Australia Risaukan Rencana Jalur Sutra Baru Cina

Diagram Rencana Cina untuk 'Jalur Sutra Baru'

CB, MELBOURNE -- Upaya triliunan dolar oleh Cina untuk mendominasi perdagangan global ditolak oleh figur keamanan nasional senior Australia yang mengkhawatirkan konsekuensi strategis serius jika Australia terlibat secara formal.

ABC telah mengonfirmasi kepala departemen imigrasi dan pertahanan adalah yang termasuk menentang inisiatif ambisius "Satu Jalur Satu Jalan" dari Beijing, dengan tegas menyarankan pemerintahan Turnbull awal tahun ini untuk tidak bergabung.
Sejumlah sumber pemerintah mengatakan kepada ABC rencana Cina itu juga telah memicu perpecahan di dalam Departemen Urusan Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT), dimana birokrat perdagaan umumnya mengarah untuk bergabung sementara korps diplomatik tidak berminat.
Sejauh ini, 68 negara termasuk Selandia Baru telah bergabung dengan proyek Presiden Cina Xi Jinping yang ingin mendanai rencana negaranya untuk memperbesar kekuatannya di regional dan lebih luas lagi. "Pertimbangan ekonomi bagi Australia untuk bergabung secara formal jelas tidak menguntungkan," seorang figur senior di pemerintahan mengatakan kepada ABC.
"Kami melihat sangat kecil tambahan manfaat ekonomi jika bergabung, tapi banyak konsekuensi negatif jika kita menerima tawaran Beijing."
Di bawah rencana besar yang pertama kali dibuka pada 2013, Cina ingin ingin menghidupkan kembali jaringan kuno daratan dan lautan jalur perdagangan sutra dan telah menghabiskan miliaran dolar untuk proyek infrastruktur baru seperti jalan, jalur kereta api, pelabuhan dan koridor maritim.

Kota Chongqing, selatan Cina mengirimkan barang ke Asia Tengah, Rusia dan Eropa dengan kereta sepanjang 2 kilometer.

ABC News: Matthew Carney

Proyek yang berbasis di daratan adalah "jalur (belt)" sementara "jalan (road)" adalah rute maritim yang akan menghubungkan provinsi selatan Cina ke Asia Tenggara dan pantai timur Afrika dengan pelabuhan dan jalur kereta.
Saat Kongres Partai Komunis ke-19 pekan lalu Presiden Cina lagi menekankan inisiatif ini dan mennyatakan harapannya semakin banyak negara untuk bergabung segera. "Ekonomi yang terbuka akan membaik sementara yang tertutup akan ketinggalan di belakang," kata Xi dalam pidato di Gedung Besar Rakyat Beijing dalam pembukaan Kongres.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID/australiaplus.com

Setelah Catalonia, Dua Kota Kaya Italia Gelar Referendum

Polisi menendang tabung gas air mata dalam bentrokan unjuk rasa di Lombardy, Milan, Italia, 12 Desember 2014. Ribuan serikat pekerja dan mahasiswa melakukan aksi mogok lebih dari 50 kota di Italia untuk memprotes reformasi pemerintah yang mereka anggap mengikis hak-hak pekerja. AP/Luca Bruno

CB, Milan - Dua wilayah terkaya di utara Italia telah mengadakan jajak pendapat atau referendum untuk meminta otonomi lebih besar dari pemerintah pusat di Roma menyusul referendum kemerdekaan Catalonia pada awal Oktober lalu.
Sekitar 11 juta pemilih di Lombardy dan Veneto, hampir seperempat populasi Italia, memberikan surat suara mereka pada Minggu, 22 Oktober 2017, dalam sebuah referendum yang tidak mengikat dan disetujui Mahkamah Konstitusi.

Presiden kedua wilayah itu mengatakan lebih dari 95 persen pemilih telah memberikan suara seperti yang diharapkan. Mereka mendukung otonomi yang lebih besar.

Jajak suara ini tidak mengikat namun ini memberi pemimpin sayap kanan kedua wilayah itu sebuah mandat politik yang kuat saat mereka memulai perundingan dengan pemerintah pusat. Ada beberapa isu yang akan dibahas yaitu soal pembagian kekuasaan, pajak, urusan imigrasi dan pendidikan di wilayah yang kekuasaannya berpusat di kota Venesia dan Milan itu.

Presiden Veneto, Luca Zaia, memuji hasil jajak pendapat, yang sedikit tertunda oleh serangan hacker, sebagai "big bang" institusional.
Namun dia mengulangi bahwa aspirasi di kawasan itu tidak sebanding dengan agenda separatis yang telah memicu krisis konstitusional di Spanyol.
Pemimpin Lombardy, Roberto Maroni mengatakan dia akan mencari cara untuk menyajikan proposal rinci sebelum pemilihan nasional yang dijadwalkan Mei tahun depan.
"Saya akan pergi ke Roma dan meminta lebih banyak kekuatan dan sumber daya dalam kerangka persatuan nasional," katanya, seperti yang dilansir SBS News pada 23 Oktober 2017.
Kedua wilayah ini menyumbang 30 persen dari GDP Italia, namun banyak pembayar pajak di wilayah utara membenci daerah selatan Italia, yang relatif miskin.
Referendum kembar Italia datang setelah referendum kemerdekaan di Catalonia, Spanyol. Ketegangan meningkat di negara tetangga itu setelah referendum menghasilkan 90 persen suara yang mendukung pemisahan diri.
Analis mengatakan antusiasme daerah utara Italia untuk otonomi tidak mewakili ancaman terhadap kesatuan Italia dalam jangka pendek. Tapi mereka menganggapnya sebagai kekuatan yang mengganggu selama beberapa dekade mendatang, terutama karena pemerintah pusat yang tidak mampu melepaskan kontribusi pendapatan dari daerah paling dinamis di negara itu.
Daerah Catalonia Spanyol juga mengangkat isu soal kontribusi pajak terkait referendum yang digelar.

Credit  TEMPO.CO

Raungan Pengebom B-1B Lancer AS Getarkan Semenanjung Korea

Pesawat pembom Angkatan Udara Amerika Serikat, B-1B Lancer. South Korea Defense Ministry via AP

CB, Jakarta - Dua pesawat pengebom Amerika Serikat terbang mendekati wilayah Korea Utara hari ini sebagai bentuk unjuk kekuatan untuk mengintimidasi rezim Kim Jong Un.

Pesawat supersonic pengebom strategis B-1B melintasi wilayah udara Korea Selatan sebagai bagian dari pameran senjata dan latihan gabungan militer AS dan Korea Selatan.

Sejak Senin lalu, latihan gabungan ini digelar dan beberapa hari kemudian pameran Aerospace and Defence Exhibition 2017 juga dimulai.

“Kedua pesawat pengebom terbang sangat rendah sehingga bisa terlihat jelas oleh para pengunjung pameran. Raungan mesin pesawat dan getarannya begitu terasa membuat para penonton merasa tercekam,” kata seorang pejabat kementerian Korsel, Minggu, 22 Oktober 2017.

image: https://images.tempo.co/?id=630779&width=720
Sebuah pesawat pembom Lancer B-1B dari Angkatan Udara AS melakukan isi bahan bakar saat melakukan misi terbang selama 10 jam, untuk terbang di sekitar Kyushu, Jepang, Laut Cina Timur, dan semenanjung Korea, dari Pangkalan Angkatan Udara Andersen, Guam, 8 Agustus 2017. U.S. Air Force/Tech. Sgt. Richard P. Ebensberger/Handout via REUTERS

Kedua pesawat pengebom itu terbang dari pangkalan udara Anderson Air Base di Pulau Guam sebelum memasuki langit Korsel.
Penerbangan kali ini terjadi hanya sebelas hari setelah pesawat yang sama melakukan manuver malam di pesisir pantai timur dan barat Korsel sebagai unjuk kemampuan terhadap militer Korut.
Menurut kantor berita AS, Foreign Policy, militer persiapan untuk menyerang Korut berjalan terus. Sebuah kapal penghancur telah menyiapkan serangan rudal Tomahawk terhadap Korut.

Alarm untuk mengaktifkan serangan ini diberi kode WARNO, yang berarti kru kapal segera bersiap untuk langsung menyerang.
Kepada media Foreign Policy, Seorang mantan pejabat Kementerian Pertahanan AS mengatakan,”Saya kira cukup signifikan kemungkinan serangan akan menggunakan rudal Tomahawk.”
Namun dia mengatakan alarm WARNO bukan hal yang belum pernah terdengar sebelumnya. Sehingga ini bukan berarti ada persiapan penyerangan terhadap rezim Kim Jong Un.
Menurut mantan komandan angkatan laut AS, Ted Johnson, kepada FP,”Faktanya, bakal ada serangan Tomahawk kepada Korea Utara memang terasa mengancam. Tapi saya kira memang ada persiapan untuk serangan kilat jika ‘Rocket Man’ membuat keputusan irasional dan melakukan provokasi berlebihan.”

Credit  TEMPO.CO

Rudal Korea Utara Diklaim Bisa Serang Kapal Induk AS

Kapal induk terbaru Inggris, HMS Queen Elizabeth tiba di Portsmouth, 16 Agustus 2017. Porthsmouth adalah pangkalan angkatan laut Inggris. Gareth Fuller/PA via AP

CB, Jakarta - Kementerian Luar Negeri Korea Utara mengatakan kemampuan nuklir negara komunis itu nyaris setara dengan Amerika Serikat.

“Tujuan utama kami adalah mencapai keseimbangan dengan Amerika Serikat. Jadi mereka tidak berani bicara soal serangan militer terhadap DPRK (Democratic People's Republic of Korea),” kata Choe Sonhui, Direktur Kementerian Luar Negeri Korea Utara untuk Departemen Amerika Utara, dalam sebuah konferensi non-proliferasi nuklir di Moskow, Jumat, 22 Oktober 2017.
Madame Choe menegaskan urusan nuklir ini dianggap sebagai urusan hidup dan mati negara itu. Sehingga, rezim Kim Jong Un tidak berencana mendiskusikan ini dengan Amerika Serikat.
Menurut peneliti senior di Akademi Rusia untuk Ilmu Pengetahuan tentang Pusat Studi Korea, Evgeny Kim, klaim Choe itu berlebihan. Saat ini, Korea Utara tidak memiliki kemampuan memproduksi massal senjata nuklir dan rudal pengangkutnya.

Dalam foto yang dirilis oleh Kantor Berita KCNA pada 5 Juli 2017 menunjukkan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un bersama sejumlah ilmuwan dan teknisi dari Akademi Pertahanan DPRK mengecek rudal balistik antarbenua Hwasong-14 sebalum diuji, di barat laut Korea Utara. KCNA via REUTERS
Tapi, Kim melanjutkan, Korut memiliki kemampuan untuk menyerang kekuatan militer AS. “Contohnya, kapal induk USS Ronald Reagan yang memimpin rombongan kapal induk berada di Laut Jepang. Korea Utara bisa menggunakan semua kemampuan teknologi rudalnya untuk menghancurkan kapal induk ini. Dalam konteks ini, ada benarnya klaim Pyongyang bahwa mereka mampu menyerang dengan kuat militer AS,” kata Kim.
Konfrontasi Korea Utara dan Amerika Serikat meningkat drastis sejak awal pekan ini. Ini terjadi setelah AS dan Korea Selatan menggelar latihan perang bersama di Semenanjung Korea. Latihan ini melibatkan tidak kurang empat kapal induk AS dan ribuan tentara.
 Ini termasuk 40 kapal perang kedua negara, yang didukung pesawat pengebom strategis supersonic B1-B. Mesin-mesin perang supercanggih ini bertebaran dari Laut Kuning hingga Laut Jepang.
Tekanan AS terhadap Korut juga meningkat dengan pernyataan Direktur CIA, Mike Pompeo, yang mengatakan pemimpin Korut bisa saja raib tiba-tiba.

image: https://images.tempo.co/?id=656748&width=720

Mike Pompeo dan Kim Jong-un. politics.com.ph
“Dengan hormat ke.. Jika Kim Jong Un menghilang, melihat rekam jejak CIA, maka saya tidak akan bicara apa-apa soal itu,” kata Pompeo ketika ditanya dalam sebuah Forum Diskusi Keamanan Nasional jika Kim Jong Un menghilang, Jumat, 22 Oktober 2017. Forum ini digelar oleh lembaga Foundation for Defence of Democracies.
Ditanya soal pernyataan ini, analis politik Asia Pasifik, Vladimir Terekhov, mengatakan retorika ini bagian dari strategi Washington untuk menekan Cina.
“Saya kira hal serius belum akan terjadi sebelum kedatangan Donald Trump ke Beijing pada 8 Nopember 2017. Ini karena semua retorika AS dan tindakannya di Semenanjung Korea ditujukan tidak hanya ke Korut tapi justru kepada Cina, yang menjadi musuh geopolitis utama AS  di kawasan ini,” kata Terekhov.
Namun, Terekhov melanjutkan ada kemungkinan AS dan sekutunya menggelar serangan militer jika penanganan senjata nuklir Korea Utara tidak menunjukkan hasil.
Cina dan Rusia telah merekomendasikan Pyongyang untuk mendeklarasikan moratorium tes nuklir baru dan peluncuran misil baru. Kedua negara juga meminta Seoul dan Washington menghentikan kegiatan latihan perang bersama di kawasan ini.

Credit  TEMPO.CO

Era Perang Jarak Jauh: Korea Selatan Siapkan Serangan Masif Rudal

Peta Fasilitas Nuklir Korea Utara dan pangkalan angkatan udara dan angkatan laut AS. Telegraph.co.uk

CB, Seoul – Militer Korea Selatan mempersiapkan serangan besar-besaran menggunakan rudal dari darat ke darat untuk menyapu bersih kekuatan pasukan artileri Korea Utara.

Dalam laporan ke National Assembly, militer Korsel memaparkan rencana serangan rudal tiga tahap untuk menghancurkan kekuatan artileri Korut.

Pimpinan militer Korsel mengatakan ini akan dilakukan menggunakan rudal darat ke darat bernama KTSSM yang dijuluki ‘pembunuh artileri’. “Sasarannya adalah perlengkapan artileri yang ditutupi kamuflase di sepanjang perbatasan demiliterisasi serta di pantai-pantai dari pulau perbatasan kedua negara,” tulis Telegraph, Friday, 20 Oktober 2017.

image: https://images.tempo.co/?id=651165&width=720
Pasukan khusus tentara Korea Selatan memberi hormat di depan stasiun peluncuran PAC-2 untuk memperingati Hari Jadi Angkatan Bersenjata ke-69 pada 1 Oktober di Pangkalan Angkatan Laut ke-2 di Pyeongtaek, Korea Selatan, 25 September 2017. AP
“KTSSM-I akan menyerang terowongan musuh menggunakan howitzer 170-mm self propelled dan 240-mm multiple rocket launch system,”  begitu tertulis di laporan itu.

Laporan ini juga menuliskan rudal yang sama akan digunakan untuk menyerang fasilitas rudal SCUD dan peluncur roket 30-mm.
Militer Korsel juga berencana menembakkan rudal balistik Hyunmoo-II, yang memiliki jangkauan hingga 800 kilometer untuk menghancurkan fasilitas nuklir dan sistem senjata pemusnah massal Korut.
Latihan militer untuk perang laut AS dan Korsel berlangsung sejak awal pekan ini. Kedua militer melakukan unjuk kekuatan dalam pameran senjata ADEX yang juga berlangsung selama pekan lalu.
Dalam reaksinya terhadap latihan perang kedua negara ini, media resmis Korut KCNA menyebut AS sebagai pasukan agresor dan Korsel sebagai bonekanya.

image: https://images.tempo.co/?id=449121&width=720
Pesawat tempur F/A 18 di dek kapal induk USS Theodore Roosevelt di Changi Navy Base, Singapura, 24 Oktober 2015. Kapal Induk Angkatan Laut Armada VII Amerika Serikat ini ditarik dari Teluk Arab setelah tujuh bulan ditempatkan diperaian tersebut. REUTERS/Edgar Su
“Pasukan Imperialis AS dan boneka Korea Selatan dilaporkan semakin ngotot melakukan manuver perang terhadap DPRK (Democratic People's Republic of Korea),” begitu pernyataan yang dilansir media resmi Korea Utara KCNA seperti dilansir media Express, Ahad, 22 Oktober 2017.
Media KCNA juga dilaporkan menyatakan,”Para penyuka perang dari boneka angkatan laut Korea Selatan mengumumkan dalam acara Komite Pertahanan “National Assembly” pada 19 Oktober bahwa mereka akan menggunakan helikopter Apache dari Divisi 2 pasukan imperialis agresor AS dalam latihan operasional gabungan.”
KCNA dilaporkan juga menulis,”Sementara itu pasukan darat AS dilaporkan semakin serius melakukan latihan untuk perang darat di dalam terowongan di bagian utara dan bersiap untuk perang jalanan serta melengkapi pasukan mereka dengan peralatan baru.”
Respon KCNA ini muncul setelah pesawat pengebom supersonic B-1B Lancer mempertontonkan kekuatannya pada acara pameran senjata ADEX Korea Selatan, yang ditutup pada Sabtu lalu.

Credit  TEMPO.CO

Perang Dunia III: Korea Utara Sebut AS Agresor dan Korsel Boneka

USS Ronald Reagan, supercarrier bertenaga nuklir. Kyodo/via REUTERS

CB, Jakarta - Rezim Kim Jong-un Korea Utara telah berulang kali merespons operasi militer Amerika Serikat di Semenanjung Korea dengan peluncuran rudal balistik.
Kali ini, rezim komunis ini mengecam tentara Amerika, yang berlatih perang dengan militer Korea Selatan di perairan sekitar Semenanjung Korea.

“Pasukan imperialis Amerika dan boneka Korea Selatan dilaporkan semakin ngotot melakukan manuver perang terhadap DPRK (Democratic People's Republic of Korea),” demikian pernyataan yang dilansir media resmi Korea Utara, KCNA, seperti dilansir media Express, Ahad, 22 Oktober 2017.

image: https://images.tempo.co/?id=656749&width=720

Donald Trump dan Kim Jong-un. trofire.com
KCNA juga dilaporkan menyatakan, ”Para penyuka perang dari boneka angkatan laut Korea Selatan mengumumkan dalam acara Komite Pertahanan 'National Assembly' pada 19 Oktober bahwa mereka akan menggunakan helikopter Apache dari Divisi 2 pasukan imperialis agresor Amerika dalam latihan operasional gabungan.”

KCNA dilaporkan juga menulis, ”Adapun pasukan darat Amerika dilaporkan semakin serius melakukan latihan untuk perang darat di dalam terowongan di bagian utara dan bersiap untuk perang jalanan serta melengkapi pasukan mereka dengan peralatan baru.”
Respons KCNA ini muncul setelah pesawat pengebom supersonik B-1B Lancer mempertontonkan kekuatan dalam acara pameran senjata ADEX Korea Selatan, yang ditutup pada Sabtu lalu.
Pesawat supersonik pengebom strategis B-1B melintasi wilayah udara Korea Selatan sebagai bagian dari kegiatan pameran senjata dan latihan gabungan militer Amerika dengan Korea Selatan.
Sejak Senin lalu, latihan gabungan ini digelar. Beberapa hari kemudian, pameran Aerospace and Defence Exhibition 2017 pun dimulai.
“Kedua pesawat pengebom terbang sangat rendah sehingga bisa terlihat jelas oleh para pengunjung pameran. Raungan mesin pesawat dan getarannya begitu terasa sehingga membuat para penonton merasa tercekam,” kata seorang pejabat kementerian Korea Selatan.
Kedua pesawat pengebom itu terbang dari Pangkalan Udara Anderson Air Base di Pulau Guam sebelum memasuki langit Korea Selatan.
Penerbangan kali ini terjadi hanya sebelas hari setelah pesawat yang sama melakukan manuver malam di pesisir pantai timur dan barat Korea Selatan sebagai unjuk kemampuan terhadap militer Korea Utara.

Credit  TEMPO.CO

Catalonia Kecam 'Kudeta' Spanyol

Warga Catalonia berkeras tolak kendali langsung Spanyol atas wilayahnya. (Reuters/Ivan Alvarado)

Jakarta, CB -- Para pemimpin Catalan berkeras akan menolak upaya apapun yang dilakukan Madrid untuk memberlakukan kendali langsung atas wilayah otonomnya, sementara krisis politik terus meningkat menyusul ancaman Catalonia untuk merdeka dari Spanyol.

Pada Minggu waktu setempat (22/10), hampir setengah juta warga menggelar protes di Barcelona, kota terbesar di Catalonia.

Pada demonstran berteriak "Merdeka! Merdeka! Merdeka! dan "Rajoy, Rajoy, asal kau tahu saja kami akan pergi."

Presiden Catalan Carles Puigdemont ada di antara kerumunan orang tersebut. Namun, dia tetap tidak menyatakan kemerdekaan meski telah mengancam akan melontarkan deklarasi kontroversial tersebut.

"Institusi Catalan dan warga Catalonia tidak bisa menerima serangan ini," ujarnya setelah demonstrasi dalam pernyataan yang disiarkan melalui televisi. Ia juga menuding Madrid mencoba untuk "mempermalukan" warga Catalan.

"Apa yang dilakukan terhadap Catalonia adalah serangan langsung terhadap demokrasi yang membuka pintu untuk penindasan serupa di manapun, tidak hanya di Catalonia."




Selain itu, para politikus Catalan lainnya pun sama-sama berkukuh. Pemimpin parlemen Catalan Carme Forcadell menuding Rajoy telah melakukan "ketidakbertanggungjawaban politik besar" yang "melempaui semua batas."

"Dia mengumumkan kudeta de facto yang bertujuan untuk mengambil alih institusi Catalan," kata Forcadell sebagaimana dikutip CNN

."Kami tidak akan mundur. Kami dipilih oleh warga negara ini sebagai perwakilan yang sah, dan sebagai pelayan publik kami berhutang kepada mereka.

Pernyataan itu menanggapi langkah Perdana Menteri Mariano Rajoy untuk membubarkan parlemen Catalan di bawah pasal konstitusi yang belum pernah digunakan sebelumnya, bersumpah akan memecat pemimpin wilayah tersebut sesegera mungkin dan menggelar pemilihan umum kembali.



Rajoy menyatakan akan menggunakan pasal 155 konstitusi Spanyol yang memungkinkan pemerintah nasional untuk menunda otonomi pemerintah regional Catalan. Langkah itu akan diajukan ke Senat Spanyol pekan ini.

Pemilihan umum kemudian akan digelar dalam waktu enam bulan, kata Rajoy, dan ia menyatakan hal tersebut bakal digelar sesegera mungkin.

Di bawah langkah itu, Puigdemont, wakil presiden dan para menterinya akan diberhentikan dan diganti oleh pemerintahan Madrid saat dibutuhkan.

"Pemerintah mesti memberlakukan pasal 155. Ini bukan keinginan kami, bukan niat kami, tidak pernah," kata Rajoy. "Namun dalam situasi ini, tidak ada pemerintah negara demokratis manapun yang bisa menerima hukumnya dilanggar.


Dalam memberlakukan langkah itu, pemerintah mempunyai empat tujuan, kata Rajoy, yakni kembali kepada legalitas, mengembalikan normalitas dan koeksistensi di Catalonia, melanjutkan pemulihan ekonomi wilayah dan menggelar pemilu dalam kondisi normal.

Ini merupakan ancaman paling serius yang dilontarkan Rajoy sejak Catalonia menggelar referendum kemerdekaan pada 1 Oktober lalu, memicu krisis politik terburuk Spanyol dalam beberapa dekade terakhir.

Presiden Catalan Carles Puigdemont. (REUTERS/Albert Gea)

Madrid tak mengakui pemungutan suara itu karena dinilai ilegal, tapi para pemimpin Catalan memandangnya sebagai mandat untuk mengumumkan pemisahan dari negara yang selama ini menaunginya.

Pada Minggu, Menteri Luar Negeri Spanyol Alfonso Dastis sedikit memberikan gambaran bagaimana Catalonia di bawah kendali langsung Madrid.


"Kami akan membentuk otoritas yang akan mengatur masalah hari ke hari Catalonia berdasarkan hukum dan norma Catalan," ujarnya.

Dia meminta warga Catalan untuk tidak mengacuhkan otoritas regional yang ada saat ini, termasuk polisi, setelah Madrid mendeklarasikan pengendalian langsung dan menyatakan akan memilih pemimpin baru untuk wilayah tersebut melalui pemilu.

"Mereka tidak akan mempunyai otoritas legal, jadi mereka sama saja dengan sekelompok pemberontak berupaya untuk bertindak sewenang-wenang terhadap warga Catalonia," ujarnya.

Dia mengatakan polisi regional bisa kembali menjalankan tugas setelah ditempatkan di bawah otoritas Madrid atau pemimpin Catalan yang baru.

Dastis menampik Madrid perlu mengirimkan polisi atau militer dalam jumlah besar untuk menerapkan peraturan baru tersebut.

"Kami berharap polisi regional, setelah dikendalikan warga yang menghormati dan menegakkan hukum Catalan dan hukum Spanyol, akan sepenuhnya baik-baik saja."

Credit  cnnindonesia.com

Presiden Catalonia Tegas Menolak Dikontrol Pemerintah Spanyol

 

 

Presiden Catalonia Carles Puigdemont mendeklarasikan kemerdekaan secara simbolis. (REUTERS/Albert Gea)

Jakarta, CB -- Pemimpin Catalonia menegaskan mereka tidak akan menerima aturan yang dipaksakan oleh pemerintah Spanyol di tengah krisis politik yang terjadi.

Presiden Catalonia Carles Puigdemont mengatakan, pengumuman Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy pada Sabtu (21/10) merupakan “langkah terburuk untuk menyerang masyarakayt Catalonia” selama masa pemerintahan militer di Spanyol.

Sebelumnya, Rajoy mengumumkan bahwa pihaknya akan mengambil kembali kekuasaan otonomi yang diberikan ke Catalonia. Bukan hanya itu, ia juga memaksanakan dilaksanakannya pemilihan umum untuk menangkal gerakan daerah itu menuju merdeka.

Ini merupakan kali pertama pemerintah pusat menggunakan kekuasaannya untuk mengontrol daerah, sejak Spanyol berdemokrasi. Namun Rajoy menganggap itu diperlukan untuk menghentikan krisis yang sudah memecah-belah negara itu.

Puigdemont sudah membuat deklarasi simbolis untuk kemerdekaan Catalonia 10 Oktober lalu.

Ia kemudian turut ambil bagian dalam aksi damai untuk mengekspresikan penolakannya terhadap permintaan pemerintah Spanyol. Namun ia berhenti mengatakan akan mengancam untuk memaksakan kemerdekaan sebelum aturan dari pemerintah berefek besar.




“Saya minta parlemen Catalonia untuk bertemu di sesi pleno di mana kami, para perwakilan dari kedaulatan rakyat, akan bisa menentukan [keputusan] soal usaha melikuidasi pemerintahan dan demokrasi kami ini, dan bertindak sesuai konsekuensi,” katanya.

Sementara itu, Rajoy masih membutuhkan parlemen tinggi dari Spanyol untuk memberlakukan aturannya. Ia sendiri sudah didukung oleh partai oposisi utama di Madrid dan Raja Felipe dari Spanyol.

“Tujuan kami adalah untuk memulihkan hukum dan keharmonisan hidup di antara masyarakat, yang selama ini sudah sangat memburuk, dilanjutkan dengan pemulihan ekonomi, yang sedang terancam di Catalonia, dan merayakan pemilihan di situasi yang normal,” katanya.



Senat sudah memberikan suara bahwa mereka akan memberi Madrid atau pemerintah pusat Spanyol untuk mengontrol penuh Catalonia, baik dari segi keuangan, keamanan, bahkan media.  Sementara itu, kekuasaan pemerintan setempat akan dikontrol.

Keputusan itu, mengutip Reuters, akan diberlakukan pada Jumat (27/10) pekan depan.




Credit  cnnindonesia.com/

Pemimpin Katalan Terus Maju dengan Deklarasi Kemerdekaan

Warga Katalunya berkumpul di luar Gedung Palau Generalitat di Barcelona,

CB, BARCELONA -- Parlemen Katalan akan bertemu dalam beberapa hari mendatang untuk menyetujui tanggapannya terhadap keputusan Pemerintah Spanyol yang belum pernah terjadi sebelumnya, yakni menerapkan peraturan langsung terhdapa Katalunya.

Pemimpin Katalan Carles Puigdemont, berencana maju terus dengan sebuah deklarasi kemerdekaan sepihak. Ia juga menggambarkan langkah Madrid sebagai serangan terburuk terhadap institusi Katalunya sejak era diktator Jenderal Franco. Dia menuduh Pemerintah Spanyol menutup pintu atas permintaannya untuk dialog guna menyelesaikan krisis politik terburuk di negara itu.
Pemerintah Katalan mengatakan, akan melawan dengan sekuat tenaga untuk mempertahankan institusi Katalunya yang terpilih secara demokratis dan sesuai mandat yang telah diberikan melalui referendum kemerdekaan unilateral yang diadakan pada 1 Oktober. Juru Bicara Katalan Jordi Turull mengatakan kepada stasiun radio Catalan RAC1 bahwa pekan depan akan keputusan akan diambil.
"Tidak melakukan apa-apa tidak sesuai dengan rencana kita," katanya.Seperti dilansir Guardian, Ahad (22/10).
Turull menolak tuntutan diadakannya pemilihan baru sebagai cara untuk memecahkan kebuntuan. Puigdemont menandatangani sebuah deklarasi kemerdekaan pada 10 Oktober, namun mengusulkan agar pengaruhnya ditangguhkan selama dua bulan untuk memungkinkan dialog.
Meskipun Puigdemont telah menolak tekanan politik internal untuk secara resmi mengumumkan kemerdekaan Katalan. Ia khawatir jika kemerdekaan diumumkan  akan meningkatkan ketegangan lebih lanjut dan dapat menimbulkan bentrok antara polisi regional, Mossos d'Esquadra melawan ribuan Spanish Guardia Civil dan petugas kepolisian nasional yang dikerahkan di Katalunya.
Bahkan jika dia menarik kembali sebuah deklarasi, banyak orang Katalan termasuk Mossos dan pegawai negeri dapat memutuskan untuk tidak mematuhi perintah dari Madrid, dan puluhan ribu orang bisa turun ke jalan untuk melindungi institusi pemerintah daerah.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Spanyol akan Bubarkan Pemerintah & Gelar Pemilu Catalonia

 

Pemerintah Spanyol menolak kemerdekaan Catalonia, mengancam akan membubarkan parlemen. (AFP PHOTO / JORGE GUERRERO)

Jakarta, CB -- Pemerintah Spanyol berencana membubarkan pemerintah regional Catalonia dengan segera menggelar pemilihan umum daerah. Langkah ini dilakukan pemerintah Madrid demi membungkam keinginan Barcelona yang berkeras untuk merdeka.

Usai menggelar rapat kabinet darurat, Perdana Menteri Mariano Rajoy mengatakan Spanyol tidak memiliki opsi selain membubarkan pemerintahan Catalonia.

Itu karena sang pemimpin, Carles Puigdemont, telah bertindak "sepihak dan bertentangan hukum hingga memicu konfrontasi" dengan menggelar referendum ilegal.

Rajoy menuturkan dirinya tengah meminta Senat untuk mengizinkannya membubarkan parlemen Catalan dan segera menggelar pemilu sela "dalam waktu maksimal enam bulan ke depan."

Pembubaran parlemen ini dilakukan berdasarkan kewenangan pemerintah pusat yang tercantum dalam Pasal 155 Konstitusi Spanyol 1978.

Menurut pasal tersebut, pemerintah pusat berhak menggunakan "opsi nuklir" yakni membubarkan parlemen daerah yang memberontak dan mengontrol sementara wilayah itu sampai pemerintah regional baru dibentuk.



Pasal tersebut berlaku pada seluruh 17 daerah otonom di Spanyol.

Selain itu, Rajoy juga meminta seluruh anggota pemerintahan Catalonia di bawah Puigdemont dilucuti peran dan fungsinya.

“Pada prinsipnya, untuk sementara [pemerintah Catalonia] dikontrol oleh pemerintah pusat selama situasi luar biasa ini," tutur Rajoy, Minggu (22/10), seperti dikutip AFP.

Usulan Rajoy diprediksi masih akan memakan waktu sepekan ke depan, dan masih menunggu persetujuan Senat yang didesak untuk segera melakukannya.



Diperkirakan Senat memang akan menyetujui usulan Rajoy tersebut karena partai konservatifnya, Partai Rakyat, menguasai mayoritas kursi di parlemen.

Jika Senat memberi lampu hijau terhadap usulan Rajoy, parlemen Catalonia akan bertugas sampai benar-benar dibubarkan oleh pemerintah pusat. Selama itu pula, Catalonia dilarang memilih kepala pemerintahan baru atau menggelar voting yang ditujukan untuk menentang konstitusi Spanyol.

Langkah ekstrem tersebut terpaksa dilakukan Spanyol lantaran pemerintahan Catalonia tak kunjung mengklarifikasi niatnya untuk merdeka.






Credit  cnnindonesia.com

Begini Kronologi Jenderal Gatot Nurmantyo Ditolak Masuk AS

Kapuspen TNI Mayjen TNI Wuryanto saat memberikan keterangan pers terkait penolakan Panglima TNI memasuki wilayah Amerika Serikat di Kantor Panglima TNI, Jakarta, 22 Oktober 2017. Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo, gagal bepergian ke Amerika Serikat sesaat sebelum menumpang pesawat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng lantaran adanya penolakan dari pemerintah AS. TEMPO/Subekti.

CB, Jakarta -  Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Wuryanto membenarkan kabar Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang ditolak masuk Amerika Serikat. Wuryanto mengatakan sedianya Panglima Gatot bakal menghadiri acara Chiefs of Defense Conference on Country Violent  Extremist Organization (VEOs) yang akan dilaksanakan tanggal 23-24 Oktober 2017 di Washington DC.
Wuryanto menjelaskan kronologi mulai dari undangan yang diterima Gatot hingga kabar penolakan Gatot Nurmantyo ke Amerika Serikat. Menurut Wuryanto, Panglima TNI mendapat undangan resmi dari Panglima Angkatan Bersenjata Amerika Serikat Jenderal Joseph F Durford, Jr.

"Undangan itu dikirim oleh Panglima Angkatan Bersenjata Amerika Serikat Jenderal Joseph Dunford Jr. yang merupakan sahabat sekaligus senior Jenderal Gatot Nurmantyo," kata Wuryanto di kantor Panglima TNI Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Ahad 22 Oktober 2017.
Kemudian Jenderal TNI Gatot Nutmantyo membalas surat tersebut dan mengkonfimasi kehadirannya sebagai bentuk penghargaan dan perhatian.
 “Panglima  TNI mengirim surat balasan tersebut, karena menghormati Jenderal Joseph F. Durford, Jr. yang merupakan sahabat sekaligus senior Jenderal TNI Gatot Nurmantyo,” kata Wuryanto.
Setelah itu Jenderal Gatot Nurmantyo beserta istri dan delegasi telah mengurus visa dan administrasi lainnya untuk persiapan keberangkatan.
"Kemudian pada Sabtu 21 Oktober 2017, Panglima TNI siap berangkat menggunakan maskapai penerbangan Emirates, namun beberapa saat sebelum keberangkatan ada pemberitahuan dari maskapai penerbangan bahwa Panglima TNI beserta delegasi tidak boleh memasuki wilayah AS oleh US Custom and Border Protection,” kata Wuryanto.

Wuryanto mengatakan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo telah melaporkan hal ini kepada Presiden Joko Widodo melalui ajudannya, Kementerian Luar Negeri, dan Menkopolhukan Wiranto. Gatot juga telah berkirim surat ke koleganya Jenderal Josep F Durfort Jr. Dan saat ini, kata Wuryanto, mereka masih menunggu penjelasan atas insiden ini.
“Kepergian ke Amerika atas undangan Pangab dan atas hubungan baik dua negara serta hubungan baik antara Pangab Amerika dan Panglima TNI, oleh sebab itu Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo beserta isteri dan delegasi memutuskan tidak akan menghadiri undangan Pangab Amerika Serikat sampai ada penjelasan resmi dari pihak Amerika,” kata Wuryanto.

Credit  TEMPO.CO

Kronologi Panglima TNI Ditolak Masuk Amerika Serikat

 

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. (REUTERS/Beawiharta)

Jakarta, CB -- Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sedianya terbang ke Amerika Serikat untuk menghadiri acara Chiefs of Defence conference on country violent Extremist organizations (VEOs).

Namun rencana itu urung terlaksana karena Gatot mendapat pemberitahuan dirinya ditolak masuk ke negeri Paman Sam.

Gatot dijadwalkan terbang menggunakan maskapai penerbangan Emirates EK 0357, Sabtu (21/10). Dia telah mengurus visa keberangkatan bersama istri dan rombongan delegasi jauh hari.

Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, beberapa saat sebelum terbang, Gatot diberitahu oleh pihak maskapai Emirates bahwa dirinya ditolak berangkat ke AS.

Pemberitahuan dari maskapai penerbangan menyatakan bahwa Gatot bersama rombongan tidak boleh memasuki wilayah AS oleh US Custom n Border Protection.

"Penolakan ini datangnya dari maskapai Emirates. Kami sekarang sedang penjelasan kepada pihak AS," ujar Kepala Pusat Penerangan TNI, Wuryanto kepada wartawan di Mabes TNI, Jalan Medan Merdeka Barat, Minggu (22/10).

Atas kejadian ini, Gatot beserta rombongan memutuskan tidak akan menghadiri undangan tersebut sampai ada penjelasan resmi dari Pemerintah AS.

Selain itu, Gatot telah melapor kepada Presiden Joko Widodo melalui ajudan, Menteri Luar Negeri dan Menkopolhukam tentang masalah tersebut serta berkirim surat kpd Panglima Angkatan Bersenjata AS Jendral Joseph. F. Durfort Jr.



Credit  cnnindonesia.com

Panglima Gatot Ditolak Masuk AS, Kemenlu Panggil Dubes Amerika

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo

CB, JAKARTA -- Juru Bicara Kementrian Luar Negeri Indonesia Arrmanatha Nasir akan memanggil Kedutaan Besar Amerika di Indonesia. Pemanggilan tersebut berkenaan dengan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang ditolak masuk ke Amerika Serikat pada Sabtu (21/10) kemarin.

"Kedutaan besar AS telah dipanggil untuk ke Kementrian Luar Negeri besok guna memberikan keterangan," kata Arrmanatha Nasir, Ahad (22/10).

Arrmanatha mengatakan, Menteri Luar NegeriRetno Lestari Priansari Marsudi sudah berbicara dengan Duta Besar Amerika di Jakarta hari ini untuk meminta klarifikasi sesegera. Namun, Duta Besar Amerika untuk Indonesia sedang tidak berada di Jakarta.

Dia mengatakan, Kemenlu RI pagi ini juga kirim nota diplomatik ke Kedubes AS di Jakarta untuk meminta penjelasan terkait kejadian kemarin. Begitu juga KBRI Washington DC yang telah mengirim nota diplomatik kepada Kentrian Luar Negeri Amerika untuk meminta klarifikasi kejadian.

Seperti diketahui,Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo ditolak masuk ke Amerika Serikat. Kabar penolakan ini sebelumnya telah disampaikan Emirates, maskapai penerbangan yang sedianya akan membawa Gatot bersama Istrinya ke Amerika Serikat. Gatot seharusnya menumpang pesawat Emirates EK 0357 dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng.

Gatot bersama istrinya dijadwalkan pergi ke AS demi memenuhi undangan dari Panglima Angkatan Bersenjata AS Jenderal Joseph F Durford, Jr. untuk menghadiri acara konferensi bernama Chiefs of Defence conference on country violent Extremist organizations ( VEOs) di Washington pada 23-24 Oktober mendatang.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Dubes AS Minta Maaf Atas Penolakan terhadap Panglima TNI

Duta Besar AS Joseph Donovan meminta maaf kepada Menteri Luar Negeri RI Retno marsudi terkait penolakan terhadap Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Jakarta, CB -- Amerika Serikat melalu kedutaan besarnya di Jakarta mengungkapkan permintaan maaf kepada Indonesia setelah insiden penolakan terhadap Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo ke Negeri Paman Sam, Sabtu (21/10).

Kedubes AS mengatakan kantornya terus berupaya memfasilitasi perjalanan Gatot bersama istri dan sejumlah delegasi ke Washington demi memenuhi undangan Panglima Angkatan Bersenjata AS, Jospeh Dunford, dalam konferensi Defence conference on country violent Extremist organizations (VEOs) pada 23-24 Oktober mendatang.

"Duta Besar AS Joseph Donovan telah meminta maaf kepada Menteri Luar Negeri RI Retno marsudi atas ketidaknyamanan yang diterima Jenderal Gatot," bunyi keterangan yang dirilis situs resmi Kedubes AS pada Minggu (22/10).

"Kedubes AS telah dan akan terus mempersiapkan fasilitas kepergian Jenderal Gatot ke AS. Langkah ini sebagai komitmen AS menjaga kemitraan strategis antara kedua negara," kata kedutaan tersebut menambahkan.


Hingga kini, kedubes AS berusaha menjalin komunikasi dengan sejumlah ajudan Gatot demi menyelesaikan permasalahan ini. Meski begitu, Kedubes AS tidak menjelaskan alasan Gatot tidak diberi izin masuk ke negaranya.

Semula, Gatot bersama istri dan sejumlah delegasinya dijadwalkan bertolak ke Washington DC pada Sabtu (21/10) pukul 17.00 WIB menggunakan maskapai Emirates.

Namun, setibanya di bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, pihak Emirtaes memberitahukan bahwa Gatot bersama rombongannya tidak boleh memasuki wilayah AS oleh Badan Perlindungan Perbatasan dan Bea Cukai AS.

Menanggapi hal ini, Kementerian Luar Negeri RI melalui KBRI di Washington DC telah mengirimkan nota diplomatik kepada pemerintah AS untuk meminta penjelasan.



 Dia juga mengatakan, pihaknya akan memanggil Wakil dubes AS besok untuk meminta penjelasan terkait insiden tersebut.
Saat dikonfirmasi, juru bicara Kemlu RI, Arrmanatha Nasir, mengatakan hingga kini pihaknya belum mendapat klarifikasi dari AS.

"Sampai saat ini, nota diplomatik yang kita kirimkan ke AS belum dibalas, masih kita tunggu," tutur Arrmanatha saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com

Meski begitu, Arrmanatha menyebutkan Menlu Retno telah menghubungi Dubes Donovan untuk meminta penjelasan.



"Mengigat Dubes AS sedang tidak berada di Jakarta, wakil Dubes AS akan kami panggil besok ke Kemlu RI demi memberikan keterangan," kata Arrmanatha.






Credit  cnnindonesia.com

Trump Akan Buka Dokumen Rahasia Pembunuhan John F Kennedy

 

Presiden AS Donald Trump berencana membuka dokumen rahasia tentang pembunuhan John F Kennedy. (REUTERS/Carlos Barria)

Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pada Sabtu (22/10) bahwa dirinya akan mengizinkan otoritas terkait untuk membuka dokumen rahasia tentang kasus pembunuhan Presiden ke-35 AS John F Kennedy, yang telah lama diblokir.

Kennedy tewas setelah ditembak pada 1963 silam.

Pembunuhan Kennedy yang terjadi tanggal 22 November saat itu merupakan salah satu peristiwa terpenting dalam sejarah modern AS.

Beragam teori dan narasi muncul menantang versi resmi dari pemerintah AS mengenai pembunuhan Kennedy. Versi pemerintah, Kennedy tewas setelah ditembak oleh seorang pria bersenjata bernama Lee Harvey Oswald.


Rencana Trump membuka semua dokumen rahasia itu bakal dinanti-nantikan oleh para sejarawan termasuk orang-orang yang menggeluti teori konspirasi terkait peristiwa tersebut.

"Sebagai Presiden, saya akan mengizinkan File JFK yang telah lama diblokir dan diklasifikasikan, untuk dibuka," kata Trump di akun Twitter miliknya, seperti dilansir dari AFP.

Jika Trump tak berubah pikiran, dokumen rahasia itu akan dibuka ke publik pada Kamis mendatang atau 54 tahun setelah pembunuhan Kennedy.

Sebelumnya, jutaan file dokumen pembunuhan Kennedy telah dibuka ke publik berdasarkan Undang-undang Tahun 1992, sebagai respons terhadap publik yang menuntut diungkapnya dokumen itu.




Tuntutan publik saat itu diduga dipicu oleh film tentang Kennedy berjudul JFK yang disutradarai oleh Oliver Stone dan dirilis pada 1991.

Meski telah banyak dokumen yang dibuka oleh pemerintah AS pada 1992 lalu, masih ada file-file lain dalam dokumen itu yang ditangguhkan untuk dibuka ke publik hingga 25 tahun ke depan. Beberapa laporan menyebut file-file yang ditangguhkan itu berjumlah 3.100 file.

John F Kennedy ditembak pada 22 November 1963 ketika berada di Dallas, Texas. Dia sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Kennedy wafat pada usia 46 tahun.




Credit  cnnindonesia.com

Jimmy Carter bersedia ke Korea Utara wakili Trump

Mantan Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter. (REUTERS/John Amis)

New York (CB) - Mantan presiden Amerika Serikat Jimmy Carter menyatakan bersedia pergi ke Korea Utara atas nama pemerintahan Presiden Donald Trump demi mengurangi ketegangan, lapor New York Times dalam lamannya, Minggu.

"Saya akan bilang ya," kata Carter (93) kepada The Times ketika ditanya di rumahnya di Plains, Georgia, apakah dia siap untuk misi diplomatik dan apakah bersedia menjalankan misi itu demi Presiden Trump.

Carter, Demokrat yang menjadi presiden AS dari 1977 sampai 1981, mengaku telah berbicara dengan Penasihat Keamanan Nasional Letjen H.R. McMaster yang juga temannya, namun sejauh ini jawaban dia negatif.

"Saya telah bilang kepada dia bahwa saya bersedia jika mereka memerlukan saya," kata Carter.

Dia mengaku takut kepada situasi ketika Washingtong dibuat gugup oleh manuver Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un.

"Mereka ingin menyelamatkan rezim mereka. Dan kita sangat overestimate terhadap pengaruh China kepada Korea Utara, khususnya Kim, yang sepanjang saya tahu tidak pernah pergi ke China," kata Carter.

"Mereka tak punya hubungan. Kim Jong-il (ayahanda Kim Jong-un) pernah pergi ke China dan oleh karena itu hubungan mereka dekat sekali."

Carter khawatir Kim Jong-un nekad menyerang sekutu-sekutu AS dan bahkan daratan AS karena pendekatan Trump yang agresif.

Pada pertengahan 1990-an, Carter mengunjungi Pyongyang di bawah mandat Presiden Bill Clinton. Carter juga pernah membuat kesepakatan dengan Kim Il Sung, kakek Kim Jong-un, demikian Reuters.

Credit  antaranews.com

China Sebut Intervensi Dunia Gagal Selesaikan Krisis Rohingya

 

Pemerintah China menyebut, campur tangan dunia internasional tidak berpengaruh dalam menyelesaikan krisis kemanusiaan di Rakhine, Myanmar. (REUTERS/Danish Siddiqui)

Jakarta, CB -- Wakil kepala departemen internasional Partai Komunis China Guo Yezhou mengatakan, campur tangan dunia internasional tidak berpengaruh dalam menyelesaikan krisis kemanusiaan di Rakhine, Myanmar.

Oleh karena itu, sebagai sekutu terdekat Myanmar, Guo mengatakan China tidak akan mencampuri urusan Naypyidaw dalam penyelesaian krisis yang telah memicu eksodus ratusan ribu Muslim Rohingya sejak akhir Agustus lalu tersebut.

"Berdasarkan pengalaman, Anda saat ini bisa melihat konsekuensinya ketika suatu negara mencampuri urusan negara lainnya. Kami tidak akan melakukannya (intervensi)," kata Gou tanpa menjelaskan lebih lanjut kesalahan yang ia maksud, Minggu (22/10).

Diberitakan Reuters, Guo menuturkan Beijing mendukung sepenuhnya upaya pemerintah Myanmar dalam menjaga stabilitas keamanan di Rakhine. Dia memaparkan, pemerintahnya merasa yakin bahwa Myanmar mampu menyelesaikan sendiri masalah internalnya tersebut.

Padahal, di satu sisi banyak laporan yang menuding bahwa kekerasan hingga penyiksaan yang dilakukan militer terhadap Muslim Rohingya menjadi pemicu memburuknya krisis di wilayah itu.

Selain itu, intervensi bisa memicu ketidakstabilan terjadi di Myanmar yang dikhawatirkan dapat turut mempengaruhi China, yang berbatasan langsung dengan negara di Asia Tenggara itu.




Pendekatan Beijing ini berbeda jauh dengan sikap komunitas internasional selama ini yang menganggap Myanmar telah gagal menghentikan kekerasan yang telah lama menyasar etnis minoritas Rohingya tersebut.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahkan menggambarkan tragedi di Rakhine sebagai bentuk upaya 'pemusnahan etnis' secara sistematis oleh pemerintah Myanmar.

Selama ini, dunia internasional mendesak pemerintah Myanmar membuka akses media dan kemanusiaan seluas-luasnya ke Rakhine.

Akses kemanusiaan dianggap menjadi yang terpenting agar sejumlah negara dan organisasi internasional mampu menyalurkan bantuan dan membantu meredam konflik wilayah tersebut.

Hingga kini, sekitar 1.000 orang terutama Rohingya dilaporkan telah tewas sejak bentrokan antara kelompok bersenjata dan militer Myanmar pecah di Rakhine pada 25 Agustus lalu.

Bentrokan itu pun memicu ratusan ribu Rohingya melarikan diri dan mengungsi ke luar Myanmar.



Meski mendukung pemerintah Myanmar, Guo menuturkan China tetap mengecam segala bentuk kekerasan yang terjadi beberapa waktu lalu di negara tersebut.

"Kami mengecam segala bentuk kekerasan dan tindakan teroris (di Myanmar)," kata Guo menambahkan.                





Credit  cnnindonesia.com

Tidak untuk Orang Palestina

Warga Palestina di Gaza City menyambut gembira kesepakatan rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah (Ilustrasi)

CB,  Duta Besar Palestina untuk Inggris mengecam langkah kepala Transportasi London (TFL) terbilang bias. Pasalnya, kampanye iklan yang diperuntukkan bagi peringatan Deklarasi Balfour diperbolehkan, namun tidak dengan poster yang menyuarakan kehidupan Palestina saat ini. Berdasarkan keputusan tersebut Duta Besar Palestina untuk Inggris, Manuel Hassassian pada Selasa (16/10) menulis, surat kepada Wali Kota London Sadiq Khan untuk mengungkapkan keprihatinannya.

Dilansir dari Arab News bahwa Deklarasi Balfour adalah sebuah surat yang diterbitkan pada 2 November tahun 1917 oleh Menteri Luar Negeri Inggris kala itu, Arthur James Balfour. Balfour mengirimkan sebuah surat kepada Walter Rothschild. Dia adalah pemimpin komunitas Yahudi Inggris kala itu.
Dalam surat tersebut, Balfour menyatakan pemerintah Inggris secara resmi mendukung gagasan  Yahudi untuk menciptakan negara Yahudi di wilayah Palestina. Maka untuk memperingati seratus tahun Deklarasi Balfour, poster iklan akan ditampilkan mendatang di satsiun metro utama di ibukota untuk memperingatinya.

Di lain sisi, Manuel mengatakan, bahwa pihak Transportasi untuk London (TFL) menolak poster yang menunjukkan kehidupan di Palestina sebelum dan sesudah kekuasaan Israel di Palestina. Dimana dalam poster tersebut terdapat adegan damai yang kontras dengan gambar kamp pengungsian dan bangunan yang hancur. TFL menolak gambar tersebut dengan alasan bahwa tidak sesuai dengan pedoman periklanan mereka.

"Upaya kasar yang dilakukan oleh TfL untuk membungkam suara kami telah memaksa saya untuk mempertimbangkan kembali sikap kantor Wali Kota kepada Misi Palestina," katanya dalam kutipan surat yang ditujukan kepada wali kota London.

Bagaimanapun surat Hassassian kepada Khan menekankan bahwa gambar-gambar iklan yang ditolak tersebut tidak dapat diterima dan mengatakan bahwa tindakan tersebut merupakan tanda bias di TfL. Menurutnya, keputusan tersebut menunjukkan kurangnya penghormatan dan pemahaman hak manusia dalam menentukan nasib dan kebebasan bercerita kisah mereka di London.
Foto-foto dalam poster tersebut menunjukkan kehidupan islami di jalan-jalan Palestina sebelum terbentuknya Israel pada tahun 1948. Dimana setelah terbentuknya Israel ratusan ribu orang Palestina terpaksa melarikan diri.

Poster tersebut merupakan bagian dari kampanye yang disebut Make it Right. Sebagai usaha untuk memberi pemahaman warga Inggris tentang Deklarasi Balfour dan apa yang diklaim sebagai tanggung jawab historis Inggris bagi orang-orang Palestina. Mengingat surat yang ditulis Lord Arthur Balfour menekankan bahwa pemerintah Inggris memastikan tidak akan ada yang dirugikan dalam pembetukan Israel di wilayah Palestina.

"Harus jelas dipahami tidak akan ada yang dilakukan yang mungkin merugikan hak-hak sipil dan keagamaan dari komunitas non-Yahudi yang sudah ada di Palestina, atau hak-hak dan status politis yang dimiliki orang Yahudi di negara lain," kata kutipan bagian surat tersebut.

Faktanya saat ini yang terjadi tidak demikian. Maka, gambar mencolok dalam kampanye Make It Right, bertujuan untuk menyoroti kasus Palestina bahwa jaminan hak-hak seperti dalam surat tersebut tidak dijunjung sama.

"Kampanye kami sangat sederhana dan faktual dalam konten. Gambarannya tidak mengganggu dan kontroversial. Fakta kampanye ini, bertujuan untuk memberikan suara Palestina yang dilakukan secara serentak. Menunjukkan kenyataan yang terjadi bahwa mungkin ada penghormatan terhadap keragaman untuk semua orang di ibukota, namun tidak untuk orang-orang Palestina, " sambung Hassassian dalam suratnya kepada wali kota London.

November lalu, poster lain yang menarik perhatian pada Deklarasi Balfour telah disetujui oleh TfL dan dipajang di stasiun Westminster. Tidak ada yang tahu mengapa hal tersebut diizinkan sementara kampanye Palestina akhir ini ditolak. Menurut TfL, bahwa kampanye Deklarasi Balfour tersebut memiliki desain "berbeda".

Sementara poster mengenai Palestina tidak akan muncul di jaringan kereta bawah tanah London, mereka akan ditampilkan di taksi di ibu kota dan akan diluncurkan pada hari Senin mendatang.

Adapun menurut Yossi Mekelberg, seorang profesor hubungan internasional di Regent's University di London bahwa semua orang harus mematuhi kebebasan berbicara. Ia tidak menganggap gambar dalam kampanye Palestina tersebut mengganggu dan seharusnya diizinkan.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Perjuangkan Palestina, Pengukir Jepara Dapat Penghargaan

Kompleks Masjid Al Aqsa di Jerussalem

CB, ISTANBUL -- Pertemuan akbar ke-9 para pegiat Palestina dihelat di Ibu Kota Turki, Istanbul. Acara yang diselenggarakan di hotel Kaya Istanbul ini dihadiri oleh utusan pegiat dari Aljazair, Tunisia, Yordania, Turki, Sudan, Malaysia, dan Indonesia serta negara-negara berpenduduk muslim lainnya. 

Penyelenggara pertemuan adalah Lembaga Al-Itilaf Al-Alamiy li Nushrati Al-Quds wa Filisthin (Aliansi Internasional  Pembela Al-Quds dan Palestina) bekerja sama dengan Trk Arap likileri Merkezi (TAIM) yang dilaksanakan pada 20-21 Oktober 2017. Pada pertemuan akbar ini, Adara Relief International dan pengukir dari Jepara, Abdul Mutholib, mendapat penghargaan.

Ketua Adara Relief International, Nurjanah Hulwani mengatakan,  Adara diakui sebagai lembaga yang dipercaya dan konsisten dalam berjuang membela Al-Aqsa dan Palestina. "Kami menyadari bukanlah hal yang mudah untuk terus bersama bangsa Palestina memperjuangkan kemerdekaannya dan itu butuh kerja serius dan kerja sama dari berbagai pihak," katanya dalam keterangan persnya, Ahad (22/10).

Adara mendapat penghargaan karena konsisten membela masjid Al-Aqsa dan Palestina, sedangkan Abdul Mutholib karena kerja kerasnya turut membangun replika mimbar Shalahuddin di masjid Al-Aqsa pada 2002-2007. Pada kesempatan ini pula, Abdul Mutholib mempersembahkan ukiran mimbar mini dan cermin berukir Masjid Al-Aqsa untuk dilelang. Hasil lelang disumbangkan untuk perjuangan menjaga Masjid Al-Aqsa.

Adara Relief International, ujar Nurjanah, sebagai lembaga perempuan peduli Palestina pertama di Indonesia mencoba melakukan berbagai terobosan dan upaya pembebasan Palestina untuk menyadarkan umat Islam di Indonesia dan membangkitkan kepedulian mereka.

"Kami berharap semoga upaya ini dapat menjadi gelombang yang semakin hari semakin meluas," ujarnya.

Adara, terang dia, telah merampungkan beberapa program unggulan, antara lain Gerakan Koin Untuk Palestina yang memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh kalangan miskin dan kaya untuk berkontribusi bagi kemerdekaan Palestina. Peresmian Komunitas muslimah Cinta Palestina di beberapa wilayah di Indonesia, dan Kampanye Perjalanan Menuju Al-Aqsa untuk 1.000 pelajar.

Credit  republika.co.id

Hamas Kunjungi Iran Bahas Rekonsiliasi Palestina

Warga Palestina di Gaza City, Kamis (12/10), menyambut gembira kesepakatan rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah.

CB, TEHERAN -- Pejabat tinggi Hamas memulai kunjungannya ke Iran akhir pekan ini. Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk memberi tahu para pendukung dan simpatisan Hamas di Teheran mengenai upaya rekonsiliasi yang sedang ditempuh dengan Fatah.

"Kelompok yang dipimpin oleh wakil kepala (Hamas) Salah al-Aruri akan bertemu dengan pejabat senior Iran selama beberapa hari berikutnya," ungkap perwakilan Hamas yang menjadi bagian dari delegasi ke Iran, dikutip laman Al Araby, Sabtu (21/10).

Sebelumnya, Israel telah menyatakan bahwa negaranya tidak akan mengakui adanya pemerintah persatuan nasional Palestina bila Hamas masih menjalin hubungan atau kontak dengan Iran. Israel pun meminta Hamas agar bersedia menanggalkan gerakan perlawanan bersenjatanya.

Namun, kepala Hamas di Gaza Yahya Sinwar menegaskan, bahwa kelompoknya tak akan menuruti permintaan Israel. "Tidak ada orang di alam semesta yang bisa melucuti senjata kami. Sebaliknya, kami akan terus memiliki kekuatan untuk melindungi warga kami," ujarnya.

Hal tersebut pun diungkapkan Kepala Bidang Luar Negeri Hamas Maher Salah ketika menghadiri Konferensi Penjaga Yerusalem kesembilan di Istanbul, Turki, pada Jumat (20/10). Ia mengatakan, bahwa kendati rekonsiliasi nasional telah tercapai, Hamas tak akan menanggalkan gerakan perlawanannya terhadap Israel.

"Mereka yang percaya Hamas dan rakyat Palestina akan meninggalkan perlawanan (terhadap Israel) itu delusional. Yakinlah bahwa Hamas tidak akan meninggalkan perlawanan. Perlawanan adalah bagian dari namanya," ujar Salah, dikutip laman Middle East Monitor.

Setelah satu dekade berselisih, dua faksi Palestina, Hamas dan Fatah akhirnya mencapai rekonsiliasi dengan bantuan mediasi Mesir. Rekonsiliasi dapat tercapai setelah Hamas bersedia membubarkan komite administratif yang sejak 2007 mengontrol pemerintahan di Jalur Gaza. 

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Palestina Kecam Aksi Milisi Tewaskan Puluhan Polisi Mesir

Mahmoud Abbas - Presiden Palestina. Senin(7/3).

CB, RAMALLAH -- Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengecam peristiwa kontak senjata yang menewaskan sedikitnya 52 polisi Mesir. Ia pun menyampaikan belasungkawa terhadap personel keamanan Mesir yang tewas dalam kejadian tersebut.

Dalam pernyataannya pada Sabtu (21/10), Abbas menyatakan dukungan kepada Pemerintah Mesir dalam melawan dan menumpas milisi dan teroris di negaranya. Apalagi aksi mereka dimaksudkan untuk merusak stabilitas dan keamanan Mesir. "Keamanan nasional Mesir, stabilitas, dan kemajuannya adalah kepentingan nasional Palestina tingkat pertama," ujar Abbas, seperti dikutip kantor berita Palestina WAFA, Sabtu (21/10).

Ia juga menyatakan belasungkawa terhadap polisi Mesir yang tewas baru-baru ini. "Mereka telah menjadi martir membela keamanan dan stabilitas Mesir, serta wilayahnya" ucapnya.

"Pemerintah Palestina mengecam keras semua serangan teror dan segala bentuk kekerasan, serta menegaskan solidaritas penuhnya terhadap Pemerintah Mesir dan orang-orang yang menghadapi terorisme yang bertujuan meruntuhkan keamanan, keselamatan, dan stabilitas Mesir," kata Abbas menambahkan.

Sedikitnya 52 polisi dan anggota wajib militer Mesir tewas dalam aksi baku tembak dengan milisi di sebuah tempat di gurun barat Mesir pada Jumat lalu. Berdasarkan keterangan sejumlah pejabat Mesir, polisi dan anggota wajib militer mereka tewas setelah kontak senjata dengan kelompok Hasm di sebuah apartemen. Hasm adalah kelompok bersenjata yang mengincar polisi dan hakim di Kairo sejak tahun lalu.

Banyaknya korban tewas dari pihak pemerintah disebabkan karena Hasm menggunakan alat peledak dalam konfrontasi tersebut. Kementerian Dalam Negeri Mesir pada awalnya mengatakan bahwa jumlah polisi yang tewas hanya 23 orang. Namun korban tewas meningkat setelah banyak di antara yang terluka akhirnya tidak tertolong. 

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Setidaknya 52 Orang Tewas dalam Baku Tembak di Mesir

 

Ilustrasi. Aparat keamanan Mesir kerap menjadi target serangan kelompok militan. (Reuters/Mohamed Abd El Ghany)

Jakarta, CB -- Setidaknya 52 orang polisi dan peserta wajib militer Mesir tewas sementara enam lainnya tewas dalam baku tembak pada Jumat (20/10).

Insiden itu terjadi dalam operasi penggerebekan persembunyian militan di wilayah barat Mesir.

Sebelumnya pada Jumat malam, setidaknya 30 polisi dilaporkan tewas. Pernyataan kementerian dalam negeri Mesir sebelumnya tidak mengungkap detail soal korban jiwa.



Sumber keamanan mengatakan bahwa aparat sedang melacak kamp militan di wilayah gurun, yang dipercaya merupakan tempat persembunyian delapan anggota Gerakan Hasm. Kelompok ini sebelumnya mengklaim bertanggung jawab atas serangan terhadap polisi dan hakim di Kairo.

Konvoi yang terdiri dari empat SUV dan sebuah kendaraan kementerian dalam negeri diserang oleh granat berpelucur roket dan alat peledak.



Mesir kerap menghadapi serangan dari kelompok pemberontak Islam di Semenanjung Sinai, termasuk ISIS dan Gerakan Hasm. Akibatnya, ratusan orang dinyatakan tewas sejak 2013.

Adalah kelompok Ansar al-Maqdis yang menyatakan berbaiat kepada ISIS pada 2014. Mereka biasanya menyerang polisi dan apart bersenjata, namun juga kerap menyerang warga Kristen Mesir dan wisatawan.







Credit  cnnindonesia.com

Musuh Vladimir Putin dibebaskan dari penjara

Pemimpin oposisi Rusia Alexei Navalny memeluk sang istri Yulia setelah penetapan keputusan di gedung pengadilan di Kirov, Rabu (16/10). (REUTERS/Maxim Shemetov)

Jakarta (CB) - Pemimpin oposisi Rusia Alexei Navalny menyatakan hari ini bahwa dia telah dibebaskan dari rumah tahanan Moskow di mana dia ditahan selama 20 hari karena mengorganisasikan unjuk rasa anti Presiden Vladimir Putin.

"Halo. Saya sudah keluar," tulis Navalny dalam Instagram, sembari memperlihatkan foto dirinya di sebuah jalan. Pembebasannya diatur polisi demi menghindari kerumuman wartawan di luar rumah tahanan.

Navalny, yang sudah mengumumkan niatnya menjadi calon presiden pada 2018, menyatakan "siap bekerja" dan tengah bersiap kampanye di kota Astrakhan. Acara ini sudah mendapatkan izin dari pemerintah.

Setengah bercanda dia menulis bahwa selama di penjara dia sudah membaca 20 buku, mempelajari beberapa kata dalam Bahasa Kyrgyz dan meminum 80 liter air teh.

Seorang fotografer yang bekerja bersama dia untuk meliputi kampanyenya, memposting sebuah foto dirinya tengah bekerja di markass besar yayasan antikorupsinya.

Beberapa jam sebelumnya, para pendukung Navalny mengangkat banner dari sebuah jembatan dekat  Kremlin yang bertuliskan, "Saatnya melawan Putin dan saatnya memilih Navalny."

Pengacara kharismatis berusia 41 tahun itu Desember tahun lalu sudah mengumumkan pencalonan dirinya pada Pemilihan Presiden, dan sejak itu dia membuka kantor-kantor kampanyenya selain menggelar berbagai kampanye untuk mengonsolidasikan pendukung-pendukungnya.

Tahun ini dia merampungkan masa tahanan 15, 25 dan 20 hari karena mengorganisasikan unjuk rasa-unjuk rasa anti Putin yang tak berizin.

Credit  antaranews.com

Shinzo Abe Menang Telak dalam Hitung Cepat Pemilu Jepang

 

Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe bersama partainya, berdasarkan hasil hitung cepat, diperkirakan memenangkan pemilihan umum Jepang yang digelar hari ini. (Reuters)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe bersama partainya, Partai Demokrasi Liberal (LDP), diperkirakan kuat memenangkan pemilihan umum yang digelar pada hari ini, Minggu (22/10).

Penghitungan cepat yang dilakukan televisi TBS menunjukkan LDP diprediksi meraih 311 kursi dari total 465 kursi kamar bawah parlemen. Kantor berita NHK menuturkan peluang partai berkuasa di Jepang itu pun semakin dekat untuk menduduki dua pertiga mayoritas kursi di parlemen.

Sementara itu, Walikota Tokyo Yuriko Koike bersama partainya, Kibo no To atau Partai Harapan, gagal mengalahkan kekuatan LDP sebagai partai oposisi baru dalam pemilu.

Partai Harapan masih harus bersaing dengan partai baru lainnya, Partai Demokratik Konstitusional Jepang (CDPJ), untuk menempati oposisi utama LDP. Jajak pendapat TBS bahkan menunjukkan Partai Harapan kalah suara dengan CDPJ.



"Ini adalah hasil pemilu yang sangat sulit. Kami berupaya menempatkan kebijakan sebagai prioritas utama. Namun, hasil yang kami dapatkan sangatlah sulit, saya meminta maaf karena (kegagalan) itu," ucap Koike seperti dikutip Reuters.

Meski begitu, hasil pemilu resmi dijadwalkan baru akan keluar pada Senin (23/10) pagi. Kemenangan LDP pun dianggap dapat memperbesar peluang Abe kembali menjabat sebagai pemimpin partai tersebut untuk ketiga kalinya pada September mendatang.

Prestasi dalam pemilu kali ini juga dinilai mampu memperlancar upaya Abe untuk mengamankan jabatannya sebagai perdana menteri terlama Jepang yang telah berkuasa sejak 2012 silam.

Sejumlah pengamat menuturkan kesuksesan LDP dalam pemilu hari ini pun dapat memperlancar usaha pemerintahan Abe merealisasikan sejumlah prioritasnya, seperti memperkuat angkatan bersenjata Jepang.

Padahal, berdasarkan Pasal 9 konstitusi, Jepang dilarang memiliki angkatan bersenjata sebagai hasil kesepakatannya dengan Amerika Serikat pada masa Perang Dunia II lalu. Namun, pemerintahan Abe mengesampingkan pasal tersebut dengan alasan pertahanan diri.

Sejumlah koalisi partai LDP, seperti Komeito, pun mendukung rencana Abe untuk mengubah konstitusi tersebut demi memperkuat militer Jepang di tengah munculnya sejumlah tantangan di kawasan, seperti China dan krisis nuklir Korea Utara yang semakin mengkhawatirkan.

Meski begitu, beberapa pihak dari koalisi LDP dikabarkan masih belum menyetujui seluruh rincian amandemen tersebut.

"Karena tidak ada yang mudah jika menyangkut perubahan konstitusi," tutur Tobias Harris, seorang analis dari Teneo Intelligence yang berbasis di Washington.

Credit  cnnindonesia.com

Abe Dorong Perubahan Konstitusi Setelah Menang Pemilu

PM Jepang Shinzo Abe

CB, TOKYO -- Kelompok penguasa Jepang Perdana Menteri Shinzo Abe menuju kemenangan besar dalam pemilihan umum pada Ahad (22/10), yang memperkuat kesempatannya menjadi perdana menteri terlama di negara tersebut dan menghidupkan kembali dorongannya untuk mengubah undang-undang dasar damai.

Koalisi Demokrat Liberal (LDP) pimpinan Abe ditetapkan meraih 311 kursi, mempertahankan dua pertiga "mayoritas super" di majelis rendah 465 anggota itu, kata jajak pendapat, yang ditunjukkan televisi TBS. Siaran umum NHK juga mengatakan kelompok berkuasa tersebut mencapai mayoritas dua pertiga, meskipun beberapa siaran lain mengabarkan jumlah kursi kelompok itu sedikit di bawah dua pertiga.

Kemenangan tersebut menimbulkan kemungkinan Abe, yang mulai menjabat pada Desember 2012, memiliki masa jabatan ketiga dalam tiga tahun sebagai pemimpin LDP pada September tahun depan dan menjadi perdana menteri terlama di Jepang. Hal tersebut juga berarti strategi pertumbuhan "Abenomik", yang berpusat pada kebijakan moneter hiper-mudah, kemungkinan berlanjut.

Hasil akhir resmi pemilihan tersebut, yang bertepatan dengan waktu topan mendekat ke Jepang, diperkirakan keluar pada Senin. Pasal 9 Konstitusi, yang disusun oleh Amerika Serikat, jika diartikan secara harfiah, melarang keberadaan angkatan bersenjata. Namun, pemerintah Jepang menafsirkannya sebagai mengizinkan militer secara eksklusif untuk membela diri.

Pendukung usul Abe, yang menjelaskan kedudukan mendua militer itu, mengatakan hal tersebut akan mengodifikasikan status quo. Kritikus khawatir hal tersebut akan memperluas kemungkinan peran militer Jepang ke luar negeri.

Abe mengatakan dia tidak akan berpegang pada target yang telah dia luangkan dalam membuat perubahan pada 2020. "Pertama, saya ingin mendiskusikan lebih dalam dan memiliki persetujuan sebanyak mungkin," katanya kepada seorang penyiar televisi. "Kita harus mengutamakan hal itu," tegasnya.

Mitra junior LDP, Komeito, waspada dalam mengubah undang-undang dasar, yang disusun setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Beberapa partai oposisi menyukai perubahan itu, namun tidak menyetujui rinciannya.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Topan Lan Landa Jepang, Puluhan Ribu Orang Dievakuasi

Topan Lan.

CB, TOKYO -- Topan Lan menghantam pulau utama Jepang pada hari Ahad, (22/10). Bencana ini menewaskan sedikitnya dua orang. Topan memicu peringatan untuk mengevakuasi puluhan ribu orang dan pembatalan ratusan penerbangan.

Menunurt kantor berita Kyodo, korban tewas antara lain, seorang yang pria tewas di bawah bangunan yang roboh akibat angin kencang. Satu lagi merupakan nelayan yang nahas saat ia mau naik ke kapal. Sedangkan lainnya ada yang mengalami beberapa luka ringan.
Topan Lan diklasifikasikan sebagai badai kategori 4 menurut situs Tropical Storm Risk. Menurut Japan Meteorological Agency (JMA), Topan Lan berada di selatan Jepang dan bergerak ke timur laut pada kecepatan 50 kilometer per jam pada hari Ahad malam.
Seperti dilansir Channel News Asia, Topan Lan tampak sedikit melemah dari puncaknya. Namun badai tersebut masih merupakan badai dahsyat yang bisa menerjang sebagian Jepang dengan intensitas hujan lebih dari 80 mm (3 inci) per jam.
Menurut pejabat JMA, Topan Lan akan mendarat di pulau utama Jepang, Honshu, mungkin di dekat Tokyo pada Senin pagi. Pada saat itu kemungkinan akan melemah ke badai kategori 2. "Angin dan hujan akan meningkat lebih kuat seiring berlalunya waktu, jadi lakukan tindakan seperlunya sedini mungkin, sebaiknya sebelum hari mulai gelap," kata pejabat tersebut.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Uni Eropa Lepas Tangan Soal Krisis Catalunya

Madrid - Presiden Dewan Eropa Donald Tusk secara eksplisit mengesampingkan segala bentuk keterlibatan Uni Eropa terkait Catalunya, terlepas dari situasi yang 'memprihatinkan.'
"Tidak ada ruang, tidak ada tempat untuk mediasi, tidak juga untuk prakarsa atau tindakan masyarakat internasional," katanya.
Dia berbicara pada sebuah konferensi pers bersama Presiden Komisi Eropa, Jean-Claude Juncker.
Dalam sebuah referendum pada 1 Oktober yang dilarang oleh pemerintah Spanyol, rakyat Katalan memilih untuk memisahkan diri.


PM Spanyol Mariano Rajoy bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di sebuah KTT Uni Eropa. (EPA)

Beberapa saat sebelum pernyataan Tusk, pemerintah Spanyol mengatakan bahwa mereka mulai melakukan proses pengambil-alihan pemerintahan di wilayah otonom Catalunya.
"Saya tentu saja, untuk banyak alasan, berhubungan secara permanen dengan (Perdana Menteri Spanyol) Mariano Rajoy," kata Tusk.
"Tidak bisa disangkal bahwa situasi di Spanyol sangat memprihatinkan, tapi posisi kami... jelas."
Ucapan Tusk dilontarkan menjelang KTT Dewan Uni Eropa, namun ia mengatakan bahwa masalah Catalunya "tidak masuk dalam agenda kami".
Pemimpin Eropa lainnya, seperti Angela Merkel dari Jerman dan Emmanuel Macron dari Prancis, juga memberikan dukungan mereka kepada Madrid.

Barcelona, pada malam saat dua pemimpin separatis Catalunya ditahan. (Getty Images)

Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa krisis tersebut menampakkan kemunafikan Barat, yang mendukung sejumlah gerakan separatis tapi menolak gerakan separatis lain.
Dia mengatakan bahwa negara-negara Barat mendukung kemerdekaan Kosovo dari Serbia -sekutu Rusia- tapi tidak bersikap yang sama untuk Catalunya atau untuk Kurdistan Irak.
Dia juga mengingatkan banyak negara menentang aneksasi Rusia atas Krimea dari Ukraina pada tahun 2014, yang mengakibatkan sanksi internasional terhadap Rusia.
Apa yang terjadi diCatalunya?
Spanyol mengatakan pada hari Sabtu nanti akan dimulai proses pengambil-alihan pemerintahan Catalunya oleh Madrid dengan mengaktifkan pasal 155 konstitusi.
Namun, pemimpin Catalunya mengatakan jika Spanyol melanjutkan 'represi,' parlemen daerah tersebut akan memilih untuk secara resmi mengumumkan kemerdekaannya.

Banyak kalangan khawatir gerakan terbaru ini bisa memicu kerusuhan lebih lanjut menyusul demonstrasi besar-besaran sejak sebelum dan selama referendum 1 Oktober.
Mahkamah Agung Spanyol menetapkan bahwa referendum tersebut ilegal dan melanggar konstitusi, dan menyebutkan bahwa Spanyol tidak dapat dibagi.

Carles Puigdemont kini berselisih secara tajam dengan Mariano Rajoy. (Reuters)

Pasal 155 konstitusi, yang ditetapkan tiga tahun setelah kematian diktator Jenderal Francisco Franco pada tahun 1975, memungkinkan Madrid untuk memaksakan pengambil-alihan pemerintahan suatu daerah otonomi jika terjadi sebuah krisis, dan pasal tersebut belum pernah diterapkan sebelumnya.
Namun pemerintah Spanyol sekarang mengatakan akan memulai prosedurnya pada hari Sabtu.
"Tidak diragukan bahwa pemerintah Spanyol akan melakukan semua yang bisa dilakukan untuk mengembalikan tatanan konstitusional," kata pernyataan pemerintah.
Apa yang terjadi sekarang?
Pada hari Sabtu nanti pemerintah akan menetapkan daftar tindakan spesifik untuk mengalihkan kekuasaan dari Catalunya ke Madrid.
Belum jelas, sejauh mana tindakan tersebut -namun kemungkinan termasuk penguasaan polisi regional, atau bahkan menyerukan pemilihan sela.

Bendera Catalunya dikibarkan pendukung Barcelona dalam pertandingan Liga Champions melawan Olympiakos Piraeus, Rabu lalu. (Getty Images)

Xavier Arbs, pakar konstitusi di Universitas Barcelona, mengatakan: "Kami sama sekali tidak tahu tindakan apa yang dapat diambil pemerintah Spanyol.
"Kami tidak tahu bagaimana pengaruhnya nanti terhadap kekuasaan pemerintah Katalan."
Senat Spanyol yang dikuasai oleh partai berhaluan konservatif pimpinan PM Rajoy, Partai Populer (PP) dan sekutu-sekutunya, kemudian akan harus menyetujui daftar itu.
Analis mengatakan Pasal 155 tidak memberi kewenangan pada pemerintah untuk sepenuhnya membekukan otonomi, dan tidak dapat menyimpang dari daftar langkah yang ditetapkan.
Apa yang akan terjadi pada para pemimpinKatalan?
Setelah referendum 1 Oktober, pemimpin Katalan Carles Puigdemont menandatangani deklarasi kemerdekaan, namun segera menangguhkannya untuk memungkinkan perundingan.
Dia memperingatkan status penangguhan itu bisa berubah.
"Jika dianggap tepat, Parlemen Katalan dapat melanjutkan untuk melakukan pemungutan suara pada deklarasi kemerdekaan formal," katanya.
Tapi jika Madrid mengambil alih keuangan daerah atau departemen kepolisian, atau membubarkan parlemen daerah Catalunya, pemungutan suara semacam itu akan jadi pelik pelaksanaannya.
Betapa pun, konstitusi tidak menetapkan batasan waktu tentang proses itu.




Credit  detik.com/bbc-world