CB, CHINA - Pernah kah Anda membayangkan
berada di luar rumah dengan suhu minus 40 derajat celsius? Tapi itu
dilakukan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China untuk meningkatkan
kemampuan tempur di medan ekstrim.
Pasukan dari Daerah Militer
Shenyang di bawah PLA baru-baru ini menjalani latihan militer dan
patroli di daerah Daxinganling, perbatasan utara China yang suhunya
sampai minus 40 derajat celcius.
Dari sejumlah foto yang dilansir People's Daily Online, Jumat (15/2/2015), saking dinginnya cuaca di sana, alis mata tentara yang memakai topi penghangat sampai membeku. Sementara topi penghangat dan penutup muka mereka penuh dengan salju.
Dengan memanggul senjata, para tentara
tetap berada di barisan, rapi seperti sedang bersiap mendengar perintah
komandannya. Bahkan, mereka juga tampak merangkak di atas salju tanpa
ragu.
PLA memang memiliki kualifikasi ketat untuk mereka yang berada di garda terdepan pertempuran. Mereka tak mentolerir para tentaranya berperut buncit. Jika membandel, tentara tersebut akan mustahil mendapatkan promosi jabatan.
"Kelebihan berat badan tidak hanya akan merugikan citra tentara,
tetapi juga mempengaruhi kinerja mereka di medan perang dan kekuatan
tempur keseluruhan pasukan," ungkap Li Daguang, seorang ahli Universitas
Pertahanan Nasional.
Pelatihan fisik militer menjadi cara mendasar untuk meningkatkan
kualitas fisik dan mental pasukan yang tergabung dalam PLA. Sehinga
kondisi badan yang proporsional dapat membantu meningkatkan kekuatan
tempur mereka, terlebih untuk menjalankan sistem pelatihan militer
tertentu.
Ilustrasi.
Tentara Ukraina meluncurkan roket Grad ke arah pasukan separatis
pro-Rusia di pinggiran kota Debaltsev, Ukraina timur, Minggu (8/2).
(REUTERS/Alexei Chernyshev)
Kiev (CB) - Militer Ukraina mengatakan, Minggu, pasukannya
ditembaki sebanyak 60 kali pada jam-jam sejak gencatan senjata
diberlakukan.
Juru bicara militer, Anatoliy Stelmakh, mengatakan kepada AFP bahwa
kota strategis kunci Debaltseve tetap menjadi ajang paling sering
terjadinya bentrokan dan bahwa para pemberontak pro-Rusia telah
menembakkan roket-roket Grad ke posisi-posisi Ukraina di sana.
Para pemberontak pro-Rusia, pada kenyataannya, telah melumpuhkan
pasukan Ukraina di Debaltseve setelah berlangsungnya pertempuran selama
berhari-hari menjelang tercapainya kesepakatan gencatan.
Juru bicara militer pemberontak menuding pasukan pemerintah
melancarkan penembakan ke posisi-posisi pemberontak ketika mereka tidak
berhasil keluar dari kota itu.
Kendati penembakan-penembakan berlangsung di sekitar Debaltseve,
secara keseluruhan tingkat pertempuran di zona konflik sudah menurun
secara signifikan setelah gencatan senjata mulai berlaku pada Sabtu
pukul 22.00 GMT (Minggu, 05.00 WIB), kata Stelmakh.
Pertempuran di sekitar kota pelabuhan penting yang dikuasai pemerintah, Mariupol, sudah benar-benar berhenti, katanya.
Bogor (CB) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai berkantor
di Istana Bogor pada Senin, 16 Februari 2015 dengan sejumlah agenda
padat yang sudah dijadwalkan yang dimulai pada pukul 09.00 WIB.
Pada agenda pertama, Presiden dijadwalkan menerima Menteri
Sekretaris Negara, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri BUMN, Dirut PT
PLN, Dirut PT Adaro, Executive Managing Director PT J-Power Corp, Chief
Operating Officer of Itochu Corp, dan Bambang Bintoro.
Selanjutnya pada pukul 10.00 WIB Presiden dijadwalkan memimpin
Rapat Terbatas dan pada pukul 12.00 WIB direncanakan untuk makan siang
dengan Duta Besar dan para pengusaha dari Tiongkok.
Berlanjut pada pukul 16.00 WIB, Presiden Jokowi dijadwalkan
menerima Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Dirut LPDP, Dirut PT
Taspen, Dirut PT Asabri, Dirut BPJS Kesehatan, Dirut BPJS
Ketenagakerjaan, Dirut LPDB, Ketua Pusat Investasi Pemerintah, Direktur
PT SMI, dan Ketua Pusat Pembangunan Hutan.
Pada pukul 19.00 WIB, di Istana Bogor akan digelar Sidang Kabinet
Paripurna dan dilanjutkan dengan bincang santai dengan seluruh menteri
Kabinet Kerja.
Sepulang kunjungan kerja dari Solo, Jawa Tengah, pada Sabtu (14/2)
sore, Presiden mengatakan rencana untuk berkantor di Istana Bogor selama
empat hari dalam sepekan masih dalam pembahasan.
"Enak mana kira-kira, di Jakarta atau di Bogor? Tapi belum, belum,"
kata Jokowi ketika ditanya wartawan soal rencananya untuk berkantor di
Bogor.
TRIBUNNEWS/DANY PERMANA
Hakim Sarpin Rizaldi hendak memimpin sidang perdana praperadilan
penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka pemilik rekening mencurigakan
oleh KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (2/2/2015). Sidang
tersebut ditunda sampai minggu depan karena ketidakhadiran pihak
tergugat.
JAKARTA, CB— Hakim Sarpin Rizaldi
memutuskan bahwa penetapan tersangka Komisaris Jenderal Budi Gunawan
oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tidak sah. Putusan itu dibacakan di
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (16/2/2015).
"Menyatakan penetapan tersangka termohon (Budi Gunawan) oleh pemohon (KPK) adalah tidak sah," kata Sarpin.
Sarpin menganggap bahwa KPK tidak bisa mengusut kasus yang menjerat
Budi. Kasus Budi, menurut hakim, tidak termasuk dalam kualifikasi
seperti diatur dalam UU No 30 tahun 2002 tentang KPK.
Dalam putusannya, Hakim menganggap bahwa Budi bukan termasuk penegak
hukum dan bukan penyelenggara negara saat kasus yang disangkakan
terjadi. Ia sependapat dengan bukti-bukti dokumen yang disampaikan pihak
Budi.
Hakim juga menganggap kasus Budi tidak termasuk dalam kualifikasi
mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat. Kemudian, hakim
menganggap tidak ada kerugian negara dalam kasus yang menjerat calon
kepala Polri itu.
KPK menetapkan Budi sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi
berupa penerimaan hadiah atau janji selama menjabat sebagai Kepala Biro
Pembinaan Karier Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006 dan
jabatan lainnya di kepolisian. KPK belum mengungkapkan secara detail
mengenai kasus yang menjerat Budi.
KPK menjerat Budi dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b, Pasal 5 ayat
2, serta Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Budi terancam hukuman maksimal penjara seumur hidup jika terbukti melanggar pasal-pasal itu.
Credit KOMPAS.com
Pesawat angkut militer baru ini akan sepenuhnya dibuat menggunakan komponen domestik. Kredit: TASS
Kontrak negara untuk penyediaan pesawat Il-112V bagi Kementerian
Pertahanan Federasi Rusia rencananya akan resmi berjalan tahun depan.
Sementara itu, Kemenhan Rusia sendiri telah memesan dua unit prototipe
pesawat angkut militer itu. Prototipe itu akan dibuat di Pabrik Aviasi
Varonezh (VASO). Pesawat “pengangkut” baru kelas ringan ini
diproyeksikan akan menggantikan An-26.
Proyek pesawat Il-112V telah dimulai 10 tahun lalu.
Namun, akibat anggaran yang tidak mencukupi, proyek ini sempat dibekukan
di tahun 2010. Investor lama menghentikan pendanaan kegiatan uji coba
konstruksi yang kala itu dijalankan oleh Perusahaan Kompleks Aviasi
Ilyushin, serta menyarankan untuk mencari investor lain.
Sementara, United Aircraft Corporation, perusahaan tempat VASO
bergabung juga tidak dapat memberikan bantuan dana. Padahal, di dalam
pabrik yang merencanakan untuk memproduksi massal 18 unit pesawat per
tahun di masa yang akan datang ini sudah dibangun landasan pacu serta
perlengkapan untuk merakit empat buah prototipe. Saat ini, untuk
menjalankan kembali proyek yang sempat dibekukan ini, perusahaan tinggal
memeriksa dokumen-dokumen terkait desain pesawat dan bersiap
meluncurkan kembali proses produksi.
Dalam kontrak negara yang diresmikan pada akhir
Desember lalu, VASO akan membuat dua buah prototipe Il-112V untuk
keperluan uji coba konstruksi. Satu unit untuk uji coba statik dan
kelelahan (fatigue test), sedangkan yang
lainnya untuk uji coba terbang. Kedua pesawat itu dijadwalkan akan siap
di tahun 2016, sesuai dengan rencana dilaksanakannya penerbangan
perdana..
Pesawat angkut militer baru ini akan sepenuhnya
dibuat menggunakan komponen domestik. Sebanyak 30 perusahaan dan lebih
dari 50 pemasok suku cadang dan komponen aviasi asal Rusia akan terlibat
dalam kerja sama pembuatan pesawat tersebut. Beberapa di antaranya
adalah perusahaan dari Novosibirsk, Aviakomposit, yang akan membuat
moncong pesawat, Asosiasi Produsen Aviasi Kazan yang membuat sayap dan
sejumlah komponen pesawat, serta melibatkan perusahaanAviastar-SP dari
Ulyanovsk dan Aviaagregat dari Samara.
Di tahun 2015 ini, penandatanganan kontrak negara
untuk penyediaan pesawat Il-112V akan dilakukan. Nantinya, pesawat
Il-112V siap terbang pertama akan muncul pada 2018.
Pesawat angkut operasional taktis militer Il-112V dirancang
untuk pengangkutan dan penerjunan barang, senjata, kendaraan tempur, dan
manusia dalam setiap kondisi geografis, meteorologis, dan iklim hingga
jarak lima ribu kilometer. Berdasarkan perhitungan, pesawat ini
seharusnya mempunyai kemampuan lebih dari pesawat lain di kelasnya dalam
hal jarak tempuh dan kecepatan terbang, serta kemampuan terbang pada
lintasan lepas landas yang pendek dan kondisi lapangan yang tidak layak.
Pesawat ini juga dapat digunakan untuk tujuan transportasi komersial.
Senjata ini ‘akan mengalahkan sistem misil pertahanan AS’. Foto: Goodvint/Wikipedia.org
Rusia akan ‘melakukan langkah balasan’ atas tindakan AS yang
memperluas jangkauan sistem pertahanan misilnya secara global. Demikian
ditegaskan Kepala Staf Jenderal Angkatan Bersenjata Rusia Jendral Valery
Gerasimov pada akhir Januari lalu.
Menurut Gerasimov, langkah balasan tersebut berupa peningkatan sistem persenjataan angkatan darat dan laut
Rusia untuk menangkal ancaman serangan sistem misil AS. Sang jenderal
juga menyebutkan senjata tersebut ‘akan mengalahkan sistem misil
pertahanan AS’. Namun demikian, Gerasimov tidak menyebut sistem yang ia
maksud secara spesifik. Berikut, RBTH akan membahas tiga senjata terbaik
milik Rusia yang berpotensi menjadi senjata andalan untuk melawan
sistem pertahanan misil AS.
Rubezh
Misil antarbenua terbaru milik Rusia, RS-26 Rubezh,
merupakan hasil pengembangan terbaru industri pertahanan Rusia. Proyek
ini sangat dirahasiakan, sehingga hanya sedikit informasi yang diketahui
mengenai misil ini. Rubezh, atau yang juga dikenal sebagai Avangard,
merupakan misil masa depan yang diciptakan berdasarkan misil RS-24 Yars yang saat ini sudah melengkapi perbendaharaan senjata Pasukan Rudal Strategis Rusia.
Misil
berbahan bakar padat ini dilengkapi dengan hulu ledak terpisah.
Kuantitas dan bobot hulu ledak yang dapat diangkut oleh misil ini masih
belum diketahui. Namun, mengingat misil ini merupakan versi modern dari
misil Yars—yang masuk dalam keluarga misil Topol-M—maka
diperkirakan Rubezh dibuat untuk mengangkut misil dengan bobot minimal
60 ton. Misil ini hanya akan tersedia dalam versi bergerak, dan
kemungkinan kelak akan digunakan untuk menggantikan sistem misil Topol
yang mulai menua.
Pihak militer Rusia menyebutkan bahwa uji peluncuran
misil ini akan dilakukan pada Maret mendatang. Sebelumnya, uji coba
dilakukan secara rahasia, meski pada 2013 informasi mengenai uji coba
misil MS-26 di situs uji coba Kapustin Yar bocor ke media. Ketika itu,
Staf Jenderal menjelaskan bahwa uji coba tersebut merupakan peluncuran
keempat Rubezh.
Berdasarkan keterangan Kolonel Jendral Zarudnitsky,
misil baru ini memiliki perlengkapan tempur mutakhir, dan lebih unggul
dari segi kapasitas serta karakteristik manuver dibanding sistem
pertahanan rudal sebelumnya.
Sarmat
Ukraina menghentikan pasokan suku cadang untuk sistem misil Voevoda
milik Rusia. Sementara, AS terus mengembangkan sistem pertahanan
misilnya ke seluruh dunia. Hal itu membuat Rusia mau tak mau harus
mencari alternatif pengganti Voevoda.
Pada sekitar 2018-2020, Rusia akan menerima misil kelas berat terbaru, Sarmat. Saat ini sistem persenjataan tersebut tengah dikembangkan oleh Pusat Roket Negara Makeyev.
Sistem Topol yang saat ini digunakan oleh Rusia dapat
meluncurkan rudal seberat 1,2 ton hingga jarak sembilan ribu kilometer.
Sementara, Voevoda dapat meluncurkan misil seberat 7,3 ton hingga jarak
16 ribu kilometer.
Jika data yang bocor ke media benar, Sarmat akan
berukuran setengah dari ukuran Voevoda. Berat senjata ini mencapai
sekitar seratus ton, sementara Voevoda memiliki berat 211 ton. Sarmat
diperkirakan mampu meluncurkan misil berbobot empat hingga lima ton.
Selain itu, peluncuran jarak jauh membuat misil Sarmat memiliki waktu
yang cukup leluasa, baik sebelum maupun sesudah peluncuran.
Bulava
Foto: RIA Novosti
Misil R-30 Bulava telah diidam-idamkan sejak lama
oleh Angkatan Laut Rusia. Kini, misil tersebut telah bergabung dalam
perbendaharaan senjata AL Rusia. Kapal selam tempur kelas Borey ini
awalnya dibuat untuk mengalahkan kompleks sistem pertahanan musuh.
Sistem pertahanan rudal ini dapat membawa sepuluh hulu ledak dan
meluncurkan tembakan serentak dari bawah air dengan jarak lebih dari 11
ribu kilometer. Borei bahkan dapat menyerang AS tanpa meninggalkan
markas mereka di Armada Laut Utara atau Pasifik Rusia.
Setiap kapal selam canggih ini dilengkapi dengan 16 misil
balistik R-30 Bulava-30 yang siap digunakan. Kapal selam tersebut
memiliki fitur hidrodinamis yang unggul dan tingkat kebisingan yang
sangat rendah. Hal itu membuat kapal ini dapat dengan mudah melakukan
serangan balasan mendadak saat bertempur.
Berdasarkan beberapa laporan, konsep operasional Bulava berbeda
dengan sistem Topol-M. Saat hulu ledak Topol-M ditembakan ke target, ia
akan hancur berkeping-keping. Sementara, cara kerja Bulava menggunakan
prinsip ‘menjalar’. Tiap blok rudal dapat dipisahkan satu per satu dari
misil ketika misil tersebut diluncurkan.
Presiden Mesir, Abdel Fattah el-Sisi, menyiapkan aksi balas dendam pada ISIS yang memenggal 21 warganya. Foto Daily News Egypt.
KAIRO (CB) - Presiden
Mesir, Abdel Fattah el-Sisi mengutuk pemenggalan 21 warga Kristen Mesir
oleh kelompok ISIS di Libya. Mesir, kata dia, siap melakukan aksi balas
dendam atas tindakan ISIS.
“Sarana dan waktu diperlukan untuk
membalas pembunuhan kriminal ini,” kata Sisi dalam pidato yang
disiarkan stasiun televisi nasional Mesir, sesaat setelah video eksekusi
21 warga Kristen Koptik Mesir itu dirilis kelompok Negara Islam Irak
dan Suriah (ISIS).
Kantor berita negara Mesir, MENA, pada
Senin (16/2/2015) mengutip juru bicara Gereja Koptik Mesir melaporkan
bahwa pihak gereja meyakini 21 orang itu telah tewas di tangan ISIS.
Dalam video eksekusi yang dirilis hari Minggu, para algojo ISIS yang
mengenakan penutup muka warna hitam memaksa para sandera asal Mesir itu
berlutut sebelum dieksekusi.
“Orang-orang salib, pengikut
gereja Mesir yang bermusuhan,” bunyi keterangan video berdurasi sekitar
lima menit itu, seperti dilansir Reuters.
Pihak
Gereja Koptik Mesir yakin pemerintah Presiden Sisi akan mencari
keadilan. Sedangkan Universitas Al-Azhar, pusat studi Islam terkemuka
yang ada di Mesir mengutuk eksekusi itu adan menganggapnya sebagai
tindakan barbar.
Kairo (CB) - Keputusan Mesir membeli 24 jet tempur Rafale
dari Prancis semakin membuktikan tekad mereka memperluas sumber senjata
dan sekaligus mengurangi ketergantungan pada AS, kata pengamat, Sabtu.
Penjualan senilai 5,9 miliar dolar AS (lebih dari 59 triliun rupiah)
tersebut adalah penjualan pertama jet Rafale bagi Prancis ke negara
asing dan kontrak penjualannya siap ditandatangi pada Senin mendatang di
Kairo.
Tapi, kelompok Amnesti Internasional menentang penjualan jet tempur
serta sebuah kapal frigat itu karena pemerintah Mesir dianggap telah
melakukan pelanggaran hak azasi manusia.
AS, sahabat lama dan strategi bagi Mesir yan gtelah memberikan
bantuan 1,5 miliar setiap tahun, termasuk 1,3 miliar bantuan militer,
menyatakan bahwa perjanjian Mesir dengan Perancis itu tidak menimbulkan
dampak bagi mereka.
"Mesir adalah negara berdaulat. Kami juga mempunyai kerjasana
keamanan, jadi pembelian jet tersebut tidak mengkhawatirkan kami," kata
Jen Psaki, jurubicara Departemen Luar Negeri AS.
Tapi hubungan Mesir-AS terganggu sejak pihak militer menjungkalkan
pemerintahan Islam pimpinan Muhamed Morsi pada Juli 2013 lalu dan
pemerintahan yang baru dituduh melancarkan serangan brutal untuk
memadamkan protes.
Morsi, pemimpin pertama yang terpilih dalam pemilu secara bebas di
Mesir, dipaksa turun oleh pemimpin militer yang sekarang menjadi
persiden, yaitu Abdel Fattah al-Sisi. Dalam satu tahun usia pemerintahan
Al-Sisi, Mesir selalu bergejolak dan dilanda aksi demo massal.
Sisi kemudian terpilih sebagai presiden dalam pemilu Mei 2014 lalu dengan perolehan 96,91 persen suara.
Ribuan orang dipenjara dan ratusan lainnya dihukum mati, sementara
partai Ikhwanul Muslimin (Muslim Brotherhood) pimpinan Morsi dicap
sebagai organisasi teroris dan dibubarkan.
Represi dengan cara brutal terhadap pengikut Morsi membuat
Washington membekukan sebagian bantuan ke Kairo sejak Oktober 2013 dan
meminta pemerintahan Mesir yang baru untuk melakukan reformasi
demokrasi.
"Kontrak dengan Perancis merupakan sebuah pesan secara implisit bagi
AS bahwa Mesir tidak lagi tergantung sepenuhnya dalam pasukan senjata
dari AS," kata pensiunan Jendral Mesir Mohammed Mujahid al-Zayyat.
"Mesir tidak mau lagi diperas dalam berhubungan dengan AS," kata
Zayyat, pengamat dari Pusat Studi Timur Tengah yang berkedudukan di
Kairo.
Menurut Zayyat, pejabat AS mempunyai pandangan sendiri tentang
bagaimana angkatan bersenjata Mesir mesti dibangun dan menolak keyakinan
bahwa Israel adalah musuh utama.
Mesir menandatangani perjanjian damai dengan Israel pada 1979, tapi
kedua negara tidak pernah berkembang dan tetap tegang akibat politik
Israel terhadap Palestina.
Washington kemudian mencoba menyeimbangkan kerjasama pertahanan
ditengah kecaman dari kelompok hak azasi manusia atas pelanggaran yang
dilakukan oleh Pemerintah Mesir.
Tidak lama kemudian, AS mengirim pesawat helikopter tempur yang akan
digunakan untuk membasmi aksi teroris, tapi pada saat yang bersamaan
juga mencela kekerasan terhadap pendukung Sisi.
Ahmed Abdel Halim, pengamat militer yang juga mantan tentara Mesir
mengatakan bahwa Mesir telah "disandera" oleh Washington dengan alasan
catatan hak azasi manusia, sehingga perlu mencari sumber senjata dari
negara lain.
Menurut Abdel Halim yang juga mantan Ketua Komisi Keamanan Nasional
di Senat Mesir, negaranya akan tetap mengimpor senjata dari AS, termasuk
juga dan Perancis dan bahkan mungkin juga Tiongkok.
"Rusia, bisa menjadi negara pemasok lainnya," kata Abdel Halim.
Presiden Rusia Vladimir Putin, yang sebenarnya bukan pendukung Sisi, berkunjung ke Kairo minggu ini.
Kedua kepala negara setuju untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir pertama di Mesir.
Pada tahun lalu, Sisi berkunjung ke Rusia sebanyak dua kali untuk membicarakan pembelian senjata.
Mesir saat ini sedang sibuk memerangi kelompok Islam militan di
Semenanjung Sinai dan juga khawatir dengan kekacauan yang terjadi di
negara tetangga Libya.
"Mesir akan tetap membeli senjata dari AS, tapi juga akan membeli
dari Rusia, dan ini sudah dijelaskan selama kunjungan Putin di Kairo,"
kata Mathieu Guidere, pengamat masalah Arab.
"Kebijakan ini akan membuat Mesir berada dalam posisi yang lebih
baik saat berhubungan dengan AS," katanya. Demikian laporan AFP.
JAKARTA (CB) - Pemerintah
diminta tidak terpengaruh dengan intervensi Australia yang meminta
pembatalan eksekusi mati terhadap duo Bali Nine asal Australia, Myuran
Sukumaran dan Andrew Chan.
Pelaksanaan hukum yang berlaku di
Indonesia merupakan masalah kedaulatan yang tak boleh berkompromi dengan
intervensi dunia internasional. Permintaan tersebut disampaikan
intelektual dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah
Jakarta Komaruddin Hidayat, Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya, dan
Ketua DPD Irman Gusman.
Komaruddin mengatakan, Indonesia mesti
tegas menjalankan hukum karena yang dieksekusi adalah penjahat, bukan
Pemerintah Australia. ”Sebagai pemerintah, sudah semestinya Australia
membela warganya. Tetapi Australia juga harus menghargai kedaulatan
hukum Indonesia,” kata Komaruddin kemarin.
Menurut mantan Rektor
UIN Syarif Hidayatullah ini, dalam hal kedaulatan, Indonesia juga
selalu menghargai Australia, meski dalam beberapa hal sangat merugikan
Indonesia. Namun, itulah yang harus dipegang oleh setiap negara dalam
membangun hubungan dan persahabatan, yakni tetap menghargai kedaulatan
hukum di masing-masing negara. Untuk itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi)
sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tak boleh lemah dalam
menghadapi tekanan tersebut.
”Bangsa dan pemerintah itu sudah
terlalu banyak diintervensi asing, karena kita lemah,” ungkapnya.
Rencana eksekusi terhadap Myuran Sukumaran dan Andrew Chan menghadapi
tekanan internasional, terutama Australia. Kemarin Perdana Menteri
Australia Tony Abbott mengatakan, masyarakat Australia muak mendengar
rencana eksekusi dua warganya yang terlibat kasus Bali Nine. Abbott
menyebut kebijakan tersebut sebagai tindakan barbar.
Australia
masih terus berusaha menekan Indonesia untuk mengubah keputusannya.
Kendati Chan dan Sukumaran telah melakukan pelanggaran berat dengan
menyelundupkan heroin, namun menurut Australia, eksekusi mati tak perlu
diberikan. ”Jika eksekusi tersebut terjadi, kami akan menunjukkan
ketidaksenangan kami secara nyata,” kata Abbott kepada Channel News .
Abbot
menegaskan, Canberra akan memberi respons keras apabila eksekusi
terjadi. ”Apa yang kami minta dari Indonesia sama seperti apa yang
Indonesia minta kepada negara lain untuk menyelamatkan warganya.” ”Jika
Indonesia berhak mendapatkan grasi dari negara lain, kami pun berhak
mengharapkan hal serupa,” kata Abbott. Menteri Luar Negeri Australia
Julie Bishop memperingatkan Indonesia untuk siap menghadapi boikot jika
eksekusi dilakukan.
Australia bisa saja memboikot Indonesia,
termasuk kunjungan ke Pulau Bali dan berbagai tempat liburan populer
lain untuk menunjukkan ketidaksenangannya atas keputusan eksekusi ini.
Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya mengungkapkan, tidak ada alasan
bagi Presiden Jokowi mengubah rencana mengeksekusi mati terhadap duo
Bali Nine. ”Tidak perlu takut, kalau dibatalkan hukuman ini justru
menjadi catatan buruk karena tidak jadi dan tidak konsisten,” kata
Tantowi.
Menurut dia, Jokowi sudah menunjukkan ketegasan untuk
menolak pembatalan eksekusi mati. Atas penolakan itu Australia sampai
harus melobi PBB agar ikut menyuarakan. Namun, sikap Jokowi terhadap
siapa pun juga harus sama karena penerapan hukum adalah soal kedaulatan
yang tidak boleh ditawar-tawar lagi. Apalagi, kata dia, sebelumnya
pemerintahan Presiden Jokowi juga sudah mengeksekusi terpidana mati asal
Brasil, Belanda, dan Vietnam.
”Justru akan bermasalah kalau duo
Bali Nine dibatalkan eksekusinya. Masa giliran Australia dibatalkan.
Giliran terpidana mati Brasil, Vietnam, Belanda tetap dieksekusi. Kalau
begitu kita enggak konsisten. Dampaknya juga hubungan sama negara-negara
itu yang warganya sudah dieksekusi,” katanya. Sementara itu, Irman
Gusman mengatakan, ketegasan Indonesia menerapkan hukuman atas terpidana
yang telah dijatuhi hukuman mati selain sebagai penegakan atas
kedaulatan hukum juga sekaligus pelajaran bagi gembong narkoba.
”Makanya,
Indonesia harus konsisten pada sikapnya memerangi kejahatan narkoba,”
katanya. Irman berpandangan, hal wajar ketika penerapan hukuman mati
mendapatkan sorotan dari dunia internasional, termasuk PBB. Wajar juga
ketika Australia membela warga negaranya yang terancam dieksekusi mati
di Indonesia. Tetapi, Indonesia juga punya kedaulatan hukum yang harus
ditegakkan.
Terlebih, mereka yang akan dieksekusi adalah para
gembong narkoba, yang kejahatannya sangat mengancam generasi muda. Pakar
hukum internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana,
mengatakan, protes Australia justru berpotensi mempercepat pelaksanaan
hukuman mati.
Menurutnya, intervensi Australia akan menyulut
kemarahan publik, elite, politisi dan pejabat di Indonesia, sehingga
publik menghendaki agar Presiden Jokowi tidak menunda pelaksanaan
hukuman mati.
”Protes Pemerintah Australia sudah sampai tahap
melakukan intervensi, bahkan melakukan upaya embargo ekonomi terhadap
Indonesia. Belum lagi upaya menekan Indonesia dengan tangan Sekjen PBB,”
tuturnya.
Hikmahanto menilai Pemerintah Australia telah salah
berhitung. Upaya intervensi telah menjadi kontraproduktif. ”Pemerintah
Australia sungguh merendahkan demokrasi di Indonesia karena seolah
publik dan politisi tidak bisa bersuara dan tidak cerdas dalam
menanggapi manuver Australia,” katanya.
Sementara itu, Lembaga
Pemasyarakatan Denpasar di Kerobokan, Bali, memberikan kelonggaran jam
besuk kepada keluarga duo Bali Nine. Di penjara ini kemarin, seharusnya
bukan hari besuk, tapi keluarga narapidana mati Myuran Sukumaran dan
Andrew Chan terlihat datang pada pukul 09.00 Wita.
Raji, Chintu,
dan Brintha, ibu dan saudara kandung Myuran Sukumaran, kembali
bertandang ke lembaga pemasyarakatan kelas IIA di Kabupaten Badung itu
ditemani beberapa kerabat. Begitu pun dengan kakak Andrew Chan, yakni
Michael Chan, terlihat mendatangi penjara terbesar di Bali tersebut.
Kunjungan
mereka didampingi oleh pengacara dari Australia, Julian McMahon, dan
Konsul Konsulat Jenderal Australia di Denpasar, Majell Hind.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia Arrmanatha Nasir. (Liputan6.com/Andreas Gerry Tuwo)
CB, Jakarta - Menteri Luar Negeri (Menlu) Australia
Julie Bishop disebutkan mengeluarkan pernyataan yang bernada ancaman
bahwa pihaknya akan memboikot pariwisata Indonesia, jika Pemerintah
Indonesia jadi mengeksekusi mati 2 warga negara Australia yang menjadi
gembong narkoba. Kedua WN Australia itu merupakan anggota sindikat 'Bali
Nine', yakni Andrew Chan dan Myuran Sukumaran.
Menanggapi hal
itu, Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Armanatha
Nasir mengatakan tidak takut. Sebab pariwisata Indonesia memiliki
potensi yang sangat besar dengan keindahan dan lokasinya yang strategis.
Jadi dia meyakini jumlah turis tak akan berkurang.
"Kami tidak
takut karena Indonesia memiliki keunggulan di bidang pariwisata. Jadi
kami tak terlalu khawatir," tegas Armanatha Nasir saat dihubungi Liputan6.com di Jakarta, Minggu (15/2/2015).
Namun,
kata Armanatha, dia tak percaya apabila tokoh sekelas Bishop
mengeluarkan pernyataaan tersebut. Menurut dia, mungkin maksud Bishop
tidak sekeras itu. "Mungkin dia meminta warganya untuk mempertimbangkan
kembali bila ingin ke Indonesia," ujar pria yang karib disapa Tata
tersebut.
Permintaan Pemerintah Australia agar mempertimbangkan kembali
eksekusi mati yang kemungkinan akan dijatuhkan ke Andrew dan Myuran,
tidak hanya disampaikan oleh Bishop. Perdana Menteri Australia Tony
Abbott juga meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar lebih
'responsif' dalam menanggapi permohonan mereka untuk memberikan
pengampunan atau keringanan bagi warganya.
Atas hal tersebut,
Tata menegaskan, proses hukum terhadap Andrew Chan dan Myuran Sukumaran
akan tetap berjalan. Dia menekankan, apa yang terjadi pada kedua warga
Australia itu merupakan proses hukum, bukan proses politik.
"Kita
harus lihat kembali bahwa ini masalah hukum dalam arti proses sudah
berjalan. Ini keputusan hukum. Itu kan proses sudah berjalan. Jadi ya
itu kan perhatian. Ini bukan keputusan politis. Kita tidak menargetkan
orang atau warga negara tertentu untuk dieksekusi," jelas dia.
Di
Canberra, Australia, juru bicara Kedutaan Besar Republik Indonesia
(KBRI) Sade Bimantara sebelumnya mengimbau, warga negara Indonesia (WNI)
maupun diaspora asal Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaaan
berkenaan dengan situasi akhir-akhir ini.
Selain itu, KBRI juga
meminta WNI untuk tetap tenang dan menjalankan aktivitas sehari-hari
dengan meningkatkan kewaspadaan dan selalu mencermati perkembangan
situasi keamanan di sekitarnya melalui berbagai sarana.
WNI di Australia
juga diminta selalu membawa tanda pengenal yang masih berlaku, seperti
paspor, kartu mahasiswa, bukti identitas lainnya. KBRI juga mengingatkan
agar WNI selalu mengindahkan peraturan setempat, tidak terpancing
tindakan-tindakan yang bersifat provokatif dan menghindari ikut campur
dalam politik dalam negeri Australia baik secara verbal, tulisan di
media sosial seperti Facebook, Twitter, dan situs jejaring lainnya.
KOMPAS/ FIRDIA LISNAWATI
Dalam foto
tahun 2006, terdakwa perkara penyelundupan heroin seberat 8,2 kilogram,
Andrew Chan (kanan) dan Myuran Sukumaran, keduanya warga negara
Australia, berdiri di dalam tahanan, setelah mereka divonis hukuman
mati, Selasa (14/2/2006) di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali.
JAKARTA, CB-
Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, pemerintah Indonesia tidak akan
terpengaruh oleh ancaman pemerintah Australia yang menentang rencana
eksekusi mati terhadap dua warga negara Australia. Kedua narapidana yang
dikenal sebagai anggota "Bali Nine", yakni Andrew Chan dan Myuran
Sukumaran, menunggu jadwal eksekusi mati setelah Presiden Joko Widodo
menolak grasi yang diajukan keduanya.
"Bagi kita berpegang kepada hukum, berpegang kepada keputusan hakim
dan Mahkamah Agung, tidak akan terpengaruh ke mana-mana," kata Kalla di
Jakarta, Senin (16/2/2015).
Menurut dia, pemerintah hanya menjalankan putusan MA yang menjatuhkan
vonis mati kepada dua terpidana tersebut. Kalla bisa memaklumi bila
pemerintah Australia memprotes langkah Indonesia untuk mengeksekusi mati
Andrew dan Myuran.
"Ya, memang setiap tindakan itu tidak semua orang menyenangkan, kayak tindakan hukum itu," kata Kalla.
Hari ini, perwakilan Kedutaan Besar Australia akan bertemu dengan
perwakilan dari Indonesia untuk membahas rencana eksekusi mati terhadap
Andrew dan Myuran. Sebelumnya, Perdana Menteri Australia Tony Abbott
mengatakan akan melakukan balasan diplomatik yang setimpal jika
Indonesia mengeksekusi warganya. Ia mengatakan bahwa warga negara
Australia sudah muak dengan langkah Indonesia tersebut. Warga negara
Australia bahkan membuat petisi yang meminta Indonesia mengampuni Andrew
dan Myuran.
Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop juga mengancam memboikot
Indonesia, termasuk melarang warganya berkunjung ke Pulau Bali yang
merupakan destinasi wisata favorit turis Australia di Indonesia.
Australia juga bisa menarik duta besarnya di Indonesia.
Pemberontak Houthi berkumpul di provinsi Al-Bayda, wilayah selatan dari Sanaa, Yaman - AFP / STR
CB, Sanaa: Kondisi politik di Yaman
semakin tidak stabil. Seamanan di salah satu wilayah di kawasan Timur
Tengah tersebut menurun dari hari ke hari. Pemerintah Indonesia diminta
segera memastikan keselamatan warganya di sana.
"Yaman saat ini sedang bergolak. Kondisi politik di sana makin tidak
menentu. Sebelum terlambat, sebaiknya pemerintah segera mengambil
langkah-langkah untuk memastikan keselamatan WNI, jika perlu evakuasi,"
ujar anggota Komisi I DPR Ahmad Zainuddin di Jakarta, Minggu
(15/2/2015).
Zainuddin mengatakan, sejumlah negara sudah melakukan sejumlah langkah
antisipasi dengan menutup kantor perwakilannya di sana. Situasi di Yaman
saat ini, lanjut dia, tidak jauh berbeda dengan konflik yang terjadi di
Suriah, yakni perebutan kekuasaan melalui perang antara kelompok Sunni
dan Syiah. Namun saat ini, kelompok Syiah berhasil merebut dan
mengendalikan pemerintahan.
"Saya melihat perhatian pemerintah terhadap kondisi di Yaman serta
keberadaan WNI di sana tidak sama dengan terhadap Suriah. Hampir-hampir
saja luput. Jangan sampai sudah kejadian WNI menjadi korban baru kita
grasak-grusuk. Sebaiknya segera saja evakuasi WNI dan pemerintah
berlakukan travel warning," tegas dia, dalam rilis yang diterima Metrotvnews.com.
Menurut Zainuddin, ada lebih dari 3.000 WNI di Yaman yang sebagian
besarnya berstatus pelajar atau mahasiswa. Sejauh ini, belum ada kabar
WNI menjadi korban akibat konflik tersebut.
Namun demikian, Zainuddin menyesalkan sikap pemerintah RI yang sebatas prihatin terhadap perkembangan situasi di Yaman.
"Padahal situasinya sudah sangat mengkhawatirkan. Kemlu jangan hanya
mengimbau, tapi segera keluarkan WNI dari sana," jelas ketua DPP PKS
ini.
Milisi Syiah Al-Houthi membubarkan paksa parlemen Yaman dan mengambil
alih kendali pemerintahan dengan menguasai ibu kota Sanaa pada 6
Februari lalu. Kondisi politik dan keamanan di Yaman kian memburuk sejak
jatuhnya presiden Ali Abdullah Saleh pada 2012 lalu.
Aksi saling serang terjadi antara kelompok Syiah yang konon didukung
Iran dengan pemerintah yang didominasi Sunni. Tidak hanya menguasai
Sanaa, milisi Syiah Al-Houthi juga merasuk ke wilayah-wilayah yang
dikuasai Sunni.
Sejumlah negara bahkan memutuskan untuk menutup kantor perwakilan mereka
di Yaman dan memulangkan warga negaranya dari sana, seperti Arab Saudi,
Amerika Serikat, Italia, Uni Emirat Arab, Belanda, Inggris, Jerman, dan
Prancis.
Baku tembak yang menewaskan seorang pria
terjadi di tengah perburuan polisi mencari pelaku penembakan di kafe dan
sinagoga Kopenhagen. (Reuters/Martin Sylvest/Scanpix Denmark)
Kopenhagen, CB
--
Kepolisian Kopenhagen, Denmark, menembak mati
seorang pria dalam baku tembak pada Minggu (15/2), di tengah perburuan
pelaku penembakan di sebuah kafe dan sinagoga yang menewaskan dua orang.
Diberitakan
Reuters, polisi Kopenhagen mengaku terlibat baku tembak dengan seorang
pria yang menembaki mereka di stasiun kereta di Norrebro, dekat dengan
lokasi dua penembakan sebelumnya.
Belum diketahui apakah pria
tersebut adalah pelaku penembakan sebelumnya. Juga belum dipastikan
apakah pelaku penembakan di kafe dan sinagoga adalah orang yang sama.
Tidak ada polisi yang menjadi korban dalam baku tembak tersebut. Belum ada pernyataan resmi dari polisi terkait peristiwa ini.
Menurut TV2, pria tersebut memang tengah diawasi dan diselidiki apakah terlibat dalam kasus penembakan.
Dua
penembakan terjadi di Kopenhagen. Serangan pertama terjadi di sebuah
kafe yang sedang berlangsung diskusi soal kebebasan berekspresi,
menghadirkan pembicara kartunis kontroversial Lars Vilks. Sepuluh jam
kemudian, penembakan terjadi di sinagoga. Dua orang tewas dalam dua
peristiwa itu.
Perdana Menteri Denmark Helle Thorning-Schmidt
mengatakan bahwa serangan kali ini adalah pembunuhan berlandasarkan
politik dan merupakan aksi terorisme. Dia berjanji akan mengerahkan
seluruh kekuatan kepolisian untuk menangkap pelakunya.
"Di Denmark kami tidak tidak pernah tunduk pada kekerasan," kata Thorning-Schmidt.
Perburuan
langsung dilakukan oleh kepolisian Denmark. Helikopter terlihat
berputar-putar untuk menyisir kota, beberapa kendaraan tempur terlihat
di jalan.
Pemberontak Houthi berteriak dan mengacungkan senjata api di Sanaa, Yaman - AFP / MOHAMMED HUWAIS
CB, Sanaa: Dewan Keamanan PBB
mempertimbangkan resolusi pertamanya dalam konflik Yaman sejak
pemberontak mengambil alih kekuasaan di salah satu negara termiskin di
Timur Tengah itu.
Sebuah kerangka resolusi DK PBB, yang berhasil didapatkan Associated Press,
Sabtu (14/2/2015), berisi desakan agar pemberontak Houthi "segera
menarik mundur semua pasukan dari institusi pemerintahan tanpa syarat
apapun."
Resolusi juga meminta Houthi membebaskan Presiden Abed Rabbo Mansour
Hadi dan kabinetnya dari tahanan rumah, serta melakukan diskusi damai
dengan PBB sebagai mediatornya.
Kerangka resolusi DK PBB ini belum dapat disetujui sejumlah negara Arab
dan Dewan Koordinasi Negara Teluk. Mereka meminta resolusi DK PBB
didasarkan di bawah pasal Bab 7 U.N. Charter, yang intinya dalam
melibatkan kekuatan militer.
Selama ini pemberontak Houthi menentang rancangan konstitusi pemerintah,
karena tidak setuju oleh pembagian Yaman ke enam wilayah federal.
Konflik pemberontak dan pemerintah menimbulkan kekhawatiran bahwa Yaman,
tetangga Arab Saudi, berada di ujung kehancuran dan terancam menjadi
negara gagal.
