Senin, 15 Februari 2016

"Titanic II" Akan Angkut 2.400 Penumpang dari Jiangsu ke Dubai


. Titanic
MELBOURNE, CB- Sebuah replika kapal laut legenda Titanic akan rampung dibuat dan siap berlayar pada tahun 2018 mendatang. 

Kapal yang dikenal dengan sebutan "Titanic II" sebelumnya direncanakan akan mulai melaut pada tahun 2016 ini. Namun jurubicara dari milyuner Australia Clive Palmer, rencana tersebut terpaksa ditunda.

Palmer bersama sebuah perusahaan pelayaran "Blue Star Line" telah merancang kapal yang sama dengan kapal yang tenggelam pada 1912 silam.

Perbedaan mendasarnya antara kedua kapal ada pada ukuran serta perlengkapan modern di kapal tersebut. Disebutkan, Titanic II, akan memiliki ukuran lebih lebar empat meter dari ukuran asli Titanic.

"Titanic yang baru ini akan memiliki prosedur standar evakuasi yang modern, kontrol satelit, navigasi digital dan sistem radar canggih. Semua yang ada di dalam kapal keluaran abad 21 akan ada di kapal ini," ungkap Direktur Pemasaran Blue Star Line James McDonald.

Selanjutnya pada tahun 2018, kapal ini akan melakukan pelayaran pertama dari Jiangsu, China, menuju Dubai. Diperkirakan kapal ini akan mengangkut 2,400 penumpang dengan 900 kru. Kapal ini akan terdiri dari sembilan lantai dan 840 kabin.

Penyediaan tiket pun akan meniru cara penjualan di kapal Titanic yang asli, yakni terdiri dari kelas I, II dan III. Blue Star Line mengungkapkan penawaran tiket dimulai dari harga 928,76 dollar AS. 

Credit  KOMPAS.com




Nilai Kontrak PT DI dari TNI Sepanjang 2015 Capai Rp 9,4 Triliun


 
Reska K. Nistanto/KOMPAS.com Helikopter EC725 Cougar yang dirakit oleh PT Dirgantara Indonesia di Bandung.

  CB - PT Dirgantara Indonesia (PT DI) menyatakan dukungannya terhadap pengembangan kemampuan Minimum Essential Force (MEF) yang sedang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan Kementerian Pertahanan dan TNI.

Untuk memenuhi kebutuhan TNI, khususnya kebutuhan transportasi medium, PT DI sepanjang 2015 lalu sudah menyerahkan 9 unit pesawat CN295, 12 pesawat CN235 untuk TNI AU dan AL, serta 32 unit pesawat NC212 kepada TNI.

Selain pesawat dengan sayap tetap (fixed wing), PT DI juga telah menyerahkan sejumlah pesawat sayap putar (rotary wing) atau helikopter kepada TNI.

Sepanjang tahun 2015, total terdapat 31 unit helikopter Bell 412 EP, 14 unit Bell 412 SP, dan 36 unit helikopter jenis NBO105.

Sementara untuk helikopter Super Puma NAS332, PT DI telah menyerahkan 13 unit untuk TNI.

PT DI juga masih mengantungi pesanan 6 helikopter Cougar EC725 dari TNI AU dan akan selesai dirakit pada 2017 mendatang.

"Semua pesawat yang diserahkan ke Kementerian Pertahanan atau TNI dijamin kelaikan terbangnya oleh PT DI, sesuai dengan regulasi pemerintah untuk pesawat militer," ujar Direktur Utama PT DI Budi Santoso saat dijumpai di kantornya di Bandung, Kamis (11/2/2016).

PT DI mengklaim produksi pesawat terbang dan helikopter pesanan dari dalam negeri pada tahun 2015 (termasuk TNI/Polri), berdasarkan kontrak-kontrak, memiliki total nilai sebesar 704 juta dollar AS (sekitar Rp 9,4 triliun).

Budi menambahkan, pesawat untuk kebutuhan militer kebutuhannya lebih kecil, karena itu pihaknya juga akan berkonsentrasi pada produksi pesawat-pesawat angkut komersil.

"Kami harus masuk ke pesawat komersial karena pasarnya lebih besar dibanding pesawat militer," ujarnya saat dijumpai di kantor PT DI.


Credit  KOMPAS.com








Pemerintah jelaskan dasar pemberian amnesti pada Din Minimi



Pemerintah jelaskan dasar pemberian amnesti pada Din Minimi
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Panjaitan (kiri) saat memberikan keterangan pers di Jakarta, Kamis (19/11). (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja) 
 
 
Jakarta (CB) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Panjaitan menjelaskan landasan rencana pemberian amnesti bagi anggota kelompok Nurdin bin Ismail Amat alias Din Minimi.

"Dasar pemberian amnesti dan abolisi adalah pasal 14 ayat 2 UUD 1945," katanya dalam Rapat Gabungan Komisi I dan Komisi III DPR dengan pemerintah di Ruang Rapat Badan Anggaran DPR, Jakarta, Senin.

Ia mengatakan pemberian amnesti bagi kelompok Din Minimi dapat berdampak positif, misalnya mengurangi gangguan keamanan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

"Ada 134 anggota kelompok Din Minimi yang mendapatkan amnesti. Pemberian amnesti itu dapat mengurangi gangguan keamanan," ujarnya.

Wakil Kepala Badan Intelijen Negara Torry Djohar mengatakan kelompok Din Minimi muncul akibat konflik internal dalam Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Ia mengatakan kelompok Din Minimi yang tidak puas dengan elit GAM dan mereka punya kekuatan personel serta senjata.

"Ini bisa mengganggu keamanan Aceh karena bisa pecah antara Din Minimi dengan eks GAM dan mereka bisa konflik dengan aparat serta di Pilkada serentak 2017," katanya.

Dia menjelaskan, kelompok Din meminta enam tuntutan sebelum menyerahkan diri yaitu reintegrasi sesuai perjanjian Helsinki, jaminan kesejahteraan bagi yatim piatu, kesejahteraan bagi janda dan eks GAM.

Selain itu, menurut dia, Din meminta KPK menyelidiki penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Aceh, meminta otoritas menurunkan pemantau independen saat Pilkada Serentak 2017, dan meminta pemberian amnesti.

"Tuntutan tersebut dapat didudukkan dalam kepentingan NKRI sehingga perlu diapresiasi dan direspons positif," katanya.

Dalam rapat gabungan itu, Luhut menjelaskan pula bahwa Presiden sudah memberikan dan akan memberikan amnesti kepada tahanan politik di Papua, dan ada yang menerima dan tidak.

"Kalau mereka tidak mau ya sudah, kami pikirkan yang mau. Jumlah tapol itu ada 20 orang," ujarnya.



Credit  ANTARA News



Luhut: Saya Sedih Lihat Densus 88, Nama Besar, tapi Fasilitas Memprihatinkan



 
PERSDA NETWORK/BINA HARNANSA Ilustrasi Densus 88
 
 
JAKARTA, CB- Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, kepiawaian Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri dalam mengusut kasus terorisme kerap mendapatkan pujian dari masyarakat internasional.
Namun, di sisi lain Densus 88 justru tengah menghadapi persoalan internal.
"Semua negara mengapresiasi Densus. Tapi saya sedih melihat Densus. Nama besar, tapi fasilitas memprihatinkan," kata Luhut saat rapat gabungan antara pemerintah dengan Komisi I dan III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/2/2016).
Luhut mengaku, telah berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti untuk mengatasi persoalan tersebut.
Menurut dia, saat ini Densus membutuhkan penguatan dalam sejumlah hal.
"Jumlah personel, sarana dan prasarana, serta penambahan anggaran," kata dia.
Luhut menambahkan, kerja sama antara Densus 88 dengan Badan Intelijen Negara dan TNI dalam menanggulangi teror sudah cukup baik.
Ia menegaskan, tidak ada intelijen di dunia ini yang dapat memprediksi kapan sebuah aksi teror akan dilakukan.
"Karena itu saya tegaskan tidak ada yang namanya istilah kecolongan. Kami tahu persis perjalanan mereka, yang kami tidak tahu kapan dan dimana (aksi akan dilakukan)," ujarnya.
Untuk itu, ia meminta, agar di dalam pembahasan revisi UU Anti-Terorisme dapat mengedepankan penguatan terhadap unsur-unsur pencegahan oleh aparat. Hal itu diperlukan agar pencegahan teroris dapat lebih maksimal.


Credit  KOMPAS.com









Israel: Negara Arab Cari Senjata Nuklir untuk Lawan Iran


Israel Negara Arab Cari Senjata Nuklir untuk Lawan Iran
Israel sebut negara-negara Arab tengah mencari senjata nuklir untuk menghadapi Iran | (Istimewa)

YERUSALEM - Menteri Pertahanan Israel, Moshe Ya'alon mengatakan, negaranya telah melihat tanda-tanda dari perlombaan senjata nuklir yang sangat ditakuti di Timur Tengah. Menurutnya, negara-negara Arab saat ini tengah berusaha mencari senjata nuklir untuk melawan Iran.

"Kami melihat tanda-tanda bahwa negara-negara di dunia Arab sedang mempersiapkan untuk memperoleh senjata nuklir, mereka tidak dapat duduk dengan tenang, dimana Iran berada di tepi jurang keberhasilan membuat bom nuklir atau atom," kata Ya'lon seperti dikutip dari Telegraph, Minggu (14/2/2016).

Kendati demikian, Menteri Pertahanan Israel itu tidak memberikan bukti untuk mendukung klaimnya. Namun Israel terus memantau kegiatan militer negara tetangga Arabnya.

Ia pun tidak menyebut negara Arab yang dimaksud, namun besar kemungkinan hal itu ditujukan kepada Arab Saudi. Kekayaan minyak yang besar bisa membantu negara itu mendanai program nuklir sementara hubungan dengan Pakistan, salah satu kekuatan nuklir, dapat memberikan keahlian teknis.

Negara lain yang masuk dalam kemungkinan itu adalah Uni Emirat Arab (UEA). UEA juga memiliki dana segar dan sudah membangun program tenaga nuklir sipil meskipun tidak ada bukti program tersebut juga bergerak untuk mengembangkan senjata.



Credit  Sindonews






Eks Sekjen NATO Kecam Ekspansi ke Perbatasan Rusia


Eks Sekjen NATO Kecam Ekspansi ke Perbatasan Rusia
Ekspansi pasukan NATO ke wilayah perbatasan Rusia dinilai melanggar perjanjian NATO-Rusia | (Sputniknews)

MUNICH - Mantan Sekretaris Jenderal NATO, Jenderal Javier Solana mengecam ekspansi pakta pertahanan itu ke wilayah perbatasan Rusia. Menurutnya, penciptaan pusat-pusat komando militer NATO tambahan pada sisi timur negara-negara aliansi melanggar semangat perjanjian NATO-Rusia.

"Promosi NATO pusat komando militer ke Eropa Timur adalah bertentangan dengan perjanjian 1997, dan dokumen ini yang memberi kita kesempatan untuk memiliki struktur kerjasama dengan Rusia," kata Solana di sela-sela Konferensi Keamanan Munich seperti disitir Sputniknews dari RIA Novosti, Minggu (14/2/2016).

Sebelumnya, rencana NATO menyiapkan enam komando dan pusat kontrol di Eropa Timur dilihat oleh Rusia sebagai bentuk tidak konsistennya organisasi keamanan bentukan Amerika Serikat (AS) itu dengan ketentuan perjanjian Rusia-NATO 1997.

Hubungan Rusia dengan NATO memburuk tajam di tengah krisis di Ukraina. Aliansi menuduh Moskow mencampuri urusan dalam negeri Ukraina. Tuduhan ini pun berulang kali dibantah oleh Rusia.

Sebaliknya, Rusia mengungkapkan kekhawatiran atas penumpukan pasukan NATO di sepanjang perbatasan barat, menekankan bahwa hal itu bisa mengguncang wilayah tersebut.


Credit  Sindonews








Riyadh Kerahkan Jet Tempur ke Turki, 20 Negara Manuver di Saudi


Riyadh Kerahkan Jet Tempur ke Turki 20 Negara Manuver di Saudi
Pasukan tempur Arab Saudi saat parade militer. | (AP)

RIYADH - Di saat Riyadh mulai mengerahkan pesawat-pesawat jet tempur ke Turki guna operasi militer anti-ISIS di Suriah, militer dari sekitar 20 negara melakukan manuver besar-besaran di Arab Saudi.

Kantor berita Pemerintah Saudi, SPA, melaporkan bahwa manuver militer 20 negara itu merupakan yang terbesar dan yang terpenting yang pernah dipentaskan di kawasan Timur Tengah.

Manuver atau latihan militer itu diberi nama “Thunder of the North”.

Thunder of the North, latihan yang melibatkan (pasukan) darat, udara, dan angkatan laut mengirimkan pesan yang jelas bahwa Riyadh dan sekutunya bersatu dalam menghadapi semua tantangan dan melestarikan perdamaian dan stabilitas di kawasan,” tulis SPA, semalam.

Ke-20 negara yang bergabung dalam manuver besar-besaran di Saudi itu merupakan anggota Koalisi Islam yang dipimpin Saudi.

Pengumuman manuver besar-besaran itu muncul bersamaan dengan pengerahan pesawat-pesawat jet tempur Saudi ke pangkalan udara Turki untuk memerangi kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di Suriah.

”Kerajaan (Arab) Saudi sekarang memiliki kehadiran di pangkalan udara Incirlik di Turki,” kata  juru bicara militer Saudi, Brigadir Jenderal Ahmed Al-Assiri.

Pesawat-pesawat tempur Saudi yang hadir dengan kru mereka untuk mengintensifkan operasi udara bersama dengan misi yang diluncurkan dari pangkalan di Arab Saudi,” lanjut Jenderal Assiri, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.


Saudi sendiri merupakan anggota koalisi internasional anti-ISIS yang dipimpin Amerika Serikat (AS).

Media Pemerintah Saudi itu tidak menyebutkan berapa lama latihan militer 20 negara itu berlangsung. Beberapa negara itu antara lainl Chad, Mesir, Yordania, Malaysia, Maroko, Pakistan, Senegal, Tunisia, dan beberapa negara anggota Koalisi Islam lainnya.



Credit  Sindonews





Libya Akhirnya Membentuk Pemerintahan Bersatu


Libya Akhirnya Membentuk Pemerintahan Bersatu  
ISIS mengambil keuntungan dari konflik internal Libya, awalnya dengan mengontrol Kota Sirte—kampung halaman Gaddafi, lalu meluas ke area lain. (Reuters/Stringer)
 
 
Jakarta, CB -- Pemerintahan konsensus Libya akhirnya terbentuk pada Minggu (14/2).

Pemerintahan baru gabungan dari dua kelompok rival Libya ini terdiri dari 13 menteri dan lima menteri negara iklusif, seperti dilaporkan Reuters.

Seorang sumber yang tak disebutkan namanya mengatakan kepada Al Arabiya bahwa Al-Mahdi Al-Burghuthi, yang membelot dari militer rezim lama Libya kepada kelompok pemberontak, terpilih sebagai menteri pertahanan yang baru. Ia juga menyebut bahwa tiga perempuan ikut menjadi menteri dalam usulan pemerintahan bersatu ini.

Kedua pemerintahan rival sebelumnya ditekan untuk membentuk draf final pemerintahan bersatu, untuk menciptakan stabilitas di tengah ancaman ISIS yang terus meningkat di Libya.

Sejak mantan diktator Muammar Gaddafi tewas pada 2011 lalu, Libya didera kekacauan. Dua pemerintahan rival memerintah dari dua wilayah berbeda, dan mengklaim diri masing-masing sebagai pemerintahan sah.

ISIS mengambil keuntungan dari konflik internal Libya tersebut, awalnya dengan mengontrol Kota Sirte—kampung halaman Gaddafi, lalu meluas ke area lain.

Upaya perdamaian Libya dengan pembentukan pemerintahan bersatu digagas oleh PBB dan berlangsung di Skhirat, Maroko.


Credit  CNN Indonesia





Turki Gempur Milisi Kurdi di Suriah Utara



Turki Gempur Milisi Kurdi di Suriah Utara  
Ankara memandang YPG sebagai perpanjangan dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK), yang telah melakukan pemberontakan selama tiga dekade demi mendirikan daerah otonomi di tenggara Turki. (Reuters/Rodi Said)
 
Jakarta, CB -- Militer Turki menyerang wilayah di utara Suriah yang dikuasai oleh milisi Kurdi pada Minggu (14/2).

Sehari sebelumnya, Turki menuntut milisi Kurdi-Suriah, YPG, menarik diri dari daerah yang telah mereka rebut di utara  Aleppo dalam beberapa hari terakhir dari pemberontak Suriah, termasuk pangkalan udara Menagh, yang menjadi sasaran penembakan Turki.

Turki mengkhawatirkan ekspansi kekuatan Kurdi di Suriah sejak perang sipil negara itu merebak pada 2011 silam. YPG menguasai hampir semua perbatasan utara Suriah dengan Turki, dan telah menjadi sekutu dekat Amerika Serikat dalam operasi memerangi ISIS di Suriah.

Namun Ankara memandang YPG sebagai perpanjangan dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK), yang telah melakukan pemberontakan selama tiga dekade demi mendirikan daerah otonomi di tenggara Turki.

Perdana Menteri Turki Ahmet Davutoglu mengatakan pada Sabtu penembakan itu terjadi di bawah "aturan keterlibatan terhadap pasukan yang mewakili ancaman di Azaz dan daerah sekitarnya."

Dia menuntut pangkalan udara Menagh dievakuasi dan mengatakan ia telah berbicara dengan Wakil Presiden AS, Joe Biden, untuk menekankan bahwa PYD (Kurdi Suriah) adalah perpanjangan dari PKK dan ancaman langsung terhadap Turki.

Penembakan menjadi intensif pada pukul 02.00 waktu setempat, menurut kelompok Syrian Observatory for Human Rights, yang memantau konflik Suriah lewat sumber di lapangan.

Aliansi Pasukan Demokratik yang didukung Kurdi (SDF) juga memerangi gerilyawan Suriah dekat kota Tel Rifaat di provinsi Aleppo, menurut Observatory.

Militer Suriah yang didukung oleh serangan udara Rusia, juga memerangi pemberontak Suriah di daerah yang sama dan mencoba menutup perbatasan dengan Turki dan merebut kembali Kota Aleppo dari pemberontak.

Pemberontak Suriah mengatakan YPG berjuang bersama militer Suriah dan sekutunya melawan mereka.

Namun YPG membantah tuduhan ini.



Credit  CNN Indonesia




Mantan PM Libanon Tak Ingin Negaranya Bermusuhan dengan Saudi


Mantan PM Libanon Tak Ingin Negaranya Bermusuhan dengan Saudi  
Politisi Sunni Libanon, Saad Al-Hariri, mengatakan bahwa negaranya juga tidak akan menjadi “provinsi Iran” yang bermusuhan dengan Arab Saudi. (Reuters/Hasan Shaaban)
 
Jakarta, CB -- Politisi Sunni Libanon, Saad Al-Hariri, mengatakan bahwa Libanon tidak akan menjadi “provinsi Iran” yang bermusuhan dengan Arab Saudi. Ia juga menyerang kelompok Syiah, Hizbullah, atas keterlibatan mereka dalam perang sipil Suriah.

Mantan perdana menteri Libanon itu berbicara di Beirut, Minggu (14/2), pada peringatan 11 tahun pembunuhan ayahnya, Rafik al-Hariri. Ini merupakan kali ketiga kunjungannya kembali ke Libanon sejak aliansi yang didominasi oleh Hizbullah menggulingkan kabinetnya pada 2011.

Tensi antara Arab Saudi dan Iran, yang memiliki pengaruh kuat di Libanon, telah mempengaruhi konflik di Timur Tengah, termasuk di Suriah.

“Kami tidak akan membiarkan siapa pun menarik Libanon ke kamp permusuhan terhadap Arab Saudi dan saudara Arabnya. Libanon tidak akan, dalam keadaan apapun, [menjadi] provinsi dari Iran. Kami adalah Arab, dan akan tetap Arab,” ujar Hariri, yang didukung oleh Saudi.

Sementara Hizbullah, yang Syiah dan didukung oleh Iran, berperang bersama tentara Suriah dalam mendukung Presiden Bashar al-Assad dalam melawan kelompok pemberontak yang telah menerima dukungan dari Arab Saudi, Turki, Amerika Serikat, dan negara-negara lain.

Lima anggota Hizbullah sendiri telah didakwa oleh pengadilan internasional atas pembunuhan Rafik al-Hariri pada 2005.

Hizbullah membantah terlibat dalam pembunuhan yang telah mendorong Libanon ke ambang perang saudara itu. Pembunuhan itu memperdalam perpecahan sektarian dalam politik Libanon yang masih berengaruhi hingga hari ini.

Hariri terakhir menjejakkan kakinya pada peringatan pembunuhan ayahnya setahun lalu.

Dia secara terbuka menegaskan untuk pertama kalinya bahwa akhir tahun lalu ia mengajukan proposal kepada Suleiman Franjieh, sekutu Hizbullah dan teman Assad, untuk mengisi jabatan presiden yang telah kosong selama 21 bulan.

Tapi dia mempertanyakan apakah rival politiknya benar-benar ingin mengakhiri krisis yang mencerminkan kelumpuhan lebih luas dalam pemerintahan Lebanon. Inisiatifnya belum memperoleh traksi. Hizbullah sendiri memilii kandidat lain, Michel Aoun.

"Kami tulus. Kami ingin presiden bagi republik ini. Kami ingin menyudahi vakum. Kami telah membayar akibatnya di rumah dan di luar negeri," kata Hariri.



Credit  CNN Indonesia



Menlu Inggris: Hanya Putin Bisa Mengakhiri Perang di Suriah


Menlu Inggris: Hanya Putin Bisa Mengakhiri Perang di Suriah  
Menteri Luar Negeri Inggris Philipp Hammond mengatakan hanya Presiden Putin yang bisa mengakhiri perang di Suriah. (REUTERS/Alexander Zemlianichenko).
 
Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri Inggris Philipp Hammond mengatakan hanya Presiden Putin yang bisa mengakhiri perang di Suriah. Pertanyaan soal apakah Presiden Suriah Bashar al-Assad bertahan atau lengser sepenuhnya bergantung pada apakah Rusia bersiap menggunakan pengaruh untuk menggeser lelaki 50 tahun tersebut dari kekuasannya.

Hammond secara tegas meminta Rusia mengakhiri serangan udara di Aleppo yang dikuasai pemberontak. “Ada satu orang di planet ini yang bisa mengakhiri perang sipil di Suriah dengan hanya menelepon dan itu adalah Tuan Putin,” kata Hammond seperti dikutip Guardian, Ahad (14/2).

Hammond menyebut situasi politik di Suriah belum berubah sejak tahun lalu. “Apakah Assad bertahan atau tidak semua bergantung dari Rusia untuk menggunakan pengaruh untuk mengesernya. Situasinya sama seperti setahun lalu,” ujar dia.

Pada Sabtu, Turki mengatakan telah membombardir milisi Kurdi di utara Suriah dan mengatakan bersama Arab Saudi tengah mempertimbangkan mengirimkan pasukan darat ke sana.

Amerika Sendiri telah meminta Turki agar memerangi Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS) setelah negada adidaya termasuk Inggris Raya, Amerika Serikat, dan Rusia sepakat untuk menangguhkan kekerasan di Suriah pada Jumat (11/2) kemarin.

Kekerasan yang masih terjadi mengancam perjanjian gencatan senjata yang telah disepakati di Munich, Jerman yang meminta “penghentian permusuhan” dalam sepekan dan pengiriman bantuan kemanusiaan di seluruh wilayah Suriah.

Ahad kemarin, Kremlin mengatakan Putih telah menelepon Barack Obama untuk membicarakan krisis di Suriah melalui telepon. Keduanya sepakat bahwa perjanjian yang telah disepakati di Munich adalah sebuah langkah positif dan bertekad untuk mengedepankan gencatan senjata dan pengiriman bantuan.



Credit  CNN Indonesia




Komandan ISIS dimatikan sniper SAS selagi latih cara memenggal


Komandan ISIS dimatikan sniper SAS selagi latih cara memenggal
Petembak jitu atau sniper pasukan khusus Inggris, SAS, dengan senapan 338 Lapua Magnum (Reuters)
 
Jakarta (CB) - Seorang petembak jitu atau sniper dari pasukan khusus Inggris Special Air Service (SAS) meledakkan kepala seorang komandan ISIS selagi mengajarkan cara memenggal tawanan kepada 20 rekrutan baru ISIS, dari jarak satu kilometer lebih.

Komandan ISIS itu sedang berada di tengah lingkaran untuk mengajarkan para petempur baru ISIS bagaimana menggunakan pisau, kapak dan pedang untuk memenggal tawanan, lapor Daily Express.

Keduapuluh rekrutan baru ISIS itu menyaksikan bagaimana peluru dari jarak jauh itu menimpa kepala si komandan ISIS.

Sniper SAS yang beroperasi di Suriah utara itu menggunakan senapan 338 Lapua Magnum dengan peluru khusus yang bisa menciptakan lubang besar begitu menimpa tubuh manusia.

Serdadu berpenutup kepala itu mengunci sasarannya dari jarak 1.200 meter untuk kemudian menembak sasarannya itu.

Sniper SAS ini dibantu oleh belasan serdadu SAS lainnya yang berhasil menyusup ke garis belakang ISIS sebelum tembakan dilepaskan.

SAS bergerak ke lokasi itu setelah mendapatkan informasi dari para agen dinas rahasia Inggris M16 mengenai kamp pelatihan teroris itu.

Tim penyergap SAS ini dibagi ke dalam dua grup.

Sebuah grup terdiri dari delapan orang bersenjatakan senapan khusus yang biasa digunakan sniper, senapan mesin dan peluncur granat, sedangkan satu grup ;ainnya terdiri dari 12 serdadu memantau dari belakang dan berlaku sebagai tim cadangan jika operasi eksekusi ISIS itu gagal.

"Sejenak dia (komandan ISI) masih berdiri, dan setelah itu kepalanya pecah. Komandan itu masih tetap berdiri selama beberapa detik sebelum tumbang dan saat itulah timbul kepanikan. Kami melihat rekrutan-rekrutan ISIS itu berlarian. Kami robohkan ke-21 teroris itu masing-masing dengan satu peluru," kata seorang sumber militer seperti dikutip International Business Times.

Menyusul serangan teror di Paris pada November 2015, parlemen Inggris mendukung perluasan serangan udara Inggris dari Irak ke Suriah.

SAS juga berada di Yordania dan Turki untuk melatih pasukan pemberontak Suriah yang tengah berjuang melawan rezim Bashar al-Assad, selain juga memerangi ISIS.

SAS juga sedang bersiap untuk gugus tugas multinasional gabungan untuk memerangi ISIS di Libya.

Kendati berencana menerjunkan pasukan darat ke Libya, koalisi pimpinan AS harus menunggu Libya membentuk parlemen baru yang bisa memberi lampu hijau kepada pasukan Barat untuk menyerang ISIS di benteng pertahanannya di kota Sitre.



Credit  ANTARA News





Iran peringatkan Saudi untuk tidak intervensi Suriah


Iran peringatkan Saudi untuk tidak intervensi Suriah
Ilustrasi Pengawal Revolusi Islam Iran (mehrnews.com)
 
Tehran (CB) - Seorang panglima senior tentara Iran memperingatkan Arab Saudi karena berencana mengirimkan pasukan darat ke Suriah setelah Saudi menggelarkan pesawat tempur di Turki.

"Kami jelas tidak akan membiarkan situasi di Suriah berlaku seperti yang diinginkan negara-negara pemberontak. Kami akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan," kata wakil kepala staf Brigadir Jenderal Masoud Jazayeri kepada televisi Iran berbahasa Arab, Al-Aalam.

Jazayeri menjawab pertanyaan mengenai apakah Iran telah berencana menambah penasihat militernya ke Suriah di mana pasukan Saudi akan digelarkan di sana sehingga menciptakan risiko bentrok langsung antara Iran dan Saudi.

"Para teroris yang berperang di Suriah saat ini adalah pasukan Arab Saudi atau pasukan Amerika atau bahkan pasukan reaksioner di kawasan ini," kata Jazayeri.

"Sekarang, ketika pasukan Suriah dan pasukan rakyat menggapai kemenangan, mereka ingin mengirimkan tentara ke Suriah, tetapi ini hanya gertakan dan perang psikologis," kata Jazayeri seperti dikutip AFP.


Credit  ANTARA News




Suriah dan Saudi berlomba rebut ibu kota ISIS di Raqqa


Suriah dan Saudi berlomba rebut ibu kota ISIS di Raqqa
Pasukan bersenjata Suriah. (REUTERS/SANA/Handout)
 
Beirut (CB) - Tentara pemerintahan Presiden Suriah Bashar al-Assad dan Arab Saudi serta Uni Emirat Arab berlomba merebut ibu kota ISIS di Raqqa, Suriah.

Tentara Suriah berhasrat untuk maju ke basis utama ISIS di Provinsi Raqqa, kata sumber militer Suriah seperti dikutip Reuters.

Gerakan ke Provinsi Raqqa akan menguatkan lagi pijakan Damaskus di provinsi yang sejak Agustus 2014 tak pernah lagi diinjak pasukan Suriah. Upaya ini ditempuh untuk menyulitkan upaya Saudi mengirimkan pasukan darat ke Raqqa guna memerangi ISIS.

Sumber militer Suriah itu mengatakan operasi ke Raqqa akan dilancarkan dalam hitungan hari.

Pada dua hari terakhir ini, pasukan Suriah telah merebut sejumlah posisi dari ISIS di perbatasan provinsi Hama dan Raqqa.

"Ada indikasi arahan mengenai operasi akan datang ke Raqqa. Secara umum, front Raqqa terbuka...mulai dari arah wilayah Tabqa," kata sumber tadi.

Tabqa adalah lokasi pangkalan udara yang direbut ISIS pada 2014.

Tentara Suriah sudah bergerak dalam jarak 35 km dari pangkalan itu.

Arab Saudi yang menginginkan Assad turun, sudah mengutarakan niatnya untuk mengirimkan tentara sebagai bagian dari serangan darat pimpinan AS melawan ISIS.

Menteri Pertahanan AS Ash Carter mengatakan Saudi dan Uni Emirat Arab akan mengirimkan pasukan komandonya untuk membantu merebut Raqqa.

Milisi Kurdi yang bersekutu dengan AS juga tengah menggempur ISIS di Provinsi Raqqa. Mereka sudah bergerak masuk ke provinsi ini dari arah timur laut tahun lalu dengan bantuan payung serangan udara dari AS, demikian Reuters.


Credit  ANTARA News




Saudi gelarkan jet tempur di Turki untuk perangi ISIS

Saudi gelarkan jet tempur di Turki untuk perangi ISIS
Armada pesawat tempur Kerajaan Arab Saudi (Reuters)
 
Dubai (CB) - Arab Saudi menggelarkan pesawat tempur-pesawat tempurnya di sebuah pangkalan udara di Turki demi mengintensifkan operasinya melawan ISIS di Suriah, kata seorang pejabat pertahanan senior Saudi seperti dikutip AFP.

"Kerajaan Saudi kini hadir di Pangkalan Udara Incirlik di Turki," kata Brigadir Jenderal Ahmed al-Assiri seperti dikutip televisi Al-Arabiya, Sabtu waktu setempat.

"Pesawat tempur Saudi hadir bersama awak-awaknya untuk mengintensifkan operasi udara bersama dengan misi yang dilancarkan dari pangkalan-pangkalan di Arab Saudi," kata Assiri.

Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu menyatakan jet tempur-jet tempur Saudi akan digelarkan di Incirlik, dan kedua negara bisa berpartisipasi dalam operasi darat melawan ISIS di Suriah.

Assiri mengatakan keputusan menggelarkan sejumlah jet tempur di Turki diambil setelah hasil pertemuan para anggota koalisi anti ISIS pimpinan AS di Brussels yang telah memutuskan untuk meningkatkan serangan kepada ISIS baik di Suriah maupun Irak.

Dia menekankan bahwa Arab Saudi membuat keputusan ini dengan berkoordinasi dengan koalisinya dan menyatakan operasi darat sudah dirancang.

"Ada konsensus di antara pasukan koalisi mengenai kebutuhan untuk operasi darat dan kerajaan bertekad untuk itu," kata Assiri.  "Para pakar militer akan bertemu beberapa hari ke depan untuk finalisasi rincian operasi, gugus tugas dan peran masing-masing negara."

Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel al-Jubeir berkata hari ini bahwa negaranya siap mengirimkan pasukan khusus ke Suriah untuk ambil bagian dalam operasi darat melawan ISIS, demikian AFP.


Credit  ANTARA News






Jumat, 12 Februari 2016

Bahas Pesawat Tempur IFX, Menhan Akan ke Korsel


 
KOMPAS.com/NABILLA TASHANDRA Menteri Pertahanan Ryamizard Ryaducu di Kantoe Kemenhan, Jumat (12/2/2016)
 
JAKARTA,CB— Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu akan bertolak ke Korea Selatan untuk menindaklanjuti pembahasan mengenai pesawat tempur KFX-IFX, proyek kerja sama Indonesia-Korea Selatan.

Ia mengatakan, yang terpenting, penandatanganan nota kesepahaman telah dilakukan dengan Korea Selatan.

"Nanti saya ke sana. MoU kan sudah ada. Tinggal saya nanti ke Korsel. Mungkin bulan depan atau bulan ketiga," ujar Ryamizard di Kantor Kemenhan, Jakarta, Jumat (12/2/2016).

Dikutip dari harian Kompas, Indonesia dan Korea Selatan mengadakan proyek kolaborasi untuk memproduksi prototipe pesawat tempur KFX-IFX yang dijadwalkan terbang perdana pada tahun 2020.

Proyek yang sempat dihentikan Korea Selatan beberapa tahun silam itu akan menghasilkan pesawat tempur yang bisa beroperasi hingga 30 tahun.

Proyek tersebut dirintis sejak era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kerja sama ini melibatkan para tenaga ahli dari Indonesia dan Korea Selatan.

Untuk proyek pengembangan KFX-IFX tersebut, dana yang sudah dialokasikan sebesar 7,8 miliar dollar AS (Rp 107,95 triliun).



Credit  KOMPAS.com





Perangi Perdagangan Manusia, NATO Kirim Kapal Perang ke Laut Aegea


Perangi Perdagangan Manusia NATO Kirim Kapal Perang ke Laut Aegea
NATO kirim kapal perang ke Laut Aegea untuk memerangi praktik perdagangan manusia. | (Reuters)

BRUSSELS - NATO mengirim kapal perang ke Laut Aegea untuk membantu Turki dan Yunani memerangi praktik perdagangan manusia selama krisis imigran berlangsung.

Pengiriman kapal perang itu disampaikan Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg, hari Kamis. Setidaknya tiga kapal perang telah bergerak menuju Laut Aegea untuk melakukan operasi pengintaian.

Ini membantu Yunani, Turki dan Uni Eropa dalam membendung arus imigran dan pengungsi dan mengatasi situasi yang sangat menuntut,” kata Stoltenberg, yang menggambarkan situasi krisis imigran sebagai "tragedi kemanusiaan.


Stoltenberg mengatakan bahwa, pasukan NATO juga akan dikerahkan untuk memantau perbatasan darat antara Suriah dan Turki guna memerangi para penyelundup manusia.

Ini bukan tentang menghentikan atau mendorong kembali ‘manusia perahu’,” katanya. ”NATO akan memberikan kontribusi informasi penting dan pengawasan untuk membantu melawan praktik perdagangan manusia dan jaringan kriminal,” imbuh Stoltenberg, seperti dikutip dari Reuters, Jumat (12/2/2016).

Menurutnya, jika ada pengungsi yang tenggelam maka tim misi penyelamat NATO akan mencoba menyelamatkan korban dan mengirimnya ke Turki. Hal itu seperti yang dilakukan Uni Eropa yag menyelamatkan para pencari suaka dengan mengirim mereka ke Yunani.

Kapal-kapal perang NATO yang dikerahkan itu antara lain kapak perang dari Jerman, Turki dan Kanada.


Credit  Sindonews




PBB Sebut Israel Gunakan Kekerasan Berlebihan pada Warga Palestina

PBB Sebut Israel Gunakan Kekerasan Berlebihan pada Warga Palestina
Ilustrasi (REUTERS/Shamil Zhumatov)

Jenewa - Penyidik HAM PBB untuk Gaza dan Tepi Barat menyebut adanya penggunaan kekerasan berlebihan oleh tentara Israel terhadap warga Palestina. PBB menyerukan kepada Israel untuk menyelidiki hal itu dan mengadili para pelakunya.

"Peningkatan aksi kekerasan menjadi pengingat suram akan situasi HAM yang tidak akan bertahan lama di wilayah Palestina dan lingkungan bergejolak yang ditimbulkannya," ujar pelapor khusus PBB untuk HAM di wilayah Palestina, Makarim Wibisono, dalam laporan akhir Dewan HAM PBB, seperti dilansir Reuters, Jumat (12/2/2016).

Setidaknya 27 warga Israel dan seorang warga negara Amerika Serikat tewas dalam serangkaian serangan yang didalangi warga Palestina sejak Oktober tahun lalu, seperti aksi penusukan, penembakan dan penabrakan dengan mobil. Tentara Israel sendiri telah menewaskan sedikitnya 157 warga Palestina, di mana sekitar 101 orang di antaranya diklaim Israel sebagai pelaku serangan terhadap warganya.

Makarim juga menyerukan kepada otoritas Israel untuk mendakwa atau melepaskan seluruh warga Palestina yang ditahan di bawah prosedur penahanan administratif. Hingga akhir Oktober 2015, Makarim menyebut sekitar 5.680 warga Palestina ditahan oleh Israel. Jumlah itu termasuk ratusan anak di bawah umur, seperti dikutip Makarim dari kelompok HAM Israel, B'Tselem.

"Ratusan warga Palestina ditahan saat ini, termasuk anak-anak, bahkan berdasarkan bukti yang tidak jelas dan untuk jangka waktu 6 bulan yang bisa diperbarui hingga waktu tak terbatas, ini tidak konsisten dengan standar HAM internasional. Pemerintah Israel harus segera mengadili atau membebaskan seluruh tahanan administratif," serunya.

Kementerian Luar Negeri Israel menolak laporan Dewan HAM PBB itu dan menyebutnya penuh prasangka. "Laporan itu merefleksikan mandat satu pihak dan bias anti-Israel yang mencolok. Sifat satu pihak ini yang telah membuat misi utusan PBB tidak mungkin dipenuhi, oleh karena itu dia mengundurkan diri," ucap juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel, Emmanuel Nahshon, merujuk pada pengunduran diri Makarim dari posisinya di PBB.

Bulan lalu, Makarim yang mantan Dubes Indonesia untuk PBB ini, mengumumkan pengunduran dirinya dari posisi pelapor khusus PBB untuk HAM di wilayah Palestina yang efektif berlaku pada 31 Maret mendatang. Pengunduran diri ini diumumkan setelah Makarim gagal mendapat akses untuk masuk ke wilayah Gaza dan Tepi Barat.

Dalam keterangannya pada Kamis (11/2), Makarim menyatakan peningkatan aksi kekerasan melatarbelakangi pembangunan permukiman Yahudi ilegal di wilayah Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, pembangunan tembok dan blokade Israel terhadap Gaza. Dia menyerukan agar Israel menangani isu-isu itu demi menegakkan hukum internasional dan menjamin perlindungan bagi warga Palestina.


Credit  Detiknews



Arab Saudi Minta Staf PBB dan Pekerja Kemanusiaan Tinggalkan Yaman


Arab Saudi Minta Staf PBB dan Pekerja Kemanusiaan Tinggalkan Yaman
Dampak serangan koalisi pimpinan Arab Saudi di Yaman (REUTERS/Khaled Abdullah)


Riyadh - Arab Saudi mengingatkan PBB dan organisasi kemanusiaan internasional untuk segera menarik seluruh stafnya dari zona perang di Yaman. Saudi menyatakan serangan udara akan terus dilancarkan di wilayah Yaman bagian utara.

Seperti dilansir PressTV, Jumat (12/2/2016), memo singkat dikirimkan baru-baru ini oleh Kedutaan Besar Saudi di London, Inggris yang menyebut peringatan itu merupakan upaya perlindungan bagi organisasi internasional dan para staf mereka dari serangan udara Saudi.

Saudi menuai kritikan internasional atas jatuhnya korban warga sipil akibat operasi militer mereka melawan pemberontak Houthi di Yaman. Saudi juga melakukan pemblokiran laut yang membatasi suplai makanan dan bantuan lainnya untuk sebagian wilayah Yaman yang dikuasai Houthi.

Dampak serangan koalisi pimpinan Arab Saudi di Yaman (REUTERS/Khaled Abdullah)


Duta Besar Saudi untuk PBB, Abdallah al-Mouallimi, menuturkan kepada Reuters, Saudi merilis peringatan itu karena "khawatir dengan keselamatan staf PBB dan badan-badan kemanusiaan mereka."

"Kami ingin mereka pergi dari area-area yang jelas-jelas menjadi target," imbuh Mouallimi.

Menanggapi memo Saudi itu, pejabat PBB Stephen O'Brien menolak mematuhi peringatan tersebut. O'Brien menyatakan, komunitas kemanusiaan akan terus memberikan bantuan untuk menyelamatkan nyawa seperti diakui prinsip-prinsip internasional.

O'Brien yang merupakan pejabat senior PBB ini, mengingatkan Saudi atas kewajibannya di bawah hukum kemanusiaan internasional agar mengizinkan akses kemanusiaan di Yaman. Namun seorang pejabat Saudi menegaskan memo peringatan itu legal.

Dampak serangan koalisi pimpinan Arab Saudi di Yaman (REUTERS/Khaled Abdullah)


Saudi yang memimpin koalisi negara-negara Arab, melancarkan serangan udara terhadap pemberontak Houthi di Yaman sejak tahun 2015 lalu. Laporan PBB baru-baru ini menyebut, Saudi secara sistematis menargetkan warga sipil dalam serangkaian serangan udaranya di Yaman.

PBB mencatat ada setidaknya 119 serangan udara yang dilakukan Saudi di Yaman, yang terindikasi sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Serangan udara koalisi Saudi dilaporkan telah menewaskan 8.200 orang termasuk di antaranya 2.236 anak-anak. Di sisi lain, Saudi yang didukung AS, yakin bahwa tidak akan ada tindakan dari Dewan Keamanan PBB terhadapnya.


Credit  Detiknews





Arab Saudi Akhirnya Kirim Pasukan ke Suriah

Arab Saudi Akhirnya Kirim Pasukan ke Suriah

Tentara Arab Saudi menembakan meriam, ke arah posisi negara Yaman. Meriam mampu menembak hingga jarak 30 Km, dan ditembakan dari wilayah perbatasan Arab Saudi. Wilayah ini kembali memanas saat bentrokan bersenjata, antara pasukan Arab Saudi melawan pemberontak Yaman. Jizan, Arab Saudi, 13 April 2015. Carolyn Cole/Getty Images
 
CB, Riyadh - Keputusan Arab Saudi mengirimkan pasukan ke Suriah untuk bertempur melawan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) adalah final dan tidak bisa diubah. Hal itu dikatakan juru bicara militer Saudi, Brigadir Jenderal Ahmed Al-Assiri, kepada wartawan Kamis, 11 Februari 2016.

Assiri mengatakan, Riyadh siap dan akan berperang bersama pasukan sekutu pimpinan Amerika Serikat untuk menumpas militan ISIS di Suriah. Meskipun demikian, jelas Assiri, Washington akan memiliki peran lebih banyak mengenai operasi darat.

"Perlu kami sampaikan, Saudi akan mengirimkan pasukan ke Suriah," ucapnya.

Pada pertemuan dengan wartawan di Riyadh itu, dia juga mengirimkan satu pesan kepada Iran, jika Teheran serius perang melawan ISIS, maka hentikan dukungan terhadap kelompok teroris di Suriah atau Yaman.

Riyadh selama ini menuduh Teheran mendukung milisi Houthi di Yaman melawan pemerintahan yang diakui internasional di sana. Iran juga sekutu kunci rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad.

Sikap Saudi itu disampaikan setelah Wakil Putra Mahkota dan Menteri Pertahanan Saudi, Mohammed bin Salman, mengunjungi markas besar Organisasi Pertahanan Atlantik Utara (NATO) di Brussels untuk membicarakan perang saudara di Suriah.

Credit  TEMPO.CO