengan cara pandangnya. Kendati demikian, sebagian kalangan menilai ini merupakan langkah awal yang sedang ditapaki Mohammed bin Salman untuk mereformasi sistem perekonomian di negaranya.

Credit republika.co.id

Saudi blokir rekening para pangeran yang ditangkap

Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud melambaikan tangan sebelum menaiki pesawat menuju Brunei Darussalam di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (4/3/2017). (ANTARA/Muhammad Adimaja)

Jakarta (CB) - Pihak berwenang Arab Saudi menyatakan telah membekukan rekening bank milik para tersangka yang ditahan oleh kerajaan karena tuduhan korupsi.

Pemerintah menyatakan tidak akan pandang bulu dalam menangani kasus ini.

Saudi Center for International Communication, yang didirikan Kementerian Kebudayaan dan Informasi, menyatakan uang yang muncul berkaitan dengan kasus korupsi akan dikembalikan ke kas negara.

Komisi antikorupsi Saudi yang dibentuk Sabtu pekan lalu melalui dekrit Raja Salman dan diketuai Pangeran Mahkota Mohammed bin Salman, telah menangkap beberapa pangeran dan menteri, demikian laman Al-Arabiya.

Credit antaranews.com

Raja Saudi temui mantan PM Lebanon Hariri

Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz Al-Saud (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Riyadh (CB) - Raja Arab Saudi Salman pada Senin bertemu dengan mantan Perdana Menteri Lebanon Saad Hariri, kurang dari 48 jam setelah dia mengundurkan diri dalam sebuah pidato yang disiarkan televisi dari Riyadh.

Saat pertemuan itu, "mereka mengkaji situasi di Lebanon," lapor kantor berita Saudi Press Agency, seperti dikutip AFP.

Menteri dalam negeri, menteri luar negeri dan menteri negara untuk urusan Arab dan Teluk juga hadir.

Hariri, anak didik Riyadh, pada Sabtu mengumumkan pengunduran dirinya yang mengejutkan dalam sebuah siaran di ibu kota Saudi.

Dia menjelaskan "cengkeraman" sekutu Hizbullah, Iran, terhadap negaranya sebagai alasan dari keputusannya, dan juga menyatakan dia merasa nyawanya terancam.

Credit antaranews.com

Raja Salman Dilaporkan Temui PM Libanon yang Mengundurkan Diri

RIYADH - Pemimpin Arab Saudi, Raja Salman bin Abdul Aziz al-Saudi dilaporkan telah melakukan pertemuan dengan Said Hariri, mantan Perdana Menteri Libanon, yang kemarin menyampaikan pengunduran diri.

Menurut keterangan media Saudi, Al Arabiya, seperti dilansir dari Anadolu Agency pada Senin (6/11), pertemuan itu berlangsung pada Senin pagi waktu setempat. Belum diketahui apa isi dari pembicaraan antara Raja Salman dan Hariri.

Pertemuan ini sendiri sejatinya cukup mengejutkan, karena hanya terjadi dua hari setelah Hariri menyampaikan pengumuman mendadak pengunduran dirinya, yang kebetulan juga dilakukan di Saudi.

Sementara itu, terkait isi pidato pengunduran Hariri, yang menyerang Iran dan Hizbullah, pemimpin gerakan Hizbullah Libanon, Hassan Nasrallah, menyebut pidato itu ditulis oleh pihak Saudi. Dia juga menuduh Saudi sebagai “aktor” di balik pengunduran diri Hariri.

”Bukan keinginan kami agar Hariri mengundurkan diri,” kata pentolan Hizbullah tersebut, yang menggambarkan mundurnya Hariri sebagai langkah mendadak dan tak terduga.

Bahkan, jika dia dipaksa untuk mengundurkan diri, cara eksekusi seperti itu tidak mencerminkan cara Hariri dalam menanganinya,” sambungnya.

Hariri, dalam pidatonya, menyalahkan campur tangan Iran dan Hizbullah di Libanon. Intervensi itu menjadi salah satu keputusannya untuk mengundurkan diri. Dia juga mengonfirmasi bahwa ada kekhawatiran pada dirinya menjadi target pembunuhan.

Credit sindonews.com

Menteri Saudi: Libanon Nyatakan Perang Melawan Arab Saudi

RIYADH - Menteri Urusan Teluk Arab Saudi, Thamer al-Sabhan, mengatakan bahwa pemerintah Libanon telah menyatakan perang melawan Kerajaan Arab Saudi. Pernyataan menteri tersebut merujuk pada tindakan Hizbullah Libanon yang dia anggap sudah melakukan agresi terhadap Riyadh.

”Kami akan memperlakukan pemerintah Libanon sebagai pemerintah yang menyatakan perang terhadap Arab Saudi karena agresi Hizbullah,” katanya.

Mengutip laporan Al Arabiya, Selasa (7/11/2017), Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud telah mengungkapkan bahwa Saad Hariri—Perdana Menteri Libabon yang mengumumkan mengundurkan diri—merinci agresi Hizbullah terhadap Riyadh. Kerajaan Saudi menekankan bahwa pemerintah Libanon harus menyadari bahaya yang dipaksakan oleh milisi sekutu Iran tersebut.

Sabhan melanjutkan, milisi Hizbullah terlibat dalam tindakan “teroris” yang mengancam Kerajaan. Dia menegaskan bahwa Arab Saudi akan menggunakan semua cara politik dan lainnya untuk menghadapi faksi yang dia sebut sebagai “Partai Setan” itu.

”Kami mengharapkan pemerintah Libanon bertindak untuk mencegah Hizbullah,” katanya dalam sebuah wawancara dengan Al Arabiya.

Sabhan juga menuduh Hizbullah menyelundupkan narkoba ke Arab Saudi dan melatih pemuda Saudi dalam tindakan terorisme.

Menteri tersebut mengatakan bahwa Hariri dan pemerintah Libanon tidak akan menerima posisi milisi Hizbullah. ”Libanon diculik oleh milisi Hizbullah dan di belakangnya adalah Iran,” katanya.

Pemerintah Libanon di Beirut belum merespons pernyataan pejabat tinggi Riyadh perihal klaim pengumuman perang itu.

Credit sindonews.com

Pasukan pimpinan Saudi tutup jalan udara, laut, darat menuju Yaman

Pemandangan Kota Tua Sanaa di Yaman, Minggu (25/9/2016). (REUTERS/Mohamed al-Sayaghi)

Dubai (CB) - Pasukan sekutu militer pimpinan Arab Saudi mengatakan bahwa untuk sementara pihaknya akan menutup semua jalan udara, darat dan laut menuju Yaman, guna membendung aliran senjata dari Iran kepada pemberontak Houthi, menurut pernyataan pada Senin dalam laporan SPA.

Langkah tersebut diambil menyusul dicegatnya sebuah peluru kendali yang ditembakkan menuju Riyadh pada Sabtu. Sekutu pimpinan Saudi menganggap peristiwa tersebut sebagai sebuah "peningkatan serangan berbahaya" yang dilancarkan oleh gerakan Houthi, sebuah kelompok pemberontak yang bersekutu dengan Iran, dalam mengendalikan sebagian besar wilayah Yaman.

Sekutu gabungan itu dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuduh Iran sebagai dalang atas serangan tersebut, namun Kepala Pengawal Revolusi Iran membantah tuduhan itu pada Minggu, menganggap ucapan Trump tersebut sebagai sebuah "fitnah".

Pertahanan udara Arab Saudi berhasil mencegat peluru kendali balistik dan dijatuhkan di dekat bandar udara Riyadh tanpa menyebabkan adanya korban jiwa.

Sekutu gabungan tersebut telah menyasar gerakan Houthi sejak kelompok itu merebut beberapa bagian dari Yaman pada 2015, termasuk ibu kota Sanaa. Memaksa Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi untuk melarikan diri dan mencari pertolongan ke negara tetangganya, Arab Saudi.

"Komando Pasukan Gabungan memutuskan untuk sementara waktu menutup semua pelabuhan udara, laut dan perbatasan darat menuju Yaman," kata SPA dalam pernyataan. Kantor berita Saudi itu menambahkan bahwa pekerja bantuan dan pasokan kemanusiaan akan tetap memiliki jalan untuk masuk dan keluar dari Yaman.

PBB dan organisasi bantuan internasional telah berulang kali mengkritik pasukan gabungan pimpinan Saudi karena menghalangi jalannya bantuan, terutama ke wilayah utara yang dikepung pemberontak.

Perang saudara telah menewaskan lebih dari 10.000 orang dan memicu krisis kemanusiaan yang parah di salah satu negara Arab termiskin di dunia itu. Lebih dari setengah juta penduduk Yaman terjangkit kolera dan sekitar tujuh juta lagi berada dalam jurang kelaparan, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pada Minggu, seorang pelaku bom mobil bunuh diri meledakkan diri di sebuah pos pemeriksaan keamanan di kota Aden, menewaskan 15 orang dan melukai sedikit-dikitnya 20 orang, kata beberapa warga dan petugas keamanan. Aden adalah pusat kegiatan sementara pemerintah Yaman yang diakui secara internasional, demikian Reuters.

Credit antaranews.com

Saudi tutup perbatasan dengan Yaman, tuduh Iran luncurkan rudal

Arsip Foto. Polisi dan warga memeriksa lokasi tabrakan di sebuah jalan bebas hambatan menuju perbatasan antara Yaman dan Arab Saudi. (REUTERS/Khaled Abdullah)

Riyadh (CB) - Koalisi pimpinan Arab Saudi yang memerangi pemberontak Houthi di Yaman menutup perbatasan udara, laut dan darat dengan Yaman pada Senin dan menuduh Iran berada di balik serangan rudal ke Riyadh pada akhir pekan, dengan mengatakan bahwa itu "mungkin merupakan sebuah tindakan perang."

Arab Saudi mencegat dan menghancurkan rudal balistik yang diluncurkan dari Yaman ke dekat bandara internasional Riyadh pada Sabtu.

Rudal tersebut pertama diarahkan oleh pemberontak ke jantung ibu kota Arab Saudi, menekankan ancaman yang berkembang akibat konflik itu.

"Kepemimpinan pasukan koalisi oleh karena itu menganggap ini... sebuah agresi militer terang-terangan oleh rezim Iran yang mungkin merupakan sebuah tindakan perang" menurut pernyataan kantor berita Arab Saudi SPA dalam sebuah pernyataan.

Puing-puing rudal itu jatuh di Bandara Internasional Raja Khalid, tepat di sebelah utara Riyadh, setelah rudal tersebut ditembak jatuh, tetapi pihak berwenang tidak melaporkan adanya kerusakan atau korban jiwa.

Perperangan rumit di Yaman melibatkan pemerintah Presiden Abedrabbo Mansour Hadi melawan mantan presiden Ali Abdullah Saleh dan sekutu pemberontak Houthi yang didukung Iran.

Pernyataan Arab Saudi menyatakan bahwa perbatasan ditutup "untuk mengisi kesenjangan dalam prosedur pemeriksaan yang memungkinkan penyelundupan rudal dan peralatan militer berlanjut ke milisi Houthi yang setia pada Iran di Yaman".

Meski ada penutupan sementara perbatasan udara, laut dan darat, Arab Saudi akan melindungi "masuk dan keluarnya bantuan dan personel kemanusiaan" menurut pernyataan pemerintah Arab Saudi yang dikutip AFP.

"Koalisi... menegaskan hak kerajaan untuk merespons ke Iran pada waktu yang tepat dan dalam bentuk yang tepat," kata pernyataan itu, yang disampaikan sehati setelah ISIS mengklaim serangan besar ke benteng utama pemerintah Yaman di Aden pada Minggu yang menewaskan 15 orang.

ISIS dan ekstremis Al-Qaeda rivalnya memanfaatkan situasi perang untuk meningkatkan keberadaan mereka di sepanjang wilayah selatan.

Sementara Al-Qaeda in the Arabian Peninsula (AQAP) selama bertahun-tahun punya posisi kuat di bagian selatan Yaman, ISIS baru-baru ini maju untuk mengklaim serangan ke militer maupun milisi Syiah.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, lebih dari 8.650 tewas sejak konflik meletus di negara itu tahun 2015 dan hampir 49.000 lainnya terluka.

Credit antaranews.com

Pertemuan Xi-Trump Tentukan Masa Depan Cina-AS

Presiden AS Donald Trump dan Presiden Cina Xi Jinping.

CB, BEIJING -- Pertemuan Presiden Xi Jinping dan Presiden Donald Trump yang akan melakukan kunjungan ke Beijing pada Rabu (8/11) hingga Jumat (10/11) akan menentukan masa depan hubungan Cina dan Amerika Serikat.

Trump merupakan kepala negara pertama yang melakukan kunjungan kenegaraan setelah Kongres ke-19 Partai Komunis Cina yang kembali memutuskan Xi sebagai Sekretaris Jenderal partai tersebut.

"Kami punya banyak persyaratan dalam kunjungan kenegaraan itu," kata Duta Besar Cina untuk AS Cui Tinkai sebagaimana dikutip Kantor Berita Xinhua, Senin (6/11).

Selain upacara penyambutan dengan karpet merah, pembicaraan formal, dan jamuan makan, Presiden Xi dan mitranya itu memiliki beberapa agenda informal, demikian Wakil Menteri Luar Negeri Cina Zheng Zeguang. Menurut Cui, sejumlah agenda informal tersebut bukan untuk konsumsi publik karena merupakan hal istimewa bagi Trump dan keluarganya untuk belajar lebih banyak tentang sejarah, budaya, dan rakyat Cina.

"Kedua kepala negara tersebut memiliki agenda pembicaraan penting terkait peningkatan hubungan bilateral," kata Cui.

Pada April lalu, keduanya telah menghabiskan waktu lebih dari tujuh jam dalam dialog di real estate milik Trump, Mar-a-Lago, di negara bagian Florida, AS.

"Pertemuan informal nanti akan menghasilkan suasana yang kondusif dalam jalinan kemitraan dan persahabatan antarkedua kepala negara," kata Direktur Studi Amerika di China Institute of Contemporary International Relations, Da Wei.

Kerja sama perdagangan dan isu Semenanjung Korea merupakan topik utama pertemuan kedua kepala negara di Beijing itu. Nilai perdagangan kedua negara naik dari 2,5 miliar dolar AS pada 1979 menjadi 520 miliar dolar AS pada 2016 sebagaimana data Kementerian Perdagangan Cina.

Zheng mengatakan upaya untuk mengatasi ketidakseimbangan perdagangan antara Cina dan AS adalah dengan memperbanyak ekspor AS ke Cina dan meningkatkan investasi kedua belah pihak. Upaya tersebut jauh lebih baik daripada membatasi impor barang dari Cina, demikian tambah Zheng.

"Kemitraan ekonomi kedua negara maju di bidang perekonomian di dunia itu harus terus menguntungkan kedua belah pihak," kata Cui.

Menurut Zheng, pihaknya akan selalu mendukung denuklirisasi di Semenanjung Korea dan masalah tersebut akan dibahas di meja perundingan nanti. Setelah kesepakatan pasar Cina kembali terbuka bagi sapi AS pada Juli yang merupakan bagian dari rencana aksi 100 hari peningkatan kerja sama ekonomi, daging sapi dari AS kembali tersajikan di meja-meja makan Cina.

Sejak pertemuan di Mar-a-Lago pada April, rencana aksi 100 hari telah menghasilkan beberapa kemajuan. Kerja sama bilateral juga akan dilakukan melalui mekanisme dialog yang mengarah pada diplomasi dan keamanan, ekonomi, penegakan hukum, keamanan siber, sosial, dan pertukaran antarmasyarakat kedua negara.

Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross diperkirakan mengajak seorang delegasi bisnis ke Beijing dalam pertemuan tersebut. Kunjungan Trump yang dilakukan beberapa hari setelah Kongres ke-19 PKC itu merupakan bentuk penegasan kembali terbukanya strategi win-win.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Jepang Hendak Tembak Rudal Korut, China Minta Tokyo Tahan Diri

BEIJING - Pemerintah China meminta Jepang untuk menahan diri terkait dengan masalah Korea Utara (Korut). Ini merupakan respon atas pernyataan yang dilontarkan oleh Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe.

Abe, yang berbicara pasca menggelar makan siang dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, menuturkan, Jepang akan melakukan tekanan maksimal kepada Korut, terkait dengan pengembangan rudal balisitk.

Pemimpin Jepang itu kemudian mengatakan, pihaknya mungkin akan menembak jatuh rudal balisitk Korut, jika negara yang dipimpin Kim Jong-un itu kembali melakukan uji coba rudal balistik.

Menanggapi pernyataan Abe ini, juru bicara Kementerian Luar Negeir China, Hua Chunying menuturkan, pernyataan Abe tersebut sangat berbahaya. Menurutnya, situasi di Semenanjung Korea sangat rapuh, sehingga pernyataan apapun bisa memperkeruh situasi di kawasan tersebut.

"Semua pernyataan mengenai masalah Pyongyang harus berkontribusi pada de-eskalasi ketegangan, karena situasi di Semenanjung Korea sangat rumit dan sensitif," kata Hua dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik pada Senin (6/11).

Jepang sejauh ini Jepang memang belum pernah menembak rudal Korut yang melintas negara mereka. Rencana Abe ini muncul setelah Trump menyesalkan sikap lembek Jepang, yang membiarkan rudal Korut melintasi langit Jepang.

Credit sindonews.com

Trump: Jepang Akan Tembak Rudal Korut Jika Beli Senjata AS

TOKYO - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan Jepang akan menembak rudal Korea Utara (Korut) 'keluar dari langit' jika membeli persenjataan AS. Ia pun meminta Tokyo mengambil sikap yang telah dihindari sampai sekarang.

Trump, yang berbicara setelah pertemuan puncak dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, mengulangi pernyataannya "era kesabaran strategis" dengan Korut telah berakhir. Ia dengan tegas menyatakan bahwa kedua negara bekerja sama untuk melawan "agresi berbahaya".

Trump juga menekan Jepang untuk menurunkan defisit perdagangannya dengan AS dan membeli lebih banyak perangkat keras militer AS.

"Dia (Abe) akan menembak mereka keluar dari langit saat dia menyelesaikan pembelian banyak peralatan militer tambahan dari Amerika Serikat," kata Trump, mengacu pada rudal Korea Utara.

"Perdana menteri akan membeli sejumlah besar peralatan militer, seperti seharusnya. Dan kami membuat peralatan militer terbaik sejauh ini," sambungnya seperti disitat dari Reuters, Senin (6/11/2017).

Abe, untuk sementara, mengatakan Tokyo akan menembak jatuh rudal "jika perlu".

Trump membalas sebuah pertanyaan yang diajukan kepada Abe - yaitu bagaimana dia menanggapi sebuah kutipan Trump dari sebuah wawancara baru-baru ini dimana dia mengatakan bahwa Jepang adalah negara "samurai" dan seharusnya telah menembak jatuh rudal Korut.

Kebijakan Jepang adalah bahwa ia hanya akan menembak jatuh sebuah rudal jika jatuh di wilayah Jepang atau jika dinilai menimbulkan "ancaman eksistensial" ke Jepang karena ditujukan untuk sasaran AS.

Presiden AS pada hari kedua perjalanannya ke Asia selama 12 hari yang fokus pada perdagangan dan program rudal nuklir Korut.

"Yang terpenting, kami berupaya melawan agresi berbahaya rezim tersebut di Korea Utara," kata Trump, yang menyerukan uji coba nuklir Pyongyang dan peluncuran rudal balistik baru-baru ini di atas Jepang sebuah ancaman bagi dunia yang beradab dan terhadap perdamaian dan stabilitas internasional.

"Beberapa orang mengatakan bahwa retorika saya sangat kuat. Tapi lihatlah apa yang terjadi dengan retorika yang sangat lemah selama 25 tahun terakhir. Lihat dimana kita sekarang," tambahnya.

Tindakan Korut baru-baru ini telah mengangkat pertaruhannya dalam tantangan internasional yang paling penting dari kepresidenan Trump.

Trump telah mengagetkan sejumlah sekutunya sumpahnya untuk "benar-benar menghancurkan" Korut jika mengancam AS dan mencemooh pemimpin Korut Kim Jong-un sebagai "manusia roket" dalam misi bunuh diri.

Abe, yang kerap terlibat beberapa pertemuan puncak dan telepon, mengulangi pernyataannya bahwa Jepang mendukung pernyataan Trump bahwa semua opsi ada di atas meja. Ia mengatakan sudah waktunya untuk memberikan tekanan maksimal pada Korea Utara dan kedua negara "100 persen" bersama dalam masalah ini.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying, menanggapi komentar Abe, mengatakan bahwa "situasi" Korut "sudah sangat kompleks, sensitif dan lemah".

"Kami berharap bahwa di bawah situasi sekarang, semua kata dan tindakan di antara semua pihak dapat membantu mengurangi ketegangan dan membangun kembali rasa saling percaya dan mendapatkan kembali masalah nuklir Korea Utara pada jalur dialog dan negosiasi yang benar," katanya.

Credit sindonews.com

Trump buka pintu negosiasi untuk Korea Utara

Presiden Amerika Serikat Donald Trump (REUTERS/Eduardo Munoz )

Jakarta (CB) - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan pesan lebih rekonsiliatif kepada Korea Utara dalam pertemuan bisnis di Tokyo selama lawatannya ke Asia yang akan didominasi oleh masalah krisis nuklir Korea Utara.

Trump sempat mengawali lawatan maratonnya ke Asia dengan bahasa lebih keras ketika kemarin menyatakan bahwa tidak ada seorang pun diktator yang boleh menyepelekan AS. Pernyataan ini disebut-sebut ditujukan kepada pemimpin muda usia Kim Jong-Un.

Namun kemudian dia mengubah intonansinya dengan menyatakan akan membuka pintu kepada Pyongyang guna bertemu dengan Kim.

"Saya akan duduk bersama dengan siapa pun. Saya tak menganggap ini kuat atau lemah, saya kira duduk bersama dengan yang lain itu tidaklah buruk," kata dia dalam wawancara dengan program televisi AS "Full Measure".

"Oleh karena itu saya pasti akan terbuka untuk melakukan hal itu tetapi kami akan menunggu ke mana arahnya. Saya kira kita terlalu dini."

Trump tiba di Asia di bawah tingginya ketegangan dengan Korea Utara setelah bomber AS terbang di atas Semenanjung Korea yang memicu timbulnya kekhawatiran bahwa Korea Utara akan terdorong untuk menggelar uji coba nuklir atau peluru kendalinya, demikian AFP.

Credit antaranews.com

Jepang akan bekukan aset 35 organisasi dan individu Korut

Arsip Foto. Pejalan kaki melewati layar TV di Tokyo, Jepang, yang menyiarkan peluncuran rudal Korea Utara pada Jumat (15/9/2017). (REUTERS/Issei Kato )

Tokyo (CB) - Jepang akan membekukan aset organisasi dan individu asal Korea Utara sebagai sanksi baru, kata Perdana Menteri Shinzo Abe pada Senin, dalam sebuah konferensi pers bersama dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

"Kami akan memutuskan besok untuk membekukan aset 35 organisasi dan individu" sebagai sanksi tambahan untuk menyelesaikan isu penculikan dan pengembangan nuklir dan rudal Pyongyang, kata Abe.

Jepang juga menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Trump bahwa semua pilihan bisa dipertimbangkan dalam menangani Korea Utara.

"Kami selalu mendukung kebijakan Presiden Trump bahwa semua pilihan bisa dipertimbangkan" dalam mengekang Korea Utara atas aksi provokatif yang melibatkan program nuklir dan rudal balistiknya, kata Abe sebagaimana dikutip kantor berita AFP.

Credit antaranews.com

Korea Selatan kenakan sanksi pada 18 warga Korea Utara

Arsip Foto. Warga memperhatikan layar raksasa menunjukkan peluncuran uji coba misil balistik antar-benua Hwasong-14 dalam foto yang disiarkan Kantor Berita Pusat Korea Utara (KCNA), Rabu (5/7/2017). (KCNA/via REUTERS/djo/17)

Seoul (CB) - Korea Selatan menjatuhkan sanksi sepihak terhadap 18 warga Korea Utara pada Senin, menghalangi transaksi keuangan apa pun antara mereka yang dikenai sanksi dan warga Korea Selatan sebagai bagian dari upaya internasional untuk mengeringkan arus kas ilegal Pyongyang.

Semua 18 orang yang dijatuhi sanksi memiliki hubungan langsung dengan bank-bank Korea Utara menurut pengumuman resmi yang diunggah di situs web Kementerian Dalam Negeri Korea Selatan.

"Mereka adalah orang-orang di lembaga-lembaga keuangan Korea Utara yang telah mendapat sanksi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa," seorang pejabat pemerintah yang terlibat langsung dalam proses pengenaan sanksi tersebut mengatakan kepada Reuters. Pejabat tersebut meminta dirahasiakan identitasnya karena tidak berwenang berbicara dengan media.

Orang-orang yang dikenai sanksi merupakan pegawai berpangkat tinggi yang telah dikaitkan dengan program pengembangan nuklir dan rudal Korea Utara, serta upaya pengadaan valuta asing di negaranya menurut pejabat pemerintah itu.

Pengumuman tersebut disampaikan sehari menjelang kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke Korea Selatan sebagai bagian dari tur Asianya, di mana ia diperkirakan membahas program nuklir dan rudal Korea Utara secara panjang lebar dengan pejabat pemerintah lokal.

Ketika ditanya mengenai waktu penyampaian pengumuman tersebut, pejabat pemerintah itu membantahnya keterkaitannya dengan kunjungan Trump ke Seoul.

Pengumuman sanksi tersebut diperkirakan tidak akan berdampak terhadap kegiatan ilegal Korea Utara untuk mendanai program senjata karena semua pertukaran perdagangan dan keuangan telah dilarang sejak Mei 2010 setelah insiden serangan torpedo oleh Korea Utara terhadap kapal perang Korea Selatan.

Mereka yang terkena sanksi bernama: Kang Min, Ko Chol Man, Ku Ja Hyong, Kim Kyong Il, Kim Tong Chol, Kim Sang Ho, Kim Jong Man, Kim Hyok Chol, Ri Un Song, Ri Chun Song, Ri Chun Hwan, Mun Kyong Hwan , Park Mun Il, Pak Bong Nam, Pang Su Nam, Pae Won Uk, Chu Hyok dan Choe Sok Min.

Menurut pengumuman, 14 orang dari mereka berbasis di China, dua berbasis di Libya sementara dua sisanya berada di Rusia.

Institusi yang berafiliasi dengan 18 orang tersebut adalah Bank Daesong Korea, Foreign Trade Bank of the Democratic People's Republic of Korea, Korea United Development Bank, Bank of East Land dan Bank Internasional ILSIM.

Hingga pengumuman sanksi pada Senin, Korea Selatan telah mengenakan sanksi terhadap 97 orang Korea Utara.

Credit antaranews.com

Penembakan di Texas, ini penjelasan Presiden AS Donald Trump

Presiden Amerika Serikat Donald Trump (REUTERS/Yuri Gripas )

Tokyo (CB) - Presiden Amerika Serikat pada Senin mengatakan bahwa penembakan massal di gereja Texas, yang menewaskan sedikit-dikitnya 26 orang, terjadi karena "persoalan kesehatan mental".

Dia menegaskan bahwa penembakan itu tidak terjadi karena masalah aturan penjualan bebas senjata, yang menjadi masalah politik hangat di Amerika Serikat.

Saat ditanya dalam jumpa pers di Tokyo mengenai kebijakan yang akan ia dukung sebagai tanggapan atas penembakan tersebut, Trump mengatakan bahwa berdasarkan laporan awal, sang pelaku adalah "orang gila, yang punya banyak masalah".

"Kami punya banyak masalah kesehatan mental di negara kami, sebagaimana juga terjadi di negara lain. Itu bukan masalah persenjataan," kata dia seperti diberitakan Reuters.

"Untung saja ada orang lain yang juga membawa senjata dan menembak pelaku," kata Trump.

"Itu masalah kesehatan mental dalam tingkat tertinggi. Itu peristiwa menyedihkan, sangat menyedihkan," kata Trump.

Pria pelaku itu, yang bergerak sendiri, mulai menembakkan senapan serbu bawaannya pada Minggu setelah memasuki Gereja Baptis Pertama di Sutherland Springs, sekitar 65 km sebelah timur San Antonio.

Ia membunuh jamaah gereja berusia lima hingga 72 tahun.

Setelah menembak, sang pelaku, yang digambarkan sebagai seorang kulit putih berusia 20 tahunan, kemudian ditembak oleh seorang warga setempat.

Ia melarikan diri dengan kendaraannya dan ditemukan tewas di daerah di dekat tempat tersebut.

Belum jelas apakah sang pelaku melakukan bunuh diri atau tewas akibat tembakan dari warga itu, kata pejabat setempat.

Trump berada di Jepang untuk melakukan kunjungan 12 hari ke lima negara Asia.

Credit antaranews.com

Paradise Papers Ungkap Aset Menlu AS di 'Surga Pajak'

Menlu AS kembali menjadi sorotan setelah namanya disebut dalam Paradise Papers karena 'menimbun' harta jutaan dolar melalui sahamnya di perusahaan offshore. (Reuters/Yuri Gripas)

Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Rex Tillerson, kembali menjadi sorotan setelah namanya disebut dalam Paradise Papers karena 'menimbun' harta jutaan dolar melalui sahamnya di perusahaan offshore, yang selama ini dikenal untuk menghindari pajak.

Dalam sejumlah dokumen dalam Paradise Papaers yang dirilis oleh International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) pada Minggu (5/11), disebutkan bahwa Tillerson menanam saham pada perusahaan minyak dan gas Marib Upstream Co., yang berbasis di Bermuda.

Eks CEO ExxonMobil itu juga disebut pernah menjadi direktur Marib Upstream Co. pada 1997, saat dirinya juga menjabat sebagai presiden ExxonMobil Yaman. Menurut Data klien milik firma hukum Appleby itu, Tillerson baru mengundurkan diri dari pimpinan Marib Upstream Co. pada 1998.

Marib Upstream Co. merupakan perusahaan joint venture antara perusahaan negara Yemen Gas Company, anak perusahaan ExonMobil yakni Yemen Exploration & Production Company, dan Yemen LNG Company yang juga memiliki saham besar di perusahaan minyak Perancis, Total.

Marib Upstream Co selama ini menjalankan operasinya dengan cara sistem bagi hasil bersama pemerintah Yaman hingga ditangguhkan pada 2005 lalu, ketika Sanaa menyerahkan seluruh hak produksinya kepada perusahaan milik negara.

Selain Tillerson, ada beberapa pejabat sekaligus konglomerat AS lainnya yang tercantum dalam Paradise Papers dan diketahui memiliki hubungan dekat dengan Trump, salah satunya Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross, investor Thomas J Barrack Jr., Sheldon G Adelson, dan Steve Wynn.

Sementara itu, sejumlah eks pemimpin negara seperti mantan Perdana Menteri Jepang Yukio Hatoyama, eks presiden Costa Rica Jose Maria Figueres, dan mantan PM Pakistan Shaukat Aziz juga masuk dalam Paradise Papers yang mencakup 13,4 juta dokumen itu.

Dokumen tersebut menunjukkan betapa dalamnya sistem keuangan perusahaan cangkang offshore yang selama ini dikenal untuk menghindari pajak.

Perusahaan cangkang tersebut digunakan oleh para pemain politik dunia dan perusahaan global lainnya untuk menghindari pajak melalui manuver pembukuan yang semakin imajinatif.

Bocoran tersebut pertama kali diperoleh surat kabar Jerman, Süddeutsche Zeitung, dan dibagikan ke ICIJ yang memiliki jaringan lebih dari 380 wartawan di 67 negara.

Namun, ICIJ menyatakan, ada legitimasi terhadap penggunaan jasa perusahaan cangkang offshore dan trust. ICIJ tidak menyatakan dan memberikan sugesti bahwa perusahaan yang tercatat dalam dokumen tersebut melanggar atau bertindak tidak sesuai hukum.

Credit cnnindonesia.com

Paradise Papers Gali Relasi Bisnis Mendag AS dan Mantu Putin

Dokumen Paradise Papers membongkar investasi Mendag AS, Wilbur Ross, yang ternyata menjalin hubungan bisnis dengan menantu Presiden Rusia, Vladimir Putin. (Reuters/Brendan McDermid)

Jakarta, CB -- Jutaan dokumen dalam Paradise Papers membongkar investasi sejumlah tokoh dunia di perusahaan "surga pajak", termasuk Menteri Perdagangan Amerika Serikat, Wilbur Ross, yang ternyata menjalin hubungan bisnis dengan menantu Presiden Rusia, Vladimir Putin.

Bocoran dokumen yang dirilis oleh International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) pada Minggu (5/11) itu menunjukkan Ross memegang saham di salah satu perusahaan perkapalan, Navigator, melalui rantai investasi offshore.

Perusahaan itu ternyata menjalin kerja sama menguntungkan dengan Sibur, perusahaan gas Rusia yang juga dimiliki oleh Kirill Shamalov, suami dari putri Putin, Katerina Tikhinova.

Ross sendiri sudah melepaskan jabatannya di Navigator pada November 2014, dan hanya menanamkan saham di perusahaan itu setelah ia diangkat menjadi Mendag oleh Trump pada tahun ini.

Namun, sebagai pemegang saham, dia tetap mendapat keuntungan dari perusahaan Rusia yang dijalankan oleh keluarga Putin dan sekutu-sekutu dekatnya, beberapa di antaranya berada di bawah sanksi AS.

Lebih jauh, catatan perusahaan menunjukkan, Navigator mulai menggenjot relasinya dengan Sibur sejak 2014, ketika AS dan Uni Eropa menjatuhkan sanksi atas Rusia karena pencaplokan Krimea. Sejak saat itu, Sibur sudah meraup keuntungan senilai US$68 juta dari Navigator.

Sejumlah analis pun mengatakan bahwa bisnis ini sangat bermasalah. Daniel Fried yang pernah menjabat sebagai asisten Menteri Luar Negeri hubungan Eropa dan Eurasia pada masa George W Bush, mengatakan bahwa hubungan Ross dengan "kroni Putin" dapat melemahkan sanksi AS.

"Saya tidak mengerti mengapa ada orang yang memutuskan menjalin hubungan seperti ini ketika dia akan menduduki posisi senior dalam pemerintahan. Apa yang dia pikirkan?" katanya.

Namun, seorang pejabat senior Kemlu AS yang merancang sanksi Rusia di masa Barack Obama, Peter Harrell, mengaku tak terkejut dengan bocoran ini.

"Saya sebenarnya sangat terkejut. Mungkin seharusnya saya tidak terkejut, melihat pemerintahan ini, mungkin ada Rusia di setiap titik," ucap Harrell.

Menanggapi pemberitaan ini, sekretaris pers Ross, James Rockas, mengatakan bahwa kepemilikan saham ini tak akan berbenturan dengan tugas sebagai menteri perdagangan AS.

Meski demikian, laporan ini justru semakin memicu kecurigaan publik atas keterkaitan Ross dalam kasus dugaan intervensi Rusia dalam pemilihan umum AS pada 2016 lalu untuk memenangkan Trump.

Sebelumnya, Ross selalu menegaskan bahwa dia tuduhan itu hanya "rumor tak berdasar."

Data yang mengungkap hubungan Ross dan Shamallov ini hanya sebagian dari 13,4 juta dokumen Paradise Papers.

Dokumen tersebut menunjukkan betapa dalamnya sistem keuangan perusahaan cangkang offshore yang selama ini dikenal untuk menghindari pajak.

Perusahaan cangkang tersebut digunakan oleh para pemain politik dunia dan perusahaan global lainnya untuk menghindari pajak melalui manuver pembukuan yang semakin imajinatif.

Bocoran tersebut pertama kali diperoleh surat kabar Jerman, Süddeutsche Zeitung, dan dibagikan ke ICIJ yang memiliki jaringan lebih dari 380 wartawan di 67 negara.

Namun, ICIJ menyatakan, ada legitimasi terhadap penggunaan jasa perusahaan cangkang offshore dan trust. ICIJ tidak menyatakan dan memberikan sugesti bahwa perusahaan yang tercatat dalam dokumen tersebut melanggar atau bertindak tidak sesuai hukum.

Credit cnnindonesia.com

Eks Pemimpin Catalonia Tak Ditahan, Bebas Kampanye

Carles Puigdemont dinyatakan tak perlu ditahan oleh otoritas Belgia. (Reuters/Ivan Alvarado)

Jakarta, CB -- Mantan pemimpin Catalonia Carles Puigdemont tidak perlu mendekam di balik jeruji setelah pengadilan Brussels menyatakan ia boleh melenggang bebas di Belgia hingga Spanyol mendakwanya melakukan pemberontakan terhadap negara.

Putusan pengadilan ini berarti Puigdemont, yang meninggalkan Spanyol bulan lalu menyusul pembubaran pemerintah regional Catalan oleh Madrid, kini bebas untuk berkampanye jelang pemilihan umum sela 21 Desember yang akan datang.

Puigdemont pada Senin (6/11) menyatakan langkah pemerintahannya sah dan ia mengkritisi sistem yudisial Spanyol karena “jelas tidak independen dan tidak netral.”

Pemilu sela Desember ini bisa dipandang sebagai referendum kemerdekaan secara de facto, menyusul pemungutan suara sesungguhnya yang dianggap ilegal, 1 Oktober lalu.

Partai Puigdemont, PDeCAT, dan satu partai pro-kemerdekaan lainnya, menyatakan mungkin akan membentuk koalisi, tapi mesti membuat pernyataan aliansi resmi dengan tenggat waktu pada Selasa ini.

Walau demikian, aliansi lain juga bisa terbentuk setelah pemilu itu sendiri.

Upaya merdeka Catalonia telah menarik Spanyol ke dalam krisis politik terparah sejak pemberlakuan kembali demokrasi empat dekade lalu. Krisis ini telah memecah belah negara, memicu sentimen anti-Spanyol di Catalonia dan kecenderungan nasionalis di tempat-tempat lain.

Puigdemont menyerahkan diri kepada polisi Belgia bersama empat mantan menterinya, Minggu, menyusul perintah penangkapan yang dikeluarkan Spanyol atas dugaan pemberontakan dan penyalahgunaan dana.

Semua buron Spanyol itu dilarang meninggalkan Belgia tanpa seizin hakim.

Mereka akan disidang pada 17 November dalam rangka membahas perintah penangkapan tersebut, kata jaksa di Brussel yang dikutip Reuters.

Credit cnnindonesia.com

Belgia Bebaskan Mantan Pemimpin Catalonia

BARCELONA - Pengadilan Belgia dilaporkan telah melepaskan mantan pemimpin Catalonia yang menjadi buronan Spanyol, Carles Puigdemont. Pengadilan Belgia diketahui melepaskan Puigdemont, setelah mereka melakukan interogasi terhadap pencetus referendum kemerdekaan Catalonia itu.

Dibebaskannya Puigdemont oleh pengadilan Belgia disampaikan oleh Wakil Presiden organisasi anti-kemerdekaan Majelis Nasional Catalan Agusti Alcoberro. Dia menuturkan, Puigdemont bebas dengan sejumlah syarat yang harus dipenuhi.

"Mantan pemimpin Catalonia dan mantan penasihat yang menemaninya di Belgia, dibebaskan dengan syarat, bahwa mereka tidak akan meninggalkan negara tersebut sampai masalah deportasi mereka ke Spanyol diselesaikan," kata Alcoberro, seperti dilansir Sputnik pada Senin (6/11).

Sebelumnya dilaporkan, Puigdemont dan empat orang politisi senior Catalonia menyerahkan diri kepada kepada otoritas Belgia, kemarin. Juru bicara Jaksa Brussels, Gilles Dejemeppe mengatakan, Puigdemont dan rekan-rekannya sempat dijebloskan ke dalam penjara, sembari menunggu proses pemeriksaan.

Seperti diketahui, Puigdemont dan empat orang rekannya diketahui melarikan diri ke Belgia tidak lama setelah menyatakan deklarasi kemerdekaan Catalonia. Mereka pada awalnya melarikan diri ke Belgia untuk meminta suaka politik, namun sayangnya Brussesl sedari awal menyatakan mereka tidak akan memberikan suaka kepada Puigdemont.

Jumat lalu, Spanyol secara resmi menyerahkan surat perintah penangkapan Eropa untuk pemimpin Puigdemont dan empat rekannya ke kejaksaan Belgia. Dokumen tersebut menuturkan, kelima orang itu telah terlibat pemberontakan, penghasutan, penyalahgunaan dana publik, ketidaktaatan dan pelanggaran kepercayaan yang berkaitan dengan kekhawatiran kampanye kemerdekaan Catalonia.

Credit sindonews.com

Senin, 06 November 2017

Mantan Pemimpin Catalonia Serahkan Diri pada Polisi Belgia

BRUSSELS - Sejumlah politisi senior Catalonia yang melarikan diri ke Belgia dilaporkan telah menyerahkan diri kepada otoritas di Brussels. Salah satu dari mereka yang menyerahkan diri dikabarkan adalah mantan pemimpin Catalonia, Carles Puigdemont.

"Pagi ini lima orang yang diinginkan oleh Spanyol menyerahkan diri mereka ke polisi di Brussels. Mereka dimasukkan ke dalam tahanan pada pukul 9.17 pagi ini," ucap juru bicara jaksa Brussels, Gilles Dejemeppe.

"Hakim akan mendengar pernyataan orang-orang siang ini. Dia memiliki waktu sampai esok hari untuk memutuskan," sambungnya dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters pada Minggu (5/11).

Pada hari Jumat, Spanyol menyerahkan surat perintah penangkapan Eropa untuk pemimpin Puigdemont dan empat rekannya ke kejaksaan Belgia. Dokumen tersebut menuturkan, kelima orang itu telah terlibat pemberontakan, penghasutan, penyalahgunaan dana publik, ketidaktaatan dan pelanggaran kepercayaan yang berkaitan dengan kekhawatiran kampanye kemerdekaan Catalonia.

Puigdemont, dan empat orang rekanya diketahui melarikan diri ke Belgia tidak lama setelah menyatakan deklarasi kemerdekaan Catalonia. Mereka pada awalnya melarikan diri ke Belgia untuk meminta suaka politik, namun sayangnya Brussesl sedari awal menyatakan mereka tidak akan memberikan suaka kepada Puigdemont.

Credit sindonews.com

Mantan pemimpin Catalonia serukan persatuan untuk kemerdekaan

Bendera Spanyol (kiri) dan Catalonia berkibar di atap Istana Generalitat, kantor pusat pemerintah wilayah Catalonia di Barcelona, Spanyol, Senin (30/10/2017). (REUTERS/Yves Herman/djo/17)

Madrid/Barcelona (CB) - Pemimpin Catalonia yang dipecat, Carles Puigdemont, pada Sabtu menyerukan agar kekuatan-kekuatan politik bersatu dalam pemilihan 21 Desember untuk melanjutkan upaya mendapatkan kemerdekaan dari Spanyol serta menentang pemenjaraan terhadap para anggota pemerintahan wilayah itu.

Puigdemont, yang pergi ke Belgia setelah pemerintahannya dibubarkan terkait pernyataan kemerdekaan Catalonia secara sepihak, mengatakan pada Jumat bahwa ia sedang mempertimbangkan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan Catalonia dari Brussel.

Dalam krisis politik terburuk dalam sejarah Spanyol setelah kembalinya demokrasi pada akhir tahun 1970-an, Perdana Menteri Mariano Rajoy, setelah pemerintah pusat mengambil alih kendali Catalonia satu pekan lalu, mengumumkan bahwa pemilihan umum dini akan digelar.

Partai-partai politik yang ingin mengikuti pemilihan umum diberi waktu hingga Selasa untuk mendaftarkan koalisi mereka dan paling lambat 18 November untuk mengajukan kandidat mereka.

"Ini saatnya bagi seluruh kalangan demokrat untuk bersatu. Untuk Catalonia, untuk pembebasan tahanan politik dan untuk republik," kata Puigdemont di Twitter. Dalam cuitannya, ia memasukkan tanda pagar llistaunitaria.cat, yaitu laman daring yang disediakan bagi partai-partai untuk menyatukan diri menentang pemerintah Spanyol pada pemilihan.

Penandatangan di laman itu telah mencapai lebih dari 40.000 orang, dari sebelumnya hanya 2.000 orang, dalam waktu beberapa jam setelah Puigdemont mengeluarkan seruan di Twitter.

Berdasarkan hasil suatu jajak pendapat yang diterbitkan pada Selasa, koalisi prokemerdekaan Junts pel Si (Bersama untuk Ya) tampak berada di posisi teratas dengan mendapatkan 35,2 persen suara jika pemilihan umum segera digelar.

Hasil itu akan mengembalikan mayoritas parlemen ke pihak pendukung kemerdekaan jika kelompok itu terjebak dengan perjanjian yang ada saat ini dengan partai kiri-jauh, CUP.

Catalonia, wilayah di timur laut yang kaya, masih terbagi rata antara mereka yang mendukung kemerdekaan dari Spanyol dan yang menentangnya, menurut sejumlah jajak pendapat yang dilakukan sejak Catalonia menyatakan kemerdekaan.

Pada Kamis, sembilan anggota kabinet Puigdemont yang dipecat diperintahkan Pengadilan Tinggi Spanyol untuk dipenjara sambil menunggu hasil penyelidikan serta kemungkinan disidangkan.

Sementara itu pada Jumat, Spanyol mengeluarkan perintah penahanan atas Puigdemont dan empat mantan anggota kabinetnya atas tuduhan melakukan pemberontakan, penghasutan, penyelewengan dana rakyat, ketidakpatuhan serta pelanggaran kepercayaan.

Puigdemont menyatakan dirinya tidak akan kembali ke Spanyol sampai ia mendapat "jaminan", yang tidak disebutkan secara spesifik, dari pemerintah Spanyol.

Dengan keluarnya perintah penahanan, proses ekstradisi bisa memakan waktu 45 hari kendati dalam kasus ini bisa bertambah hingga 90 hari.

Puigdemonat pada Sabtu menegaskan melalui Twitter bahwa ia akan bekerja sama secara penuh dengan badan peradilan Belgia terkait keluarnya perintah penahanan terhadap dirinya, demikian Reuters.

Credit antaranews.com

Dapat Ancaman, AS Perintahkan Diplomatnya Tinggalkan Mogadishu

MOGADISHU - Misi diplomatik Amerika Serikat (AS) di Somalia telah mengarahkan semua staf yang tidak berkepentingan untuk meninggalkan Ibu Kota Somalia, Mogadishu. Hal itu dilakukan setelah mereka menerima ancaman khusus terhadap para pegawainya.

Langkah tersebut dilakukan sehari setelah Washington melakukan serangan udara pertama terhadap gerilyawan ISIS di negara itu. Dalam serangan tersebut, AS mengatakan telah membunuh beberapa teroris.

"Karena informasi ancaman spesifik terhadap personil AS di Bandara Internasional Mogadishu, misi diplomatik AS untuk Somalia telah mengarahkan karyawan warga AS yang tidak berkepentingan untuk meninggalkan Mogadishu sampai pemberitahuan lebih lanjut," bunyi sebuah pernyataan seperti dikutip dari Reuters, Minggu (5/11/2017).

Meski begitu, pernyataan itu tidak memberikan rincian lebih lanjut.

ISIS telah mengumpulkan anggota baru di wilayah tersebut, namun tetap menjadi pemain kecil dibandingkan dengan kelompok al-Shabaab. Bulan lalu, sebuah kelompok yang setia kepada ISIS merebut sebuah kota pelabuhan kecil di wilayah semi otonom Somalia, Puntland.

Al-Shabaab adalah kelompok yang mempunyai keterkaitan dengan al-Qaeda, kelompok pesaing ISIS. Kelompok ini pernah menguasai sebagian besar Somalia.

Kelompok tersebut bertujuan untuk mengusir pasukan penjaga perdamaian internasional, menggulingkan pemerintah Somalia yang didukung Barat dan memberlakukan syarita Islam di negara Tanduk Afrika itu.

AS sesekali melakukan serangan terhadap al-Shabaab. Kelompok ini diduga menjadi dalah serangan bom kembar yang menewaskan lebih dari 350 orang di Mogadishu bulan lalu.

Credit sindonews.com