Indonesia Jadi Target Serangan Hacker Lazarus

Kelompok hacker Lazarus sampai saat ini masih aktif dan diyakini memulai aksinya bahkan beberapa tahun sebelum terjadinya insiden SPE.

CB, Jakarta - Kelompok hacker Lazarus diyakini menjadi dalang di balik serangan terhadap Sony Pictures Entertainment (SPE) pada 2014. Tak hanya itu, mereka juga diduga dalang operasi DarkSeoul yang menargetkan media dan lembaga keuangan pada 2013.

Lazarus adalah sebuah entitas yang sangat berbahaya dan bertanggung jawab atas kerusakan data serta aksi spionase siber konvensional terhadap beberapa perusahaan di seluruh dunia.

Setelah serangan yang sangat merusak terhadap perusahaan produksi film terkenal, SPE pada 2014, Global Research and Analysis Team (GReAT) dari Kaspersky Lab mulai melakukan penyelidikan atas sampel malware Destover yang digunakan dalam serangan itu.

Hal ini mengarah pada penelitian yang lebih luas lagi, yaitu ke kelompok yang terkait aksi spionase siber dan sabotase siber. Kelompok ini di antaranya menargetkan lembaga keuangan, media, dan perusahaan manufaktur.

GReAT memprediksi sejumlah negara menjadi target serangan Lazarus. Beberapa di antaranya adalah Indonesia, Malaysia, Vietnam, Taiwan, India, Korea, China, Turki, Amerika Serikat, Saudi Arabia, dan Korea Selatan.

Kelompok hacker Lazarus sampai saat ini masih aktif dan diyakini memulai aksinya bahkan beberapa tahun sebelum terjadinya insiden SPE.

Kaspersky Lab dan peneliti lainnya di Operasi Blockbuster mengonfirmasi adanya hubungan antara malware yang digunakan dalam berbagai serangan. Seperti di Operasi DarkSeoul di mana targetnya adalah perbankan dan media penyiaran yang berbasis di Seoul, Operasi Troy yang menjadi targetnya adalah pasukan militer di Korea Selatan, dan tidak ketinggalan insiden Sony Pictures.

Selama penyelidikan, peneliti Kaspersky Lab saling bertukar temuan awal dengan AlienVault Labs. Pada akhirnya peneliti dari kedua perusahaan memutuskan untuk menyatukan upaya dan melakukan investigasi bersama. Pada saat yang bersamaan, aktivitas kelompok Lazarus juga sedang diselidiki oleh banyak perusahaan dan spesialis keamanan lainnya.

Peretas atau hacker ini merupakan orang yang mempelajari, menganalisis, memodifikasi, serta menerobos masuk ke dalam komputer.

"Seperti yang sudah kami prediksikan bahwa jumlah serangan malware wiper akan terus bertambah. Malware semacam ini terbukti menjadi jenis senjata siber paling efektif," kata kata Juan Guerrero, senior security researcher di Kaspersky Lab melalui keterangan resminya, Jumat (26/2/2016).

Kemampuan untuk merusak ribuan komputer hanya dengan menekan sebuah tombol, kata Guerrero, menjadi imbalan yang setimpal bagi tim Computer Network Exploitation yang memang bertugas untuk memberikan informasi menyesatkan (disinformasi) dan melakukan perusakan terhadap perusahaan yang menjadi sasaran.

"Namun, dengan adanya kerja sama dengan mitra lain di industri ini, kami merasa bangga dapat mengungkapkan aksi tidak bermoral dari para penjahat siber yang memanfaatkan teknik-teknik yang menghancurkan," kata Juan Guerrero, senior security researcher di Kaspersky Lab.






Credit  Liputan6.com

Menlu Ceko dan RI Sepakati 2 Perjanjian Penting di Jakarta

Menlu Retno Marsudi bersama Menlu Ceko, Lubomir Zaoralek menandatangani perjanjian bebas visa dan kerjasama Ilmu Pengentahuan, Pendidikan dan Kebudayaan antara RI - Ceko, Jakarta, Kamis (Liputan6.com/Faizal Fanani)

CB, Jakarta - Menteri Luar Negeri Ceko, Lubomir Zaoralek melakukan kunjungan resmi ke Indonesia. Dalam lawatan ke Jakarta usai menemui Menlu Retno Marsudi, 2 nota kesepahaman (MoU) berhasil ditandatangani.
2 MoU tersebut adalah perjanjian kesepakatan perjanjian pembentukan forum konsultasi bilateral dan perjanjian bebas visa untuk pemegang paspor diplomatik dan dinas RI-Ceko.
2 kerjasama yang terjalin ini pun disambut baik Menlu Retno. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan kedekatan hubungan bilateral RI-Ceko.
"Ini (penandatangan 2 MoU) merupakan langkah lebih lanjut untuk mendekatkan hubungan 2 negara," ucap Menlu Retno, di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri, Kamis (25/2/2016).

Tidak cuma penandatanganan MoU, dalam pertemuan itu, sejumlah isu lain juga dibahas. Termasuk juga soal penguatan hubungan ekonomi.
"Kami membahas berbagai potensi berbagai potensi kerjasama untuk menerjemahkan hubungan baik kedua negara menjadi kerjasama saling menguntungkan," ucap Retno.
Retno menambahkan, di samping penguatan ekonomi sektor lain yang juga dibahas adalah pendidikan, pariwisata, energi, pertahanan, ICT, serta isu regional dan internasional yang jadi perhatian bersama.
Khusus untuk sektor pendidikan, RI menyampaikan tawaran khusus pada Ceko. Tawaran itu berupa, pemberian beasiswa bagi pelajar Ceko yang ingin belajar di Indonesia.
"Untuk masalah hubungan people to people kami menawarkan pertukaran beasiswa yang sudah dimulai pada 2015 dan kami menawarkan 187 bagi mahasiswa Ceko," papar mantan Dubes RI untuk Belanda itu.
Senada dengan Retno, Menlu Zaoralek yang datang ke Jakarta bersama 31 orang pebisnis, menyambut baik terbinanya kerjasama lebih dalam RI-Ceko.
"Kedua negara punya banyak kesamaan serta kepentingan," paparnya.
Karena faktor tersebut, Menlu Ceko pada lawatan ke Indonesia resmi mengundang Menlu Retno ke Praha. Zaoralek optimistis jika Menlu Retno datang ke Ceko maka relasi kedua negara bisa terbina lebih kuat lagi dari yang pernah ada.
"Dengan ini saya resmi mengundang ibu Menlu Retno ke Praha. Saya harap ibu Retno menjawab undangan saya ini," terang dia.
Selain bertemu Menlu Retno, para rangkaian kunjungan resmi ke Indonesia pada 25-27 Febuari ini, Menlu Ceko dijadwalkan melakukan courtessy call dengan Presiden Jokowi lalu menemui Menko Perekonomian, Menkopolhukam, Ketua DPR dan Sultan Hamengkubuwono X.
Ceko merupakan mitra dagang terbesar RI ke-4 di Eropa Tengah dan Timur. Pada 2014 total perdagangan kedua negara sebesar $US 269, 51 juta.
Produk unggulan Indonesia di Ceko diketahui adalah furniture, rempah-rempah dan makanan. Sementara di bidang investasi total investasi Ceko lima tahun terakhir di Indonesia sebesar $US 34,35 juta.

Credit  Liputan6.com

Cina ungkapkan kemarahan atas anggaran pertahanan Australia

  Selain melipatgandakan armada kapal selam, Australia juga akan menambah kapal AL.

Cina mengungkapkan kemarahan atas rencana Australia untuk meningkatkan kekuatan Angkatan Laut di kawasan Asia Pasifik.

Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan tidak ingin terjadi perlombaan bersenjata dan 'komentar negatif Australia' tidak akan membantu hubungan kedua negara.
Pemerintah Australia mengumumkan anggaran pertahanan sebesar US$140 miliar untuk satu dekade mendatang dan melipatgandakan armada kapal selamnya sebagai tanggapan atas tantangan di kawasan.

 

Cina mengerahkan rudal di Pulau Woody, salah satu pulau di kawasan yang masih menjadi sengketa.

Pos terbesar dalam anggaran diarahkan untuk kapal selam namun juga akan digunakan untuk menambah kapal angkatan laut, pesawat tempur, dan tambahan sekitar 2.500 personil.
Beijing dan Canberra terlibat ketegangan terkait dengan wilayah di Laut Cina Selatan yang masih menjadi sengketa beberapa negara, sementara Cina melakukan reklamasi, membangun landasan pacu, dan mengerahkan rudal di sana.
Peningkatan anggaran pertahanan Australia ini, sekitar 2% dari GDP hingga tahun 2021, menjadi perhatian yang serius bagi Cina.
"Posisi Cina atas masalah yang relevan ini amat jelas, Kami juga mengungkapkan posisi kami kepada para pejabat Australia terkait dalam berbagai pertemuan bilateral dan yang terbuka," jelas juru bicara Kementerian Luar Negeri, Hua Chunying.


Credit  BBC

Pindad gandeng BAE terjun ke keamanan siber

JAKARTA. PT Pindad menggandeng perusahaan pertahanan global asal Inggris, BAE Systems, untuk mengantisipasi kejahatan teknologi informasi. Kerjasama ini ditujukan mendukung penguatan ketahanan nasional dalam bidang siber.
"Pindad bekerja sama dengan BAE System masuk ke satu kegiatan pertahanan dan keamanan siber," kata Direktur Utama Pindad Silmy Karim di Jakarta, Rabu.
Menurut Silmy, kesadaran dalam memperhatikan tata kelola dan keamanan siber masih rendah di Indonesia sehingga tingkat kejahatan seperti peretasan dinilai cukup tinggi.
Tingginya tingkat kejadian peristiwa tersebut, lanjutnya, didukung pula oleh pertumbuhan masif pengguna internet di Indonesia.
Kejahatan berbasis teknologi informasi, ujar dia, juga dapat dimasukkan sebagai ancaman non-konvensional yang bisa mempengaruhi kedaulatan suatu negara meski tidak adanya pelanggaran teritorial karena serangan itu dilakukan dari luar.
Dirut Pindad mengungkapkan, pihaknya secara bertahap mempersiapkan sumber daya manusia sekitar 20-100 orang dalam rangka memperkuat pertahanan dan keamanan siber tersebut.
Silmy juga mengutarakan bahwa pihaknya bakal merangkul pihak yang memiliki kemampuan meretas agar mempertahankan kepentingan nasional termasuk dalam aspek ekonomi dan kedaulatan negara.
Dia mengingatkan bahwa negara lain telah lama mempersiapkan terkait hal tersebut. Di China misalnya, memiliki tim khusus  seperti lembaga siber nasional di Amerika Serikat yang karena pentingnya hingga dipimpin jenderal bintang empat, hingga Tiongkok yang memiliki angkatan siber.
"Kami arahnya agar negara menjaga secara menyeluruh untuk kepentingan-kepentingan nasional," katanya.
Silmy berpendapat, Pindad tidak masuk secara langsung kepada tatanan kebijakan tetapi bila leading sector-nya telah ditunjuk pemerintah, maka pihaknya juga sudah siap dalam mendukungnya.
Dirut Pindad juga mengingatkan, selain kerja sama dengan luar negeri, pihaknya juga bekerja sama dengan perusahaan lokal swasta kecil yang memiliki perhatian terhadap permasalahan tersebut.
Data dari Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure mencatat terdapat 48,8 juta serangan siber pada 2014.
Hal itu, ujar dia, menjadi peluang bagi Pindad untuk memaksimalkan potensi penggunaan kembar (dual use) teknologi dalam menyediakan pertahanan berbasis teknologi informasi melalui kerja sama strategis dengan BAE Systems.
"Kami melihat cyber-security sebagai suatu potensi yang dapat dioptimalkan dalam penyediaan proteksi dan pertahanan bagi aset strategis serta perekonomian nasional," katanya.




Credit  Kontan.co.id

Buwas: Kalau TNI Sudah Kena Narkotik, Habis Bangsa Ini

 

CNN Indonesia/Safir Makki)

 

Jakarta, CB -- Kepala Badan Narkotika Nasional Budi Waseso mengatakan, jika prajurit TNI ada yang terlibat dalam perkara narkotik, maka habislah bangsa ini. Prajurit TNI menurutnya adalah pilar terdepan dan benteng terakhir pertahanan negara.

"Kalau sudah terkena (narkoba), habis lah bangsa ini. Semua harus taat dan patuh pada hukum," kata jenderal yang kerap disapa Buwas ini di Jakarta, Jumat (26/2), seperti diberitakan Antara.

Karena itu ia memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo yang berupaya keras melakukan pemberantasan narkoba di lingkungan TNI.

Menurutnya, prajurit TNI yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotik, patut ditertibkan karena TNI merupakan pilar terdepan dan benteng terakhir pertahanan negara.

Tak hanya TNI, di tubuh kepolisian juga berbahaya bila ada anggotanya yang menggunakan dan mengedarkan narkotik.

TNI Angkatan Darat, khususnya Komando Cadangan Strategis AD (Kostrad) memulai dan melakukan pembersihan terhadap penyalahgunaan narkotik sehingga tidak ada prajurit yang terlibat narkoba.

Dalam operasi intelijen Kostrad, dilakukan pemeriksaan tes urine kepada 146 personel di Perumahan Kostrad di Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Berdasarkan informasi, delapan oknum prajurit Kostrad diduga terlibat kasus narkotik yakni Serda Z, Serka K, Serma E, Serma S, Sertu AS, Kopka N, Kopka B, dan Pratu A.

Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabesad) akan memberikan sanksi berat berupa pemecatan bagi oknum prajurit Kostrad yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkotik saat penggeledahan di Perumahan Kostrad Jalan Tanah Kusir, Jakarta Selatan, beberapa hari lalu.

"Saksi berat akan dilakukan berupa pemecatan dan tidak menghilangkan pidananya. Namun, saat ini masih dalam proses pemeriksaan di internal Kostrad," kata Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigadir Jenderal TNI M Sabrar Fadhilah kemarin.

Kasus penyalahgunaan narkotik yang sudah masuk ke semua lini, kata Fadhilah, menjadi keprihatinan bagi masyarakat Indonesia. Bahkan, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa
Indonesia darurat narkoba.

Sabrar enggan berkomentar lebih jauh lantaran masih dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. "Sejauh mana keterlibatannya, tentu kami tunggu hasil pemeriksaan, termasuk siapa-siapa yang terlibat kita tunggu hasil pemeriksaannya," kata Sabrar.




Credit  CNN Indonesia

Buat Mobil Listrik, Malaysia Kembali Comot Putra Terbaik RI

Indonesia kembali kehilangan putra terbaiknya .

Mobil Listrik Selo. (Dok: facebook Ricky Elson)

CB - Ketua Umum Asosiasi Pengembang Kendaraan Listik Bermerek Nasional (Apklibernas), Sukotjo Herupramono, menyatakan Indonesia kembali kehilangan putra terbaiknya setelah dicomot untuk mengembangkan mobil listrik Malaysia. Hal itu disampaikan di Kantor Kementerian Perindustrian, Rabu, 24 Februari 2016 lalu.

Dikatakan Sukotjo, ada dua orang yang memilih berkarya di negeri Jiran. Namun di kesempatan itu, dirinya enggan mengungkapkan siapa nama kedua orang tersebut.

Apa yang disampaikan Sukotjo tak ditampik Ricky Elson, pencipta mobil listrik Selo yang dicomot Malaysia, lebih dulu. Meski tak menyebutkan rinci siapa dua orang yang dimaksud, namun Ricky menyatakan hal itu adalah keputusan yang baik buat mereka.

"Tidak apa-apa lah. Ini bukan sesuatu hal yang perlu dibesar-besarkan. Positifnya itu (mereka) tetap berkarya meski tak di Indonesia. Artinya ilmu mereka tersalurkan dan ada support," ujarnya saat dihubungi
VIVA.co.id, Kamis, 25 Februari 2016.

Namun demikian, dirinya menampik sebutan sejumlah pihak yang menyatakan dirinya bersama dua putra Indonesia lainnya yang merapat ke Malaysia demi meraup uang semata. Kata dia, semua tidak bisa diukur melalui uang, namun yang dibutuhkan mereka adalah dukungan penuh.

"Ini bukan soal bayaran tinggi atau tidak, ini kan soal berkarya, artinya butuh support," kata dia.

Terkait soal mobil Selo yang terus dikembangkan untuk mobil nasional Malaysia, dirinya enggan bercerita banyak. Dirinya hanya menyatakan semua masih terus dilakukan tanpa perlu dipublikasikan.
"Masih rahasia. Kita masih jalan terus, pastinya kami bergerak di bawah tanah. Kami juga tidak tahu apakah mobil ini akan diproduksi massal atau tidak, yang pasti kami tetap berkarya," kata dia.

Credit  VIVA.co.id

Pengamat : industri berat Tiongkok berpindah ke Indonesia

Ilustrasi ((ANTARA News/Suryanto))

Tantangan bagi Indonesia adalah menyiapkan tenaga kerja yang mumpuni, siap untuk masuk sebagai tenaga kerja industri, pada saat yang bersamaan pemerintah juga harus merencanakan dengan baik dampak dari urbanisasi dan kemungkinan pertambahan peralihan

Jakarta (CB) - Sebagian industri berat Tiongkok akan berpindah ke wilayah tetangga, di antaranya Indonesia, mengingat negara tersebut kini memiliki tingkat polusi parah, sehingga mencari lokasi di kawasan lain, kata pengamat hubungan internasional Tiongkok Jona Widhagdo Putri.

"Tantangan bagi Indonesia adalah menyiapkan tenaga kerja yang mumpuni, siap untuk masuk sebagai tenaga kerja industri, pada saat yang bersamaan pemerintah juga harus merencanakan dengan baik dampak dari urbanisasi dan kemungkinan pertambahan peralihan tenaga kerja dari desa ke kota," kata Jona saat panel diskusi hubungan RI-RRT yang diadakan Perkumpulan Persahabatan Alumni Tiongkok-Indonesia (PERHATI), di Jakarta, Kamis.

Dia yang juga dosen Ilmu Hubungan Internasional, FISIP Universitas Indonesia, mengatakan langkah tersebut perlu diambil Pemerintah Indonesia agar jangan sampai terjadi ketimpangan antara persediaan agraria dengan persediaan industri, seperti yang pernah terjadi di Tiongkok saat implementasi Rencana Pembangunan Lima Tahun pertama dan kedua.

Pemerintah didukung oleh pengusaha dan masyarakat intelektual, tambahnya, harus menambah perhatian investasi untuk bidang pendidikan, kesehatan dan jaringan pengaman sosial. Selain itu juga menjaga agar proses industrialisasi dan pembangunan infrastruktur dapat berkelanjutan.

Jona mengatakan, banyak hal yang dapat dipelajari dari kebangkitan ekonomi Tiongkok, namun pemahaman antara kedua negara dan kedua masyarakat masih belum cukup, karena hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok pernah mengalami pasang surut saat dihentikan tahun 1967 dan dilanjutkan kembali tahun 1990.

"Sekarang saatnya untuk lebih meningkatkan pemahaman dua arah yang mendalam baik dari tingkat pemerintahan, bisnis dan antarmasyarakat, agar kerja sama kedua negara dapat saling menguntungkan kedua belah pihak dan bukan satu pihak saja," katanya.

Jona menyatakan seiring dengan kebijakan Indonesia tentang Poros Maritim dan berbagai Paket Kebijakan Ekonomi yang sudah diusung pemerintah, akan muncul banyak kesempatan usaha bagi pengusaha Indonesia dan investor asing.

Menurutnya, rencana Pembangunan SosialdanEkonomi ke-13 (2016-2020) Tiongkok akan berfokus pada kata kunci inovasi, keseimbangan, penghijauan,dan keterbukaandan saling berbagi.

Peneliti LIPI Hayati Nufus, mengatakan Tiongkok juga menganggap posisi Indonesia penting utk menjaga kestabilan wilayah regional, terlihat dari sejarah hubungan kedua negara, saat Beijing beberapa kali memberikan dukungan kepada Indonesia termasuk ketika ada konfrontasi dgn Malaysia di tahun 1962, serta waktu Indonesia sedang menyelesaikan masalah Irian Barat.

"Persepsi masyarakat kita yang kurang terhadap Tiongkok dapat menjadi hambatan. Perlu disampaikan ke masyarakat tentang kerja sama apa saja yang sudah terjalin, dan saat Tiongkok memiliki kapasitas untuk membantu kita melakukan pembangunan, seperti bidang infrastruktur," katanya.

Deny Tri Basuki, kasubdit Direktorat Asia Timur dan Pasifik Kementerian Luar Negeri, mengatakan saat ini RI-Tiongkok sudah mempunyai tiga mekanisme tingkat tinggi bilateral di bidang polhukam, ekonomi dan masyarakat ke masyarakat yang dalam waktu dekat diharapkan juga akan terbentuk mekanisme bilateral di bidang kemaritiman.

Kemlu, tambahnya, akan terus mengawal hubungan bilateral kedua negara dan diharapkan sinergi antara pemerintah dengan pebisnis, akademisi dan masyarakat dapat terus ditingkatkan agar pemerintah dapat bekerja lebih baik.




Credit  ANTARA News

Pemerintah siapkan Bitung jadi sentra perdagangan Asia-Pasifik

Dokumentasi--Perluasan Dermaga Peti Kemas Bitung Beberapa pekerja beristirahat pada pembangunan dermaga peti kemas di Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV Kota Bitung, Sulawesi Utara, Selasa (2/9/2015). Perluasan dermaga hingga 460 m itu diproyeksi menambah aktivitas bongkar muat yang sejalan dengan rencana pemerintah untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung. (ANTARA FOTO/Fiqman Sunandar)

 

 

Jakarta (CB) - Pemerintah menyiapkan Bitung, Sulawesi Utara menjadi sentra perdagangan Asia-Pasifik dan simpul kegiatan ekspor di wilayah tersebut, sekaligus menjadi pelabuhan singgah untuk komoditi di wilayah timur Indonesia.

Demikian penegasan Menko Perekonomian Darmin Nasution dalam pernyataan tertulis, ketika menghadiri Sosialisasi Kebijakan Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Sislognas) di Manado, Kamis.

Untuk itu, kata Menko Perekonomian, Pelabuhan Bitung telah ditetapkan sebagai Pelabuhan Hub Internasional melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019.

"Pelabuhan Bitung dapat menjadi pintu gerbang utama di wilayah timur Indonesia di masa depan," katanya.

Sehubungan dengan hal itu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung dengan pembangunan jalan tol Manado menuju Bitung sepanjang 39 kilometer sebagai infrastruktur penunjang.

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Hermanto Dardak yang hadir mewakili Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menjelaskan, dukungan lain yang dilakukan Kementerian PUPR adalah dukungan air baku, yakni saat ini sedang dilakukan pembangunan Waduk Kuwil di Minahasa Utara dan pengendalian banjir di Kota Manado.

Namun, kata Dardak, ada tantangan yang dihadapi dalam pembangunan jalan tol Manado menuju Bitung, yakni terkait proses pembebasan lahan.

Ia berharap pihak-pihak terkait dapat saling bersinergi dalam membantu mengatasi tantangan tersebut. "Hal ini demi percepatan pembangunan infrastruktur di Provinsi Sulawesi Utara, khususnya KEK Bitung," ujar Dardak.

Ia juga menjelaskan bahwa untuk meningkatkan produktivitas logistik perikanan di Bitung, membutuhkan sistem infarstruktur yang kuat dan untuk ini dibutuhkan konektivitas antar wilayah.

"Konektivitas adalah kata kunci yang harus dilakukan agar komoditi yang berlimpah dapat bermanfaat. Jika didukung dengan konektivitas infrastruktur yang kuat, maka akan hasil dari sektor perikanan dapat menyebar ke wilayah barat dan tengah Indonesia," katanya.

Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey menambahkan selain komoditi lokal yang dapat ditingkatkan, Sulawesi Utara memiliki daya tarik sendiri berupa obyek wisata Bunaken.

Daya tarik Bunaken dengan keindahan dasar laut dan alam sekitarnya ini, tambahnya, sudah menjadi tujuan wisata internasional untuk mendukung perkembangan perekonomian Provinsi Sulawesi Utara.

Selain dilakukan diskusi, kegiatan di daerah tersebut dilanjutkan dengan survei lapangan ke rencana pembangunan Jalan Tol Manado - Bitung.



Credit  ANTARA News

KemenpanRB: TNI/Polri Bisa Masuk Birokrasi Pemerintahan

Personel TNI mendengarkan pengarahan dari Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko pada apel pemadaman kebakaran hutan Riau di Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Sabtu (15/3). (Antara/Wahyu Putro)

 

CB, JAKARTA -- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menyatakan, TNI dan Polri memiliki kemungkinan besar untuk bisa masuk ke birokasi pemerintahan.
Dalam hal ini termasuk menjadi bagian pemerintahan daerah seperti Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Kemenpan mengatakan hal itu memang sudah tertera dalam aturan pemerintah.
"Itu dimungkinkan sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)," ujar Kepala Humas sekaligus Juru Bicara Kemenpan-RB, Herman Suryatman kepada Republika.co.id, Kamis (25/2).
Herman juga menerangkan apabila terdapat unsur TNI atau Polri yang hendak dimasukkan ke dalam jabatan tinggi di pemerintahan. Jika itu terjadi, maka TNI atau Polri yang bersangkutan tersebut harus mengikuti seleksi terbuka terlebih dahulu.
Mekanisme ini sudah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Permenpan-RB Nomor 13 Tahun 2014. Di aturan ini disebutkan bahwa pihak mananpu diperbolehkan mengikuti seleksi ASN termasuk para TNI/Polri.
Sementara itu, jika terdapat anggota TNI/Polri lulus seleksi dan mendapatkan jabatan tinggi di birokasi pemerintahan, menurut Herman, maka status anggota tersebut dialihkan. Dengan kata lain, kata dia, status mereka bukan TNI/POlri lagi tapi ASN termasuk pegawai ASN daerah.
Ia melanjutkan, terdapat 12 instansi yang tidak bisa mengalihkan status TNI/Polri menjadi ASN apabila ditempatkan di lembaga tersebut. Beberapa di antaranya adalah Badan Narkotika Nasional, Badan SAR Nasional (Basarnas) dan sebagainya.
"Di luar 12 instansi ini, maka statusnya beralih menjadi ASN daerah. Itu harus dialih status sesuai aturan yang berlaku," katanya.
Sejauh ini, Herman juga menegaskan, Kemenpan-RB belum menerima surat permohonan dari Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama. Kemenpan-RB juga mengaku belum mengeluarkan surat apapun terkait permohonan pria yang biasa disapa Ahok tersebut.
Sebelumnya, Ahok merasa geram dengan informasi perilaku para pejabatnya yang kerap melakukan praktik kurang tepat dalam pemerintahan. Untuk itu, Ahok berencana memasukkan unsur TNI dan Polri ke dalam struktrur birokrasi pemerintahan.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

TNI AL Berhasil Tangkap Kapal Asing Buruan Interpol di Kepri

Istimewa


Batam - Kapal perang milik jajaran Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar), KRI Sultan Thaha Saifudin, Kamis (25/02/2016) berhasil menangkap kapal FV Viking berbendera Nigeria yang merupakan target operasi interpol asal Norwegia.

Saat ditangkap kapal tersebut telah memasuki perairan Indonesia tepatnya 12.5 Nm di perairan utara Tanjung Berakit, Kepulauan Riau.

Penangkapan ini merupakan hasil kerja sama gabungan antara Tim Western Fleet Quich Response (WFQR) Lantamal-IV Tanjung pinang dengan Wing Udara 2 Tanjung pinang dengan  menggunakan helikopter saat memburu dan melacak nya, hingga berhasil menemukan posisi kapal milik asing tersebut.

Kemudian pengejaran Kapal asing tersebut dengan menggunakan Kapal KRI-Sultan Thaha Saifudin, hingga menemukan lokasi keberadaan kapal tersebut.

Menurut kepala dinas penerangan Koarmabar Letkol Laut (KH) Drs Ariris Miftachurrahman mengatakan Kapal asing tersebut dinahkodai oleh Huan Venesa merupakan warga negara Chili dengan jumlah 11 orang ABK (Anak Buah Kapal).

Ariris menambahkan, hasil pengembangan sementara berdasarkan Purple Notice Interpol Norway kapal tersebut sudah 13 kali ganti nama, 12 kali ganti bendera dan 8 kali ganti call sign.

Pangarmabar Laksamana Muda TNI A Taufiq R menambahkan, penangkapan kapal tersebut juga telah mendapat apresiasi dari Komandan Maritim Security Task Force (MSTF) di Malaysia dan Menteri KKP Susi Pujiastuti.

Dari hasil pemeriksaan terhadap muatan kapal penangkap ikan tidak temukan muatan ikan hasil illegal fishing.

Hingga malam ini kapal tersebut masih dalam perjalanan berlayar menuju dermaga Tanjung Uban, Kepri dengan pengawalan ketat kapal KRI TNI-AL.

KTT OKI di Jakarta Akan Hasilkan Dua Dokumen soal Palestina

Ilustrasi

 

Jakarta, CB -- Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (KTT Luar Biasa OKI) ke-5 yang akan diselenggarakan di Jakarta awal Maret mendatang akan menghasilkan dua dokumen soal Palestina dan al-Quds al-Syarif (Kota Suci Yerusalem), yaitu dokumen resolusi dan deklarasi.

Direktur Jenderal Multilateral Kemenlu RI, Hassan Kleib memaparkan dokumen resolusi akan berisi konfirmasi kembali negara-negara OKI dengan fokus Palestina dan Yerusalem, yang menjadi lokasi Masjid al-Aqsa.

Sementara dokumen deklarasi akan akan lebih padat dan singkat, berisi langkah konkret ke depan untuk menindaklanjuti hal-hal yang disepakati negara-negara OKI terkait Palestina dan Yerusalem.

Melalui dua dokumen ini, Hassan berharap KTT Luar Biasa OKI kali ini akan menghasilkan langkah-langkah konkret dalam upaya mendukung kedaulatan negara Palestina dan terciptanya solusi dua negara dengan Israel.
Hassan memaparkan ini merupakan kali pertama KTT Luar Biasa OKI menghasilkan dokumen deklarasi. Dalam KTT sebelumnya, dokumen yang dihasilkan hanya resolusi tanpa deklarasi.

"Selama KTT terakhir hanya ada resolusi, hanya pernyataan sikap. Kami berharap (KTT) ini bukan hanya suatu event, tapi suatu proses. Deklarasi ini akan berisi langkah-langkah konkret," ujar Hassan.

Hassan menyebutkan bahwa OKI terbentuk usai pembakaran Masjid al-Aqsa pada 1969. Sehingga tak heran bahwa pembahasan soal Yerusalem, lokasi Masjid Al-Aqsa berdiri, menjadi salah satu tema utama KTT Luar Biasa OKI tahun ini.

KTT Luar Biasa OKI kali ini, lanjut Hassan, akan memperjuangkan legitimasi untuk Palestina yang mengikat, utamanya soal upaya perdamaian antara Hamas dan Fatah. Dalam kesempatan ini, para perwakilan dan kepala negara OKI akan meninjau kembali sejauh mana langkah-langkah perdamaian setelah terhenti pada Mei 2015.

Sementara soal Yerusalem, KTT Luar Biasa OKI ke-5 tahun ini akan membahas tentang perbatasan Tepi Barat dan Jalur Gaza dengan Palestina Timur, status Yerusalem, permukiman Yerusalem dan akses air jika negara Palestina nanti berdiri.

Tidak mengikat secara hukum

Hassan memaparkan bahwa baik dokumen resolusi maupun deklarasi tidak akan mengikat secara hukum. Sehingga tidak ada sanksi hukum jika kedua dokumen ini tidak dilaksanakan.

"Namanya deklarasi, resolusi tidak mengikat secara hukum. Hanya secara moral dan secara politik kita mengikatkan diri," ujar Hassan.
Isu-isu yang akan dibahas dalam KTT ini, menurut Hassan, sudah disetujui oleh pihak Palestina dan sudah dibagikan ke negara-negara anggota sebagai acuan dalam KTT Luar Biasa OKI tahun ini.

Sementara itu, terkait negara mana saja yang sudah memberikan konfirmasi kepada RI untuk datang ke KTT Luar Biasa OKI, Hassan menyatakan Presiden Jokowi sudah mengirimkan undangan ke 55 negara anggota OKI, kecuali Suriah yang sudah dibekukan keanggotaannya sejak dilanda perang saudara.

Selain negara anggota OKI, diundang pula negara-negara peninjau, yakni Afrika Tengah, Thailand, Bosnia Herzegovina dan Rusia.

Ada pula kuartet yang menjembatani perundingan damai Israel-Palestina, yakni Rusia, Amerika Serikat, PBB, dan Uni Eropa. Dalam kuartet ini, Indonesia diwakili oleh PBB sebagai anggota.

Hassan menyebutkan bahwa yang dipastikan hadir dalam KTT Luar Biasa OKI ke-5 adalah Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Perdana Menteri Mesir Ibrahim Mahlab, dan lebih dari empat presiden serta sekitar 16 perdana menteri.




Credit  CNN Indonesia

Indonesia Pastikan Buka Konsulat di Ramallah Bulan Depan

 

Pertengahan Maret mendatang Menteri Luar Negeri Retno Marsudi akan datang ke Ramallah untuk membuka kantor konsulat kehormatan. (CNN Indonesia/Safir Makki)

 

Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memastikan bahwa Indonesia akan resmi membuka kantor konsulat di Ramallah pada pertengahan Maret ini. Hal tersebut disampaikan Retno di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (25/2).

"Rencananya pertengahan Maret saya akan datang ke Ramallah untuk melakukan pembukaan kantor konsulat kehormatan di Ramallah,"kata Retno.

Lebih jauh, Retno mengatakan saat ini pihaknya masih menyelesaikan persoalan perizinan di Palestina. Meski demikian, dia menegaskan tidak ada hambatan berarti dalam proses tersebut.
"So far tidak ada masalah. Pertengahan Maret setelah KTT OKI kita bisa buka kantor konsulat kehormatan di Ramallah," ujarnya.

Sebelumnya, dalam pertemuan bersama Menlu Palestina Riyad al-Maliki di Jakarta, pada akhir tahun lalu, Retno mengatakan otoritas Palestina sudah menyetujui calon konsul kehormatan Indonesia.

"Pihak Palestina sudah menyetujui Konsulat Kehormatan yang kami tunjuk dan akan mulai beroperasi 2016 ini,"ujar mantan Duta Besar Indonesia untuk Belanda tersebut.

Selain akan membuka kantor konsulat kehormatan, Indonesia juga secara konsisten telah menunjukkan dukungannya atas kemerdekaan Palestina. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan beberapa waktu lalu.

Persoalan kemerdekaan Palestina rencananya akan dibahas dalam Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerja Sama Islam (KTT OKI) yang diselenggarakan di Indonesia, pada Maret ini.
Atas dukungan pemerintah Indonesia tersebut, Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah menyambut dengan baik.

Dia mengatakan dukungan Indonesia terhadap negara Palestina telah diwujudkan sejak zaman pemerintahan Soekarno.

"Kami menghargai hubungan yang telah dijalin sejak periode Soekarno. Kami juga menyerukan seluruh dunia mengakui Palestina dan membangun konsulat kehormatan di negara kami," kata Hamdallah di sela Konferensi Asia Afrika April tahun lalu.



Credit  CNN Indonesia

Tiga Skenario Reaksi Rusia Jika Turki dan Saudi Lakukan Invasi ke Suriah

Seorang tentara Turki berjalan di samping tank-tank yang ditempatkan di lereng bukit yang menghadap kota Suriah Kobani, di pinggiran kota Suruc, Turki, di perbatasan Turki-Suriah, tepat di seberang Kobani, Sabtu, 1 November, 2014. Sumber: AP

Kementerian Pertahanan Rusia menduga Turki tengah melakukan persiapan invasi terhadap wilayah Suriah. Menurut laporan beberapa media, Arab Saudi pun kemungkinan akan mengirim ribuan pasukan khusus ke Suriah. RBTH menganalisis kemungkinan reaksi militer Rusia yang selama lima bulan terakhir telah melakukan serangan udara melawan kelompok teroris ISIS di Suriah terhadap langkah yang akan diambil oleh Ankara dan Riyadh.

 

 

Seorang ahli militer Rusia yang juga merupakan Pemimpin Redaksi Majalah Arsenal Otechestva (Arsenal Tanah Air) Viktor Murakhovski dan Mikhail Aleksandrov yang merupakan seorang ahli terkemuka dari Pusat Studi Militer-Politik Institut Negeri Hubungan Internasional Moskow (MGIMO) berkomentar tentang kemungkinan reaksi Rusia menanggapi invasi Turki dan Arab Saudi ke Suriah.

Bagi Saudi, pengiriman pasukan ke Suriah secara logistik tidak akan mudah. Arab Saudi tidak berbatasan langsung dengan Suriah. Riyadh, dalam hal ini memiliki dua pilihan, yaitu memastikan pengiriman pasukan melalui Irak, atau menyerang Suriah dari Turki.

Namun, memanfaatkan koridor Irak bagi Riyadh dapat menjadi suatu masalah. Sebelumnya, bahkan ketika unit-unit kecil tentara Saudi datang ke wilayah Irak, Baghdad menolak dan bahkan membuat pernyataan mengenai agresi. Pilihan kedua, yaitu invasi melalui Turki. Dengan mempertimbangkan latar belakangnya, hal tersebut lebih mungkin dilakukan. Selain itu, media Guardian melansir rencana Saudi mengenai kesediaan mereka untuk mengoordinasikan langkah dengan Ankara.

Opsi Pertama: Pasukan Penerjun Payung Rusia di perbatasan Suriah-Turki

Sebagaimana yang disampaikan para pakar, pengiriman ribuan tentara pasukan khusus dari Arab Saudi ke Turki dan pelaksanaan invasi Suriah akan membutuhkan persiapan yang serius — dibutuhkan penyebaran pasukan dil wilayah Turki. Hal semacam ini tak mungkin terjadi begitu saja tanpa diketahui dan tentu akan memakan waktu. Jelas bahwa pasukan Presiden Bashar al-Assad harus melipatgandakan upaya untuk menutup perbatasan Suriah-Turki dan mencegah intervensi.

Jika Suriah tidak dapat menutup perbatasan, Rusia dapat membantu mereka — dalam hal ini dengan mengirimkan divisi pasukan penerjun payung, demikian hal tersebut diutarakan Mikhail Aleksandrov. Secara umum, para ahli yakin bahwa intervensi Saudi terlihat tidak realistis, sedangkan invasi pasukan Turki tidak dapat dikesampingkan sepenuhnya. Terlebih, sebelumnya pasukan militer Turki telah memasuki wilayah utara Irak yang merupakan daerah orang-orang Kurdi bermukim.

Opsi Kedua: Bantuan dalam pelatihan tentara dan pemasokan senjata

Ini adalah skenario yang paling mungkin terjadi. Cita-cita Kurdistan untuk mendapatkan status otonom telah membuat Turki khawatir selama beberapa dekade terakhir. Mengenai invasi pasukan Turki di wilayah Kurdi, kemungkinan besar pasukan Rusia tidak akan hadir dan berkonfrontasi langsung dengan Turki. Namun, Rusia kemungkinan akan membantu mempersiapkan tentara dan memasok senjata.

Tentara Suriah dan Turki akan berdiri di garis perbatasan. Sementara, di wilayah Kurdistan Suriah juga akan terjadi perang sengit antara milisi Kurdi dengan pasukan militer Turki. Para ahli menilai pentingnya memperhatikan fakta bahwa Turki sudah tidak mungkin lagi merebut Aleppo di utara Suriah yang merupakan kota pasukan Assad di perbatasan Suriah-Turki. Oleh karena itu, kemungkinan bergeraknya pasukan Turki di wilayah ini sangat terbatas.

Opsi Ketiga: Berperang dengan Angkatan Udara Rusia

Pada saat yang sama, jika tentara Turki tidak hanya masuk ke wilayah Kurdistan, tetapi juga masuk ke wilayah yang dikuasai oleh militer Suriah, kemungkinan akan terjadi bentrokan langsung antara tentara Turki dengan AU Rusia. Rusia akan memberikan dukungan udara kepada Suriah. Namun, bentrokan dengan AU Rusia sama saja dengan mendeklarasikan perang, dan dalam hal ini dapat terbayang situasi Rusia yang memulai serangan terhadap wilayah Turki. Konflik dengan Turki sebagai negara anggota NATO membuat perkembangan dalam skenario ini menjadi tak terduga. Namun demikian, para ahli tidak begitu yakin dengan perspektif ini.

Credit  RBTH Indonesia

Oposisi Suriah Klaim Puluhan Jenderal Rusia Tewas di Latakia

Pangkalan militer Hmeymim, dekat Latakia, Suriah timur. | (Reuters)

DAMASKUS - Dua faksi oposisi Suriah mengklaim puluhan jenderal Rusia tewas akibat serangan bom mobil di dekat pangkalan militer Kremlin di Latakia, Suriah timur.

Klaim dari faksi oposisi Suriah; Ahrar Al-Sham dan Bayan pada hari Rabu itu, menyatakan serangan bom mobil terjadi pada hari Minggu.

Melalui medianya, faksi Ahrar al-Sham, mengatakan serangan itu terjadi berkat koordinasi dengan “jihadis” lokal yang berada di dekat pangkalan militer Rusia.

Serangan, lanjut laporan media tersebut, diluncurkan setelah para “jihadis” mengamati pertemuan jenderal senior Rusia di pangkalan militer Latakia.


Faksi Ahrar Al-Sham melanjutkan, pengumuman tewasnya puluhan jenderal Rusia sengaja ditunda hingga Rabu kemarin, untuk memastikan bahwa para “jihadis” yang melakukan serangan itu pulang dengan selamat ke wilayah oposisi Suriah.


Faksi itu merilis pernyataan terkait klaim kematian puluhan jenderal Rusia.”Setelah kerja keras intelijen pada hari Minggu, kami mampu untuk menentukan lokasi dan waktu pertemuan dan penanaman (bom) mobil di lokasi,” bunyi pernyataan Ahrar Al-Sham yang dikutip Jerusalem Post.

“Setelah ledakan, beberapa ambulans dan helikopter Rusia bergegas ke lokasi dan mereka terlihat mengevakuasi korban tewas dan luka untuk dibawa ke rumah sakit Latakia dan Jableh,” lanjut pernyataan tersebut.

Kendati demikian, klaim oposisi Suriah itu belum bisa diverifikasi secara independen. Sedangkan Pemerintah Rusia hingga Kamis (25/2/2016) belum memberikan konfirmasi atas laporan serangan di Latakia itu.


Credit  Sindonews

Imbangi Kekuatan Militer Asia, Australia Buat 12 Kapal Selam

Angkatan Laut Australia akan mendapat 12 kapal selam baru.

 

CB, MELBOURNE -- Australia, Kamis (25/2), menerbitkan Buku Putih Pertahanan, yang mencakup rencana pertahanan selama 10 tahun ke depan mengenai kekuatan militer dan persenjataan untuk mempertahankan wilayah dari meningkatnya kekuatan militer di Asia.
Dalam Buku Putih Pertahanan 2016 ini disebutkan Australia akan membangun kemampuan pertahanan dengan mengeluarkan belanja senilai 195 miliar dolar AS pada 2020-2021, dengan personel militer akan berjumlah 62.400 orang.
Australia juga akan membuat 12 kapal selam dengan nilai lebih dari 50 miliar dolar AS antara 2018-2057. Angkatan Laut akan mendapat porsi 25 persen dari keseluruhan pengeluaran, dengan tambahan sembilan kapal perusak antikapal selam baru, dan 12 kapal patroli laut.
Angkatan Udara (RAAF) akan membangun dua armada pesawat tanpa awak (drone), dan membangun armada pesawat tempur yang nantinya akan mencapai 75 Joint Strike Fighters.
Angkatan Darat akan mendapatkan 18 persen pengeluaran untuk membeli peralatan, membeli drone bersenjata, kendaraan pelindung baru untuk memindahkan tentara, helikopter untuk pasukan komando, dan sistem peluncur roket jarak jauh.
Menurut laporan wartawan ABC, nada bahasa yang digunakan dalam Buku Putih ini menunjukkan Australia harus meningkatkan kemampuannya di bidang pertahanan, karena meningkatnya kekuatan negara-negara di Asia. Selain itu, juga adanya ketegangan antara Amerika Serikat dan Cina di kawasan.
"Pertikaian mengenai wilayah telah menciptakan ketegangan dan ketidakpastian di wilayah ini. Beberapa masalah dalam buku putih sebelumnya yang digambarkan sebagai masalah jangka panjang, seperti dampak modernisasi di kawasan, sekarang sudah menjadi bagian yang harus dicakup dalam Buku Putih ini," kata Buku Putih tersebut.



Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Masalah Perbatasan RI-Timor Leste Harus Segera Diselesaikan

Perbatasan RI-Timor Leste

 

CB, KUPANG -- Komandan Korem 161/Wirasakti Kupang Brigjen TNI Heri Wiranto mengharapkan pemerintah pusat segera menyelesaikan masalah tapal batas darat antara Indonesia-Timor Leste yang sampai saat ini belum ada kata sepakat."Kita sebagai pihak keamanan hanya bertugas untuk mengamankan wilayah perbatasan dan selalu mendukung program pemerintah. Namun masalah tapal batas ini merupakan tugas dari pemerintah pusat," katanya di Kupang, Kamis (25/2).
Ia menjelaskan saat ini masih ada dua wilayah yang masih bermasalah dan belum diputuskan segmen atau wilayah perbatasannya. Yakni yang berada di Noebesi dan Citrana di kecamatan Amfoang Timur. Kemudian ada juga wilayah yang segmennya sudah diputuskan tetapi masih ada perbedaan pendapat masyarakat yang ada di segmen Bijael Sunan di Manusasi, Kecamatan Miomafo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara.
"Tugas kami sebagai TNI adalah menjalin komunikasi yang baik antara warga sekitar agar tidak terjadi konflik yang menyebabkan tidak berjalan dengan baiknya komunikasi yang baik antar Indonesia dengan Timor Leste," kata dia.
Ia juga mengatakan batas negara yang belum selesai antar kedua negara adalah batas laut. Hingga saat ini persoalan batas laut pun belum ditetapkan secara pasti.
Hal senada juga disampaikan oleh Pemerhati masalah Laut Timor, Ferdi Tanoni. Ia mengharapkan Pemerintahan Presiden Joko Widodo segera mengambil langkah konkrit dan mengutamakan penyelesaian batas laut dengan Timor Leste, sebelum menuntaskan batas darat sejumlah titik sengketa yang sudah terpetakan.
"Penyelesaian batas darat antara kedua negara memang juga penting, namun lebih penting dan utama yang harus diprioritaskan adalah batas laut kedua negara. Karena banyak kandungan sumber daya alam yang terdapat di Laut Timor," kata Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) itu.
Menurut Tanoni, jika Indonesia terjebak untuk menyelesaikan batas darat terlebih dahulu, maka Laut Timor yang kaya akan sumder daya alam minyak dan gas bumi itu, bisa saja seluruhnya jatuh ke tangan Timor Leste dan Australia.
"Setelah Timor Timur lepas dari Indonesia pada 1999 dan akhirnya memproklamirkan kemerdekaannya pada Mei 2002, batas wilayah perairan laut antara Indonesia, Australia dan Timor Leste harus mendapat prioritas penyelesaian terlebih dahulu," ujarnya.




Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Mobil Listrik Nasional Sudah Siap Produksi

Mobil lstrik sudah menjadi pilihan kendaraa operasional taksi di Guangzhou, China.

Jakarta, CB- Para peneliti mobil listrik di Indonesia mengaku sudah siap menyokong industri mobil listrik menuju tahapan manufaktur. Seluruh pemegang kepentingan di bidang ini, saling bahu-membahu menyiapkan beberapa komponen vital yang ada pada kendaraan listrik.
Para peneliti itu terdiri dari beberapa perguruan tinggi negeri (PTN), yakni Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Sepuluh Nopember (ITS), Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS), Universitas Sebelas Maret (UNS), dan Universitas Gadjah Mada (UGM) bekerja sama dengan Kementerian Riset Teknologi Pendidikan Tinggi (Riset Dikti) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
Masing-masing PTN dan lembaga pemerintah saling berbagi tugas. Setiap kelompok meneliti beberapa komponen utama yang digunakan mobil listrik. "Di ITS kami sudah bisa membuat prototipe mobil listrik secara penuh. Kalau minus baterai, kesiapan kami bisa dibilang sudah 90 persen," ucap Muhammad Nur Yuniarto, Kepala Peneliti Kendaraan Listrik ITS di Jakarta Selatan, Rabu (24/2/2016).
Beberapa komponen utama, seperti motor listrik, modul pengatur daya, transmisi, sampai sistem pengisian sudah berhasil dikuasai. Sementara komponen umum lain, seperti ban, baut, pelek, lampu, jok, dan sebagainya, bisa memanfaatkan industri yang sudah ada di Indonesia.
"Seluruh hasil penelitian PTN ini adalah milik negara. Jadi, mau diapakan saja terserah negara. Mau didorong ke pelaku industri atau kasarnya dibakar juga terserah pemerintah saja," kata Nur.
Persepsi Salah
Banyaknya kendaraan prototipe mobil listrik yang dilahirkan PTN di Indonesia, kerap menimbulkan presepsi yang salah dari masyarakat. Menurut Nur, sudut pandang masyarakat selalu melihat dari produk yang dihasilkan, berupa mobil yang statusnya masih prototipe.
Tentu jika dibandingkan dengan model-model lain yang sudah ada dipasarkan merek asing, terlihat kalah. "Ini yang salah. PTN itu fokusnya adalah pada knowledge-nya, bukan pada produknya. Dengan menampilkan prototipe ini, artinya kita sudah bisa menguasai knowledge dari teknologi itu. Di sini seharusnya sudut pandang dilihatnya," ucap Nur.



Credit  KompasOtomotif

Bandara Kertajati Beroperasi Terbatas Awal Tahun Depan

Ilustrasi perluasan bandara. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

 

 

CB, Majalengka - Unit Management Project Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati Indra Tjahya mengatakan bandara dapat beroperasi secara terbatas pada tahun depan. "Kami dapat melakukan operasional terbatas pada November 2017, dan full operation pada 2018," kata Indra di Kertajati, Majalengka, Jawa Barat, Rabu, 24 Februari 2016.

Indra menjelaskan, perkembangan proyek tersebut sampai pekan kedua Februari 2016, sudah mencatatkan deviasi plus. Proyek tersebut terdiri atas tiga paket. Paket pertama, kata Indra, sudah terealisasi 8,3 persen dari yang direncanakan sebesar 7,4 persen. Paket kedua terealisasi 3,2 persen dari rencana 0,7 persen. Paket ketiga terealisasi 0,5240 persen dari 0,5220 persen. "Walaupun cuaca hujan, deviasi kami plus."

Paket pertama adalah pembangunan infrastruktur yang dikelola oleh Adhi Karya dengan nilai kontrak Rp 355 miliar. Paket kedua adalah pembangunan gedung terminal penumpang utama yang dikelola Wijaya Karya dan pembangunan perumahan dengan nilai kontrak Rp 1,395 triliun. Paket ketiga merupakan pembangunan gedung penunjang operasional dengan nilai kontrak Rp 416 miliar, yang dikerjakan PT Waskita Karya. "Secara keseluruhan, nilai investasi mencapai Rp 2,166 triliun," katanya.

Indra mengaku proyek tersebut sudah tidak mengalami kendala dalam pengadaan lahan. Panjang lintasan bandara tersebut, sudah mencapai 2.500 meter dan ditargetkan mencapai 3.000 meter pada tahun depan. Ia juga meyakini bahwa nantinya pesawat berbadan besar seperti Airbus A380 dapat mendarat di sana. "Karena memenuhi kriteria lebar landasan 60 meter."


Credit  TEMPO.CO

AS Ingin Rusia Diberi Sanksi Berlipat

Paman Sam dongkol sanksi saat ini tidak membuat Rusia tunduk.

Vladimir Putin dan John McCain (america.aljazeera.com)

 

CB - Ketua Komite Senat Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, John McCain, mendesak Departemen Pertahanan AS (Pentagon) agar segera melakukan reorganisasi kerja sama militer dengan Rusia. Hal ini menyusul sanksi yang diberikan AS terkait invasi ke Ukraina pada 2014 lalu, tampaknya tidak berdampak terhadap industri militer negeri Beruang itu.

Mengutip situs Channel News Asia, Rabu, 24 Februari 2016, mantan calon presiden AS ini menginginkan Pentagon agar perusahaan mesin roket asal Rusia, NPO Energomash, termasuk dalam sanksi baru tersebut.

Sanksi ini termasuk Wakil Perdana Menteri Rusia, Dmitry Rogozin dan jajaran manajemen Energomash. Oleh karena itu, McCain menunggu hasil laporan perubahan skema kerja sama itu pada Senin depan.

"Rakyat AS yang sudah membayar pajak ke negara seharusnya tidak mensubsidi kompleks industri korup militer milik Rusia dengan pembelian lanjutan dari mesin roket mereka. Kami percaya ini adalah waktunya untuk mengakhiri pembelian (roket dari Rusia), terlepas dari pemberian sanksi," kata Dustin Walker, Juru Bicara Komite Senat Angkatan Bersenjata AS, mengutip pernyataan keras McCain.

Menanggapi kengototan McCain ini, Wakil Menteri Pertahanan AS, Frank Kendall mengungkapkan pihaknya sedang menelaah masalah ini dengan Departemen Keuangan AS.

"Kami masih membahasnya dan belum final. Permintaan itu (reorganisasi kerja sama dengan Rusia) tujuannya menambah daftar sanksi AS untuk mesin roket yang dibangun oleh NPO Energomash, khususnya tipe RD-180 Atlas 5 Rocket," ungkapnya.

Seperti diketahui, AS dan Rusia bekerjasama mengembangkan mesin tipe RD-180 Atlas 5 Rocket yang membawa satelit militer dan intelijen milik Paman Sam itu ke ruang angkasa.
Kendall pun menegaskan keinginan Pentagon untuk mengakhiri ketergantungan pada mesin roket Rusia sesegera mungkin.

United Launch Alliance, sebuah perusahaan patungan dari Lockheed Martin Corp dan Boeing Co., membeli RD-180 Atlas 5 Rocket dari RD-Amross, yang merupakan perusahaan patungan yang berbasis di AS dengan Energomash dan Pratt & Whitney.



Credit  VIVA.co.id

Penyidik Inggris: Tentara Rusia Tembak Jatuh MH17

Tim penyidik Inggris menyebut tentara Rusia menembak jatuh MH17 (Foto: Associated Press)

LONDON – Satu tim penyidik Inggris menduga tentara Rusia menembak jatuh pesawat Malaysia Airlines MH17. Pesawat yang sedianya terbang dari Amsterdam, Belanda menuju Kuala Lumpur, Malaysia itu jatuh di timur Ukraina pada Juli 2014 dan menewaskan 298 orang.

Mayoritas korban tewas merupakan warga negara Belanda. Tidak heran, otoritas Negeri Kincir Angin sangat gencar melakukan investigasi. Hasil laporan pada Oktober 2015 menyebut pesawat jatuh akibat ditembak rudal Buk buatan Rusia. Moskow sendiri menyebut laporan tersebut sangat bias.
Kali ini, kelompok penyidik yang menamakan diri Bellingcat menerbitkan laporan setebal 115 halaman terkait insiden tersebut. Seperti diwartakan Daily Mail, Kamis (25/2/2016), anggota batalion dari Brigade Anti-Aircraft Missile disebut sebagai pelaku serangan tersebut.

Bellingcat mengklaim puluhan tentara Negeri Beruang Merah dari brigade itu mengetahui atau melakukan serangan tersebut. Brigade itu sendiri diketahui ditempatkan di Kota Kursk, Rusia. Hasil kesimpulan laporan menyebut anggota batalion dua dari brigade itu sengaja dikirim ke timur Ukraina.
Tidak hanya itu, Bellingcat juga menyebut nama-nama tentara yang terlibat. Meski semuanya hanya disebutkan inisialnya, tetapi mereka menyebut nama pemimpin brigade yakni Komandan Sergey Muchkayev. Sementara itu komandan batalion dua itu bernama Dmitry T.

Bellingcat menganggap Kementerian Pertahanan Rusia bertanggung jawab terhadap pengiriman peralatan militer ke perbatasan dengan Ukraina. Mereka menganggap keputusan pengiriman itu diambil pada level tertinggi militer yakni Kementerian Pertahanan.

Kelompok yang didirikan oleh wartawan Inggris Elliot Higgins itu menggunakan berbagai data dari sosial media dan forum-forum internet dalam laporan tersebut. Nama-nama pelaku telah diserahkan kepada tim penyidik pimpinan Belanda pada Selasa 23 Februari. Rusia sendiri belum secara terbuka berkomentar terkait hasil penyelidikan Bellingcat.

Credit  okezone

Proyek 3.325 Kapal Ikan, Porsi Kapal 5 GT Dipacu

CB, JAKARTA – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memperbesar porsi kapal berbobot 5 tonase kotor (GT) dalam proyek pengadaan 3.325 kapal penangkap ikan menjadi di atas 1.020 unit.
Dalam rencana mula-mula, Kementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan komposisi kapal berukuran di bawah 5 GT sebanyak 1.020 unit, kapal 5 GT sebesar 1.020 unit, kapal berbobot 10 GT sebanyak 1.000 unit. Selain itu, kapal 20 GT sejumlah 250 unit serta 35 unit kapal berukuran 30 GT.
“Kapal yang lebih besar bisa dikurangi menjadi kapal yang lebih kecil. Kapal 30 GT turun 10%, 20 GT turun 20%, 10 GT turun 10%. Semua dialihkan turun ke kapal yang 5 GT,” kata Susi dalam keterangan resmi, Rabu (24/2/2016).
Susi menuturkan perubahan porsi itu guna menindaklanjuti permintaan nelayan atas kapal berukuran kecil. Pasalnya, kapal berbobot 5 GT lebih irit operasional dan bahan bakar.
Di sisi lain, ikan sudah bertebaran di dekat pantai sehingga nelayan tidak perlu mengoperasikan kapal berbobot besar untuk melaut lebih jauh.
“Saat ini cenderung permintaan lebih ke kapal kecil. Kita perlu merevisi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” kata mantan Presiden Direktur Susi Air ini.
Dihubungi terpisah, Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Tanjung Balai Muslim Panjaitan meminta pemerintah dapat memastikan kapal penangkap ikan bantuan sesuai dengan karakteristik laut masing-masing daerah.
Dia mengatakan kondisi perairan di Tanah Air berbeda-beda sehingga spesifikasi kapal pun tak sama.
“Bentuk kapal dan alat tangkap harus disesuaikan dengan ombak, kedalaman laut. Kalau menurut saya yang layak di Tanjung Balai itu 5 GT-10 GT,” ujarnya.
Muslim menilai bahan serat kaca lebih kuat dan tahan dibandingkan kayu. Dia mengklaim para nelayan yang biasanya memakai kapal kayu tidak akan kerepotan bila kelak mengoperasikan kapal serat kaca. “Yang namanya bantuan pasti kami terima.”
Program pengadaan kapal akan menggunakan alokasi anggaran KKP 2016 sebesar Rp2,5 triliun. Proyek itu akan dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan galangan kapal nasional secara serentak di bawah koordinasi PT PAL Indonesia (Persero).
Sekretaris Jenderal KKP Sjarief Widjaja sebelumnya menyebutkan akan menuntaskan draf Perpres tentang Pengembangan Armada Kapal Ikan Nasional yang menjadi payung hukum pelaksanaan pembangunan 3.325 kapal. Dia berharap beleid terbit bulan ini sehingga sehingga lelang lewat e-katalog dan kontrak pengadaan dapat segera dilaksanakan.
Sjarief memprediksi akan ada 140 perusahaan galangan kapal yang dapat menggarap proyek tersebut sesuai dengan spesifikasi yang diminta KKP. Saat ini, tim survei telah diterjunkan ke lapangan untuk menyertifikasi perusahaan galangan.


Credit  Bisnis.com

Bakamla-Bapeten Perketat Pengawasan Kapal Pembawa Zat Radioaktif

Ilustrasi, Personel Tentara Nasional Indonesia dan Kapal Perang sedang Melakukan Pengawasan. (Dok. Sindo).

JAKARTA - Badan Keamanan Laut (Bakamla) menggandeng Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) untuk mengawasi kapal ilegal pembawa zat radio aktif yang berlayar di perairan Indonesia.

Upaya itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal tidak diinginkan seperti, kebocoran maupun kebakaran pada kapal pembawa zat radioaktif. Baik secara legal maupun ilegal, maka Bakamla berencana merevitalisasi nota kerja sama dengan Bapeten.

"Kecenderungan kapal-kapal pembawa zat radioaktif yang melintas di Alur Laut Kepulauan Indonesia (Alki) terutama di perairan Selat Malaka terus meningkat," ujar Kasubdit Penyelenggara Latihan Kolonel Maritim Atmu Edi, usai Rapat Persiapan Akhir Latgab Bakamla-Bapeten, di Kantor Bakamla, Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa, 23 Februari 2016.

Menurutnya, upaya itu penting dilakukan mengingat nota kesepahaman yang ditandatangani Bakorkamla dan Bapeten pada 3 Juli 2012 lalu masih bersifat
nomenklatur lama. "Revitalisasi akan dilakukan saat Latihan Gabungan (Latgab) antara Bakamla dan Bapeten di Batam pada 13-16 Maret 2016," ucapnya.

Dai mengatakan, Latgab bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menangani Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang masuk melalui laut termasuk bahan-bahan yang mengandung zat radioaktif atau nuklir.

"SDM yang dimiliki Bakamla masih perlu dibenahi, karenanya latgab ini menambah pengetahuan dan kemampuan mendeteksi kapal-kapal yang membawa zat berbahaya," jelasnya.

Disinggung soal sistem Monitor dan Analisa (Monalisa) yang dimiliki Pusat Pengendali Bakamla, dia mengaku, sistem tersebut tidak mampu mendeteksi kapal-kapal yang membawa zat radioaktif.

"Sistem Monalisa hanya bisa mendeteksi bila kapal tersebut memiliki manifest. Namun, bila kapal tidak ada manifestnya kita sulit mendeteksinya, terutama kapal yang melintas di perairan terpadat di Indonesia, seperti Selat Malaka," tandasnya.

Dia menambahkan, pada latgab nanti, Bapeten akan menyerahkan sejumlah peralatan seperti, pakaian antiradiasi kepada Bakamla. Apabila Bakamla mendapatkan kapal yang dicurigai membawa bahan berbahaya, kata dia, petugas patroli bisa langsung melakukan pengecekan namun tidak membahayakan petugas.

"Pakaian antiradiasi ini memiliki standar militer (anti-nuclear military spec) sehingga berkualitas tinggi dan sangat aman untuk digunakan dalam mencegah pencemaran bahan radioaktif," tukasnya.

Sementara itu, Kasubdit Kesiapsiagaan Nuklir Bapeten, Abdul Qohhar Teguh Eko Prasetyo mengapresiasi kerja sama dan latgab yang digelar bersama Bakamla di kapal. Dia menuturkan, latgab pertama yang digelar di laut tersebut untuk menanggulangi kejadian apabila ada kapal laut yang membawa bahan radioaktif berbahaya secara ilegal.

"Kita skenariokan kapal yang membawa zat radioaktif terbakar. Bagaimana SOP untuk menanganinya. Hasil latgab ini diharapkan bisa dijadikan dasar untuk merumuskan SOP bila terjadi peristiwa seperti itu," tuturnya.



Credit  Sindonews

TNI Temukan Patok Batas RI-Papua Nugini

Puspen TNI/Wahyu Aji

CB, JAKARTA – Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang tengah melaksanakan tugas di Papua dalam rangka pengamanan perbatasan RI-PNG Sektor Utara, di Kabupaten Keerom dan Kabupaten Pegunungan Bintang, beberapa waktu lalu berhasil menemukan Patok Batas MM 6.2, MM 6.A, MM 6.B dan MM 6.1.
Menurut Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Czi Berlin G selain tugas pokok melaksanakan pengamanan, prajurit yang berasal dari Satuan Tugas Batalyon Infanteri (Satgas Yonif) 406/Candra Kusuma, Purbalingga, Jawa Tengah, ini memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan patroli Patok Batas RI-PNG, mulai dari MM 4.3 sampai dengan 7.2.
Dari patok-patok tersebut, telah dilaksanakan patroli patok MM 4.3, MM 4.4, MM 4.5, MM 6.3 dan ada beberapa Patok Batas yang belum terpatroli.

Kolonel Czi Berlin menjelaskan bahwa, pada saat melaksanakan Patroli, Tim Satgas Yonif 406/Candra Kusuma dipimpin oleh Lettu Inf Mustamin dengan membawa 12 anggota personel Pos Batom serta bersama 6 orang masyarakat Kampung Batom, berangkat pada pukul 06.00 WIT menuju Patok MM 6.1 Co. 0500216 9513408 dengan menggunakan Long Boat.

Kemudian pada pukul 09.00 WIT Tim Patroli Satgas Yonif 406/Candra Kusuma tiba di Cp 1 Kampung Abu Keerom Co. 0495305 9516674, dan melanjutkan perjalanan menuju Patok MM 6.1 dengan berjalan kaki, dan pada pukul 14.00 WIT tim patroli tiba di Patok MM 6.1, usai patroli dilanjutkan pembersihan sekeliling patok.

Selanjutnya pada pukul 15.00 WIT, Tim Patroli Satgas Yonif 406/Candra Kusuma berangkat kembali menuju Kampung Abu Keerom, dan pada pukul 20.30 WIT tiba di Kampung Abu Keerom Co. 0495305 9516674 dilanjutkan bermalam. Pada pukul 07.00 WIT keesokan harinya, tim patroli berangkat kembali menuju Pos Batom dan pada pukul 10.00 WIT tim patroli tiba di Pos Batom dalam keadaan aman dan lengkap, dilanjutkan pengecekan personel dan materiil.

"Karena jauhnya jarak bila melakukan patroli patok, Prajurit TNI Satgas Yonif 406/Candra Kusuma dari pos menuju patok bisa menempuh 2 atau 3 hari dengan berjalan kaki dan menyusuri sungai menggunakan perahu long boat, medannya berupa hutan lebat serta ketinggian terjal berupa karang," kata Kolonel Berlin.

Kolonel Czi Berlin juga menegaskan bahwa patroli dilaksanakan mengingat daerah perbatasan antar negara merupakan wilayah strategis yang harus dijaga dan diamankan baik perbatasan darat, laut maupun udara.
Karena perbatasan antar negara tersebut cermin dari kedaulatan suatu negara dan rawan akan terjadinya suatu konflik kepentingan suatu negara, baik kepentingan politik, ekonomi dan lain-lain. Selain itu, diperbatasan juga rawan akan terjadinya pelintas batas dan kegiatan illegal seperti penyelundupan narkoba, senjata api dan satwa liar.

"Di Indonesia sendiri berbatasan darat langsung dengan 10 negara tetangga, dimana dinegara-negara berkembang Tapal Batas sering menjadi permasalahan yang dapat memicu ketegangan kedua belah pihak. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004, TNI memiliki tugas pokok dimana salah satunya adalah menjaga kedaulatan wilayah NKRI. Oleh karena itu TNI sepanjang waktu sampai dengan batas yang belum ditentukan menggelar operasi pengamanan perbatasan baik di wilayah darat, laut maupun udara Indonesia," kata Kabidpenum.

Credit  TRIBUNNEWS.COM

Korut Ancam Siapkan Serangan ke Korsel dan AS

Korut mengancam akan menyerang Korsel dan AS jika melakukan aksi provokasi bersenjata | (Istimewa)

SEOUL - Korea Utara (Korut) mengecam latihan militer gabungan yang dilakukan oleh Amerika Serikat (AS) dan Korea Selata (Korsel). Dalam peringatannya, Korut menyatakan akan menyiapkan serangan ke daratan AS dan Korsel jika keduanya melakukan aksi provokasi bersenjata.

Komando tertinggi militer Korut mengatakan, kedua negara sekutu itu berencana melakukan latihan "operasi pemenggalan" dengan sasaran pemimpin Korut dan sejumlah petinggi lainnya untuk menetralisir senjata dan rudal nuklir.

"Jika ada bahkan "sedikit tanda" pasukan khusus bergerak untuk melaksanakan operasi tersebut, serangan preemptive baik secara strategis dan taktis akan diluncurkan," begitu pernyataan militer Korut seperti dikutip dari Newsmax, Rabu (24/2/2016).

Target pertama dalam serangan yang dilakukan oleh Korut adalah istan kepresidenan Korsel, Blue House. Korut mengutuk istana kepresidenan Korsel dengan menyebutnya pusat perencanaan dan mesin milik penguasa reaksioner. Korut juga mengancam akan menyerang pangkalan militer AS di Asia Pasifik.

Korut mengklaim memiliki senjata yang paling kuat dan ultra modern di dunia yang mampu memberikan pukulan telak di daratan AS setiap saat dan setiap tempat. "Serangan seperti itu akan mengurangi semua abu kejahatan, tidak pernah bangkit kembali di planet kita," demikian pernyataan militer Korut.

credit  Sindonews

Presiden Mesir Ancam Lenyapkan Pengkritik Negara dari Muka Bumi

Warga Mesir mengusung gambar Presiden Abdel Fattah El-Sisi. | (Reuters)

KAIRO - Presiden Mesir; Abdel Fattah El-Sisi, mengancam untuk melenyapkan para pengkritik negara dari muka bumi. Menurutnya, para pengkritik berbuat tidak adil dengan tujuan merongrong negara.

Presiden El-Sisi minta rakyat Mesir tidak mendengarkan siapa pun kecuali dirinya.

Pemerintah El-Sisi telah menghadapi gelombang kritik dalam beberapa pekan terakhir atas tuduhan kebrutalan polisi dan pelanggaran hak-hak, serta masalah penanganan ekonomi.


Para anggota parlemen baru yang terpilih juga jadi sasaran kritik yang tak ubahnya seperti stempel karet legislatif.

Presiden El-Sisi mengatakan, dia tahu ”obat” untuk masalah yang dihadapai Mesir.


”Tolong, jangan mendengarkan orang kecuali saya. Saya mati serius,” katanya dengan nada marah dan keras. ”Hati-hati, tidak ada yang harus menyalahgunaan kesabaran dan kesantunan saya untuk menjatuhkan negara,” katanya lagi, seperti dikutip AP, Kamis (25/2/2016).


”Saya bersumpah demi Tuhan, bahwa siapa pun yang datang mendekati itu, saya akan melenyapkan dia dari muka bumi. Saya mengatakan ini ketika seluruh (warga) Mesir mendengarkan. Apa yang Anda pikir dan lakukan? Anda siapa?,” ujarnya.


El-Sisi petinggi militer Mesir yang memimpin penggulingan presiden Mohammed Morsi pada Juli 2013. El-Sisi kemudian terpilih sebagai presiden setahun kemudian setelah memenangkan Pemilu secara telak.

Namun para kritikus menganggap Pemerintah El-Sisi tidak berbeda dengan Pemerintah Morsi yang mengekang kebebasan, khususnya mengenai kebebasan berekspresi. 


Salah satu kolumnis yang paling menonjol Mesir, Ibrahim Eissa, Minggu lalu menuduh El-Sisi memimpin sebuah negara "teokrasi" setelah seorang penulis dipenjara selama dua tahun atas penerbitan novel yang di dalamnya ada pembahasan seksual secara eksplisit.

El-Sisi menyadari pemerintahannya jadi sasaran kritik tajam. Namun, dia merasa Mesir masih terlalu dini untuk menjalankan praktik demokrasi terbuka.

”Saya tidak mengatakan bahwa tidak ada demokrasi. Demi Tuhan tidak, saya tidak, tapi hati-hati. Kami berlatih dalam keadaan sulit, jadi mari kita menjaga Mesir,” katanya.



Credit  Sindonews