Kamis, 27 Juli 2017

Pemerintah Belanda diperintahkan danai sekolah Islam

Bendera Belanda. (Pixabay/Daniel Diaz Bardillo)

Amsterdam (CB) - Mahkamah agung Belanda pada Rabu memutuskan bahwa pemerintah harus mendanai sebuah sekolah Islam di Amsterdam, yang sebelumnya diusahakan pihak berwenang dilarang.

Keputusan itu muncul di tengah perdebatan soal peranan kebudayaan Muslim dalam masyarakat Belanda.

Wakil Menteri Pendidikan Belanda Sander Dekker menolak mendanai sekolah itu pada 2014, tak lama setelah seorang anggota dewan sekolah memperlihatkan dukungan terhadap kelompok militan ISIS dalam tulisan di Facebook.

Namun Dewan Negara membalikkan keputusan tersebut, dengan menyatakan bahwa "tidak ada alasan valid" untuk menolak mendanainya karena anggota yang dimaksud sudah keluar dari dewan sekolah.

Dekker mengatakan pemerintah tidak punya pilihan selain mematuhi perintah mahkamah, walaupun sekolah tersebut "tidak sejajar dengan apa yang saya yakini diinginkan masyarakat."

Sekolah menengah pertama umum itu akan memberikan pendidikan berbahasa Belanda dengan memusatkan bidang pengajaran pada masalah Islam bagi sekitar 180 murid. Sekolah tersebut akan menjadi sekolah sejenis kedua yang ada di Belanda.

Sekolah Islam lainnya, dengan bahasa pengantar Belanda, ditutup pada 2010 setelah inspektorat sekolah nasional melihat mutu pendidikan yang diberikan di sekolah tersebut berada di bawah standar.

Mahkamah memerintah dewan kota Amsterdam untuk menyediakan gedung sekolah bagi sekolah baru itu, yang dijadwalkan dibuka pada September.

Dekker mengatakan ia masih belum memiliki kepercayaan terhadap pengurus sekolah. Ia telah meminta inspektorat segera melakukan pemantauan guna melihat apakah sekolah tersebut memenuhi kualitas yang disyaratkan.

"Kita perlu melakukan semua yang bisa kita jalankan untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan akses terhadap pendidikan yang mereka perlukan dan bahwa mereka belajar apa artinya menjadi bagian dari masyarakat Belanda," tulisnya dalam pernyataan setelah keputusan mahkamah muncul.

Hampir lima persen dari 17 juta penduduk Belanda adalah pemeluk agama Islam. Negara itu telah menerima ratusan ribu imigran dari Maroko dan Turki sejak 1970-an.

Namun, perdebatan soal manfaat dan kerugian imigrasi telah memuncak dengan kedatangan migran dalam jumlah lebih besar dari negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim.

Berdasarkan undang-undang Belanda, pemerintah kota bertugas menyediakan gedung-gedung sekolah sementara pemerintah nasional berkewajiban mendanai pendidikan, demikian menurut siaran kantor berita Reuters.

Credit antaranews.com

Taliban Serang Kamp Militer, 26 Tentara Afghanistan Tewas

Ratusan militan Taliban menyerang kamp militer Afghanistan di selatan Provinsi Kandahar dan menewaskan sedikitnya 26 tentara. (REUTERS/Anil Usyan)

Jakarta, CB -- Kementerian Pertahanan Afghanistan melaporkan sekitar 26 tentaranya tewas dan 13 lainnya terluka dalam serangan Taliban di kamp militer bagian selatan Provinsi Kandahar pada Selasa (25/7).

"Para militan Taliban menyerang kamp militer di Karzali, distrik Khakrez pada Selasa Malam. Namun, tentara kami dengan berani melawan serangan itu dan menewaskan lebih dari 80 militan," tutur juru bicara Kemhan Afghanistan, Jenderal Dawlat Waziri, pada Rabu (26/7).

Saksi mata menggambarkan serangan itu terjadi selama beberapa jam dan dilakukan oleh ratusan anggota Taliban yang diangkut menggunakan sekitar 30 kendaraan konvoi.

Sejumlah warga di sekitar kamp mengatakan bantuan udara sudah dikerahkan militer meski pejabat Afghanistan belum mengonfirmasi hal ini.

Sementara itu, pemberontak Taliban mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu melalui akun Twitter mereka.

Diberitakan AFP, kebangkitan Taliban kembali meningkatkan kekhawatiran warga akan potensi kekerasan di negara itu. Militer Afghanistan telah berjuang sendiri memberangus Taliban sejak pasukan koalisi Amerika Serikat-NATO mengakhiri misi mereka di sana pada Desember 2014 lalu.

Jumlah tentara dan polisi yang tewas dalam perang melawan Taliban dilaporkan melonjak 35 persen pada 2016 menjadi 6.800 orang.

Pada April lalu, sedikitnya 135 tentara tewas terbunuh dalam serangan mematikan Taliban di markas militer yang terletak di utara Kota Mazar-i-Sharif. Beberapa sumber bahkan mengatakan jumlah tentara yang menjadi korban mencapai 200 orang.

Awal bulan Maret, sekelompok orang bersenjata menyamar sebagai dokter dan menyerang rumah sakit militer terbesar Sardar Daud Khan di Kabul, menewaskan puluhan orang.

Lebih dari 70 warga sipil dilaporkan diculik Taliban. Tujuh tawanan ditemukan tewas, sementara 30 sandera lainnya berhasil dibebaskan.

Pengaruh dan kehadiran Taliban berkembang cukup besar di Provinsi Kandahar. Kelompok militan itu kerap meluncurkan serangan mematikan terhadap aparat keamanan di wilayah itu.

Sebuah laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukan kota Kandahar, yang berbatasan langsung dengan Pakistan, merupakan salah satu tempat paling berbahaya di Afghanistan bagi warga sipil.

Kelompok Taliban menguasai sekitar 11,1 persen wilayah Afghanistan. Sementara pasukan pemerintahaan Presiden Ashraf Ghani menguasai sekitar 59,7 persen wilayah.

Credit CNN Indonesia

Bantah Isu 'Rexit', AS Tegaskan Tillerson Tetap jadi Menlu

Wacana pengunduran diri muncul karena Menlu AS Rex Tillerson diduga merasa frustasi dengan pekerjaannya dan perbedaan pendapat antara dia dan Gedung Putih. (Reuters/Joshua Roberts)

Jakarta, CB -- Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menampik wacana pendunduran diri menterinya, Rex Tillerson, yang sempat beredar belakangan ini. Tillerson dikabarkan ingin mengudurkan diri lantaran frustasi dengan perbedaan pendapat antara dirinya dan Gedung Putih.

"Kabar itu salah. Kami sudah berbicara dengan Menlu Tillerson. Beliau dengan jelas menyatakan hendak bertahan di Kemlu AS," kata juru bicara Kemlu AS, Heather Nauert, Rabu (26/7).

"Banyak pekerjaan yang harus kami selesaikan. Beliau menyadari itu dan dia sangat terlibat dengan pekerjaan itu," tuturnya.

Isu pengunduran diri ini muncul di saat kabar perbedaan pandangan antara Tillerson, Presiden Donald Trump, dan pejabat kabinet lainnya soal kebijakan luar negeri AS mencuat.

CNN melaporkan, perbedaan pendapat terus terjadi antara Tillerson dan Gedung Putih mengenai kebijakan luar negeri negara khususnya dalam menyikapi Iran.

Dua sumber yang dekat dengan kolega Tillerson mengatakan bukan hal yang mengejutkan bahwa pria berusia 65 tahun itu mengundurkan diri dalam waktu yang lebih cepat dari perkiraan.

Keduanya membenarkan bahwa ada peningkatan rasa frustasi dan kekhawatiran di benak Tillerson soal perdebatannya dengan Gedung Putih.

Hal terberat yang diduga memicu rasa frustrasi Tillerson adalah ketidakmampuan mengelola para staf kementeriannya tanpa campur tangan Gedung Putih.

Banyak pos-pos duta besar AS di luar negeri yang masih kosong menyusul pemotongan anggaran luar negeri dan diplomasi oleh Trump yqang memicu banyak protes dan kritikan.

Merespons hal ini, Nauret mengatakan "pertemuan antara Tillerson dengan Presiden bersama penasihat keamanan nasional dan beberapa pejabat kabinet lain merupakan hal yang wajar."

Dia mengatakan, pertemuan antara pejabat tinggi negara itu memang sedang membahas isu-siu kebijakan luar negeri yang berat dan ketat.

"Namun, bagaimana pun, Menlu Tillerson menyatakan dengan senang hati bekerja dan mengabdi kepada negara dan presiden, sama seperti pejabat kabinet lainnya," papar Nauert.

Sejak kabar pengunduran mencuat, mantan bos ExxonMobil itu dikabarkan sedang berlibur. Tillerson dilaporkan baru kembali bertugas hari ini.

Namun, Nauert mengatakan, rencana cuti ini bukan diartikan sebagai kejenuhan Tillerson atas pekerjaannya sebagai diplomat tertinggi Amerika.

"Beliau memiliki hak untuk pergi dalam beberapa hari sesuai keinginannya. Hanya mengambil sedikit waktunya untuk libur di tengah banyaknya pekerjaan setelah rangkaian KTT G-20 di Jerman dan beberapa kunjungan kerja lainnya ke negara lain," ujarnya.

Meski begitu, absennya Tillerson dari tugasnya ini terjadi di saat Amerika tengah dihadapkan dengan tantangan internasional mulai dari ancaman Korea Utara dan nuklirnya yang kian mengkhawatirkan, hingga konflik di Timur Tengah yang tiada habisnya.

Credit CNN Indonesia

Dikenakan Sanksi Baru, Rusia Ogah 'Rujuk' dengan AS

Sanksi terbaru AS bagi Rusia dianggap bisa merusak hubungan kedua negara. (Sputnik/Aleksey Nikolskyi/Kremlin via REUTERS)

Jakarta, CB -- Rusia menyebut sanksi baru yang dikenakan Amerika Serikat merupakan ‘langkah serius’ yang bisa semakin merusak hubungan diplomatik dan menjauhkan rencana ‘rujuk’ kedua negara.

“Apa yang terjadi tidak masuk akal sehat,” kata Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov, Rabu (26/7), dikutip AFP.

“Penyusun dan pendukung undang-undang ini mengambil langkah yang sangat serius untuk merusak kemungkinan perbaikan hubungan dengan Rusia,” tambahnya.

Sanksi terbaru yang dikenakan AS terhadap Rusia, disetujui 419 anggota senat, melawan tiga oposisi, pada Selasa (25/7) setelah sidang selama beberapa pekan.

Kini, bola berada di tangan Presiden Donald Trump untuk memveto keputusan sanksi dan memperbaiki dengan Rusia. Namun, jika Trump pada akhirnya menandatangani undang-undang sanksi, Ryabkov menyebut Rusia akan melakukan pembalasan.

Dia juga menambahkan bahwa Moskow telah berulang kali ‘memberi peringatan’ pada Washington bahwa penetapan sanksi baru ‘akan mendapatkan balasan setimpal’.

Meskipun begitu, sampai saat ini Moskow masih menunggu langkah Trump selanjutnya.

“Kami tidak akan terbawa emosi,” sebut Ryabkov.

“Kami akan melihat situasi dan kondisi serta mencari langkah-langkah terbaik untuk mengkompromikan isu-isu penting bagi Rusia dan AS.”

Hubungan Rusia dan Amerika Serikat terus memburuk setelah Kremlin mencaplok Krimea dari Ukraina pada 2014, yang memicu sanksi dari Washington untuk Moskow. Bahkan, relasi kedua negara dianggap berada di titik terendah sejak Perang Dingin.

Padahal, sejak menjabat Trump berulang kali menegaskan ingin memperbaiki hubungan dengan Rusia, namun isu kolusi Kremlin dalam kampanye pemilu presiden tahun lalu membuat keinginan itu sulit terlaksana.

Di sisi lain, pemerintah Iran juga menyebut sanksi baru yang dikenakan Washington terhadap Teheran adalah sebuah “langkah keji” yang melanggar komitmen AS terhadap Kesepakatan Nuklir 2015.

“Aksi yang terjadi di Kongres AS merupakan langkah keji terhadap Iran,” kata Wakil Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi, dikutip kantor berita ISNA.

Padahal, Iran telah memenuhi kesepakatan tersebut dengan membatasi program pengembangan nuklir untuk ditukar dengan keringanan sanksi. Sebaliknya, AS justru menjatuhkan sanksi tambahan atas Iran.

“Apa yag dilakukan Kongres AS melanggar komitmen yang telah mereka sepakati sebelumnya dan Iran tidak akan tinggal diam,” papar Araghchi.

Guna membahas langkah selanjutnya, parlemen, militer dan komite luar negeri Iran akan menggelar rapat konsolidasi pada Sabtu (29/7) mendatang.

Credit CNN Indonesia

Prancis sebut sanksi AS ke Iran, Rusia dan Korut tampak ilegal

Bendera Prancis. (Free Foto)

Paris (CB) - Kementerian luar negeri Prancis pada Rabu (26/7) menyatakan sanksi-sanksi baru Amerika Serikat (AS) terhadap Iran, Rusia dan Korea Utara tampaknya tidak sesuai dengan hukum internasional karena jangkauan ekstra-teritorial mereka.

Dewan Perwakilan Rakyat AS pada Selasa memilih untuk menerapkan sanksi-sanksi tersebut, yang dapat mempengaruhi perusahaan-perusahaan Eropa.

Kementerian luar negeri Prancis menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa undang-undang Prancis dan Eropa perlu disesuaikan guna merespons sanksi tersebut.

Kementerian itu menambahkan, diskusi lebih lanjut diperlukan di level Uni Eropa berkenaan dengan potensi dampak dari sanksi-sanksi itu terhadap warga dan perusahaan Eropa, demikian menurut warta kantor berita Reuters.

Credit antaranews.com

Serangan udara tewaskan 43 warga sipil di Suriah

Ilustrasi -Warga memeriksa kerusakan di sebuah lokasi yang terkena serangan udara di kota yang dikuasai pemberontak Idlib, Suriah, Selasa (7/2/2017). (REUTERS/Ammar Abdullah/cfo/17)

Damaskus, Suriah, (CB) - Serangan udara pada Rabu (26/7) menewaskan sedikitnya 43 warga sipil di daerah yang dikuasai kelompok ISIS di Suriah Utara dan Timur, kata pegiat.

Tak kurang dari 13 orang tewas oleh satu serangan udara di Provinsi Deir Az-Zour di bagian timur negeri itu, kata Observatorium Suriah bagi Hak Asasi Manusia.

Lima anak yang berusia 18 tahun dan empat perempuan termasuk di antara orang yang tewas ketika serangan udara ditujukan ke Kota Al-Mayadeen di pinggiran Deir Az-Zour, kata Observatorium bagi Hak Asasi Manusia tersebut.

Kelompok pengamat yang berpusat di Inggris itu tidak mengidentifikasi pesawat perang yang melancarkan serangan udara tersebut, demikian laporan Xinhua. Kelompok tersebut menyatakan tidak jelas apakah pesawat itu adalah milik AS atau Rusia.

Ditambahkannya, jumlah korban jiwa dikhawatirkan bertambah karena banyak orang menderita luka parah.

Sekalipun Observatorium tak bisa memastikan pihak di belakang serangan tersebut, para pegiat dan media resmi belum lama ini telah menuduh koalisi pimpinan AS menyerang sasaran sipil, dan menewaskan puluhan orang.

Sementara itu, Observatorium Suriah bagi Hak Asasi Manusia mengatakan serangan udara pada Rabu tersebut menewaskan sedikitnya 29 warga sipil di Kota Ar-Raqqa di Suriah Utara, Ibu Kota de Fakto IS.

Credit antaranews.com

Rabu, 26 Juli 2017

Tas Astronot Neil Amstrong, Artefak Terakhir Misi NASA Apollo 11

Astronot Neil Armstrong (kanan) berjalan di permukaan bulan meninggalkan jejak kaki dan mengambil serta menyimpan debu bulan dan beberapa bebatuan kecil di dalam tas The Apollo 11 Contingency Lunar Sample Return Bag, pada 20 Juli 1969. AP Photo

CB, New York - Tas astronot Neil Amstrong, yang pernah membawa sampel debu bulan dalam misi NASA Apollo 11, terjual dengan harga Rp 24 miliar. Tas berwarna putih berukuran tablet 8 inci ini dilelang di rumah lelang Sotheby's.

Seperti dilansir laman berita USA Today, tas yang diterbangkan ke bulan dengan wahana antariksa Apollo 11 ini dijual dalam rangka peringatan 48 tahun pendaratan pertama di bulan pada 1969. Tas ini hampir dibuang ke tong sampah.

Tas astronot Neil Amstrong yang pernah membawa debu bulan. (REUTERS)

Pelelang Sotheby's, Joe Dunning, memperkenal tas tersebut sebagai artefak yang sangat langka dari pencapaian terbesar umat manusia. Tas itu dijual kepada pembeli via yang tak disebutkan namanya setelah lelang sengit selama lima menit.

Pemilik tas itu sebelumnya adalah pengacara asal Illinois, yang membelinya pada 2015, dengan harga US$ 995 atau sekitar Rp 13,2 juta. Kesalahan inventaris meninggalkan tas sampel debu bulan itu di dalam sebuah kotak Johnson Space Center.

Rumah lelang Sotheby's menyebut tas itu satu-satunya yang tersisa dari misi Apolli 11. Hampir semua peralatan dari misi tersebut dikirim ke Smithsonian, museum sejarah manusia terbesar di dunia.

Tas milik astronot Neil Amstrong. (REUTERS)

Credit TEMPO.CO

NASA Siapkan Pesawat Komersial Supersonik untuk AS

Perusahaan start up sdg mengembangkan pesawat supersonik seperti Concorde. telegraph.co.uk

CB, Washington DC - Amerika Serikat segera memiliki pesawat komersial berkecepatan supersonik yang akan dibangun badan antariksa negara itu (NASA). Pesawat tersebut bakal menghemat waktu perjalanan setengah dari lama perjalanan saat ini.

NASA telah memiliki desain jet supersonik baru yang akan mengurangi efek sonic boom. Lembaga itu akan menerima beberapa tawaran dari produsen pesawat mulai Agustus untuk membangun sebuah model demo, menurut laporan Bloomberg yang dikutip Mashable, Selasa 25 Juli 2017.

Sonic boom biasanya terjadi setelah pesawat melampaui 660 mph dan melewati hambatan suara, yang menyebabkan gangguan suara di ketinggian rendah. Fenomena ini merupakan salah satu alasan utama transportasi super cepat itu dilarang di AS pada tahun 1973.

Desain jet NASA, yang diciptakan dengan bantuan Lockheed Martin dan berhasil diuji dalam format model kecil baru-baru ini, bisa berperan dalam membawa pesawat supersonik meminimalkan gelombang kejut yang dihasilkannya.

NASA memiliki anggaran sebesar hampir US$ 400 juta untuk proyek selama lima tahun yang bertujuan mengembangkan pesawat demo besar, "pesawat X" untuk uji terbang di area berpenduduk.

Peter Coen, manajer proyek dari tim peneliti supersonik komersial NASA, mengatakan kepada Bloomberg bahwa timnya bertujuan untuk menghasilkan tingkat suara antara 60 dan 65 dBA, kira-kira sekeras suara mobil mewah di jalan tol.

NASA berencana untuk menguji prototipe pesawat X mulai tahun 2022, menurut laporan tersebut. Badan ini kemudian akan berbagi keahlian desain dan hasil tes dengan produsen pesawat AS utama untuk mendorong pengembangan teknologi supersonik.

Salah satu produsen adalah Boom Jets, sebuah startup yang menyasar perjalanan supersonik dengan biaya lebih rendah dengan CEO Virgin Richard Branson sebagai pendukung utama. Perusahaan ini dikabarkan telah mengamankan pemesanan untuk 25 pesawat jet supersonik generasi mendatang yang melayani Dubai dan lokasi internasional lainnya.

Credit tempo.co

Presiden Turki Ajak Muslim Kunjungi dan Lindungi Yerusalem

Menyusul konflik di masjid Al Aqsa, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengajak semua umat Muslim di dunia untuk berkunjung dan melindungi Yerusalem. (Foto: AFP PHOTO / ADEM ALTAN)

Jakarta, CB -- Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengajak semua umat Muslim di dunia untuk berkunjung dan melindungi Yerusalem. Ajakan ini menyusul setelah terjadi kekerasan akibat kebijakan pemerintah Israel yang menyatakan tidak akan mencopot detektor logam sehingga memicu bentrokan berdarah dengan warga Palestina di luar Masjid Al Aqsa.

"Dari sini, saya memanggil seluruh umat Muslim. Siapa pun yang punya kesempatan datang berkunjung ke masjid Al Aqsa Yerusalem," ungkap Erdogan, di Ankara, pada Selasa (25/7) seperti dilansir dari AFP.

"Datang, mari sama-sama kita lindungi Yerusalem," ujarnya.

Erdogan merujuk pada tempat suci, yang bagi orang Yahudi dikenal juga sebagai Temple Mount atau bagi umat Muslim Al-Haram asy-Syarif yang menjadi pusat konflik antara Israel-Palestina.

Israel beberapa waktu lalu menyatakan tidak akan mencopot detektor logam di sekitar masjid Al Aqsa, akibat serangan 14 Juli yang menyebabkan tewasnya dua polisi Israel.

Warga Palestina menilai pengamanan yang dilakukan ini berlebihan, dan memicu protes yang membuat bentrokan berdarah dan menimbulkan korban.

"Mereka berupaya mengambil alih masjid dari tangan Muslim dalam rangka memerangi terorisme. Tak ada penjelasan lain," ujar Erdogan dalam sambutannya di parlemen.

Tanggapan Israel

Menteri Luar Negeri Israel dalam pernyataan resminya mengatakan komentar Erdogan itu 'salah dan bias', dan menganjurkan agar ia 'mengurusi masalah negaranya sendiri saja'.

"Yerusalem adalah kota di mana pemerintah berkomitmen akan pengamanannya, kebebasan, kebebasan beribadah dan respect akan hak minoritas," ungkap pernyataan tersebut.

Erdogan sebelumnya juga menanggapi akan serangan di salah satu sinagog Turki, merujuk pada laporan grup ultra-nasionalis yang melempari batu sinagog di Istanbul pekan lalu.

"Sangat tidak masuk akal jika ada serangan ke sinagog di sini karena apa yang terjadi di masjid Al Aqsa. Ini tidak cocok dengan agama yang kami anut, dan tak diijinkan untuk itu," tambah dia.

Credit CNN Indonesia

Erdogan: Sepatu Tempur Israel Cemari Al-Aqsa, Mudah Tumpahkan Darah

ANKARA - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyerukan kepada seluruh umat muslim untuk membantu mempertahankan Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Erdogan menilai tentara Israel sudah mencemari masjid suci dengan sepatu tempur dan dengan mudah menumpahkan darah di sana.

”Dari sini saya memanggil semua muslim. Mereka yang dapat mengunjungi Al-Aqsa…. Mereka yang tidak dapat mengunjungi Al-Aqsa harus mengirim bantuan ke saudara-saudara kita di sana,” kata Erdogan di Ankara hari Selasa, seperti dikutip oleh kantor berita Anadolu, Rabu (26/7/2017).

”Ketika tentara Israel secara sembarangan mencemari lantai-lantai Al-Aqsa dengan sepatu tempur mereka, dengan menggunakan isu-isu sepele sebagai dalih dan kemudian dengan mudah menumpahkan darah di sana, alasannya (mereka mampu melakukan itu) dan kita (muslim) belum berbuat banyak untuk mempertaruhkan klaim kami atas Yerusalem,” kata Erdogan.

Menurutnya, berwenang Turki telah melakukan yang terbaik untuk melindungi tempat ibadah Kristen dan Yahudi dari serangan-serangan ekstremis.”Turki tidak memiliki masalah dengan mereka,” ucap Erdogan yang dilansir Reuters.
Erdogan juga mengatakan bahwa dia telah berbicara dengan Presiden Israel Reuven Rivlin dan mengatakan kepadanya bahwa umat Islam yang mengunjungi Masjid Al-Aqsa tidak dapat diperlakukan sebagai teroris.

”Kami juga tidak bisa menerima orang Yahudi pergi ke rumah-rumah ibadah dan kuil diperlakukan sebagai teroris,” ujarnya.

Erdogan sebelumnya telah menekan Tel Aviv untuk mencopot detektor logam dan CCTV di kompleks Masjid Al-Aqsa dengan alasan tindakan Israel telah melampaui standar demokrasi.

”Detektor logam dan pembatasan lainnya harus segera dilepas dan status quo saat ini harus dipulihkan,” tegas Erdogan.

Credit sindonews.com

Israel Harus Hormati Sentimen Dunia Islam pada Al-Aqsa

ANKARA - Pemimpin Partai Rakyat Republikan Turki (CHP), yang merupakan partai oposisi Turki, Kemal Kilicdaroglu mengatakan, Israel harus menghormati sentimen dunia Islam berkaitan dengan Masjid Al-Aqsa.

"Pemerintah Israel harus memperhatikan perasaan kami, umat Muslim," kata Kilicdaroglu saat berpidato di pertemuan Partai CHP di Ankara, seperti dilansir Anadolu Agency pada Selasa (25/7).

"Kami tidak akan pernah menerima larangan untuk melakukan ibadah di Masjid al-Aqsa yang dipaksakan oleh pemerintah Israel. Setiap pemerintah harus menghormati setiap iman," sambungnya.

Pemimpin CHP mengatakan, wakil ketua CHP Engin Altay, bersama dengan deputi CHP lainnya, telah mengunjungi Kedutaan Besar Palestina di Ankara. Kunjungan ini merupakan bentuk dukungan CHP terhadap Palestina.

Sebelumnya, Presiden Turki Tayyip Erdogan mengatakan, Israel akan rugi besar karena telah berani macam-macam di komplek al-Aqsa. "Israel, yang tidak menghormati Masjid al-Aqsha dan Dome of the Rock, akan melihat dirinya menderita kerusakan paling banyak," kata Erdogan

Credit sindonews.com

Turki: Aksi di Al-Aqsa akan Beri Kerugian Besar bagi Israel

ANKARA - Presiden Turki Tayyip Erdogan mengatakan, Israel akan rugi besar karena telah berani macam-macam di komplek al-Aqsa. Kebijakan keamanan Israel di al-Aqsa telah menyebabkan keributan besar, yang telah menewaskan sejumlah orang.

"Israel, yang tidak menghormati Masjid al-Aqsha dan Dome of the Rock, akan melihat dirinya menderita kerusakan paling banyak," kata Erdogan dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters pada Selasa (25/7).

Terkait dengan keputusan Israel untuk menindahkan detektor logam, Erdogan menuturkan telah menerima kabar tersebut, dan berharap Israel akan mengambil langkah lebih lanjut untuk membawa kedamaian dan stabilitas di wilayah tersebut.

"Saya telah mendengar keputusan Israel untuk menghapus detektor logam, dan saya harap sisanya akan mengikuti. Kami berharap Israel mengambil langkah untuk perdamaian di wilayah ini," sambungnya.

Seperti diketahui, Israel selama memutuskan untuk menindahkan detektor logam dari komplek al-Aqsa. Sebagai gantinya Israel akan membangun sarana pengawasan (smart surveillance) di komplek al-Aqsa.

Keputusan itu dikeluarkan setelah forum menteri senior Israel memutuskan untuk bertindak berdasarkan rekomendasi dari Badan Keamanan Israel.

Credit sindonews.com

Turki Sebut Israel Langgar HAM di Al-Aqsa

Turki menyebut Israel telah melanggar HAM di Masjid Al-Aqsa. (AFP Photo/Musa Al Shaer)

Jakarta, CB -- Turki menyebut Israel melanggar hak asasi manusia di Masjid Al-Aqsa, Yerusalem, dan meminta kekuatan-kekuatan global untuk menyatukan sikap untuk merespons hal tersebut.

"Sikap Israel di Al-Aqsa adalah sebuah kesalahan, menyalahi hukum dan tidak bisa diterima," kata Wakil Perdana Menteri sekaligus juru bicara pemerintah, Bekir Bozdag, setelah rapat kabinet sebagaimana dikutip Reuters, Senin (24/7).

"Tindakan Israel di sana melanggar hak asasi manusia dan kebebasan beragama dan berkeyakinan," ujarnya. "Kami meminta masyarakat internasional untuk menyatukan sikap melawan Israel."

Israel memasang detektor logam di titik masuk menuju kompleks Masjid Al-Aqsa setelah dua polisi ditembak mati, 14 Juli lalu. Langkah ini memicu bentrokan berdarah dengan warga Palestina dalam sepekan terakhir.

Marah akan tindakan yang mereka pandang sebagai pelanggaran atas perjanjian berusia beberapa dekade, banyak warga Palestina tidak mau melalui detektor logam tersebut dan memilih beribadah di jalanan atau menggelar protes dengan kekerasan.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah menekankan Israel harus segera mencopot detektor logam yang dianggap sebagai penghambat aktivitas ibadah tersebut.

Meski begitu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan pemasangan alat pemeriksaan tersebut dilakukan untuk menjamin keamanan para peziarah Al-Aqsa dan bukan merupakan upaya menghalangi kegiatan beribadah di tempat suci itu.

Israel baru belakangan memutuskan untuk mencopot alat tersebut, meski tetap berniat untuk memantau keamanan di sana. Melalui pemungutan suara, kabinet Netanyahu mengambil langkah tersebut setelah menggelar rapat yang berlangsung selama beberapa jam, semalam.

Setelah rapat, menteri-menteri senior itu menyatakan sepakat bertindak atas rekomendasi badan-badan keamanan dan mengganti detektor logam dengan cara "pengecekan pintar."

Pantauan Reuters, para pekerja terlihat memasang tiang-tiang logam di atas beberapa jalanan sempit di Kota Tua untuk memasang kamera CCTV. Media setempat melaporkan bahwa Israel berencana untuk memasang sistem kamera canggih.

Pernyataan kabinet itu juga menyebut pemerintah sudah mengalokasikan 100 juta shekel (Rp373 milyar) untuk peralatan tersebut dan penambahan anggota kepolisian.

Credit CNN Indonesia

Kisruh Al-Aqsa, PBB Beri Tenggat Waktu Hingga Jumat

Kekisruhan Al-Aqsa telah mencapai Tepi Barat dan bisa melebar lebih jauh. (Reuters/Ibraheem Abu Mustafa)

Jakarta, CB -- Utusan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Timur Tengah Nickolay Mladenov memperingatkan bahwa kekisruhan seputar masjid Al-Aqsa di Yerusalem mesti diselesaikan paling lambat Jumat pekan ini untuk mencegah permasalahan melebar secara internasional.

"Hal yang sangat penting adalah solusi untuk krisis ini mesti ditemukan paling lambat Jumat," kata Mladenov kepada wartawan setelah rapat Dewan Keamanan PBB yang digelar secara tertutup, Senin waktu setempat (24/7). "Bahaya di lapangan akan meningkat jika kita kembali melalui waktu salat Jumat tanpa resolusi."

Ia juga memperingatkan bahwa krisis ini bukan peristiwa yang hanya terjadi di satu lokasi saja.

"Krisis ini berpotensi berakibat bencana yang bisa melebar hingga ke luar tembok Kota Tua, melebihi Israel dan Palestina, melebihi Timur Tengah sendiri," kata Mladenov.

Israel memasang detektor logam di titik masuk menuju kompleks Masjid Al-Aqsa setelah dua polisi ditembak mati, 14 Juli lalu. Langkah ini memicu bentrokan berdarah dengan warga Palestina dalam sepekan terakhir.

Marah akan tindakan yang mereka pandang sebagai pelanggaran atas perjanjian berusia beberapa dekade, banyak warga Palestina tidak mau melalui detektor logam tersebut dan memilih beribadah di jalanan atau menggelar protes dengan kekerasan.

Dewan Keamanan PBB menggelar rapat tersebut atas permintaan Swedia, Perancis dan Mesir.

Wakil Duta Besar Swedia untuk PBB Carl Skau melalui Twitter menyatakan para anggota Dewan beranggota 15 negara itu "sepakat akan perlunya de-eskalasi, pengecaman atas kekerasan dan dialog urgen untuk menenangkan tensi di Yerusalem."

Dewan Keamanan dijadwalkan menggelar rapat reguler soal Timur Tengah, hari ini. Mladenov meminta negara-negara anggota untuk "tidak memanaskan situasi lebih jauh" ketika berbicara di hadapan publik.

Copot detektor logam

Sementara itu, Israel telah memutuskan untuk mencabut detektor logam yang memicu bentrokan itu dan menggantinya dengan bentuk pengawasan yang lebih tidak mengganggu.

Melalui pemungutan suara, kabinet Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memutuskan langkah tersebut setelah menggelar rapat yang berlangsung selama beberapa jam, semalam. Rapat tersebut adalah kelanjutan dari pertemuan yang digelar sehari sebelumnya. Pernyataan yang dikeluarkan setelah rapat menteri-menteri senior itu menyatakan mereka sepakat bertindak atas rekomendasi badan-badan keamanan dan mengganti detektor logam dengan cara "pengecekan pintar."

Sejumlah saksi mata Reuters menyebut para pekerja terlihat memasang tiang-tiang logam di atas beberapa jalanan sempit di Kota Tua untuk memasang kamera CCTV. Media setempat melaporkan bahwa Israel berencana untuk memasang sistem kamera canggih.

Pernyataan kabinet itu juga menyebut pemerintah sudah mengalokasikan 100 juta shekel (Rp373 milyar) untuk peralatan tersebut dan penambahan anggota kepolisian.

Credit CNN Indonesia

Abbas tegaskan masjid Al-Aqsha agar kembali ke status quo

Presiden Palestina Mahmoud Abbas (REUTERS/Debbie Hill)

Ramallah, Palestina (CB) - Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada Selasa (25/7) menegaskan bahwa situasi di Masjid Al-Aqsha di Jerusalem Timur agar dikembalikan ke status quo sebelum 14 Juli 2017.

"Takkan ada perubahan dalam posisi Palestina," kata Abbas dalam pertemuan darurat di Ramallah, Tepi Barat Sungai Jordan, sebagaimana dikutip Xinhua, Rabu pagi.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh pejabat senior dari Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Partai Fatah dan unit keamanan Palestina, demikian laporan kantor berita resmi Palestina, WAFA.

"Semua tindakan yang dilakukan terhadap Masjid Al-Aqsha setelah 14 Juli mesti dibatalkan dan diakhiri," kata Abbas.

Ia menambahkan, "Situasi di Jerusalem harus kembali normal, lalu kami akan melanjutkan hubungan antara kami dan Israel."

Abbas menyatakan rakyat Jerusalem telah bangkit sebagai kesatuan untuk menolak semua tindakan yang dilakukan oleh penguasa Yahudi dan Palestina akan mendukung mereka.

"Apa yang telah kami putuskan ialah membekukan kerja sama keamanan (dengan Israel) dan ini masih sah, untuk membela kesucian kami juga masih sah. Kami ingin mempelajari apa yang terjadi dari hari itu sampai sekarang, untuk melihat apa yang bisa kami lakukan," ia menambahkan.

Pada 14 Juli, tiga pria Arab-Israel yang bersenjata menembak hinggga tewas dua polisi Israel, kemudian pasukan polisi balas-menembak pria bersenjata itu dan menewaskan mereka. Serangan tersebut terjadi di halaman Masjid Al-Aqsha.

Setelah serangan itu, penguasa Israel menutup masjid tersebut dan belakangan memasang pintu elektronik serta kamera di pintu masuk masjid itu.

Tindakan tersebut memancing protes oleh umat Muslim, yang menolak memasuki masjid itu melalui gerbang tersebut.

Credit antaranews.com

RI Ajukan Perlindungan Internasional Al Aqsa di Sidang OKI

RI akan mengusulkan perlindungan internasional Al-Aqsa di sidang darurat OKI pada tanggal 1 Agustus mendatang. (REUTERS/Ammar Awad)

Jakarta, CB -- Anggota Kerja Sama Negara Islam (OKI) akan menggelar sidang khusus membahas situasi dan kondisi terkini konflik Al Aqsa pada 1 Agustus mendatang. Sidang darurat ini digelar menyusul pembatasan aktivitas beribadah dan kekerasan yang mengincar umat Muslim oleh otoritas Israel.

Dalam sidang tersebut, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan Indonesia akan menekankan pentingnya perlindungan internasional terhadap penatagunaan Masjid Al Aqsa.

“Saya sudah mulai melakukan komunikasi khusus mengenai masalah international protection on stewardship of Al Aqsa ini. Tapi kami belum bisa sampaikan detail karena secara internal masih membahas gagasan ini,” tutur Retno usai menggelar pertemuan dengan para duta besar negara OKI di kantornya, Selasa (25/7).

Retno mengatakan, kementeriannya masih menggodok gagasan ini dengan meninjau seluruh dokumen internasional dan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait isu Palestina dan status Al Aqsa tersebut.

Dia berharap, Indonesia dapat mengajukan gagasannya ini dalam sidang pada Selasa pekan depan di Istanbul, Turki, itu.

“Indonesia coba angkat isu mengenai perlindungan internasional bagi kompleks masjid Al Aqsa. Dan harapannya ketika kita sampaikan suatu gagasan, itu akan diadopsi dalam sidang,” papar Retno.

Dalam pertemuannya dengan para dubes OKI, Retno menyampaikan pentingnya negara anggota memiliki posisi dan pendirian yang solid menyikapi insiden di Al Aqsa ini.

Menurut Retno, saat ini merupakan waktu yang tepat bagi negara OKI untuk melakukan sesuatu menyikapi insiden di situs suci bagi tiga Agama yakni Islam, Kristen, dan Yahudi ini.

“Kita tidak bisa berdiam diri menyikapi situasi ini. Kita haus lakukan sesuatu untuk mencegah semua kekerasan yang terjadi di Al Aqsa. Pilihannya ada dua yakni melakukan sesuatu atau tidak,” ujar Retno.

Israel memasang detektor logam di gerbang masuk menuju kompleks Masjid Al-Aqsa setelah dua polisi ditembak mati, 14 Juli lalu. Langkah ini memicu bentrokan berdarah dengan warga Palestina dalam sepekan terakhir.

Sejumlah negara OKI termasuk Indonesia dan Turki mengecam langkah aparat Israel yang membatasi aktivitas beribadah umat Muslim di Al Aqsa.

Pada Selasa (25/7) Israel memutuskan mencopot alat pemeriksaan di gerbang kompleks masjid dan menggantinya dengan bentuk pengawasan lain yang dianggap tidak mengganggu.

“Ini sesuatu yang perlu dicatat dari tekanan politik yang telah dilayangkan terhadap Israel. Kami sudah meminta duta besar RI di Amman, Yordania, untuk memastikan apakah masih ada pembatasan dalam bentuk lain di Al Aqsa yang masih diterapkan [Israel],” kata Retno.

Credit CNN Indonesia

Menlu RI Panggil Dubes Negara OKI Bahas Situasi Al Aqsa

Menlu RI Retno Marsudi memberi keterangan pers usai menggelar pertemuan dengan duta besar negara anggota OKI di Gedung Pancasila, Kemlu RI, Selasa (25/7). (CNN Indonesia/Riva Dessthania Suastha)

Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi memanggil duta besar negara Kerja Sama Negara Islam (OKI) ke kantornya pada Selasa (25/7) untuk membahas situasi terkini di Masjid Al Aqsa, Yerusalem Timur.

Dari sekitar 57 negara anggota OKI, 31 perwakilan negara datang dalam acara yang digelar di Gedung Pancasila, Kemlu RI, sekitar pukul 15.00 WIB itu, seperti dari Arab Saudi, Iran, Palestina, Turki, Qatar, Kuwait, Jordania, dan Irak.

Dalam pidato pembukaannya, Retno menekankan pentingnya negara OKI untuk segera turun tangan menangani situasi yang kian memprihatinkan di Masjid Al Aqsa, setelah belakangan ini terjadi kekerasan dan pembatasan beribadah bagi umat Muslim di tempat suci itu, oleh otoritas Israel.

Retno juga menekankan pentingnya negara OKI memiliki pendirian dan sikap yang solid guna menghentikan kekerasan di kompleks Al Aqsa.

"Kita tidak bisa berdiam diri dalam sikapi situasi seperti ini. Kita harus melakukan sesuatu untuk mencegah semua kekerasan yang terjadi di Al Aqsa. Saya harap dan tekankan OKI dapat lakukan hal yang sama [dengan Indonesia] untuk menyikapi situasi di sana," ujar Retno di hadapan para duta besar.

Credit CNN Indonesia

Erdogan pada AS: Turki Berhak Perkuat Pertahanan Diri

ANKARA - Presiden Turki Tayyip Erdogan mengaku bingung dengan sikap Amerika Serikat (AS) yang mengaku was-was terhadap rencana Turki membeli sistem pertahanan udara S-400 dari Rusia. Erdogan menegaskan, sebagai negara berdaulat, Turki berhak untuk memperkuat pertahanan diri, salah satu caranya adalah dengan membeli S-400.

"Mengapa ini harus menjadi perhatian? Setiap negara harus mengambil tindakan tertentu untuk memastikan keamanannya," kata Erdogan dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik pada Selasa (25/7).

"Sisi mana yang dapat memastikan langkah-langkah ini, ada langkah-langkah yang diambil. Berapa kali kita berbicara dengan Amerika, tapi tidak berhasil. Jadi, suka atau tidak, kami mulai membuat rencana tentang S-400. Departemen terkait sedang bernegosiasi dan langkah ini akan diambil," sambungnya.

Sebelumnya diwartakan, Kepala Staf Gabungan AS Joseph Dunford menyatakan, jika Turki benar-benar membeli sistem pertahanan udara S-400 dari Rusia, hal itu akan menjadi perhatian utama AS.

"Ada laporan media yang tidak benar, mereka belum membeli sistem pertahanan udara S-400 dari Rusia. Itu akan menjadi kekhawatiran, apakah mereka melakukan itu, tapi mereka belum melakukannya," kata Dunford.

Negosiasi Turki dan Rusia untuk pembelian sistem anti-rudal S-400 terungkap sejak bulan November tahun lalu. Turki mulai melirik tameng rudal mutakhir Moskow itu setelah pada tahun 2015 Ankara membatalkan kontrak pembelian sistem anti-rudal FD-2000 China senilai USD3,4 miliar. Turki membatalkan kontrak karena Beijing enggan mentransfer teknologi beserta peralatannya.

Langkah Turki yang memilih senjata canggih Rusia itu sedari awal memang telah memicu kekhawatiran di antara anggota NATO lainnya. Sebab, senjata itu tidak sesuai dengan peralatan yang digunakan oleh NATO.

Credit sindonews.com

Didekati Kapal Iran, Kapal AS Letuskan 5 Tembakan Peringatan

WASHINGTON - Sebuah kapal patroli angkatan laut Amerika Serikat (AS) meletuskan lima tembakan peringatan dari senapan mesin berat terhadap kapal Iran di Teluk Persia, Selasa (25/7/2017).

Musababnya, kapal Iran mendekati kapal patroli AS dalam jarak 150 yard atau sekitar 137 meter dan mengabaikan peringatan lain yang dikirim melalui radio. Kejadian itu diungkap pejabat Pentagon, seperti dilansir Fox News.

Lima tembakan peringatan oleh kru kapal USS Thunderbolt ditembakkan ke air. Pentagon khawatir akan terjadi tabrakan jika tembakan peringatan tidak diletuskan.

“Kapal Iran tersebut telah mendekati hingga 150 yard (137 meter), namun tindakan provokatifnya dihentikan setelah tembakan peringatan tersebut,” kata pejabat Pentagon yang berbicara dalam kondisi anonim.

Kapal patroli AS itu memang beroperasi di area tersebut, yang digambarkan berada di perairan internasional di Teluk Arab utara, istilah yang dipakai Pentagon untuk Teluk Persia.

USS Thunderbolt adalah kapal patroli Cyclone-class yang beroperasi dari pangkalan Armada Kelima AS di Bahrain. Kapal ini memiliki awak empat petugas dan 24 pelaut.

Pejabat AS tidak menentukan ukuran atau jenis kapal Iran yang diberi tembakan peringatan. Pejabat itu hanya berspekulasi bahwa kapal tersebut kemungkinan dioperasikan oleh cabang angkatan laut Korps Garda Revolusi Islam (IRGC).

Ketegangan antara kapal Iran dan AS bukan sekali ini terjadi di Teluk Persia. Pada bulan Januari 2016, kapal-kapal IRGC mencegat dan menangkap dua kapal cepat sewaan AS yang telah menyimpang ke perairan Iran di dekat Pulau Farsi.

Pada saat itu, sebanyak sembilan pelaut pria dan seorang pelaut wanita AS ditahan sebentar di Pulau Farsi. Kapal dan sepuluh kru kapal AS itu kemudian dilepaskan tanpa cedera setelah sekitar 15 jam ditahan. Pembebesan mereka dilaporkan merupakan hasil negosiasi pemerintah Barack Obama.

Credit sindonews.com

Rusia Tolak Langkah AS Kirim Senjata ke Ukraina

MOSKOW - Rusia menyatakan menolak langkah Amerika Serikat (AS) untuk mengirimkan senjata mematikan ke Ukraina. Menurut Moskow, langkah tersebut akan membuat upaya damai di Ukraina semakin sulit dan justru akan meningkatkan ketegangan.

"Kami telah mengatakan lebih dari sekali, bahwa setiap tindakan yang meningkatkan keteganga dan semakin memperparah situasi yang sudah rumit hanya akan membuat kita semakin menjauh dari menyelesaikan masalah internal Ukraina ini," kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov, seperti dilansir Reuters pada Selasa (25/7).

Sebelumnya diwartakan, perwakilan khusus AS untuk Ukraina yang baru, Kurt Volker mengatakan, Washington tengah meninjau kemungkinan mengirimkan senjata ke Ukraina. Mempersenjatai pasukan pemerintah Ukraina mungkin bisa mengubah pendekatan Moskow. Menurut Volker, langkah tersebut tidak akan provokatif.

"Senjata pertahanan, yang akan memungkinkan Ukraina mempertahankan diri, dan untuk mengambil tank misalnya, benar-benar akan membantu untuk menghentikan ancaman yang mengancam Rusia," kata Volker.

Dia lalu mengatakan, keberhasilan dalam membangun perdamaian di timur Ukraina akan memerlukan apa yang dia sebut dialog strategis baru dengan Rusia. Volker sendiri adalah mantan perwakilan tetap AS untuk NATO dan diangkat ke peran barunya awal bulan ini.

Credit sindonews.com

Korut Ancam Hantam AS dengan 'Palu' Nuklir karena Komentar Bos CIA

PYONGYANG - Pemerintah Korea Utara (Korut) mengancam akan menghantam “jantung” Amerika Serikat (AS) karena tersinggung dengan komentar Direktur CIA Mike Pompeo. Bos CIA itu secara tersirat menginginkan penggulingan rezim Kim Jong-un yang berkuasa di Pyongyang.

Ancaman pemerintah Korut ini muncul dalam editorial kantor berita negara Korut, KCNA, hari Selasa.

Pompeo di sela-sela Forum Keamanan Aspen di Colorado pekan lalu, tidak secara eksplisit menyatakan bahwa perubahan rezim ada di atas meja opsi AS. Namun, Korut tetap tersinggung dengan ucapannya bahwa Kim Jong-un bukan sosok terbaik untuk membantu mengekang program senjata nuklir Pyongyang.

“Ucapannya telah melampaui batas, dan sekarang menjadi jelas bahwa tujuan akhir Administrasi Trump adalah perubahan rezim,” tulis KCNA.
“Tanda upaya sekecil apa pun untuk menyingkirkan kepemimpinan tertinggi kita akan menyebabkan pukulan tanpa ampun dengan palu nuklirnya yang kuat,” lanjut media pemerintah Korut tersebut, yang dikutip Rabu (26/7/2017).

Pompeo dalam wawancara dengan wartawan di sela-sela Forum Keamanan Aspen mengaku bahwa dia memusatkan perhatian pada pentingnya untuk memisahkan rezim pemimpin Korut Kim Jong-un dari program nuklirnya yang sedang berkembang.

”Sistem persenjataan ini masih memerlukan pengembangan dan pengujian,” kata Pompeo. ”Sejauh kita bisa meyakinkan China kalau adalah kepentingan yang terbaik untuk membantu meyakinkan kita bahwa Kim bukanlah kepentingan terbaiknya untuk bergerak ke jalur itu. Ada banyak cara untuk mempersempit pita kapasitas (nuklir),” lanjut Pompeo.

Pompeo mengatakan, isu Korut muncul di hampir setiap pertemuannya dengan Presiden Donald Trump. Dan dia mengatakan bahwa CIA sedang mengerjakan berbagai opsi untuk menghadapi ancaman tersebut.

”Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kemampuan (nuklir) dari tangan Kim,” kata Pompeo sebelum menanggapi pertanyaan langsung tentang opsi perubahan rezim di Korut. ”Sedangkan untuk rezim, saya berharap kita akan menemukan cara guna memisahkan rezim itu dari sistem (persenjataan nuklir).”

Credit sindonews.com

China Bersiap Hadapi 'Konflik' dengan Korea Utara

China terus mengembangkan program militer dan meningkatkan pengamanan di perbatasan Korea Utara. (REUTERS/Stringer)

Jakarta, CB -- China tengah bersiap menghadapi potensi krisis dengan Korea Utara dengan meningkatkan pengamanan di perbatasan, termasuk mengirimkan brigade perbatasan baru dan membangun bunker bagi warga sipil.

Beijing terus meningkatkan pertahanannya di perbatasan Korea Utara sejak rezim Kim Jong-un melancarkan uji coba nuklinya pada 2006, termasuk membangun pagar dan menambah jadwal patroli.

Selain itu, China juga dilaporkan menambah pasukan militer di kawasan timur laut guna mempertahankan diri dari konflik dengan Pyongyang.

Meskipun demikian, pemerintah China, dilaporkan Reuters, terus berkeras tidak akan memilih solusi militer terhadap masalah Korut, kendati terus mendapat tekanan dari negara Barat untuk lebih keras terhadap tetangganya itu.

Pada Senin, juru bicara Kementerian Pertahanan China Wu Qian menegaskan tidak akan menjawab pertanyaan ‘hipotesis’ tentang tindakan militer Beijing jika terjadi konflik pecah di Semenanjung Korea.

Meskipun demikian, Wu mengonfirmasi bahwa Beijing memang meningkatkan pertahanan di perbatasan, terutama dengan negara-negara yang dilanda konflik, seperti Myanmar dan kawasan Asia Tengah.

Di sisi lain, China terus mengembangkan program militer besar-besaran, termasuk memproduksi kapal induk dan persenjataan modern.

Credit CNN Indonesia

China Akui Usir Pesawat Mata-mata AS di Atas Laut Kuning

BEIJING - Kementerian Pertahanan China mengakui jet tempur mereka telah mencegat, dan mengusir pesawat mata-mata Amerika Serikat (AS) di atas Laut Kuning. Beijing menambahkan, apa yang mereka lakukan adalah hal yang legal dan dilakukan secara profesional.

"Pengintaian yang dilakukan pesawat AS mengancam keamanan nasional China, membahayakan keamanan militer dan kerjasama militer Sino-AS, membahayakan keamanan pribadi pilot kedua belah pihak ,dan merupakan akar penyebab insiden tak terduga," kata juru bicara Kemhan China, Ren Guoqiang.

"Tindakan pilot jet tempur China sangat legal, perlu dan profesional, serta dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan internasional," sambungnya dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Russia Today pada Selasa (25/7).

Insiden tersebut sendiri terjadi pada hari Minggu kemarin. Ketika itu pesawat intelijen EP-3 ARIES terbang sekitar 140 km selatan kota pelabuhan Qingdao, saat didekati oleh dua jet tempur jenis J-10 yang dipersenjatai dengan rudal udara ke udara.

Angkatan Laut AS menggambarkan penerbangan tersebut sebagai misi rutin yang beroperasi sesuai dengan hukum internasional, sampai terjadi interaksi antara pesawat mata-mata dan jet pencegat China.

The EP-3 Airborne Reconnaissance Integrated Electronic System (ARIES) adalah versi mata-mata dari pesawat P-3 Orion. Keduanya beroperasi untuk Angkatan Laut Amerika Serikat.

Ini adalah ketiga kalinya dalam beberapa bulan terakhir jet-jet China memperingatkan agar pesawat mata-mata AS terbang di lepas pantai China. Pada akhir Mei, saat Angkatan Laut AS berlayar di dekat pulau-pulau yang disengketakan di Laut Cina Selatan, dua jet China terbang di tenggara Hong-Pion 150 mil (240km) tenggara Hong Kong, dalam apa yang oleh pejabat AS disebut "pencegatan yang tidak aman".

Credit sindonews.com

Mengintip Asgardia, Negara Luar Angkasa Diminati Ribuan Orang Indonesia

Ide negara pertama di luar angkasa bernama Asgardia. Foto/Facebook/Asgardia Indonesia

JAKARTA - Asgardia, negara pertama di luar angkasa belum secara resmi terwujud. Namun, ratusan ribu orang dari berbagai negara di dunia, termasuk ribuan orang dari Indonesia mendaftar sebagai warga negara Asgardia.

Ide pembentukan negara ini berasal dari ilmuwan Rusia, Igor Ashurbeyli. Cara mendaftarnya pun sederhana. Hanya membuka situs Asgardia.space dan melakukan log in. Log in pun disediakan melalui akun Facebook, Google dan Linkedin yang terkoneksi langsung dengan situs Asgardia.

Untuk mendaftar, seseorang akan diminta mengisi data diri, seperti nama, alamat, tanggal lahir, kota tempat tinggal, jenis kelamin, asal negara dan sejumlah data lain. Setelah itu, pendaftar akan menerima nomor ID.

SINDOnews yang memantau situs Asgardia mencatat jumlah orang Indonesia yang mendaftar sebagai warga negara luar angkasa itu mencapai 5.661 hingga pukul 23.46 semalam (25/7/2017). Total ada 274.473 orang dari 226 negara telah mendaftar.

Belum jelas kapan negara pertama di luar angkasa ini akan beroperasi. Namun, rentetan satelit dilaporkan akan dilesatkan ke luar angkasa dengan simbol Asgardia-1 pada 12 September 2017 nanti.

Menurut ide dari penggagas Asgardia, negara itu diharapkan berada di ketinggian sekitar 161-321 kilometer dari permukaan Bumi atau hampir setara dengan ketinggian Stasiun Luar Angkasa Internasional (ISS).

Tim pencetus negara Asgardia juga memiliki akun halaman Facebook yang bisa menjadi ajang tanya jawab. Salah satunya, akun halaman Facebook "Asgardia Indonesia". Sejumlah warga Indonesia yang penasaran bertanya tentang nasib kewarganegaraan mereka jika Asgardia resmi beroperasi dan mereka diterima sebagai warga negara.

Pengguna akun Patricia Devina, misalnya, mengajukan pertanyaan; “Saya ingin mendaftar tapi maaf apa tidak apa-apa warga Indonesia mendaftar di sana? Karena negara kita tidak memperbolehkan dwi kewarganegaraan.

Admin Asgardia Indonesia pun menjawab; “Halo! Untuk sekarang tidak masalah karena Asgardia belum dianggap sebagai suatu negara. Ketika Asgardia sudah dianggap menjadi negara maka tergantung kebijakan Indonesia terhadap Asgardia saat itu.”

Jawaban itu sinkron dengan pernyataan konsep Asgardia yang ditulis Igor Ashurbeyli di situs Asgardia. “Pertanyaan tentang kewarganegaraan Asgardia juga penting. Setelah Asgardia diakui sebagai anggota PBB, pertanyaan tentang alasan pemberian kewarganegaraan pasti akan muncul. Salah satu pendapatnya adalah bahwa Asgardian (sebutan untuk warga Asgardia) pertama adalah mereka yang bekerja di bidang penelitian dan eksplorasi ruang angkasa, dan teknologi ruang angkasa, serta investor di bidang ini, termasuk investor kecil,” tulis Ashurbeyli.

Berikut konsep singkat negara Asgardia yang dikutip dari situsnya.

Selamat datang di Asgardia, negara antariksa pertama - sebuah proyek global, pemersatu dan kemanusiaan.

Konsep proyek terdiri dari tiga bagian - filosofis, legal dan ilmiah/teknologi.
Filosofi proyek mulai memilih nama untuk negara baru ini—Asgardia. Dalam mitologi Norse kuno, Asgard adalah sebuah kota di langit, negara para Dewa. Ini adalah realisasi impian abadi manusia untuk meninggalkan tempat lahirnya di Bumi dan berkembang ke alam semesta.

Asgardia adalah negara yang sepenuhnya matang dan merdeka, dan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di masa depan—dengan semua atribut yang dimiliki status ini; pemerintah dan kedutaan, bendera, lagu kebangsaan dan lencana nasional, dan sebagainya.

Inti dari Asgardia adalah Peace in Space, dan pencegahan konflik bumi dipindahkan ke luar angkasa.

Asgardia juga unik dari aspek filosofis—untuk melayani seluruh umat manusia dan setiap orang, terlepas dari kesejahteraan pribadinya dan kemakmuran negara tempat mereka dilahirkan.

Filosofis Asgardia adalah untuk ”digitalise the Noosphere”, menciptakan cermin kemanusiaan di luar angkasa namun tanpa pembagian dunia ke dalam negara dan agama. Di Asgardia kita semua hanya Earthlings!

Aspek hukum Asgardia.

Saat ini, banyak masalah yang berkaitan dengan hukum ruang tidak terpecahkan dan mungkin tidak akan pernah terpecahkan di hutan gelap modern yang kompleks dan kontradiktif. Pertengkaran geopolitik memiliki pengaruh yang besar, dan sering berakar pada sejarah militer lama dan konflik negara yang tidak dapat dipecahkan di Bumi. Inilah saatnya menciptakan realitas peradilan baru di luar angkasa.

Sangat penting bahwa hukum ruang angkasa tidak menjadi hukum rimba. Saat ini, hanya 20 negara di Bumi yang memiliki sekitar 200 tempat keberadaan. Hukum ruang baru harus sama-sama melindungi kepentingan setiap manusia di Bumi.

Ini berarti melindungi individu dan negara (terutama negara berkembang) dari ancaman luar angkasa serta memberikan manfaat menggunakan ruang untuk menciptakan barang dan layanan baru, dan sumber daya keuangan.

Pertanyaan tentang kewarganegaraan Asgardia juga penting. Setelah Asgardia diakui sebagai anggota PBB, pertanyaan tentang alasan pemberian kewarganegaraan pasti akan muncul. Salah satu pendapatnya adalah bahwa Asgardian pertama adalah mereka yang bekerja di bidang penelitian dan eksplorasi ruang angkasa, dan teknologi ruang angkasa, serta investor di bidang ini, termasuk investor kecil.

Tujuan teknologi Asgardia

Tentu saja, preferensi khusus akan diberikan kepada seratus ribu orang yang mendaftar sebelum peluncuran satelit pertama, dan semua prosedur kewarganegaraan khas yang digunakan di Bumi akan diikuti. Ini tidak berarti kewarganegaraan Asgardian tidak akan tersedia bagi semua orang di Bumi, terlepas dari yurisdiksi dunia mereka.

Prinsip hukum utama adalah bahwa Asgardia tidak mengganggu hubungan antara negara bagian di Bumi dan sebaliknya.

Credit sindonews.com

5.336 Orang Indonesia Daftar Jadi Warga Luar Angkasa

JAKARTA - Gagasan negara pertama di luar angkasa bernama Asgardia oleh ilmuwan Rusia, Igor Ashurbeyli, diminati ratusan ribu warga dunia. Dari jumlah itu, sebanyak 5.336 orang Indonesia ikut mendaftar menjadi warga negara di luar angkasa tersebut.

Angka itu data terbaru yang dikutip dari situs Asgardia, hari ini (25/7/2017). Total warga dunia yang daftar jadi warga negara Asgardia mencapai 273.991jiwa. Jumlah itu berasal dari 225 negara di dunia, termasuk dari Indonesia.

Pendaftar warga negara Asgardia dijuluki sebagai Asgardian. Pendaftar asal Indonesia berasal dari 45 wilayah, termasuk dari Ibu Kota Jakarta.

Dalam situsnya, Asgardia terbuka untuk siapa pun dengan syarat sudah berusia 18 tahun ke atas. Uniknya, ide negara di luar angkasa ini tidak mempersoalkan jenis kelamin, kebangsaan, agama dan ras.

Belum jelas kapan negara pertama di luar angkasa ini akan beroperasi. Namun, rentetan satelit dilaporkan akan dilesatkan ke luar angkasa dengan simbol Asgardia-1 pada 12 September 2017 nanti.

Menurut ide dari penggagas Asgardia, negara itu diharapkan berada di ketinggian sekitar 161-321 kilometer dari permukaan Bumi atau hampir setara dengan ketinggian Stasiun Luar Angkasa Internasional (ISS).

Igor Ashurbeyli, sang penggagas negara Asgardia lahir pada 9 September 1963. Dia adalah ilmuwan Rusia kelahiran Azerbaijan. Dia juga dikenal sebagai pengusaha dan dermawan.

Pada tahun 1988, dia menjadi pendiri dan general manager (GM) pertama Socium. Socium awalnya merupakan perusahaan perangkat lunak dan konsultan kecil dan sekarang menjadi perusahaan induk besar dengan lebih dari 10.000 karyawan di seluruh dunia.

Slogan Socium adalah ”Per Socium Ad Astra” yang menekankan perlunya masyarakat dan kerja sama di jalan manusia menuju bintang dan eksplorasi ruang angkasa. Aktif dalam bisnis dan sains, Ashurbeyli tidak berafiliasi dengan organisasi atau gerakan politik manapun. Sebaliknya, Ashurbeyli lebih suka berpartisipasi dalam komunitas pakar ilmuwan, profesional dan pengusaha.

Pada tahun 2010, dia dianugerahi “State Science & Technology Prize” atas prestasinya dalam pengembangan dan penggunaan sistem komunikasi mikro-teknologi generasi baru dan kontrol untuk sistem pertahanan udara bergerak serta fasilitas penting. Penghargaan itu merupakan kehormatan tertinggi yang dapat dicapai ilmuwan Rusia. Pada tahun 2016, dia dianugerahi “Gold UNESCO Medal” atas kontribusi pengembangan nanosains dan teknologi nano.

Berikut ini daftar asal orang Indonesia yang mendaftar menjadi warga negara Asgardia;

1. Jakarta (734 Asgardian)
2. Surabaya (224 Asgardian)
3. Bandung (299 Asgardian)
4. Bekasi (199 Asgardian)
5. Tangerang (198 Asgardian)
6. Medan (180 Asgardian)
7. Bogor (159 Asgardian)
8. Malang (119 Asgardian)
9. Yogyakarta (115 Asgardian)
10. Semarang (109 Asgardian)
11. Makassar (90 Asgardian)
12. Tangerang Selatan (84 Asgardian)
13. Pontianak (76 Asgardian)
13. Sidoarjo (75 Asgardian)
15. Mataram (26 Asgardian)
16. Denpasar (64 Asgardian)
17. Bali (15 Asgardian)
18. Jember (16 Asgardian)
19. Blitar (14 Asgardian)
20. Kediri (18 Asgardian)
21. Surakarta (33 Asgardian)
22. Sleman (21 Asgardian)
23. Pekalongan (14 Asgardian)
24. Purwokerto (15 Asgardian)
25. Cilacap (18 Asgardian)
26. Cirebon (32 Asgardian)
27. Tasikmalaya (20 Asgardian)
28. Garut (16 Asgardian)
29. Sukabumi (14 Asgardian)
30. Karawang (17 Asgardian)
31. Jakarta Selatan (74 Asgardian)
32. Bandar Lampung (49 Asgardian)
33. Bengkulu (19 Asgardian)
34. Palembang (71 Asgardian)
35. Jambi (38 Asgardian)
36. Padang (44 Asgardian)
37. Pekanbaru (65 Asgardian)
38. Banda Aceh (26 Asgardian)
39. Manado (33 Asgardian)
40. Kendari (17 Asgardian)
41. Palu (19 Asgardian)
42. Samarinda (43 Asgardian)
43. Balikpapan (58 Asgardian)
44. Banjarmasin (40 Asgardian)
45. Palangkaraya (26 Asgardian)

Credit sindonews.com

Selasa, 25 Juli 2017

Dana Kajian Pindah Ibu Kota Ditolak DPR, Selanjutnya Bagaimana?

Foto: Eduardo Simorangkir

Jakarta - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menolak permohonan tambahan Rp 7 miliar dalam pagu anggaran perubahan Kementerian PPN/Bappenas 2017 untuk kajian pemindahan Ibu Kota.

Namun demikian, hal tersebut tak menghalangi niatan pemerintah untuk melaksanakan kajian komprehensif mengenai pemindahan ibu kota tahun ini.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, kajian tersebut akan tetap dilanjutkan tahun ini dan akan menggunakan dana internal Kementerian yang dialokasikan dari realokasi kegiatan lain di Bappenas.

"Kita kan punya anggaran sendiri, relokasi dari kegiatan lain, enggak ada masalah," kata Bambang kepada detikFinance saat ditemui di kantornya, Jakarta, Senin (25/7/2017).

Meski tak merinci, realokasi dari kegiatan apa yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan tersebut dan berapa jumlah dananya, namun Bambang mengaku kajian yang akan dilakukan tetap akan komprehensif sesuai yang ditargetkan pada akhir tahun nanti.

"Pokoknya kita akan tetap lakukan kajian. Soal dana, itu urusan kita," tukasnya.

Dana sebesar Rp 7 miliar yang sebelumnya diusulkan, nantinya akan digunakan untuk melakukan kajian seperti survei lokasi, penentuan lokasi hingga kajian pemindahan jumlah pegawai negeri sipil (PNS). Pasalnya, nantinya pemindahan ibu kota negara ke luar Jawa juga merupakan benar-benar kota baru yang dibangun dari awal oleh pemerintah.

"Kajian tetap jalan," ungkapnya kembali saat ditemui di Kantor Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta Pusat.

Lebih lanjut, Bambang menegaskan, kajian pemindahan ibu kota baru akan dibiayai oleh anggaran yang dimiliki Kementerian PPN/Bappenas. Meski demikian dirinya masih belum mau menyebut, jumlah dana yang disiapkan oleh kementerian.

"Duit kita sendiri dong, (dana) Bappenas," pungkas Bambang.

Credit finance.detik.com

Dana Rp 7 Miliar untuk Kajian Pemindahan Ibu Kota Ditolak DPR

Foto: Eduardo Simorangkir

Jakarta - Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hari ini melakukan rapat kerja untuk membahas rencana kerja dan anggaran tahun 2017 setelah disepakati pembahasan di Badan Anggaran.

Dalam rapat tersebut, anggota Komisi XI Hendrawan Supratikno sempat menanyakan rencana pemerintah untuk melakukan pemindahan Ibu Kota.

Ia mempertanyakan terkait rencana tersebut di tengah efisiensi yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam anggarannya. Seperti diketahui, Bappenas dalam perubahan anggarannya di tahun 2017 memasukkan alokasi Rp 7 miliar untuk kajian pemindahan Ibu Kota.

"Sekarang efisiensi jadi pembahasan, anggaran pembangunan ibu kota apa hanya sekedar topik yang mengamankan kita dari satu topik atau apa," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (24/7/2017).

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bappenas mengatakan rencana tersebut menjadi tanda seriusnya pemerintah membahas wacana ini. Pasalnya studi akan dilakukan secara komperhensif sehingga dibutuhkan alokasi pendanaan sebesar jumlah yang dibutuhkan.

"Wacana Ibu Kota pemerintah ini serius, makanya perlu kajian terlebih dahulu. Sifatnya komprehensif, tidak parsial," kata Bambang.

Namun tampaknya anggaran tersebut tak jadi dialokasikan ke APBNP. Bambang mengatakan, anggaran tersebut tak jadi dimasukkan dalam rencana kerja dan anggaran K/L tahun 2017.

"Di Komisi XI kami ajukan tambahan anggaran Rp 26 miliar, di mana Rp 7 miliar di antaranya untuk study mengenai pemindahan Ibu Kota. Tapi kebetulan mungkin di Banggar dan Kemenkeu ini tidak masuk, jadi anggaran tetap sama sesuai dengan pembahasan RKA-KL," ujar Bambang.

Untuk itu, anggaran Kementerian Bappenas yang semula Rp 1,36 triliun mengalami perubahan sebesar Rp 1,8 miliar yang terdiri dari efisiensi dan PHLN, PHDN dan SBSN sehingga menjadi Rp 1,35 triliun.

"Jumlah ini tidak termasuk dalam tambahan anggaran Rp 7 miliar yang diusulkan sebelumnya," tutup Wakil Ketua Komisi XI DPR Soepriyatno.

Credit finance.detik.com

Alasan DPR Tolak Anggaran Kajian Pemindahan Ibu Kota Rp 7 M

Foto: Lamhot Aritonang

Jakarta - Komisi XI DPR menolak alokasi Rp 7 miliar dalam APBN Perubahan (APBN-P) 2017 kepada Kementerian Perencana Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Anggaran tersebut tadinya dimaksudkan untuk kajian rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke kota lain di luar Pulau Jawa.

Anggota Komisi XI DPR, Hafidz Thohir, menyatakan pemindahan ibu kota tak menjadi urgensi saat ini, sehingga wacana mengkajinya pun tak perlu dilakukan saat ini.

"Kalau kita bandingkan dengan persoalan yang dihadapi rakyat saat ini, itu jauh lebih penting untuk mengentaskan kemiskinan. Kita kan tahu hari ini rakyat tidak berhasil beras miskin. Kenapa? Ini kan harus kita selesaikan. Tadi kita tanya itu, kenapa terjadi keterlambatan," katanya di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (24/7/2017).

Bukan masalah dana yang dialokasikan, namun persoalan ekonomi dan kesejahteraan rakyat saat ini seharusnya menjadi representasi dari apa yang dirasakan rakyat.

Senada dengan Hafidz, anggota Komisi XI DPR lainnya, Refrizal, menyarankan pemerintah menghentikan kajian pemindahan ibu kota lantaran hanya menghabiskan energi saja.

"Jangan habiskan energi karena masih ada kegiatan untuk yang lain. Jadi saya minta setop polemik ini, karena anggarannya tidak ada," ucapnya.

Sementara itu, anggota Komisi XI DPR, Hendrawan Supratikno, menyarankan perihal pemindahan ibu kota sebaiknya tetap dilanjutkan, namun tidak untuk tahun ini melainkan tahun depan.

"Jadi tahun depan mungkin kita bisa bicarakan ya," tukas dia.

Credit finance.detik.com

Rencana BI: Ubah Rp 1.000 Jadi Rp 1 Berlaku 1 Januari 2020

Foto: Ari Saputra

Jakarta - Bank Indonesia (BI) sudah menyiapkan tahapan penyederhanaan nominal mata uang rupiah atau redenominasi meskipun Rancangan Undang-undang (RUU) redenominasi baru akan masuk Program Legislasi Nasional (Proplegnas) untuk dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Bila pembahasan lancar, maka tahapan persiapan akan dimulai pada 2018 dan 2019. Selanjutnya pada 1 Januari 2020 dimulai masa transisi.

"Jadi kalau seandainya di tahun 2017 ini bisa didukung oleh pemerintah dan DPR, tahun 2018 dan 2019 adalah tahun persiapan untuk berlaku 1 Januari 2020," kata Gubernur BI Agus Martowardojo selesai bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/7/2017).

Masa transisi membutuhkan waktu empat tahun, yang artinya sampai 2024. Dalam tahapan tersebut nantinya adakan berlaku rupiah lama dan rupiah baru, begitu juga dengan harga barang.

"1 Januari 2020 sampai 2024, itu adalah masa transisi, di mana pada saat itu di Indonesia akan ada rupiah lama dan rupiah baru, tetapi bersama, dan harga-harga barang dan jasa harus dengan Undang-Undang memenuhi untuk dipasang harga-harga baru dan harga lama," jelasnya.

Tahapan belum selesai, lima tahun ke depan akan ada finalisasi berupa penarikan rupiah lama.

"Setelah itu, setelah 5 tahun, baru tahap face out, yaitu tahun 2025 sampai tahun 2029. Jadi ada periode kira-kira 11 tahun lah periode ini berjalan," tandas Agus.

Credit finance.detik.com

Ini Tanda-tandanya Ubah Rp 1.000 Jadi Rp 1 Bisa Dimulai

Foto: Grandyos Zafna

Jakarta - Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo, bukan tanpa alasan menyebutkan sekarang sebagai waktu yang tepat untuk memulai program redenominasi atau penyederhanaan nominal mata uang. Data-data ekonomi adalah landasan dari pernyataan Agus.

Agus menjelaskan, dua hal penting yang diperlukan untuk memulai redenominasi adalah stabilitas ekonomi dan politik. Dari sisi ekonomi, kondisi stabilitas tergambar pada pertumbuhan, inflasi dan nilai tukar rupiah.

Ekonomi tumbuh pada kisaran 5%, inflasi terjaga di posisi 3-4% selama dua tahun terakhir dan nilai tukar rupiah dalam setahun terakhir stabil pada level Rp 13.300-13.400/US$. Di samping itu cadangan devisa sempat cetak rekor terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Per akhir Juni 2017, cadangan devisa capai US$ 123,09 miliar.

"Rating agency juga meng-confirm bahwa Indonesia layak investasi. Jadi itu adalah pertimbangan-pertimbangan ekonomi yang membuat kita confident bahwa ekonomi kita sedang dalam keadaan stabil dan baik," ungkap Agus selesai bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/7/2017).

Sementara itu dari sisi politik, menurut Agus juga tidak ada kegaduhan atau gejolak yang berlebihan. Apalagi hampir seluruh fraksi partai di DPR juga telah menyampaikan dukungan kepada program redenominasi. Agus optimistis RUU dengan 17 pasal ini bisa disetujui.

"Jadi kalau seandainya pembahasan nanti berjalan dengan produktif, efektif, kita akan bisa selesaikan Rancangan Undang-Undang ini dalam waktu dekat," pungkasnya.

Foto: Tim Infografis: Andhika Akbarayansyah

Credit finance.detik.com

Mengenal Kapal Perang Canggih Rusia, Korvet Sovershenny

Kapal perang masa depan Rusia, Korvet Sovershenny resmi masuk Armada Pasifik, pada 20 Juli 2017. korvet canggih ini merupakan kapal keempat kelas Steregushchiy atau Project 20380. Yuri Smetyuk/TASS

Korvet Sovershenny dirancang oleh Almaz Central Marine Design Bureau dan dibangun di galangan kapal Amur. Sovershenny dirancang untuk menghancurkan kapal perang permukaan, kapal selam, dan memberikan tembakan pendukung dalam operasi pendaratan. Yuri Smityuk/TASS

Korvet Sovershenny memiliki sifat siluman, yaitu sulit dideteksi radar lawan. Kapal perang ini dibangun dengan teknologi termaju untuk mengurangi jejak radar, seperti penggunaan fiber-glass dan desain kapal. Yuri Smityuk/TASS

Korvet Sovershenny memiliki panjang 105m, lebar 13m, dan draft 3,7m. Kapal perang berbobot 2.100 ton ini mampu melaju dengan kecepatan maksimum 27 knots (50 km/jam) dengan daya jelajah 3.800 nmi (7.000 km) pada kecepatan 14 knots (26 km/jam). Yuri Smityuk/TASS

Korvet Sovershenny dipersenjatai dengan kombinasi rudal anti kapal Kh-35 dan rudal jelajah Kalibr 3M-54 Klub. Pertahanan udara mengandalkan sistem REDUT-K, meriam utama menggunakan meriam 100mm Arsenal A-190 100mm. Dua senjata otomatis kaliber 30mm AK-630M juga dipasang di korvet ini. Yuri Smityuk/TASS

Rusia berencana membangun 12 korvet Project 20380 atau kelas Steregushchy untuk memperkuat Armada Baltik dan Pasifik. Kapal perang ini dibangun di dua galangan kapal, yaitu di Severnaya dan Amur, dan kapal terakhir dijadwalkan selesai, pada 2020. Amur Shipbuilding Plant

Credit tempo.co

Rusia Sebar Polisi Militer Dekat Damaskus

MOSKOW - Rusia mengerahkan polisi militernya di daerah Ghouta Timur di timur Damaskus. Pengerahan itu untuk mencoba menerapkan zona deeskalasi dimana mereka mengatakan setuju dengan pihak oposisi Suriah.

Sebelumnya, pada akhir pekan lalu, militer Suriah mengumumkan penghentian permusuhan di wilayah yang dikuasai oleh pejuang di dekat Ibu Kota.

Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa polisi militer telah mendirikan dua pos pemeriksaan dan empat pos pengamatan di daerah tersebut.

Pernyataan yang sama juga mengatakan polisi militer juga telah dikerahkan untuk mencoba menerapkan zona de-eskalasi yang berbeda di barat daya Suriah pada hari Jumat dan Sabtu. Pernyataan itu mengatakan dua pos pemeriksaan dan 10 pos pemeriksaan telah didirikan di sana.

"Dengan demikian, berkat tindakan yang diambil oleh Federasi Rusia, kami telah berhasil menghentikan tindakan militer di dua wilayah paling penting di Suriah," kata Kementerian Pertahanan Rusia seperti dikutip dari Reuters, Selasa (25/7/2017).

"Pembicaraan untuk menciptakan zona de-eskalasi baru di provinsi Idlib terus berlanjut," demikian bunyi pernyataan itu.

Credit sindonews.com

AS akan Tes Sistem Rudal THAAD Pencegat Rudal Korut

WASHINGTON - Militer Amerika Serikat (AS) berencana menguji coba sistem rudal pertahanan THAAD yang disiapkan untuk mencegat setiap rudal Korea Utara (Korut). Tes senjata canggih itu akan dilakukan di Kompleks Spaceport Pasifik-Alaska, pekan depan.

Persiapan uji coba sistem rudal Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) disampaikan Coast Guard atau Pasukan Penjaga Pantai.

Pada awal bulan ini, Badan Pertahanan Rudal (MDA) AS telah berhasil menguji sistem rudal THAAD dari Kodiak Island. Senjata itu telah dipasang Washington di Seoul untuk melindungi sekutunya, Korea Selatan (Korsel) dari ancaman serangan rudal Korut.

“MDA, dalam sebuah uji coba menyatakan bahwa kemampuan THAAD yang divalidasi untuk mencegat rudal balistik jarak menengah, berhasil melakukan peluncuran langsung di Kodiak Island awal bulan ini,” kata Direktur Urusan Publik MDA, Chris Johnson, yang dikutip ABCNews, Senin (24/7/2017).

“Tes sebelumnya melihat peluncuran dua pencegat dari dua peluncur secara bersamaan,” lanjut Johnson. ”Rudal pertama melibatkan target. Pencegat kedua diluncurkan untuk menguji prosedur operasional.”

Menurut pejabat MDA lainnya, uji kemampuan THAAD penting setelah Korut mengklaim berhasil menguji tembak rudal Hwasong-14 di atmosfer bumi pada bulan lalu. Hwasong-14 dikategorikan sebagai rudal balistik jarak menengah.

Sistem rudal pertahanan AS tersebut menawarkan teknologi radar mutakhir yang dianggap sebagai ancaman bagi wilayah Rusia dan China. Kedua negara itu telah berulang kali menentang penyebaran sistem rudal THAAD di Seoul.

Credit sindonews.com