Credit tempo.co
Rabu, 27 Januari 2016
Destroyer Kelas Daring, Kapal Perang Terbesar Inggris
Credit tempo.co
Begini Cara Kominfo Blokir Situs Terlarang di Indonesia
Situs TrustPositif Kementerian Komunikasi dan Informatika
JAKARTA, CB -
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) kembali memblokir
situs-situs yang dianggap bermuatan radikal pasca kasus teror bom di
kawasan Thamrin, Jakarta Pusat.
Pada awal tahun 2016 ini, sudah ada sekitar 24 situs bermuatan radikal yang diblokir. Sementara hingga akhir 2015 lalu, Kemenkominfo mengklaim ada 78 video radikalisme Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) yang sudah berhasil dibersihkan dari internet.
Tak hanya situs-situs bermuatan radikalisme saja, situs yang memuat konten pornografi, SARA dan konten bajakan juga pernah kena jaring razia digital Kemenkominfo. Pada November 2015 lalu, Kemenkominfo mengklaim telah menutup 22 situs download lagu ilegal yang biasa diakses di Indonesia.
Sebenarnya, bagaimana cara Kemenkominfo melakukan pemblokiran?
Trust Positif
Dalam Peraturan Menteri Kominfo No. 19 Tahun 2014 , dijelaskan tata cara pemblokiran dan normalisasi situs yang dianggap melanggar peraturan.
Kemenkominfo menyaring laporan-laporan yang dimasukkan melalui situs TRUST Positif dan melakukan pengecekan dan tindak lanjut. Trust Positif adalah situs yang dibuat Kemenkominfo untuk menampung aduan-aduan dari masyarakat terkait konten internet.
Apabila dalam kondisi darurat, alias konten yang ada di internet benar-benar harus dihapus atau diblokir, Dirjen bisa menempatkan situs tersebut dalam daftar TRUST Positif dalam waktu 24 jam setelah laporan diterima.
Kemenkominfo juga akan melakukan komunikasi dengan penyelenggara jasa akses internet di Indonesia agar situs yang dimaksud juga diblokir di tingkat ISP.
Panel untuk empat bidang
Di masa pemerintahan Rudiantara, selain TRUST Positif, Kemenkominfo pada April 2015 lalu juga membentuk panel yang anggota-anggotanya terdiri atas orang yang dinilai kompeten di bidangnya.
Empat panel tersebut meliputi bidang pornografi, bidang terorisme dan SARA, bidang Investasi Ilegal, Penipuan, Perjudian, Obat dan Makanan serta Narkoba, dan bidang Hak Kekayaan Intelektul (HAKI).
Panel ini diarahkan langsung oleh Menteri Kominfo bersama Menkopolhukam, kepala BNN, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan para tokoh nasional terseleksi.
Mereka bertugas mengevaluasi apakah laporan-laporan yang masuk terkait konten internet itu layak diblokir atau tidak.
Polisi dan BIN dapat akses langsung
Khusus untuk konten radikalisme dan terorisme, Kemenkominfo telah memberi akses khusus kepada Kepala Kepolisian RI (Kapolri), Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN), dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sejak 2 Desember 2015.
Mereka bisa langsung memblokir situs internet yang bermuatan radikalisme atau terorisme tanpa harus melewati panel terlebih dahulu.
Ke depannya, Kemenkominfo akan menerapkan pemblokiran bukan hanya dari tingkat ISP (penyedia jasa internet) saja, namun juga di tingkat DNS (Domain Name System) dengan membuat DNS Nasional.
Pada awal tahun 2016 ini, sudah ada sekitar 24 situs bermuatan radikal yang diblokir. Sementara hingga akhir 2015 lalu, Kemenkominfo mengklaim ada 78 video radikalisme Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) yang sudah berhasil dibersihkan dari internet.
Tak hanya situs-situs bermuatan radikalisme saja, situs yang memuat konten pornografi, SARA dan konten bajakan juga pernah kena jaring razia digital Kemenkominfo. Pada November 2015 lalu, Kemenkominfo mengklaim telah menutup 22 situs download lagu ilegal yang biasa diakses di Indonesia.
Sebenarnya, bagaimana cara Kemenkominfo melakukan pemblokiran?
Trust Positif
Dalam Peraturan Menteri Kominfo No. 19 Tahun 2014 , dijelaskan tata cara pemblokiran dan normalisasi situs yang dianggap melanggar peraturan.
Kemenkominfo menyaring laporan-laporan yang dimasukkan melalui situs TRUST Positif dan melakukan pengecekan dan tindak lanjut. Trust Positif adalah situs yang dibuat Kemenkominfo untuk menampung aduan-aduan dari masyarakat terkait konten internet.
Apabila dalam kondisi darurat, alias konten yang ada di internet benar-benar harus dihapus atau diblokir, Dirjen bisa menempatkan situs tersebut dalam daftar TRUST Positif dalam waktu 24 jam setelah laporan diterima.
Kemenkominfo juga akan melakukan komunikasi dengan penyelenggara jasa akses internet di Indonesia agar situs yang dimaksud juga diblokir di tingkat ISP.
Panel untuk empat bidang
Di masa pemerintahan Rudiantara, selain TRUST Positif, Kemenkominfo pada April 2015 lalu juga membentuk panel yang anggota-anggotanya terdiri atas orang yang dinilai kompeten di bidangnya.
Empat panel tersebut meliputi bidang pornografi, bidang terorisme dan SARA, bidang Investasi Ilegal, Penipuan, Perjudian, Obat dan Makanan serta Narkoba, dan bidang Hak Kekayaan Intelektul (HAKI).
Panel ini diarahkan langsung oleh Menteri Kominfo bersama Menkopolhukam, kepala BNN, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan para tokoh nasional terseleksi.
Mereka bertugas mengevaluasi apakah laporan-laporan yang masuk terkait konten internet itu layak diblokir atau tidak.
Polisi dan BIN dapat akses langsung
Khusus untuk konten radikalisme dan terorisme, Kemenkominfo telah memberi akses khusus kepada Kepala Kepolisian RI (Kapolri), Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN), dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sejak 2 Desember 2015.
Mereka bisa langsung memblokir situs internet yang bermuatan radikalisme atau terorisme tanpa harus melewati panel terlebih dahulu.
Ke depannya, Kemenkominfo akan menerapkan pemblokiran bukan hanya dari tingkat ISP (penyedia jasa internet) saja, namun juga di tingkat DNS (Domain Name System) dengan membuat DNS Nasional.
Credit KOMPAS.com
Jokowi dapat penghargaan di Dili, apa kata warga Timor Leste?
Masyarakat di Timor
Leste melihat Presiden Joko Widodo tak ubahnya seperti mereka dan
mengatakan senang figur dengan latar belakang biasa, bukan dari kalangan
elite, bisa menjadi presiden di Indonesia.
"Ia kan orang sipil
dengan latar belakang biasa, sama dengan kami, jadi kami senang menerima
Presiden Jokowi," kata Mario Pinto, seorang wartawan di Timor Leste
kepada BBC Indonesia.Joko Widodo untuk pertama kalinya melakukan kunjungan kenegaraan ke Timor Leste, hari Selasa (26/01), dan dalam kunjungan ini ia menerima penghargaan tertinggi dari pemerintah Timor Leste, Grande Colar de Ordem de Timor Leste.
Timor Leste selama lebih dari dua dekade menjadi bagian dari Indonesia dan merdeka pada 2002 setelah digelar referendum yang didukung PBB pada 1999.
Diduga terjadi pelanggaran HAM serius ketika berada di bawah kendali Jakarta maupun setelah referendum.
Untuk menangani kasus-kasus ini, antara lain dibentuk Komisi Kebenaran dan Persahabatan, yang para anggotanya dilantik pada 2005.
Mario Pinto mengatakan secara umum masyarakat di Timor Leste "sudah melupakan" dugaan pelanggaran HAM tersebut.
Suara warga
"Saya secara pribadi tak keberatan dengan penghargaan untuk Presiden Jokowi ini," ujarnya.Meski demikian masih ada elemen-elemen di masyarakat yang masih mempersoalkannya, seperti Angelino Henriques, 42 tahun, yang meminta pemerintah Indonesia pimpinan Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan dugaan pelangaran HAM supaya ada keadilan bagi masyarakat yang menjadi korban.
Ia menambahkan bahwa kerja sama kedua negara memang harus ditingkatkan tapi hukum juga harus ditegakkan.
Benjamin Moniz, 29 tahun, sementara itu mengatakan masalah kejahatan sudah berlalu.
"(Lebih baik) berpikir ke depan karena hubungan baik itu lebih menjamin masa depan anak-anak kami," kata Benjamin, seraya menambahkan bahwa tindak kejahatan adalah konsekuensi perang.
Seorang pemuda bernama Jose Maria De Fatima Amaral Moniz mengatakan sebagai generasi muda ia mengaku senang Indonesia dan Timor Leste berhubungan baik.
"Yang penting hubungan kerja sama kedua negara lebih erat lagi di masa depan. Dan masalah perbatasan juga harus diselesaikan secara baik-baik," katanya.
Credit BBC
Australia Utara Tolak Rencana Pembangunan Pangkalan Militer AS di Wilayahnya
Pesawat C-5 Super Galaxy milik Angkatan Udara AS di Pangkalan militer Australia di Darwin.
CANBERRA, CB — Kepala
Menteri di Wilayah Utara Australia, Adam Giles, mengatakan, ia tak
mendukung adanya pangkalan militer Amerika Serikat (AS) di wilayahnya
setelah sebuah laporan asal AS menyorot pentingnya Australia utara untuk
strategi Amerika di Asia.
Laporan yang dibuat oleh Pentagon itu mengidentifikasi Australia utara sebagai tempat perlindungan bagi pasukan Amerika jika konflik militer di Asia terjadi.
"Untuk membantu Amerika Serikat beroperasi secara efektif dalam kondisi krisis, Canberra harus bekerja sama dengan Washington untuk memperluas kapasitas pangkalan Australia utara, termasuk basis jaringan," sebut laporan itu.
Laporan, yang berjudul Asia-Pacific Rebalance 2025, Capabilities, Presence, and Partnership, ini disiapkan oleh Pusat Studi Strategis dan Internasional di Washington.
Menteri Adam mendukung penguatan hubungan dengan AS dan sekutu lainnya, tetapi ia mengatakan, hal itu harus terjadi di pangkalan Australia.
"Saya pikir semua pangkalan di Australia haruslah pangkalan Australia dan kami punya beberapa pangkalan fantastis dan besar di Wilayah Utara Australia saat ini dan di seluruh Australia utara," katanya.
Ia menerangkan, "Kami ingin teman-teman yang baik. Kami ingin sekutu yang baik, bekerja sama dalam kemitraan dengan basis pangkalan Australia, bukan pangkalan asing, memastikan bahwa kami mempertahankan keamanan global."
Dibutuhkan lebih banyak marinir di Australia
Laporan itu juga menyebut, Australia utara akan menyediakan perlindungan bagi pasukan Amerika jika terjadi konflik militer di Asia dan menekankan pentingnya pelatihan rotasi pasukan AS di Australia, seperti para marinir di wilayah utara.
"Meskipun memiliki 2.500 marinir tak mungkin menjadi kekuatan yang menentukan melawan musuh yang dijaga ketat dan canggih, hal itu menyediakan kemampuan yang signifikan yang secara independen bisa menyebarkan dan beroperasi dalam berbagai kondisi," tulis laporan itu.
"Pasukan Korps Marinir AS di Darwin bisa mempersiapkan dan menjaga area pantai, pelabuhan dan lapangan udara di wilayah ini, untuk menerima kekuatan lanjutan yang lebih besar," sambung laporan tersebut.
Menteri Adam mengatakan, ia menginginkan lebih banyak marinir AS datang ke Australia dan bahwa rotasi mereka telah mundur dari jadwal.
"Saya pikir, jadwalnya sudah terlewat, tetapi saya ingin melihat agendanya dipercepat sehingga kami terus membangun kemitraan keamanan dan kemitraan sosial antara marinir AS, pasukan Pertahanan Australia, khususnya warga di Wilayah Utara Australia, sehingga kami bisa mempertahankan keamanan di kawasan ini," ujarnya.
Ia menambahkan, "Saya akan mendukung gagasan adanya lebih banyak marinir, tetapi saya juga akan mendukung gagasan tentang kemitraan lebih luas dengan negara-negara lain, terutama Singapura, Jepang, Filipina."
Kekuatan China yang meningkat, ancaman bagi sekutu AS
Hubungan Australia dengan China yang berkonflik dari berbagai sektor dibahas dalam laporan itu.
Laporan itu berfokus pada sejumlah bisnis dan koneksi politik ke China, termasuk sewa 99 tahun atas pelabuhan Darwin ke perusahaan China, "Landbridge".
"Diskusi tentang penyewaan 80 persen dari Pelabuhan Darwin kepada sebuah perusahaan China telah menyoroti ketegangan yang ada dalam aliansi keamanan dengan Amerika Serikat dan meningkatnya hubungan ekonomi dengan China," ungkap Menteri Adam.
Laporan ini memperingatkan perlunya mengakui kekuatan China yang berkembang di kawasan dan ancaman yang diciptakan bagi bagi sekutu AS.
"Kemampuan China membuat sekutu AS di kawasan menjadi target bukannya mitra, memperumit perhitungan bagi pemerintah tuan rumah dan selanjutnya memperlambat siklus keputusan AS dalam sebuah konflik," kata sang Menteri.
"China memiliki kemampuan yang kredibel, bahkan jika belum terbukti secara fundamental, untuk menonaktifkan atau menghancurkan kapal AS, dengan implikasi yang tak terhitung untuk prestise AS secara global," imbuhnya.
Meski demikian, Adam Giles yakin bahwa hal yang tepat bagi Wilayah Utara Australia untuk memperkuat hubungan dengan China.
"Saya bukan salah satu dari orang-orang yang suka menendang China. Saya berpikir bahwa kita memiliki kesempatan untuk bekerja sama dengan China," katanya.
Ia mengungkapkan, "Saya memahami implikasi keamanan dari sudut pandang dunia, dari sudut pandang nasional, tetapi dalam kawasan kami, menjaga keamanan di dalam Asia Tenggara itu sangat penting."
"Ya, AS adalah sekutu kita yang paling penting dan kami bekerja dalam kemitraan dengan mereka, tetapi saya pikir kesempatan untuk memperluas kesempatan pelatihan, khususnya untuk tetangga kami di utara, benar-benar penting," ujarnya.
Laporan yang dibuat oleh Pentagon itu mengidentifikasi Australia utara sebagai tempat perlindungan bagi pasukan Amerika jika konflik militer di Asia terjadi.
"Untuk membantu Amerika Serikat beroperasi secara efektif dalam kondisi krisis, Canberra harus bekerja sama dengan Washington untuk memperluas kapasitas pangkalan Australia utara, termasuk basis jaringan," sebut laporan itu.
Laporan, yang berjudul Asia-Pacific Rebalance 2025, Capabilities, Presence, and Partnership, ini disiapkan oleh Pusat Studi Strategis dan Internasional di Washington.
Menteri Adam mendukung penguatan hubungan dengan AS dan sekutu lainnya, tetapi ia mengatakan, hal itu harus terjadi di pangkalan Australia.
"Saya pikir semua pangkalan di Australia haruslah pangkalan Australia dan kami punya beberapa pangkalan fantastis dan besar di Wilayah Utara Australia saat ini dan di seluruh Australia utara," katanya.
Ia menerangkan, "Kami ingin teman-teman yang baik. Kami ingin sekutu yang baik, bekerja sama dalam kemitraan dengan basis pangkalan Australia, bukan pangkalan asing, memastikan bahwa kami mempertahankan keamanan global."
Dibutuhkan lebih banyak marinir di Australia
Laporan itu juga menyebut, Australia utara akan menyediakan perlindungan bagi pasukan Amerika jika terjadi konflik militer di Asia dan menekankan pentingnya pelatihan rotasi pasukan AS di Australia, seperti para marinir di wilayah utara.
"Meskipun memiliki 2.500 marinir tak mungkin menjadi kekuatan yang menentukan melawan musuh yang dijaga ketat dan canggih, hal itu menyediakan kemampuan yang signifikan yang secara independen bisa menyebarkan dan beroperasi dalam berbagai kondisi," tulis laporan itu.
"Pasukan Korps Marinir AS di Darwin bisa mempersiapkan dan menjaga area pantai, pelabuhan dan lapangan udara di wilayah ini, untuk menerima kekuatan lanjutan yang lebih besar," sambung laporan tersebut.
Menteri Adam mengatakan, ia menginginkan lebih banyak marinir AS datang ke Australia dan bahwa rotasi mereka telah mundur dari jadwal.
"Saya pikir, jadwalnya sudah terlewat, tetapi saya ingin melihat agendanya dipercepat sehingga kami terus membangun kemitraan keamanan dan kemitraan sosial antara marinir AS, pasukan Pertahanan Australia, khususnya warga di Wilayah Utara Australia, sehingga kami bisa mempertahankan keamanan di kawasan ini," ujarnya.
Ia menambahkan, "Saya akan mendukung gagasan adanya lebih banyak marinir, tetapi saya juga akan mendukung gagasan tentang kemitraan lebih luas dengan negara-negara lain, terutama Singapura, Jepang, Filipina."
Kekuatan China yang meningkat, ancaman bagi sekutu AS
Hubungan Australia dengan China yang berkonflik dari berbagai sektor dibahas dalam laporan itu.
Laporan itu berfokus pada sejumlah bisnis dan koneksi politik ke China, termasuk sewa 99 tahun atas pelabuhan Darwin ke perusahaan China, "Landbridge".
"Diskusi tentang penyewaan 80 persen dari Pelabuhan Darwin kepada sebuah perusahaan China telah menyoroti ketegangan yang ada dalam aliansi keamanan dengan Amerika Serikat dan meningkatnya hubungan ekonomi dengan China," ungkap Menteri Adam.
Laporan ini memperingatkan perlunya mengakui kekuatan China yang berkembang di kawasan dan ancaman yang diciptakan bagi bagi sekutu AS.
"Kemampuan China membuat sekutu AS di kawasan menjadi target bukannya mitra, memperumit perhitungan bagi pemerintah tuan rumah dan selanjutnya memperlambat siklus keputusan AS dalam sebuah konflik," kata sang Menteri.
"China memiliki kemampuan yang kredibel, bahkan jika belum terbukti secara fundamental, untuk menonaktifkan atau menghancurkan kapal AS, dengan implikasi yang tak terhitung untuk prestise AS secara global," imbuhnya.
Meski demikian, Adam Giles yakin bahwa hal yang tepat bagi Wilayah Utara Australia untuk memperkuat hubungan dengan China.
"Saya bukan salah satu dari orang-orang yang suka menendang China. Saya berpikir bahwa kita memiliki kesempatan untuk bekerja sama dengan China," katanya.
Ia mengungkapkan, "Saya memahami implikasi keamanan dari sudut pandang dunia, dari sudut pandang nasional, tetapi dalam kawasan kami, menjaga keamanan di dalam Asia Tenggara itu sangat penting."
"Ya, AS adalah sekutu kita yang paling penting dan kami bekerja dalam kemitraan dengan mereka, tetapi saya pikir kesempatan untuk memperluas kesempatan pelatihan, khususnya untuk tetangga kami di utara, benar-benar penting," ujarnya.
Credit KOMPAS.com
Ribuan Warga Australia Menginginkan Perubahan Bendera Nasional
Desain alternatif bendera Australia
CB — Ribuan warga Australia mendukung perubahan desain untuk bendera nasional mereka, demikian menurut sebuah hasil survei.
Lebih dari 8.000 orang merespons jajak pendapat yang diadakan Universitas Sydney Barat. Jajak pendapat tersebut menawarkan 6 alternatif desain bendera, semuanya tanpa Union Jack, simbol bendera Inggris Raya.
Sebanyak 64 persen warga mendukung perubahan desain bendera, dan rancangan Cakrawala Selatan muncul sebagai desain yang paling populer.
Sebanyak 31 persen memberikan suara untuk penempatan Bintang Pari dan Persemakmuran dengan latar belakang biru di atas gelombang hijau dan emas.
Adapun 28 persen warga menginginkan desain bendera Rekonsiliasi dengan fitur warna merah, kuning, dan hitam, sebuah simbol untuk populasi asli Australia.
Sementara itu, jumlah pendukung desain bendera Eureka masuk ke posisi ketiga, yakni sebesar 15 persen.
Survei Bendera Australia Alternatif, yang dilakukan dari 16 Desember 2015 hingga 25 Januari 2016 dan dilakukan oleh Dr Benjamin T Jones, seorang peneliti di Universitas Sydney Barat, ditujukan untuk mempelajari sikap warga Australia terhadap bendera nasional mereka.
Dr Jones mengatakan, mayoritas warga ingin mengubah bendera yang mendukung "desain sederhana", yang mirip dengan bendera saat ini, atau sesuatu yang mencerminkan warisan asli Australia.
Menurut dia, jajak pendapat resmi terkait bendera oleh pemerintah sangat dibutuhkan.
"Australia tak pernah mengalami proses yang sepenuhnya demokratis untuk memilih sebuah bendera nasional. Kompetisi 1901 untuk sebuah bendera pemerintah—bukan bendera nasional—membutuhkan elemen dan persetujuan Inggris," kata dia.
"Sebuah diskusi nasional tentang bendera Australia dan pengambilan suara demokratis sudah lama tertunda," lanjut Dr Jones.
Kata Dr Jones kepada Sydney Morning Herald, mereka yang mendukung bendera baru Australia terbagi dalam dua kelompok, yakni mereka yang mendukung desain netral tetapi masih dengan unsur bendera yang digunakan saat ini, dan pendukung untuk desain yang sepenuhnya baru dengan simbol pengakuan terhadap warga Aborigin dan penduduk Kepulauan Selat Torres.
Lebih dari 8.000 orang merespons jajak pendapat yang diadakan Universitas Sydney Barat. Jajak pendapat tersebut menawarkan 6 alternatif desain bendera, semuanya tanpa Union Jack, simbol bendera Inggris Raya.
Sebanyak 64 persen warga mendukung perubahan desain bendera, dan rancangan Cakrawala Selatan muncul sebagai desain yang paling populer.
Sebanyak 31 persen memberikan suara untuk penempatan Bintang Pari dan Persemakmuran dengan latar belakang biru di atas gelombang hijau dan emas.
Adapun 28 persen warga menginginkan desain bendera Rekonsiliasi dengan fitur warna merah, kuning, dan hitam, sebuah simbol untuk populasi asli Australia.
Sementara itu, jumlah pendukung desain bendera Eureka masuk ke posisi ketiga, yakni sebesar 15 persen.
Survei Bendera Australia Alternatif, yang dilakukan dari 16 Desember 2015 hingga 25 Januari 2016 dan dilakukan oleh Dr Benjamin T Jones, seorang peneliti di Universitas Sydney Barat, ditujukan untuk mempelajari sikap warga Australia terhadap bendera nasional mereka.
Dr Jones mengatakan, mayoritas warga ingin mengubah bendera yang mendukung "desain sederhana", yang mirip dengan bendera saat ini, atau sesuatu yang mencerminkan warisan asli Australia.
Menurut dia, jajak pendapat resmi terkait bendera oleh pemerintah sangat dibutuhkan.
"Australia tak pernah mengalami proses yang sepenuhnya demokratis untuk memilih sebuah bendera nasional. Kompetisi 1901 untuk sebuah bendera pemerintah—bukan bendera nasional—membutuhkan elemen dan persetujuan Inggris," kata dia.
"Sebuah diskusi nasional tentang bendera Australia dan pengambilan suara demokratis sudah lama tertunda," lanjut Dr Jones.
Kata Dr Jones kepada Sydney Morning Herald, mereka yang mendukung bendera baru Australia terbagi dalam dua kelompok, yakni mereka yang mendukung desain netral tetapi masih dengan unsur bendera yang digunakan saat ini, dan pendukung untuk desain yang sepenuhnya baru dengan simbol pengakuan terhadap warga Aborigin dan penduduk Kepulauan Selat Torres.
Credit KOMPAS.com
"Server" Mata-mata Indonesia Ditemukan di Australia
Ilustrasi virus komputer
SYDNEY, CB - Spyware atau software
(perangkat lunak) mata-mata populer "The FinFisher", yang digunakan
untuk menginfeksi ponsel dan komputer agar menempatkannya di bawah
pengawasan, telah ditemukan di pusat data Sydney.
Menurut kelompok peneliti bidang teknologi, sebuah server proxy dalam pusat data "Global Switch" di Ultimo, Sydney, digunakan untuk mengaburkan pengguna sebenarnya dari spyware tersebut, dalam hal ini adalah lembaga pemerintahan Indonesia.
Sebuah server proxy bertindak sebagai perantara yang melindungi identitas pengguna sebenarnya.
Spyware pengganggu --yang dikembangkan "FinFisher Gamma Group" yang berbasis di Munich-- ini dijual secara eksklusif kepada instansi pemerintah sebagai cara untuk "membantu mengidentifikasi, menemukan dan menghukum penjahat serius".
Namun, ada juga sejumlah kasus terdokumentasi di mana pemerintah telah menyalahgunakan spyware super invasif dengan menargetkan lawan politik mereka yang ada di dalam teritori dan di luar negeri.
Menurut lembaga "Privacy International", FinFisher --baru-baru ini-- digunakan oleh pemerintah Uganda untuk mengumpulkan "rentetan informasi" tentang lawan-lawan politik dan "mengontrol media".
Di Bahrain, pemerintah setempat dituduh menggunakan teknologi ini untuk mengawasi tiga aktivis muda sementara mereka tinggal di Inggris. Ketiga aktivis itu mengatakan, sebagai hasil dari "pengawasan" itu, mereka dikejar tanpa henti dan disiksa di tangan otoritas Bahrain.
Sekali digunakan, FinFisher mampu untuk mengontrol setiap komputer atau ponsel yang diinfeksi, menyalin file, mencegat panggilan Skype, dan mengaktifkan mikrofon atau webcam dari jarak jauh.
Server proxy di Ultimo berada di antara jaringan server FinFisher di seluruh dunia yang diresmikan oleh Bill Marczak, salah satu tim peneliti di Citizen Lab.
"Apa artinya adalah bahwa informasi dari target yang terinfeksi (dengan FinFisher) akan melalui Australia sebelum mencapai server master akhir di Indonesia," jelas Bill.
Penelitian ini juga mengungkap, Indonesia adalah salah satu pengguna paling sering dari "spyware" FinFisher, terutama untuk mengawasi aktivitas warganya sendiri.
"Kami mampu mengidentifikasi satu pengguna pemerintahan tertentu di dalam Indonesia, Lembaga Sandi Negara, tetapi kami juga menemukan bukti bahwa ada banyak pengguna pemerintahan lain di dalam Indonesia, dengan kata lain, banyak lembaga terpisah yang menggunakan jasa terpisah dari FinFisher," terang Bill.
Tak jelas lembaga pemerintah Indonesia mana yang bertanggung jawab untuk server proxy di Ultimo.
Lembaga Intelijen "ASIO" dan Departemen Pertahanan Australia menolak memberikan komentar.
Damon Reid, direktur eksekutif pusat data "Global Switch", juga menolak menjawab ketika ditanya apakah perusahaannya menyadari adanya server FinFisher.
Damon justru merujuk pertanyaan itu kepada direktur pemasaran perusahaan di London.
Pada hari Senin (25/1/2016), Kedutaan Besar Indonesia di Canberra juga dihubungi, tapi tak ada respons. Hingga saat ini (26/1/2016), belum ada tanggapan dari Badan Keamanan Cyber di Indonesia (Lembaga Sandi Negara).
Data intelijen Indonesia bocor
Selain laporan FinFisher, laporan intelijen Indonesia dari tahun lalu yang berisi daftar sejumlah aktivis kemerdekaan Papua Barat terungkap. Laporan ini mencakup mahasiswa dan pemimpin Kristen, yang masuk ke daftar aktif pengawasan.
Dokumen ini mengidentifikasi kelemahan mereka, termasuk "perempuan dan alkohol" dan "selalu mengeluh tentang kurangnya dana".
Dokumen ini juga mendaftar tujuannya, yakni untuk "menekan dan memecah gerakan pro-kemerdekaan itu".
Adam Molnar, dosen teknologi mata-mata dan hukum di Universitas Deakin, mengatakan, ada sangat sedikit transparansi dan pengawasan hukum terhadap alat bantu mata-mata yang kuat seperti FinFisher.
"Saya pikir itu memotong jantung masalah. Ada begitu sedikit transparansi dalam ruang ini, ada banyak rahasia dan saya pikir kita perlu memperbaiki itu sedemikian rupa sehingga warga bisa menyadari jenis layanan yang digunakan pemerintah mereka," jelasnya.
Menurut kelompok peneliti bidang teknologi, sebuah server proxy dalam pusat data "Global Switch" di Ultimo, Sydney, digunakan untuk mengaburkan pengguna sebenarnya dari spyware tersebut, dalam hal ini adalah lembaga pemerintahan Indonesia.
Sebuah server proxy bertindak sebagai perantara yang melindungi identitas pengguna sebenarnya.
Spyware pengganggu --yang dikembangkan "FinFisher Gamma Group" yang berbasis di Munich-- ini dijual secara eksklusif kepada instansi pemerintah sebagai cara untuk "membantu mengidentifikasi, menemukan dan menghukum penjahat serius".
Namun, ada juga sejumlah kasus terdokumentasi di mana pemerintah telah menyalahgunakan spyware super invasif dengan menargetkan lawan politik mereka yang ada di dalam teritori dan di luar negeri.
Menurut lembaga "Privacy International", FinFisher --baru-baru ini-- digunakan oleh pemerintah Uganda untuk mengumpulkan "rentetan informasi" tentang lawan-lawan politik dan "mengontrol media".
Di Bahrain, pemerintah setempat dituduh menggunakan teknologi ini untuk mengawasi tiga aktivis muda sementara mereka tinggal di Inggris. Ketiga aktivis itu mengatakan, sebagai hasil dari "pengawasan" itu, mereka dikejar tanpa henti dan disiksa di tangan otoritas Bahrain.
Sekali digunakan, FinFisher mampu untuk mengontrol setiap komputer atau ponsel yang diinfeksi, menyalin file, mencegat panggilan Skype, dan mengaktifkan mikrofon atau webcam dari jarak jauh.
Server proxy di Ultimo berada di antara jaringan server FinFisher di seluruh dunia yang diresmikan oleh Bill Marczak, salah satu tim peneliti di Citizen Lab.
"Apa artinya adalah bahwa informasi dari target yang terinfeksi (dengan FinFisher) akan melalui Australia sebelum mencapai server master akhir di Indonesia," jelas Bill.
Penelitian ini juga mengungkap, Indonesia adalah salah satu pengguna paling sering dari "spyware" FinFisher, terutama untuk mengawasi aktivitas warganya sendiri.
"Kami mampu mengidentifikasi satu pengguna pemerintahan tertentu di dalam Indonesia, Lembaga Sandi Negara, tetapi kami juga menemukan bukti bahwa ada banyak pengguna pemerintahan lain di dalam Indonesia, dengan kata lain, banyak lembaga terpisah yang menggunakan jasa terpisah dari FinFisher," terang Bill.
Tak jelas lembaga pemerintah Indonesia mana yang bertanggung jawab untuk server proxy di Ultimo.
Lembaga Intelijen "ASIO" dan Departemen Pertahanan Australia menolak memberikan komentar.
Damon Reid, direktur eksekutif pusat data "Global Switch", juga menolak menjawab ketika ditanya apakah perusahaannya menyadari adanya server FinFisher.
Damon justru merujuk pertanyaan itu kepada direktur pemasaran perusahaan di London.
Pada hari Senin (25/1/2016), Kedutaan Besar Indonesia di Canberra juga dihubungi, tapi tak ada respons. Hingga saat ini (26/1/2016), belum ada tanggapan dari Badan Keamanan Cyber di Indonesia (Lembaga Sandi Negara).
Data intelijen Indonesia bocor
Selain laporan FinFisher, laporan intelijen Indonesia dari tahun lalu yang berisi daftar sejumlah aktivis kemerdekaan Papua Barat terungkap. Laporan ini mencakup mahasiswa dan pemimpin Kristen, yang masuk ke daftar aktif pengawasan.
Dokumen ini mengidentifikasi kelemahan mereka, termasuk "perempuan dan alkohol" dan "selalu mengeluh tentang kurangnya dana".
Dokumen ini juga mendaftar tujuannya, yakni untuk "menekan dan memecah gerakan pro-kemerdekaan itu".
Adam Molnar, dosen teknologi mata-mata dan hukum di Universitas Deakin, mengatakan, ada sangat sedikit transparansi dan pengawasan hukum terhadap alat bantu mata-mata yang kuat seperti FinFisher.
"Saya pikir itu memotong jantung masalah. Ada begitu sedikit transparansi dalam ruang ini, ada banyak rahasia dan saya pikir kita perlu memperbaiki itu sedemikian rupa sehingga warga bisa menyadari jenis layanan yang digunakan pemerintah mereka," jelasnya.
Credit KOMPAS.com
KBRI Selamatkan WNI di Wilayah yang Dikepung ISIS
Ilustrasi kota Deir Ezzor di Suriah. (Thinstock)
Menurut pernyataan KBRI di Damaskus, Suriah, Selasa (26/1), TKW bernama Casih binti Waan asal Subang, Jawa Barat, itu berhasil dikeluarkan dari wilayah konflik Deir Ezzor di bagian timur Suriah yang berbatasan dengan Irak.
Penyelamatan dilakukan setelah pada akhir Desember lalu KBRI menerima permohonan dari majikan untuk memulangkan Casih yang telah menghabiskan kontrak kerjanya sejak tahun 2011. Namun, perjalanan darat keluar dari kota itu terputus akibat dikepung oleh kelompok oposisi, termasuk ISIS.
KBRI menjelaskan, 80 persen Deir Ezzor dikuasai ISIS. Tentara pemerintah hanya memegang kendali di 20 persen sisa wilayahnya. Sejak kota itu dikepung ISIS, kebutuhan penduduk dipasok melalui udara dengan helikopter.
Pakai fasilitas militer
Untuk mengeluarkan Casih dari kota itu, KBRI mengirimkan nota diplomatik kepada pemerintah Suriah meminta bantuan penjemputan TKW menggunakan fasilitas militer.
"Selanjutnya, KBRI Damaskus melakukan pendekatan kepada Kementerian Dalam Negeri [Suriah] agar memerintahkan Kepala Kepolisian Suriah Wilayah Timur bekerja sama dengan Komando Militer Deir Ezzor agar mengevakuasi TKI tersebut dengan menggunakan helikopter ke wilayah aman di Kota Hasakah," ujar KBRI.
Dari Hasakah, Casih diterbangkan ke Damaskus. Dia telah berada di pusat penampungan KBRI sejak 14 Januari 2016 dan akan segera direpatriasi ke Indonesia setelah urusan administrasinya selesai.
“Pemerintah Suriah sangat menghargai posisi Pemerintah Indonesia yang tidak berpihak dalam konflik yang terjadi di Suriah dan tetap membuka misi diplomatiknya di Damaskus dengan dipimpin oleh seorang Duta Besar,” ujar Makhya.
Casih adalah satu dari sekitar 2.000 WNI yang masih berada di wilayah konflik Suriah, seperti disampaikan oleh KBRI Damaskus.
KBRI sebelumnya mengatakan bahwa kebanyakan WNI ini adalah korban perdagangan orang berkedok pengiriman TKI. Indonesia sendiri telah menghentikan pengiriman TKI ke Suriah akibat konflik sejak Agustus 2011.
Credit CNN Indonesia
Kapal Terbalik di Johor, 13 Korban Tewas Diduga WNI
Ilustrasi (Thinkstock)Dihubungi lewat saluran telepon oleh CNN Indonesia pada Selasa siang (26/1), Konsul Jenderal Republik Indonesia untuk Johor Bahru, Taufiqur Rijal, mengatakan bahwa pihak Konjen mendapat laporan dari kepolisian Malaysia beberapa jam yang lalu.
"Satu rombongan yang diduga, diyakini, orang Indonesia masuk dari Indonesia dengan kapal kecil, ke Malaysia, tidak dengan dokumen, lewat jalan ilegal atau jalan belakang, dan diyakini polisi kapal mereka terbalik karena ombak," ujar Taufiqur.
Saat ini, ungkapnya, dua anggota satgas dari Konjen RI sudah berada di lokasi dan melakukan koordinasi dengan polisi setempat untuk mendata, dan melakukan identifikasi korban tewas.
Lokasi ditemukannya jenazah berada di Bandara Penawar, Kota Tinggi, sekitar 1,5 jam perjalanan dengan mobil dari Kota Johor Bahru.
Saat ini, terang Taufiqur, memang sudah ditemukan 13 jenazah, dan belum ditemukan korban selamat.
"Tim Malaysia masih mencari kemungkinan kalau masih ada korban lain. Ada kemungkinan lebih dari 13 orang, [termasuk] apakah ada yang selamat sedang dicari oleh tim SAR," ujarnya.
Insiden kapal berisi warga negara Indonesia yang terbalik di perairan Malaysia bukan sekali ini terjadi. Yang terbaru, terjadi pada September tahun lalu.
Pada 3 September 2015, sebuah kapal tenggelam setelah meninggalkan Sabak Bernam, Selangor, Malaysia, menuju Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara. Korban tewas dalam insiden ini mencapai 60 orang-33 laki-laki, 22 perempuan dan seorang anak. Sementara itu, 20 penumpang kapal selamat.
Credit CNN Indonesia
Jenazah 13 WNI di Malaysia Teridentifikasi
Ilustrasi Jenazah (Thinkstock/Frans Rombout)
Dari pernyataan yang diterima oleh CNN Indonesia dari Konjen RI di Johor, Selasa (26/1), ke-13 jenazah disebut terdiri dari sembilan perempuan dan empat laki-laki.
Polisi Malaysia menemukan 13 jenazah di Pantai Kelise, Sungai Tengah, Bandar Penawar, Kota Tinggi, Johor, pada Selasa sekitar pukul 07.00 waktu setempat. Mereka diduga merupakan korban tewas kapal yang terbalik akibat ombak setinggi tiga meter.
Berikut data dan indentitas 13 WNI yang diterima CNN Indonesia:
Siti Maryadi (P)
Desan Gunung/22 Oktober 1984
Identitas: Paspor (KBRI-KL)
Mukhlis (L)
Rensing/6 Desember 1974
Identitas: Paspor (Mataram)
Rusli (L)
Lampung Timur/5 Mei 1982
Identitas: Paspor (Madiun)
Mustadi (L)
Lenting Daye/16 Maret 1990
Identitas: Paspor (Mataram)
Sudar (L)
Tanjung Perak/11 Juli 1968
Identitas: Paspor (Tanjung Perak)
Hamrim Gafur (L)
28 Agustus 1989
Identitas: i-Kad/Paspor
Ma’an bin Jumrah (L)
Subang/2 April 1970
Identitas: Paspor (KBRI-KL)
Selfina Sunbanu (P)
Kupang/4 April 1979
Identitas: Paspor (Kupang)
Agus Susanto (L)
Semarang/17 Agustus 1979
Identitas: KTP
Muhammad Agus Salim (L)
Identitas: SIM Malaysia
Siti Maemoenah (P)
Kendal/4 November 1989
Identitas: SIM Indonesia (Kendal)
Tasminah (P)
Batang/25 Mei 1994
Identitas: KTP (Batang)
Murti (L)
Lumajang/11 April 1967
Identitas: Paspor (KJRI-JB)
Murti (L)
Malang/11 April 1959
Identitas: KTP (Malang)
Muhammad Khoirisin (L)
Dumai/29 Oktober 1983
Identitas: Paspor (Panjang)
Doni (L)
Kediri/5 Juli 2004
Identitas: Kartu Pramuka (Jawa Timur).
Seluruh jenazah saat ini berada di RS Sultan Ismail, Johor, Malaysia. KJRI Johor Bahru membuka layanan hotline untuk yang merasa kehilangan sanak dan saudara.
Marsianda, Pelaksana Fungsi Konsuler 1: +60177301424
Dewi Lestari, Pelaksana: +60167901164
Wino Sumarno, LO Polri: +60103665506
Taufiqur Rijal, Konsul Jenderal: +60106632211
Credit CNN Indonesia
Serangan udara Rusia membuat situasi di Suriah berbalik
Helikopter militer Rusia Mi-28 (REUTERS/Maxim Shemetov )
"Tindakan angkatan udara Rusia dalam menanggapi permintaan dari pimpinan Suriah -- benar-benar telah membantu mengubah situasi di negara itu, membantu mengurangi wilayah yang dikuasai teroris," kata Lavrov dalam konferensi pers tahunan utamanya .
Rusia memulai operasi militer pemboman September tahun lalu untuk mendukung mereka yang berjuang untuk sekutu lamanya Presiden Assad. Tahun lalu para pilot Rusia melakukan lebih dari 5.000 serangan udara mendadak.
Negara-negara Barat menuduh Rusia menyasar para pemberontak moderat yang melawan rezim Assad serta menimbulkan korban sipil, namurn Rusia menegaskan serangan-serangan itu untuk menangani kelompok-kelompok "teroris", seperti ISIS.
Pasukan pendukung Assad baru-baru ini mencapai beberapa kemenangan besar di Suriah.
Pasukan rezim yang didukung puluhan serangan udara Rusia semalam menangkap kubu pemberontak Sheikh Miskeen yang berada dekat perbatasan dengan Yordania, kata Observatorium HAM Suriah yang berbasis di Inggris, Selasa.
Pesawat-pesawat tempur Rusia dari Jumat sampai Minggu melakukan 169 penerbangan, membom hampir 500 target, kata kementerian pertahanan Rusia, Senin.
Credit ANTARA News
Tiongkok semakin tergantung impor minyak
Tiongkok (REUTERS/Stringer )
Konsumsi minyak aktual naik 4,4 persen tahun lalu, meningkat 0,7 persen dari tahun sebelumnya, membawa proporsi impor bersih dalam total konsumsi minyak 60,6 persen, kata laporan yang dirilis Economics & Technology Research Institute dari China National Petroleum Corporation (CNPC).
Pada 2016, tingkat ketergantungan minyak akan naik menjadi 62 persen dan permintaan minyak akan tumbuh 4,3 persen, seiring dengan meningkatnya kepemilikan mobil, urbanisasi dan meningkatnya cadangan minyak negara, kata Qian Xingcun, wakil kepala lembaga riset ini.
Tiongkok adalah salah satu pembeli minyak terbesar di dunia, tetapi karena perekonomiannya tengah melambat, selera terhadap energi juga menyusut.
Laporan ini menempatkan konsumsi energi tahunan Tiongkok pada 4,2 miliar ton standar batubara tahun lalu, jatuh 0,5 persen tahun ke tahun atau turun pertama dalam kurun 30 tahun terakhir.
Laporan memperkirakan harga minyak dunia akan tetap rendah karena berlimpahnya pasokan dan melesunya pertumbuhan ekonomi
Credit ANTARA News
WHO: wabah Zika kemungkinan menyebar ke seluruh Amerika
Belum ada laporan tentang virus Zika di Amerika Serikat, kata badan itu pada Senin, meskipun terdapat seorang perempuan, yang jatuh sakit karena virus itu di Brasil, melahirkan bayi dengan kerusakan otak di Hawai.
Kementerian Kesehatan Brasil pada November memastikan virus Zika menyebabkan cacat janin, yang dikenal dengan mikrosefali, yakni bayi dilahirkan dengan ukuran otak lebih kecil.
Brasil melaporkan 3.893 kejadian diduga mikrosefali, kata WHO, pada Jumat, dengan 30 kali lebih dari yang dilaporkan setiap tahun sejak 2010.
Penyakit itu menyebar dengan cepat hingga ke 21 negara dan wilayah di kawasan itu sejak Mei 2015 karena kurangnya kekebalan tubuh di antara warga dengan prevalensi nyamuk Aedes aegypti, yang membawa virus Zika, kata WHO dalam pernyataannya.
Bukti tentang jalan penularan lain masih terbatas.
"Zika telah diisolasi dalam air mani manusia dan satu kejadian yang memungkinkan penularan seksual orang-ke-orang. Bagaimanapun, lebih banyak bukti diperlukan untuk memastikan apakah hubungan seksual merupakan sarana penularan Zika," katanya.
WHO menuturkan bahwa pada saat ini tidak ada bukti Zika ditularkan ke bayi melalui ASI.
Badan itu menyarankan perempuan hamil, yang berencana bepergian ke daerah tempat Zika beredar, berkonsultasi ke penyedia layanan kesehatan sebelum bepergian dan kembali.
WHO mengatakan Zika dalam sejarahnya terjadi di beberapa bagian wilayah Afrika, Asia Tenggara dan Kepulauan Pasifik. Tapi itu biasanya penyakit ringan dan ada sedikit data ilmiah tentang penyakit itu, jadi belum jelas mengapa virus itu dapat menyebabkan mikrosefali di Brasil.
Direktur Jenderal WHO Margaret Chan mengatakan kepada dewan eksekutif WHO bahwa dia telah meminta kepala WHO di Amerika, Carissa Etienne untuk mengadakan pertemuan dewan akhir pekan ini untuk menanggapi wabah itu.
"Meskipun tidak ada hubungan sebab akibat antara infeksi Zika dalam kehamilan dan mikrosefali, namun saya harus menekankan, belum dipastikan, bukti masih dugaan dan sangat mengkhawatirkan," kata Chan.
"Peningkatan gejala neurologis terjadi di beberapa negara bertepatan dengan kedatangan virus, menambah kekhawatiran," katanya, seperti dilaporkan Reuters.
Credit ANTARA News
Selasa, 26 Januari 2016
Warga Aborijin Gelar Aksi Unjuk Rasa Hari Invasi
Aksi unjuk rasa 'Hari Invasi' dilakukan oleh
warga Aborijin, Torress Strait Islander dan Aktifis di luar gedung
parlemen Melbourne.
Bagi sebagian warga Aborijin, Torres Strait Islanders dan aktivis,
Hari Australia atau Australia Day dipandang sebagai perampasan tanah
adat dan hari berkabung atas kedatangan Armada Pertama di Port Jackson
di Sydney.
Ribuan massa di seluruh negara bagian dan wilayah dan ratusan orang
diantaranya berkumpul di Gedung Parlemen, Melbourne untuk mendengarkan
orasi dari warga Aborigin yang berbicara mengenai nenek moyang mereka
dan apa makna dari Hari Invasi atau Invation Day bagi mereka.
Warga Aborijin ini mengatakan masih butuh waktu lama sebelum warga
pribumi Australia mendapat kesetaraan hak dan mendesak agar Hari
Australia diganti perayaannya pada hari lain, bukan pada 26 Januari.
Banyak diantara warga yang ikut aksi unjuk rasa ini membawa bendera
Aborijin dan beberapa orang lainnya mendesak kedaulatan.
"Always will be Aboriginal land, Australia akan selalu menjadi tanah warga Aborijin," kata salah seorang pengunjuk rasa.
Sementara itu, kemeriahan perayaan Australia Day tetap berlangsung
di seluruh Australia. Di Melbourne, ribuan warga Melbourne mengibarkan
bendera Australia ketika menyaksikan parade di kota tersebut untuk
merayakan Hari Australia.
Lebih dari 100 komunitas dan kelompok kebudayaan ambil bagian dalam event
parade tahun ini yang berlangsung dari Jalan Swanston Street hingga
Kings Domain Gardens. Kelompok-kelompok ini mewakili beragam kebudayaan
di Melbourne, termasuk kebudayaan China, Hungaria dan Hazara, yang ikut
memeriahkan parade dengan pakaian tradisional mereka.
Aksi mereka diikuti oleh Girl Guides, kelompok pecinta skateboard
dan perwakilan komunitas LGBTI.Band Angkatan Udara Australia RAAF juga
ikut tampil dalam upacara resmi yang berlangsung pukul 10:30 pagi waktu
setempat. Acara parade ini akan diakhiri dengan kegiatan berpiknik
bersama yang dilaksanakan di Kings Domain Garden.
Credit REPUBLIKA.CO.ID
Sanksi Iran Dicabut, Perusahaan Barat Merapat
Produsen pesawat asal Perancis,
Airbus, merupakan gelombang pertama perusahaan Barat yang mulai kembali
memasuki pasar Iran. (Reuters/Regis Duvignau)
Salah satu perusahaan yang mulai merapat ke Iran adalah produsen pesawat asal Perancis Airbus yang awal pekan ini melakukan pembicaraan soal rencana penjualan puluhan pesawat komersil.
Dikutip dari New York Times, Senin (25/1), Airbus merupakan gelombang pertama perusahaan Barat yang mulai kembali memasuki pasar Iran. Sebelumnya selama hampir dua dekade, perusahaan Barat sulit berbisnis dengan Iran akibat sanksi ekonomi.
Kini dengan pencabutan sanksi, Iran punya daftar panjang kebutuhan yang harus dipenuhi, mulai dari pesawat, kendaraan hingga perangkat pengeboran minyak.
Akibat sanksi juga, Iran tidak bisa mengimpor suku cadang pesawat, membuat armada terbang mereka rentan kecelakaan. Sejak revolusi tahun 1979, ada 26 kecelakaan pesawat sipil di Iran, menewaskan lebih dari 900 orang.
Dengan pencabutan sanksi, Iran diperkirakan akan membeli sekitar 400 hingga 500 pesawat jet baru dalam lima tahun ke depan. Saat ini Iran hanya memiliki 150 pesawat.
Iran sebelumnya dilabeli oleh Kementerian Keuangan AS sebagai "negara pendukung terorisme". Dengan label ini, seluruh lembaga finansial AS dilarang memfasilitasi transaksi keuangan dengan Iran.
Selain produsen pesawat, perusahaan otomotif juga mulai mendekat ke Iran. Pekan lalu, perusahaan truk Jerman, Daimler, dan perusahaan otomotif Iran menandatangani perjanjian rencana kerja sama.
Banyak perusahaan Barat lainnya juga siap memasuki pasar Iran dengan 81 juta konsumen potensial yang kebanyakan kaum muda. Selama ini, para pemuda Iran mengonsumsi barang-barang selundupan akibat sanksi, mulai dari rokok hingga perangkat elektronik Apple. Waralaba tiruan Barat juga marak beredar di Iran, seperti "Pizza Hat" atau "Mash Donald's".
Untuk menarik investasi, Iran berjanji memangkas pajak bagi investor asing hingga 100 persen, memberi izin mengirim pemasukan perusahaan ke luar negeri dan jaminan perlindungan investasi jika ada perubahaan undang-undang.
Sepekan setelah pencabutan sanksi, Iran tidak pikir panjang menjaring bisnis asing. Presiden Iran Hassan Rouhani pekan ini berkunjung ke Italia bersama para delegasi bisnis. Iran mengincar kerja sama pembangunan pipa minyak senilai jutaan dolar dengan perusahaan Italia Saipem.
Akibat sanksi, pipa minyak Iran tidak terurus, membuat produksi minyak mereka menurun dalam beberapa tahun terakhir. Pejabat Iran mengatakan mereka akan meningkatkan produksi minyak hingga 500 ribu barel per hari, dan menambahnya hingga satu juta barrel pada akhir tahun ini.
Salah satu bank investasi Moskow, Renaissance Capital, memperingatkan kondisi saat ini di Iran mirip dengan banjirnya investasi di Rusia usai runtuhnya Uni Soviet di tahun 1990-an, dari antusiasme menjadi kekecewaan.
"Investor akan menyadari ruginya berinvestasi di negara yang penuh dengan pertentangan kepentingan, mulai dari ulama hingga Garda Revolusi, dan kaitan yang mengejutkan antara bank dan perusahaan yang membuat investasi berakhir buruk," ujar catatan Renaissance Capital.
Credit CNN Indonesia
Penuhi Permintaan Palestina, KTT OKI Akan Digelar di Jakarta
Menlu Retno LP Marsudi menawarkan diri
menjadi tuan rumah saat bertemu dengan Sekjen OKI Iyad Ameen Madani dan
Menlu Palestina, Riyad al-Malki. (Antara Foto/Puspa Perwitasari)
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, mengatakan bahwa pertemuan luar biasa ini awalnya merupakan prakarsa dari Arab Saudi untuk mendukung kemerdekaan Palestina dari Israel.
Situasi kian mendesak setelah kekerasan terus terjadi antara Israel dan Palestina pasca bentrokan di Masjid Al-Aqsa pada akhir tahun lalu. Presiden Palestina, Mahmoud Abbas pun meminta agar konferensi ini segera dilaksanakan.
Dalam pembicaraan tersebut, dibahas soal masalah teknis dan substansi yang akan diangkat dalam Konferensi Luar Biasa mengenai Palestina ini.
"Tentu ini sangat mendesak. Mereka sudah dijajah berpuluh tahun dan belum merdeka. Tentu akan ada dukungan dan pengembangan Palestina selanjutnya," kata Arrmanatha.
"Draf dokumen outcome tersebut awalnya masih melihat terus ke belakang, tidak mendorong adanya political dialogue dan menekankan pentingnya negara kawasan berhubungan dengan baik. Akhirnya poin itu dimasukkan," kata Arrmanatha.
Konferensi Luar Biasa mengenai Palestina ini diharapkan dapat dihadiri oleh 57 perwakilan negara anggota OKI. Pada 6 Maret, konferensi akan diisi dengan pertemuan tingkat menteri sebelum akhirnya membahas hasil dokumen akhir sehari setelahnya.
Credit CNN Indonesia
Industri Otomotif Nasional Bakal Jalan Terus Tanpa Ford
Menteri Perindustrian Saleh Husin
menegaskan kebijakan Ford menyetop operasinya di Indonesia tak akan
mengganggu industri otomotif nasional. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Menteri Perindustrian Saleh Husin menegaskan hengkangnya prinsipal otomotif Amerika tersebut murni karena masalah internal perusahaan, bukan karena kebijakan yang dibuat pemerintah. Namun, ia optimistis kebijakan perusahaan tersebut tak akan mengganggu industri otomotif nasional.
"Tidak masalah bagi industri kita. Ini lebih karena kebijakan perusahaan," ujar Saleh di kantornya, Selasa (26/1).
Menperin menduga, Ford Motor Co menutup lini bisnisnya di Indonesia karena kalah bersaing dengan pabrikan otomotif Jepang yang produknya sangat dominan di negara Joko Widodo (Jokowi) ini.
Sejauh ini, pabrikan otomotif Jepang merajai pasar mobil Indonesia. Pemain utama adalah prinsipal yang bernaung di bawah bendera Grup Astra, seperti Toyota, dan Daihatsu.
Solusi Terbaik
Dalam waktu dekat, Saleh mengaku akan mengajak bicara manajemen FMI guna mencari solusi terbaik untuk perusahaan maupun untuk para karyawan dan rekanan bisnisnya di Indonesia. Menurutnya, pemerintah akan menawarkan sejumlah fasilitas seperti yang diberikan kepada industri otomotif secara umum sehingga bisa dengan mudah dimanfaatkan oleh FMI.
|
|
Kemarin petang, Ford Motor Co menyatakan bakal menghentikan seluruh kegiatan operasionalnya di Indonesia dan Jepang tahun ini. Perusahaan otomotif asal Amerika menyatakan keputusan tersebut diambil setelah manajemen melihat sudah tidak ada lagi peluang untuk memperoleh keuntungan di kedua negara akibat terus menyusutnya pangsa pasar penjualan.
Ford masuk ke Indonesia pada 2002 dan mengoperasikan 44 diler sampai akhir tahun lalu. Menurut data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan Ford sepanjang tahun 2015 tercatat sebanyak 6.103 unit atau 0,59 persen dari penjualan mobil nasional yang mencapai 1,03 juta unit.
Credit CNN Indonesia
Pemerintah Akan Kaji Ulang IJEPA
Sejumlah pelajar menunjukkan huruf kanji pada festival
"Tentu, kami masih menunggu arahan dari pemerintah (menteri) yang baru, akan kami lanjutkan atau tidak, kami hanya butuh review (peninjauan ulang) nanti," kata Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Bachrul Chairi kepada CNN Indonesia, Jumat (24/10).
Bachrul menilai kerjasama IJEPA tidak bisa dihentikan begitu saja, mengingat fondasi hubungan ekonomi Indonesia dengan Jepang sudah terbentuk sangat kuat. Menurutnya, semula IJEPA diharapkan meningkatkan ekspor barang yang lebih bernilai tambah ke Jepang, tidak hanya bahan baku seperti sebelumnya. Selain itu, pemanfaatan IJEPA oleh pengusaha Indonesia juga rendah dan masih didominasi terkait most favored nation (MFN). "Kalau mau ekspor tumbuh 9 persen, Indonesia masih harus meningkatkan global value chancenya," katanya.
Sejak implemetasi IJEPA 2008 hingga 2012, menurut Bachrul, nilai investasi Jepang di Indonesia justru tumbuh pesat. Tahun 2008, Jepang menanam invetasi sebesar USD 700 juta, dan hingga tahun 2014 total investasi yang dilakukan Jepang di Indonesia menembus USD 4,7 triliun. "Kenaikannya sampai 700 persen, artinya arus investasi di Indonesia masih bagus," ujarnya.
Sementara itu, Pengamat ekonomi politik Indonesia-Jepang UPN Veteran, Shanti Darmastuti, menilai IJEPA tidak memberikan keuntungan bagi Indonesia, baik sektor perindustrian maupun perdagangan. hal itu tercermin dari defisit neraca perdagangan dengan Jepang yang mencapai US$ 5,49 miliar pada 2012.
Impor Indonesia terhadap Jepang meningkat pesat dengan rata-rata 50% per tahun, sedangkan realisasi ekspor hanya tumbuh 6% per tahun. Padahal, sebelum 2007 neraca perdagangan Indonesia dengan Jepang surplus US$ 5,49 miliar. "Contohnya di sektor perdagangan masih memberikan hambatan non tarif yang menghalangi produk-produk kita kesana," ujar Shanti.
Menurut Shanti, Jepang memang penuh semangat menjalin kerjasama perdagangan bebas dengan negara-negara Asia. Namun, Jepang dengan sengaja memasang standarisasi yang tinggi bagi pasar dalam negerinya, sehingga produk asing tidak dapat masuk begitu saja. "Dalam semangat kerjasama yg dibangun Jepang, pasti ada kompetisi di dalamnya," ujarnya.
Untuk itu, ia menyarankan kepada pemerintahan Joko Widodo, untuk meninjau kembali perjanjian kerjasama tersebut. Sebab, jika terus dilanjutkan akan semakin merugikan Indonesia. "Setiap negara ingin melakukan perdagangan bebas untuk melindungi dan memperkuat struktur masing-masing negara," ujarnya.
Credit CNN Indonesia
Bahkan pemberontak muslim Filipina saja cemaskan radikalisme
Pemberontak
Front Pembebasan Islam Moro (MILF) mengangkat senjata mereka dalam
perayaan penandatanganan perjanjian perdamaian di Kamp Darapanan,
Maguindanao, Filipina selatan. (REUTERS/Pat Roque)
Radikalisme sudah di sana, video-video berseliweran dan sangat sulit memerangi ideologiManila (CB) - Pemerintah Filipina dan juru runding perdamaian dari pihak pemberontak muslim sama-sama memperihatinkan menyebarluasnya ideologi Islam radikal di bagian selatan negara berpenduduk mayoritas Katolik Roma itu.
Mereka menganggap fenomena itu bisa membalikkan hasil negosiasi damai.
Kedua belah pihak mendesak legislatif segera meloloskan UU otonomi baru untuk muslim di Mindanao demi melawan radikalisme, terutama di kalangan muda muslim.
Pemberontak muslim tengah memperjuangkan hak menentukan nasib sendiri di wilayah selatan negara ini selama lebih dari empat dekade.
Konflik ini telah membunuh lebih dari 120.000 orang, menceraiberaikan dua juta orang dan memandekkan pertumbuhan ekonomi di salah satu daerah paling miskin di Filipina tersebut.
"Bendera (kaum radikal) telah dikibarkan, sinyal bahaya sudah di sana," kata Miriam Coronel Ferrer, kepala juru runding pemerintah dengan Front Pembebasan Islam Moro (MILF), kelompok pemberontak muslim terbesar di negeri ini.
Kepala juru runding pihak pemberontak Mohagher Iqbal menyatakan kelompoknya juga mengkhawatirkan penundaan waktu pelolosan RUU yang bisa membuat putus asa dan mengecewakan MILF.
"Ini adalah fakta bahwa ada radikalisme yang meningkat di antara kaum muda di Mindanao," kata dia. "Radikalisme sudah di sana, video-video berseliweran dan sangat sulit memerangi ideologi."
Pasukan keamanan mengatakan tidak ada bukti kelompok islamis lokal berkaitan dengan militan-militan yang berbasis di Timur Tengah, kendati beberapa video menunjukkan pemberontak Abu Sayyaf telah bersumpah setia kepada Daulah Islam atau ISIS, demikian Reuters.
Credit ANTARA News
Kelompok garis keras Indonesia terima dana dari Australia, Suriah
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukan) Luhut Binsar Pandjaitan. (ANTARA/M. Agung Rajasa/P003)
Hal itu, menurut dia, menambah kekhawatiran bahwa kelompok garis keras menjadikan Indonesia sebagai sasaran "terorisme" berikutnya.
Luhut berbicara di pertemuan pertahanan di Singapura, yang digelar kurang dari dua pekan setelah serangan bom dan senjata terjadi di Jakarta, yang menewaskan empat warga.
Dia mengungkapkan bahwa dana sekitar 800.000 dolar AS pada pekan lalu dikirimkan kepada kelompok garis keras di Indonesia.
Kelompok bersenjata ISIS menyatakan bertanggung jawab atas serangan di Jakarta pada 14 Januari 2015 itu, yang memicu kekhawatiran akan memijakkan kakinya di Asia Tenggara.
"Kami sekarang berada di jalur benar tentang bagaimana cara kerja mereka mendapatkan dana," kata Luhut.
Dia merinci bahwa 100.000 dolar AS berasal dari kota Raqa, Suriah, yang menjadi ibu kota negara khilafah tersendiri ISIS, untuk mendukung kegiatan kelompok garis keras di Indonesia dan sekitar 700.000 dolar AS dari Australia.
Namun, dia tidak tahu dari mana dana dari Australia itu.
"Sekarang, petugas kami bekerja keras, mencoba memantau dukungan pendanaan ini, karena tanpa ada pendanaan, saya tidak berpikir mereka dapat bergerak secara agresif," kata mantan Duta Besar RI untuk Singapura itu seperti dikutip AFP.
Dia tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang pendanaan kelompok garis keras itu.
Luhut menekankan keinginannya untuk memperluas kerja sama internasional karena tidak ada negara yang melawan ancaman sendirian.
Dia menyebutkan keterangan tersebut disebarkan oleh Australia dan Indonesia terkait aliran dana sekaligus sebagai komunikasi hotline dengan Singapura sebagai percontohan "kerja sama yang bagus" di antara beberapa negara.
Luhut juga menyampaikan bahwa senjata yang digunakan untuk menyerang Jakarta diselundupkan dari Mindanao, wilayah kepulauan di Filipina selatan, ke kota Poso.
Luhut dan Menteri Pertahanan Singapura Ng Eng Hen mengatakan dukungan dana dan logistik dari luar negeri menjadi bukti bahwa koordinasi kelompok teroris di kawasan makin meningkat.
"Itu jaringan pendanaan internasional. Anda harus berupaya untuk mencegah dan menghambat agar aliran dana terputus," kata Ng kepada wartawan, yang mengikuti jumpa pers bersama Luhut itu.
"Semakin kita bekerja sama, semakin kita menjadi kuat. Hal ini adalah sebuah perjuangan yang mungkin terjadi dalam beberapa dekade, kami butuh beberapa mitra dalam mengatasi persoalan ini," kata Ng.
Singapura pada pekan lalu menangkap 27 warga negara Bangladesh yang bekerja di bangunan tahun lalu karena mendukung persenjataan kelompok milisi seperti ISIS dan mendeportasi 26 di antara mereka.
Pejabat di sana menyatakan bahwa sementara para pekerja sedang dipersiapkan untuk melakukan serangan di negara asal mereka dan di tempat lain, mereka bisa dengan mudah berubah melawan Singapura, demikian dilansir dari AFP.
Credit ANTARA News
Presiden dianugerahi bintang jasa tertinggi Timor Leste
Presiden Joko Widodo (FOTO/Widodo S. Jusuf)
Berdasarkan keterangan resmi Tim Komunikasi Presiden Ari Dwipayana di Jakarta, Selasa, Presiden Jokowi mengawali kunjungan kenegaraan di Dili, Timor Leste, pada Selasa 26 Januari 2016.
Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo berkunjung ke Istana Kepresidenan atau Palacio Presidencial, Dili Timor Leste.
Setibanya di Istana Kepresidenan pada pukul 11.00 waktu setempat, Presiden dan Ibu Negara disambut Presiden Timor Leste Taur Matan Ruak dan Ibu Negara Isabel da Costa Ferreira.
Setelah dikumandangkan lagu kebangsaan kedua negara dan dentuman meriam sebanyak 21 kali, Presiden Jokowi dan Presiden Taur Matan Ruak melakukan pemeriksaan jajar kehormatan.
Pada kesempatan itu Presiden Jokowi akan menerima bintang jasa tertinggi di negara itu yakni Grande Colar de Ordem de Timor Leste.
Bintang Jasa Republik Demokratik Timor Leste Grande Colar de Ordem de Timor Leste adalah bintang jasa tertinggi yang diberikan hanya kepada Kepala Negara Asing oleh Pemerintah Timor Leste.
Sebelum pertemuan Tete-A-Tete, Presiden dan Ibu Negara menuju lobi utama Istana Kepresidenan untuk mengisi buku tamu.
Usai pertemuan antara Presiden Jokowi dan Presiden Taur Matan Ruak, Presiden Jokowi mendapatkan anugerah bintang jasa tertinggi itu dari Presiden Taur Matan Ruak.
Credit ANTARA News
Indonesia diminta tempatkan perwakilan cyber di PBB
Ilustrasi Peretas Internet (ANTARA News/Grafis)
Deputi VII Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur (Kominfotur) Agus R. Barnas di Jakarta, Minggu, mengatakan bahwa tahun ini Indonesia diminta untuk dapat mengajukan wakil pada tingkat ahli (expert) dalam keanggotaan GGE mengenai keamanan informasi.
"Usulan ini terutama disampaikan oleh Pemerintah Rusia melalui Nota Diplomatik Perutusan Tetap Federasi Rusia untuk PBB di New York," katanya.
Agus menyebutkan sejumlah hal pokok yang disampaikan dalam nota diplomatik tersebut, di antaranya bahwa Sekretariat PBB tengah melakukan finalisasi terkait persiapan permulaan kerja dari GGE keamanan informasi yang baru.
Pendirian GGE tersebut sebelumnya telah diatur dalam Operative Paragraph dari Resolusi Majelis Umum PBB Nomor A/RES/70/237.
"GGE akan terdiri atas para ahli yang mewakili 25 negara yang akan dipilih oleh Sekjen PBB berdasarkan proporsi alokasi geografis yang merata atau equitable geographical distribution," katanya.
Agus menambahkan bahwa pemerintah Rusia telah menilai partisipasi Indonesia sangat berpotensi memberikan kontribusi positif terhadap kinerja GGE.
Untuk itulah Pemerintah Rusia menginisiasi untuk menjadi pihak paling awal yang mengusulkan agar Indonesia dapat mempertimbangkan untuk meminta United Nations Office of Disarmament Affairs (UNODA), khususnya kepada Acting High Representative for Disarmament Affairs yakni Mr. Kim Won-soo.
Indonesia sendiri tercatat memiliki wakil dalam GGE serupa terakhir kali pada tahun 2011.
Pemerintah RI melalui Kementerian Luar Negeri cq Direktorat Jenderal Multilateral telah bersurat kepada Deputi VII Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan khususnya kepada Desk Ketahanan dan Keamanan Informasi Cyber Nasional (DKKICN) perihal usulan pengajuan wakil Indonesia dalam keanggotaan GGE tersebut.
Agus yang juga Ketua DKKICN itu berharap Indonesia segera dapat menempatkan wakilnya pada GGE.
Credit ANTARA News
"Opersi Tinombala" targetkan tangkap Santoso alias Abu Wardah dalam 60 hari
Penambahan
Pasukan Pengamanan Poso. Sejumlah prajurit TNI dari Kesatuan Raider
menaiki pesawat yang akan mengangkut mereka menuju Poso di Bandara
Mutiara Sis Aljufri, Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (23/1). Sekitar 1.000
orang prajurit dari Kesatuan Kopassus, Marinir, Raider, dan Kostrad akan
bergabung dengan 2.000 personel gabungan TNI dan Polri yang sudah lebih
dahulu ada di Poso untuk melancarkan operasi keamanan memburu kelompok
sipil bersenjata. (ANTARA FOTO/Basri Marzuki)
"Operasi Tinombala yang sudah dimulai dari tanggal 10 Januari 2016, dan kini sudah memasuki minggu ketiga. Kita optimistis dengan sisa waktu operasi ini, mampu menyelesaikan tugas," kata Kepala Operasi Daerah (Kaopsda) Tinombala, Kombes Pol. Leo Bona Lubis, Senin.
Menurutnya optimisme itu didukung dengan peran masyarakat yang resah akibat teror yang mereka lakukan, khususnya di wilayah Kabupaten Poso.
Selain itu, aparat kepolisian juga mendapatkan dukungan penuh dari TNI dalam memperkuat pelaksanaan operasi.
Dia menambahkan penangkapan Santoso Cs merupakan salah satu program "quick win" Polri. Apalagi aksi teror dan keberadaan kelompok santoso dari sudut apapun tidak ada pembenarannya.
"Operasi Tinombala yang sudah dimulai dari tanggal 10 Januari 2016, dan kini sudah memasuki minggu ketiga. Kita optimis dengan sisa waktu operasi ini, mampu menyelesaikan tugas," kata Wakapolda Sulteng tersebut.
Oleh karenanya, dia meminta kepada seluruh personil memasang telinga dan mata untuk menyerap semua informasi terkait keberadaan kelompok Santoso Cs dan melaporkannya ke Kaopsda langsung atau secara berjenjang.
Diketahui, dalam kurun tiga tahun terakhir, terjadi tiga kali pergantian Kepala Kepolisian Daearah (Kapolda) Sulteng, namun aksi terorisme di wilayah Poso tak kunjung tuntas.
Operasi dalam rangka memberantas aksi dan menangkap seluruh pihak yang terlibat juga telah beberapa kali dilakukan, namun tak berbuah hasil yang menggembirakan.
Sejumlah operasi tersebut juga telah memakan korban, baik dari pihak Polri maupun TNI serta warga sipil.
Hal ini juga membuahkan kritik dari sejumlah aktivis, seperti LPS-HAM. Mereka menilai, operasi yang dilakukan hanya menghabiskan uang negara dan dinilai hanya menjadi tempat mencari kekayaan oknum tertentu.
Credit ANTARA News
Senin, 25 Januari 2016
Vietnam Akan Gunakan Satelit India untuk Awasi China
Langkah China dalam membangun pulau
buatan untuk pangkalan militer di Laut China Selatan membuat gerah
Vietnam. (Reuters/CNES 2015)
Menurut sumber Reuters di pemerintah India, Organisasi Riset Angkasa India, ISRO, akan mendanai dan membangun pusat penerimaan data dan pelacakan satelit di Kota Ho Chi Minh. Menurut media India, biaya pembangunan fasilitas ini sekitar US$23 juta atau lebih dari Rp319 miliar.
Walau dikategorikan sebagai fasilitas sipil dengan kegunaan untuk keperluan pertanian, ilmu pengetahuan dan lingkungan, namun teknologi ini juga bisa digunakan untuk kebutuhan militer, seperti yang disampaikan oleh para ahli.
Apalagi, pemerintah Hanoi selama ini tengah mengembangkan kemampuan teknologi intelijen, pengawasan dan mata-mata mereka menyusul ketegangan dengan China di laut sengketa.
India memiliki pengalaman 54 tahun dalam program antariksa dan menjadwalkan peluncuran satelit setiap bulannya. Negara ini memiliki stasiun satelit darat di kepulauan Andaman dan Nicobar, Brunei, Biak di Indonesia, dan Mauritius.
Namun tidak seperti pos pemantauan satelit luar negeri lainnya, fasilitas India di Ho Chi Minh akan memberikan citra satelit pengawasan bumi India kepada Vietnam. Menurut pejabat India, hal ini sesuai kesepakatan karena Vietnam telah memberi izin India membangun pos satelit di kota mereka.
"Ini semacam quid pro quo yang memungkinkan Vietnam menerima gambar IRS [pencitraan jarak jauh India] secara langsung, tanpa meminta dari India. Tentu saja ini termasuk bagian dari wilayah China yang menjadi kepentingan Vietnam," kata pejabat India yang enggan disebut namanya.
Kementerian Luar Negeri Vietnam membenarkan kerja sama satelit ini namun tidak memberi rincian.
Kementerian Pertahanan China saat dikonfirmasi menegaskan bahwa pos satelit itu bukan untuk tujuan militer. Sementara Kemlu China belum berkomentar.
Vietnam sendiri telah meluncurkan satelit pemantau bumi pada 2013, namun menurut Koh perangkat tersebut tidak mampu memberikan pencitraan resolusi tinggi.
Baik India dan Vietnam memiliki sengketa wilayah dengan China. Langkah China dalam membangun pulau buatan untuk pangkalan militer di Laut China Selatan membuat gerah Vietnam dan negara pengklaim lainnya. Dikhawatirkan, ketegangan di perairan itu bisa berujung pada konflik di kawasan.
Belum ada kepastian kapan pos pemantauan satelit itu akan dibangun. India tidak memiliki jangka waktu terkait proyek ini.
"Ini masih dalam tahap awal, kami masih dalam dialog dengan pemerintah Vietnam," kata Deviprasad Karnik, juru bicara ISRO.
Credit CNN Indonesia
AS Mulai Bangun Pangkalan Udara di Suriah
Sumber militer Suriah itu menuturkan, AS sedang memperluas pangkalan udara di Milan yang berada provinsi Hasakah. Pangkalan udara ini dahulu biasa digunakan untuk lepas landas pesawat kecil yang hendak menyemprotkan pestisida ke sejumlah ladang yang ada di wilayah tersebut.
"Hampir 100 ahli asal Amerika bersama dengan pasukan Kurdi telah melakukan pekerjaan untuk melebarkan landasan dan memperbaharui beberapa infrastruktur," kata sumber itu yang berbicara dalam konsisi anonim, seperti dilansir Al Arabiya pada Minggu (24/1).
"Pangkalan udara tersebut akan digunakan untuk tempat mendarat dan lepas landa helikopter dan pesawat kargo. Saat ini panjang lintasan sudah mencapai 2.700 meter dan siap untuk digunakan oleh pesawat yang akan mengangkut peralatan dan amunisi," sambungnya.
Pentagon sendiri masih enggan memberikan komentar banyak mengenai laporan tersebut. Juru bicara Komando Pusat AS Kolonel Pat Ryder hanya mengatakan bahwa belum ada perubahan strategi berarti di Suriah.
Credit Sindonews
Rusia Produksi Jet Tempur Supersonik T-50 pada 2017
Pesawat jet tempur PAK-FA (Perspektif Air Complex Frontline Aviation) sedang diproduksi oleh KnAAPO (Komsomolsk-on-Amur Aircraft Production Association) di Timur Jauh Rusia. KnAAPO merupakan BUMN manufaktur pesawat yang memproduksi pesawat militer dan pesawat sipil seperti Sukhoi Super Jet.
Panglima Angkatan Udara Rusia, Viktor Bondarev, yang baru-baru ini mengunjungi fasilitas produksi KnAAPO, mengatakan kepada RIA Novosti bahwa dia sangat senang dengan perkembangan pembuatan pesawat jet tempur PAK-FA atau T-50.
”Kesebelas pesawat T-50 ada pada ‘tempat tidur’ dan 60-70 persen sudah siap. Pesawat ini akan memasuki tahap yang terakhir dalam rangkaian tes,” kata Bondarev, kemarin. Dia 100 persen yakin bahwa pesawat jet tempur canggih yang dijuluki “robot terbang” itu akan melewati pengujian pemerintah pada akhir 2016.
”Tahun depan pesawat masuk ke dalam produksi serial,” ujarnya. Pada saat ini, pesawat jet tempur PAK-FA didukung dengan dua mesin AL-41F1 yang memungkinkan untuk terbang dengan kecepatan jelajah supersonik, yakni mencapai 2.600 km/jam.
Pesawat PAK-FA sempat terbakar di Zhukovsky Airfield di dekat Moskow saat uji coba. ”Pesawat telah dipulihkan dan telah terbang. Ini berfungsi sebagai bukti pesawat sangat dipertahankan, kita perlu mesin seperti itu,” ujarnya Bondarev.
Credit Sindonews
Langganan:
Postingan (Atom)