Jumat, 15 September 2017

Majalah Jerman Menghina Putin, Rusia Marah

MOSKOW - Pemerintah Rusia marah atas publikasi majalah Jerman karena menyebut Presiden Vladimir Putin sebagai “seekor anjing” dalam artikelnya. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan, setiap penghinaan terhadap Presiden Rusia tidak dapat diterima.

Penghinaan oleh majalah Focus, kata Peskov, hanya merusak reputasi media Jerman tersebut.

”Faktanya adalah bahwa outlet media ini terkenal dengan subjektivitasnya yang ekstrem, dan tidak dianggap sebagai sumber yang patut dikutip,” kata Peskov, yang dikutip dari Russia Today, Kamis (14/9/2017). Dia menambahkan bahwa, dalam kasus Rusia, subjektivitas ini sebagian besar didasarkan pada Russophobia yang ekstrem.

Kemarahan Rusia diprovokasi oleh sebuah artikel ”50 reasons for Merkel/50 reasons against Merkel” yang dipublikasikan di majalah tersebut pada 9 September 2017.

”Meskipun dia (Kanselir Jerman Angela Merkel) takut pada anjing (Presiden Rusia Vladimir) Putin, dia tidak takut pada Putin anjing,” tulis majalah itu dalam artikelnya yang dianggap Rusia bernada ofensif.

Kasus ini semula dipersoalkan kepala layanan pers Kedutaan Rusia di Berlin, Denis Mikerin. ”Masih ada garis merah (yang seharusnya tidak dilewati)” tulis Mikerin dalam sebuah posting di halaman Facebook-nya yang menampilkan foto potongan inflamasi yang diterbitkan di majalah Focus.

”Ada hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan kebebasan berekspresi atau kebebasan media dan sama sekali tidak dapat ditoleransi,” lanjut diplomat Moskow tersebut. “Penghinaan yang ditujukan pada presiden Rusia itu tidak lebih dari linguistik yang tidak menguntungkan bagian dari seorang jurnalis.”

Dia juga meminta pemimpin redaksi Focus, Robert Schneider, untuk meminta maaf atas kegagalan nyata dari jabatan editor terkait kasus penghinaan tersebut.

Kedutaan Rusia di Jerman juga memprotes penghinaan itu melalui Twitter.

”(Editor) Focus percaya itu provokatif. Apa itu? No Tasteless dan kebodohan yang polos? Pastinya,” tulis Kedutaan Rusia yang menantang juru bicara pemerintah Jerman Steffen Seibert untuk menanggapi kejadian tersebut.

Pemerintah Jerman maupun majalah Focus menanggapinya dengan mengajukan permintaan maaf. Namun, media tersebut melalui Twitter mengklaim bahwa artikelnya tidak bermaksud menghina.

”Kata ‘anjing’ pada dasarnya adalah sebuah kata, yang dimaksudkan untuk menjadi ironi. Itu berarti tough nut. Itu tidak dimaksudkan untuk menghina,” tulis majalah tersebut.

Pada hari Rabu, Schneider akhirnya menghubungi Mikerin untuk mengomentari masalah tersebut. Namun, penjelasannya serupa dengan pernyataan majalah tersebut sebelumnya, dengan menyatakan bahwa frase penghinaan yang ditampilkan dalam artikel tidak lain hanyalah permainan kata yang ironis.

”Itu tidak memenuhi harapan kita tentang dialog berbasis paritas yang normal, penuh hormat dan bertanggung jawab,” kata Mikerin.

Credit sindonews.com

AS Kirimkan Persenjataan Berat ke Pejuang Suriah

DAMASKUS - Amerika Serikat (AS) terus memasok kendaraan berat dan kendaraan lapis baja ke Pasukan Demokratik Suriah (SDF) sebagai bagian dari operasi militer untuk membebaskan Raqqa dan Deir al-Zor. Begitu pernyataan seorang perwakilan SDF tanpa menyebut nama.

Juru bicara SDF mengatakan sebuah partai baru persenjataan AS dan kendaraan lapis baja tiba di Suriah.

"AS mengirimi kami kendaraan Hummer lapis baja dan senjata berat sebagai bagian dari operasi untuk membebaskan Deir al-Zor. Persenjataan tersebut terdiri dari rudal, rudal dengan sensor panas, senapan mesin berat, senapan mesin otomatis, mortir dan senapan serbu Kalashnikov," kata juru bicara SDF seperti dikutip dari Sputnik, Jumat (15/9/2017).

Perwakilan SDF mencatat bahwa pasukan mereka mengharapkan pengiriman senjata lebih banyak dari AS dalam waktu dekat.

"Kami mengatakan kepada perwakilan AS bahwa kami membutuhkan lebih banyak senjata untuk melakukan operasi tersebut, dan pada gilirannya, berjanji bahwa dalam waktu dekat mereka akan memberi kami persediaan senjata yang lebih berat," katanya.

Perwakilan SDF mengatakan sebelumnya AS secara teratur memasok SDF dengan senjata berat dan kendaraan lapis baja. Menurut informasi tersebut, AS memasok angkatan bersenjata dengan 1.470 senjata berat dan kendaraan lapis baja sejauh ini.

Deir al-Zor, yang terletak 140 km selatan timur ibukota ISIS yang diproklamirkan Raqqa, telah dikepung selama lebih dari tiga tahun. Pada tanggal 5 September, pasukan Suriah berhasil membebaskan blokir kota.

Pada hari Jumat, militer Suriah memulai operasi untuk mengepung pangkalan udara Deir al-Zor, setelah berhasil merebut bukit strategis di sekitar fasilitas tersebut. Dilaporkan bahwa pasukan tersebut memasuki area dekat pangkalan udara dari arah kuburan kota tersebut.

Bersamaan dengan itu, SDF telah melaksanakan Operasi Euphrates Rage untuk merebut kembali Raqqa dari ISIS dengan dukungan koalisi internasional yang dipimpin AS sejak November 2016. Provinsi Raqqa terletak di sebelah barat Deir al-Zor.

Credit sindonews.com

Turki Peringatkan Kurdi: Referendum Kemerdekaan Dapat Ganjaran

ANKARA - Pemerintah Turki menyambut baik langkah parlemen Irak yang menolak referendum kemerdekaan Kurdi. Ankara memperingatkan, referendum kemerdekaan pasti akan memiliki ganjaran atau biaya yang harus ditebus.

Peringatan itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Turki pada hari Kamis (14/9/2017).

Parlemen di Baghdad telah memberi wewenang kepada Perdana Menteri Heydar al-Abadi untuk mengambil semua tindakan untuk melestarikan persatuan Irak dalam menanggapi langkah Kurdi yang ingin menggelar referendum kemerdekaan pada 25 September 2017 mendatang.

Pemimpin Kurdi Massoud Barzani berjanji untuk terus maju ke pemungutan suara. Menurutnya, referendum adalah hak.

”Kami melihat sikap sekeras kepemimpinan Irak mengenai referendum dan pernyataannya (Kurdi) yang semakin emosional telah mengkhawatirkan,” bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri Turki, seperti dilansir Reuters.

”Perlu dicatat bahwa desakan (referendum) ini pasti memiliki ganjaran,” lanjut kementerian tersebut. ”Kami menyerukan mereka untuk bertindak dengan akal sehat dan segera meninggalkan pendekatan yang keliru ini.”

Turki, yang memiliki populasi Kurdi terbesar di kawasan Timur Tengah, khawatir pemungutan suara “Ya” dalam referendum kemerdekaan dapat memicu separatisme di wilayah mereka. Terlebih militan Kurdi dalam tiga dekade terakhir aktif melakukan pemberontakan dengan korban tewas lebih dari 40.000 orang.

Bulan lalu, kepala oposisi nasionalis Turki mengatakan bahwa referendum harus dipandang oleh Ankara sebagai alasan perang jika perlu. Namun, pemimpin Turki menolak saran tersebut.

Ankara telah membangun hubungan yang solid dengan pemerintahan Barzani, yang didasarkan pada hubungan ekonomi dan energi yang kuat.

Iran dan Suriah, juga tetangga Irak lainnya, menentang referendum kemerdekaan Kurdi. Alasannya bisa memicu separatisme di wilayah mereka.

Credit sindonews.com

Serangan ganda di Nasiriyah, Irak, tewaskan sedikitnya 60 orang

Kelompok militan ISIS mengaku yang melakukan serangan di Nasiriyah, yang menewaskan sedikitnya 60 orang dan melukai 90 lainnya.

Sedikitnya 60 orang tewas dalam dua serangan di Nasiriyah, ibukota Provinsi Dhiqar, menurut polisi dan aparat kesehatan.

Saeorang pengebom bunuh diri meledakkan rompi yang berisi bahan peledak dan sekelompok pria bersenjata melepas tembakan di dalam sebuah restoran di kota di Irak selatan itu.
Tak lama kemudian sebuah bom mobil meledak di pos pemeriksaan tak jauh dari restoran tersebut.
Kelompok yang menamakan diri Negara Islam atau ISIS menyatakan bertanggung jawab atas kedua serangan, yang menewaskan jemaah Muslim Syiah, termasuk warga Iran.

Sedikitnya tujuh warga Iran, menurut petugas kesehatan, termasuk dalam korban jiwa sementara lebih dari 90 lainnya cedera.
Laporan kantor berita AFP mengatakan para penyerang menyamar sebagai anggota Hashd al-Shaabi, satu gerakan Muslim Syiah yang berperang bersama pasukan Irak melawan ISIS.

"Seorang penyerang meledakkan rompi bunuh dirinya di dalam restoran yang padat sementara sekelompok pria bersenjata melepas tembakan dan granat kepada para pelanggan," kata Kolonel (pol) Ali Abdul Hussain, seperti dikutip kantor berita Reuters.
Laporan-laporan yang belum dikukuhkan menyebutkan beberapa aparat polisi tewas dalam serangan atas sebuah pos pemeriksaan dan belum diketahui jumlah korban jiwa di tempat serangan kedua.

ISIS mengalami kekalahan di medan perang, baik di Irak maupun Suriah, namun tetap memiliki kemampuan untuk melancarkan serangan yang mematikan atas sasaran-sasaran lemah, menurut pengamat Timur Tengah BBC, Alan Johnston.
Kelompok yang mencita-citakan untuk mendirikan kekhalifahan itu diyakini masih memili ratusan pengikut untuk melancarkans erangan.

Namun serangan ISIS relatif jarang di Irak selatan dan Provinsi Dhiqar selama ini tidak menderita akibat kekerasan di Irak.

Tempat yang menjadi sasaran adalah jalan utama yang sering digunakan jemaah Muslim Syiah dan para pengunjung dari Iran untuk menuju kota suci Najaf dan Karbala di Irak utara.

Credit bbc.com

Mantan gerilyawan perempuan menjadi wapres Uruguay

Lucia Topolansky (kanan), istri mantan presiden Jose Mujica (kiri) mendapat dukungan penuh dari Majelis Umum.

Perempuan mantan gerilyawan Lucia Topolansky, senator dan istri mantan Presiden Jose Mujica, diangkat sebagai wakil presiden perempuan pertama di Uruguay.
Topolansky mengambil alih jabatan tersebut setelah pengunduran diri Jose Sendic di tengah dugaan korupsi.
Seperti suaminya, Topolansky merupakan seorang mantan gerilyawan sayap kiri. Dia pernah kabur dari penjara, lalu menjalani hukuman kurungan selama 13 tahun, dan mengalami berbagai tindak penyiksaan.

Uruguay selama ini dipimpin oleh partai berhaluan kiri Frente Amplio, yang menitik beratkan kebijakan pada berbagai bidang kesejahteraan sosial, sejak tahun 2005.
Di bawah undang-undang, Sendic, wakil presiden sebelumnya, seharusnya diganti oleh senator yang dipilih dengan suara terbanyak dalam pemilihan umum terbaru.
Jabatan itu seharusnya jatuh ke tangan Jose Mujica, mantan presiden, yang terkenal di seluruh dunia karena telah memberikan sebagian besar gajinya dan dijuluki sebagai 'presiden termiskin di dunia.'
Namun Mujica tidak memenuhi syarat karena sebagai ia terkena ketentuan yang melarang mantan presiden menduduki kembali posisi di istana. Jadi senator berikutnya lah yang maju sebagai wakil presiden, yang kebetulan adalah istri Mujica.
Topolansky juga akan memimpin Senat dan majelis umum kongres Uruguay.

Mujica dan Topolansky terlibat dalam pemberontakan bersenjata di Uruguay, yang dikenal sebagai gerakan Tupamaro, pada tahun 1960an dan 1970an.
Topolansky berasal dari keluarga kelas atas, namun dia meninggalkannya untuk bergabung dalam pemberontakan. Ia dijuluki "La Tronca" ("Batang Pohon") karena terkenal dengan ketangguhannya saat dipenjara.
Dia adalah satu dari 38 tahanan politik yang terlibat dalam kasus kaburnya para tapol dari Carcel Cabildo, sebuah penjara perempuan dengan keamanan ketat pada tahun 1971.
Para perempuan itu merangkak melewati kotoran serta asap dari pipa-pipa limbah selama 45 menit, sampai mereka mencapai terowongan lain yang digali oleh rekan-rekannya di luar penjara, yang lalu membawa mereka ke tempat persembunyian.
Namun, beberapa bulan kemudian dia kembali ditangkap, dan disekap bertahun-tahun dalam kurungan isolasi.
Topolansky tidak banyak berbicara tentang masa lalunya sebagai seorang militan, namun dia mengungkapkan bahwa dia ikut dalam perampokan bersenjata dan selama bertahun-tahun beredar rumor bahwa dia adalah salah satu penembak utama dalam kelompok pemberontak tersebut.

Namun, para pendukungnya kini menggambarkannya sebagai seorang anggota parlemen Uruguay yang baik dan aktif.

Credit bbc.com

Krisis Rohingya: Bertemu para biksu garis keras Myanmar

BBC diizinkan melakukan sebuah wawancara dengan delapan pendeta terkemuka di biara Kim Win Min Gyi di Mandalay.

Para biksu Ma Ba Tha memandang media internasional dengan kecurigaan mendalam.
Pemimpin organisasi Ma Ba Tha tersebut, Ashin Wirathu, menutupi mukanya dan mengangkat payungnya untuk menghalangi kamera kami saat kami mendekatinya di Mandalay.
Permusuhan kepada para jurnalis adalah sifat universal pada gerakan garis keras kaum nasionalis. Dalam pandangan Ma Ba Tha, hanya ada satu kebenaran: umat Budha adalah korban amukan orang Islam.
Enam bulan setelah mereka dilarang oleh pemerintahan Aung San Suu Kyi, para biksu itu masih trus secara aktif mempromosikan agenda chauvinis mereka. Saya diizinkan melakukan sebuah wawancara dengan delapan pendeta terkemuka di biara Kim Win Min Gyi di Mandalay.

Mereka tidak ada masalah dengan warga Muslim yang taat hukum, kata biksu Eaindar Sakka Biwintha, "tapi orang harus harus melihat apa yang terjadi di India saat penjajah Islam memaksa penduduknya menjadi Muslim."
Dalam cara pandang ini, tindakan brutal yang telah membuat 370.000 orang Rohingya melarikan diri ke Bangladesh adalah bagian dari perjuangan panjang melawan invasi Islam di tanah umat Budha.
Ma Ba Tha sebetulnya dibubarkan pada bulan Juli lalu, saat pemerintah mengambil tindakan keras pada ujaran kebencian.
Saya bertanya bagaimana pendapat organisasi itu tentang sikap Aung San Suu Kyi terhadap krisis Rakhine? Dia menggunakan kata "Bengali" - yang dianggap oleh Rohingya sebagai penghinaan - untuk merujuk pada para warga yang banyak menjadi pengungsi yang melarikan diri ke Bangldesh itu.
"Posisi Daw Aung San Su Kyi tepat dalam masalah Bengali ini dan dia mengatakan hal yang tepat," kata biksu Eaindar Sakka Biwintha.
"Jadi saya menerimanya dengan senang. Karena sikapnya itu, banyak orang membulkan-bulaninya dengan dusta dan foto-foto yang diedit serta menghinanya di Facebook. Sungguh menjijikkan, menghina pemimpin negara."
Itu bukan dukungan yang akan disambut gembira Suu Kyi. Tapi apa yang dikatakan Ma Ba Tha sangat berarti. Karena mereka mampu memobilisasi dukungan rakyat terkait kebijakan pemerintah, dan di sisi lain menjadikan larangan pemerintah bagai sekadar main-main.

Tidak ada dukungan atau simpati terhadap Rohingya di kalangan sebagian besar penduduk Myanmar.
Salah satu pertemuan paling mengejutkan yang pernah saya hadapi adalah dengan juru bicara keamanan partainya Suu Kyi di Mandalay. Myint Aung Mo yakin bahwa warga Budha di Rakhine adalah korban.
"Apa yang ingin saya katakan adalah wilayah Rakhine di Myanmar telah diserang oleh teroris. Saya ingin menekankan kelompok etnis kami. Saya tidak tahu mengenai Muslim. Saya hanya peduli dengan etnis Budha kami. Inilah yang ingin saya katakan."
Inilah kata-kata seorang pria yang mewakili sebuah partai yang seharusnya berkomitmen terhadap hak asasi manusia universal.
Jika dia harus mengutuk tindakan keras tersebut, atau bahkan meminta militer berhenti, pendukung Aung San Suu Kyi di sini akan brkurang jauh. Militer pun memahami hal ini dengan baik. Sementara sejumlah tokoh senior justru puas atas isolasi internasional yang dideritanya saat ini.
Di negara bagian Rakhine ini sebuah tragedi HAM dan kemanusiaan sedang berlangsung. Langkah-langkah keras militer mungkin saja berakhir dalam beberapa minggu, jika tidak dalam beberpa hari mendatang.

Namun persoalan kekuasaan militer dan nasionalisme kelompok Budha yang terungkap melalui tragedi di Rakhine memunculkan pertanyaan paling sulit bagi masa depan negara ini.

Credit bbc.com

PBB Cari Bantuan Besar bagi Korban Pembersihan Etnis Rohingya

PBB meminta bantuan besar-besaran untuk 400.000 Muslim Rohingya, Myanmar yang melarikan diri ke Bangladesh. (REUTERS/Mohammad Ponir Hossain)

Jakarta, CB -- Perserikatan Bangsa-Bangsa meminta bantuan besar-besaran untuk 400.000 Muslim Rohingya, Myanmar yang melarikan diri ke Bangladesh. Jumlah itu diperkirakan akan terus meningkat, kecuali jika Myanmar mengakhiri krisis kemanusiaan yang dikecam sebagai "pembersihan etnis".

Rohingya melarikan diri dari serangan militer Myanmar di negara bagian Rakhine. Kejadian itu dipicu oleh serangkaian serangan gerilya pada 25 Agustus lalu di pos keamanan dan sebuah kamp tentara dimana sekitar belasan orang terbunuh.

PBB telah menyerukan intensifikasi bantuan bagi para pengungsi, dan respons yang jauh lebih besar dari masyarakat internasional.

"Kami mendesak masyarakat internasional untuk meningkatkan dukungan kemanusiaan dan memberikan bantuan," kata Direktur Operasi dan Emergensi untuk Organisasi Internasional Migrasi Mohammed Abdiker dalam sebuah konferensi pers di ibukota Bangladesh.

Kekerasan di Rakhine dan eksodus pengungsi adalah masalah paling mendesak yang menimpa peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi sejak menjadi pemimpin nasional tahun lalu.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Dewan Keamanan PBB pada hari Rabu mendesak Myanmar untuk mengakhiri kekerasan, yang menurutnya paling tepat digambarkan sebagai pembersihan etnis.

Pemerintah Myanmar yang beragama Buddha menolak tuduhan tersebut. Militer sedang menargetkan kelompok ”teroris" di Myanmar.

Sejumlah desa Rohingya di utara Rakhine telah dibakar, namun pihak berwenang membantah bahwa pasukan keamanan atau warga sipil Budha yang menyalakan api. Mereka menyalahkan gerilyawan, dan mengatakan 30.000 penduduk desa non-Muslim juga mengungsi.

Pada pemberangusan itu, asap meningkat dari setidaknya lima tempat di perbatasan Myanmar pada Kamis, seorang wartawan Reuters di Bangladesh mengatakan hal itu. Namun tidak jelas apa yang terbakar atau siapa yang menyalakan api.

"Pembersihan etnis" tidak diakui sebagai kejahatan independen berdasarkan hukum internasional. Demikian menurut kantor Pencegahan Genosida PBB.

Credit cnnindonesia.com

Sekjen PBB Minta Myanmar Hentikan Aksi Militer pada Rohingya

Ilustrasi tentara Myanmar yang diminta PBB hentikan kekerasan terhadap Rohingya. (Reuters/Soe Zeya Tun)

Jakarta, CB -- Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres meminta pemerintah Myanmar untuk menghentikan aksi militer dan mengakhiri kekerasan terhadap etnis minoritas Rohingya.

Hal tersebut disampaikan pada Kamis (14/9), setelah kekerasan berkepanjangan memaksa 370 ribu warga Muslim tersebut mengungsi ke Bangladesh, sementara 1.000 lainnya diperkirakan tewas.

Mereka mengalami persekusi oleh militer Myanmar yang menggelar operasi pembersihan sejak 25 Agustus lalu, dengan alasan merespons seranga kelompok bersenjata Rohingya terhadap sejumlah kantor polisi dan sebuah pangkalan militer.

"Saya meminta otoritas Myanmar untuk menghentikan aksi militer, akhiri kekerasan, menjunjung hukum dan mengakui hak kepulangan mereka yang sudah meninggalkan negara," kata Guterres.

Muslim Rohingya "mesti diberikan kewarganegaraan, atau setidaknya untuk saat ini, status legal yang memungkinkan mereka menjalani kehidupan normal, termasuk kebebasan bergerak dan akses ke pasar buruh, pendidikan dan layanan kesehatan.

Pemimpin de facto Myanmar, Penasihat Negara Aung San Suu Kyi, membatalkan kunjungannya ke PBB bulan ini seiring dengan eskalasi krisis di negara bagian Rakhine ini.

Ia telah berulang kali menerima kritik karena responsnya terhadap krisis tersebut.

Para pengungsi berbondong-bondong melintasi Bangladesh dengan membawa kisah pembunuhan, pemerkosaan dan penghancuran.

Beberapa di antara mereka terluka karena ranjau yang diduga ditanam Myanmar di sepanjang perbatasan. Sementara beberapa lainnya menceritakan penyiksaan hingga mati dan pembakaran hidup-hidup.

Guterres mengatakan banyak perempuan dan anak-anak yang tiba di Bangladesh "lapar dan kekurangan nutrisi," Laporan serangan oleh pasukan Myanmar terhadap warga sipil "sangat tidak bisa diterima."

Selain meminta negara-negara lain untuk menyalurkan bantuan, Guterres menyebut situasi kemanusiaan di Rakhine sebagai "bencana besar."

"Duka yang dibiarkan selama beberapa dekade kini tereskalasi hingga ke luar perbatasan Myanmar, mengganggu stabilitas kawasan," ujarnya sebagaimana dikutip CNN.

Credit cnnindonesia.com

Serangan Bom Tewaskan Tentara Thailand, Lukai 20 Orang

Ilustrasi bom. (Thinkstock/Jannoon028)

Jakarta, CB -- Bom yang diduga ditanam di tepi jalan oleh pemberontak Muslim Thailand selatan menewaskan seorang tentara dan melukai 20 orang lainnya, Kamis (14/9). Kebanyakan korban luka juga adalah tentara dan polisi.

Ledakan itu terjadi di Yala, salah satu provinsi yang didominasi etnis Muslim Melayu di selatan Thailand, di mana pemberontakan separatis telah berlangsung selama beberapa dekade. Sebanyak 6.500 orang tewas sejak 2004 dalam bentrokan tersebut.

Bom pertama tidak memakan korban sama sekali, tapi dua ledakan lainnya menewaskan seorang tentara dan melukai 18 aparat lain, ditambah dua orang penduduk desa.

"Serangan ini diyakini dilakukan kelompok kekerasan yang sudah biasa membuat insiden di area ini," kata Pramote Prom-in, juru bicara tentara setempat, kepada Reuters.

Seperti kebanyakan kekerasan di selatan Thailand, tidak ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab atas serangan ini.

Para pemberontak menginginkan kemerdekaan dari Thailand yang sebagian besar penduduknya beragama Buddha. Hingga dicaplok pada 1909 silam, tiga provinsi paling selatan Thailand, Pattani, Yala dan Narathiwat merupakan bagian dari kesultanan Muslim Melayu yang independen.

Credit CNN Indonesia

Pentagon: Korut luncurkan rudal balistik jarak menengah

Warga melihat laporan berita menunjukkan peluncuran rudal balistik jarak-menengah Hwasong-12 melalui layar elektronik di stasiun Pyongyang, Korea Utara, dalam foto yang diambil Kyodo, Rabu (30/8/2017). (Mandatory credit Kyodo/via REUTERS )

Washington (CB) - Korea Utara (Korut) meluncurkan sebuah rudal balistik jarak menengah ke atas Jepang dan ke Samudra Pasifik, kata komando regional militer Amerika Serikat (AS) pada Kamis waktu setempat, menambahkan bahwa peluncuran itu tidak menimbulkan ancaman terhadap AS.

"Penilaian awal mengindikasikan peluncuran sebuah rudal balistik jarak menengah (IRBM)," kata Komando Pasifik AS dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir AFP.

"Komando Pertahanan Udara Amerika Utara ( North American Aerospace Defense Command/NORAD) memastikan bahwa rudal balistik ini tidak menimbulkan ancaman bagi Amerika Utara," katanya.

"Komando Pasifik AS menyatakan rudal balistik ini tidak mengancam Guam".

Credit antaranews.com

Korut lagi-lagi tembakkan rudal, rakyat Jepang marah besar

Ilustrasi - Hwasong-12, rudal jarak menengah milik Korea Utara (Reuters)

Tokyo (CB) - Jepang mengecam keras peluncuran rudal Korea Utara pada Jumat, kata juru bicara pemerintah, mengatakan bahwa negaranya tidak "akan pernah menoleransi aksi provokatif ekstrem berulang ini".

"Kami telah melayangkan protes keras kepada Utara, menyampaikan kemarahan besar rakyat Jepang," kata Yoshihide Suga kepada para reporter, seperti dilansir dari AFP.

Rudal itu terbang di atas Hokkaido di Jepang utara "sekitar pukul 07.06 (2206 GMT) menuju Samudra Pasifik," menurut sistem J-Alert Jepang, dengan sejumlah laporan menyebutkan rudal tersebut jatuh di sekitar 2.000 kilometer sebelah timur Hokkaido.

Kementerian Pertahanan Korea Utara mengatakan rudal tersebut kemungkinan meluncur sejauh sekitar 3.700 kilometer dan mencapai ketinggian maksimum 770 kilometer -- lebih tinggi sekaligus lebih jauh dibandingkan rudal sebelumnya.

Credit antaranews.com

Rudal Korut yang Kembali Lintasi Jepang Diduga ICBM

Ilustrasi rudal Korea Utara. (KCNA via REUTERS)

Jakarta, CB -- Peluru kendali balistik yang diluncurkan Korea Utara melintasi Jepang untuk kedua kalinya diduga bisa menempuh jarak antarbenua.

Rudal itu terbang sejauh 3.700 kilometer dan mencapai ketinggian 770 kilometer sebelum jatuh di Samudra Pasifik, kata Korea Selatan.

Komando Pasifik Amerika Serikat menyatakan tinjauan awalnya menunjukkan bahwa proyektil tersebut merupakan senjata jarak menengah.

Namun, sejumlah laporan yang dikutip CNN dari Jepang, Jumat (15/9), menyebutnya sebagai rudal balistik antarbenua atau ICBM.

Walau demikian, pemerintah Jepang menekankan bahwa analisis masih berjalan.

Peringatan dari pemerintah Jepang yang disebut dengan J-Alert menyatakan "sebuah rudal" terbang melintasi Hokkaido dan mendarat di Pasifik, kata televisi swasta NHK.

Penjaga pantai Jepang menyatakan belum ada kerusakan yang dilaporkan akibat benda jatuh dari langit.

Dalam konferensi pers yang singkat, Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga menyebut peluncuran rudal itu sebagai "provokasi berlebihan."

Sementara itu, Kementerian Pertahanan menyatakan pemerintah tengah berdiskusi di Dewan Keamanan Nasional di kantor Perdana Menteri Shinzo Abe.

Presiden Korea Selatan Moon Jae-in juga menggelar rapat Keamanan Nasional menyusul peluncuran terbaru ini, di kantornya.

"Korea Utara menembakkan rudal balistik tak dikenal dari daerah Sunan, Pyongyang," kata Kantor Kepala Staf Gabungan militer Korsel. Rudal tersebut "terbang melintasi Jepang dan menuju ke Samudra Pasifik Utara."

Tindakan provokatif serupa dilakukan pada Agustus lalu dan memicu kecaman internasional, termasuk dari Indonesia. Aksi kali ini dilakukan tak lama setelah Korut mengancam bakal "menenggelamkan" Jepang.

Pernyataan Korut menyusul sanksi baru yang dijatuhkan Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait uji coba nuklir yang keenam kalinya, belum lama ini. Jepang menjadi sasaran karena turut mendorong sanksi tersebut.

Credit cnnindonesia.com

Korea Utara kembali luncurkan rudalnya

Sebuah misil diluncurkan saat uji peluncuran roket balistik jarak-menengah dan jauh dalam foto tanpa tanggal yang dirilis Kantor Berita Pusat Korea Utara (KCNA) di Pyongyang, Rabu (30/8/2017). (KCNA/via REUTERS )

Seoul (CB) - Korea Utara meluncurkan sebuah rudal ke arah timur melintasi Jepang pada Jumat, kata Tokyo dan Seoul.

Peluncuran tersebut, dari dekat Pyongyang, dilakukan setelah Dewan Keamanan PBB menjatuhkan sanksi kedelapan kepada negara itu atas progtam rudal dan nuklirnya yang dilarang.

Rudal itu terbang di atas Hokkaido di Jepang utara "sekitar pukul 07.06 (2206 GMT) menuju Samudra Pasifik," menurut sistem J-Alert Jepang, dengan sejumlah laporan menyebutkan rudal tersebut jatuh di sekitar 2.000 kilometer sebelah timur Hokkaido.

Kementerian Pertahanan Seoul mengatakan rudal tersebut kemungkinan meluncur sejauh sekitar 3.700 kilometer dan mencapai ketinggian maksimum 770 kilometer – lebih tinggi sekaligus lebih jauh dibandingkan rudal sebelumnya.

Rudal itu diluncurkan dari lokasi yang sama di dekat bandara ibu kota, tambahnya, demikian laporan AFP.

Credit antaranews.com

Korut Kembali Luncurkan Rudal Lintasi Jepang

Ilustrasi rudal Korut. (KCNA via Reuters)

Jakarta, CB -- Kantor Kepala Staf Gabungan Militer Korea Selatan menyatakan Korea Utara meluncurkan peluru kendali balistik tak dikenal dari yang melintasi Jepang, untuk kedua kalinya.

"Korea Utara menembakkan rudal balistik tak dikenal dari daerah Sunan, Pyongyang," katanya, Jumat (15/9). Rudal tersebut "terbang melintasi Jepang dan menuju ke Samudra Pasifik Utara."

Tindakan provokatif serupa dilakukan pada Agustus lalu dan memicu kecaman internasional, termasuk dari Indonesia. Aksi kali ini dilakukan tak lama setelah Korut mengancam bakal "menenggelamkan" Jepang.

Pernyataan Korut menyusul sanksi baru yang dijatuhkan Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait uji coba nuklir yang keenam kalinya, belum lama ini. Jepang menjadi sasaran karena turut mendorong sanksi tersebut.

Stasiun televisi swasta Jepang, NHK, menunjukkan peringatan dari pemerintah bahwa "sebuah rudal" telah melintasi Hokkaido, bagian utara negara tersebut, dan jatuh di Samudra Pasifik.

Dalam peringatan yang dikutip CNN itu, NHK juga menyatakan: pemerintah mengimbau masyarakat untuk menjauhi dari benda apapun yang bisa jadi pecahan rudal."

Mengutip pemerintah Jepang, NHK juga melaporkan rudal itu jatuh "2.000 kilometer lepas Tanjung Erimo sekitar 7.16 waktu setempat."

Credit CNN Indonesia

Korea Utara ancam "tenggelamkan" Jepang, jadikan AS "abu"

Hwasong-14, peluru kendali antarbenua milik Korea Utara. (Reuters)

Seoul (CB) - Satu badan negara Korea Utara pada Kamis mengancam akan menggunakan senjata nuklir untuk "menenggelamkan" Jepang dan menghancurkan Amerika Serikat menjadi "abu dan kegelapan" karena mendukung resolusi dan sanksi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atas program nuklir terkininya.

Komite Perdamaian Asia-Pasifik Korea Utara, yang menangani hubungan eksternal dan propaganda Pyongyang, juga menyeru pembubaran Dewan Keamanan, yang mereka sebut sebagai "alat jahat" yang terdiri dari negara-negara yang telah disuap oleh Amerika Serikat.

"Negara dengan empat pulau itu harus ditenggelamkan ke laut oleh bom nuklir Juche. Jepang tidak lagi perlu ada di dekat kita," kata komite dalam pernyataan yang disiarkan kantor berita Korea Utara, KCNA.

Juche adalah ideologi Korea Utara yang menggabungkan Marxime dengan nasionalisme ekstrim yang diajarkan oleh pendiri negara Kim Sung Il, kakek dari pemimpin Pyongyang saat ini, Kim Jong-un.

Ketegangan di kawasan itu terus meningkat sejak Korea Utara menggelar uji coba nuklir keenam dan paling kuat pada 3 September.

Lima belas anggota Dewan Keamanan meresponsnya dengan mengambil keputusan mengenai draf resolusi yang disusun Amerika Serikat dan sanksi baru pada Senin, di antaranya dengan melarang negara-negara anggota PBB mengimpor produk tekstil Korea Utara yang merupakan penyumbang ekspor terbesar kedua setelah batu bara dan mineral.

Korea Utara bereaksi terhadap tindakan Dewan Keamanan, dengan kembali mengancam akan menghancurkan Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan.

"Hancurkan daratan Amerika Serikat menjadi abu dan kegelapan. Mari kita lampiaskan dendam kita dengan mengerahkan seluruh alat pembalasan yang sudah disiapkan sampai sekarang," kata komite dalam pernyataan yang dikutip kantor berita Reuters.

Korea Utara juga mengancam Jepang karena hanya menuruti keinginan Amerika Serikat, dan mengatakan bahwa mereka tidak akan memaafkan kejahatan Jepang, merujuk pada agresi Jepang pada masa perang dunia.

Komite itu juga menyebut Korea Selatan sebagai "pengkhianat dan anjing" peliharaan Amerika Serikat.

Pernyataan itu kemudian mendapat tanggapan keras dari Jepang.

"Ini adalah pernyataan yang sangat provokatif dan mengerikan. Ini berpotensi meningkatkan ketegangan regional dan sangat tidak bisa diterima," kata Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Yoshihide Suga, dalam konferensi pers rutin pada Kamis.

Korea Utara telah mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB dan sanksi-sanksinya, dan berikrar meneruskan program pengembangan senjata nuklir dan rudal meski mendapat tekanan internasional.

Credit antaranews.com

Khawatirkan Rusia, Swedia gelar latihan perang terbesar sepanjang 20 tahun

JAS 39E Gripen, tulang punggung kekuatan udara Angkatan Udara Kerajaan Swedia. Bersama sistem peringatan dini dan kewaspadaan situasional EriEye dan GlobalEye dan lain-lain, sistem pertahanan Swedia dibangun dengan konsep efisien, cerdas, dan terpadu. (wikipedia.org)

... keamanan terus berkembang ke arah yang buruk...

Gotheborg, Swedia (CB) - Swedia menggelar latihan perang terbesar sejak dua dekade terakhir dengan dukungan dari sejumlah anggota NATO, dengan melibatkan 19.000 tentara. Swedia bukan anggota NATO.

Pemotongan anggaran pertahanan yang dilakukan Swedia dalam beberapa tahun terakhir membuat negara tersebut khawatir tidak dapat mengimbangi kekuatan militer Rusia yang terus membesar. Moskow juga akan menggelar latihan perang dengan melibatkan 13.000 tentara pada Kamis.

Swedia akan melakukan simulasi serangan dari arah timur Pulau Baltik, Gotland, di dekat daratan utama Swedia.

"Situasi keamanan terus berkembang ke arah yang buruk," kata Micael Byden, komandan pasukan bersenjata Swedia, saat mempresentasikan rencana latihan perang yang akan berlangsung selama tiga pekan tersebut.

Swedia, dan negara-negara Balitk, ditambah Polandia, sangat terganggu atas aksi aneksasi Rusia terhadap wilayah Ukraina, semenanjung Krimea di dekat Laut Hitam, pada 2014 lalu. Mereka juga memprotes dukungan Moskow kepada gerilyawan separatis di wilayah timur Ukraina.

"Rusia adalah negara yang sangat mempengaruhi situasi keamanan di Eropa saat ini dengan sejumlah aksi mereka, seperti aneksasi Krimea dan pertempuran di timur Ukraina, sehingga jelas kami memantau dengan seksama apa yang Rusia lakukan," kata Byden.

Sekitar 1.500 tentara dari Amerika Serikat, Prancis, Norwegia, dan sejumlah negara anggota NATO lain juga turut berpartisipasi dalam latihan perang yang dinamai Aurora itu.

Swedia, yang tidak termasuk sebagai anggota NATO, memutuskan untuk menaikkan anggaran militer sampai dua persen dari total produk domestik bruto, setelah hanya membelanjakan anggaran pertahanan sebesar satu persen sejak 1990an.

Negara kerajaan di Nordik itu juga memberlakukan kembali wajib militer.

Angkatan Bersenjata Swedia yang dulu bisa memobilisasi tentara sebanyak lebih dari 600.000 orang, kini hanya berjumlah 20.000 ditambah 22.000 tentara relawan cadangan.

NATO sendiri mengatakan bahwa latihan perang Aurora bukan merupakan respon atas latihan serupa dari Rusia pada Kamis.

Byden, di sisi lain, menekankan pentingnya posisi NATO bagi Swedia.

"Kami adalah negara berdaulat yang bertanggung jawab atas keamanan kami sendiri. Kami melakukannya dengan pihak lain, yang siap mendukung dan siap menerima bantuan," kata dia.

Amerika Serikat mengirim sejumlah kendaraan perang melalui laut dari Jerman, sementara Prancis mengirim peralatan perang mereka dengan kereta.

Pemerintah Swedia secara umum mengatakan bahwa pihaknya akan tetap netral di tengah persaingan NATO dengan Rusia. Swedia tidak pernah terlibat dalam perang sejak bertempur dengan Norwegia pada 1814.

Credit antaranews.com

Jordania kecam rencana Israel untuk tutup Bab Ar-Rahmah di Al Aqsa

Kompleks Al Aqsa atau Haram Al Sharif, yang meliputi Masjid al-Aqsa dan Dome of the Rock atau Masjid Kubah Batu dengan kubah emasnya, di Jerusalem Timur terlihat dari Bukit Zaitun. (ANTARA News/Maryati)

Amman, Jordania (CB) - Jordania pada Selasa (12/9) mengecam Israel karena berencana menutup Bab Ar-Rahmah, yang berada di dalam Masjid Al-Aqsa, demikian laporan kantor berita resmi Jordania, Petra.

Menteri Negara Jordania Urusan Media Mohammad Momani mengatakan Jordania dengan keras mengutuk keputusan Israel, dan menambahkan Israel mesti menghormati hukum internasional berkaitan dengan itu.

Tindakan tersebut, kata Menteri Jordania, adalah pelanggaran terhadap semua konvensi dan hukum internasional.

Momandi menambahkan Jordania menolak setiap upaya Israel untuk mengubah identitas Masjid Al-Aqsa, demikian laporan Xinhua. Menteri itu menekankan bahwa upaya tersebut ingin mengubah kondisi sejarah di tempat suci tersebut.

"Rencana Israel sangat serius dan mendorong konsekuensi serius ... Kami mendesak Israel agar mundur dari keputusan ini secepatnya," katanya.

Ia juga menyerukan dihormatinya semua konvensi dan kesepakatan mengenai itu.

Pada awal pekan ini, jaksa Israel meminta pengadilan Israel di Jerusalem, yang diduduki, untuk mengeluarkan instruksi yang menetapkan penutupan permanen Bangunan Bab Ar-Rahmah --yang berada di dalam Masjid Al-Aqsa-- dengan dalih bangunan tersebut berafiliasi pada Hamas.

Instalasi tersebut telah digunakan sebagai markas untuk Komite Waqaf, yang melaksanakan banyak kegiatan sosial, budaya dan agama sampai pasukan Israel menutupnya pada 2003 dan menangkap pemimpin Komite itu.

Pada Minggu (10/9), Kementerian Urusan Luar Negeri di Pemerintah Otonomi Nasional Palestina (PNA) memperingatkan Israel agar tidak menutup salah satu gerbang Masjid Al-Aqsha.

Di dalam pernyataan yang dikirim melalui surel kepada wartawan, Kementerian tersebut mengutuk saran dari inspektur polisi Israel Roni Ash-Sheikh untuk menutup total Bangunan Bab Ar-Rahmah --yang menuju Masjid Al-Aqa.

Bangunan Bab Ar-Rahmah telah ditutup melalui keputusan Israel sejak 2003 dan dikaji secara berkala.

Kementerian itu menganggap saran untuk menutup gerbang tersebut secara permanen dilakukan dalam upaya Israel untuk mengubah kondisi hukum dan sejarah di Masjid Al-Aqsa dan secara bertahap menyerap setiap reaksi yang mungkin muncul.

Kementerian itu menambahkan, "Israel tak memiliki hak moral atau hukum untuk mengeluarkan penilaian atau keputusan atas nama lembaga yang bertanggung jawab atas waqaf Islam".

Kementerian Luar Negeri palestina menuduh Israel berusaha mengubah status quo di Masjid Al-Aqsa dan memindahkan lembaga Islam yang aktif dan bertanggung jawab yang bekerja melindungi Masjid Al-Aqsa dan tempat suci lain.

Kementerian tersebut memperingatkan saran polisi Israel itu merupakan peningkatan berbahaya yang akan memiliki dampak bencana di medan tempur.

Wilayah Palestina mengalami gelombang ketegangan setelah rakyat Palestina selama dua pekan tak bisa memasuki Masjid Al-Aqsa akibat langkah keamanan yang dilakukan oleh Israel pada 14 Juli di lingkungan masjid, setelah mengalami serangan bersenjata, yang menewaskan tiga orang Palestina dan dua polisi Israel.

Rakyat Palestina tak bisa lagi beribadah di dalam Al-Aqsa sampai Kamis 27 Juli, setelah Israel mencabut semua langkah keamanannya.

Credit antaranews.com

Kamis, 14 September 2017

Trump Larang Penjualan Teknologi ke Perusahaan Cina

Presiden AS Donald Trump.

CB, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melarang penjualan teknologi AS kepada perusahaan Cina, dengan alasan keamanan nasional. Perintah ini muncul ketika AS sedang memperkuat sikapnya dalam urusan bisnis dengan Cina.

Pada Agustus 2017 lalu, Pemerintah AS meluncurkan tinjauan resmi terhadap praktik kekayaan intelektual Cina yang kemungkinan dapat memaksa perusahaan AS untuk menyerahkan informasi berharga.
Para politisi dan pimpinan militer AS mendesak pemerintah untuk meninjau lebih jauh larangan transfer teknologi ini, terutama dalam bidang investasi industri teknologi.

Dilansir BBC News, Kamis (14/9), keputusan Trump sejalan dengan rekomendasi sebelumnya oleh panel Pemerintah AS yang meninjau transaksi luar negeri dengan pertimbangan keamanan nasional.
Sejak November 2016, Canyon Bridge Capital Partner telah meminta persetujuan dari Komite Investasi Asing AS untuk membeli Lattice Semiconductor Corp senilai 1,3 miliar dolar AS.

Canyon Bridge merupakan perusahaan yang didukung oleh China Ventura Capital Fund. Akuisisi yang diajukan tersebut merupakan bagian dari ekspansi bisnis untuk memproduksi chip. Dalam pengumumannya, pemerintahan Trump mengaku khawatir ada potensi transfer kekayaan intelektual dari Lattice yang merupakan produsen chip komputer.

Keputusan Trump tersebut membuat Lattice Semiconductor Corp merasa kecewa. Perusahaan yang berbasis di Oregon ini tengah menghadapi penurunan pendapatan pada 2015 dan 2016. Proposal yang diajukan oleh Canyon Bridge menawarkan harga premium untuk sahamnya.

Chief Executive Lattice Semiconductor Darin Billerbeck mengatakan, kesepakatan dengan Canyon Bridge ini adalah demi kepentingan terbaik bagi para pemegang saham, pelanggan, karyawan, dan negara.
Lattice Semiconductor menghasilkan sepertiga pendapatannya di Cina dan telah mengalihkan bisnisnya dari militer. Sehingga, kesepakatan dengan Canyon Bridge tidak akan mengancam risiko keamanan.

"Kami kecewa dengan keputusan Presiden Trump, karena kesepakatan ini sangat baik bagi pemegang saham dan karyawan Lattice, serta dapat memperluas lapangan pekerjaan di Amerika," ujar Billerbeck.

Ini merupakan keputusan Trump keempat kalinya melarang kesepakatan bisnis dengan Cina karena alasan keamanan nasional. Sementara itu, presiden sebelumnya yakni Barack Obama hanya menggunakan otoritasnya sebanyak dua kali untuk melarang kesepakatan bisnis dengan Cina. Sedangkan, pada 1990 Presiden George HW Bush melarang perusahaan Cina untuk mengakuisisi pabrik di Seattle.

Keputusan larangan tersebut diambil saat investasi Cina di AS melonjak yakni sekitar 46 miliar dolar AS pada 2016, dan pada 2015 investasi Cina pernah melonjak sekitar tiga kali lipat. Politisi AS mendesak penolakan terhadap kesepakatan bisnis lainnya, termasuk tawaran untuk membeli bursa saham Cina.

Sejumlah kesepakatan investasi antara AS dan Cina yang saat ini masih menunggu keputusan akhir yakni Ant Financial yang dimiliki Jack Ma yang membidik MoneyGram senilai 1,2 miliar dolar AS. Selain itu, China Oceanwide Holdings Group juga menunggu persetujuan untuk akuisisi Genworth Financial senilai 2,7 miliar dolar AS.

Credit republika.co.id

Luhut Bantah Rencana Impor Gas dari Singapura

Menko Maritim yang juga pejabat lama Plt Menteri ESDM Luhut Binsar Pandjaitan (kiri) berjabat tangan dengan Menteri ESDM Ignasius Jonan (kanan) dalam acara serah terima jabatan (sertijab) di Jakarta, 17 Oktober 2016. Ignasius Jonan resmi menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan untuk memimpin jajaran Kementerian ESDM. Tempo/Tony Hartawan.

CB, Jakarta - Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan memastikan isu Indonesia akan melakukan impor gas alam cair (LNG) dari Singapura, tidak benar. Luhut mengatakan pemerintah hanya membicarakan perjanjian untuk pembangunan infrastruktur mini yang bisa membawa LNG ke power plant kecil.

"Jadi bukan kesepakatan impor. Itu juga masih pembahasan," kata Luhut di kantornya, Rabu, 13 September 2017. "Kalau nanti kajiannya tidak menguntungkan, ya tidak jadi."

Luhut menuturkan total ada sembilan power plant kecil yang diusulkan sebagai target distribusi LNG. Sedangkan gas yang dipasok untuk infrastruktur di sana, milik Indonesia. "Akan kami lihat kalau dalam enam bulan biayanya tidak masuk, ya nggak jadi. Jadi ini masih kajian," ujarnya.

Dalam kerja sama dengan perusahaan asal Singapur, Keppel Offshore and Marine, Luhut memastikan tidak ada peraturan yang dilanggar. Skema yang dilakukan adalah pertukaran, bukan impor.

Tujuan dilakukannya kajian ini, menurut Luhut, adalah untuk memenuhi kebutuhan gas dan mendapat harga yang lebih murah. Selain itu, PLN diharapkan nantinya bisa menurunkan biaya produksi listriknya. "Head of Agreement (perjanjian pendahuluan) tentang hal ini ditandatangani pekan lalu di Singapura saat Indonesia dan Singapura merayakan 50 tahun kerja sama bilateral dua negara," ucapnya.

Credit tempo.co

Negara-negara Ini Mau Larang Mobil Berbahan Bakar Minyak

Foto: Hasan Alhabshy

Jakarta - Saat ini banyak negara di dunia yang berlomba menghilangkan mobil-mobil berbahan bakar minyak, baik bensin ataupun solar. Dan berganti ke kendaraan ramah lingkungan.

China, sebagai pasar mobil terbesar di dunia, saat ini sedang bekerja untuk melarang produksi dan penjualan kendaraan berbahan bakar fosil.

Setidaknya, saat ini ada delapan negara di dunia yang menargetkan peningkatan penjualan mobil listrik. Berikut beberapa daftarnya seperti dilansir dari CNN, Kamis (14/9/2017).

1. Inggris Raya
Pada Juli lalu, Inggris mengatakan akan menghentikan penjualan mobil berbahan bakar bensin dan solar mulai 2040. Ini sebagai usaha mereka mengurangi polusi.

Mulai 2050, semua mobil di jalanan Inggris harus nol emisinya.

Di 2016 lalu, ada 2,7 juta mobil baru yang terdaftar di Inggris. Negara ini menjadi pasar mobil nomor 6 terbesar dunia.

2. Prancis
Pemerintah Prancis berencana untuk menghentikan penjualan kendaraan berbahan bakar bensin dan solar mulai 2040, sebagai perlawanan terhadap pemanasan global.

Setelah 2040, produsen kendaraan hanya dibolehkan menjual mobil listrik atau yang bahan bakarnya bersih. Mobil hybrid juga diperbolehkan.

Pangsa pasar mobil listrik, hybrid, dan serta berbahan bakar alternatif di Prancis masih kecil, hanya 4%. Namun peningkatannya cukup cepat.

3. Jerman
Kanselir Jerman, Anglea Merkel, pernah ditanya kapan Jerman akan mengakhiri penjualan mobil berbahan bakar bensin dan solar.

"Saya tidak bisa menyebutkan tahun pasti, namun pendekatannya terus dilakukan. Saat ini kami sedang cepat melakukan investasi untuk membangun infrastruktur dan teknologi untuk mobil listrik," kata Merkel.

Sejumlah kota di Jerman sudah mulai mengurangi keberadaan mobil berbahan bakar solar untuk mengurangi polusi.

4. India
Awal tahun ini, pemerintah India mengatakan, semua kendaraan yang dijual di negara tersebut harus berbahan bakar listrik mulai 2030.

India saat ini tengah mengalami pencemaraan udara yang memprihatinkan. Dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang kuat.

Pertumbuhan jumlah kendaraan di India bakal meledak dalam beberapa tahun ke depan, seiring dengan pertumbuhan kelas menengah di India.

5. Norwegia
Rencana pengembangan transportasi pemerintah Norwegia sudah cukup jelas. Seluruh mobil dan van yang dijual mulai 2025 harus nol emisi.

Norwegia memimpin, sekitar 40% dari mobil-mobil yang dijual di negara ini pada tahun lalu adalah mobil listrik dan hybrid.

Selain negara-negara ini, Austria, Denmark, Irlandia, Jepang, Belanda, Portugal, Korea Selatan, dan Spanyol berencana memasang target untuk pengembangan mobil listrik. Beberapa negara bagian di Amerika Serikat (AS) juga sudah memasang target.

Saat ini secara global, 95% mobil listrik hanya dijual di 10 negara, yaitu China, AS, Jepang, Kanada, Norwegia, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, dan Swedia.

Credit finance.detik.com

Arus Laut Bisa Disulap Jadi Listrik, Ini Alatnya

Foto: Hendra Kusuma

Jakarta - Pemerintah berupaya mendorong pengembangan energi baru terbarukan (EBT) sebagai sumber listrik di Indonesia. Salah satu sumber energi terbarukan yang dimanfaatkan adalah arus laut.

Salah satu perusahaan swasta yang mengembangkan pembangkit listrik tenaga arus laut adalah MPS, perusahaan konsorsium dari Sabella, PT Meindo Elang Indah, dan PT Prima Langkah Pratama.

"Jadi pembangkit listrik arus laut itu secara prinsip sama dengan pembangkit tenaga angin, bedanya yang menggerakkan turbinnya ini arus laut," kata Mechanical Engineer MPS, Manunggal, saat berbincang dengan detikFinance, Jakarta, Rabu (13/9/2017).

Foto: Hendra Kusuma

Manunggal menyebutkan, saat ini perusahaan tempat ia mengabdi memproduksi pembangkit listrik tenaga arus laut dengan tinggi 17 meter, berat 400 tons, rotor diameter 10 meter dengan maksimal kapasitas 1 Megawatt (MW).

Pembangunan pembangkit listrik tenaga arus laut ini idealnya pada lokasi selat, atau lokasi-lokasi yang memiliki arus laut tinggi.

"Pada dasarnya yang lokasi arusnya 2-4 meter per detik, karena dia bisa berproduksi mulai dari setengah meter per detik," ungkap dia.

Dia mengungkapkan, salah satu lokasi yang sudah memasang pembangkit listrik tenaga arus laut adalah Selat Unshant di Perancis. Selat tersebut memiliki arus laut yang cukup baik sehingga mampu menghidupkan pembangkit listrik arus laut kapasitas 1 MW.

"Listrik yang dihasilkan itu nanti masuk ke jaringan PLN lokal di Perancis, setelah itu disalurkan ke rumah-rumah masyarakat, di sini (Indonesia) juga bisa seperti itu," ujar dia.

Biaya investasi satu pembangkit arus laut dengan kapasitas 1 MW memang cukup tinggi dibandingkan dengan pembangkit yang memanfaatkan bahan bakar fosil.

Namun, dirinya memastikan jika diukur secara jangka panjang maka pembangkit yang memanfaatkan energi arus laut lebih murah dibandingkan dengan pembangkit listrik energi fosil.

"Misalnya investasi arus laut itu Rp 1 juta sedangkan diesel itu Rp 200 ribu, tapi diesel itu kan butuh bahan bakar dan ada cost tambahan, jika dihitung selama 20 tahun ke depan maka lebih murah arus laut," tukas dia.

Credit finance.detik.com

Cegah Pendanaan Teroris dan Cuci Uang, BI Rilis Aturan Baru

Foto: Ari Saputra

Jakarta - Perkembangan teknologi yang sangat pesat dikhawatirkan menjadi sarana untuk pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Untuk itu Bank Indonesia (BI) memperkuat tindakan melalui penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/10/PBI/2017.

Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Eni V Panggabean mengatakan, hal ini dilakukan akibat perkembangan teknologi yang semakin pesat sehingga menimbulkan berbagai produk, jasa dan model transaksi menjadi semakin kompleks.

Menurut dia, pesatnya teknologi menyebabkan risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme semakin tinggi.

"Jadi dibutuhkan pengawasan yang berbasis risiko," kata Eni dalam diskusi di Gedung BI, Jakarta, Rabu (13/9/2017).

Karena itu BI akan menetapkan pihak seperti penyelenggara financial technology (fintech) untuk tunduk dalam PBI.

"Contohnya teknologi yang ada sistem pembayaran seperti Go-Pay atau yang memiliki uang elektronik harus tunduk pada aturan BI," ujar dia.

Eni menjelaskan peraturan ini berlaku untuk Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) bukan bank maupun penyelenggara jasa sistem pembayaran (PJSP) dan financial technology (Fintech).

Eni mengatakan aturan baru ini untuk menyempurnakan PBI Nomor 14/27/PBI/2012 tentant Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum dan KUPVA bukan bank.

"Jadi penyelenggara transfer dana dan penerbit alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) juga harus mematuhi aturan ini," kata Eni.

Untuk mendukung ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya UU No. 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, PBI juga menegaskan kembali penanganan terkait Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) serta Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, antara lain pelaksanaan freeze without delay.

Untuk meningkatkan kehati-hatian, setiap pengembangan produk dan teknologi baru yang dilakukan oleh penyelenggara harus terlebih dahulu melalui proses penilaian (assessment) terhadap risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Penggunaan teknologi dalam pelaksanaan Customer Due Diligence (CDD) diperkenankan sepanjang telah dilengkapi dengan kebijakan dan prosedur pengendalian risiko yang efektif.

Selanjutnya, pelaksanaan CDD Sederhana (SimplifiedCDD) dimungkinkan untuk pengguna jasa yang termasuk kategori berisiko rendah, yang antara lain dimaksudkan untuk mendukung program pemerintah dalam rangka inklusi keuangan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

Credit finance.detik.com

Senat AS Tolak Cabut Otorisasi Perang Era Bush

WASHINGTON - Senat Amerika Serikat (AS) menolak undang-undang yang bertujuan membatalkan Otorisasi Penggunaan Pasukan Militer (AUMF). Resolusi ini diadopsi tidak lama setelah serangan teror 11 September 2001 yang diajukan oleh Senator Republik Rand Paul.

Otorisasi era Presiden Bush ini menjadi landasan perang di Afghanistan dan Irak.

Lewat mekanisme vonis, Senat AS memberikan suara 61-36 untuk mengakhiri upaya Senator Ron Paul untuk mencabut otorisasi penggunaan pasukan militer AS di Irak dan Afghanistan. Langkah akan mengakhiri otorisasi penggunaan kekuatan militer setelah enam bulan seperti dikutip dari Sputnik, Kamis (14/9/2017).

Otorisasi pertama kali disahkan oleh Kongres AS pada tahun 2001 dan 2002. Pada waktu itu, mantan Presiden AS George W. Bush menandatangani AUMF untuk mengijinkan penggunaan angkatan bersenjata AS melawan mereka yang bertanggung jawab atas serangan 11 September 2001, dan kekuatan terkait.

"Saya kira resolusi tahun 2001 tidak ada kaitannya dengan tujuh perang berbeda yang sedang kita hadapi saat ini," kata Paul, yang memperkenalkan rancanngan pencabutan tersebut, sehari sebelumnya.

Operasi AS era Bush yang didukung oleh sekutu-sekutunya di Irak dan Afghanistan belakangan banyak dikritik di dalam dan luar negeri. Koalisi pimpinan AS menginvasi Irak pada tahun 2003, tanpa sebuah mandat PBB, setelah menuduh pemimpin Irak Saddam Hussein memiliki senjata pemusnah massal, yang tidak pernah ditemukan. Penggulingan Hussein diyakini menjadi salah satu alasan munculnya kelompok teroris ISIS di Irak.

AS dan sekutu-sekutunya melancarkan operasi militer di Afghanistan pada tahun 2001 setelah serangan teror 11 September. Misi di Afghanistan berakhir pada 28 Desember 2014, sementara setahun kemudian NATO mengumumkan misi barunya di negara tersebut, yang disebut Dukungan Tegas, untuk melatih dan membantu pasukan keamanan Afghanistan.

Presiden AS Donald Trump meluncurkan strategi baru negara itu di Afghanistan pada bulan Agustus lalu. Rencana presiden mengandaikan, antara lain, perluasan otoritas militer AS di negara ini. AS, bagaimanapun, tidak mengumumkan secara terbuka rencana aksi militer masa depan di Afghanistan.

Perang AS di Afghanistan adalah perang terpanjang yang pernah dilakukan negara ini:kehadiran militer AS ada di negara Asia Tengah ini selama hampir 16 tahun. Konflik bersenjata di Irak dan Afghanistan juga merupakan "perang paling mahal dalam sejarah AS," menurut Linda Bilmes dari Harvard Kennedy School of Government, yang memperkirakan pada tahun 2013 bahwa biaya sebesar USD4 sampai USD6 triliun telah dikucurkan selama konflik.

Credit sindonews.com

Jaksa Spanyol Interogasi Lebih dari 700 Walikota Catalan

MADRID - Jaksa Penuntut Umum Spanyol telah memanggil lebih dari 700 walikota Catalan. Mereka diinterogasi atas dukungannya terhadap referendum kemerdekaan yang dilarang.

Jose Manuel Maza mengatakan bahwa salah satu pemimpin kota yang setuju untuk membantu pemilihan bulan depan harus ditangkap jika mereka tidak hadir. Jaksa sebelumnya memerintahkan penyitaan surat suara dan bahan suara.

Pemungutan suara Catalonia untuk melepaskan diri dari Spanyol dianggap ilegal dan telah dihentikan oleh pengadilan konstitusional. Tapi pemerintah pro-kemerdekaan Catalonia mengatakan bahwa referendum, yang direncanakan pada 1 Oktober, akan terus berlanjut.

Jika pemungutan suara diadakan, jaksa bisa menuduh para pemimpin dewan menyalahgunakan dana publik seperti dikutip dari BBC, Kamis (14/9/2017).

Sementara itu Asosiasi Kotamadya untuk Kemerdekaan telah menulis surat kepada ratusan pejabat Catalan untuk memastikan bahwa mereka tidak melakukan kesalahan dalam membantu menjalankan pemungutan suara, terlepas dari tindakan semacam itu menentang pengadilan konstitusional Spanyol.

Menanggapi langkah terbaru pemerintah Spanyol, pihak berwenang Catalan telah mendesak walikota di wilayah tersebut untuk turun ke jalan-jalan di Barcelona untuk melakukan demonstrasi pada hari Sabtu.

Pada hari Selasa, Kantor Jaksa Penuntut Umum Spanyol menginstruksikan pasukan keamanan untuk menghapus semua materi pemungutan suara. Hal itu dinilai menurutnya dapat membantu "penyempurnaan kejahatan".

Perintah tersebut termasuk materi kampanye dan surat suara itu sendiri, surat kabar Spanyol El Pais melaporkan.

Dengan bahasa dan adat istiadat mereka sendiri, orang Catalan sudah memiliki banyak otonomi, namun jajak pendapat menunjukkan bahwa pemungutan suara, jika terjadi, akan sangat dekat.

Ada perasaan meluas di kawasan ini - salah satu terkaya di Spanyol - bahwa terlalu banyak pendapatan pajaknya pergi ke Madrid.

Sementara Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy dan Partai Populer konservatifnya telah berjanji untuk melakukan segalanya dengan kekuatan mereka untuk menghentikan referendum. Pemerintah Spanyol berargumen referendum tidak dapat dilakukan sesuai dengan konstitusi 1978 di Spanyol.

Pada hari Rabu, situs referendum resmi ditutup setelah perintah pengadilan, kata polisi Garda Guardia Spanyol.

Credit sindonews.com

Para Hacker Korut Curi Bitcoin untuk Mendanai Kim Jong-un

SEOUL - Para peretas atau hacker Korea Utara (Korut) dilaporkan mencuri uang digital bitcoin dari Korea Selatan (Korsel) untuk disetorkan ke rezim Kim Jong-un. Mata uang virtual jadi andalan negara komunis tersebut setelah rentetan sanksi PBB menghancurkan ekonomi Pyongyang.

Laporan sepak terjang para hacker yang terkait dengan rezim Pyongyang tersebut berasal dari firma keamanan siber, FireEye. Menurut laporan tersebut, para peretas Pyongyang telah mencuri mata uang virtual kripto dari Korsel sejak Mei 2017.

”Sekarang, kita mungkin menyaksikan gelombang kedua dari kampanye ini; aktor yang disponsori negara berusaha mencuri bitcoin dan mata uang virtual lainnya sebagai alat untuk menghindari sanksi dan mendapatkan mata uang keras untuk mendanai rezim tersebut,” bunyi laporan FireEye.

Serangan criptocurrency oleh Korut pertama kali terdeteksi pada tahun 2016, ketika para pengamat melihat Pyongyang menggunakan teknik mata-mata siber tradisional dalam upaya untuk mencuri jutaan mata uang virtual.

Pada bulan April, empat “dompet” di bursa criptocurrency Yapizon Korea Selatan menjadi incaran, meskipun FireEye mencatat bahwa pihaknya tidak dapat menemukan kaitan langsung dengan keterlibatan Korut dalam insiden tersebut.

Yapizon mengumumkan pada bulan Mei bahwa mereka di-hack dan kehilangan 3.816 bitcoin—sekitar USD5,3 juta—pada 22 April. Perusahaan tersebut tidak mengungkapkan siapa yang dipercaya sebagai pelakunya.

FireEye mencatat bahwa peretas Korut diduga menargetkan penyedia layanan criptocurrency di Korea Selatan pada awal Juni. Spearphishing—email palsu—yang melawan bursa Korea Selatan juga ditemukan pada bulan Mei dan Juli.

”Karena lingkungan peraturan di sekitar kripto terus berlanjut, beberapa pertukaran di berbagai yurisdiksi mungkin memiliki kontrol anti-pencucian uang yang longgar sehingga mengurangi proses ini dan membuat taktik yang menarik bagi siapa saja yang mencari mata uang keras,” lanjut laporan FireEye, yang dilansir dari Fox News, Kamis (14/9/2017).

Menurut laporan Wall Street Journal, para hacker Korut telah dikaitkan dengan malware yang ditemukan di ATM Korea Selatan. Dengan serangan itu, rezim Kim Jong-un dapat memindahkan kriptografis dari "dompet" online dan mencairkan uangnya ke mata uang AS, Korea Selatan atau pun China.

Para hacker juga dapat mengubah bitcoin menjadi kripto yang lebih ambigu untuk membuat mereka sulit dilacak.

Pemerintah Korut tidak mengonfirmasi tuduhan pencurian mata uang digital oleh para hacker-nya guna mendanai rezim Kim Jong-un.

Credit sindonews.com

Sebar Sistem Rudal THAAD, Korut: Korsel Gali Kuburan Sendiri

PYONGYANG - Korea Utara (Korut) memperingatkan Korea Selatan (Korsel) telah menggali kuburannya sendiri. Hal itu terkait penempatan empat peluncur tambahan sistem anti rudal THAAD milik Amerika Serikat (AS).

"Penyebaran THAAD dari pemerintah Korea Selatan sama bodohnya dengan tindakan untuk menggali kuburan mereka sendiri," tulis surat kabar Rodong Sinmun seperti dikutip dari Daily Express, Kamis (14/9/2017).

"Tindakan liar dari otoritas Korea Selatan sama saja dengan kejahatan yang dilakukan oleh pengkhianat Park Geun-hye yang sangat menyukai tipu muslihat terhadap AS dan konfrontasi dengan rekan senegaranya di utara," sambung tulisan itu.

Media Korut itu pun menyebut Korsel tidak mendapat keuntungan dari penyebaran THAAD.

"Pasukan penguasa Korea Selatan membenarkan tindakan mereka untuk tunduk ke AS, berbicara tentang 'pilihan yang tak terelakkan' untuk mengatasi ancaman nuklir dari Korea Utara," tulis Rodong Sinmun.

"Ini adalah trik licik untuk menghasut konfrontasi dengan rekan senegaranya dan menutupi sifat sycophantic dan pengkhianat mereka yang tercela," tukas Rodong Sinmun.

Tidak hanya Korsel, AS pun menuai kecaman yang sama dari rezim Pyongyang. Sekutu Korsel itu menyalahkan tekanan AS atas penyebaran tambahan sistem anti rudal THAAD di negara tetangganya.

Credit sindonews.com

Gelombang Ancaman Bom Serang Kota Rusia, Ribuan Orang Dievakuasi

MOSKOW - Lebih dari 45.000 orang telah dievakuasi dari lebih dari 200 fasilitas di 29 kota di Rusia setelah gelombang ancaman bom dari telepon orang tak dikenal selama tiga hari terakhir. Gelombang ancaman bom ini terjadi di tengah spekulasi campur tangan asing atau latihan anti teror dalam negeri.

Pada hari Rabu, 15.000 orang dievakuasi dari berbagai fasilitas di Moskow, setelah ancaman bom ditujukan ke dua belas pusat perbelanjaan, tiga stasiun kereta api dan setidaknya empat universitas.

Penelepon tanpa identitas dilaporkan melakukan panggilan telepon melalui internet ke layanan darurat, dan biasanya menamai beberapa fasilitas dengan perangkat peledak yang seharusnya ada di dalamnya.

Sejak 11 September, puluhan sekolah, universitas, mal, stasiun kereta api, bandara dan kantor pemerintah telah dievakuasi dan diperiksa oleh petugas penegak hukum di kota-kota besar di seluruh Rusia - mulai dari Kaliningrad di Barat sampai Vladivostok di Timur jauh.

Tidak ada jejak alat peledak yang ditemukan di bangunan manapun, lapor kantor berita Meduza seperti disitir Telegraph, Kamis (14/9/2017).

Sumber anonim dalam penegakan hukum mengatakan kepada Interfax bahwa evakuasi massal didorong oleh serangan spam "didalangi dari luar negeri."

Kantor berita RIA Novosti yang dikelola negara mengutip sumber anonim lain yang mengklaim bahwa telepon ancaman bom "datang dari Ukraina".

Namun beberapa outlet berita regional mengutip pejabat militer tak dikenal yang berpendapat bahwa evakuasi tersebut merupakan bagian dari latihan anti-teror Rusia, yang dilakukan dalam persiapan untuk Piala Dunia 2018.

Panggilan telepon terakhir mengidentifikasi Lapangan Merah, tempat wisata utama di Moskow, di samping Kremlin, sebagai target pemboman. Informasi ini saat ini sedang diselidiki, Interfax melaporkan.

Di beberapa kota, penyelidikan telah dibuka menjadi "laporan palsu atas tindakan teror yang disengaja," sebuah tindak pidana di Rusia yang dapat dihukum hingga tiga tahun penjara.

Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menolak berkomentar mengenai situasi tersebut dan mengalihkan semua pertanyaan ke dinas keamanan Rusia.

Badan penegak hukum Rusia sejauh ini belum membuat pernyataan resmi.

Credit sindonews.com

Rusia Mulai Latihan Perang Zapad Besar-besaran, NATO Kebingungan

MOSKOW - Rusia mulai menggelar latihan perang Zapad 2017 secara besar-besaran pada hari ini (14/9/2017) di dekat perbatasan negara-negara NATO di Eropa timur. Aliansi militer yang dipimpin Amerika Serikat (AS) tersebut mengaku kebingungan karena jumlah tentara jauh lebih besar dari yang dipublikasikan Moskow.

Moskow sebelumnya menyatakan, latihan perang yang akan berlangsung hingga 20 September 2017 nanti melibatkan sekitar 13.000 tentara. Namun, versi pemantauan NATO jumlahnya sekitar 100.000 tentara. Selain itu, manuver militer besar-besaran Rusia ini juga melibatkan penembakan rudal balistik bertenaga nuklir.

Manuver militer akan berlangsung di beberapa lokasi, yakni di Belarus, Laut Baltik, Rusia barat dan di Kaliningrad.

Menurut para pejabat NATO Zapad atau “Barat” merupakan latihan simulasi konflik dengan aliansi pimpinan AS. Tujuannya, untuk menunjukkan kemampuan pasukan Rusia dalam jumlah besar dan dalam waktu singkat jika terjadi konflik.

Kebingungan NATO disuarakan salah satu anggotanya, Lithuania. Menteri Pertahanan Lithuania Raimundas Karoblis merasa khawatir bahwa risiko latihan perang Moskow memicu konflik yang tidak disengaja. Dia juga waswas bila Moskow sengaja meninggalkan pasukannya di negara tetangga Belarus tersebut.

”Kami benar-benar tidak bisa tenang. Ada tentara asing yang besar berkumpul di sebelah wilayah Lituania,” katanya kepada Reuters, Kamis (14/9/2017).

Beberapa pejabat Barat—termasuk Kepala Angkatan Darat AS di Eropa, Jenderal Ben Hodges—telah mengemukakan kekhawatirannya bahwa Rusia dapat menggunakan latihan tersebut sebagai ”kuda Troya” untuk melakukan serangan ke wilayah Baltik.

Seorang pejabat keamanan senior Eropa mengatakan Zapad akan menggabungkan manuver di empat distrik militer barat Rusia dalam sebuah latihan multiguna agresif dan anti-NATO yang kompleks.

”Semua asap dan cermin,” kata pejabat tersebut yang menolak diidentifikasi. Dia menambahkan bahwa latihan Zapad era Soviet yang pernah dihidupkan kembali pada tahun 1999 telah memasukkan simulasi serangan nuklir di Eropa.

Sementara itu, Kremlin dengan tegas menolak anggapan semacam itu. Rusia mengatakan sekitar 13.000 tentara dari Rusia dan Belarus akan dilibatkan dalam latihan pada 14-20 September 2017. Jumlah tentara tersebut masih di bawah ambang batas aturan internasional dalam kategori latihan yang memerlukan sejumlah besar pemantau luar.

Moskow mengatakan bahwa Barat-lah yang mengancam stabilitas di Eropa timur karena aliansi NATO yang dipimpin AS telah menempatkan kekuatan multinasional sebesar 4.000 tentara di Baltik dan Polandia.

Credit sindonews.com

Diprotes Soal Pembelian S-400, Turki: Kami Berhak Perkuat Pertahanan

Erdogan menyatakan, negara-negara Barat, terlebih mereka yang tergabung dengan NATO, merasa panik akan rencana pembelian S-400. Foto/Istimewa

ANKARA - Presiden Turki Tayyip Erdogan menegaskan, Turki berhak memperkuat pertahanan mereka, demi menjaga keamanan negara. Ini merupakan respon atas protes yang disampiakan negara Barat terkait pembelian sistem pertahanan S-400 dari Rusia.

Erdogan menyatakan, negara-negara Barat, terlebih mereka yang tergabung dengan NATO, merasa panik akan rencana pembelian S-400. Dia lalu mengatakan, jika NATO tidak bisa memberikan alternatif lain, maka sebaiknya mereka diam.

"Mereka menjadi gila karena kita membuat kesepakatan S-400. Apa yang harus kita lakukan, menunggu mereka? Kita akan mengambil semua tindakan kita untuk memperkuat keamanan," kata Erdogan, seperti dilansir Reuters pada Rabu (13/9).

Pemerintah Barat telah menyatakan keprihatinannya atas kesepakatan tersebut, karena tidak dapat diintegrasikan ke dalam sistem NATO. Salah satu negara yang memprotes pembelian sistem pertahanan udara tersebut adalah Amerika Serikat (AS).

Juli lalu, Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat (AS) Joseph Dunford menyatakan, jika Turki benar-benar membeli sistem pertahanan udara S-400 dari Rusia, hal itu akan menjadi perhatian utama AS.

Negosiasi Turki dan Rusia untuk pembelian sistem anti-rudal S-400 sendiri terungkap sejak bulan November tahun lalu. Turki mulai melirik tameng rudal mutakhir Moskow itu setelah pada tahun 2015 Ankara membatalkan kontrak pembelian sistem anti-rudal FD-2000 China senilai USD3,4 miliar.

Pada bulan Juli Erdogan mengumumkan bahwa Ankara dan Moskow telah menyepati kesepakatan pembelian sistem pertahanam udara itu. Gelombang pertama pengiriman S-400 akan dilakukan Rusia dalam waktu dekat.

Credit sindonews.com

Halimah Yacob, dari Warung ke Kursi Presiden Singapura

Halimah Yacob hampir pasti jadi perempuan pertama sekaligus etnis melayu kedua yang menjadi presiden Singapura. (Reuters/Edgar Su)

Jakarta, CB -- Halimah Yacob hampir pasti menjadi presiden perempuan pertama di Singapura sekaligus kepala negara dari etnis Melayu kedua setelah Yusof Ishak yang menjabat 47 tahun lalu.

Ia menjadi satu-satunya kandidat yang laik maju sebagai calon presiden Singapura setelah menyerahkan surat pencalonannya pada Rabu (13/9).

Sementara itu, Dua pesaing Halimah, yaitu Mohamed Salleh Marican dan Farid Khan, gagal memenuhi persyaratan capres.

Sebelum mencalonkan diri sebagai presiden, perempuan 63 tahun ini menjabat sebagai ketua parlemen Singapura periode 2013-2017. Dia pun menjadi perempuan pertama yang memimpin lembaga tersebut.

Selama menjadi ketua parlemen, Halimah berfokus memperbaiki dan meningkatkan hak-hak perempuan serta fasilitas kesehatan, khususnya bagi warga lanjut usia.

Sering Bolos

Meski prestasinya cemerlang, jalan hidup Halimah selama ini tak melulu bagus. Anak bungsu dari lima bersaudara ini harus merasakan hidup susah sejak usia delapan tahun saat ayahnya meninggal dunia.

Halimah sempat terancam dikeluarkan dari sekolahnya saat kelas 2 SMP karena sering membolos. Dia sering mangkir masuk kelas lantaran membantu sang ibu yang menjadi satu-satunya pencari nafkah di warung makan milik keluarganya.

"Saya sering bolos sekolah untuk waktu yang lama dan akhirnya kepala sekolah memanggil saya dan memberi tahu jika saya terus tidak masuk, saya akan ditendang keluar sekolah," ucap Halimah sambil bergurau saat diwawancarai Channel NewsAsia beberapa waktu lalu.

"Itu adalah momen terberat dan terburuk dalam hidup saya. Tapi saya berkata pada diri sendiri, 'berhentilah mengasihani diri sendiri dan bangkit'."

Moto tersebut yang membawanya terus maju hingga ke tahap ini. Dia merasa sudah mengalami banyak rintangan dan kegagalan dalam hidup yang justru membantunya bangkit.

Halimah Yacob. (Reuters/Edgar Su)

Lulus SMA, Halimah muda memutuskan untuk belajar hukum di Singapore University. Dia juga melanjutkan studi S2 hukumnya di National University of Singapore (NUS).

Halimah memulai karir politknya pada 2001 lalu berkat dukungan eks Perdana Menteri Goh Chok Thong dan terpilih menjadi anggota parlemen untuk Jurong Group Representation Constituency (GRC).

Dia memutuskan untuk masuk dalam lembaga pemerintah karena keinginannya untuk berkontribusi pada negara.

Sepuluh tahun kemudian, dia menjabat sebagai menteri negara di bawah kementerian komunikasi pembangunan, pemuda, dan olahraga saat itu.

Pencalonan Presiden

Halimah mengatakan keputusannya untuk mencalonkan diri sebagai presiden tidak didapat dengan mudah.

Dia mengatakan kelima anaknya sempat keberatan mengenai rencananya untuk menjadi presiden karena khawatir publik akan semakin menyorot kehidupan mereka.

Namun, sang suami, Mohamed Abdullah, berhasil meyakinkan anak-anak mereka sehingga akhirnya mendukung keputusan Halimah untuk ikut pemilu tahun ini.

Halimah tak ragu mengatakan bahwa satu tujuannya mencalonkan diri sebagai presiden adalah untuk memenuhi hasrat melayani negara dan seluruh warga Singapura.

Tujuan itu, tuturnya, sudah lama dipegang sejak dirinya menjadi anggota hingga menjabat sebagai ketua parlemen.

"Jadi, bolehkah saya berkontribusi lebih banyak lagi untuk negara, tidak hanya untuk konstituen saya atau jabatan saya saja, tapi juga untuk seluruh Singapura dalam kapasitas yang berbeda?" ujarnya.

Credit cnnindonesia.com

Jadi Presiden, Kewenangan Halimah Yacob Sangat Terbatas

Halimah Yacob dielu-elukan sejumlah pihak sebagai pembawa perubahan di Singapura setelah menjadi presiden terpilih. Namun, kewenangan Halimah sangat terbatas. (Reuters/Vivek Prakash)

Jakarta, CB -- Nama Halimah Yacob langsung dielu-elukan sebagai pembawa perubahan bagi Singapura setelah dipastikan menjadi presiden perempuan Muslim dari etnis Melayu pertama di Negeri Singa itu.

Namun menurut sejumlah pengamat, tak akan banyak perubahan di Singapura setelah Yacob terpilih. Sebab, orang yang menyandang status presiden di Singapura sebenarnya memiliki kewenangan sangat terbatas.

Berdasarakan amandemen konstitusi Singapura pada 30 November 1991 silam, posisi presiden memang tak lagi sekadar jabatan seremonial. Presiden Singapura berwenang menjaga dana cadangan nasional dan menjaga integritas Pelayanan Publik.

Dengan kewenangan tersebut, presiden Singapura memiliki kuasa untuk memveto atau tidak setuju dengan usulan keputusan pemerintah pada sejumlah sektor.

Sebagaimana dilansir dalam situs Kementerian Komunikasi dan Informasi Singapura, sektor tersebut mencakup semua urusan fiskal yang berkaitan dengan cadangan negara, juga perjanjian kunci terkait layanan publik dan entitas Fifth Shcedule atau badan usaha milik pemerintah.

Selain itu, presiden Singapura juga berwenang membatasi perintah di bawah Undang-Undang Pemelihataan Harmoni Beragama, serta penahanan warga dengan Undang-Undang Keamanan Internal.

Presiden Singapura bahkan dapat memveto keputusan pemerintah untuk menolak investigasi oleh Biro Investigasi Praktik Korupsi.

Namun dalam melakoni perannya, Presiden Singapura harus berkonsultasi dengan Dewan Penasihat Kepresidenan (CPA), terutama saat mengambil keputusan terkait dana cadangan dan penunjukkan juga pencopotan jabatan pejabat kunci badan pelayanan publik.

Presiden Singapura juga tak bisa sembarang memveto keputusan pemerintah. Jika veto yang diajukan tak sesuai dengan usulan CPA, Parlemen dapat membatalakan keputusan Presiden dengan kekuatan dua pertiga suara mayoritas.

Credit cnnindonesia.com