Selasa, 21 April 2015

Di JCC, Asia Afrika Turut Mendebatkan Reformasi DK PBB

Mereka ingin agar anggota DK PBB tidak didominasi negara maju.

Di JCC, Asia Afrika Turut Mendebatkan Reformasi DK PBB
Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Yuri Thamrin (tengah) dan Duta Besar RI untuk PBB (kanan) tengah memimpin sidang SOM KAA di JCC. (19/04/2015) (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)
 

CB - Wakil Tetap PBB untuk Indonesia, Desra Percaya, buka suara mengenai alotnya pembahasan dokumen hasil Konferensi Asia Afrika (KAA) yang didebatkan para pejabat tingkat tinggi (Senior Official Meeting) pada Minggu kemarin. Desra menyebut salah satu isu yang didebatkan yakni mengenai reformasi anggota Dewan Keamanan PBB.

Hal itu diungkap oleh Desra yang ditemui semalam di gedung Jakarta Convention Centre (JCC), Jakarta Selatan.

"Isu ini memang sedang hangat dibicarakan di New York mengenai anggota tetap dan tidak tetap. Cuma yang paling menonjol adalah mengenai perluasan anggota," ujar Desra.

Sementara, Desra melanjutkan, sebelum dokumen tersebut dibawa ke Jakarta, sudah dibahas di New York, Amerika Serikat. Pembahasan di New York pun, ujar Desra sudah seimbang dan tidak ada masalah.

"Tetapi memang coba ditarik oleh satu kelompok negara lain agar sesuai dengan kepentingan negaranya, itulah penyebab agak lambatnya pembahasan rujukan Dewan Keamanan," kata dia.

Desra mengatakan, memang ada keperluan di antara negara anggota PBB untuk merevitalisasi Majelis Umum PBB, DK PBB dan keanggotaannya. Di antara beberapa negara, Desra menjelaskan sudah ada kesepakatan bahwa perwakilan dari kawasan Asia Afrika harus lebih banyak lagi.

Indonesia pun, Desra mengatakan, setuju adanya perluasan anggota DK PBB.

"Di sisi lain, DK PBB juga harus lebih demokratis dan sistem veto harus dihapuskan. Tetapi, itu merupakan situasi yang kemungkinan besar sulit terjadi, karena prosesnya sulit dan telah dikunci oleh DK PBB agar tidak terjadi," tutur Desra.

Ketika ditanya kemungkinan Indonesia turut menjadi anggota DK PBB, Desra mengatakan sebelum sampai ke arah itu, perlu dibicarakan mengenai kriteria yang disepakati oleh semua negara.

"Itu yang sedang kami bahas saat ini, antara lain mengenai tingkat pembangunan, jumlah penduduk, peran strategis di kawasan dan sebagainya. Itu yang belum disepakati," papar Desra.

Pertemuan SOM pada Minggu kemarin baru berakhir pada pukul 23.00 WIB. Setelah melalui pembahasan yang alot, maka untuk dokumen Pesan Bandung berisi 41 butir kesepakatan, kemitraan strategis baru Asia Afrika (NAASP) sebanyak 32 butir dan Deklarasi Palestina mencakup 15 butir.

Dia mengingatkan angka ini berpotensi bertambah, karena secara teoritis belum ada kesepakatan yang diketuk palu.

Di mata pengamat Hubungan Internasional, Universitas Padjajaran, Teuku Rezasyah, pun menilai adanya reformasi anggota DK PBB. Dengan begitu, dunia tak lagi dikendalikan lima negara pemenang Perang Dunia II.

"Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Inggris dan Prancis tak lagi merepresentasikan kemajuan pembangunan di tingkat nasional dan idealisme perdamaian di tingkat global," ujar Reza seperti dikutip kantor berita Antara.

Oleh sebab itu, perlu mengubah struktur DK PBB dengan menambah keanggotaan yang mewakili kawasan Asia, Afrika, Australia, Amerika Latin termasuk Eropa.

Reza mengatakan Indonesia layak untuk bisa masuk menjadi anggota DK PBB, jika dilihat dari jumlah penduduk, luas wilayah, kemampuan mensinergikan prinsip-prinsip modernisasi dengan kemuliaan nilai-nilai asli dan keunggulan peradaban


Credit  VIVA.co.id

Indonesia Tawarkan Senjata dan Seragam Militer ke Kamboja

PM Hun Sen mengucapkan terima kasih atas pelatihan militer ke Kamboja.

Indonesia Tawarkan Senjata dan Seragam Militer ke Kamboja
Presiden Joko Widodo berbicara di Forum Ekonomi Dunia (WEF) bersama Perdana Menteri Kamboja, Hun di Hotel Shangri-La. (21/04/2015) ( REUTERS/Beawiharta)

CB - Usai berbicara di pembukaan Pertemuan Tingkat Tinggi Pengusaha Asia Afrika (AABS) 2015, Presiden Joko Widodo sudah dikejar dengan jadwal pertemuan bilateral. Usai bertemu Perdana Menteri Palestina, Rami Hamdallah, mantan Gubernur DKI Jakarta kemudian bertemu dengan PM Kamboja, Hun Sen.

Ditemui di gedung Jakarta Convention Centre (JCC), Jakarta Selatan pada Selasa, 21 April 2015, Jokowi menyampaikan PM Hun Sen berterima kasih kepada Indonesia. Sebab, Indonesia telah melatih hampir 6.000 tentara Angkatan Udara dan pasukan pengamanan tamu VVIP di Phnom Penh tahun 2009 lalu.

"Total hampir 6.000 orang yang kami latih. Ke depan, saya tindak lanjut dengan menawarkan seragam dan senjata militer ke Kamboja. PM Kamboja menyatakan tawaran itu akan ditindaklanjuti," kata Jokowi.

Selama ini pun, ujar Jokowi tidak ada kesulitan bagi Kamboja untuk membayar. Justru, kata Jokowi ini salah satu cara untuk mengembangkan sektor perdagangan antar kedua negara.
Di tahun 2009 lalu, sudah ada 156 prajurit anggota paspem Perdana Menteri Kamboja  yang dilatih dan dilantik di bawah Komando Mabes TNI. Tahun itu, tercatat, pelatihan paspam dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah berlangsung selama 14 angkatan dan menghasilkan 3.604 personel.

Pusdik Persahabatan Indonesia-Kamboja didirikan di distrik Krang Cheik tahun 2005, Pusdik yang berfungsi sebagai salah satu sarana pendidikan dan pelatihan Royal Cambodian Armed Force (RCAF) bergengsi dan menghasilkan prajurit, perwira dan pelatih yang handal.

Pusdik Persahabatan Indonesia-Kamboja didirikan di distrik Krang Cheik tahun 2005, Pusdik yang berfungsi sebagai salah satu sarana pendidikan dan pelatihan Royal Cambodian Armed Force (RCAF) bergengsi dan menghasilkan prajurit, perwira dan pelatih yang handal.

Program pelatihan ini merupakan salah satu bentuk kerja sama bilateral disamping program pelatihan bagi pasukan khusus RCAF yang juga memperoleh pelatihan dari Kopassus TNI-AD serta program pendidikan Sesko TNI yang diikuti beberapa perwira RCAF.

Dalam kesempatan itu, Jokowi mengatakan banyak produk RI yang cocok dan memiliki daya saing. Bahkan, diekspor ke Benua Afrika. Salah satunya, Jokowi menyebut produk unggulan RI yakni garmen.

"Hampir setiap harinya truk dari Tanah Abang larinya ke Benua Afrika," kata dia.



Credit  VIVA.co.id

Indonesia minta Tiongkok kembalikan aset Bank Century


Indonesia minta Tiongkok kembalikan aset Bank Century
Mantan Dirut Bank Century Robert Tantular dihadang sejumlah wartawan setibanya di gedung KPK, Jakarta, Jumat (20/9/2014). Terpidana kasus penggelapan dana nasabah Bank Century yang telah divonis empat tahun penjara tersebut diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Budi Mulya terkait pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A) ()
 
Beijing (CB) - Pemerintah Indonesia meminta dukungan Tiongkok bagi upaya pengembalian aset Bank Century yang telah dibekukan Pengadilan Hong Kong.

Hal itu disampaikan Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly saat mengadakan kunjungan kepada Jaksa Agung Tiongkok Cao Jianming di Beijing, pekan lalu, kata Kepala Fungsi Politik KBRI Beijing, Sugeng Wahono, Selasa.

Pada 2014, Pemerintah Indonesia mendapat jalan untuk merampas dan menyita sebagian aset terkait kasus PT Bank Century di wilayah hukum Hong Kong. Nilai aset yang dapat dirampas itu berkisar 4.076.121 dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp 48 miliar.

Langkah untuk perampasan dan penyitaan itu keluar setelah Pengadilan Tinggi Hong Kong mengabulkan sebagian permohonan pemerintah Indonesia yang diwakili Menteri Hukum dan HAM.

Permintaan itu diajukan melalui mekanisme permohonan bantuan hukum timbal balik (mutual legal assistance/MLA) kepada Menteri Kehakiman Hong Kong.

Nilai aset yang dapat dirampas masih fluktuatif. Mengingat sebagian besar aset tersebut berbentuk saham.

Permintaan MLA Pemerintah RI yang diproses dan diajukan oleh Menteri Hukum dan HAM ini berdasar pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 339/Pid.B/2010/PN.JKT.PST tahun 2010.

Putusan itu berisi tentang perintah perampasan aset milik dan di bawah kendali Rafat Ali Rizvi, Hesham Al-Warraq, Robert Tantular dan pelaku kejahatan lainnya di Hong Kong.

Putusan itu tidak bisa segera dieksekusi karena berada di negara lain. Sehingga pemerintah harus mengajukan permintaan bantuan hukum timbal balik (MLA) ke negara lain.

Proses pengadilan di High Court of Hong Kong masih belum final. Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan upaya banding untuk mengejar aset lainnya karena putusan High Court belum mencakup keseluruhan permintaan penyitaan yang diajukan.

Aset Bank Century tersembunyi di 14 negara, termasuk Hong Kong, Singapura, Swiss dan Inggris.


Credit  ANTARA News

Helikopter milik Puspenerbad jatuh di Semarang


Helikopter milik Puspenerbad jatuh di Semarang
Ilustrasi-Helikopter TNI AD, jenis Bell (ANTARA FOTO/Zainuddin MN)
 
 
Jakarta (CB) - Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wuryanto membenarkan bahwa Helikopter milik Pusat Pendidikan Penerbang TNI AD (Puspenerbad) jenis Bell 402 jatuh di landasan pacu Bandara Ahmad Yani, Semarang, Jawa Tengah, Selasa.

"Helikopter tersebut terhempas ke bumi saat pelatihan calon kapten pilot sekitar pukul 08.25 WIB" kata Kadispenad ketika dikonfirmasi Antara, di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan sebelum kecelakaan, sedang dilaksanakan pendidikan calon kapten pilot di Pusat Pendidikan Penerbang, Semarang. Pada saat itu, ada materi pendidikan manuver emergency procedure, dimana seorang pilot harus bisa mengatasi manakala mesin mengalami masalah atau mati.

"Namun, ketika akan melakukan manuver dalam ketinggian 1.000 feet, siswa pendidikan, termasuk instruktur yang berada di dalam heli tidak bisa mengendalikan pesawat, sehingga pesawat jatuh. Bagian ekor pesawat jatuh ke tanah dan mengalami kerusakan," kata Wuryanto.

Kendati demikian, tambah dia, tak ada korban jiwa dalam peristiwa itu.

"Kita akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui secara pasti penyebab kecelakaan tersebut," ucapnya.

Sebelumnya dilaporkan, sejumlah penerbangan di Bandara Ahmad Yani Semarang pada hari Selasa pagi mengalami penundaan selama sekitar satu jam, menyusul insiden kerusakan helikopter milik TNI AD di sekitar landasan ancang bandara.

"Tadi sempat ditutup mulai pukul 08.20 sampai 09.35 WIB," kata General Affairs and Communication Section Head PT Angkasa Pura I Bandara Ahmad Yani Semarang Anom Fitranggono di Semarang, Jateng, Selasa.

Menurut dia, ada dua penerbangan yang terpaksa ditunda keberangkatannya, yakni milik maskapai Kalstar dan Sriwijaya Air.

Selain itu, lanjut dia, ada dua pesawat yang terpaksa batal mendarat karena penutupan tersebut.

Ia menuturkan setelah heli dipindahkan dari sekitar landasan pacu, penerbangan kembali dibuka seperti biasa.

Jadwal penerbangan di bandara ini, lanjut dia, kembali dibuka seperti biasa.




Credit  ANTARA News




TNI: helikopter jatuh bagian dari latihan


Semarang (CB) - TNI menyatakan helikopter yang terjatuh hingga mengganggu penerbangan di Bandara Ahmad Yani Semarang, Selasa, merupakan bagian dari latihan rutin yang dilaksanakan Pangkalan Udara Utama TNI Angkatan Darat Ahmad Yani Semarang.

"Tadi latihan autorotation, latihan rutin siswa penerbang," kata Komandan Pangkalan Udara Utama TNI Angkatan Darat Ahmad Yani Semarang Kolonel Harryson Sitorus.

Ia menjelaskan autorotation merupakan latihan prosedur darurat saat mesin heli jenis Bell 402 dimatikan pada ketinggian tertentu kemudian mendarat keras.

Ia menuturkan posisi pesawat sekitar 300 meter dari permukaan tanah saat medin dimatikan.

Namun, lanjut dia, posisi jatuh heli sedikit berada di landasan pacu dari yang seharusnya di kawasan rumput.

Meski sebenarnya tidak mengganggu landasan pacu, menurut dia, penerbangan di Bandara Ahmad Yani Semarang terpaksa ditutup.

"Tidak ada yang terluka, heli langsung ditarik agar landasan bisa dibuka kembali," katanya.

Sebelumnya, sejumlah penerbangan di Bandara Ahmad Yani Semarang pada hari Selasa pagi, mengalami penundaan selama sekitar satu jam menyusul insiden helikopter milik TNI di sekitar landasan pacu bandara.

"Tadi sempat ditutup mulai pukul 08.20 sampai 09.35 WIB," kata General Affairs and Communication Section Head PT Angkasa Pura I Bandara Ahmad Yani Semarang Anom Fitranggono.

Ia menjelaskan heli milik TNI mengalami gangguan mesin di sebelah utara landasan pacu.

Menurut dia, ada dua penerbangan yang terpaksa ditunda keberangkatannya, yakni milik maskapai Kalstar dan Sriwijaya Air.

Selain itu, lanjut dia, ada dua pesawat yang terpaksa batal mendarat karena penutupan tersebut.

Ia menuturkan setelah heli dipindahkan dari sekitar landasan pacu, penerbangan kembali dibuka seperti biasa.






Credit  ANTARA News

Rusia Tegaskan Lanjutkan Garap Proyek Smelter dan Kereta Api di Kalimantan


SHUTTERSTOCK Ilustrasi.


JAKARTA, CB - Pemerintah Rusia menegaskan komitmennya untuk melanjutkan kerjasama proyek pembangunan pemurnian bijih mineral (smelter) alumina dan kereta api di Kalimantan Barat. Hal ini disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla seusai bertemu dengan Wakil Perdana Menteri Rusia Bidang Perekonomian Arkady Dvorkovich, di Kantor Wapres, Jakarta, Senin (20/4/2015).

Diakui Kalla, kerjasama antara Indonesia dengan Rusia dalam proyek alumina dan kereta api bukan suatu hal yang mudah. Penyelesaian proyek ini berlarut-larut karena dua negara sama-sama mengalami permasalahan dalam negeri.

"Memang suatu kerja sama yang besar itu memang tidak mudah untuk kedua negara, karena ekonomi Rusia sama dengan ekonomi Indonesia sedang mengalami masalah-masalah, tapi mereka tetap konsisten melanjutkan dua proyek itu, alumina dan kereta api," tutur Kalla.

Mengenai nilai proyek ini, Kalla mengaku tidak tahu. Ia mengatakan, belum dilakukan survei kelayakan pengerjaan proyek. "Setelah survei, baru dihitung. Ada FS-nya (feasibility study atau studi kelayakan)," ujar Kalla.

Ia juga menyampaikan, kerjasama antara Indonesia dan Rusia telah terjalin sejak lama. Kedua negara pernah terlibat pembangunan pabrik Krakatau Steel yang menjadi pabrik baja pertama di Indonesia. "Rusia kita sudah punya hubungan yang panjang dan lama, jadi tergantung pada negara. Krakatau Steel itu dari Rusia, dulu kerja samanya, pabrik baja pertama itu, masih berjalan sampai sekarang, walaupun sudah diperbarui," tutur Kalla.

Kurang lebih lima tahun lalu, Rusia melalui Rusal menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan PT Aneka Tambang untuk pembangunan smelter di Tayan, Kalimantan Barat. Nilai investasi yang dijanjikan kurang lebih 3 miliar dollar AS.

Di samping itu, Rusia telah menyatakan komitmennya untuk pembangunan rel kereta angkutan batu bara melalui perusahaan Kereta Api Russian Railways pada 2011. Namun, hingga kini, investasi yang dijanjikan Rusia untu pembangunan rel sepanjang 300 Kilometer itu belum terealisasi.

Wakil Perdana Menteri Rusia bidang Perekonomian Arkady Dvorkovich menyampaikan bahwa proyek kereta api ini tetap berjalan. Ia memastikan pengerjaan proyek dimulai pada tahun depan. Dvorkovich juga mengakui kondisi perekonomian Rusia tengah memburuk dalam beberapa waktu terakhir. Menurut dia, kondisi yang memburuk ini dipengaruhi nilai tukar mata uang.



Credit  KOMPAS.com

Hukum Dasar Bangsamoro Masih Terus Digodok


Hukum Dasar Bangsamoro Masih Terus Digodok  
Konflik antara pemerintah dengan Bangsamoro di Mindanao telah berlangsung selama 45 tahun dan telah menewaskan 120 ribu orang. (Getty Images/Jeoffrey Maitem)
 
 
Jakarta, CB -- Rencana pembentukan Hukum Dasar Bangsamoro (Bangsamoro Basic Law) yang telah dicanangkan oleh Presiden Filipina Benigno Aquino sejak September 2014 lalu hingga kini masih juga belum disepakati.

Hukum Dasar Bangsamoro mencakup pembentukan wilayah otonomi bagi minoritas umat Muslim Moro yang berpopulasi di Mindanao, Filipina Selatan.


Direktur Jenderal Kantor PBB dan Organisasi Internasional untuk Kementerian Luar Negeri Filipina, Jesus R.S. Domingo mengungkapkan bahwa hingga saat ini Hukum Dasar Bangsamoro masih terus digodok di Kongres Filipina.

"Filipina telah berupaya menerapkan perdamian dengan saudara Muslim kami di Mindanao. Kami mendesak kongres untuk segera menciptakan solusi dan menetapkan Hukum Dasar Bangsamoro," kata Domingo di sela-sela Pertemuan Tingkat Menteri Konferensi Asia-Afrika di Jakarta pada Senin (20/4).

Domingo juga mengungkapkan penyesalan atas bentrokan berdarah pada Januari lalu yang melibatkan anggota kepolisian dengan Front Pembebasan Islam Moro (MILF) dan kelompok sempalannya, Pejuang Kebebasan Islami Bangsamoro (BIFF).

Sebanyak 44 anggota polisi tewas dalam insiden tersebut.

"Insiden tersebut seharusnya tidak menghambat proses perdamaian," ujar Domingo melanjutkan.

Dalam perhelatan KAA, Domingo menyebutkan bahwa Filipina telah mendapat banyak masukan dari Indonesia dan negara Asia-Afrika untuk mempercepat perdamaian dengan Bangsamoro.

"Kami mendapat dukungan dari negara Asia dan Afrika yang memiliki komunitas Muslim, seperti Libya," kata Domingo.

"Mudah-mudahan Hukum Dasar Bangsamoro akan segera terwujud dan menjadi landasan perdamaian dengan saudara Muslim kami di Mindanao," lanjutnya.

Konflik antara pemerintah dengan Bangsamoro di Mindanao telah berlangsung selama 45 tahun dan telah menewaskan 120 ribu orang.

Sejak Oktober 2012, MILF bersedia berdamai dengan pemerintah, dengan syarat Mindanao ditetapkan sebagai wilayah otonomi.

Credit  CNN Indonesia

Perluasan Anggota Dewan Keamanan PBB Dibahas di KAA


Perluasan Anggota Dewan Keamanan PBB Dibahas di KAA 
 Saat ini, terdapat lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang memiliki hak veto; Tiongkok, Perancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat. (Reuters/Mike Segar)
 
 
Jakarta, CB -- Perluasan keanggotaan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi bola panas yang bergulir di meja diskusi Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika yang dimulai dari Pertemuan Tingkat Pejabat Tinggi pada Minggu (19/4) dan Pertemuan Tingkat Menteri, Senin (20/4). Indonesia sendiri memiliki sikap menyetujui adanya usulan revolusi tersebut.

Menurut Duta Besar Republik Indonesia untuk PBB, Desra Percaya, hal ini juga tengah digodok di basis PBB di New York, Amerika Serikat.

"Bahasan di New York sudah seimbang, tapi kembali lagi dicoba ditarik satu kelompok negara lain agar sesuai dengan kepentingan negaranya. Itu makanya agak lambat pembahasan rujukan Dewan Keamanan, tapi akhirnya setelah negosiasi sana sini dan melibatkan negara Asia-Afrika ini, disepakati kembali ke forum semula yang ada di New York," ujar Desra sesaat setelah menggelar konferensi pers di Jakarta Convention Center, Senin (20/4).

Desra tidak menyebut secara jelas negara mana yang ia maksud. "Saya tidak mengatakan satu delegasi, tapi semua negara yang memiliki kepentingan mengeluarkan pendapatnya," ucap Desra.

Kendati demikian, Desra menyinggung bahwa Afrika Selatan menuntut ada perluasan anggota DK PBB ditambah dua anggota tetap dengan hak veto.

Dalam perdebatan tersebut, Indonesia memiliki sikap sendiri. "Kita setuju ada perluasan anggota DK PBB,tapi pada sisi lain DK PBB kan harus lebih demokratis. Veto harus dihapuskan," katanya.

Desra lantas menjabarkan lebih lanjut mengenai usulan yang ditawarkan oleh Indonesia. "Perlu ada perluasan anggota DK PBB yang non permanen, tapi waktunya diperpanjang empat tahun dan bukan dua tahun. Kemudian dari 4 tahun ini, itu tidak boleh mengklaim yang dua tahun sedang berlangsung. Itu juga sedang dinegosiasikan di New York," tutur Desra.

Saat ini, terdapat lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang memiliki hak veto; Tiongkok, Perancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat.

Sementara itu, terdapat sepuluh aggota DK PBB non-permanen yang dipilih setiap dua tahun oleh Majelis Umum PBB. Sepuluh negara ini terdiri dari lima untuk negara Asia dan Afrika, satu negara Eropa Timur, dua untuk Amerika Latin dan Karibia, dan dua untuk negara Eropa lainnya.

Dewan Keamanan diberikan mandat oleh PBB untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, serta memiliki beberapa wewenang signifikan, seperti menjatuhkan sanksi ekonomi ataupun embargo senjata terhadap suatu negara, bahkan melaksanakan keputusan DK secara militer.

Credit  CNN Indonesia

Jokowi Ajak Negara Asia-Afrika Hadapi Tantangan Perdagangan


Jokowi Ajak Negara Asia-Afrika Hadapi Tantangan Perdagangan 
 Negara-negara Asia dan Afrika memiliki porsi besar dalam bidang perdagangan dan ekonomi dunia, namun tidak bisa dipungkiri banyak tantangan yang dihadapi. (Reuters/Feng Li)
 
 
Jakarta, CB -- Negara-negara Asia dan Afrika memiliki porsi besar dalam bidang perdagangan dan ekonomi dunia. Namun tidak dipungkiri berbagai tantangan menghadang kemajuan kedua benua dalam meningkatkan potensi-potensi yang dimiliki.

Hal ini adalah tema pokok dalam pidato Presiden Joko Widodo dalam pembukaan
Asian-African Business Summit (AABS), Selasa (21/4), yang merupakan bagian dari rangkaian Konferensi Asia-Afrika di Jakarta.

Jokowi menjelaskan, bahwa Asia Afrika punya potensi besar, baik dalam sumber daya alam dan ekonomi. Bahkan pertumbuhan ekonomi kedua benua berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia.

Contohnya pada 2013-2014, ujar Jokowi, pertumbuhan ekonomi Asia 4,9 persen dan Afrika 4,3 persen. Produk Domestik Bruto kedua kawasan pada 2014 mencapai 51 persen dari PDB dunia. Sedangkan kontribusi investasi meningkat cukup tajam dari 13,2 persen pada tahun 2000 menjadi 41,5 persen pada 2013.


"Peningkatan ini menunjukkan bahwa negara Asia Afrika semakin berperan dalam pembangunan ekonomi dunia," kata Jokowi.

Namun, lanjut Jokowi, kemajuan ekonomi ini dihadapkan pada berbagai tantangan. Di antaranya adalah banyaknya penduduk miskin di Asia dan Afrika, yaitu 5,4 miliar jiwa yang mewakili 75 persen dari total penduduk dunia. Sebagian besar warga miskin ini juga menjadi korban konflik.

"Inflasi di atas rata-rata dunia. Tahun 2013 inflasi Timur Tengah, Afrika Utara, Afghanistan dan Pakistan mencapai 9 persen, sedangkan inflasi di negara Afrika mencapai 6,6 persen dan di Asia mencapai 4,6 persen," jelas Jokowi.

Selain itu peningkatan kerja sama perdagangan belum mencerminkan potensi yang sesungguhnya. Ekspor Asia ke Afrika hanya 26 persen dari ekspor Asia. Sementara ekspor Afrika ke Asia hanya tiga persen.

Untuk menghadapi tantangan ini, Jokowi menyerukan peningkatan kerja sama dalam ekonomi dan perdagangan, serta kebijakan dan tindakan yang tepat, khususnya meminimalkan perdagangan tarif dan non-tarif, serta mendorong perdagangan langsung.

Hal ini diharapkan dalam mendorong peluang investasi kedua benua yang sangat besar, terutama di bidang manufaktur, pertanian, infrastruktur dan energi.

"Langkah tersebut harus tetap sejalan dengan sistem perdagangan internasional yang terbuka, adil, tertib dan saling menguntungkan," ujar Jokowi.

Jokowi juga mengajak negara-negara Asia Afrika mengembangkan sistem peraturan dan regulasi, salah satunya dengan mempermudah lisensi usaha serta perlindungan investasi dan mendorong kontribusi swasta melalui kemitraan dengan pemerintah.

"Indonesia telah melakukannya dengan menyederhanakan regulasi dan proses administrasi, menyempurnakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, mendorong realokasi subsidi ke sektor produksi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia," jelas Jokowi.

KAA akan berlangsung pada 19-24 April di Jakarta dan Bandung. Dalam rangkaian acara ini, Jokowi akan menggelar 18 pertemuan bilateral dengan 18 kepala negara peserta peringatan 60 tahun KAA.


Credit  CNN Indonesia

Bela Palestina di KAA, Indonesia Sentil Kolonialisme



Bela Palestina di KAA Indonesia Sentil Kolonialisme
Menlu Indonesia, Retno Marsudi membela Palestina dalam pidato di KAA dengan menyentil praktik kolonialisme. | (Sindonews/Victor Maulana)
 
 
JAKARTA   (CB) - Pemerintah Indonesia, pada Senin (20/4/2015) membela Palestina dalam forum Konferensi Asia-Afrika (KAA) dengan menyentil praktik kolonalisme .

Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi menyatakan, Palestina yang belum merdeka adalah fakta bahwa kolonalialisme jadi tantangan utama dunia saat ini.

"Ketika pemimpin kita bertemu di Bandung pada 1955, tantangan kita adalah kolonialisme. Kini setelah 60 tahun, dunia masih tetap tidak seimbang secara geopolitik dan geoekonomi. Palestina masih belum bisa mendapatkan hak mendapat kedaulatan dan kemederkaan," kata Retno, dalam sebuah pidato.

Selain kolonialisme, lanjut Retno, tidak meratanya perkembangan dunia saat ini turut membawa masalah tersendiri. Tidak dapat dimungkiri ketimpangan ini telah memicu konflik, khusunya di kawasan Afrika.

"Kini, kita dihadapkan pada jurang perkembangan yang meluas. lebih dari satu miliar orang hidup dengan pendapatan di bawah 2 USD per hari. Konflik dan ketidakstablian masih terus berlanjut. Intoleransi dan ketidaksetaraan terus meningkat," imbuh dia.

Dia berharap, dokumen-dokumen yang dihasilkan di KAA, khususnya dokumen New Asia African Strategic Partnership (NAASP) bisa mengurangi jarak yang ada saat ini.

"Saya yakin komprehensif NAASP framework akan membawa bab baru bagi kerja sama Asia-Afrika. Ini akan memungkinkan negara Asia-Afrika untuk melakukan kerja sama yang terstruktur, sitematik dan intensif. Ini membuka kesempatan baru untuk melakukan kerja sama antar-negara Asia dan Afrika. Kerja sama ini juga menjembatani antar-dua benua," papar Menlu Retno.



Credit  SINDOnews


Palestina: Terima Kasih Indonesia


Palestina Terima Kasih Indonesia
Palestina berterima kasih kepada Indonesia karena kemerdekaannya diperjuangkan dalam KAA. | (Sindonews/Victor Maulana)
 
 
JAKARTA  (CB) - Pemerintah Palestina berterima kasih kepada Pemerintah Indonesia yang mengusung isu kemerdekaan Palestina dalam salah satu dokumen penting yang akan dihasilkan di Konferensi Asia-Afrika (KAA).

Ucapan terima kasih itu disampaikan Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad al-Maliki. "Dalam Konferensi Asia-Afrika ini kita mendapat dukungan kuat dari negara-negara Asia Afrika. Kita di sini mengharapkan dukungan, dan Indonesia sepakat membuat langkah untuk mendukung kemerdekaan untuk Palestina, ini berarti Palestina memiliki arti penting," kata Maliki, Senin (20/4/2015) di Jakarta.

"Palestina menjadi fokus utama di pertemuan ini. Terima kasih Indonesia untuk dukungan yang diberikan," lanjut Maliki. 

 
Maliki optimistis, deklarasi di KAA ini bisa membawa dampak yang signifikan bagi Palestina, khususnya dalam meraih kemerdekaan. "Ini (dukungan) mengakselerasi jalan menuju kemerdekaan," katanya.

Dokumen tentang dukungan untuk Palestina saat ini tengah dibahas dalam pertemuan tingkat Menteri KAA. Dalam pembahasan di tingkat pejabat senior kemarin, dokumen ini dapat melenggang dengan mulus.




Credit  SINDOnews

Latihan Perang, NATO Akan Gunakan Laser


Latihan Perang NATO Akan Gunakan Laser
Latihan perang NATO di Estonia akan menggunakan laser. | (Reuters)
 
 
TALLINN (CB) - Tentara AS telah bergabung tentara Estonia dalam latihan perang NATO yang diberi nama “Tornado”. Dalam Latihan perang terbesar sepanjang sejarah Estonia ini, NATO akan menggunakan laser untuk simulasi perang yang sebenarnya.

”Pada hari Senin, hampir 2.000 tentara dari Brigade Infanteri I dari Angkatan Pertahanan Estonia, serta Divisi Pasukan Payung AS, akan mulai latihan Tornado lima hari, yang akan menunjukkan tingkat kesiapan mereka untuk latihan militer yang lebih besar,” kata Staf Umum Angkatan Pertahanan negara itu, dalam sebuah pernyataan.

Sistem MILES (Multiple Integrated Laser Engagement System) akan digunakan selama latihan Tornado untuk tujuan simulasi. Namun, sistem MILES dalam latihan NATO di Estonia ini berbeda dengan sistem MILES yang khusus digunakan AS dan militer internasional.

Menurut Russia Today, semalam (20/4/2015), sistem ini menggunakan laser dan kartrid kosong untuk mensimulasikan pertempuran yang sebenarnya. Tentara akan membawa laser kecil yang ditempatkan di atas pakaian mereka untuk mendeteksi tentara lain yang disorot oleh senjata laser api itu.

Sejak tegang dengan Rusia yang dipicu krisis Ukraina , NATO telah membangun kehadiran militernya di sepanjang perbatasan barat Rusia. Pihak Moskow telah berulang kali memperingatkan bahwa ekspansi militer NATO di dekat perbatasan Rusia hanya akan meningkatkan ketegangan dan menggoyahkan keamanan regional.

”Penyebaran kemampuan militer tambahan di sepanjang perbatasan itu hanyalah upaya untuk membantu militer melakukan tekanan terhadap Rusia,” Duta Tetap Rusia untuk NATO, Alexander Grushko, beberapa waktu sebelumnya.



Credit  SINDOnews

Tegang, AS Kerahkan Dua Kapal Perang ke Yaman


Tegang AS Kerahkan Dua Kapal Perang ke Yaman
Tegang, AS kerahkan dua kapal perang ke perairan Yaman. | (Reuters)
 
 
WASHINGTON  (CB) - Di tengah situasi Yaman yang semakin tegang, Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) mengerahkan dua kapal perang ke perairan Yaman. Washington membantah dua kapal perang AS itu untuk mencegat konvoi Angkatan Laut Iran yang dicurigai memasok senjata untuk milisi Houthi Yaman.

AS berdalih pengerahan dua kapal perang ke perairan Yaman itu untuk “operasi keamanan maritim”. Pentagon, dalam sebuah pernyataan hari Senin, mengatakan kapal induk USS Theodore Roosevelt dan kapal penjelajah USS Normandy telah transit dari Teluk Persia ke Laut Arab pada 19 April 2015.

”Theodore Roosevelt dan Normandiy telah bergabung dengan (tim maritim) AS lainnya yang melakukan operasi keamanan maritim di Laut Arab, Teluk Aden, Selat Bab-al-Mandab dan Laut Merah Selatan,” bunyi pernyataan Pentagon.

Seorang juru bicara Pentagon, Kolonel Steve Warren, seperti dikutip Reuters, Selasa (21/4/2015) membantah laporan bahwa kapal-kapal AS berada di perairan Yaman untuk misi mencegat kapal Iran yang dicurigai memasok senjata ke pemberontak Houthi Yaman.

Sementara itu, seorang sumber Angkatan Laut AS yang dikutip AP, menyatakan, ada sekitar sembilan kapal AS di lepas pantai Yaman. Pernyataan itu menyusul laporan surat kabar The Hill, Iran sudah lebih dulu mengirimkan sembilan kapal perang ke arah Yaman.

Iran belum mengomentari tuduhan itu, meskipun mereka mengakui ada kapal-kapal perang Teheran yang beroperasi di dekat Yaman untuk memerangi perompak. Wilayah laut di seluruh Yaman sendiri telah diblokade Koalisi Teluk yang dipimpin Arab Saudi untuk mencegah kelompok Houthi memperoleh pasokan senjata dari luar.


Credit  SINDOnews

Inilah Sejumlah Penyebab Warga Australia Bergabung ISIS



 
ABC Jake Bilardi (tengah), warga negara Australia yang bergabung dengan ISIS
 
CB - Di Sydney, Australia, dua pemuda mencoba pergi ke Timur Tengah untuk bergabung dengan kelompok teroris ISIS. Sementara di Melbourne, teman-teman dan keluarga Jake Bilardi bersedih setelah remaja tersebut diduga melakukan aksi bom bunuh diri di Irak.
Itulah sekelumit contoh anak muda Australia yang mengalami radikalisasi. Tapi apa yang menyebabkan hal itu terjadi?
Zaky Mallah (31) adalah salah seorang yang pernah mengalami hal serupa. Ia mengaku tahu bagaimana rasanya sebagai pemuda Australia ditarik untuk pergi ke Timur Tengah dan terlibat dalam konflik di sana.
Saat berusia 19 tahun, Mallah membuat video dirinya sendiri, dan mengatakan bahwa ia akan melakukan serangan terhadap kantor-kantor pemerintah di Sydney. Akibatnya, ia dijadikan tersangka berdasarkan undang-undang anti-terorisme.
Mallah kemudian ditahan di penjara superketat di New South Wales, dikenal dengan nama penjara Goulburn Supermax selama dua tahun, sebelum akhirnya dibebaskan. Sekarang Mallah kembali berurusan dengan pihak keamanan, termasuk agen rahasia Australia, atau ASIO, tapi kini untuk berbagi wawasan dan pengetahuan.

"Paspor saya dibatalkan oleh ASIO di tahun 2002. Saya sangat marah," kata dia. "Tapi saya bukanlah penyendiri, saya sangat marah karena kebebasan diri yang diambil," ujarnya.
Dirinya mengaku kalau satu dari alasan mengapa anak muda tertarik untuk bergabung dengan kelompok yang menamakan diri Negara Islam itu, adalah karena alasan sebagai 'medan perang'.
"Kita suka senjata, senapan, tank, seperti layaknya sebuah permainan," ujarnya. "Tapi yang satu ini, adalah perang nyata, bukan semacam permainan perang seperti di PlayStation atau Xbox."
Menurutnya, meyakinkan pada anak-anak muda bahwa berangkat ke Suriah untuk berjuang bersama atau ISIS adalah hal yang sangat sulit.
"Karena kita punya keyakinan bahwa khalifah harus berdiri," ujarnya. "Saya sangat percaya bahwa kekhalifahan setelah Kekaisaran Ottoman akan berdiri suatu saat, tetapi saya tidak percaya bahwa ISIS adalah khalifah yang tepat."
Narasi berbeda
Hizbut Tahrir, salah satu gerakan politik Islam, juga percaya perlu adanya pembentukan kekhalifahan. Tapi organisasi ini banyak mendapat kritikan tajam dari Perdana Menteri Tony Abbott, yang menyebut "sangat tidak Australia" dengan alasan apa pun untuk membentuk organisasi teroris.
Kepolisian Federal Australia (AFP) membentuk tim yang mengurus hubungan dengan komunitas Muslim di Melbourne, pertama kalinya di tahun 2007. Model kerja sama seperti ini kemudian dibentuk juga di kota-kota lainnya.
Tujuannya adalah untuk memperkuat hubungan antara komunitas Islam dan membangun kepercayaan.
Tapi Ali Kadri, salah satu ustaz dari Holland Park Mosque di Brisbane mengatakan, kepercayaan ini justru terkikis saat politisi mengecam bentuk ekstremisme Islam "untuk kepentingan politik sendiri".
Kepolisian Federal Australia (AFP) menyatakan, hubungan yang lebih baik dengan komunitas Muslim berarti kerja sama yang baik dalam penegakan hukum dan operasi polisi, seperti operasi anti-terorisme.
Kepolisian Federal Australia sering menggelar sejumlah kegiatan bersama komunitas Muslim. Misalnya, di akhir bulan Ramadan, membuka kesempatan umat Muslim bertemu dengan pejabat AFP, dan mencoba menanggapi propaganda online dari kelompok-kelompok ekstremis dengan menyediakan narasi yang berbeda.
Tapi menurut Mallah, pemerintah Australia yang menyamakan Hizbut Tahrir sebagai sebuah kelompok teroris adalah kurang tepat.
"Banyak pemuda yang menganggap Hizbut Tahrir sebagai ungkapan 'lihat, kita tidak perlu lagi ke luar Australia dan bergabung dengan ISIS, kita bisa membentuk kalifah dari Australia'," tuturnya.
"Bukan berarti kita ingin ada khalifah di Australia, tetapi bisa bergabung dengan kelompok yang memiliki pemikiran yang sama... dan membantu membentuk khalifah dari Australia," ucap Mallah.
Ia juga mengatakan, "Tapi saat kita melakukan hal tersebut, pemerintah mengatakan 'kita akan melarangnya dan menyebutnya sebagai kelompok teroris'. Yang selanjutnya mengawasi, mengisolasi, dan memisahkan banyak dari kita, yang berasal dari komunitas Muslim."
"Saya percaya Hizbut Tahrir adalah pintu gerbang untuk menghentikan para pemuda untuk tidak berpergian ke Timur Tengah atau bergabung dengan ISIS," tambah Mallah.
Sementara menurut Ustaz Ali Kadri, kunci utamanya adalah mengambil langkah yang justru bisa membantu anak-anak muda dan mereka yang tersingkir dari komunitas Muslim, terutama mereka yang paling rentan terhadap ideologi ekstremis.
Profesor Anne Aly, salah satu pendiri organisasi People Against Violent Extremism, mengatakan, ia pun agak "behati-hati" dengan pendekatan di mana pemerintah mengidentifikasi siapa yang berisiko mengalami radikalisasi dan mendorong mereka untuk diawasi.
"Ada begitu banyak perlawanan terhadap segala ide yang dirancang pemerintah, atau konsep kebijakan ... radikalisasi," kata dia. "Tindakan perlu dilakukan oleh mereka yang pernah sukses merangkul orang-orang muda."
Profesor Aly juga mengatakan meski operasi intelejen dan pengawasan memiliki peranan penting dalam mengatasi radikalisasi, pemerintah sebaiknya tidak melakukannya dengan pendekatan keamanan nasional yang ketat.
"Karena dengan menganggapnya sebagai masalah keamanan nasional, maka akan ditanggapi dengan penyelesaian masalah keamanan nasional," jelasnya.
Integrasi komunitas
Peter Neumann, direktur dari Pusat Kajian Radikalisasi di London, Inggris, mengatakan bahwa 100 anak muda, baik pria dan wanita, yang bergabung dengan kelompok radikal, bukanlah Muslim yang saleh atau taat.
"Banyak di antara mereka memiliki masa lalu yang bermasalah," ujar Neumann.
Neumann yang pernah berpidato soal pengentasan kelompok ekstremis di Gedung Putih, Amerika Serikat ini mengatakan, marjinalisasi atau pengucilan diikuti dengan pengangguran dan pendidikan yang kurang, menjadi beberapa alasan mengapa anak-anak muda di negara barat terlibat kelompok ekstremis.
"Dan tentunya karena kepribadian, latar belakang, motivasi dan pengalaman di Suriah dan Irak sangat berbeda dengan pemerintah di negara barat. Mereka pun memiliki tantangan dan masalah yang berbeda-beda," ujarnya.
Neumann yang pernah bekerja di Dewan Keamanan PBB mengatakan tindakan pencegahan harus menjadi prioritas dalam mengatasi ancaman teroris.
Menurutnya internet adalah senjata terkuat untuk menyebarkan ideologi, yang menjadi alat bagi para teroris.
Model integrasi dan merangkul antar komunitas di negara-negara barat menjadi salah satu hal paling terpenting untuk pencegahan, tambah Neumann.
"Mereka kadang merasa, karena siapa mereka, seperti apa mereka terlihat, dari mana mereka berasal, yang membuat mereka tidak merasa bagian dari kita," ujar Neumann.



Credit  KOMPAS.com

Norwegia Jadi Negara Pertama yang Hapus Radio FM


KOMPAS/HANDINING Ilustrasi
CB - Norwegia akan sepenuhnya mematikan radio FM (analog) dan menggantinya dengan Digital Audio Broadcasting (DAB) sebagai standar penyiaran nasionalnya. Saat rencana itu terwujud, mereka akan jadi negara pertama yang sepenuhnya menerapkan radio berbasis penyiaran digital.
Pengumuman soal peralihan menuju digital itu diumumkan oleh Menteri Kebudayaan Norwegia Thorhild Widvey. Peralihan sendiri mulai diselenggarakan pada 11 Januari 2017 mendatang.
"Dengan beralih ke digital, pendengar akan mendapatkan konten yang lebih beragam, juga bisa menikmati kualitas suara yang lebih baik dan mendapat fungsi baru. Digitalisasi juga akan memfasilitasi meningkatnya aspek persaingan dan memberikan kesempatan baru pada inovasi dan pengembangan," ujarnya, seperti dikutip KompasTekno dari The Verge, Senin (20/4/2015).
Norwegia sendiri tidak awam dalam penerapan DAB. Mereka telah mulai melakukan digitalisasi tersebut sejak 1995 silam dan kini telah ada 22 saluran nasional yang siarannya berbasis digital.
Sementara itu, hingga saat ini hanya ada lima saluran radio FM yang bersiaran secara nasional. Ini menunjukkan bahwa cakupan penyiaran radio berbasis digital di sana telah lebih luas dibanding radio analog.
Selain itu, Skandinavia itu juga telah menerapkan DAB+ sejak 2007 lalu. DAB+ merupakan pemutakhiran transmisi radio DAB dan dikatakan punya kualitas suara lebih jernih dalam bit-rate sekecil 64 kbps.
"Ini adalah hari yang penting untuk semua pecinta radio. Keputusan menteri tersebut membuat kami lebih mudah memusatkan sumber daya pada aspek yang lebih penting, utamanya untuk menciptakan konten radio yang lebih berkualitas dan beragam," komentar kepala Perusahaan Penyiaran Norwegia Thor Gjermund Eriksen.

Credit  KOMPAS.com

Ini Komponen Jet Tempur Typhoon yang Bisa Diproduksi PT DI


 
Eurofighter Gambar konsep pengembangan Eurofighter Typhoon yang mengintegrasikan Comformal Fuel Tank (CFT) di punggungnya.
 
JAKARTA, CB - Produsen pesawat tempur konsorsium Eropa, Eurofighter menjanjikan transfer teknologi dan perakitan pesawat jika pemerintah Indonesia akhirnya memilih jet tempur produksinya, Typhoon sebagai pengganti F-5 Tiger.

Selain itu, Indonesia juga berkesempatan untuk memproduksi komponen pesawat Typhoon, melalui fasilitas produksi yang dimiliki oleh PT Dirgantara Indonesia (PT DI).

Lantas, komponen apa yang bisa diproduksi oleh pabrik perakitan pesawat yang bermarkas di bandung, Jawa Barat itu?

Martin Elbourne, Head of Industrial Offset Eurofighter menyebutkan jenis komponen yang bisa diproduksi oleh PT DI.

"Komponen yang bisa diproduksi PT DI antara lain adalah comformal fuel tank," ujar Elbourne saat dijumpai KompasTekno di Jakarta, Selasa (14/4/2015).

Comformal Fuel Tank (CFT) adalah tanki bahan bakar tambahan yang dipasang menyatu mengikuti lekuk badan pesawat, yang bisa memberikan bahan bakar tambahan tanpa mengurangi aerodinamika pesawat, jika dibandingkan dengan external drop tank yang biasanya dicantolkan di sayap atau bagian bawah pesawat.

the avionist Comformal fuel tank (lingkaran merah) yang terpasang di badan Eurofighter Typhoon
 
Dijelaskan oleh Martin, CFT bisa memberikan keuntungan bagi TNI Angkatan Udara jika mengoperasikan jet tempur Typhoon yang dilengkapi dengan fitur ini, seperti waktu terbang lebih lama, jangkauan lebih jauh, serta tidak mengurangi jumlah persenjataan yang bisa diusung oleh Typhoon.

Sebab, berbeda dengan menggunakan external drop tank, walau sama-sama bisa memberikan bahan bakar lebih banyak dan jangkauan lebih jauh, namun drop tank tersebut menggunakan kaitan yang seharusnya bisa dipasangi persenjataan.

Selain itu, CFT juga disebut Martin sesuai dengan profil wilayah Indonesia yang luas dan berpulau-pulau, sehingga TNI AU bisa melakukan patroli wilayah lebih lama.

Ke depannya, selain memproduksi CFT untuk kebutuhan TNI AU sendiri, PT DI juga bisa mengekspor CFT ke negara-negara lain yang juga mengoperasikan Eurofighter Typhoon, seperti Jerman, Inggris, Spanyol, dan Arab Saudi.

"Ini kesempatan yang bagus bagi PT DI untuk meningkatkan kemampuannya dari produsen pesawat terbang sipil menjadi produsen pesawat tempur," pungkas Martin.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian Pertahanan RI sedang mencari pengganti jet tempur F-5 Tiger yang akan segera dipensiunkan. Eurofighter Typhoon bersamaan dengan JAS-39 Gripen, Sukhoi Su-35, dan F-16 Block 60 menjadi kandidat utama pengganti F-5.


Credit  KOMPAS.com