Credit republika.co.id
Kamis, 08 November 2018
Klan Shinawatra Bikin Partai Baru Hadapi Pemilu Thailand
Mantan PM Thailand Yingluck Shinawatra. (REUTERS/Chaiwat Subprasom)
Seperti dilansir Reuters, Rabu (7/11), kabarnya partai baru bentukan keluarga Shinawatra itu bernama Partai Thai Raksa Chart. Anggotanya terdiri dari kerabat dan sepupu Thaksin dan Yingluck Shinawatra, para penasihat, dan kelompok muda yang menjadi sekutu politik mereka.
Partai baru itu bakal dipimpin oleh Preechapol Pongpanich. Dia adalah mantan anggota legislatif dari Partai Puea Thai, yang sebelumnya menjadi kendaraan politik Thaksin dan Yingluck.
"Ini strategi politik Puea Thai untuk bisa mengikuti sistem pemilihan untuk mendapatkan banyak kursi," kata pakar politik Thailand, Yuttaporn Issarachai.
Issarachai mengatakan partai baru itu bisa menjadi perpanjangan tangan Puea Thai dalam politik Thailand guna meraih kursi. Namun, mereka juga diperkirakan menjadi cadangan jika pemerintah junta militer membubarkan Puea Thai. Penyebabnya adalah junta militer melarang mereka mengikuti pemilu, jika ternyata Komisi Pemilihan Umum Negeri Gajah Putih menemukan bukti partai itu masih dikendalikan oleh Thaksin dan Yingluck.
Junta militer Thailand menjanjikan pemilihan akan digelar pada Februari dan Mei 2019. Angkatan bersenjata yang mendapat dukungan kerajaan nantinya akan bersaing dengan kekuatan politik sipil lain.
Thaksin yang menjadi perdana menteri Thailand dikudeta pada 2006 lalu. Dua tahun setelah dikudeta dia dijatuhi vonis bersalah akibat korupsi. Persidangannya digelar secara in absentia selama kurun 2008 hingga 2012. Mantan petinggi perusahaan telekomunikasi itu hingga saat ini hidup dalam pengasingan.
Sang adik, Yingluck sempat menggantikannya menjadi perdana menteri. Namun, dia juga dikudeta pada 2014 akibat tuduhan korupsi. Pada tahun lalu dia kabur ke luar negeri guna menghindari pengadilan. Akhirnya dia divonis 5 tahun penjara secara in absentia.
Partai-partai politik yang berkoalisi dengan klan Shinawatra memang selalu memenangkan pemilihan dalam dekade sebelumnya. Namun, junta militer membuat aturan baru untuk melemahkan partai-partai besar seperti Puea Thai, dan hasilnya efektif memangkas jumlah konstituen di daerah-daerah basis suara klan Shinawatra. Meski begitu, pamor klan Shinawatra masih cukup kuat terutama di daerah pedesaan sebelah timur laut Thailand.
Credit cnnindonesia.com
Pengebom New York dinyatakan bersalah dukung IS
USA-STOCKS People sit outside the New
York Stock Exchange (NYSE) during the morning commute in New York City,
U.S., September 15, 2016. REUTERS/Brendan McDermid - RTSNWHN (reuters)
New York (CB) - Pria Bangladesh, yang dituduh meledakkan
bom pada Desember di stasiun kereta bawah tanah kota New York atas nama
IS, pada Selasa dinyatakan bersalah dalam enam dakwaan.
Dakwaan terhadapnya termasuk penggunaan senjata pemusnah massal dan dukungan kepada organisasi teroris, kata jaksa federal.
Putusan atas pria tersebut, Akayed Ullah, dikeluarkan setelah juri bersidang satu pekan di pengadilan federal Manhattan.
Ullah, 28, terancam mendapat hukuman penjara seumur hidup.
Pengacara Ullah menolak menanggapi putusan tersebut. Mereka tidak mempertentangkan dakwaan pengeboman, tapi mengatakan motif Ullah adalah mengakhiri hidupnya. Menurut mereka, Ullah tidak berniat mendukung IS kendati ia pernah menyerap propaganda kelompok militan itu melalui Internet.
Ullah ditahan Desember lalu setelah meledakkan bom rakitan di sebuah lorong pejalan kaki, yang menghubungkan beberapa jalur kereta bawah tanah dengan terminal bus di Manhattan tengah.
Ledakan tidak menimbulkan korban jiwa namun pihak berwenang mengatakan tiga orang mengalami luka ringan. Stasiun kereta bawah tanah tersebut serta Terminal Bus Port Authority ditutup sementara pada pagi itu.
Jaksa federal mengatakan Ullah membuat bom dari sebuah pipa yang diambil dari lokasi pembangunan, tempat ia pernah bekerja sebagai tukang listrik, dengan menggunakan pentol korek dan gula sebagai peledak dan sekrup sebagai pecahan peluru. Mereka mengatakan Ullah terinspirasi propaganda ISIS, yang menyeru para pendukungnya untuk melakukan serangan-serangan "independen".
Sebelum serangan itu, kata tim jaksa, Ullah menulis di Facebook, "Trump kau gagal melindungi negaramu," diikuti dengan pesan dalam bahasa Arab yang berisi pernyataan dukungan bagi IS.
Ullah sebelumnya tinggal bersama ibu, saudara perempuan dan dua saudara laki-laki di Brooklyn. Ia memiliki kartu penduduk tetap Amerika Serikat.
Pada saat Ullah melakukan serangan, istrinya tinggal di Bangladesh. Pasangan tersebut memiliki seorang bayi laki-laki berusia enam bulan.
Istri Ullah mengatakan kepada penyelidik Bangladesh bahwa sebelum pindah ke Amerika Serikat, Ullah tidak menjalankan ibadah secara teratur. Pihak berwenang juga mengatakan Ullah tidak memiliki catatan kejahatan di negara asalnya.
Dakwaan terhadapnya termasuk penggunaan senjata pemusnah massal dan dukungan kepada organisasi teroris, kata jaksa federal.
Putusan atas pria tersebut, Akayed Ullah, dikeluarkan setelah juri bersidang satu pekan di pengadilan federal Manhattan.
Ullah, 28, terancam mendapat hukuman penjara seumur hidup.
Pengacara Ullah menolak menanggapi putusan tersebut. Mereka tidak mempertentangkan dakwaan pengeboman, tapi mengatakan motif Ullah adalah mengakhiri hidupnya. Menurut mereka, Ullah tidak berniat mendukung IS kendati ia pernah menyerap propaganda kelompok militan itu melalui Internet.
Ullah ditahan Desember lalu setelah meledakkan bom rakitan di sebuah lorong pejalan kaki, yang menghubungkan beberapa jalur kereta bawah tanah dengan terminal bus di Manhattan tengah.
Ledakan tidak menimbulkan korban jiwa namun pihak berwenang mengatakan tiga orang mengalami luka ringan. Stasiun kereta bawah tanah tersebut serta Terminal Bus Port Authority ditutup sementara pada pagi itu.
Jaksa federal mengatakan Ullah membuat bom dari sebuah pipa yang diambil dari lokasi pembangunan, tempat ia pernah bekerja sebagai tukang listrik, dengan menggunakan pentol korek dan gula sebagai peledak dan sekrup sebagai pecahan peluru. Mereka mengatakan Ullah terinspirasi propaganda ISIS, yang menyeru para pendukungnya untuk melakukan serangan-serangan "independen".
Sebelum serangan itu, kata tim jaksa, Ullah menulis di Facebook, "Trump kau gagal melindungi negaramu," diikuti dengan pesan dalam bahasa Arab yang berisi pernyataan dukungan bagi IS.
Ullah sebelumnya tinggal bersama ibu, saudara perempuan dan dua saudara laki-laki di Brooklyn. Ia memiliki kartu penduduk tetap Amerika Serikat.
Pada saat Ullah melakukan serangan, istrinya tinggal di Bangladesh. Pasangan tersebut memiliki seorang bayi laki-laki berusia enam bulan.
Istri Ullah mengatakan kepada penyelidik Bangladesh bahwa sebelum pindah ke Amerika Serikat, Ullah tidak menjalankan ibadah secara teratur. Pihak berwenang juga mengatakan Ullah tidak memiliki catatan kejahatan di negara asalnya.
Credit antaranews.com
AS Sangat Prihatin Sistem Rudal S-300 Rusia Dikendalikan Suriah
WASHINGTON
- Amerika Serikat (AS) sangat prihatin dengan pengerahan sistem rudal
anti-pesawat S-300 Rusia di Suriah. Musababnya, senjata pertahanan
canggih itu dikendalikan pasukan rezim Presiden Bashar al-Assad yang
kemampuannya diragukan Washington.
Reaksi Washington ini muncul setelah sebelumnya seorang pejabat Israel menyebut pengiriman S-300 Rusia ke Suriah sebagai kesalahan besar. Tel Aviv mengancam akan menghancurkan senjata pertahanan tersebut jika digunakan pasukan Assad untuk menembaki pesawat jet tempur Israel.
"Kami sangat prihatin tentang sistem S-300 yang dikerahkan ke Suriah. Masalahnya adalah pada tingkat detail. Siapa yang akan mengendalikannya? Apa peran yang akan dimainkannya," kata utusan khusus AS untuk Suriah, James Jeffrey, pada konferensi pers pada hari Rabu waktu Amerika.
Rusia mulai menyebarkan sistem rudal anti-pesawat tersebut ke Suriah pada 2 Oktober sebagai tanggapan atas insiden jatuhnya pesawat mata-mata Il-20 Moskow di Latakia pada 17 September lalu. Pesawat itu secara tak sengaja ditembak jatuh sistem rudal S-200 Suriah saat merespons serangan empat jet tempur F-16 Israel.
Sebanyak 15 tentara Moskow tewas dalam insiden jatuhnya pesawat Il-20. Moskow menyalahkan para pilot Tel Aviv yang dianggap menggunakan pesawat Il-20 sebagai tameng terhadap serangan S-200 Damaskus. Namun, Tel Aviv menolak disalahkan.
"Upaya kami segera adalah mencoba untuk menenangkan situasi itu dan kemudian beralih ke solusi jangka panjang," kata Jeffrey, mengomentari pesawat Rusia yang jatuh. Dia menambahkan bahwa insiden tersebut menunjukkan bahaya dimiliki beberapa militer yang terkonsentrasi di sebuah daerah kecil di Suriah.
"Rusia telah permisif, dalam konsultasi dengan Israel, tentang serangan Israel terhadap sasaran Iran di dalam Suriah. Kami tentu berharap bahwa pendekatan permisif akan terus berlanjut," kata diplomat AS itu, seperti dikutip Sputnik, Kamis (8/11/2018).
Menurut Jeffrey, Tel Aviv memiliki kepentingan eksistensial dalam memblokir Iran dari penggelaran rudal jarak jauh di Suriah yang dapat digunakan di dalam Suriah. AS, lanjut dia, sepenuhnya mendukung kebutuhan Israel untuk mempertahankan diri terhadap ancaman tersebut.
Washington sendiri siap menempatkan tekanan keuangan dan lainnya terhadap Iran untuk lebih aktif menentang kegiatan Teheran di kawasan."Khususnya di Irak, Suriah dan Yaman," kata diplomat tersebut.
Reaksi Washington ini muncul setelah sebelumnya seorang pejabat Israel menyebut pengiriman S-300 Rusia ke Suriah sebagai kesalahan besar. Tel Aviv mengancam akan menghancurkan senjata pertahanan tersebut jika digunakan pasukan Assad untuk menembaki pesawat jet tempur Israel.
"Kami sangat prihatin tentang sistem S-300 yang dikerahkan ke Suriah. Masalahnya adalah pada tingkat detail. Siapa yang akan mengendalikannya? Apa peran yang akan dimainkannya," kata utusan khusus AS untuk Suriah, James Jeffrey, pada konferensi pers pada hari Rabu waktu Amerika.
Rusia mulai menyebarkan sistem rudal anti-pesawat tersebut ke Suriah pada 2 Oktober sebagai tanggapan atas insiden jatuhnya pesawat mata-mata Il-20 Moskow di Latakia pada 17 September lalu. Pesawat itu secara tak sengaja ditembak jatuh sistem rudal S-200 Suriah saat merespons serangan empat jet tempur F-16 Israel.
Sebanyak 15 tentara Moskow tewas dalam insiden jatuhnya pesawat Il-20. Moskow menyalahkan para pilot Tel Aviv yang dianggap menggunakan pesawat Il-20 sebagai tameng terhadap serangan S-200 Damaskus. Namun, Tel Aviv menolak disalahkan.
"Upaya kami segera adalah mencoba untuk menenangkan situasi itu dan kemudian beralih ke solusi jangka panjang," kata Jeffrey, mengomentari pesawat Rusia yang jatuh. Dia menambahkan bahwa insiden tersebut menunjukkan bahaya dimiliki beberapa militer yang terkonsentrasi di sebuah daerah kecil di Suriah.
"Rusia telah permisif, dalam konsultasi dengan Israel, tentang serangan Israel terhadap sasaran Iran di dalam Suriah. Kami tentu berharap bahwa pendekatan permisif akan terus berlanjut," kata diplomat AS itu, seperti dikutip Sputnik, Kamis (8/11/2018).
Menurut Jeffrey, Tel Aviv memiliki kepentingan eksistensial dalam memblokir Iran dari penggelaran rudal jarak jauh di Suriah yang dapat digunakan di dalam Suriah. AS, lanjut dia, sepenuhnya mendukung kebutuhan Israel untuk mempertahankan diri terhadap ancaman tersebut.
Washington sendiri siap menempatkan tekanan keuangan dan lainnya terhadap Iran untuk lebih aktif menentang kegiatan Teheran di kawasan."Khususnya di Irak, Suriah dan Yaman," kata diplomat tersebut.
Israel
dan AS telah berulang kali menuduh Teheran mengerahkan pasukan dan
peralatan canggih di Suriah. Para pejabat Iran telah membantah tuduhan
tersebut dan menegaskan bahwa mereka hanya mengirim penasihat militer
yang membantu pemerintah Damaskus dalam perjuangannya melawan para
jihadis. Teheran juga menegaskan kehadiran personel militernya sah
karena atas permintaan pemerintah Suriah, tidak seperti AS yang tak
dikehendaki pemerintah Assad.
Israel telah melakukan lebih dari 200 misi serangan di Suriah selama satu setengah tahun hingga awal September 2018. Namun, belum mengonfirmasi telah melakukan serangan lagi atau belum sejak insiden jatuhnya pesawat Il-20 Moskow.
Israel telah melakukan lebih dari 200 misi serangan di Suriah selama satu setengah tahun hingga awal September 2018. Namun, belum mengonfirmasi telah melakukan serangan lagi atau belum sejak insiden jatuhnya pesawat Il-20 Moskow.
Credit sindonews.com
Profesor Universitas Inggris Sebut Israel Dalangi Teror 9/11
CB, Jakarta - Seorang profesor universitas di Inggris membuat klaim di Twitter yang mengklaim Israel adalah otak dibalik teror 9/11 di Amerika Serikat.
Dilansir dari Sputniknews, 7 November 2018, Profesor Kees van der Pijl sedang diselidiki oleh Sussex University karena menuduh Al Qaeda adalah kaki tangan untuk Mossad dan menyalahkan Israel untuk teror 9/11.
Profesor juga berbagi artikel ke platform teori konspirasi Wiki Spooks, menuduh pemerintah Israel mengatur serangan 11 September dengan bantuan dari Zionis di pemerintah AS.
Tweet itu dengan cepat menimbulkan reaksi. Kemudian profesor langsung menghapusnya.
Profesor Kees van der Pijl.[Dailymail.co.uk]
Sussex University mengatakan mereka sedang menyelidiki masalah ini dan belum memutuskan apakah mereka akan mengambil tindakan disiplin terhadap profesor, yang sebelumnya menjabat sebagai kepala departemen hubungan internasional universitas.
Artikel yang sama dikutip oleh Pendeta Gereja Inggris Dr. Stephen Sizer pada 2015, di Holocaust Memorial dan dipaksa untuk meminta maaf atas komentarnya.
Dilansir dari Dailymail.co.uk, Van der Pijl sekarang tinggal di Amsterdam dan telah dianugerahi gelar emeritus pada 2012, gelar kehormatan yang diberikan kepada pensiunan akademisi yang memungkinkan mereka untuk tetap menyebut diri mereka profesor.
Selama di Sussex, dia menerima penghargaan atas kontribusi luar biasa nya untuk kehidupan akademik pada 2002, 2007, 2008, dan 2011.
Menanggapi kritikan anti-Semitisme atas klaim teror 9/11 Israel, profesor menjawab, "Jika kritik terhadap garis keras Likud dan Mossad, yang saat ini telah membuat jutaan orang mati dan beberapa negara hancur, adalah kejahatan anti-Semitisme, maka saya bersalah."
Dilansir dari Sputniknews, 7 November 2018, Profesor Kees van der Pijl sedang diselidiki oleh Sussex University karena menuduh Al Qaeda adalah kaki tangan untuk Mossad dan menyalahkan Israel untuk teror 9/11.
Profesor juga berbagi artikel ke platform teori konspirasi Wiki Spooks, menuduh pemerintah Israel mengatur serangan 11 September dengan bantuan dari Zionis di pemerintah AS.
Profesor Kees van der Pijl.[Dailymail.co.uk]
Sussex University mengatakan mereka sedang menyelidiki masalah ini dan belum memutuskan apakah mereka akan mengambil tindakan disiplin terhadap profesor, yang sebelumnya menjabat sebagai kepala departemen hubungan internasional universitas.
Artikel yang sama dikutip oleh Pendeta Gereja Inggris Dr. Stephen Sizer pada 2015, di Holocaust Memorial dan dipaksa untuk meminta maaf atas komentarnya.
Dilansir dari Dailymail.co.uk, Van der Pijl sekarang tinggal di Amsterdam dan telah dianugerahi gelar emeritus pada 2012, gelar kehormatan yang diberikan kepada pensiunan akademisi yang memungkinkan mereka untuk tetap menyebut diri mereka profesor.
Selama di Sussex, dia menerima penghargaan atas kontribusi luar biasa nya untuk kehidupan akademik pada 2002, 2007, 2008, dan 2011.
Menanggapi kritikan anti-Semitisme atas klaim teror 9/11 Israel, profesor menjawab, "Jika kritik terhadap garis keras Likud dan Mossad, yang saat ini telah membuat jutaan orang mati dan beberapa negara hancur, adalah kejahatan anti-Semitisme, maka saya bersalah."
Credit tempo.co
Atas Desakan Rusia, DK PBB Bahas Sanksi Terhadap Korut
NEW YORK
- Rusia telah meminta Dewan Keamanan (DK) PBB untuk mengadakan
konsultasi tertutup terkait sanksi terhadap Korea Utara (Korut). Hal itu
dikatakan juru bicara resmi Misi Permanen Rusia di PBB, Fyodor
Strzhizhovsky.
"Rusia meminta konsultasi mengenai topik sanksi terhadap Korea Utara selama konsultasi umum besok di Dewan Keamanan PBB. Pembicaraan akan diadakan tertutup," kata Strzhizhovsky seperti dilansir dari TASS, Kamis (8/11/2018).
Rusia dan China telah berulang kali mendukung keringanan bertahap sanksi PBB atas Korut.
Bulan Desember tahun lalu, DK PBB mengadopsi resolusi yang memberlakukan sanksi lebih keras terhadap Korut setelah uji coba rudal Pyongyang. Sanksi itu memberlakukan pembatasan baru penyediaan dan produk minyak serta menuntut semua negara mendeportasi tenaga kerja asal Korut dalam 24 bulan ke depan. Resolusi tersebut juga mempertimbangkan pembatasan pengiriman peralatan industri, alat berat dan transportasi ke Korut.
Permintaan konsultasi ini datang hanya beberapa jam setelah Presiden Donald Trump mengatakan ia tidak terburu-buru untuk menyelesaikan krisis atas program nuklir Korut. Trump mengatakan ia berharap untuk bertemu dengan pemimpin Korut, Kim Jong-un, awal tahun depan namun ia tidak terburu-buru.
"Rusia meminta konsultasi mengenai topik sanksi terhadap Korea Utara selama konsultasi umum besok di Dewan Keamanan PBB. Pembicaraan akan diadakan tertutup," kata Strzhizhovsky seperti dilansir dari TASS, Kamis (8/11/2018).
Rusia dan China telah berulang kali mendukung keringanan bertahap sanksi PBB atas Korut.
Bulan Desember tahun lalu, DK PBB mengadopsi resolusi yang memberlakukan sanksi lebih keras terhadap Korut setelah uji coba rudal Pyongyang. Sanksi itu memberlakukan pembatasan baru penyediaan dan produk minyak serta menuntut semua negara mendeportasi tenaga kerja asal Korut dalam 24 bulan ke depan. Resolusi tersebut juga mempertimbangkan pembatasan pengiriman peralatan industri, alat berat dan transportasi ke Korut.
Permintaan konsultasi ini datang hanya beberapa jam setelah Presiden Donald Trump mengatakan ia tidak terburu-buru untuk menyelesaikan krisis atas program nuklir Korut. Trump mengatakan ia berharap untuk bertemu dengan pemimpin Korut, Kim Jong-un, awal tahun depan namun ia tidak terburu-buru.
"Saya ingin mencabut sanksi, tetapi mereka harus responsif juga," kata Trump seperti dikutip dari France24.
Credit sindonews.com
Pertemuan Pompeo dan Tangan Kanan Kim Jong-un Batal
NEW YORK
- Pertemuan antara perwakilan Korea Utara (Korut) dan Menteri Luar
Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo dibatalkan pada menit-menit
akhir tanpa penjelasan.
Departemen Luar Negeri AS mengklaim bahwa pertemuan itu akan dijadwal ulang, dan para pejabat Korut mengatakan bahwa pertemuan puncak dengan AS masih sesuai agenda. Topik pertemuan mendatang antara Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Korut Kim Jong-un adalah proses denuklirisasi Korut dan mempertahankan rezim damai
Tetapi minggu lalu, Korut mengklaim bahwa mereka akan kembali menjalankan program senjata nuklir kecuali AS mencabut sanksi ekonomi terhadap mereka.
Departemen Luar Negeri AS mengklaim bahwa pertemuan itu akan dijadwal ulang, dan para pejabat Korut mengatakan bahwa pertemuan puncak dengan AS masih sesuai agenda. Topik pertemuan mendatang antara Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Korut Kim Jong-un adalah proses denuklirisasi Korut dan mempertahankan rezim damai
Tetapi minggu lalu, Korut mengklaim bahwa mereka akan kembali menjalankan program senjata nuklir kecuali AS mencabut sanksi ekonomi terhadap mereka.
Pompeo dijadwalkan akan bertemua dengan Kim Yong-chol bersama Utusan AS atas untuk Korut, Stephen Biegun, dalam persiapan untuk pertemuan kedua Presiden AS Donald Trump dengan pemimpin Korut Kim Jong-un seperti dikutip dari Independent, Kamis (8/11/2018).
Pembatalan atau penundaan pertemuan mungkin merupakan kemunduran untuk menjaga perdamaian antar negara.
Para pejabat Korut mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk terlalu memikirkan penundaan dan bahwa pertemuan akan dijadwal ulang untuk setiap kali jadwal dari kedua pihak memungkinkan untuk itu.
Sebuah pertemuan antara pejabat tingkat tinggi segera setelah pemilu sela bukan tujuan yang realistis, Koh Yu-hwan, seorang ahli Korut di Universitas Dongguk Seoul mengatakan. Selain itu, Korut belum siap untuk membuat pernyataan tertentu tentang senjata nuklir. Korut belum mengatakan bahwa mereka akan meninggalkan negosiasi dengan Washington.
Hubungan
antara politisi Amerika dan Korut menjadi rumit. Trump mengindahkan Kim
Jong-un awal tahun ini, ketika dia meminta daftar lokasi rudal Korut.
Namun Kim Jong-un menolak dan mengatakan bahwa itu akan seperti
menyerahkan daftar tempat bagi AS untuk menyerang, lapor Newsweek.
Credit sindonews.com
Kampanyekan Isu Antipemerintah, Raih Dukungan dari Multietnis
AMERIKA
- Para pemilih di Minnesota dan Michigan memberikan suaranya kepada dua
perempuan Muslim Amerika Serikat (AS) untuk menjadi anggota Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR).
Ilhan Omar dari Minnesota merupakan mantan pengungsi yang melarikan diri dari perang sipil di Somalia. Sedangkan Rashida Tlaib merupakan keturunan Palestina-AS. Mereka berdua merupakan perwakilan kelompok minoritas yang mendapatkan kesempatan untuk unjuk diri di DPR AS.
Keduanya berasal dari Partai Demokrat yang memang sejak awal mendukung tampilnya para politikus muda dari kalangan minoritas. Itu juga sebagai representasi bagaimana generasi dari warga keturunan migran menunjukkan perlawanan terhadap pemerintahan AS saat ini.
Di Minnesota, Ilhan, 36, warga naturalisasi AS, akan menggantikan anggota Kongres AS Keith Ellison pada 2006 merupakan Muslim pertama yang menjadi anggota DPR.
Ilhan mengampanyekan kebijakan Partai Demokrat, seperti bebas biaya kuliah, asuransi kesehatan universal, dan peningkatan anggaran perumahan. Dua tahun lalu, lIhan menjadi warga AS keturunan Somalia yang memenangkan kursi di DPRD Minnesota.
Dia juga akan menjadi anggota DPR AS pertama yang mengenakan hijab. ”Saya akan membawa nilai-nilai progresif ke Washington,” kata Ilhan kepada MinnPost. Kemudian Rashida, 42, juga memecahkan rekor sebagai perempuan Muslim yang menjadi anggota DPR AS. Sebelumnya, dia menjadi anggota parlemen di Michigan.
Anak tertua dari 14 saudara itu merupakan keturunan imigran Palestina di Detroit tempat ayahnya bekerja di Ford Motor. Rashida memang memperjuangkan nilai liberal dan ingin membatalkan kebijakan Trump yang melarang warga dari negara Muslim masuk ke AS. ”Kita pernah berdemonstrasi di Capitol, tapi kini kita akan masuk ke Capitol,” ujarnya. Bukan Rashida dan Ilhan saja yang menggebrak perpolitikan AS.
Dua perempuan keturunan asli penduduk AS juga sukses menjadi anggota DPR AS. Mereka adalah Deb Haaland dari New Mexico dan Sharice Davids berasal dari Kansas. Diharapkan terwujudnya representasi perempuan dari kalangan minoritas, pelayanan terhadap mereka juga akan semakin meningkat.
Ilhan Omar dari Minnesota merupakan mantan pengungsi yang melarikan diri dari perang sipil di Somalia. Sedangkan Rashida Tlaib merupakan keturunan Palestina-AS. Mereka berdua merupakan perwakilan kelompok minoritas yang mendapatkan kesempatan untuk unjuk diri di DPR AS.
Keduanya berasal dari Partai Demokrat yang memang sejak awal mendukung tampilnya para politikus muda dari kalangan minoritas. Itu juga sebagai representasi bagaimana generasi dari warga keturunan migran menunjukkan perlawanan terhadap pemerintahan AS saat ini.
Di Minnesota, Ilhan, 36, warga naturalisasi AS, akan menggantikan anggota Kongres AS Keith Ellison pada 2006 merupakan Muslim pertama yang menjadi anggota DPR.
Ilhan mengampanyekan kebijakan Partai Demokrat, seperti bebas biaya kuliah, asuransi kesehatan universal, dan peningkatan anggaran perumahan. Dua tahun lalu, lIhan menjadi warga AS keturunan Somalia yang memenangkan kursi di DPRD Minnesota.
Dia juga akan menjadi anggota DPR AS pertama yang mengenakan hijab. ”Saya akan membawa nilai-nilai progresif ke Washington,” kata Ilhan kepada MinnPost. Kemudian Rashida, 42, juga memecahkan rekor sebagai perempuan Muslim yang menjadi anggota DPR AS. Sebelumnya, dia menjadi anggota parlemen di Michigan.
Anak tertua dari 14 saudara itu merupakan keturunan imigran Palestina di Detroit tempat ayahnya bekerja di Ford Motor. Rashida memang memperjuangkan nilai liberal dan ingin membatalkan kebijakan Trump yang melarang warga dari negara Muslim masuk ke AS. ”Kita pernah berdemonstrasi di Capitol, tapi kini kita akan masuk ke Capitol,” ujarnya. Bukan Rashida dan Ilhan saja yang menggebrak perpolitikan AS.
Dua perempuan keturunan asli penduduk AS juga sukses menjadi anggota DPR AS. Mereka adalah Deb Haaland dari New Mexico dan Sharice Davids berasal dari Kansas. Diharapkan terwujudnya representasi perempuan dari kalangan minoritas, pelayanan terhadap mereka juga akan semakin meningkat.
”Sejarah
mencatat kita membuat kebijakan dan hukum ditulis oleh sebagian kecil
populasi dan pengalaman mereka tidak sama,” kata Brenda Choresi Carter,
Direktur Reflective Democracy Campaign.
Namun, perjuangan perempuan minoritas di parlemen tidaklah mudah. A’shanti Gholar, direktur politik Emerge America, perempuan kulit berwarna harus berjuang dengan politikus tradisional dan donor serta pemimpin partai. ”Lawan mereka adalah lelaki kulit putih,” ujarnya.
Namun, perjuangan perempuan minoritas di parlemen tidaklah mudah. A’shanti Gholar, direktur politik Emerge America, perempuan kulit berwarna harus berjuang dengan politikus tradisional dan donor serta pemimpin partai. ”Lawan mereka adalah lelaki kulit putih,” ujarnya.
Credit sindonews.com
Dua Muslimah Menang Pemilihan Kongres AS
Ilustrasi pemilihan sela Amerika Serikat. (REUTERS/Jeff Kowalsky)
Kedua perempuan itu merupakan politikus Demokrat yang berasal dari wilayah Midwest Amerika, dan tokoh yang cukup vokal dalam advokasi kelompok minoritas.
Omar (37), berhasil memenangkan kursi Dewan Perwakilan mewakili distrik Minneapolis dan Minnesota, menggantikan Keith Ellison yang merupakan muslim pertama yang terpilih menjadi anggota Kongres.
"Saya seorang muslim dan orang kulit hitam," ucap Omar dalam wawancaranya bersama salah satu majalah.
"Saya memutuskan mencalonkan diri karena banyak orang yang saya tahu benar-benar ingin menunjukan bagaimana perwakilan demokrasi seharusnya berjalan," lanjut Omar.
Omar lari ke Negeri Paman Sam saat berusia delapan tahun bersama kedua orang tuanya akibat perang sipil yang melanda Somalia saat itu. Sebelum tiba di AS, Omar dan keluargnya sempat menghabiskan waktu empat tahun tinggal di kamp pengungsian di Kenya.
Setelah itu dia dan keluarganya hijrah ke AS dan menetap di Minnesota pada 1997. Wilayah itu memiliki populasi warga Somalia yang cukup besar.
Dikutip AFP, dia memenangkan kursi legislatif negara bagian pada 2016 lalu. Sebelum itu, dia sempat bekerja sebagai pengurus komunitas di Minneapolis dan menjadi ketua organisasi pemerhati hak warga sipil Amerika-Afrika (NAACP).
Omar memutuskan mencalonkan diri dalam pemilihan Kongres setelah Ellison memutuskan menyerahkan kursinya setelah 12 tahun menjabat. Sebab dia mencalonkan diri sebagai jaksa agung negara bagian Minnesota.
Sementara itu, kemenangan Tlaib dianggap tidak mengejutkan karena perempuan 42 tahun itu bertarung dalam pemilihan Dewan Perwakilan untuk wilayah Detroit hingga Dearborn, Michigan, tanpa ada lawan.
Di sisi lain, dua perempuan suku asli AS juga terpilih menjadi anggota Kongres dalam pemilu sela. Mereka adalah Sharice Davids (38) dan Deb Haaland (57) yang merupakan kandidat dari Partai Demokrat.
Davids berasal dari Kansas yang bekerja sebagai advokat dan mahir bela diri campuran. Perempuan yang mengaku penyuka sesama jenis (lesbian) itu mengalahkan pesaingnya dari Partai Republik, Kevin Yoder.
Sedangkan Haaland berasal dari New Mexico dan berhasil menumbangkan rivalnya dari Partai Republik, Janice Arnold-Jones serta kandidat Partai Libertarian, Lloyd Princeton.
Haaland berasal dari suku Pueblo of Laguna yang berusaha keras menggugah anggota sukunya supaya menggunakan hak pilih. Dia sempat menjadi tim sukses John Kerry saat maju pilpres dan relawan Barack Obama.
"Kami butuh orang yang mau membahas permasalahan kami. Kami punya perwakilan di Kongres dan akan memperjuangkan ketersediaan makanan dan jaminan kesehatan yang layak," kata Haaland.
Credit cnnindonesia.com
Anak Imigran Palestina Jadi Wanita Muslim Pertama Kongres AS
Lahir dari rahim seorang imigran Palestina,
Rashida Tlaib, mendapatkan satu kursi di Kongres AS setelah memenangkan
pemilu sela di Michigan, Selasa (6/11). (Reuters/Rebecca Cook)
CNN melaporkan bahwa Tlaib menang telak di pemilu parlemen di distrik 13 Michigan dan langsung dipastikan mendapatkan satu kursi di Dewan Perwakilan.
Sepekan sebelum pemilu, Tlaib pernah berkata kepada CBS bahwa ia siap menjadi bagian dari sejarah perubahan di AS, di mana untuk pertama kalinya seorang perempuan Muslim bisa masuk Kongres.
"Hal pertama yang saya pikirkan ketika orang berkata saya akan menjadi 'Muslim pertama' adalah merayakan momen ini," katanya.
Melanjutkan pernyataannya, Tlaib berkata, "Kita mengubah sejarah tepat di waktu saat kita anggap itu mustahil terjadi. Dan jika kalian percaya, percayalah akan kemungkinan dari seseorang seperti saya."
Selama berkampanye, Tlaib menggaungkan tiga usulan andalannya, yaitu perawatan medis bagi semua orang, upah minimum US$15, dan reformasi regulasi imigrasi.
Pemilu sela ini mendapatkan sorotan luas karena dianggap dapat menentukan nasib kebijakan pemerintahan Presiden Donald Trump selanjutnya.
Dalam pemilu kali ini, partai tempat Trump bernaung, Partai Republik, dibayangi kekalahan dari Partai Demokrat sehingga tak dapat menempati kursi mayoritas di parlemen.
Berdasarkan hasil hitung cepat CNN, perebutan kursi antara Partai Republik dan Partai Demokrat saat ini masih sangat ketat.
Jika Demokrat menguasai parlemen, Trump diperkirakan bakal sulit menjalankan agenda politik dan kebijakannya di sisa masa jabatannya.
"Pemilu sela ini biasanya membosankan. Namun, sekarang pemilu ini jadi hal penting," ujar Trump sehari menjelang pemilu sela.
Credit cnnindonesia.com
Partai Republik pertahankan kendali di Senat AS
Presiden Amerika Serikat terpilih Donald
Trump memberikan sambutan kepada pendukungnya dalam malam pemilihan di
Manhattan, New York, Amerika Serikat, Rabu (9/11/2016). (REUTERS/Mike
Segar)
Washington (CB) - Partai Republik Amerika Serikat pada
Selasa (6/11)mempertahankan mayoritas kursi di Senat melalui pemilihan
paruh waktu 2018, kata perkiraan hasil, yang dikeluarkan media massa AS.
Saat dimulai dengan 42 kursi, yang diraihnya, Partai Republik dinyatakan sebagai pemenang dalam perebutan kursi di Senat, setidak-tidaknya delapan kali.
Sementara penghitungan suara terus berlangsung dalam perebutan kursi Senat, Partai Republik kemungkinan meraih lebih banyak kursi di lembaga tinggi Kongres itu.
Partai Demokrat gagal mencapai target untuk meraih mayoritas kursi di Senat.
Kegagalan itu sebagian disebabkan oleh demikian banyak jumlah kursi, yang harus mereka pertahankan, yang beberapa di antaranya ada di negara bagian di bawah penguasaan Partai Republik. Negara bagian berwarna "merah" itu tanpa terkendali memenangi suara pada pemilihan 2016, yang membuat Donald Trump terpilih sebagai presiden Amerika Serikat.
Dengan mayoritas baru di Senat, Partai Republik terus memiliki kekuatan untuk meneguhkan calon pejabat penting pemerintahan, termasuk Ketua Mahkamah Agung dan anggota kabinet.
Saat dimulai dengan 42 kursi, yang diraihnya, Partai Republik dinyatakan sebagai pemenang dalam perebutan kursi di Senat, setidak-tidaknya delapan kali.
Sementara penghitungan suara terus berlangsung dalam perebutan kursi Senat, Partai Republik kemungkinan meraih lebih banyak kursi di lembaga tinggi Kongres itu.
Partai Demokrat gagal mencapai target untuk meraih mayoritas kursi di Senat.
Kegagalan itu sebagian disebabkan oleh demikian banyak jumlah kursi, yang harus mereka pertahankan, yang beberapa di antaranya ada di negara bagian di bawah penguasaan Partai Republik. Negara bagian berwarna "merah" itu tanpa terkendali memenangi suara pada pemilihan 2016, yang membuat Donald Trump terpilih sebagai presiden Amerika Serikat.
Dengan mayoritas baru di Senat, Partai Republik terus memiliki kekuatan untuk meneguhkan calon pejabat penting pemerintahan, termasuk Ketua Mahkamah Agung dan anggota kabinet.
Credit antaranews.com
Demokrat rebut kendali dari Partai Republik di DPR Amerika Serikat
Ketua kampanye calon presiden Amerika
Serikat dari partai Demokrat Hillary Clinton, John Podesta berjalan
turun dari panggung setelah memberikan sambutan kepada pendukung di
malam pemilihan di New York, Amerika Serikat, Rabu (9/11/2016).
(REUTERS/Rick Wilking)
Washington (CB) - Partai Demokrat pada Selasa (6/11)
merebut kendali di Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat sehingga
membuka peluang bagi partai tersebut untuk menghadang agenda dan
mengawasi secara ketat pemerintahan Presiden Donald Trump.
Sementara itu, dalam pemilihan paruh waktu dua tahun setelah ia meraih jabatan tertinggi di Gedung Putih, Trump dan rekan-rekannya di Partai Republik memperluas kendali di Senat AS setelah berlangsungnya kampanye, yang membuat masyarakat terpecah. Kampanye seperti itu ditandai dengan percekcokan tajam menyangkut ras, imigrasi dan berbagai masalah lain terkait budaya.
Namun, hasil pemilihan paruh waktu pada Selasa merupakan kenyataan pahit bagi Trump.
NBC News memperkirakan bahwa Partai Demokrat akan menduduki mayoritas kursi, yaitu 229 berbanding 206, di DPR. Dengan demikian, Demokrat mengambil alih kendali dari Partai Republik untuk pertama kalinya dalam delapan tahun.
Media-media lainnya juga memperkirakan bahwa Partai Demokrat akan menggaet setidaknya 23 kursi, yang diduduki Republik, yang mereka perlukan untuk menjadi pemenang mayoritas.
Dengan mendapatkan mayoritas kursi di DPR, Demokrat akan memiliki kekuatan untuk menyelidiki pengembalian pajak Donald Trump, kemungkinan konflik-konflik kepentingan bisnisnya serta tuduhan bahwa kampanye Trump pada 2016 mempunyai kaitan dengan Rusia.
Demokrat juta bisa memaksa Trump menurunkan ambisi-ambisi legislatifnya, yang kemungkinan akan menghancurkan tekadnya untuk mendanai pembuatan dinding perbatasan dengan Meksiko, serta mengeluarkan paket pemotongan pajak atau menjalankan kebijakan-kebijakan garis kerasnya dalam bidang perdagangan.
DPR yang dikuasai Demokrat juga akan bisa memakzulkan Trump jika ada bukti-bukti bahwa presiden AS itu menghalangi hukum atau bahwa tim kampanyenya pada pemilihan presiden 2016 bersekongkol dengan Rusia.
Namun, Kongres tidak bisa mendepak Trump dari jabatannya tanpa ada keputusan penghukuman dari dua pertiga anggota Senat, yang dikuasai Partai Republik.
"Terima kasih semuanya, besok akan menjadi hari baru di Amerika," kata pemimpin Partai Demokrat di DPR, Nancy Pelosi kepada kalangan Demokrat yang bersorak sorai dalam pesta kemenangan di Washington.
Pelosi menyatakan Demokrat di DPR akan mengawasi Trump.
Walaupun partainya, Republik, kalah dalam perebutan mayoritas kursi di DPR, Trump menulis di Twitter, "Keberhasilan luas biasa malam ini."
Melalui pemilihan paruh waktu, kandidat-kandidat Partai Demokrat juga meraih jabatan gubernur untuk negara bagian Michigan, Illinois dan Kansas.
Sementara itu, dalam pemilihan paruh waktu dua tahun setelah ia meraih jabatan tertinggi di Gedung Putih, Trump dan rekan-rekannya di Partai Republik memperluas kendali di Senat AS setelah berlangsungnya kampanye, yang membuat masyarakat terpecah. Kampanye seperti itu ditandai dengan percekcokan tajam menyangkut ras, imigrasi dan berbagai masalah lain terkait budaya.
Namun, hasil pemilihan paruh waktu pada Selasa merupakan kenyataan pahit bagi Trump.
NBC News memperkirakan bahwa Partai Demokrat akan menduduki mayoritas kursi, yaitu 229 berbanding 206, di DPR. Dengan demikian, Demokrat mengambil alih kendali dari Partai Republik untuk pertama kalinya dalam delapan tahun.
Media-media lainnya juga memperkirakan bahwa Partai Demokrat akan menggaet setidaknya 23 kursi, yang diduduki Republik, yang mereka perlukan untuk menjadi pemenang mayoritas.
Dengan mendapatkan mayoritas kursi di DPR, Demokrat akan memiliki kekuatan untuk menyelidiki pengembalian pajak Donald Trump, kemungkinan konflik-konflik kepentingan bisnisnya serta tuduhan bahwa kampanye Trump pada 2016 mempunyai kaitan dengan Rusia.
Demokrat juta bisa memaksa Trump menurunkan ambisi-ambisi legislatifnya, yang kemungkinan akan menghancurkan tekadnya untuk mendanai pembuatan dinding perbatasan dengan Meksiko, serta mengeluarkan paket pemotongan pajak atau menjalankan kebijakan-kebijakan garis kerasnya dalam bidang perdagangan.
DPR yang dikuasai Demokrat juga akan bisa memakzulkan Trump jika ada bukti-bukti bahwa presiden AS itu menghalangi hukum atau bahwa tim kampanyenya pada pemilihan presiden 2016 bersekongkol dengan Rusia.
Namun, Kongres tidak bisa mendepak Trump dari jabatannya tanpa ada keputusan penghukuman dari dua pertiga anggota Senat, yang dikuasai Partai Republik.
"Terima kasih semuanya, besok akan menjadi hari baru di Amerika," kata pemimpin Partai Demokrat di DPR, Nancy Pelosi kepada kalangan Demokrat yang bersorak sorai dalam pesta kemenangan di Washington.
Pelosi menyatakan Demokrat di DPR akan mengawasi Trump.
Walaupun partainya, Republik, kalah dalam perebutan mayoritas kursi di DPR, Trump menulis di Twitter, "Keberhasilan luas biasa malam ini."
Melalui pemilihan paruh waktu, kandidat-kandidat Partai Demokrat juga meraih jabatan gubernur untuk negara bagian Michigan, Illinois dan Kansas.
Credit antaranews.com
Rabu, 07 November 2018
Pejabat Kepolisian Filipina Tewas Terjaring Operasi Antinarkoba
CB, Jakarta - Seorang pejabat di Kepolisian Filipina berpangkat kolonel, tewas terbunuh dalam baku tembak operasi pemberantasan narkoba
dengan aparat kepolisian. Sebelum ditemukan tewas, pejabat itu sudah
masuk dalam daftar buronan narkoba yang diburu oleh Presiden Filipina,
Rodrigo Duterte.
Menurut Kepolisian Filipina, kolonel polisi itu bernama Santiago Rapiz yang bertugas di wilayah selatan kota Dipolong, Filipina. Dia masuk dalam daftar enam ribu terduga penjual narkoba yang diperangi oleh pemerintahan Duterte. Presiden Duterte memberlakukan operasi perang melawan narkoba setelah dia memenangkan pemilu 2016.
Anggota Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) berjaga saat menggelar aksi penggeledahan pada sejumlah rumah yang di duga menyimpan narkoba di kawasan kumuh, dalam operasi anti-narkoba di kota Quezon, metro Manila, Filipina 16 Maret 2017. REUTERS
Dikutip dari Reuters, Selasa, 6 November 2018, Rapiz menjual narkoba senilai US$ 940 atau Rp 13,9 juta ke polisi yang sedang menyamar di kota Dipolong pada Senin malam, 4 November 2018. Dia lalu tewas dalam sebuah baku tembak. “Ada sebuah kasus dan ketika dia sudah terpojok, dia dipecat dari kepolisian,” kata Romeo Caramat, Kepala Polisi Filipina bidang Intelijen.
Caramat menjelaskan Rapiz diduga telah melindungi sejumlah gembong narkoba dan berurusan dengan kesepakatan terkait narkoba. Keluarga Rapiz menolak berkomentar atas tuduhan ini.
Sejak Juli 2016, hampir lima ribu orang tewas dalam kebijakan tembak ditempat yang diberlakukan dalam operasi perang melawan narkoba. Kelompok-kelompok HAM menyebut ribuan orang telah dieksekusi mati dalam sebuah pemusnahan sistemik para pengguna narkoba yang ada di komunitas-komunitas miskin Filipina. Namun Kepolisian Filipina menolak tuduhan itu dan mengatakan mereka yang tewas adalah para pengedar narkoba yang menolak untuk ditahan.
Menurut Kepolisian Filipina, kolonel polisi itu bernama Santiago Rapiz yang bertugas di wilayah selatan kota Dipolong, Filipina. Dia masuk dalam daftar enam ribu terduga penjual narkoba yang diperangi oleh pemerintahan Duterte. Presiden Duterte memberlakukan operasi perang melawan narkoba setelah dia memenangkan pemilu 2016.
Anggota Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) berjaga saat menggelar aksi penggeledahan pada sejumlah rumah yang di duga menyimpan narkoba di kawasan kumuh, dalam operasi anti-narkoba di kota Quezon, metro Manila, Filipina 16 Maret 2017. REUTERS
Dikutip dari Reuters, Selasa, 6 November 2018, Rapiz menjual narkoba senilai US$ 940 atau Rp 13,9 juta ke polisi yang sedang menyamar di kota Dipolong pada Senin malam, 4 November 2018. Dia lalu tewas dalam sebuah baku tembak. “Ada sebuah kasus dan ketika dia sudah terpojok, dia dipecat dari kepolisian,” kata Romeo Caramat, Kepala Polisi Filipina bidang Intelijen.
Caramat menjelaskan Rapiz diduga telah melindungi sejumlah gembong narkoba dan berurusan dengan kesepakatan terkait narkoba. Keluarga Rapiz menolak berkomentar atas tuduhan ini.
Sejak Juli 2016, hampir lima ribu orang tewas dalam kebijakan tembak ditempat yang diberlakukan dalam operasi perang melawan narkoba. Kelompok-kelompok HAM menyebut ribuan orang telah dieksekusi mati dalam sebuah pemusnahan sistemik para pengguna narkoba yang ada di komunitas-komunitas miskin Filipina. Namun Kepolisian Filipina menolak tuduhan itu dan mengatakan mereka yang tewas adalah para pengedar narkoba yang menolak untuk ditahan.
Credit tempo.co
Latih Pilot Arab Saudi di Perang Yaman, Parlemen Kecam AU Inggris
![Pilot Angkatan Udara Arab Saudi di kokpit pesawat tempur F-15 di pangkalan militer Khamis Mushayt.[PressTV]](https://statik.tempo.co/data/2018/11/06/id_795070/795070_720.jpg)
CB, Jakarta - Parlemen
Inggris menuduh Angkatan Udara Inggris atau Royal Air Force (RAF) ikut
bertanggung jawab atas korban Perang Yaman setelah RAF mengakui telah
melatih 100 lebih pilot Arab Saudi di Inggris.
Kepala Angkatan Udara Kerajaan Saudi menikmati pelatihan dari RAF meski ada dugaan bahwa rezim Saudi melanggar hak asasi manusia dalam perang di Yaman.
Menteri Luar Negeri Jeremy Hunt menuntut tindakan dari Dewan Keamanan PBB untuk mengakhiri pertumpahan darah di Yaman.
Dilansir dari Mirror.co.uk, 6 November 2018, Hunt mengecam koalisi Arab yang dipimpin Arab Saudi dan pemberontak Houthi yang didukung Iran, dan mengatakan aksi militer kedua belah pihak menyebabkan bencana bagi rakyat Yaman.
Warga memeriksa bangunan yang rusak akibat serangan udara koalisi Arab Saudi di Amran, Yaman, 25 Juni 2018. Selain menewaskan delapan orang, serangan koalisi Arab Saudi melukai 20 orang lain. REUTERS/Khaled Abdullah
Menlu Jeremy Hunt juga menghadapi tekanan untuk mengambil tindakan yang lebih kuat setelah pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi di konsulat Saudi di Istanbul.
Namun kini pemerintah telah mengkonfirmasi militer Inggris telah melatih 102 pilot Saudi di pangkalan RAF selama puluhan tahun terakhir.
Angka tersebut diungkapkan oleh Menteri Pertahanan Mark Lancaster kepada Anggota Parlemen Jonathan Edwards, yang memaksa Inggris menghentikan penjualan senjata dan bantuan militer ke Arab Saudi.
Korban serangan udara Arab Saudi di Yaman. [Abna24]
Pakar senjata Amnesty International Inggris Oliver Sprague mengatakan ribuan warga sipil Yaman telah terbunuh oleh pengeboman koalisi Arab.
"Jadi, Anda harus bertanya apa yang sudah dicapai oleh pelatihan ini? Dengan pilot pembom Saudi berkali-kali menyerang rumah sakit, rumah dan bahkan bus sekolah di Yaman, Departemen Pertahanan harus sepenuhnya meninjau program pelatihan ini untuk menentukan apakah mereka sesuai dengan tujuan," kata Oliver Sprague.
"Ketika mereka (pemerintah Inggris) tidak hanya menjual Arab Saudi pesawat dan bom yang digunakan untuk membunuh warga sipil di Yaman, tetapi melatih pilot yang menerbangkan pesawat-pesawat itu dan menjatuhkan bom-bom itu, pemerintah perlu ditanya: Apakah ada darah anak-anak Yaman di tangan kalian?," kata Anggota Parlemen dari Partai Buruh Emily Thornberry
Foto yang diambil pada 16 November 2015 menunjukkan seorang pilot Arab Saudi bersiap untuk menaiki jet tempur F-15 di pangkalan militer Khamis Mushayt. [PressTV]
Salah satu tempat pelatihan pilot Arab Saudi ada di pangkalan RAF Valley di Anglesey, tempat Pangeran William bermarkas sebagai pilot SAR.
Pangkalan itu telah digunakan untuk melatih 30 pilot Arab Saudi selama puluhan tahun terakhir.
Sumber dari kementerian pertahanan bersikeras menampik isu tanggung jawab dalam perang Yaman dan mengatakan Angkatan Udara Inggris tidak hanya melatih pilot Arab Saudi, tetapi juga pilot dari 14 negara lain termasuk 97 pilot dari Kuwait selama periode yang sama.
Kepala Angkatan Udara Kerajaan Saudi menikmati pelatihan dari RAF meski ada dugaan bahwa rezim Saudi melanggar hak asasi manusia dalam perang di Yaman.
Menteri Luar Negeri Jeremy Hunt menuntut tindakan dari Dewan Keamanan PBB untuk mengakhiri pertumpahan darah di Yaman.
Dilansir dari Mirror.co.uk, 6 November 2018, Hunt mengecam koalisi Arab yang dipimpin Arab Saudi dan pemberontak Houthi yang didukung Iran, dan mengatakan aksi militer kedua belah pihak menyebabkan bencana bagi rakyat Yaman.
Warga memeriksa bangunan yang rusak akibat serangan udara koalisi Arab Saudi di Amran, Yaman, 25 Juni 2018. Selain menewaskan delapan orang, serangan koalisi Arab Saudi melukai 20 orang lain. REUTERS/Khaled Abdullah
Menlu Jeremy Hunt juga menghadapi tekanan untuk mengambil tindakan yang lebih kuat setelah pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi di konsulat Saudi di Istanbul.
Namun kini pemerintah telah mengkonfirmasi militer Inggris telah melatih 102 pilot Saudi di pangkalan RAF selama puluhan tahun terakhir.
Angka tersebut diungkapkan oleh Menteri Pertahanan Mark Lancaster kepada Anggota Parlemen Jonathan Edwards, yang memaksa Inggris menghentikan penjualan senjata dan bantuan militer ke Arab Saudi.
Korban serangan udara Arab Saudi di Yaman. [Abna24]
Pakar senjata Amnesty International Inggris Oliver Sprague mengatakan ribuan warga sipil Yaman telah terbunuh oleh pengeboman koalisi Arab.
"Jadi, Anda harus bertanya apa yang sudah dicapai oleh pelatihan ini? Dengan pilot pembom Saudi berkali-kali menyerang rumah sakit, rumah dan bahkan bus sekolah di Yaman, Departemen Pertahanan harus sepenuhnya meninjau program pelatihan ini untuk menentukan apakah mereka sesuai dengan tujuan," kata Oliver Sprague.
"Ketika mereka (pemerintah Inggris) tidak hanya menjual Arab Saudi pesawat dan bom yang digunakan untuk membunuh warga sipil di Yaman, tetapi melatih pilot yang menerbangkan pesawat-pesawat itu dan menjatuhkan bom-bom itu, pemerintah perlu ditanya: Apakah ada darah anak-anak Yaman di tangan kalian?," kata Anggota Parlemen dari Partai Buruh Emily Thornberry
Foto yang diambil pada 16 November 2015 menunjukkan seorang pilot Arab Saudi bersiap untuk menaiki jet tempur F-15 di pangkalan militer Khamis Mushayt. [PressTV]
Salah satu tempat pelatihan pilot Arab Saudi ada di pangkalan RAF Valley di Anglesey, tempat Pangeran William bermarkas sebagai pilot SAR.
Pangkalan itu telah digunakan untuk melatih 30 pilot Arab Saudi selama puluhan tahun terakhir.
Sumber dari kementerian pertahanan bersikeras menampik isu tanggung jawab dalam perang Yaman dan mengatakan Angkatan Udara Inggris tidak hanya melatih pilot Arab Saudi, tetapi juga pilot dari 14 negara lain termasuk 97 pilot dari Kuwait selama periode yang sama.
Credit tempo.co
AS Tawarkan Rp73,9 M untuk Informasi soal Pemimpin Kurdi
Ilustrasi bendera PKK. (Reuters/Kadir Baris)
Wakil Asisten Menteri Luar Negeri AS, Matthew Palmer, mengatakan bahwa imbalan tersebut akan diberikan bagi pemberi informasi mengenai keberadaan Murat Karayilan, Cemil Bayik, dan Duran Kalkan.
Ketiga orang ini dianggap sebagai pemimpin defacto PKK setelah aparat Turki menanggap pendiri gerakan separatis di negaranya tersebut, Abdullah Ocallan, pada 1999.
Untuk informasi mengenai Karayilan, AS menyiapkan imbalan US$5 juta, sementara untuk Bayik mencapai US$4 juga, sementara Kalkan US$ juta.
Tawaran imbalan ini dianggap dapat memperbaiki hubungan AS dan Turki yang selama tegang karena isu Kurdi.
Selama ini, Turki menganggap PKK sebagai kelompok teror yang ingin mendirikan negara sendiri.
Meski menganggap PKK kelompok teror sejak 1997, AS melatih sayap angkatan bersenjata dari kelompok tersebut, YPG, untuk memberantas teroris di Suriah.
Di tengah perselisihan ini, Turki menahan salah satu pastor AS, Andrew Brunson, atas tuduhan terorisme karena keterkaitannya dengan Fethulah Gullen, orang yang dituding sebagai dalang di balik upaya kudeta terhadap Presiden Recep Tayyip Erdogan.
Namun, setelah didesak AS, Turki akhirnya membebaskan Brunson pada Oktober lalu, langkah yang membuat hubungan Erdogan dengan NATO semakin pulih.
"Amerika Serikat menghargai kerja sama kontraterorisme dengan sekutu NATO kami, Turki," kata Palmer.
Meski demikian, juru bicara Erdogan, Ibrahim Kalin, mengatakan bahwa Turki menanggapi dengan hati-hati keputusan AS ini.
"Mereka tidak bisa membodohi kami dengan mengatakan bahwa YPG berbeda dengan PKK. Akan segera terungkap bahwa mereka adalah pelindung YPG," katanya.
Credit cnnindonesia.com
Pemimpin NOI Teriakan Matilah Israel dan Sebut AS Setan Besar
TEHERAN
- Pemimpin kelompok Nation of Islam (NOI), Louis Farrakhan, memimpin
teriakan 'Matilah Amerika' dan 'Matilah Israel' ketika ia berbicara
kepada para mahasiswa di Teheran. Ia mengunjungi Iran sehari sebelum
Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, menjatuhkan gelombang
sanksi dalam upaya untuk menekan Iran agar menghentikan program
nuklirnya.
Menurut Kantor Berita Tasnim, Louis Farrakhan (85) memberikan pidato di Universitas Teheran pada tanggal 4 November bertepatan dengan perayaan pengambilalihan Kedutaan AS di Teheran tahun 1979, dan satu hari sebelum AS kembali menjatuhkan semua sanksi pada Iran.
"Anda mengatakan 'bad wa Israil,'" ujar pemimpin agama itu. Ia tampaknya berusaha untuk mengucapkan "Marg bar Israel" ("Matilah Israel" dalam bahasa Farsi).
Seorang warga Iran yang duduk di sebelah Farrakhan kemudian membantunya mendapatkan frasa yang tepat. "Marg bar Israel," yang terakhir melantun dengan anggukan, membuat peserta yang ada di ruangan untuk bersorak dan melantunkan kembali: "Marg bar Amrika" ("Matilah Amerika").
Dalam pidatonya di Universitas Teheran, Farrakhan mengecam AS yang memaksakan kembali sanksinya kepada Iran.
"Saya datang kepada Anda dari Amerika Serikat yang sombong atas kenyataan bahwa presiden Amerika Serikat akan menempatkan pada Republik Islam sanksi paling ketat yang pernah ditempatkan pada negara manapun sebelumnya," katanya.
"Bukankah benar jika kalian menyebut Amerika 'Setan Besar'? Yah, jika kamu percaya apa yang kamu katakan, maka tidakkah Setan akan secara aktif terlibat dalam usaha untuk menghancurkan suatu bangsa yang didirikan pada keyakinan dan praktik penyerahan kepada kehendak Tuhan?" ujarnya seperti disitir dari Sputnik, Rabu (7/11/2018).
Pada hari Senin, AS menjatuhkan kembali sanksi terhadap sektor perbankan dan energi Iran, termasuk ekspor minyak yang penting. Mereka ditambahkan ke sanksi yang telah diperkenalkan menyusul langkah Donald Trump untuk mundur dari perjanjian nuklir 2015.
Presiden AS mengklaim bahwa perjanjian, yang membatasi program nuklir Iran, dirundingkan dengan buruk, dan mengumumkan penjatuhan kembali sanksi untuk mendorong Iran menuju kesepakatan nuklir yang "lebih baik".
Menurut Kantor Berita Tasnim, Louis Farrakhan (85) memberikan pidato di Universitas Teheran pada tanggal 4 November bertepatan dengan perayaan pengambilalihan Kedutaan AS di Teheran tahun 1979, dan satu hari sebelum AS kembali menjatuhkan semua sanksi pada Iran.
"Anda mengatakan 'bad wa Israil,'" ujar pemimpin agama itu. Ia tampaknya berusaha untuk mengucapkan "Marg bar Israel" ("Matilah Israel" dalam bahasa Farsi).
Seorang warga Iran yang duduk di sebelah Farrakhan kemudian membantunya mendapatkan frasa yang tepat. "Marg bar Israel," yang terakhir melantun dengan anggukan, membuat peserta yang ada di ruangan untuk bersorak dan melantunkan kembali: "Marg bar Amrika" ("Matilah Amerika").
Dalam pidatonya di Universitas Teheran, Farrakhan mengecam AS yang memaksakan kembali sanksinya kepada Iran.
"Saya datang kepada Anda dari Amerika Serikat yang sombong atas kenyataan bahwa presiden Amerika Serikat akan menempatkan pada Republik Islam sanksi paling ketat yang pernah ditempatkan pada negara manapun sebelumnya," katanya.
"Bukankah benar jika kalian menyebut Amerika 'Setan Besar'? Yah, jika kamu percaya apa yang kamu katakan, maka tidakkah Setan akan secara aktif terlibat dalam usaha untuk menghancurkan suatu bangsa yang didirikan pada keyakinan dan praktik penyerahan kepada kehendak Tuhan?" ujarnya seperti disitir dari Sputnik, Rabu (7/11/2018).
Pada hari Senin, AS menjatuhkan kembali sanksi terhadap sektor perbankan dan energi Iran, termasuk ekspor minyak yang penting. Mereka ditambahkan ke sanksi yang telah diperkenalkan menyusul langkah Donald Trump untuk mundur dari perjanjian nuklir 2015.
Presiden AS mengklaim bahwa perjanjian, yang membatasi program nuklir Iran, dirundingkan dengan buruk, dan mengumumkan penjatuhan kembali sanksi untuk mendorong Iran menuju kesepakatan nuklir yang "lebih baik".
Presiden
Iran, Hassan Rouhani, telah bersumpah bahwa negaranya akan terus
menjual minyak meskipun apa yang disebutnya sebagai sanksi "ilegal dan
tidak adil" diperlakukan oleh AS.
"Kami berada dalam situasi perang ekonomi, menghadapi kekuatan bullying. Saya tidak berpikir bahwa dalam sejarah Amerika, seseorang telah memasuki Gedung Putih yang sangat bertentangan dengan hukum dan konvensi internasional," tambahnya, mengacu pada arsitek di belakang sanksi, Presiden AS Trump.
"Kami berada dalam situasi perang ekonomi, menghadapi kekuatan bullying. Saya tidak berpikir bahwa dalam sejarah Amerika, seseorang telah memasuki Gedung Putih yang sangat bertentangan dengan hukum dan konvensi internasional," tambahnya, mengacu pada arsitek di belakang sanksi, Presiden AS Trump.
Credit sindonews.com
Langganan:
Komentar (Atom)