CUPUMA

Selasa, 24 Juli 2018

Malaysia Ingin ASEAN Ajak Myanmar Dialog soal Krisis Rohingya

Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah mengatakan ASEAN mestinya bisa mendorong dialog dengan Myanmar terkait krisis Rohingya. (CNN Indonesia/Riva Dessthania Suastha)

Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah mengeaskan ASEAN harus bisa mendorong Myanmar berdialog demi menyelesaikan krisis kemanusiaan yang menargetkan etnis minoritas Rohingya.

Saifuddin mengatakan negara Asia Tenggara harus mampu mencari pendekatan baru yang jauh lebih proaktif untuk meyakinkan Myanmar menangani konflik di negara bagian Rakhine, tempat kekerasan terhadap Rohingya berpusat, secara inklusif.

"Saya rasa ini bukan hanya tugas Malaysia, tapi Indonesia, dan seluruh negara anggota ASEAN lainnya untuk terus mengajak Myanmar berdiskusi soal isu Rohingya melalui cara yang lebih proaktif," kata Saifuddin di saat berbicara dalam diskusi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) di Jakarta, Senin (23/7).

"ASEAN harus bisa menyelesaikan masalah Rohingya meski negara anggota menganut prinsip non-intervensi antara sesama karena ada cara lain, yakni melalui pendekatan konstruktif. Kita harus sama-sama mencari jalan untuk merangkul Myanmar dalam isu ini," tambahnya.

Sejak krisis kemanusiaan kembali memburuk di Rakhine pada Agustus 2017 lalu, Myanmar terus menjadi sorotan karena dianggap gagal melindungi etnis Rohingya dari dugaan persekusi militer.

Sementara itu, ASEAN juga banyak dikritik karena dianggap tidak bisa melakukan apa-apa demi menekan Myanmar menghentikan diskriminasi hingga kekerasan yang menargetkan Rohingya.

Dalam diskusi bertemakan Politik Luar Negeri di Era Pemerintahan Baru Malaysia itu, Saifuddin menegaskan bahwa Kuala Lumpur-di bawah komando baru Perdana Menteri Mahathir Mohamad-berkomitmen untuk lebih aktif lagi menangani isu hak asasi manusia baik dalam negeri maupun di kawasan, termasuk isu Rohingya.

Menurutnya, komunitas internasional tidak perlu terpaku pada perjanjian atau konvensi internasional untuk membantu menyelesaikan krisis Rohingya. Ia menegaskan persekusi yang selama ini menargetkan Rohingya merupakan salah satu masalah yang harus dilihat dari perspektif kemanusiaan.

"Bagi Malaysia, kami pastinya tidak membutuhkan konvensi internasional atau terlibat dalam perjanjian apapun untuk membantu mengatasi masalah Rohingya jika melihatnya dari sisi kemanusiaan," kata Saifuddin. "Mungkin kami tetap membutuhkan waktu dan proses terntentu untuk menerima para Rohingya sebagai pengungsi di Malaysia karena ini perlu persetujuan parlemen dan warga juga. Namun, tetap kami bisa mencari cara lain untuk membantu pengungsi Rohingya yang datang ke negara kami."

Lebih lanjut, Saifuddin menegaskan hal terpenting yang perlu dilakukan ASEAN dalam mengatasi krisis Rohingya adalah kesadaran dari masing-masing negara anggota bahwa tragedi ini menyangkut sisi kemanusiaan dan penegakkan HAM.

"Kabar baiknya adalah masyarakat ASEAN berangsur-angsur menyadari pentingnya penegakkan HAM di kawasan. Ini menjadi nilai tambah yang bisa mempermudah organisasi regional ini untuk terus menangani masalah HAM di kawasan, termasuk isu Rohingya," ujarnya.

Credit cnnindonesia.com

Indonesia-Malaysia percepat penyelesaian masalah perbatasan

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi (kanan) berjabat tangan dengan Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah (kiri) di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (23/7/2018). Dalam pertemuan tersebut Menlu RI dan Menlu Malaysia menyepakati untuk mempercepat negosiasi perbatasan darat dan maritim kedua negara. (ANTARA /Galih Pradipta)

Jakarta (CB) - Pemerintah Indonesia dan Malaysia berkomitmen mempercepat dan mengintensifkan upaya penyelesaian berbagai masalah perbatasan antara kedua negara.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah menyampaikan komitmen itu saat melakukan pertemuan bilateral di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Senin.

"Isu penyelesaian batas negara selalu menjadi prioritas kedua negara, maka negosiasinya harus terus diintensifkan agar satu per satu masalah perbatasan dapat diselesaikan," kata Retno.

Dia mengemukakan bahwa Presiden Joko Widodo pun telah menekankan pentingnya penyelesaian segera masalah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Pemerintah Malaysia pun menyampaikan komitmen serupa.

"Kami sepakat untuk mencoba menyelesaikan satu per satu dan bertahap. Kami berupaya tidak menunggu semua masalah menumpuk untuk menunggu diselesaikan," kata Saifuddin Abdullah.

Dalam pertemuan bilateral, menteri luar negeri kedua negara sepakat memulai pembahasan masalah perbatasan kedua negara di tataran teknis.

"Kami sepakat memberikan mandat penuh kepada tim teknis negosiasi isu perbatasan untuk mengintensifikasi prosesnya," kata Retno.

"Saya pikir ini suatu pendekatan baru. Para pemangku kepentingan duduk berbincang membahas hal-hal yang dapat segera diselesaikan agar tidak banyak masalah perbatasan yang tertunda," kata Saifuddin.

Selanjutnya tim teknis untuk perundingan perbatasan dari kedua negara akan memberikan laporan kepada menteri masing-masing mengenai masalah-masalah perbatasan yang akan diprioritaskan penyelesaiannya.

"Kita akan memilah, mana yang akan diselesaikan lebih dulu. Mana yang kita anggap penting, maka akan lebih dulu kita selesaikan. Kalau tidak seperti itu, kita bisa bertentangan terus," kata Saifuddin.

Credit antaranews.com

Tiga Kapal Perang Canggih dan 49 Rudal Jelajah Kalibr Perkuat AL Rusia

MOSKOW - Tiga buah kapal perang canggih dan 49 rudal jelajah Kalibr termasuk perangkat keras yang ditambahkan ke Angkatan Laut (AS) Rusia dalam enam bulan pertama tahun ini. Hal itu diungkapkan oleh Kementerian Pertahanan Rusia.

"Akuisisi angkatan laut baru termasuk tiga kapal tempur yang baru dibangun, dua kapal pendukung, dan satu kapal perang yang telah mengalami perbaikan, serta sistem pertahanan rudal pesisir Bastion," kata Deputi Menteri Pertahanan Alexey Krivoruchko.

"Sebanyak 49 rudal jelajah taktis Kalibr dan empat rudal anti-kapal juga mulai beroperasi pada 2018," tambahnya seperti dikutip dari Russia Today, Selasa (24/7/2018).

Rudal Kalibr dapat menghantam kapal, kapal selam dan fasilitas pantai. Rudal tersebut mempunyai kecepatan subsonik, dengan beberapa versinya mampu melakukan sprint supersonik di fase akhir serangan, memberikan sistem pertahanan target lebih sedikit waktu untuk bereaksi.

Salah satu kapal baru, kapal pengintai sedang, Ivan Khurs, saat ini sedang berlabuh di sebuah pangkalan di Kronshtadt di Pulau Kotlin di Teluk Finlandia. Kapal tersebut tengah dipersiapkan untuk parade utama Hari Angkatan Laut.

"Kapal ini sepenuhnya siap untuk menyelesaikan misi yang ditugaskan, termasuk menyediakan komunikasi dan komando armada dan kontrol, melakukan pengintaian radio-teknis, dan melakukan peperangan elektronik," ujar Kapten Grigory Chernetsky, komandan Brigade ke-13 Armada Baltik Pangkalan angkatan laut Leningrad.

Sementara kapal korvet rudal Vyshny Volochyok ditugaskan ke Armada Laut Hitam, yang bermarkas di kota Crimea Sevastopol.

"Kapal perang ini dilengkapi dengan sistem serangan modern, rudal, pertahanan udara dan artileri, dan telah berhasil melewati semua jenis percobaan di Laut Hitam," kata Kapten Igor Vorobyov, komandan Brigade ke-41 dari Kapal Rudal Hitam Angkatan Laut Crimea Sea Fleet.

Angkatan Laut Rusia juga diperkirakan akan menerima lead frigate 'Admiral Gorshkov' pada saat parade utama Hari Angkatan Laut pada 29 Juli. Berbekal rudal jelajah Kalibr dan Oniks, Proyek 22350 kapal perang mempunyai 4.500 ton dan dapat mencapai kecepatan 29 knot (sekitar 58kph). Rusia mengharapkan dapat menempatkan enam frigat jenis ini ke dinas militer pada 2025.

Pawai Hari Angkatan Laut secara tradisional diadakan di St. Petersburg pada hari Minggu terakhir bulan Juli. Kapal perang dan kapal dari Armada Laut Baltik, Pasifik, Laut Utara dan Hitam akan mengambil bagian dalam pertunjukan tahun ini.

Credit sindonews.com

Irak: Kami Bisa Beli S-400 Rusia jika Perlu

MOSKOW - Pemerintah Irak mengaku bisa membeli sistem rudal pertahanan udara S-400 Rusia jika memang Baghdad membutuhkan. Namun, untuk saat ini belum ada keputusan akhir apakah Baghdad membutuhkan senjata pertahanan itu atau tidak.

"Kami mengatakan kami bisa membeli sistem S-400, jika perlu. Tapi belum ada keputusan akhir yang diambil sejauh ini. Belum ada pembicaraan resmi dengan pihak Rusia," kata Duta Besar Irak untuk Rusia Haidar Mansour Hadi dalam sebuah wawancara dengan TASS, yang dilansir Senin (23/7/2018).

Ketika Menteri Luar Negeri Irak Ibrahim al-Jaafari melakukan kunjungan ke Moskow pada Februari 2018, dia mengatakan bahwa negaranya ingin membeli sistem rudal anti-pesawat tersebut.

S-400 Triumph Rusia, yang oleh NATO dinamai SA-21 Growler, adalah sistem rudal anti-pesawat jarak jauh terbaru yang mulai digunakan pada tahun 2007. Sistem ini dirancang untuk menghancurkan pesawat dan rudal balistik, termasuk rudal jarak menengah.

Sistem itu dapat menghantam target aerodinamis pada kisaran hingga 400 kilometer (249 mil) dan target balistik taktis yang terbang dengan kecepatan 4,8 km/detik pada jarak hingga 60 kilometer (37 mil). Target tersebut termasuk rudal jelajah, pesawat taktis dan strategis dan hulu ledak rudal balistik.

Radar sistem S-400 mampu mendeteksi target di udara pada jarak hingga 600 kilometer (373 mil). Pada saat ini, senjata pertahanan andalan Moskow itu dioperasikan di Suriah untuk melindungi aset-aset militernya di Khmeimim dan Tartus.

Negara Timur Tengah yang memutuskan untuk membeli sitem rudal tersebut baru Turki. Itu pun mendapat tekanan hebat dari Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya di NATO. Arab Saudi dan Qatar juga pernah menyatakan minatnya untuk membeli sistem tersebut.

Mansour Hadi menambahkan, bahwa delegasi resmi Rusia yang terdiri dari pejabat kementerian pertahanan, industri dan perdagangan Rusia akan berkunjung ke Baghdad minggu depan.

Menurut diplomat Irak, pembicaraan akan fokus pada masalah kerja sama militer dan energi.

Credit sindonews.com

Rusia Uji Drone Mirip RQ-170 CIA, Ingin Dijadikan Jet Tempur Generasi Ke-6

MOSKOW - Rusia sedang menguji coba pesawat nirawak terbarunya yang mirip drone RQ-170 Sentinel milik CIA Amerika Serikat (AS). Moskow ingin mengubah drone bernama Okhotnik itu menjadi pesawat jet tempur generasi keenam.

Popular Mechanics telah menerbitkan gambar yang diduga pesawat nirawak Okhotnik, yang di-posting di forum penerbangan Rusia, paralay.iboards.ru.

Namun, masih belum jelas apa kemampuan Okhotnik saat ini, dan apa yang akan terjadi jika diubah menjadi pesawat jet tempur generasi keenam. Konsep itu belum sepenuhnya terwujud.

"Okhotnik akan menjadi prototipe jet tempur generasi keenam," kata seorang pejabat industri pertahanan Rusia kepada TASS, kantor berita milik negara Rusia. "Pesawat jet tempur generasi keenam belum terbentuk sepenuhnya, (tapi) fitur utama diketahui."

Drone Okhotnik bermesin tunggal memiliki kecepatan maksimal 621 mph. Menurut laporan Popular Mechanics, pesawat tanpa awak ini akan melakukan penerbangan perdananya pada 2018. Okhotnik secara harfiah bermakna hunter.

"Rusia dapat menggunakan (Okhotnik) sebagai platform untuk mengembangkan teknologi untuk (pesawat) 'otonom',” kata Michael Kaufman, ilmuwan peneliti di Center for Naval Analyses (CNA) AS, kepada Business Insider, Selasa (24/7/2018).

Tapi Kaufman menambahkan bahwa klaim keberadaan pesawat nirawak Okhotnik agak dipertanyakan karena TASS bersumber dari seorang pejabat industri pertahanan Rusia.

“Setiap kemajuan teknologi dari pengembangan Okhotnik dapat dibawa ke dalam pesawat atau desain pesawat tak berawak yang akan datang,” kata Sim Tack, analis militer utama di Force Analysis dan global fellow di Stratfor, kepada Business Insider, "Dan sumber (TASS) ini mungkin merupakan pendukung rute itu."

"Sejauh yang saya lihat, ini adalah drone besar yang mirip dengan X-47B, dengan muatan yang lumayan besar," kata Kaufman. Kyle Mizokami dari Popular Mechanics menyamakan Okhotnik dengan drone RQ-170 Sentinel AS yang dioperasikan secara rahasia oleh CIA.

Menurut laporan Popular Mechanics, drone Okhotnik dalam kapasitasnya saat ini memiliki lapisan anti-radar, dan akan menyimpan rudal dan bom presisi berpandu secara internal untuk menghindari deteksi radar.

Kendati demikian, Rusia berambisi untuk membuat pesawat tempur generasi keenam. Baru-baru, Moskow menguji sistem onboard generasi keenam pada jet tempur Su-57 dan bahkan meneliti radar radio-photonic untuk pesawat yang jadi tujuan ambisinya itu.

Credit sindonews.com

Borong Teknologi Anti Kapal Selam, Warga Cina Ditangkap Amerika

Type 041 Qing Class, tumpuan Tiongkok di kala konflik laut Cina Selatan. Kapal selam ini mengadopsi bentuk dan teknis dari Kilo Class Rusia. Diawaki oleh 88 orang, dengan persenjataan 2 tabung torpedo berukuran sangat besar 533mm, kecepatan kapal ini mencapai 25Km/perjam. wsj.com

CB, Massachusetts - Seorang warga negara Cina terkena tuntutan hukum di Amerika Serikat karena diduga berkonspirasi dengan entitas dari Tentara Pembebasan Rakyat Cina untuk mengirimkan peralatan anti-kapal selam ke negara komunis itu.

Shuren Qin, yang merupakan penduduk tetap di Massachusetts, AS, diduga mendapat pesanan dari Northwester Polytechnical University, NWPU, yang berbasis di Xi’an, untuk mendapatkan sejumlah peralatan anti-kapal selam dari AS. Otoritas AS menyebut universitas itu sebagai institut riset dari militer Cina.

Jaksa penuntut federal menuntut Shuren Qin, 41 tahun, telah mengirim 78 peralatan hydrophone ke universitas itu pada Juli 2015 – Desember 2017. Hydrophone ini berfungsi untuk mendeteksi atau memonitor suara di bawah air.
“Qin ditangkap pada Kamis pekan lalu dan didakwa pada Selasa pekan ini terkait tuduhan berkonspirasi untuk melanggar undang-undang ekspor AS serta dua tuduhan terkait penipuan visa,” begitu dilansir CNN pada 25 Juni 2018.

Pemerintah Cina membangun armada kapal selam nirawak dengan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk mengimbangi pergerakan pasukan AS di Laut Cina Selatan dan Samudra Pasifik Barat. SCMP
Situs dari NWPU melansir kampus ini terafiliasi dengan kementerian Industri dan Teknologi Informasi Cina. Kampus ini juga mengklaim sebagai satu-satunya lembaga berorientasi riset dan bersifat multidisiplin di Cina untuk mengembangkan teknologi penerbangan, luar angkasa, dan kelautan.

Kementerian Perdagangan AS memasukkan NWPU sebagai salah satu potensi gangguan keamanan nasional pada 2001 karena hubungan dekat dengan PLA.
Pemerintah Cina, seperti dilansir Reuters dan SCMP, sedang mengupgrade berbagai sistem persenjataan darat, laut dan udara terkait konflik Laut Cina Selatan. Baru-baru ini, misalnya, Angkatan Laut Cina meluncurkan dua kapal penghancur terbesar di dunia.
Pemerintah juga membangun pusat uji coba terbesar di dunia untuk kapal nirawak dan kapal selam nirawak, yang berbasis di Kota Zhuhai, Guandong, Cina. Untuk kapal selam nirawak ini, pemerintah melibatkan sejumlah insinyur dan ahli komputer untuk merancang sistem kecerdasan buatan atau artificial intelligence, yang membuat kapal selam bisa bekerja sendiri untuk mencapai target yang diperintahkan.
Kapal selam nirawak ini bekerja dalam sistem persenjataan terintegrasi dengan sistem persenjataan lain seperti di darat, laut, udara dan luar angkasa untuk mengerjakan tugas yang diembannya.
Kapal selam nirawak generasi kedua ini bakal berukuran besar meski tidak sebesar kapal selam berawak. Nantinya, kapal selam nirawak ini bakal membawa berbagai jenis rudal, torpedo dan peralatan pemantauan dan pengintaian canggih untuk mengincar posisi kapal-kapal musuh Cina dan menghancurkannya.

Credit tempo.co

Malaysia Yakin Hubungan dengan Cina akan Tetap Baik

Mahathir Mohamad

Foto: AP Photo/Andy Wong

Malaysia evaluasi proyek-proyek besar dengan Cina.

CB, JAKARTA -- Malaysia yakin hubungan dengan Cina akan tetap baik. Hal ini menyusul kebijakan Perdana Menteri Mahathir Mohamad yang mengkaji ulang sejumlah perjanjian pembangunan prasarana Malaysia dan Cina.

Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah dalam kuliah umum di Pusat Kajian Strategis dan Internasional (CSIS), Jakarta, Senin (23/7), mengakui bahwa kedua negara sedang menghadapi masalah terkait perjanjian niaga yang ditandatangani pemerintah Malaysia sebelumnya pimpinan Perdana Menteri Najib Razak.

"Tetapi, sikap kami tetap. Kami ingin tetap melanjutkan hubungan baik dengan Cina, bahkan meningkatkannya," kata Saifuddin.

Pemerintah Malaysia mengkaji kembali proyek besar, yang ditandatangani Najib, untuk memotong utang nasional negara tersebut yang diperkirakan mencapai 250 miliar dolar AS. Tiga proyek terbesar yang didukung China, termasuk pembangunan jalur kereta api dan dua pipa gas senilai lebih dari 22 miliar dolar AS ditangguhkan.

Mahathir mengirim utusan khusus, mantan Menteri Keuangan Malaysia Daim Zainuddin, untuk bertemu dengan Perdana Menteri China Li Keqiang dan Menlu China Wang Yi beberapa waktu lalu untuk menyampaikan kebijakan tersebut.

Mahathir pun mengumumkan rencana kunjungannya ke Beijing pada 17 Agustus 2018 untuk secara khas membahas masalah itu, termasuk persyaratan kerja sama, yang dinilai tidak adil atas beberapa proyek besar yang ditandatangani Najib.

Politikus kawakan berusia 92 tahun itu juga menyatakan rencananya menaikkan suku bunga tinggi pada pinjaman Cina yang digunakan untuk membiayai proyek tersebut.

"Bisa dipastikan akan ada pembahasan lanjutan untuk menangani persoalan itu. Tetapi, China dan Malaysia punya sejarah panjang kerja sama. Kami tidak bisa membiarkan dua sampai empat proyek bermasalah itu memengaruhi hubungan kedua negara itu," demikian Saifuddin.

Credit republika.co.id

Malaysia Kutuk UU Negara Yahudi Israel

Langkah Israel hanya akan mempersulit dan merusak upaya perdamaian.

CB, KUALA LUMPUR -- Kementerian Luar Negeri Malaysia mengutuk adopsi istilah "negara bangsa Yahudi" dalam Undang-Undang Tanah Yahudi yang disahkan oleh Parlemen Israel pada 19 Juli 2018. Pernyataan Kemenlu Malaysia tersebut disampaikan kepada media nasional dan internasional di Kuala Lumpur, Senin (23/7).

Undang-undang itu menganggap tanah Israel sebagai tanah air historis orang-orang Yahudi dan hak untuk melaksanakan penentuan nasib sendiri nasional di negara Israel adalah unik untuk orang-orang Yahudi. Undang-undang itu juga menyatakan bahasa Ibrani sebagai bahasa resmi dan menurunkan peringkat bahasa Arab hanya menjadi status khusus.

Negara Israel memandang perkembangan permukiman Yahudi sebagai nilai nasional dan akan bertindak mendorong dan mempromosikan pembentukan dan konsolidasi. Malaysia mendesak komunitas internasional mengambil tindakan segera untuk menyerukan kepada Israel agar mencabut undang-undang dan kebijakan rasial dan opresif ini.

Langkah Israel hanya akan mempersulit dan merusak upaya perdamaian untuk mencapai penyelesaian yang adil dan komprehensif terhadap konflik Palestina. Malaysia tetap teguh dalam dukungannya kepada hak-hak sah rakyat Palestina untuk Negara Palestina yang merdeka dengan realisasi solusi dua negara berdasarkan perbatasan sebelum 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina.

Sebelumnya, partai oposisi United Malay National Organization (UMNO) juga menyatakan satu pendirian dengan negara-negara lain dalam mengecam sekeras-kerasnya keputusan Parlemen Israel mengesahkan rancangan undang-undang Tanah Yahudi.

"Undang-Undang tersebut mengesampingkan sama sekali hak rakyat Palestina atas wilayah nenek moyang mereka," ujar Presiden UMNO, Datuk Ahmad Zahid Hamidi.

UMNO meminta seluruh rakyat Malaysia yang mencintai keamanan mengutuk perbuatan tidak pada tempatnya tersebut serta mendesak Amerika Serikat, Eropa dan Organisasi Kerja Sama Islam, PBB dan badan-badan dunia untuk mendesak Tel Aviv mengkaji semula rancangan undang-undang itu dan menghormati pandangan masyarakat internasional.

"Anggota-anggota parlemen oposisi juga bersama-sama mendesak Wisma Putra (Kemenlu Malaysia) agar meneruskan dasar Pemerintah Malaysia yang menentang segala bentuk tindakan yang menafikan hak asasi rakyat Palestina untuk terus menuntut hak sah sebagai negara yang berdaulat dan menegakkan pemerintahan sendiri serta menolak tindakan yang melanggar hak asasi manusia," katanya.

Credit republika.co.id

Iran Balas Ancaman Trump

Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif (Reuters/Greg Baker)

Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif membalas cuitan ancaman yang dilontarkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada Preseiden Iran melalui Twitter.

Dalam cuitannya, Zarif menulis: "TAK TERKESAN... (Negara) kami sudah ada selama ribuan tahun dan melihat jatuhnya kekaisaran, termasuk (kesultanan) kami sendiri, yang sudah berlangsung lebih lama dari umur beberapa negara. WASPADALAH!"

Cuitan Zarif dibuat menanggapi cuitan Presiden AS Donald Trump yang sebelumnya memperingatkan agar Iran tak mencoba bermain-main dengan Amerika Serikat jika tak ingin merasakan akibat buruk akibat hal tersebut.

Sebelumnya Trump melempar cuitan yang ditujukan khusus kepada Presiden Iran Hassan Rouhani. Seluruh cuitannya itu ditulis dalam huruf kapital.

"Untuk Presiden Iran Rouhani: JANGAN PERNAH LAGI MENGANCAM AMERIKA SERIKAT ATAU ANDA AKAN MENANGGUN G KONSEKUENSI SEPERTI BEBERAPA (NEGARA LAIN) YANG MENDERITA SEPANJANG SEJARAH. KAMI BUKAN LAGI NEGARA YANG AKAN BERDIAM DIRI ATAS PERKATAAN GILA MENGENAI KEKERASAN DAN KEMATIAN. BERHATI-HATILAH!"

Cuitan ini dibuat Trump beberapa jam setelah Rouhani berpidato yang menyatakan bahwa kebijakan keras terhadap Teheran bisa berujung pada induk segala peperangan. Ia juga memperingatkan AS agar tidak bermain-main dengan ekor singa.

Perseteruan AS dan Iran ini berpangkal pada persoalan Iran yang dituding diam-diam terus mengembangkan senjata nuklir. Padahal, sebelumnya sudah ada kesepakatan nuklir untuk mencegah negara Timur Tengah itu mengembangkan nuklir.

Akibatnya, AS keluar dari kesepakatan tersebut dan kembali menjatuhkan sanksi ekonomi bagi Iran. Menyusul keputusan AS itu, Iran menyatakan siap memulai kembali program nuklir pada "skala industri", Mei lalu, meski Rouhani masih mengupayakan kembali dibangunnya kesepakatan nuklir tersebut dengan negara-negara Eropa lainnya.

Credit cnnindonesia.com

Trump ke Iran: Jangan Ancam AS atau Tanggung Akibatnya

Presiden Donald Trump memperingatkan Presiden Iran Hassan Rouhani agar tak mengancam Amerika serikat jika tak mau menanggung akibatnya. (REUTERS/Kevin Lamarque)

Jakarta, CB -- Presiden Donald Trump memperingatkan Presiden Iran Hassan Rouhani agar tak mengancam Amerika serikat jika tak mau menanggung akibatnya.

Hal itu diungkapkan beberapa jam setelah Rouhani mengatakan kepada Trump bahwa kebijakan keras terhadap Teheran bisa berujung pada "induk segala peperangan."

Melalui Twitter, Trump mengatakan "jangan pernah sekalipun mengancam Amerika Serikat atau Anda akan merasakan konsekuensi seperti yang sudah dialami sejumlah pihak sepanjang sejarah."

Kicauan itu ditulis seluruhnya dengan huruf besar.

"Kami bukan lagi negara yang akan menerima kata-kata gila Anda soal kekerasan dan kematian. Waspadalah!" kata Trump.

Pernyataan Trump juga menyusul Menteri Luar Negeri Mike Pompeo yang mengatakan AS "tidak takut menjatuhkan" pejabat Iran, bahkan pada level tertinggi pemerintahan, dengan sanksi.

"Kami tidak takut mengatasi rezim Iran meskipun pada tingkatan tertinggi pemerintahan," kata Pompeo dalam pidatonya di California.

Pernyataan itu mengacu pada sanksi yang dijatuhkan AS terhadap Kepala Pengadilan Iran, Sadeq Larijani, pada Januari lalu.

Semua ini mengikuti "strategi baru" AS mendesak Iran untuk lebih patuh terhadap serangkaian sanksi yang telah dijatuhkan, terutama setelah Washington menarik diri dari perjanjian nuklir Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).

Dalam kesempatan itu, Pompeo juga mengatakan Gedung Putih ingin seluruh negara mengurangi, bahkan menghentikan impor minyak dari Iran mulai 4 November mendatang. Seruan ini dilakukan sebagai bentuk peningkatan tekanan ekonomi terhadap Teheran.

"Masih ada banyak [sanksi] yang akan datang lagi," tutur Pompeo seperti dikutip AFP

Pompeo bahkan disebut akan mendorong diaspora Iran di seluruh dunia untuk "mendukung" protes anti-pemerintah. Langkah ini semakin memperjelas keinginan Presiden Donald Trump akan perubahan rezim di negara Timur Tengah itu.

Credit cnnindonesia.com

Iran Klaim 'Ibu dari Semua Perang', AS Tak Takut

WASHINGTON - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Michael "Mike" Pompeo mengatakan bahwa Washington takut untuk menangani rezim Teheran. Komentar Menlu Pompeo ini muncul setelah Presiden Iran Hassan Rouhani memperingatkan Washington bahwa Teheran adalah "ibu dari semua perang".

"Kami tidak takut untuk menangani rezim (Iran) pada level tertinggi," kata Pompeo di Reagan Foundation, dikutip AFP, Senin (23/7/2018). Dia ingin semua negara mengurangi impor minyak Iran hingga mendekati level nol.

"Iran dijalankan oleh sesuatu yang menyerupai mafia yang lebih dari sekadar pemerintah," ujar Pompeo, yang juga dikutip Reuters.

Diplomat top Amerika ini menyerukan rakyat Iran untuk menentukan arah negaranya. Sedangkan Washington akan mendukung suara orang-orang Iran yang sudah lama diabaikan rezim Teheran.

Menurut Pompeo, pemerintah AS sudah meluncurkan saluran berbahasa Farsi atau Persia di Televisi, radio, digital dan format media sosial."Untuk menjangkau orang Iran di Iran dan di seluruh dunia," katanya.

Pekan lalu, The Financial Times melaporkan bahwa Washington menolak untuk membebaskan perusahaan-perusahaan Eropa dari sanksi yang terkait dengan kegiatan mereka di Iran. Perwakilan dari Jerman, Prancis, Inggris dan Uni Eropa mengirim permintaan ke AS agar mengecualikan sektor keuangan, energi dan kesehatan dari sanksi terkait Iran yang akan diberlakukan dalam waktu dekat.

Namun, Menlu Pompeo dan Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin menulis dalam surat tanggapan bahwa Washington ingin mengerahkan tekanan keuangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Teheran, hingga negara itu mencapai perubahan nyata yang dapat dibuktikan dan berkelanjutan dalam kebijakannya.

Sebelumnya, Presiden Iran Hassan Rouhani pada hari Minggu menelepon Presiden AS Donald Trump untuk berhenti bermain dengan api di tengah seruan Washington kepada komunitas internasional agar bergabung dengan sanksi terhadap Republik Islam Iran.

"Musuh-musuh harus memahami dengan baik bahwa perang dengan Iran adalah ibu dari semua perang dan perdamaian dengan Iran adalah ibu dari semua perdamaian. Kami tidak pernah diintimidasi dan akan menanggapi ancaman dengan ancaman," kata Rouhani.

Seperti diketahui, pada bulan Mei, Trump mengumumkan bahwa AS keluar dari kesepakatan nuklir Iran 2015. Kesepakatan nuklir ini diteken Iran bersama enam kekuatan dunia (AS, Rusia, Inggris, Prancis, Jerman dan China) pada 2015. Dalam kesepakatan tersebut, Teheran bersedia mengekang program nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi atau embargo internasional.

Hengkangnya AS dari kesepakatan itu ditindaklanjuti dengan keputusan Trump untuk memberlakukan kembali sanksi terhadap Teheran. Jika resmi berlaku, Iran tidak akan bisa mengekspor minyaknya ke luar negeri karena AS akan menjatuhkan sanksi bagi negara yang mengimpornya.

Credit sindonews.com

Sistem Antirudal David's Sling Israel Halau 2 Roket Suriah

TEL AVIV - Sistem antirudal David's Sling Israel menghalau dua roket yang ditembakkan dari wilayah Suriah, Senin (23/7/2018). Sistem pertahanan itu baru pertama kali digunakan dan memicu alarm yang terdengar nyaring di wilayah utara Israel.

Militer Tel Aviv mengatakan, kedua roket terbang mengarah ke wilayah Israel. Untuk mencegah kemungkinan terburuk, sistem itu menembakkan dua rudal untuk menghalau.

"Alarm yang terdengar di Israel utara adalah hasil dari peluncuran (roket) yang dilakukan sebagai bagian dari pertempuran internal di Suriah," bunyi pernyataan militer Israel.

"Akibatnya, dua interseptor David's Sling ditembakkan terhadap kedua roket, karena ada kekhawatiran keduanya bisa menyerang wilayah Israel. Roket-roket Suriah mendarat di dalam wilayah Suriah. Tidak ada kerusakan, dan tidak ada cedera," lanjut pernyataan militer, dikutip Times of Israel.

Sirene pertama kali terdengar di kota utara Safed dan di wilayah Galilea pada pukul 10.05 pagi. Tiga menit kemudian, alarm tambahan terdengar di lingkungan masyarakat di Dataran Tinggi Golan, termasuk kota Katzrin.

Menurut militer, sirene kembali menyala di seluruh wilayah Galilea dan Golan sekitar pukul 10.20 pagi.

Selain mendengar ledakan, penduduk Israel utara juga mengaku melihat jejak yang ditinggalkan oleh rudal anti-pesawat Israel tersebut.

Sistem pertahanan David's Sling sejatinya resmi beroperasi sejak tahun lalu. Namun, benar-benar digunakan untuk pertama kalinya pada hari ini.

David's Sling membentuk lapis tengah jaringan pertahanan anti-rudal Israel yang berlapis-lapis Israel.

Lapisan terendah adalah sistem Iron Dome, yang mampu mencegat roket jarak pendek, kendaraan udara tak berawak kecil dan mortir seperti yang ditembakkan ke Israel dari Jalur Gaza atau dari Libanon selatan. Di bagian atasnya adalah sistem Arrow 2 dan Arrow 3, yang dimaksudkan untuk menghalau rudal balistik jarak jauh.

David's Sling bertujuan untuk mengisi kesenjangan antara sistem-sistem anti-rudal yang sudah. Senjata pertahanan ini diklaim efektif untuk melawan rudal Fateh 110 Iran yang setara dengan rudal M600 Suriah.

Kedua jenis rudal itu, menurut militer Israel, terlihat digunakan dalam perang sipil Suriah dan diketahui berada di gudang senjata kelompok Hizbullah.

Credit sindonews.com

Mufti Yerusalem Kecam Serbuan Pemukim Israel Terhadap Kompleks Masjid Al-Aqsa

YERUSALEM - Grand Mufti Yerusalem, Sheikh Mohamed Hussein mengecam serbuan ribuan pemukim Israel terhadap kompleks Masjid Al-Aqsha di Yerusalem Timur untuk memperingati penghancuran kuil-kuil Yahudi.

Sheikh Mohamed Hussein mengatakan dalam sebuah pernyataan, bahwa penyerbuan oleh para pemukim Israel tidak akan mengubah pola Arab-Islam di Yerusalem, khususnya di Yerusalem Timur.

"Meski demikian, jika hal ini terus berlanjut, maka upaya itu akan menyeret daerah itu ke dalam perang agama," kata Sheikh Mohamed Hussein, seperti dilansir Anadolu Agency pada Senin (23/7).

Dia kemudian mengatakan, warga Palestina sangat berhati-hati dalam menghadapi upaya, yang menurutnya memiliki niat untuk memicu insiden baru. "Tapi orang-orang kami membela Al-Aqsa dan akan terus mempertahankan itu," ucapnya.

Sumber-sumber Palestina sebelumnya mengatakan, sekitar 1.023 pemukim memasuki kompleks suci itu pada hari Minggu. Mereka di bawah perlindungan polisi Israel secara ketat.

Kompleks Al-Aqsa, yang mencakup Dome of the Rock dan Masjid Al-Aqsha, merupakan situs suci bagi umat Islam dan Yahudi.

Yehuda Glick, anggota Knesset dari kubu sayap kanan yang berkampanye untuk akses Yahudi ke Masjid Al-Aqsa, juga terlihat di kompleks suci tersebut.

Firas al-Dibis, seorang pejabat Otoritas Wakaf Keagamaan di Yerusalem yang dikelola Yordania, mengatakan bahwa polisi Israel menyerbu kompleks suci sebelum massa pemukim tiba.

Menurut Al-Dibis, pasukan Israel menolak akses untuk Najeh Bakirat, seorang sarjana di Otoritas Wakaf. Pasukan Israel mengizinkan jamaah Muslim berada dalam Masjid Al-Aqsa setelah merebut ID (tanda pengenal) mereka.

Credit sindonews.com

Soal Evakuasi White Helmets, Yordania 'Lapor' ke Rusia

MOSKOW - Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov dilaporkan telah melakukan pembicaraan melalui sambungan telepon dengan Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi untuk membahas perkembangan situasi di Suriah.

Kementerian Luar Negeri Rusia menuturkan, dalam pembicaraan yang berlangsung semalam itu, Lavrov telah diberitahu oleh Safadi mengenai evakuasi kelompok "White Helmets", beserta keluarganya dari Suriah ke Yordania.

"Safadi, khususnya melaporkan kedatangan 'The White Helmets' ke Yordania, yang kemudian akan "dikirim" ke beberapa negara barat setelah kunjungan singkat," kata Kemlu Rusia dalam sebuah pernyataan.

"Lavrov, dalam pembicaraan itu, menekankan pentingnya repatriasi pengungsi Suriah. Pembicaraan ini adalah insiaitif dari Yordania," sambungnya, seperti dilansir Anadolu Agency pada Senin (23/7).

Sementara itu, Safadi melalui akun TWitterya mengkonfirmasi pembicaraan Lavrov mengenai Suriah. Dalam kicauannya Safadi mengatakan, Yordania dan Rusia sepakat untuk bekerjasama untuk mencari solusi damai di Suriah.

"Membahas situasi Suriah dengan Lavorv, Kami akan menjaga koordinasi yang kuat untuk menemukan solusi damai untuk krisis yang akan menjaga integritas Suriah dan diterima rakyatnya. Kami juga mendiskuskan situasi di selatan Suriah dan ide Rusia untuk repatriasi pengungsi," kicau Safadi.

Credit sindonews.com

Yaman kini terancam kelaparan

Sejumlah wanita duduk di sebelah bantuan makanan dari Komite Internasional Palang Merah bagi pengungsi internal di kota pelabuhan Hodeidah, Laut Merah, Yaman, Sabtu (21/7/2018). (REUTERS/Abduljabbar Zeyad)

Beirut (CB) - Ancaman bencana kelaparan di Yaman naik 25 persen sebagai akibat dari kekurangan pangan yang parah tahun ini serta pertempuran di kota pelabuhan utama Hudaidah, kata sejumlah organisasi kemanusiaan pada Senin.

Hudaidah selama ini menjadi titik masuk penyaluran bantuan internasional bagi jutaan warga.

Ratusan orang terpaksa mengungsi akibat konflik dan banyak di antara mereka tidak bisa makan dengan teratur dan mengemis di jalanan. Sekitar 8,4 juta warga Yaman diperkirakan sudah nyaris kelaparan.

"Kami menilai negara ini telah berada di ujung tanduk dalam hal bencana kelaparan. Bencana ini bisa melanda mereka kapan saja," kata Suze van Meegen, juru bicara organisasi Norwegian Refugee Council kepada Reuters melalui sambungan telepon dari kota Sanaa.

"Kami menyaksikan kondisi memprihatinkan yang memburuk. Semakin banyak orang yang mengemis di jalanan," kata dia.

Program Pangan Dunia PBB (WFP) mengatakan bahwa empat dari 10 anak (atau sebanyak 40 persen) anak di bawah umur lima tahun kini menderita kekurangan gizi akut. Mereka juga memperkirakan jumlah pengungsi telah naik menjadi 200.000 orang sejak pertempuran di Hodeida dimulai.

"Pencegahan bencana kelaparan di Yaman akan bergantung pada kemampuan WFP dan badan kemanusiaan lain untuk mendistribusikan bantuan kepada mereka yang sangat membutuhkan," kata Stephen Anderson, direktur WFP untuk Yaman.

Pada tahun lalu, PBB sempat menyatakan bahwa sejumlah wilayah di Yaman telah dilanda bencana yang mirip dengan kelaparan. Tetapi tidak semua daerah memenuhi kualifikasi bencana tersebut.

Untuk dinyatakan sebagai negara yang mengalami kelaparan, prosentasi penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan sendiri harus mencapai lebih dari 20 persen. Syarat kedua, ada sekitar 30 persen anak di bawah umur lima tahun yang menderita kekurangan gizi akut. Sementara yang terakhir, angka kematian setidaknya naik dua kali lipat.

Pertempuran di Hudaidah dimulai saat pasukan pimpinan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab mulai melancarkan operasi militer di kota pelabuhan itu. Hudaidah kini menjadi ajang pertempuran terbesar dalam konflik yang telah menewaskan lebih dari 10.000 orang.

Perang di Yaman telah menyebabkan salah satu krisis kemanusiaan terbesar di dunia. Sekitar 22 juta penduduk di negara itu kini bergantung pada bantuan asing.

Van Meegan mengatakan bahwa situasi di pusat kota Hudaidah kini mulai tenang. Namun, pertempuran sengit di kawasan selatan di kota itu telah menyebabkan banyak warga sipil tewas dan memaksa warga meninggalkan rumahnya.

Perang antara koalisi pasukan internasional pimpinan Arab Saudi melawan kelompok bersenjata Houthi -- yang mendapat dukungan dari Iran -- sebelumnya sempat menyebabkan pelabuhan tertutup.

Padahal, pelabuhan di Hudaidah adalah pintu masuk bagi bantuan makanan, bahan bakar, dan obat-obatan.

Pada Juni lalu, WFP berhasil mendatangkan tiga kapal berisi makanan bagi enam juta orang selama satu bulan. Anderson mengatakan bahwa kemungkinan pelabuhan Hudaidah kembali tertutup adalah "kekhawatiran utama"nya.

Credit antaranews.com

Suriah sebut pengungsian para "white helmet" sebagai aksi kriminal

Ledakan terlihat di Quneitra, sisi Suriah pada perbatasan Suriah-Israel dilihat dari wilayah pendudukan Israel, Golan Heights, Israel, Minggu (22/7/2018). (REUTERS/Ronen Zvulun)

Beirut (CB) - Pemerintah Suriah pada Senin mengecam evakuasi terhadap ratusan relawan organisasi White Helmet beserta keluarga mereka, dengan menyebutnya sebagai "aksi kejahatan" "Israel dan para bonekanya".

Para relawan dan keluarga White Helmet -- yang selama ini dikenal membantu korban perang di Suriah -- mengungsi dari Suriah menuju wilayah Dataran Tinggi Golan lalu meneruskan perjalanan sampai ke Jordania pada akhir pekan lalu.

Mereka mengungsi dari operasi militer pemerintah Suriah dan Rusia yang tengah berupaya membebaskan kawasan barat daya dari tangan gerilyawan.

Israel mengaku telah membantu evakuasi terhadap White Helmet atas permintaan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan sejumlah pemimpin negara lainnya. Selain itu, ada kekhawatiran terkait keselamatan para relawan.

Pemerintah Suriah selama ini menuding White Helmet, yang juga dikenal sebagai Syria Civil Defence, sebagai organisasi teroris yang menjadi boneka negara-negara Barat. Presiden Bashar al Assad bahkan mengatakan bahwa White Helment adalah bagian dari kelompok bersenjata Al Qaida di Suriah.

White Helmet adalah organisasi yang dibentuk untuk memberi bantuan penyelamatan di wilayah-wilayah gerilyawan. Para relawan lembaga ini sering menyelamatkan orang yang terjebak di bawah timbunan bangunan yang runtuh akibat pengeboman pesawat pemerintah.

Kantor berita Suriah SANA, mengutip seorang pejabat kementerian luar negeri, mengatakan bahwa evakuasi itu "menunjukkan wajah sebenarnya dari organisasi yang dikenal sebagai White Helmet", yang mereka sebut sebagai ancaman terhadap stabilitas dan keamanan karena merupakan bagian dari terorisme.

White Helmet sendiri mengatakan bahwa relawan mereka sering kali menjadi sasaran serangan pemerintah Suriah dan sekutunya selama masa perang yang sudah berlangsung selama tujuh tahun.

Dalam pernyataan tertulis pada Senin, White Helmet mengatakan empat relawannya telah tewas dan puluhan lainnya terluka akibat operasi militer di wilayah barat daya Suriah. Empat bangunan milik organisasi dan sejumlah kendaraan hancur akibat pengeboman pasukan pemerintah.

"Sejak terbentuknya organisasi kami, sebanyak 251 relawan telah tewas saat bertugas," kata White Helmet.

Organisasi itu mengatakan bahwa 98 relawan laki-laki dan perempuan, serta 324 anggota keluarga mereka kini telah berada di Jordania setelah melakukan perjalanan melewati Dataran Tinggi Golan.

Sebelumnya, para relawan White Helmet masih bisa mengungsi ke Idlib di utara saat pasukan pemerintah berhasil merebut kawasan timur seperti Aleppo dan Ghouta dari tangan gerilyawan. Saat itu mereka mendapat jaminan akan selamat sampai Idlib.

Namun sekarang di wilayah barat daya Suriah, White Helmet mengatakan bahwa tidak ada jaminan jalur aman bagi relawan kemanusiaan untuk pergi ke wilayah lain di Suriah. Dengan demikian, satu-satunya pilihan adalah evakuasi lintas negara.

"Ini adalah alternatif satu-satunya bagi para relawan kami, yang jika tidak melakukannya akan berisiko kehilangan nyawa di tangan rezim Suriah dan sekutunya, Rusia," kata White Helmet.

Seorang sumber pemerintahan Jordania mengatakan bahwa para relawan akan ditempatkan di sebuah lokasi rahasia, dan akan dikirimkan untuk bermukim di Inggris, Jerman, serta Kanada dalam tiga bulan mendatang.

Sumber yang lain mengatakan jumlah awal relawan yang akan dievakuasi adalah 800 orang. Namun, hanya 422 yang selamat sampai tujuan karena terhambat pos pengamanan pemerintah Suriah dan perluasan kelompok ISIS bersenjata di wilayah yang sama.

Credit antaranews.com

Indonesia kecam Undang-undang Tanah Yahudi

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. (ANTARA/Galih Pradipta) (antara)

Jakarta (CB) - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mengecam Undang-Undang Tanah Yahudi yang disahkan oleh Parlemen Israel pada 19 Juli 2018.

Pernyataan sikap pemerintah Indonesia itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi usai melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Malaysia Saifuddin Abdullah di Gedunga Pancasila, Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta, Senin.

"Saya ingin membahas tentang pernyataan mengenai Jewish Statement Law pada tanggal 19 Juli kemarin oleh parlemen Israel. Disahkannya Undang-Undang (Tanah Yahudi) tersebut telah menafikkan hak-hak warga Palestina di Israel," kata Menlu Retno.

Ada istilah "negara bangsa Yahudi" dalam Undang-Undang Tanah Yahudi yang disahkan oleh Parlemen Israel pada 19 Juli 2018.

Undang-undang itu menganggap tanah Israel sebagai tanah air historis dari orang-orang Yahudi dan bahwa hak untuk melaksanakan penentuan nasib sendiri nasional di negara Israel adalah unik untuk orang-orang Yahudi.

Undang-undang itu juga menyatakan bahasa Ibrani sebagai bahasa resmi dan menurunkan peringkat bahasa Arab hanya menjadi "status khusus".

Di bawah undang-undang tersebut, negara Israel memandang perkembangan permukiman Yahudi sebagai nilai nasional dan akan bertindak untuk mendorong dan mempromosikan pembentukan dan konsolidasi.

Terkait hal itu, pemerintah Indonesia memandang bahwa Undang-Undang Tanah Yahudi tersebut dapat mengganggu upaya penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina secara damai.

"(Undang-undang) itu mengancam upaya penyelesaian konflik berdasarkan Two State Solution (Solusi Dua Negara)," ujar Menlu Retno.

Credit antaranews.com

Senin, 23 Juli 2018

Pejabat Filipina Klaim Sabah, Malaysia Bilang Ini

Presiden Filipina Rodrigo Duterte dan PM Malaysia Mahathir Mohamad bersalaman. REUTERS

CB, Kota Kinabalu – Pemerintah Malaysia mengecam pernyataan berulang salah satu penasehat Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, bahwa Sabah seharusnya menjadi negara bagian ke-13 Filipina.

Kementerian Luar Negeri Malaysia mengatakan pernyataan seperti itu berpotensi merusak hubungan bilateral baik antara kedua negara.
“Ini kedua kalinya (Aquilino) Pimentel Jr membuat pernyataan tak berdasar terkait Sabah,” kata kementerian seperti dilansir Straits Times, Sabtu, 21 Juli 2018.
Kemenlu Malaysia melanjutkan pernyataan itu bisa mengganggu upaya-upaya memperkuat hubungan bilateral yang tidak hanya penting bagi kedua negara tapi juga bagi regional.
Kepala Daerah Sabah, M Shafie Apdal, juga mengecam pernyataan Pimentel Jr itu.

Menurut Shafie, Filipina bakal memasuki masa pemilu namun tidak bijak untuk menggunakan isu ini untuk meraup dukungan suara publik.

Suasana bawah laut di Seaventures Dive Rig, Sabah, Malaysia. Lingkungan bawah laut resor ini adalah rumah bagi lebih dari 3.000 spesies ikan dan 500 jenis karang. Mercury Press.
“Sebagai bagian dari ASEAN, kita bekerja sama sebagai mitra. Tapi mereka juga harus sensitif terhadap isu yang penting bagi kami bangsa Malaysia,” kata Shafie.
Menurut Shafie, Komisi Cobbold telah menggelar referendum dalam proses pembentukan Malaysia. Ketika itu, Sabah dan Sarawak memilih bergabung ke dalam federasi Malaysia.
Seperti diberitakan, Pimentel Jr mengatakan kepada media bahwa seharusnya ada cara yang bisa diterima dunia internasional untuk mengakui klaim Filipina atas Sabah.
Seperti diberitakan Rappler, Pimentel adalah anggota dari Komite Konsultasi bentukan Presiden Duteteuntuk menyiapkan draf konstitusi berbentuk federal. Nantinya, Filipina bakal memiliki 12 negara bagian. Sabah, menurut Pimentel, bakal menjadi negara bagian ke-13.
“Tidak hanya Sabah, tapi juga wilayah Scarborough, Benham Rise, dan Spratlys,” kata Pimentel sambil menyebut sejumlah wilayah-wilayah yang berada di wilayah sengketa Filipina dan Cina.

Credit tempo.co

Cegah Agresi AS, China Didesak Percepat Pengembangan Nuklir

BEIJING - China harus mempertimbangkan kembali ukuran "cukup" dari persediaan senjata nuklirnya untuk menakut-nakuti para penyerang potensial. Demikian editorial yang diturunkan media milik negara Global Times China, merujuk pada sikap agresif Amerika Serikat (AS) di Laut China Selatan dan masalah Taiwan.

"Salah satu pelajaran yang harus dipelajari China dari pertemuan Donald Trump-Vladimir Putin adalah Washington menghormati kekuatan militer di tempat pertama dan persediaan senjata nuklir, khususnya," begitu bunyi editorial surat kabar yang berafiliasi dengan Partai Komunis China.

Artikel ini menunjukkan bahwa persenjataan nuklir Rusia berada di belakang rasa hormat kepada AS dan mungkin satu-satunya alasan yang sebelumnya telah menghalangi keterlibatan NATO dalam konflik terbuka di Ukraina dan Suriah dengan Rusia.

"Hanya dengan melihat sikap agresif AS di Laut Cina Selatan dan masalah Taiwan, kita tahu bahwa kekuatan nuklir China 'jauh dari cukup.' Bagian dari arogansi strategis AS mungkin datang dari keunggulan nuklir absolutnya," editorial itu memperingatkan seperti dikutip dari Russia Today, Minggu (22/7/2018).

Editorial itu menambahkan bahwa suatu hari nanti Washington akan mengubah arogansi ini menjadi provokasi militer yang melibatkan China.

"Dengan demikian, meningkatkan pengembangan senjata nuklir untuk menunjukkan tekad untuk membela kepentingan nasional intinya harus menjadi prioritas utama bagi negara," artikel itu menekankan.

Sementara Moskow dan Washington adalah hegemoni nuklir global dengan jumlah hulu ledak, Beijing tertinggal di belakang dua kekuatan di klub nuklir. China memiliki sekitar 270 hulu ledak dibandingkan dengan beberapa ribu hulu ledak AS dan Rusia yang kuat, menurut laporan International Peace Research Institute (SIPRI) 2017.

Beijing perlahan-lahan meningkatkan jumlah hulu ledak dan saat ini mengembangkan Dongfeng-41 (DF-41) - rudal balistik jarak jauh yang mungkin mampu menyerang target potensial di seluruh dunia. Namun, tidak jelas kapan senjata baru itu akan digunakan.

Terlepas dari perang perdagangan yang baru-baru ini terjadi antara kedua kekuatan itu, pasukan China dan AS telah lama terlibat perang dingin di perairan Laut China Selatan yang diperselisihkan, yang diklaim Beijing sebagai wilayah nasionalnya.

Terlepas dari kenyataan bahwa AS bukan merupakan salah satu negara penuntut, Washington bersikeras bahwa wilayah tersebut harus tetap perairan internasional. Washington secara rutin mengirim misi "kebebasan navigasi", yang meliputi kapal perang dan pengebom, ke wilayah itu, yang mengundang kemarahan dari Beijing.

Taiwan adalah titik panas lain dalam hubungan AS-Cina, karena pulau itu mencari otonomi yang lebih luas dan bahkan kemerdekaan dari China daratan. Washington mengakui kebijakan "Satu Cina" pemerintah China, yang menetapkan integritas negara, tetapi itu tidak menghentikannya melakukan manuver yang agak provokatif di wilayah tersebut. Dalam contoh lain, Departemen Luar Negeri AS memberi izin penjualan teknologi kapal selam ke Taiwan.

Credit sindonews.com

Rusia Minta AS Bebaskan Warganya yang Dituding Spionase

Sergei Lavrov

Foto: EPA

Maria Butina ditangkap atas tuduhan kegiatan terselubung demi kepentingan asing

CB, MOSKOW -- Pemerintah Rusia meminta Amerika Serikat (AS) membebaskan warganya, Maria Butina (29 tahun), yang ditangkap atas tuduhan melakukan spionase. Menurut Rusia, tuduhan yang dilayangkan kepada Butina palsu.

Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov ketika menjalin percakapan via telepon dengan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pada Sabtu (21/7).

"Lavrov telah menunjukkan bahwa langkah Pemerintah AS, yang menangkap warga negara Rusia, Butina, yang didasarkan pada tuduhan palsu, tidak dapat diterima dan bahwa ia harus dibebaskan sesegera mungkin," kata Kementerian Luar Negeri Rusia dalam sebuah pernyataan, dikutip laman kantor berita Rusia TASS.

Butina, seorang aktivis dan anggota dewan asosiasi publik Rusia "The Right to Guns", ditangkap di Washington pada 15 Juli. Ia menghadapi tuduhan konspirasi dan melakukan kegiatan terselubung demi kepentingan asing.

Butina dituding bekerja dengan seorang pejabat Rusia dan dua warga AS yang belum teridentifikasi. Mereka diyakini berupaya menyusup ke organisasi pro-senjata di AS dan mempengaruhi kebijakan luar negeri AS terhadap Rusia.

Awal pekan ini, Biro Investigasi Federal (FBI) mengatakan Butina memasuki AS pada Agustus 2016. Ia datang menggunakan visa pelajar dan mengambil studi di American University. Ia menerima gelar master dalam hubungan internasional pada Mei lalu.

Selain membahas soal Butina, Lavrov dan Pompeo juga membicarakan tentang cara-cara meningkatkan hubungan bilateral dengan dasar kesetaraan serta saling menguntungkan. Itu merupakan diskusi lanjutan setelah Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu di Helsinki, Finlandia, pada Senin lalu.

Credit republika.co.id

Rusia Tembak Jatuh Drone di atas Pangkalan Militer di Suriah

MOSKOW - Rusia menyatakan, sistem pertahanan udara mereka di pangkalan udara Hmeymim di Suriah telah menembak jatuh sebuah drone. Pesawat tanpa awak itu ditembak jatuh ketika hendak melakukan patroli di atas basis militer Rusia di Suriah.

Kepala pusat Rusia untuk rekonsiliasi Suriah, Mayor Jenderal Alexei Tsygankov menyatakan, drone yang ditembak itu diluncurkan dari wilayah yang dikuasai oleh pemberontak Suriah, di Provinsi Latakia.

"Kemarin, sarana kontrol ruang udara dari pangkalan udara Rusia Hmeymim melihat sebuah drone diluncurkan dari daerah yang dikendalikan oleh kelompok-kelompok bersenjata ilegal di utara provinsi Latakia," kata Tsygankov, seperti dilansir Tass pada Minggu (22/7).

"Sistem pertahanan udara kemudian menembak jatuh target ketika mendekati pangkalan udara. Tidak ada korban maupun kerusakan. Pangkalan udara Rusia Hmeymim beroperasi dalam mode terjadwal," sambungnya.

Menurut Tsygankov, pemberontak Suriah terus melanggar gencatan senjata di zona eskalasi es di Idlib. Dia menyebut, basis militer pemerintah Suriah dan daerah pemukiman yang terletak di dekat garis gencatan senjata di provinsi Latakia, Aleppo dan Hama mendapat tembakan mortir dan artileri setiap harinya.

Tsygankov menambahkan, negosiasi yang diselenggarakan oleh pusat Rusia untuk rekonsiliasi Suriah sedang berlangsung dengan para tetua setempat dan para pemimpin pemberontak di zona de-eskalasi di barat daya Suriah.

"Sebagai hasil dari pembicaraan, tiga tank, satu senjata anti-pesawat, empat mortir, satu howitzer, empat senapan mesin kaliber besar dan sejumlah besar amunisi berbagai ukuran telah diserahkan dalam 24 jam terakhir," tukasnya.

Credit sindonews.com

Tolak Izin Pembangunan Masjid, Walikota Prancis Didenda

Ilustrasi. (REUTERS/ Dinuka Liyanawatte)

Jakarta, CNN Indonesia -- Seorang walikota di Prancis didenda karena menolak memberi izin pembangunan sebuah masjid. Surat kabar Prancis, Le Parisien mengabarkan Wali Kota Mantes-la-Ville, Cyril Nauth didenda karena menolak izin konstruksi sebuah masjid pada 11 Juli lalu.

Pada Rabu (18/7), Cyril Nauth tidak saja dikenakan denda sebesar 3.000 euro (sekitar Rp50 juta), tetapi juga diberi perpanjangan satu bulan untuk memberi izin pembangunan masjid di Kota Mantes-la-Ville, sekitar 52 kilometer arah barat laut Ibu Kota Paris.

Jika sang wali kota tidak mematuhi perintah hakim Pengadilan Administrasi Versaille, maka dia akan dikenakan denda tambahan sebesar 150 euro (sekitar Ro2,5 juta) setiap hari sejak batas waktu.

Dilansir Eurasiareview, Minggu (22/7), Asosiasi Muslim Mantes Selatan, melalui ketuanya, Abdelaziz El Jaohari menyambut baik keputusan hakim Pengadilan Administrasi Versaille tersebut.

"Untuk alasan dogmatis, wali kota telah menahan prosedur yang panjang dan mahal dengan menginjak-injak hukum yang mendasar. Ribuan euro yang dihabiskan wali kota dalam prosedur ini seharusnya bisa digunakan untuk pelayanan masyarakat yang sangat dibutuhkan saat ini. Kami akan bertekad untuk menjaga koeksistensi warga dan melawan ekstremisme dari manapun mereka berasal," kata El Jaohari seperti dilansir eurasiareview.

Saat ini diperkirakan terdapat sekitar 2.300 masjid di seluruh Prancis dan rencananya akan menambah 200-250 masjid lagi.

Credit cnnindonesia.com

Presiden Xi janjikan hubungan lebih kuat dengan Afrika

Presiden China Xi Jinping. (REUTERS/Lintao Zhang)

Dakar (CB) - Presiden China Xi Jinping berjanji memperkuat hubungan ekonomi dengan Afrika saat ia berada di Senegal untuk memulai lawatannya ke beberapa negara di benua tersebut.

Xi tiba di Senegal pada Sabtu untuk lawatan dua hari guna menandatangani perjanjian bilateral, demikian seperti dilansir Reuters.

Dari Senegal, ia juga akan mengunjungi Rwanda dan Afrika Selatan, untuk kemudian menghadiri konferensi tingkat tinggi negara-negara BRICS: Brazil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan.

Afrika merupakan benua yang sudah dibanjiri pinjaman murah dari China sebagai ganti mineral dan proyek-proyek konstruksi.

China sekarang melakukan perdagangan lebih banyak dengan Afrika daripada negara lain, dan perhatiannya yang konsisten dengan benua itu, kontras dengan Amerika Serikat. Presiden Donald Trump memperlihatkan sedikit ketertarikannya dengan Afrika.

Kunjungan tersebut merupakan lawatan pertama Xi ke Afrika Barat sebagai presiden, tetapi lawatan keempat ke Afrika, katanya dalam jumpa pers bersama dengan Presiden Senegal Macky Sall setelah pertemuan ketiga mereka.

"Tiap kali saya datang ke Afrika, saya melihat dinamisme benua ini dan aspirasi rakyatnya untuk pembangunan," kata Xi. "Saya sangat percaya akan masa depan hubungan China-Afrika."

Sebelumnya Xi disambut pejabat tinggi dan ratusan orang yang mengibarkan bendera-bendera China dan Senegal serta mengenakan kemeja bergambar wajah kedua pemimpin itu.

Afrika sedang giat membangun proyek-proyek prasarana, dikelola dan dengan murah didanai China, bagian dari inisiatif "Sabuk dan Jalan" yang Xi prakarsai untuk membangun jejaring transpor menghubungkan China lewat darat dan laut ke Asia Tenggara, Asia Tengah, Timur Tenegah, Eropa dan Afrika.

China telah menjanjikan pinjaman senilai 126 miliar dolar AS untuk rencana yang dipuji para pendukungnya sebagai sumber keuangan vital untuk dunia berkembang itu.

Di Senegal, pinjaman China digunakan untuk mendanai jalan bebas hambatan yang menghubungkan ibu kota Dakar ke Touba, kota utama keduanya, dan bagian dari kawasan industri di Semenanjung Dakar.

Duta besar China untuk Senegal Zhang Xun, seperti dikutip media lokal pada Maret, mengatakan total investasi China di negara itu mencapai 100 juta dolar tahun 2017.

"Senegal memandang positif peran China di Afrika," kata Sall dalam jumpa pers itu. "Demi sumbangannya bagi perdamaian, stabilitas dan sejajar ... untuk membiayai anggaran."

Tetapi, pengeritik mengatakan Afrika membebani dirinya dengan berhutang kepada China yang diperkirakan nilainya puluhan miliar dolar, dan benua itu akan bersusah payah mengembalikan hutangnya. Hal itu dapat membuat negara-negara Afrika tak mempunyai pilihan selain menyerahkan saham-saham dalam aset-aset strategis mereka kepada China.

Para pejabat AS telah memperingatkan bahwa sebuah pelabuhan di Djibouti, negara kecil di Tanduk Afrika, dapat mengalami nasib ini, walaupun Djibouti menolak ketakutan itu. Di negara tersebut, AS dan Prancis memiliki pangkalan militer.

Di Guinea, sementara itu, salah satu negara termiskisn di dunia, China memberikan pinjaman senilai 20 miliar dolar AS kepada pemerintah sebagai ganti untuk konsesi bijih alumunium.

Selain perdagangan dan mineral, China juga memandang Afrika sebagai sumber dukungan politik. Diplomasi China, sejak Mei tahun ini, berhasil mengajak tiap negara Afrika kecuali Swaziland untuk memutus hubungan dengan Taiwan, negeri yang dipandang Beijing sebagai provinsinya yang membangkang.

Credit antaranews.com

Qatar Bakal Borong Sistem Senjata Rusia, untuk Apa?

Sistem prtahanan udara S-400 Triumph menggunakan radar yang dapat mendeteksi sasaran sejauh 600 km dan dilengkapi empat macam rudal yang berbeda jangkauannya, yaitu rudal 40N6 dengan jangkauan 400 km, rudal 48N6 dengan jangkauan 250 km, rudal 9M96E dan 9M96E2 dengan jangkauan 40 km dan 120 km. Vitaliy Nevar/TASS

CB, Moskow – Pemerintah Rusia dan Qatar sedang mendiskusikan rencana pembelian sistem anti-serangan udara S-400 kepada Doha.

Duta besar Rusia untuk Qatar, Nurmakhmad Kholov, membenarkan adanya rencana pembelian sejumlah sistem senjata Rusia oleh negara teluk itu. Ini seperti senjata kecil berupa senapan serbu Kalashnikov dan senjata anti-tank.
“Ada pembicaraan soal pembelian senjata sistem pertahanan udara S-400 dan sebagainya namun belum mencapai kesimpulan kongkrit,” kata Kholov seperti dilansir Reuters mengutip media TASS, Sabtu, 21 Juli 2018.
Rencana Qatar untuk membeli sejumlah sistem pertahanan buatan Rusia juga dilansir media Russia Today. Menurut media ini, Qatar juga menjajaki pembelian sistem peluncur granat, dan rudal anti-tank Kornet.
Pada awal tahun, Dubes Qatar untuk Rusia, Fahad bin Mohammed Al-Attiyah, mengatakan proses negosiasi pembelian senjata S-400, yang dikenal cukup akurat untuk mengejar pesawat tempur musuh, sedang berada pada tahapan maju.

Sistem rudal Kornet Anti-Tank, TOS-1 Peluncur roket, peluncur granat IGS-30 dan senapan mesin AK-103 Kalashnikov.
Qatar, menurut Fahad, menjalin kerja sama secara lebih luas dengan Rusia termasuk pelatihan pasukan dan membangun koneksi dengan jaringan intelijen.
Rencana pembelian S-400 ini mendapat tanggapan dari Arab Saudi. “Arab Saudi akan siap untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menghancurkan sistem pertahanan ini termasuk lewat aksi militer,” kata Raja Salman dalam surat yang ditujukan kepada Presiden Prancis, Emmanuel Macron, seperti dilansir media Le Monde beberapa waktu lalu.

Saudi dan Qatar sedang terlibat pertikaian politik terkait dukungan Doha terhadap Iran. Saudi dan Iran sedang berperang di Yaman dengan masing-masing mendukung pasukan Houthi dan pemerintah.
Menanggapi ini, kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan Riyadh tidak dalam posisi untuk mendikte Doha. “Pembelian perlengkapan militer merupakan keputusan terkait kedaulatan yang tidak terkait negara lain,” kata Mohammed bin Abdulrahman al-Thani seperti dilansir Al Jazeera.
Sistem rudal canggih S-400, Menurut Russia Today, dijuluki ‘Growler’ oleh NATO. Sistem rudal anti-serangan udara ini mampu melacak dan mengejar serangan pesawat jet tempur dan rudal secara bersamaan hingga jarak 250 kilometer untuk target yang bergerak lambat dan 60 km untuk rudal balistik yang memiliki kecepatan hingga 4800 meter per detik. Sistem ini merupakan upgrade dari S-300. Namun, Rusia juga memiliki sistem S-500 yang tidak dijual ke negara lain.

Credit tempo.co

Amerika Serikat Percepat Penjualan Senjata ke Seluruh Dunia

Deretan senjata laras panjang dipajang dalam rak sebuah toko senjata di Amerika Serikat.

Foto: notanothernewenglandsportsblog.blogspot.com

Presiden Donald Trump menilai impor senjata jadi cara menumbuhkan ekonomi AS.

CB, WASHINGTON -- Amerika Serikat (AS) sedang berupaya mempercepat penjualan senjatanya di tingkat global. Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Kerja Sama Keamanan Pertahanan AS Letjen Charles Hooper.

Hooper mengatakan sejak awal tahun hingga saat ini, AS telah menandatangani kesepakatan penjualan senjata senilai 46,9 miliar dolar AS dengan berbagai mitranya. Bila kesepakatan terlaksana sepenuhnya, nilai penjualan senjata AS akan meningkat cukup signifikan bila dibandingkan tahun lalu yang hanya mencapai 41,9 miliar dolar AS.

"Ekspor pertahanan baik untuk keamanan nasional kita, kebijakan luar negeri kita serta bagus untuk keamanan ekonomi kita. Dan sebagaimana pemerintah dan kepemimpinan kami katakan, keamanan ekonomi adalah keamanan nasional," kata Hooper ketika berbicara di British Famborough International Airshow, seperti dikutip laman Newsweek.

Hooper menilai, dengan potensi perang dagang yang tengah dihadapi AS, industri pertahanan mungkin akan mengalami tekanan pada tahun-tahun mendatang. Namun ia mengaku tak terlalu mengkhawatirkan hal tersebut.

"Saya telah berbicara dengan banyak mitra kami dari seluruh dunia dan banyak dari mereka tetap yakin bahwa solusi AS untuk masalah keamanan mereka adalah solusi yang mereka cari dan solusi terbaik untuk masalah mereka," kata Hooper.

Presiden AS Donald Trump memang tengah mendorong industri pertahanan AS agar menjual lebih banyak senjata ke berbagai negara. Menurut Trump, hal itu merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan perekonomian AS.

The Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), pada Maret lalu, merilis data tentang ekspor-impor persenjataan secara global dalam kurun lima tahun terakhir, yakni antara 2013 hingga 2017. Data tersebut menunjukkan Timur Tengah menjadi pasar utama penjualan senjata oleh AS dan Eropa.

SIPRI mengatakan, transfer global sistem persenjataan utama antara 2013 hingga 2017 meningkat sebesar 10 persen dibandingkan periode lima tahun sebelumnya. Di antara dua periode yang telah dicatat Sipri, AS sebagai salah satu eksportir senjata terbesar di dunia, meningkatkan penjualannya sebesar 25 persen.

Berdasarkan data SIPRI, senjata-senjata produksi AS telah dikirim ke 98 negara. Namun sebagian besar pasokan senjatanya dikirim ke Timur Tengah yang masih dibekap konflik. Sipri mengatakan Timur Tengah menyumbang 32 persen impor senjata secara global.

Antara 2013 hingga 2017, impor senjata ke Timur Tengah telah naik berlipat ganda. Selain AS, Inggris dan Prancis juga menjadi pemasok persenjataan ke wilayah tersebut. Adapun negara yang menjadi pelanggan utama ketiga negara tadi adalah Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Mesir.

Credit republika.co.id

Cina Bangun Armada Kapal Selam Nirawak, Incar Kapal Amerika

Pemerintah Cina membangun armada kapal selam nirawak dengan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk mengimbangi pergerakan pasukan AS di Laut Cina Selatan dan Samudra Pasifik Barat. SCMP

CB, Beijing – Militer Cina mengembangkan kapal selam cerdas nirawak, yang bakal diluncurkan pada awal 2020. Kapal selam yang dibuat dengan biaya relatif lebih murah dibandingkan kapal selam konvensional berawak ini diproyeksikan untuk melakukan serangkaian misi.

“Misinya seperti melakukan pengintaian musuh, pemasangan ranjau hingga melakukan serangan kamikaze terhadap kapal musuh,” begitu diansir media SCMP mengutip sejumlah ilmuwan yang merancang sistem kecerdasan buatan untuk kapal selam ini, Ahad, 22 Juli 2018.
Kapal selam nirawak ini tidak ditujukan untuk menggantikan sepenuhnya keberadaan kapal selam berawak. Rencananya, kapal selam ini ditujukan untuk mengimbangi pergerakan angkatan laut Barat seperti Amerika Serikat di kawasan laut strategis seperti Laut Cina Selatan dan Samudra Pasifik Barat.

Cina telah membangun pusat pengetesan terbesar di dunia untuk kapal drone di Kota Zhuhai, Guangdong. Pemerintah juga membangun sistem pendukung berbasis Kecerdasan Buatan, Artificial Intelligence, untuk para komandan kapal selam.
“System ini dibangun untuk membantu para kapten kapal membuat keputusan akurat secepat mungkin dalam situasi tempur,” begitu dilansir SCMP.
Sistem kapal selam nirawak ini dirancang untuk menjadi bagian terintegrasi dengan sistem persenjataan militer otonom atau berawak baik di darat, udara, laut dan luar angkasa untuk mencapai target yang diinginkan.

Kapal selam nirawak cerdas ini tidak dikendalikan oleh operator di dalamnya. Kapal-kapal selam ini keluar pangkalan untuk melakukan tugasnya lalu kembali ke pangkalan. Kapal ini bisa melakukan kontak dengan komandan di pangkalan untuk mengupdate informasi.
“Tapi didesain sepenuhnya untuk menyelesaikan misi tanpa intervensi manusia,” kata ilmuwan yang tidak disebutkan namanya kepada SCMP.
Cina saat ini memiliki versi awal kapal selam nirawak yang relatif berukuran kecil. Proses peluncuran dan kembalinya kapal selam ke pangkalan masih membutuhkan bantuan kapal yang lebih besar. Daya jangkau dan daya angkutnya juga relatif minim.
Versi generasi kedua yang sedang dibangun ini berukuran jauh lebih besar dibandingkan versi awal. Kapal selam cerdas nirawak lanjutan ini mampu membawa berbagai perlengkapan serius untuk kegiatan pemantauan, rudal dan torpedo. Sumber energinya berasal dari mesin diesel atau jenis energi lain yang bisa menyuplai energi hingga berbulan-bulan.
Kapal selam nirawak cerdas generasi kedua ini bakal bisa bergerak secara dinamis menyesuaikan dengan kondisi laut yang kompleks, menghindari deteksi radar musuh, berubah arah, dan mampu membedakan kapal militer dengan sipil secara otomatis, hingga mencapai posisi yang diperintahkan.
Seperti diberitakan Reuters, Komando Pasifik AS kerap melakukan latihan di Cina Selatan dengan menggunakan berbagai jenis kapal tempur sejak tahun lalu. Ini dilakukan untuk menantang klaim sepihak Cina atas wilayah laut luas, yang bernilai ekonomi dan strategis ini.

Credit tempo.co

CIA Sebut Cina Gelar Perang Dingin terhadap AS, seperti Apa?

Presiden AS Donald Trump dan istrinya Melania mengunjungi Forbidden City didampingi Presiden Cina, Xi Jinping serta istrinya Peng Liyuan di Beijing, Cina, 8 November, 2017. REUTERS/Jonathan Ernst

CB, Colorado – Badan Intelijen Amerika Serikat mengatakan tujuan dari operasi pengaruh Cina di seluruh dunia adalah menggantikan AS sebagai negara adidaya terdepan atau ‘leading superpower’.

Deputi Asisten Direktur Pusat Misi Asia Timur CIA, Michael Collins, mengatakan Presiden Cina, Xi Jinping, dan pemerintahannya melakukan ‘perang dingin’ terhadap AS.
“Menggunakan apa yang mereka katakan sendiri dan apa yang Xi katakan, saya ingin menyatakan secara definisi apa yang mereka lakukan terhadap kita adalah bentuk perang dingin,” kata Collins saat berbicara di Aspen Security Forum dalam sesi kemunculan Cina seperti dilansir Sabtu, 21 Juli 2018.
Collins melanjutkan,”Perang dingin ini tidak seperti yang terjadi pada Perang Dingin sebelumnya tapi secara definisi ini adalah perang dingin.”
Menurut Collins, Cina melakukan ini dengan cara memanfaatkan berbagai sarana kekuatannya baik secara terbuka atau tersembunyi, publik dan privat, ekonomi dan militer, untuk melemahkan posisi negara pesaing tanpa meski terjadi konflik terbuka. “Cina tidak ingin terjadi konflik,” kata Collins.
Pernyataan Collins ini senada dengan pernyataan Direktur FBI, Christopher Wray, dan Direktur Intelijen Nasional, Dan Coats, yang menunjuk Cina merupakan bahaya nyata terhadap kepentingan AS saat ini.
“Pada akhirnya, mereka ingin setiap negara di dunia mendukung kepentingan Cina,” kata Collins. Dia mengacu kepada pernyataan Xi , yang dicantumkan dalam konstitusi Cina, bahwa negara Tirai Bambu itu menjadi tantangan global terbesar yang dihadapi AS saat ini.

Menurut Collins, Cina berkompetisi dengan jauh melebihi dengan apa yang dapat dilakukan Rusia. “Saya pikir, dari perspektif kontra-intelijen, Cina mewakili ancaman terbesar, paling menantang dan signifikan terhadap AS sebagai negara.”
Saat ini, seperti dilansir Reuters, AS dan Cina terlibat perang dagang, yang terjadi sejak awal Juli 2018. Cina membalas pengenaan tarif 10 – 25 persen atas barang impor dari AS senilai sekitar US$34 miliar atau sekitar Rp487 triliun.
Menurut Collins,”Ini merupakan upaya menyeluruh Cina sebagai sebuah negara. Ini berupa spionase ekonomi dan spionase tradisional. Ini berupa agen intelijen tradisional dan nontradisional. Ini berupa sumber daya orang dan teknologi siber.”
Menurut Collins, pemerintah AS harus menetapkan Cina sebagai kompetitor atau musuh dalam konteks pencurian rahasia bisnis dan penelitian akademis. “Ini adalah garis batas,” kata dia.

Credit tempo.co

Inggris Isyaratkan Akan Kirim Kapal Induk ke Laut China Selatan

GLASGOW - Militer Kerajaan Inggris mengisyaratkan akan mengirim kapal induk HMS Queen Elizebth ke Laut China Selatan. Hal telah dibahas dengan militer Australia di saat pengaruh militerisasi China di kawasan sengketa itu terus menguat.

Menteri Pertahanan Australia Marise Payne dan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop telah mendiskusikan operasi angkatan laut bersama di wilayah Pasifik bersama Menteri Pertahanan Inggris Gavin Williamson, Jumat kemarin.

Williamson dan Payne mengunjungi galangan kapal BAE Systems di Clyde di Glasgow untuk meninjau kapal fregat Type 26 terbaru yang dibeli Australia bulan lalu dalam kesepakatan senilai 20 miliar poundsterling. Mereka juga menyambangi pangkalan kapal selam nuklir Inggris di Faslane.

Dalam konferensi pers bersama di Edinburgh, termasuk dengan Menteri Luar Negeri Inggris yang baru, Jeremy Hunt, Bishop mengatakan telah terjadi perubahan yang jelas dalam hubungan kekuatan besar yang telah memicu tingkat volatilitas global yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Tak ada yang menyinggung militerisasi China di pulau-pulau sengketa di Laut China Selatan dalam konferensi pers tersebut. Namun, Bishop membahas soal tantangan terhadap "norma dan konvensi" internasional di kawasan Pasifik.

Sedangkan Payne mengatakan ada ancaman yang jelas terhadap "kawasan internasional berbasis aturan".

Keempat menteri itu menyatakan, ancaman yang ada telah membenarkan kerja sama pertahanan dan keamanan yang lebih besar antara Inggris dan Australia, yang didukung oleh peningkatan pos-pos diplomatik Inggris di negara-negara Pasifik selatan seperti Tonga dan Vanuatu.

"Pada titik kritis dalam urusan dunia, kami merasa sangat penting bagi negara-negara yang berpikiran sama untuk bergabung bersama untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas," kata Bishop, dikutip The Guardian, Sabtu (21/7/2018).

"Kami tidak dapat lebih senang bahwa Inggris akan mengambil peran yang semakin meningkat di Indo-Pasifik," katanya lagi.

Mengacu pada meningkatnya ancaman dari kapal selam di Pasifik, yang dioperasikan oleh negara yang tak disebutkan namanya, Williamson menyoroti keputusan Australia untuk membeli sembilan kapal fregat Type 26, yang tengah dibangun oleh BAE di Adelaide, dan diganti namanya oleh Angkatan Laut Australia sebagai kapal Hunter-class.

"Kami sudah mulai melihat perubahan langkah dalam hubungan kami," katanya.

“Untuk pertama kalinya sejak 2013, Inggris telah mengerahkan kapal ke wilayah Pasifik. Kami memiliki tiga tahun ini, dan ini bukan sesuatu yang ingin kami lihat sebagai kilat, tetapi sebenarnya komitmen untuk wilayah yang terus maju selama beberapa tahun mendatang," lanjut Williamson.

“Kami sangat berharap dan akan bekerja sama dalam menyebarkan HMS Queen Elizabeth ke Pasifik dan mudah-mudahan berlayar berdampingan dengan kapal-kapal Australia," ujarnya.

"Dan kami ingin memastikan bahwa semua orang di seluruh dunia memahami bahwa kedua negara besar ini adalah sekutu terbesar," imbuh dia.

Credit sindonews.com