Australia, Indonesia dan Malaysia Uji Coba Sistem Pelacakan Pesawat Baru

Jakarta  (CB) - Australia akan ambil bagian dalam percobaan gabungan untuk memperbaiki kemampuan melacak pesawat, insiatif ini merespon tragedi hilangnya pesawat milik Maskapai Malaysia Airline MH370 lebih dari satu tahun lalu. Hal ini diungkapkan Wakil Perdana Menteri Australia, Warren Truss.
;

Dengan mengandalkan sistem baru, sekarang semua pesawat terbang yang tengah melintas di kawasan terpencil di atas samudera akan dilacak keberadaannya oleh sistem ini setiap 15 menit, bukan lagi dengan pada interval 30 sampai 40 menit.

;

Wakil Perdana Menteri Australia, Warren Trust mengatakan tragedi hilangnya pesawat diatas samudera seperti yang menimpa pesawat MH370 dengan 239 penumpang dan awak pada 8 Maret tahun lalu, membuat semua pihak menyoroti soal mekanisme ;pemantauan pesawat.

;

"Pendekatan baru ini memungkinkan perbaikan pemantauan itu dilakukan demi memantau penerbangan jarak jauh dan tentu saja akan memberikan keyakinan yang lebih besar kepada publik terhadap keamanan penerbangan tanpa memerlukan investasi teknologi tambahan pada maskapai penerbangan," ujarnya

"Inisiatif ini mengadaptasi teknologi yang sudah ada dan telah digunakan oleh lebih dari 90 persen pesawat yang melayani rute penerbangan jarak jauh dan akan memungkinkan petugas pengawas lalu lintas penerbangan dapat merespon lebih cepat jika ada pesawat yang mengalami masalah atau keluar dari jalur rencana penerbangannya,"

"Saya terutama sekali menyambut baik dilibatkannya pengawas lalu lintas penerbangan dari Indonesia dan Malaysia untuk membentu insiatif regional ini,"

;

Kepala Pelayanan Penerbangan Australia (Airservices Australia), Sir Angus Houston mengatakan mekanisme baru ini akan memungkinkan otoritas penerbangan melakukan pelacakan pesawat lebih akurat dan merespon lebih cepat terhadap situasi yang tidak lazim.

;

"Sisten baru ini juga penting dalam mengenali kalau ini bukan sekedar solusi sesaat tapi juga merupakan langkah penting dalam upaya melakukan perbaikan yang bersifat segera terhadap pendekatan kita saat ini dalam melacak pesawat sambil mencari solusi komprehensif yang tengah kita upayakan saat ini" katanya Angus Houston.

;

"Mayoritas maskapai juga mendukung inisiatif keamanan penerbangan yang penting ini dan telah mengenai pentingnya kerjasama sebagai bagian dalam pendekatan regional yang tentu saja akan berkontribusi pada aksi global," tambahnya.

;

Ujicoba sistem baru ini AirService Australia akan memantau penerbangan jarak jauh di wilayah udara Australia yang mencakup 11 persen dari permukaan dunia dengan menggunakan teknologi pelacak keberadaan objek berbasis satelit.

;

Otoritas penerbangan dunia baik International Civil Aviation Organisation (ICAO) maupun International Air Transport Association (IATA) akan mengumumkan dukungan mereka pada upaya untuk meningkatkan pemantauan pada pesawat yang tengah melintas di wilayah udara yang terpencil di masa depan.

;

Pemerintah Malaysia pada Januari lalu telah mendeklarasikan status hilangnya pesawat MH370 dan secara resmi mengkategorikan insiden hilangnya pesawat tersebut karena kecelakaan dimana seluruh penumpang dan awak yang berjumlah ;93 termasuk 6 diantaranya adalah warga Australia diyakini telah meninggal.

;

Australia sendiri telah memimpin upaya pencarian pesawat itu selama lebih dari satu tahun.

;

Pencarian saat ini difkuskan pada dasar laut yang terletak 1,600 kilometer di Barat Perth.

Credit   Australia Plus ABC - detikNews

Uni Eropa Kembali Minta Indonesia Hentikan Eksekusi Mati

 

 

 

Jakarta (CB) - Uni Eropa kembali meminta Indonesia menghentikan eksekusi mati kepada seluruh kejahatan terkait rencana eksekusi mati gelombang dua. Sebelumnya, Uni Eropa juga menyatakan hal serupa saat eksekusi mati gelombang pertama.

"Uni Eropa menentang eksekusi mati untuk semua kasus tanpa perkecualian dan konsisten menyerukan penghapusan secara universal," kata Perwakilan Tinggi/Wakil Presiden UE, Federica Mogherini dalam websitenya seperti dikutip detikcom, Minggu (1/3/2015).

Federica secara tegas mengulangi seruannya kepada pemerintah Indonesia untuk menyetop seluruh eksekusi yang tertunda dan mengubah hukuman mati menjadi moratorium yang permanen. Sebelumnya Federica meminta hal serupa saat Indonesia akan mengeksekusi mati gelombang pertama pada 18 Januari 2015 lalu.

"Ini akan menjadi babak ketiga setelah November 2013 dan ini sangat disesalkan," cetus Federica. UE adalah organisasi antarpemerintahan dan supranasional yang beranggotakan negara-negara Eropa. Saat ini Uni Eropa telah memiliki 28 negara anggota.

Seperti diketahui, sinyal eksekusi mati terhadap para gembong narkoba semakin dekat. Dirjen Pemasyarakatan menyatakan Andrew Chan dan Myuran Sukumaran akan segera dipindahkan dari LP Kerobokan ke Pulau Nusakambangan dalam waktu dekat.

"Saya dapat info dari koordinator kalapas kemarin, sudah siap (pemindahan) dalam satu dua hari ini," kata Dirjen Pemasyarakatan, Handoyo Sudrajat kepada detikcom, Minggu (1/3/2015).

Siapa saja yang akan dieksekusi mati? Sedikitnya 10 nama yang akan menghadapi regu tembak. Berikut daftarnya
1. Mary Jane Fiesta Veloso (WN Filipina), yang dikenal dengan Ratu Heroin itu ditangkap di Bandara Adi Soetjipto, Yogyakarta pada 25 April 2010 karena menyelundupkan narkotika jenis heroin seberat 2,6 kg.‎ Grasinya ditolak oleh Presiden Jokowi melalui Keppres 31/G 2014.

2. Serge Areski Atlaoui (WN Perancis), ‎terlibat dalam operasi pabrik ekstasi dan sabu di Cikande, Tangerang, disebut-sebut sebagai pabrik terbesar di Asia. Serge merupakan koki pabrik yang meracik ramuan dan bahan kimia ekstasi. Pabrik ini ditangkap pada 11 November 2005 bersama 8 oran lain. Barang bukti yang disita 138,6 kg sabu, 290 kg ketamine, dan 316 drum prekusor. Grasinya ditolak melalui Keppres 35/G 2014. Delapan lainnya juga dihukum mati tapi belum dieksekusi.

3. Martin Anderson alias Belo (WN Ghana), ditangkap di Kelapa Gading, Jakarta Utara pada 7 November 2003 atas kasus kepemilikan heroin 50 gram yang dimasukkan di dalam map. Grasinya ditolak melalui Keppres 1/G 2015.

4. ‎Zainal Abidin (WN Indonesia), tertangkap atas kepemilikan narkoba dan bermasalah lagi di Lapas. Zainal tertangkap dengan sabu sebesat 156,d gram, 1 timbangan digital, 7 unit handphone, 10 SIM card, 4 buah pipet kaca, 1 alat bakar dari pipa aluminium dan beberapa sedotan plastik. Grasinya ditolak melalui Keppres 2/G 2015.

5. Raheem Agbaje Salami (WN Spanyol), tertangkap pada tahun 1999 dengan kasus penyelundupan heroin seberat 5 kg. Grasinya ditolak melalui Keppres 4/G 2015.

6. Rodrigo Gularte (WN Brazil), tertangkap atas kasus penyelundupan kokain seberat 19 kg pada tahun 2004. Kokain itu disembunyikan di papan seluncurnya. Grasinya ditolak melalui Keppres ‎5/G 2015.

7.‎ Silvester Obiekwe Nwolise (WN Nigeria), ditangkap pada tahun 2003 oleh Dit Narkoba Mabes Polri karena menyelundupkan heroin 1,2 kg ke Indonesia. Dia divonis hukuman mati oleh PN Tangerang. Namun masih berjualan narkoba di Lapas dan berkali-kali dibekuk mengendalikan narkoba dari LP Nusakambangan. Grasinya ditolak‎ melalui Keppres 11/G 2015.

8. Andrew Chan (WN Australia), dikenal sebagai Godfather di kelompok Bali Nine. Dia bersama Myuran Sukumaran dan 7 orang lainnya tertangkap pada tahun 2005 atas kasus penyelundupan 8 kg heroin di Bali ke Australia. Grasinya ditolak melalui Keppres 9/G 2015.

9. Myuran Sukumaran (WN Australia), bersama dengan Andrew Chan dan 7 orang lainnya tergabung dalam Bali Nine. Dihukum mati atas kasus penyelundupan 8 kg heroin. Grasinya ditolak melalui 32/G 2015.

10. Okwudili Oyatanze (WN Nigeria), yang dikenal sebagai petelur heroin itu ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta pada tahun 2001. Dia bersama 3 temannya mencoba menyelundupkan ribuan gram heroin yang dikemas dalam kapsul yang kemudian ditelan. ‎Dia divonis mati oleh PN Tangerang pada tahun 2002. Grasinya ditolak melalui Keppres 14/G 2015.



Credit detiknews

Pengadilan ISIS Kembali Bebaskan 19 Warga Kristen Suriah

 

Para sandera ISIS yang merupakan warga Kristen Suriah berlutut di depan para anggota kelompok teror ISIS. (REUTERS/Social media via Reuters TV)

 

 

Jakarta, CB -- Kelompok teror Negara Islam untuk Irak dan Suriah (ISIS) kembali melakukan pembebasan terhadap belasan sandera dari desa Kristen Asiria, Suriah. Setelah melepaskan 22 orang pada hari Sabtu lalu, ISIS kembali melepaskan 19 orang sandera.

Menurut informasi yang diperoleh dari para pemantau Hak Asasi Manusia di Suriah, seperti yang diberitakan kantor berita Reuters, Ahad (1/3), pembebasan yang dilakukan ISIS terhadap 17 orang lelaki dan dua orang perempuan itu dilakukan setelah para sandera melalui pengadilan Syariah ISIS.


Berdasarkan data Lembaga pemantau HAM, Syrian Observatory, warga yang dibebaskan merupakan sebagian kecil dari 220 warga Kristen yang sebelumnya ditangkapi oleh ISIS di desa Asiria, Suriah. Hingga kini, belum ada kejelasan sikap dari ISIS terkait sisa dari sandera warga Kristen lainnya.

Jumlah sandera yang sempat ditangkapi ISIS, kata salah seorang pemantau HAM Suriah, Osama Edward, jumlah warga Kristen yang disandera sebenarnya berjumlah lebih dari yang disebutkan.

Estimasi jumlah sandera, menurut Edward, memang terus bertambah. Sebab, tak pernah ada pernyataan yang terang dari ISIS mengenai sandera yang mereka tangkapi. Tak terkecuali perempuan dan anak kecil juga orang tua mereka tawan sebagai sandera.

Hingga hari ini menurut pantauan para pemantau HAM, sebanyak 1.969 jiwa telah melayang lantaran kekejaman ISIS. Dua pertiga dari para korban, adalah rakyat sipil yang tak terkait konflik apapun.

“Kami percaya jumlah yang telah dibunuh ISIS jauh dari yang pernah tercatat, Sebab data laporan kehilangan anggota keluarga yang Syrian Observatory miliki mencatatkan angka yang melebihi dari korban yang telah terdokumentasikan,” kata Syrian Observatory dalam siaran persnya.

Selama ini, ISIS memang menargetkan pembantaian terhadap kaum-kaum minoritas agama, terutama bagi mereka yang tak mau bersumpah mengakui khilafah mereka. Bulan lalu, ISIS melakukan pemenggalan terhadap 21 warga Kristen Koptik asal Mesir.


Credit   CNN Indonesia

Polisi Geledah Pusat Kebudayaan Islam di Bremen

 

Ilustrasi Masjid. (REUTERS/Ammar Awad)

 

Jakarta, CB -- Otoritas kepolisian menggeledah sebuah gedung Pusat kebudayaan Islam (IKZ) di kota Bremen, kota di sebelah utara Jerman, Sabtu lalu. Penggerebekan ini didorong kekhawatiran pada ancaman teror kelompok Islam yang mereka terima.

Seperti dikutip dari situs kantor berita Dw.de, sebelum dilakukan penggeleahan, polisi telah menerima bocoran informasi tentang dugaan aaksi teror sejak Jumat malam lalu. Namun tidak ada penjelasan apakah aksi itu adalah ancaman teroris tau bukan.

Hingga saat ini, tak ada juga keterangan soal identitas orang-orang yang ditangkap dalam penggerebekan itu. Kepada media, kepolisian hanya memberikan informasi kalau yang ditangkap adalah seorang pria yang diduga memiliki senjata dan berniat untuk memperjualbelikannya.

Dalam aksinya, kepolisian Bremen melakukan penggerebekan dengan persenjataan lengkap. Selain menggeledah para aparat bersenjata itu melakukan perlindungan terhadap tempat-tempat penting komunitas Yahudi.

Polisi Bremen beralasan penggerebekan ini sebagai tindak pencegahan. Polisi kemudian melakukan investigasi ke beberapa rumah tersangka dan pusat kebudayaan Islam, IKZ.

Hasil Penggeledahan

Jaksa Negara sekaligus Menteri Dalam Negeri Ulrich Maurer menerangkan dalam operasinya, Ahad (1/3), tim penggeledah menemukan senjata di rumah tersangka. Selain senjata, tim juga melakukan penyitaan terhadap beberapa perangkat lunak milik sang tersangka untuk kemudian diambil datanya.

Saat ini, peringatan ancaman teror sudah diturunkan tensinya oleh otoritas keamanan di Bremen. Namun meski demikian, penyidikan terhadap tersangka pemilik senjata tetap dilancarkan guna mengetahui lebih dalam motivasi dari kepemilikan senjata tersebut.

Maurer mengklaim penyelidikan terhadap tersangka sudah berlangsung sejak informasi awal diterima pada Januari lalu.

Credit  CNN Indonesia

Bergandeng Tangan, Warga Oslo Berdiri Lindungi Masjid

 

Ilustrasi bangunan masjid. (Reuters/Ammar Awad)

 

 

Jakarta, CB -- Setelah berminggu-minggu berita kebencian di seluruh dunia mengarah terhadap orang-orang Yahudi dan Muslim, sebagian rakyat Norwegia menunjukkan yang berbeda. Mereka menunjukkan rasa solidaritas dan kesetiakawanannya untuk mengasihi sesama.

Pada Sabtu (28/2) waktu setempat, seperti yang ditulis Huffington Post, ratusan warga Oslo -ibu kota Norwegia- bergandeng tangan beraksi damai di luar sebuah Masjid Jemaah E Ahl-E sunnah. Menurut para pengunjuk rasa, mereka mencoba sebuah lingkaran damai yang mengitari masjid sebagai bentuk solidaritas mereka terhadap umat muslim.


Gerakan ini juga, masih menurut para pengunjuk rasa dalah sebagai ungkapan rasa terima kasih mereka terhaadp warga Muslim di Norwegia atas persahabatan yang terlah mereka jalin selama ini. “Kami ingin saling bahu membahu untuk terus bekerjasama dan memperlihatkan betapa menjijikannya permusuhan dan kebencian,” kata para demonstran.

Gerakan damai ini sangat bertolak belakang dengan apa yang kini sedang berkembang di Eropa. PEGIDA -organisasi yang memproklamirkan diri sebagai gerakan anti-Islam- kini memang sedang berkembang di Eropa. Di hari yang sama, di Newcastle Inggris ratusan orang yang mengaku anti-Islam berpawai menunjukkan kebencian mereka terhadap Islam.

Eropa memang kini menjadi ladang bagi para aktivis radikal yang menyasar isu keagamaan. Setelah English Defense League, PEGIDA merupakan organisasi yang secara terang-terangan membenci Islam.

Unjuk Rasa PEGIDA
Sebelumnya, Kepolisian menangkap lima orang pengunjuk rasa dalam rangkaian demonstrasi anti-Islam yang digelar di pusat kota Newscastle, Inggris. Kelimanya ditangkap setelah terlibat sebuah insiden perkelahian antara para pengunjuk rasa dengan kelompok yang berseberangan pandangan.

Belum jelas benar dari mana asal kelompok kelima orang yang ditangkap oleh kepolisian. Namun menurut kepolisian Northumbria -otoritas kepolisian yang bertugas mengamankan area Newcastle dan sekitarnya- meraka ditangkap lantaran mabuk dan percobaan berbuat keonaran. 

Saat ini, seperti yang dikutip dari The Guardian, kepolisian sudah melakukan isolasi terhadap dua kelompok yang berseberangan pandangan itu.

Hari ini, Sabtu (28/2) menurut kantor berita Reuters, simpatisan kelompok anti-Islam asal jerman PEGIDA -Gerakan Patriot Eropa Melawan Islamisasi- melakukan pawai protes di pusat kota Newscastle, Inggris. Ini merupakan kali pertama bagi para simpatisan PEGIDA di Inggris melakukan pawai protesnya.




Credit   CNN Indonesia

Posisi Terancam, Tony Abbott Kesulitan Yakini Koleganya agar Tetap Layak Jadi PM

 
ABC PM Australia Tony Abbott

CB - Perdana Menteri Australia Tony Abbott terancam akan kembali menghadapi voting untuk mempertahankan posisinya sebagai pemimpin Partai Liberal. Salah satu anggota kabinetnya mengatakan, Abbott  tidak akan mampu meyakinkan sejumlah koleganya di internal Partai Liberal, sekalipun dia berhasil mempertahankan posisinya.

Asisten Bendahara Partai Liberal, Josh Frydenberg kepada ABC mengatakan bahwa dirinya tidak yakin perlu ada perubahan kepemimpinan di Partai Liberal saat ini. Dia berharap tidak akan terjadi pengambilan suara atau voting lagi di partainya.
"Tidak dipungkiri memang ada sebagian orang di Partai Liberal yang menginginkan adanya pergantian kepemimpinan," katanya.

Frydenberg mengatakan, dia tidak yakin Abbot akan mampu meyakinkan kolega di partai kalau dia layak dipertahankan sebagai PM. "Meskipun misalnya saja Abbott berhasil memenangkan Nobel Perdamaian mereka tetap akan bersikap sama kalau mereka menginginkan perubahan kepemimpinan," ujarnya.
"Menurut saja saat ini posisinya sangat sulit meskipun ini merupakan pandangan minoritas," lanjutnya.
Frydenberg mendorong agar koleganya memberi kesempatan bagi Abbott dengan mengatakan Abbott layak diberikan waktu agar bisa mampu memutar keberuntungan bagi Partai Liberal.

Ketika menghadiri acara Clean Up Australia Day di Shell Cove, Minggu (1/3/2015), Abbott menyatakan tidak mungkin dirinya bisa memuaskan semua orang dalam waktu bersamaan. Namun Abbott membantah sepekulasi mengenai voting kepemimpinan di partainya, dan menyebut itu hanya sebagai 'obsesi kalangan dalam' saja.

"Ini hanya daur ulang omong kosong sampah pada saat kita merayakan hari Clean Up Australia Day, mari kita masukan omong kosong sampah itu ke kantong sampah dan melenyapkannya," kata Abbott.
"Kita telah melewati isu ini selama beberapa minggu lalu, masalah ini sudah diselesikan dan kita sekarang telah satu paham dengan pemerintah," ujar Abbott.

"Setiap hari Anda akan melihat bukti yang semakin kuat kalau pemerintahan saat ini tengah memfokuskan upaya untuk memerintah atas dasar kepentingan terbaik dari seluruh warga negara Australia," katanya.
Abbott selamat dari mosi untuk menggantikan kepemimpinannya dengan berhasil meraih dukungan suara 39 dari 61 suara dalam voting yang berlangsung beberapa pekan lalu. Namun, Partai Liberal terus mengkritik Abbott mampu berkembang untuk melakukan perubahan dalam gaya kepemimpinannya.

Dua Menteri Komunikasi Abbott yakni Malcolm Turnbull dan Menteri Luar Negeri Julie Bishop didorong untuk maju dalam kontes kepemimpinan di Partai Liberal. Ini jika terjadi mosi lagi dan posisi Perdana Menteri kosong.
Pendukung Bishop men
gatakan kepada ABC kalau Bishop harus mengajukan diri sebagai salah satu kandidat untuk memperebutkan jabatan tertinggi di pemerintahan Australua tersebut karena Partai Liberal menginginkannya diberikan kesempatan sebagai pemimpin alternatif.

Mereka mengatakan Bishop telah menunjukan dirinya sebagai "pemulih suasana, bukan sebagai orang yang memicu perbedaan". Bishop juga dianggap telah menjalankan tugas di kabinet Abbott dengan baik dan menunjukan dirinya sebagai wakil yang setia.

Sementara kepala perwakilan Partai Liberal di parlemen federal mengatakan kepada ABC kalau mereka yakin Turnbull telah berhasil mendapatkan dukungan untuk dapat memenangkan tantangan kepemimpinan. Namun, diketahui Turnbull tidak ingin mengemukakan dukungan tersebut dan beresiko dipandang sebagai orang yang mengakhiri Abbott dari jabatannya sebagai Perdana Menteri.

Sejumlah pendukung Turnbull mengatakan bahwa mantan pendukung Abbott yakin kalau posisinya semakin tidak bisa dipertahankan, maka mereka terpaksa akan melawan dan meminta Abbott untuk mundur.
Para pendukung Abbott juga menginginkan agar Abbott mengundurkan diri dan  meyakini kalau itu merupakan cara terbersih dan demi kepentingan terbaik dari Partai Liberal. Namun mereka tidak yakin Abbott bersedia mengundurkan diri.

Sementara itu ketika ditanya wartawan Minggu pagi (1/3) apakan dia akan menantang Abbott, Turnbull mengatakan dia tidak ingin terlibat dalam diskusi hipotetis. Turnbull juga mengelak dari pertanyaan seputar masalah kepemimpinan ini dengan mengatakan dirinya masih terfokus pada pemilihan di negara bagian New South Wales.

Kantor Perdana Menteri berharap dapat terus menjaga momentum sejak minggu lalu, dengan mengumumkan strategi keamanan nasional, investasi asing di bidang properti dan reformasi kesejahteraan dengan merilis laporan antargenerasi, dan menambah pasukan untuk memerangi ISIS.

Sementara itu dilaporkan Partai Liberal akan melakukan pertemuan pada Selasa mendatang. Padahal, Partai Liberal tidak memiliki jadwal pertemuan hingga 17 Maret mendatang. Tampaknya akan akan ada mosi kepemimpinan lagi yang akan terjadi di partai LIberal pada pekan ini.




Credit   KOMPAS.com

Protes Pembunuhan Tokoh Oposisi Rusia, Ratusan Ribu Orang Turun ke Jalan

 
SERGEI GAPON/AFP/Getty Ratusan ribu orang berkumpul di pusat kota Moskwa untuk memprotes pembunuhan tokoh oposisi Rusia, Boris Nemtsov, Minggu (1/3/2015).

MOSKWA, CB - Puluhan ribu orang melakukan aksi unjuk rasa di pusat kota Moskwa, Rusia, Minggu (1/3/2015) waktu setempat, untuk memperingati tewasnya tokoh oposisi Rusia, Boris Nemtsov. Mantan wakil perdana menteri yang sering mengkritik kebijakan Presiden Vladimir Putin itu tewas ditembak saat berjalan di jembatang Sungai Moskwa.

Dilansir dari AFP, Senin (2/3/2015), lautan pendukung oposisi pemerintahan Putin terlihat mengibarkan bendera Rusia sambil membawa foto Nemtsov. Puluhan ribu demonstran berjalan dari suatu titik tidak jauh dari Kremlin menuju jembatan yang menjadi lokasi tewasnya politisi berusia 55 tahun tersebut.
Aksi ini sekaligus unjuk rasa terbesar yang dilakukan pihak oposisi anti-Kremlin sejak demonstrasi besar yang dilakukan pada 2011-2012 silam. Pihak oposisi mengklaim jumlah peserta unjuk rasa mencapai 100.000 orang yang turun ke jalan untuk mengutuk pembunuhan terhadap Boris Nemtsov.
"Peluru-peluru itu untuk tertuju untuk kami," demikian salah satu banner yang dibawa demonstran. Ada juga yang membawa spanduk bertuliskan "Kami Boris" atau "Kami tidak takut".
Salah seorang demonstran, Alexander Akulin, mengatakan penembakan terhadap Nemtsov sebagai "pembunuhan politik". "Teror politik akan terus berkembang mulai sekarang," ujar insinyur yang membawa anak lelakinya dalam aksi unjuk rasa.

Aksi ini juga menjadi kesempatan untuk menyerukan penghentian perang di Ukraina. Dalam aksi di kota terbesar kedua di Rusia, Saint Petersburg, terlihat membawa bendera Ukraina. Tentu ini bukan tanpa alasan.
"Saya membawa bendera Ukraina karena dia (Nemtsov) berjuang untuk menghentikan perang di Ukraina. Dan mereka membunuhnya karena itu," ujar Vsevolod Nelayev, demonstran di Saint Petersburg.
Boris Nemtsov ditembak sebanyak empat kali dari belakang. Saat ditembak, Nemtsov sedang berjalan di jembatan Sungai Moskwa. Ketika itu, ia bersama teman perempuannya yang berkewarganegaraan Ukraina, demikian menurut kesaksian seorang anggota polisi di sekitar lokasi. 

Kepolisian setempat langsung menutup jembatan Moskwa tempat terjadinya peristiwa. Polisi juga langsung menutup jalan menuju Kremlin dan Lapangan Merah. Seketika itu, mobil ambulans terlihat di lokasi. Menurut aparat kepolisian, Nemtsov ditembak saat ada mobil berwarna putih yang melewati jembatan itu.
Meski menjadi tokoh yang berseberangan dengan dirinya, Putin mengutuk pembunuhan tersebut. Putin justru menyebut pembunuhan itu terencana dan ada provokasi dari protes yang selama ini terjadi di Moskwa.



Credit  KOMPAS.com

PLTN Tertua di Perancis Mendadak Berhenti Beroperasi karena Kerusakan Pipa

(AP Photo/Daniel Mueller, Greenpeace) Pembangkit listrik tenaga nuklir Fessenheim merupakan PLTN tertua di Perancis. Sejumlah aktivis lingkungan mendesak agar pemerintah menutup PLTN yang dianggap berpotensi membahayakan lingkungan dan masyarakat sekitar karena usianya yang tua.

STRASBOURG, CB - Pembangkit listrik tenaga nuklir tertua di Perancis menghentikan produksi energinya setelah ditemukan adanya kerusakan di salah satu pipa. Hal ini diungkap operator di stasiun pembangkit tersebut.
Dilansir dari AFP, Senin (2/3/2015), pembangkit Fessenheim yang terletak di dekat perbatasan Swiss dan Jerman, dihentikan operasinya sejak hari Sabtu (28/2/2015) malam. Menurut EDF selaku penyuplai energi, saat itu ditemukan adanya kerusakan dalam pipa di ruang mesin, yang tidak mengandung bahan nuklir.
"Staf stasiun kami masih meneliti penyebab pasti peristiwa ini," kata staf EDF.
Hingga saat ini, peristiwa ini disebut "tidak memiliki dampak terhadap keselamatan fasilitas, lingkungan atau staf".
Kesalahan itu terjadi di unit produksi 1. Sedangkan unit produksi 2 telah ditutup sejak Jumat malam untuk pemeliharaan dan pengisian bahan bakar kerja yang diprediksi akan berlangsung selama beberapa minggu.
Ini merupakan kedua kalinya terjadi penghentian produksi energi secara darurat sejak April silam. Ketika itu, ada dua insiden yang menyebabkan pembangkit terpaksa dimatikan sementara. Salah satunya karena ada kerusakan pada pipa di sistem penyuplai air.
Fessenheim yang terdiri dari dua reaktor bertenaga 900 megawatt telah beroperasi sejak tahun 1977. Ini menjadikannya pembangkit tertua di Perancis yang masih beroperasi.
Mengingat usianya yang terbilang kuno, sejumlah aktivis telah lama menyerukan agar pembangkit itu ditutup secara permanen.
Rencananya, pembangkit di Fessenheim ini memang akan dihentikan operasinya dalam beberapa tahun mendatang. Tapi ini masih menunggu pembangkit baru beroperasi pada 2017 mendatang.



Credit   KOMPAS.com

Vazquez dilantik sebagai Presiden Uruguay

Tabare Vazquez. (REUTERS/Andres Stapff )

 

Montevideo (CB) - Dokter ahli penyakit kanker Tabare Vazquez pada Minggu mengucapkan sumpah sebagai presiden Uruguay yang baru.

Ia kembali memegang jabatan tersebut satu dekade setelah pertama kali memimpin kalangan kiri ke kekuasaan.

Pelantikan Vazquez dilakukan Majelis Nasional di depan hadirin, termasuk Presiden Brazil Dilma Rousseff, Presiden Kuba Raul Castro serta pemimpin-pemimpin lainnya di kawasan.

Ia kemudian memimpin upacara di Lapangan Kemerdekaan di ibu kota, Montevideo, untuk menerima selempang kepresidenan dari sesama tokoh kiri Jose "Pepe" Mujica, menandai kekuasaan partai Front Luas (FA) mereka untuk lima tahun ke depan lagi di negara tersebut. Uruguay melarang presiden meneruskan jabatannya untuk periode berturut-turut.

Upacara itu membuka tabir kepemimpinan berwarna sang mantan pejuang gerilya itu.

Selama lima tahun kepemimpinannya, Mujica, sosok berusia 79 tahun itu telah melegalisasi ganja, pernikahan sesama jenis dan aborsi, mengecam ketimpangan global serta menarik perhatian internasional karena tinggal di rumah pertanian yang sederhana, mengendarai mobil Volkswagen Beetle usang serta memberikan sebagian besar dari gajinya untuk amal.

Vazquez (75 tahun) memiliki gaya yang lebih konservatif dan mengkritik beberapa reformasi Mujica, termasuk rencana yang masih belum diterapkan terkait penjualan ganja ke apotik-apotik.

Ia mewarisi negara yang menghadapi iklim ekonomi lebih berat dibandingkan ketika ia pertama kali menjabat pada 2005.

Uruguay selama 12 tahun mengalami pertumbuhan tak putus serta mencatat angka pengangguran yang rendah. Namun, kini negara itu berjuang untuk menghadapi berakhirnya ledakan komoditi global.

Inflasi saat ini tercatat lebih dari satu poin di atas rentang target resmi, tiga hingga tujuh persen. Sementara itu, tetangga-tetangga raksasa Uruguay, yaitu Argentina dan Brazil, saat ini sedang mengalami penurunan ekonomi.






Credit  ANTARA News

Venezuela jatuhkan sanksi atas pejabat AS

Ini adalah keputusan yang saya ambil sebagai Kepala Negara sejalan dengan Konvensi Wina...

Karakas (CB) - Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada Sabtu (28/2) mengumumkan pemerintahnya akan menolak untuk memberikan visa kepada sejumlah pejabat Amerika Serikat yang ia sebut "teroris".

Para pejabat AS tersebut meliputi mantan presiden George W. Bush dan Senator Marco Rubio serta Bob Menendez.

Ketika berbicara dalam pertemuan terbuka anti-AS, Maduro mengatakan tindakan itu diambil untuk meredakan "agresmi imperialis" dari Washington, yang telah meningkat dalam beberapa pekan belakangan, demikian laporan Xinhua, Minggu pagi.

"Ini adalah keputusan yang saya ambil sebagai Kepala Negara sejalan dengan Konvensi Wina, Konstitusi Bolivar kita dan kesadaran revolusioner rakyat Venezuela. Saya menyerukan pemberontakan dunia melawan imperialisme AS," katanya.

Maduro menambahkan ia akan membatasi jumlah diplomat AS yang diperkenankan bekerja di negara Amerika Selatan yang dipimpinnya dan mengharuskan warga negara AS mengajukan permohonan visa jika mereka ingin mengunjungi Venezuela.

Keputusan tersebut menyatakan tindakan AS mencampuri urusan dalam negeri Venezuela telah memaksa Maduro mensahkan serangkaian tindakan pembatasan.

Pada Sabtu (7/2) Maduro menolak "persekongkolan" baru oleh AS, yang bermaksud menggunakan Piagam Demokratik Antar-Amerika (IDC) di Organisasi Negara Amerika (OAS) untuk mensahkan campur tangan asing di negerinya.

Di dalam pidato yang ditayangkan televisi, Maduro mendesak Presiden AS Barack Obama agar memperbaiki sikapnya terhadap pemerintahnya dan menuntut dihormatinnya kedaulatan Venezuela.

Maduro menjelaskan bahwa laporan yang diajukan pada 7 Februari oleh Obama menunjukkan Washington akan mendukung "warga di semua negara tempat pelaksanaan penuh demokrasi menghadapi ancaman, seperti di Venezuela".

"Saya mengeluarkan seruan mendesak kepada semua pemerintah Amerika Latin agar mendukung Venezuela dan menolak persekongkolan baru yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap demokrasi kami," kata Presiden Venezuela tersebut.

IDC adalah alat yang disahkan pada 2001 oleh kebanyakan pemimpin sayap-kanan OAS guna mendukung campur tangan di Karakas.

Ia mendesak rakyat Venezuela agar "terus mengatasi persekongkolan" dan memperingatkan oposisi setempat bahwa pemerintahnya takkan membiarkan setiap bentuk kerusuhan di negara Amerika Selatan itu.

"Amerika Latin tidak lagi menjadi halaman belakang Amerika Serikat dan Venezuela bukan lagi koloni minyaknya," kata Maduro.

Credit   ANTARA News

Afrika Selatan selidiki pembocoran rahasia intelijen

Johannesburg (CB) - Afrika Selatan telah meluncurkan penyelidikan terhadap pembocoran rahasia-rahasia intelijen ke satu saluran berita televisi internasional dan sebuah surat kabar Inggris, kata menteri keamanan negara, Rabu.

"Penyelidikan penuh telah diluncurkan terhadap kasus pembocoran tersebut," kata Menteri David Mahlobo dalam sebuah pernyataan, lapor AFP.

"Pembocoran dokumen-dokumen dimaksud, yang merupakan informasi rinci mengenai kegiatan Badan Keamanan Negara, sangat dikutuk keras," katanya.

Dokumen-dokumen yang sudah disunting itu dibocorkan kepada jaringan berita global yang berpusat di Doha, Al Jazeera, serta surat kabar Inggris, The Guardian, dan sudah dikeluarkan dalam beberapa gelombang sejak Senin.

Dokumen-dokumen bocor itu dibuat dari 2006 hingga akhir 2014 dan sebagian besar berisi komunikasi antara badan intelijen Afrika Selatan dan dinas-dinas intelijen lainnya di dunia, seperti M16 Inggris, intelijen Rusia dan CIA.

Informasi yang muncul pada Rabu mengungkapkan bahwa badan keamanan negara Afrika Selatan bersama mitranya dari Zimbabwe berencana untuk memata-matai organisasi-organisasi non-pemerintah "nakal" dan media "subversif".

Salah satu dokumen merupakan sebuah "rencana aksi bersama antara Badan Keamanan Negara Afrika Selatan (SSA) dan Organisasi Intelijen Pusat Zimbabwe (CIO) untuk berbagi data intelijen soal ancaman-ancaman terhadap negara mereka serta untuk "mengawasi dan berbagai informasi soal lembaga-lembaga swadaya yang nakal."

Dokumen juga memiliki rencana aksi untuk "mengidentifikasi media subversif."

SSA juga diminta badan intelijen Rwanda pada 2012 untuk membantu memata-matai para pembangkang Rwanda yang mengasingkan diri di Afrika Selatan, namun badan tersebut menolak bekerja sama.

Permintaan itu muncul setelah mantan Jenderal Kayumba Nyamwasa ditembak dan mengalami luka-luka pda 2010 dalam insiden yang digambarkan Pretoria sebagai serangan oleh mata-mata keamanan asing.

Credit   ANTARA News

Empat Pelabuhan Peti Kemas Selesai 2018

Empat Pelabuhan Peti Kemas Selesai 2018 (Ilustrasi: Okezone)

JAKARTA (CB) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indroyono Soesilo mengungkapkan empat dari lima pembangunan pelabuhan besar peti kemas siap menunjukkan wujudnya.
Dia menuturkan, dalam beberapa waktu dekat ini segera dimulainya proyek pembangunan Makassar New Port (MNP) di Makassar.

"Makasar New Port tahap awal 320 meter. Lima deep sea port, empat sudah ready to go," kata Indroyono di kantornya, Jakarta, Jumat (27/2/2015).
Indroyono menambahkan, jika memang pada 2018 sudah selesai, diperkirakan MNP sendiri mampu menampung 500 ribu kontainer. "Semua itu 2018, kecuali Sorong yang pelan-pelan," jelas dia.
Dapat diketahui, lima pelabuhan besar peti kemas ini, yaitu Kuala Tanjung, Sumatera Utara; Tanjung Priok, Jakarta; Teluk Lamong, Surabaya; Makassar; dan Sorong.

Direktur Utama PT Pelindo IV Mulyono melaporkan kesiapan dimulainya pembangunan MNP kepada Menko Maritim. Dia menyebut pembangunan MNP akan menyusul kegiatan pembangunan di ketiga pelabuhan lainnya yakni Kuala Tanjung, Tanjung Priok, dan Teluk Lemong.




Credit Okezone.com

Iming-iming Bank Dunia Ini Bikin RI Ketagihan Ngutang

Proyek-proyek infrastruktur di Indonesia sebagian besar dibiayai dari utang luar negeri.

Ilustrasi/Bisnis 

 

 

CB, JAKARTA - Minimnya bunga yang dikenakan dari pinjaman konsensi negara maju dan Bank Dunia menjadi alasan utama pemerintah menggunakan skema tersebut untuk membiayai pembangunan infrastruktur.
Sofyan Djalil, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, mengatakan bunga dari pinjaman konsensi negara maju dan Bank Dunia hanya 1%, sedangkan bank komersial mengenakan 7%-8%. Hal itu membuat pemerintah mengoptimalkan skema tersebut untuk membiayai pembangunan infrastruktur di dalam negeri.
“Rasio utang Indonesia masih relatif aman dibandingkan dengan negara lain. Tentu pinjaman konsensi dari Jepang, dan Bank Dunia akan kami gunakan,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (27/2/2015).

Sofyan menuturkan penggunaan pinjaman konsensi dari Bank Dunia akan disertai dengan upaya menahan pengeluaran obligasi global yang dikeluarkan pemerintah. Cara tersebut dilakukan untuk menjaga rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia tetap pada level aman.

Menurutnya, dana yang berasal dari pinjaman tersebut akan diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur dan sektor produktif lainnya, sehingga memacu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di dalam negeri.
“Semua perusahaan besar dan berkembang itu menggunakan utang untuk sektor produktif. Cara ini juga aman, karena hanya mengganti pinjaman dari bank komersial ke pinjaman konsensi negara maju dan Bank Dunia,” ujarnya.

Sofyan juga menyebutkan akan segera membuat daftar proyek pemerintah yang menjadi prioritas mendapatkan pembiayaan dari pinjaman tersebut.

Credit    Bisnis.com

Beijing meningkatkan skala proyek di Laut Tiongkok Selatan

Proyek Laut Tiongkok Selatan: Seorang awak Angkatan Udara Filipina mengambil gambar ini, yang menunjukkan proyek konstruksi Tiongkok di Beting Mischief pada tahun 2003. Tiongkok terus membuat landasan tanah dalam rantai Kepulauan Spratly untuk meningkatkan kehadirannya di laut. [AFP]

Beijing telah bergerak ke tahap baru "menciptakan fakta" di Kepulauan Spratly, Laut Tiongkok Selatan, yang dikenal sebagai Kepulauan Nansha di Tiongkok.
"Citra satelit yang dianalisis oleh IHS Jane’s untuk pertama kalinya mengidentifikasi kegiatan reklamasi lahan dan konstruksi instalasi oleh Tiongkok di Karang Hughes di Kepulauan Spratly," jurnal strategis Inggris melaporkan pada 16 Februari.
"Citra ini, yang disediakan oleh Airbus Defense and Space dan diambil pada bulan Januari, juga menunjukkan kemajuan pembangunan di Karang Johnson Selatan, yang seperti Karang Hughes, berada di Tepian Union, dan Karang Gaven di Tepian Tizard," tulis Sean O'Connor dan James Hardy, para analis diIHS Jane’s.
Sebuah "wadah pemikir Washington telah memperoleh apa yang dikatakan sebagai citra satelit eksklusif, yang menunjukkan bahwa proyek reklamasi tanah Tiongkok di Kepulauan Spratly berada pada skala yang lebih besar dan maju pada tingkat yang jauh lebih cepat dari yang sebelumnya diketahui," Taipei Times di Taiwan melaporkan pada tanggal 21 Februari.
Pusat Studi Strategis Internasional [CSIS] di Washington, DC "telah menerbitkan beberapa foto di situs web-nya ... CSIS mengatakan pembangunan berlangsung pada enam terumbu: Karang Gaven [Karang Nansyun], Karang Johnson Selatan [Karang Chigua], Karang Fiery Cross [Karang Yongshu], Karang Mischief [Karang Meiji], Karang Cuarteron [Karang Huayang] dan Karang Hughes [Karang Dongmen]," menurut surat kabar itu.
Citra satelit menunjukkan konstruksi pada Karang Hughes di Kepulauan Spratly, IHS Jane’s melaporkan.
"Lokasi itu, yang telah berkembang dari landasan seluas 380 meter persegi [4.090 kaki persegi] menjadi sebuah pulau seluas 75.000 meter persegi [807.293 kaki persegi, atau 3,86 mil persegi], adalah contoh lain dari reklamasi tanah Tiongkok di Tepian Union," IHS Jane’s melaporkan.
Proyek Karang Hughes meningkatkan luas tanah 200 kali
"Instalasi asli seluas 380 meter persegi masih tetap dikelilingi oleh tanah reklamasi dengan cara yang konsisten dengan proyek-proyek reklamasi Tiongkok lainnya di Laut Tiongkok Selatan. Sebuah instalasi baru yang lebih besar sedang dibangun berbatasan langsung dengan landasan baru, sementara sejak Agustus 2014 dinding laut di bagian barat telah rampung, juga sebuah dermaga di sisi timur pulau baru tersebut," tulis analis IHS Jane's.
Pembangunan berkelanjutan menyebabkan luas lahan menjadi sekitar 200 kali dari ukurannya 10 tahun yang lalu, jika dibandingkan dengan citra DigitalGlobe dari tanggal 1 Februari 2004, menurut Want China Timesyang berbasis di Taiwan, pada 24 Februari.
"Kemajuan yang signifikan juga telah dicapai di Karang Johnson Selatan, yaitu sekitar 30 kilometer [18,6 mil] sebelah barat daya dari Karang Hughes dan juga bagian dari Tepian Union, dan pada Karang Gaven di Tepian Tizard, di barat laut dari Tepian Union," tulis analis IHS Jane’s.
Tiongkok mengklaim kedaulatan total atas Laut Tiongkok Selatan, salah satu jalur laut maritim yang paling penting dan sangat digunakan di dunia, menurut 10 garis putus-putus negara itu. Klaim ini dibantah oleh negara-negara tetangga Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei, yang semuanya mempertahankan klaim untuk setidaknya beberapa karang.
Laut Tiongkok Selatan diperkirakan mengangkut $5 trilyun dalam perdagangan internasional setiap tahun, termasuk hampir semua minyak yang diimpor oleh Korea Selatan dan Jepang serta impor pangan dan energi yang sangat besar untuk Tiongkok.
CSIS melaporkan bahwa foto-foto ini membenarkan laporan bahwa Beijing sedang membangun sebuah landasan udara di Karang Fiery Cross. Luas lahannya tampaknya telah meningkat 11 kali lipat dalam beberapa bulan terakhir, menurut Taipei Times.
Karang bisa berfungsi sebagai pusat komando dan pengendalian
"Para ahli mengandaikan bahwa karang akhirnya bisa menjadi sebuah pangkalan militer dua kali ukuran Diego Garcia di Samudera Hindia, yang memungkinkan fungsi sebagai pusat komando dan pengendalian untuk Angkatan Laut Tiongkok," situs web CSIS melaporkan.
"Bangunan-bangunan di Karang Hughes dan Karang Gaven memiliki rancangan yang hampir sama: adanya bangunan segi empat utama dengan apa yang tampaknya menjadi sebuah menara anti-pesawat atau radome di setiap sudut. Hal ini menunjukkan bahwa Tiongkok memiliki standar desain fasilitas utama dan sedang membangunnya di seluruh pulau-pulau baru," kataIHS Jane’s.
CSIS menyimpulkan "bahwa Tiongkok dengan mudah hanya mengeruk pasir dari dasar laut dan membuangnya ke karang yang dangkal," menurut Taipei Times.
"Setelah jumlah yang diinginkan dari tanah reklamasi dibuat, pekerja mengelilingi pulau dengan pembatas beton untuk melindungi terhadap erosi dan gelombang badai dan memulai pembangunan fasilitas baru," kata situs CSIS.
Seorang peneliti independen mengenai keamanan di Asia Tenggara, Zachary Abuza, mengatakan kepada CSIS bahwa pulau-pulau buatan yang sangat diperluas ini akan meningkatkan proyeksi kekuatan Beijing di laut dengan berfungsi sebagai basis operasi maju untuk angkatan laut, penjaga pantai dan angkatan udara negeri itu.
"Pulau-pulau ini juga akan berfungsi sebagai sarana untuk mendukung industri penangkapan ikan dan eksplorasi minyak lepas pantai Tiongkok, dan memperluas jangkauan serta waktu bagi negeri ini untuk bekerja di Laut Tiongkok Selatan," katanya.
Proyek merupakan bagian dari upaya Tiongkok untuk membangun kedaulatan
Gordon G. Chang, seorang ahli keamanan Asia Timur, mengatakan kepada Asia Pacific Defense Forum [APDF] bahwa program konstruksi baru besar-besaran ini sudah jelas merupakan bagian dari strategi terpadu penuh tekad dari Tiongkok untuk perlahan-lahan tapi pasti membangun kedaulatan atas seluruh wilayah yang diklaimnya dalam 10 garis putus-putus.
"Pembangunan pulau oleh Tiongkok dari nol di Spratly memberi arti baru pada ungkapan 'menciptakan fakta di lapangan," kata Chang. "Dalam hal ini, pada kenyataannya, memang menciptakan tanah."
"Tiongkok akan melakukan apa saja untuk mengontrol perairan Laut Tiongkok Selatan, bahkan mengubah geografi," katanya. "Ambisi Beijing ini luar biasa, namun tidak begitu bijaksana."
Pada tahun 2014, Presiden Tiongkok Xi Jinping berusaha untuk meyakinkan para pemimpin dari 10 negara di Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara [ASEAN].
Filipina dan Vietnam, keduanya anggota ASEAN, tetap khawatir atas dorongan Beijing untuk membuat fakta-fakta geografis baru untuk memastikan kedaulatannya atas sebagian besar Laut Tiongkok Selatan.
Charles W. Freeman, rekan ketua Komisi Kebijakan AS-Tiongkok, mengatakan kepada APDF bahwa laju pembangunan yang dramatis oleh Tiongkok di wilayah itu sebagian telah didorong oleh kemajuan pelaksanaan Hukum Laut PBB[UNCLOS] yang baru.
"Berlakunya undang-undang baru tentang perjanjian laut telah mendorong negara-negara pantai - secara terlambat termasuk Tiongkok - untuk buru-buru mengajukan klaim dengan merebut, mengisi, dan memperkuat apa pun yang terlihat pada saat air pasang di laut kosong di antara mereka," katanya kepada APDF.



Credit APDForum