CB, Beijing – Perdana Menteri Malaysia,
Mahathir Mohamad, mengatakan dua proyek infrastruktur raksasa yang
dibiayai perusahaan Cina dibatalkan seusai bertemu dengan PM Li Keqiang
dan Presiden Xi Jinping di Beijing.
Kedua proyek itu adalah pembangunan jalur kereta api East Cost Rail Link
(ECRL), yang nilainya mencapai sekitar US$20 miliar atau sekitar Rp291
triliun dan proyek pipanisasi gas di Sabah, yang nilainya mencapai
sekitar US$2 miliar atau sekitar Rp29 triliun.
Mahathir juga menyesalkan adanya kesepakatan itu, yang dibuat antara pemerintahan bekas PM Najib Razak dengan Cina, yang justru membebani keuangan Malaysia.
“Jika kami harus membayar kompensasi, kami akan bayar. Ini kebodohan negosiasi sebelumnya. Kami harus cari jalan ke luar dari proyek-proyek ini. Ini kebodohan orang kami sendiri,” kata Mahathir kepada media di Beijing seusai kunjungan lima hari ke Cina pada Selasa, 21 Agustus 2018 sebelum pulang ke Malaysia seperti dilansir SCMP.
Bekas PM Malaysia Najib Razak melakukan wawancara pertama dengan Reuters di sebuah resor di Langkawi soal kasus dugaan korupsi 1MDB, Rabu, 20 Juni 2018. Reuters
Mahathir menjelaskan kedua proyek raksasa itu tidak dilanjutkan karena pemerintah Malaysia memutuskan untuk mengurangi beban utang saat ini. “Proyek-proyek ini akan ditunda hingga kami mampu membayarnya, dan juga mengurangi biayanya,” kata Mahathir.
Mahathir mengatakan dia menjelaskan kepada Jinping dan Keqiang mengapa kesepakatan perjanjian kedua proyek itu merugikan Malaysia. “Mereka sepakat,” kata dia. Menurut dia, awalnya para pemimpin Cina tidak memahami dengan kebijakan yang dibuat pemerintah Malaysia.
“Saya meyakini Cina tidak akan mau melihat Malaysia menjadi negara bangkrut,” begitu dilansir New Straits Times dalam jumpa pers Mahathir tadi.
Mahathir mengalahkan Najib Razak pada pemilu yang digelar pada 9 Mei 2018. Dia lalu mengkaji ulang sejumlah proyek infrastruktur raksasa yang disepakati Najib dengan Cina. Saat ini,
Najib berstatus tersangka untuk dua kasus yaitu kasus dugaan menerima suap dari SRC International, yang merupakan anak perusahaan investasi 1Malaysia Development Berhad atau 1MDB. Najib juga menjadi terdakwa untuk kasus pencucian uang, yang ditangani oleh KPK Malaysia atau MACC.
Mahathir juga menyesalkan adanya kesepakatan itu, yang dibuat antara pemerintahan bekas PM Najib Razak dengan Cina, yang justru membebani keuangan Malaysia.
“Jika kami harus membayar kompensasi, kami akan bayar. Ini kebodohan negosiasi sebelumnya. Kami harus cari jalan ke luar dari proyek-proyek ini. Ini kebodohan orang kami sendiri,” kata Mahathir kepada media di Beijing seusai kunjungan lima hari ke Cina pada Selasa, 21 Agustus 2018 sebelum pulang ke Malaysia seperti dilansir SCMP.
Bekas PM Malaysia Najib Razak melakukan wawancara pertama dengan Reuters di sebuah resor di Langkawi soal kasus dugaan korupsi 1MDB, Rabu, 20 Juni 2018. Reuters
Mahathir menjelaskan kedua proyek raksasa itu tidak dilanjutkan karena pemerintah Malaysia memutuskan untuk mengurangi beban utang saat ini. “Proyek-proyek ini akan ditunda hingga kami mampu membayarnya, dan juga mengurangi biayanya,” kata Mahathir.
Mahathir mengatakan dia menjelaskan kepada Jinping dan Keqiang mengapa kesepakatan perjanjian kedua proyek itu merugikan Malaysia. “Mereka sepakat,” kata dia. Menurut dia, awalnya para pemimpin Cina tidak memahami dengan kebijakan yang dibuat pemerintah Malaysia.
“Saya meyakini Cina tidak akan mau melihat Malaysia menjadi negara bangkrut,” begitu dilansir New Straits Times dalam jumpa pers Mahathir tadi.
Mahathir mengalahkan Najib Razak pada pemilu yang digelar pada 9 Mei 2018. Dia lalu mengkaji ulang sejumlah proyek infrastruktur raksasa yang disepakati Najib dengan Cina. Saat ini,
Najib berstatus tersangka untuk dua kasus yaitu kasus dugaan menerima suap dari SRC International, yang merupakan anak perusahaan investasi 1Malaysia Development Berhad atau 1MDB. Najib juga menjadi terdakwa untuk kasus pencucian uang, yang ditangani oleh KPK Malaysia atau MACC.
Credit tempo.co
