Kamis, 22 September 2016

Bekas Bos NATO Minta AS Jadi Polisi Dunia untuk Lawan Putin

WASHINGTON - Bekas Kepala NATO, Anders Fogh Rasmussen, telah meminta Amerika Serikat (AS) agar bertindak sebagai polisi dunia untuk melawan otokrat seperti Presiden Rusia, Vladimir Putin. Komentar mantan bos NATO itu dibuat dalam sebuah editorial untuk Wall Street Journal.

Menurutnya, hanya AS yang memiliki kredibilitas menjadi polisi dunia untuk memulihkan ketertiban. ”(Seperti) seorang petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan api konflik, dan semacam walikota, cerdas dan logis untuk memimpin pembangunan kembali,” tulis Rasmussen.

Menurutnya, AS yang kuat dibutuhkan untuk melawan Putin yang dia sebut “otokrat”. Dia juga menambahkan bahwa Rusia terobsesi membangun kembali kekaisaran Uni Soviet yang hilang.

Bekas Sekjen NATO yang juga mantan Perdana Menteri Denmark ini mengatakan bahwa AS memiliki potensi dan kebesaran moral untuk menghentikan slide dalam kekacauan.

”Dunia membutuhkan seorang polisi seperti itu jika kebebasan dan kemakmuran yang menang melawan kekuatan penindas, dan satu-satunya kandidat yang mampu, yang dapat diandalkan dan diinginkan untuk posisi itu adalah Amerika Serikat,” lanjut tulisan Rasmussen.

Dia juga memuji AS untuk kepemimpinan internasional berbasis aturan yang diciptakan setelah Perang Dunia II dan yang menjamin periode dunia periode belum pernah terjadi sebelumnya, yakni perdamaian, kemajuan dan kemakmuran.

Rasmussen terus memuji AS tanpa mempertimbangkan fakta bahwa sejak awal milenium baru, AS telah terlibat dalam perang yang jadi bencana seperti di perang di Afghanistan, Irak, Libya dan wilayah kesukuan Pakistan. AS juga sampai saat ini belum berhasil memerangi kelompok Islamic State atau ISIS di Timur Tengah.

Pada 2015, sebuah studi kelompok Physicians for Social Responsibility yang berbasis di Washington DC mengatakan bahwa korban tewas dari 10 tahun “Perang Melawan Teror” yang dikobarkan AS sejak serangan 9/11 mencapai setidaknya 1,3 juta orang dan berpotensi mencapai 2 juta orang.

Meskipun ada catatan statistik mengerikan, Rasmussen tetap mengklaim bahwa AS AS sedang mencari perdamaian di seluruh dunia.

”Hanya Amerika yang memiliki kebesaran materi untuk menghentikan slide dalam kekacauan, hanya Amerika yang memiliki kebesaran moral untuk melakukannya, bukan demi kekuasaan, tapi demi perdamaian,” puji Rasmussen, dalam editorial hari Rabu (21/9/2016).

Credit Sindonews

Indonesia Cari Bantuan AS untuk Danai Pangkalan Militer di Natuna

JAKARTA - Indonesia sedang mencoba mencari bantuan Amerika Serikat (AS) untuk mendanai upgrade Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL) di Ranai di Pulau Natuna Besar, Laut China Selatan. Upgrade itu akan memperkuat kehadiran Angkatan Laut Indonesia di Laut China Selatan dan Selat Sunda.

Sekelompok delegasi dari lima petugas senior TNI-AL saat ini berada di AS untuk mengeksplorasi kemungkinan memperoleh pembiayaan Washington melalui program foreign military financing (FMF).

Menurut laporan IHS Jane, sekelompok delegasi itu diundang di bawah Washington's Distinguished Visitor Orientation Tour (DVOT). Mereka juga akan melakukan kunjungan di beberapa kota untuk mempelajari instalasi Angkatan Laut AS dan fasilitas pelatihan termasuk Quantico di Virginia dan San Diego di California. Kunjungan berlangsung selama dua minggu sampai akhir September 2016.

Dalam laporannya, IHS Jane juga mengutip sebuah transkrip dari pertemuan antara Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo, dengan Komisi I DPR RI (Komisi untuk Pertahanan, Intelijen dan Hubungan Luar Negeri) pada Februari 2016 yang mengungkapkan bahwa Indonesia berencana untuk mencari lokasi pangkalan untuk kapal selam ketiga di Natuna.

Selain untuk memperkuat pangkalan militer Indonesia di Natuna, Laut China Selatan, hasil dari FMF juga sedang direncanakan untuk meng-upgrade pangkalan militer Indonesia lainnya, seperti di Piabung, Lampung, yang terletak di dekat Selat Sunda.

Masih menurut laporan IHS Jane yang dikutip semalam (21/9/2016), upaya mencari bantuan FMF dari AS itu juga akan dilakukan secara resmi oleh Departemen Pertahanan Indonesia kepada Departemen Pertahanan AS atau Pentagon di lain waktu.

Credit Sindonews

Mesir pada Israel: Berdamailah dengan Palestina!

NEW YORK - Mesir menyatakan, jika Israel ingin memiliki catatan bagus dalam sejarah Timur Tengah, maka mereka harus segera berdamai dengan Palestina. Pernyataan itu disampaikan oleh Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi.

Berbicara saat menyampaikan Sidang Umum PBB, Sisi memiliki pesan khusus kepada pemerintah dan masyarakat Israel. Sisi mengatakan, konflik antara Israel dan Palestina adalah salah satu penyebab tidak stabilnya situasi di Timur Tengah.

Oleh karena itu, pemimpin Mesir itu menyerukan pemerintah Israel untuk segera menyelesaikan perjanjian damai dengan Palestina, guna menstabilkan situasi di kawasan. Jika itu terjadi, maka Israel akan memiliki catatan bagus dalam sejarah Timur Tengah.

"Izinkan saya untuk berbicara di luar dari pidato yang sudah ditulis. Saya memiliki pesan khusus untuk para pemimpin dan juga rakyat Israel," kata Sisi dalam pidatonya, seperti dilansir Al Arabiya pada Rabu (21/9).

"Kita memiliki kesempatan nyata untuk menulis sebuah halaman yang cerah dalam sejarah di wilayah kita, untuk bergerak ke arah perdamaian," ucapnya, merujuk pada upaya damai Israel dan Palestina.

Mesir, sebagai negara Arab pertama yang berdamai dengan Israel, telah meningkatkan diplomasi selama beberapa bulan terakhir untuk mencoba memulai kembali perundingan perdamaian Israel-Palestina. Perundingan damai Israel dan Palestina terakhir berlangsung pada awal 2014 lalu.

Credit Sindonews

Pertamina Ingin Tanjung Uban Jadi Pusat Blending Minyak Asia

Bisnis blending minyak di masa depan memiliki prospek yang menjanjikan. Alasannya, kebutuhan BBM di regional Asia diprediksi akan terus bertumbuh. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Jakarta, CB -- PT Pertamina (Persero) akan menyulap terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) di Tanjung Uban, Kepulauan Riau menjadi kompleks fasilitas blending minyak demi mengurangi ketergantungan akan impor BBM. Namun dalam jangka panjang, perusahaan berharap bisa menjadikan Tanjung Uban sebagai salah satu pusat kegiatan blending minyak utama di kawasan Asia Pasifik.

Vice President Integrated Supply Chain (ISC) Pertamina, Daniel Purba menjelaskan, bisnis blending minyak di masa depan memiliki prospek yang menjanjikan. Alasannya, kebutuhan BBM di regional Asia diprediksi akan terus bertumbuh. Apalagi, nilai tambah dari minyak blending dianggapnya cukup menggiurkan.

"Blending business is a huge business. Masa depannya sangat menjanjikan. Sehingga di masa depan, kami berniat agar Tanjung Uban ini bisa menyuplai minyak bagi kawasan Asia Pasifik. Memangnya hanya Singapura saja yang bisa lakukan blending?" ujar Daniel, Rabu (21/9).

Tak hanya bisnis blending, perusahaan juga akan menyiapkan fasilitas Tanjung Uban sebagai hub perdagangan minyak Asia. Ia mengatakan, saat ini lahan perusahaan di fasilitas Tanjung Uban masih banyak yang masih kosong, sehingga ada kesempatan untuk membangun tangki minyak di dalamnya.

"Nantinya, tangki-tangki tersebut bisa disewakan oleh perusahaan-perusahaan yang berminat sebagai terminal BBM. Ini juga sejalan dengan visi perusahaan yang ingin melakukan ekspansi secara internasional," ujarnya.

Untuk mendukung hal tersebut, saat ini perusahaan tengah membenahi infrastruktur Tanjung Uban seperti pembangunan tangki berkapasitas 4x50 ribu barel dan juga perpanjangan dermaga yang bisa menampung kapal berukuran 100 ribu Dead Weight Ton (DWT). Perbaikan fasilitas ini, tambahnya, diharapkan rampung akhir tahun 2016 mendatang.

Lebih lanjut Daniel menyebut, fasilitas blending ini akan menyuplai berbagai jenis BBM yang memang sedang dibutuhkan di kawasan Asia, baik memiliki kadar oktan rendah hingga BBM dengan kadar oktan tinggi.

"Bahkan kadar oktan 86 dan 87 pun masih digunakan di negara-negara semenanjung Indocina dan Myanmar. Kami tak mau fasilitas blending ini hanya memproduksi satu jenis BBM saja," terangnya.

Untuk mengembangkan fasilitas Tanjung Uban, perusahaan sudah berguru dengan pelaku bisnis serupa di Singapura. Sembari belajar, Pertamina juga mempertimbangkan skema bisnis terbaik untuk mengelola fasilitas ini.

"Kami tengah pikirkan, apakah kami perlu melakukan partnership atau melakukan joint venture," tambahnya.

Kendati demikian, perusahaan baru akan memproduksi BBM jenis Premium di Tanjung Uban, yang rencananya dimulai pada semester I tahun depan. Ini dilakukan untuk mengurangi impor BBM jenis Premium sebesar 2 juta barel per bulannya.

Sebagai informasi, realisasi impor Premium sepanjang tahun 2016 rata-rata sebesar 6,92 juta barel per bulannya. Dengan kata lain, Premium hasil blending ini sekiranya bisa mengurangi impor sebesar 28,9 persen.

"Kami memang fokus di Premium, tapi karena saat ini konsumsi Premium menurun maka tak menutup kemungkinan fasilitas blending ini bisa menghasilkan BBM dengan RON 90 atau 92. Saat ini, kami tengah melakukan ujicoba blending, mencari jenis minyak apa yang ekonomis untuk menghasilkan nilai tambah produk yang tinggi," tambahnya.

Sepanjang tahun 2016, Pertamina telah melakukan impor Premium rata-rata sebesar 6,92 juta barel dan Pertamax sebesar 1,57 juta barel. Hingga akhir tahun, perusahaan memprediksi impor Premium menurun di kisaran 5 juta barel, sedangkan Pertamax meningkat ke angka 3,5 juta barel.

Credit CNN Indonesia

Rp2.600 T jadi Alasan Kuat Bank Singapura Takut Tax Amnesty

Pekan lalu ramai diberitakan perbankan Singapura mengancam bakal melaporkan transaksi mencurigakan WNI yang merepatriasi asetnya untuk ikut tax amnesty. (Pixabay/Joinbrand).

Jakarta, CB -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan data nilai kekayaan warga negara Indonesia (WNI) yang disimpan di Singapura mencapai Rp2.600 triliun.

Nominal yang mencakup 80 persen dari total harta kekayaan yang disimpan di luar negeri tersebut berpotensi menyusut, jika banyak wajib pajak (WP) yang tergerak memindahkan hartanya ke Indonesia (repatriasi) untuk ikut program tax amnesty.

"Studi sebuah konsultan international yang cukup kredibel menjelaskan, dari US$250 miliar atau Rp3.250 triliun harta orang-orang terkaya di Indonesia di luar negeri. Sekitar US$200 miliar diantaranya atau Rp2.600 triliun disimpan di Singapura,” kata Sri Mulyani dikutip dari kantor berita Antara, Rabu (21/9).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia kemudian merinci, harta tersebut diinvestasikan di negeri Merlion dalam bentuk non-investable assets seperti properti sekitar Rp650 triliun.

“Itu belum termasuk aset yang dimiliki berupa special purpose vehicle (SPV) yang menjadi bagian kegiatan ekonomi bawah tanah WNI," kritik Sri Mulyani.

Oleh karena itu, tidak heran rasio pajak atau perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dibandingkan produk domestik bruto di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan negara berkembang lain.

Ia berkesimpulan, rendahnya rasio pajak karena rendahnya kepatuhan para WP. Dalam catatan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), jumlah WP terdaftar yang memiliki kewajiban sebanyak 18 juta. Namun jumlah surat pemberitahuan tahunan pajak yang diterima pemerintah dari para WP hanya 10,8 juta atau 60 persen.

“Masih ada potensi wajib pajak 40 persen dari yang terdaftar. Itu belum termasuk wajib pajak berpotensi yang belum memiliki nomor pokok wajib pajak," tegas Sri Mulyani.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak per tanggal 15 September 2016, jumlah repatriasi aset program amnesti pajak dari Singapura mencapai Rp14,09 triliun atau 76,14 persen dari total repatriasi.

Adapun, harta bersih yang diungkap WNI yang tinggal di Singapura mencapai Rp103,16 triliun atau 74,51 persen dari total harta deklarasi luar negeri.

Credit CNN Indonesia

BI Cabut Uang-uang Rupiah Ini dari Peredaran, Apa Saja?

BANK INDONESIA Pecahan rupiah yang ditarik dari peredaran. Batas waktu penukaran hingga 29 November 2016.

JAKARTA, CB - Bank Indonesia (BI) melakukan pencabutan dan penarikan beberapa uang pecahan rupiah.
Pencabutan dan penarikan ini tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/27/PBI/2006.
Adapun uang-uang pecahan rupiah yang dicabut dan ditarik peredarannya terdiri dari empat pecahan uang kertas dan tiga pecahan uang logam.
Uang kertas yang ditarik dan dicabut adalah pecahan Rp 5.000 tahun emisi 1992 yang bergambar alat musik sasando rote.
Selain itu, ada pula uang kertas pecahan Rp 1.000 tahun emisi 1992. Uang kertas ini berwarna biru dengan gambar lompat batu Pulau Nias pada salah satu sisi mukanya.
Uang kertas pecahan Rp 500 tahun emisi 1992 berwarna latar hijau dengan gambar orang utan pada salah satu sisi mukanya juga dicabut dan ditarik dari peredaran.
Di samping itu, uang kertas pecahan Rp 100 tahun emisi 1992 berwarna latar merah dan pada satu sisinya menampilkan gambar kapal pinisi pun ditarik.
Uang logam yang ditarik dan dicabut peredarannya adalah uang logam pecahan Rp 100 tahun emisi 1991 dengan gambar karapan sapi.
Pun uang logam pecahan Rp 50 tahun emisi 1991 dan uang logam pecahan Rp 5 tahun emisi 1979 juga dicabut dan ditarik.
"Bagi masyarakat yang masih memiliki uang pecahan emisi tersebut, penukaran masih dapat dilakukan di Bank Indonesia hingga 29 November 2016," tulis bank sentral dalam pernyataan resminya di Jakarta, Rabu (21/9/2016).
Penukaran uang kertas dan uang logam yang ditarik dan dicabut peredarannya tersebut dapat dilakukan di seluruh kantor perwakilan (KPw) BI di Indonesia.

Tukarkan uang rusak & lusuhmu, di Kas Keliling BI. Berikut Jadwal Layanan #KasKeliling September 2016, info: 131 pic.twitter.com/ofrfefQQRy
— Bank Indonesia (@bank_indonesia) September 13, 2016

Credit KOMPAS.com

Bikin Mobil Made in RI, Hendropriyono Gandeng Eropa dan China

Foto: Rachman Haryanto

Jakarta - Mantan Kepala BIN, Abdullah Makhmud Hendropriyono, membatalkan niatnya mengembangkan mobil nasional bersama mobil Malaysia, Proton. Tidak dilanjutkannya kerja sama tersebut dikarenakan gejolak politik Malaysia yang tidak lagi mendukung Proton sebagai mobil nasional Malaysia.

Tidak berhenti sampai di situ, pengusaha nasional tersebut masih ingin melanjutkan mimpinya untuk bisa membangun industri mobil buatan Indonesia. Selama ini, industri otomotif Indonesia masih dibanjiri oleh produk buatan asing.

"Ini bukan mobil nasional, mobil buatan indonesia 100% buatan swasta, buatan Indonesia. Kita kan sudah merdeka, dulu kompeni, sekarang kan produknya berarti masih dijajah, kita bikin sendiri, agak nekat juga sih," jelas Hendropriyono di Kantor Wilayah Pajak Besar Gedung Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (21/9/2016).

Untuk memuluskan rencananya tersebut, pihaknya menjalin kerja sama dengan beberapa negara yang sudah ahli di industri otomotif. Beberapa negara tersebut antara lain China, Malaysia, juga beberapa negara di Eropa.

"Ada Eropa, China juga, kerja sama juga Malaysia tidak terbatas Proton saja. Kami mengambil research and development saja," ujar Hendropriyono.

Namun, Jenderal TNI AD bintang empat ini enggan merinci kerja sama yang tengah berlangsung. Ia berharap kerja sama pembuatan mobil made in Indonesia dapat terwujud.

"Kalau saya ceritain ini semua kredit bisa disetop. Karena ini kan pasar, begitu jahatnya. Jangan ditanya bisa gagal," tutupnya.

Credit detikFinance

Hendropriyono Hentikan Kerja Sama dengan Proton

Foto: Rachman Haryanto

Jakarta - Tahun lalu, PT Adiperkasa Citra Lestari, perusahaan AM Hendropriyono menggandeng Proton Holdings Berhad untuk membuat mobil nasional. Kedua perusahaan telah menyepakati MoU terkait industri mobil pada awal tahun lalu.

Lantas, setelah setahun lebih berlalu, bagaimana kelanjutan proyek tersebut?

"Kita ini dagang dan lain-lain kehidupan di semua sektor. Kita tergantung juga politik, politik Malaysia membuat Proton jalan di tempat, masa jalan di tempat saya terusin. Sehingga saya nggak terusin dengan Proton," jelas Hendropriyono di Kantor Wilayah Pajak Besar Gedung Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (21/9/2016).

"Kita saling menasihati aja. Ini kan baru MoU belum agreement, kalau MoU kan saling mengerti," tambah Hendropriyono.

Sebelumnya, pada 6 Februari 2015, MoU ditandatangani oleh Chief Executive Officer Proton Holdings Bhd Datuk Abdul Harith Abdullah dan CEO Adiperkasa Citra Lestari AM Hendropriyono di Proton Centre of Exellence. Turut menyaksikan acara itu di antaranya Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, Pemimpin Proton Tun Dr Mahathir Mohamad, serta Presiden Indonesia Joko Widodo.

Hendropriyono menambahkan, perkembangan industri Proton di Malaysia tidak lagi bagus. Proton tidak lagi masuk sebagai mobil nasional Malaysia, sehingga tidak lagi didukung secara penuh Pemerintah Malaysia.

"Karena masalah politik dalam negerinya. Proton kan nggak berkembang juga, jadi kalau gembel jangan bergaul dengan yang kere, kapan kayanya," tutur Hendropriyono.

Credit detikFinance

Pemerintah Relaksasi Sejumlah Aturan Amnesti Pajak

Petugas melayani wajib pajak yang ingin memperoleh informasi mengenai kebijakan amnesti pajak (tax amnesty) di Help Desk , Bursa Efek Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (23/8).

CB, JAKARTA - Pemerintah mempermudah sejumlah aturan dalam pelaksanaan amnesti pajak. Relaksasi aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini dilakukan demi menggenjot penerimaan negara dari kebijakan yang sudah berjalan sejak Mei lalu tersebut.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Suryo Utomo menjelaskan kemudahan atau relaksasi aturan turunan dari Undang-Undang Pengampunan Pajak dibuat melalui revisi PMK No. 118/PMK.8/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pengampunan Pajak dan PMK Nomor 127/2016 tentang tata cara pengalihan aset perusahaan cangkang atau perusahaan bertujuan khusus (Special Purpose Vehicle/SPV).

Sejumlah aturan yang dipermudah, lanjut Suryo, misalnya kemudahan bagi wajib pajak yang mau menyerahkan Surat Pernyataan Harta (SPH) tanpa mengumpulkan dokumen dalam bentuk soft copy. Langkah ini diambil lantaran banyak masukan dari wajib pajak yang mengeluhkan bahwa keharusan mengumpulkan dokumen baik dalam bentuk hard copy dan soft copy.

"Kami berpikir bahwa untuk fasilitasi WP yang mungkin tidak dapat melakukan akses komputer lah paling tidak, kami berikan relaksasi bahwa terhadap jumlah harta dan utang yang kurang 20 item nantinya kita lagi propose, kepadanya boleh tidak sampaikan dengan soft copy. Jadi hard copy kami terima. Kami coba perluas akses wajib pajak yang dapat memanfaatkan pelaksanaan program amnesti pajak," jelas Suryo dalam konferensi pers, Rabu (21/9).

Relaksasi lainnya adalah perpanjangan periode pelaporan atas harta yang dideklarasikan setelah amnesti pajak. Bila dalam aturan sebelumnya disebutkan bahwa wajib pajak harus melaporkan posisi harta atau investasi yang ia deklarasikan setap enam bulan, maka ke depan laporan kepada Ditjen Pajak dalam rentang satu tahun.

"Bisa terjadi juga paling lambat dalam penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan) tahunan. Jadi pas sampaikan SPT tahunan PPh yang bersangkutan dapat sampai laporan tentang posisi harta atau investasi harta yang ia miliki," katanya.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

OJK Panggil 3 Bank Asal Singapura Terkait Tax Amnesty

Wajib pajak mengantre untuk melaporkan harta kekayaannya dalam program amnesti pajak. (ilustrasi)

CB,JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memanggil tiga bank yang memiliki afiliasi dengan Singapura untuk dimintai klarifikasi. Hal ini dikarenakan perbankan di Singapura dicurigai melaporkan warga negara Indonesia yang melakukan repatriasi dana untuk pengampunan pajak sebagai transaksi mencurigakan.
Deputi Komisioner Pengawas Perbankan III Irwan Lubis menyebutkan, ketiga bank yang dipanggil adalah Bank OCBC NISP, UOB, dan DBS. Pertemuan yang dipimpin oleh Irwan tersebut dilakukan pada Selasa (20/9) di Kantor OJK.
"OJK sengaja memanggil khusus bank-bank yang memiliki afiliasi dengan Singapura untuk meminta penjelasan tentang kebenaran informasi bahwa bank induk mereka di Singapura melaporkan warga negara Indonesia yang mau merepatriasi dananya dalam rangka tax amnesty," ujar Irwan Lubis di Jakarta, Rabu (21/9).
Sebelumnya beredar informasi yang menyebutkan bahwa bank di Singapura melaporkan nasabahnya asal Indonesia yang melakukan repatriasi dalam rangka pengampunan pajak sebagai suspicious transaction report atau laporan transaksi mencurigakan. Laporan tersebut dilayangkan kepada unit kepolisian negara itu yang menangani kejahatan keuangan, Singapore’s Commercial Affairs Departemen (CAD).
Menurut panjelasan tiga bank anak perusahaan bank Singapura tersebut, laporan memang dilakukan dalam rangka memenuhi standar Financial Action Task Force (FATF), sebuah lembaga yang dibentuk untuk mencegah pencucian uang antarnegara. Akan tetapi laporan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh kepolisian Singapura (CAD), sehingga nasabah warga negara Indonesia dapat terus melakukan transaksi.
Irwan menjelaskan, bank-bank afiliasi Singapura dan juga induknya tetap mendukung program tax amnesty bahkan mereka melakukan asistensi dan sosialisasi mengenai program ini. "Saya menegaskan bahwa OJK sangat menaruh perhatian pada keberhasilan program tax amnesty dan meminta bank-bank tersebut mendukung secara penuh serta mengkomunikasikan dengan induk perusahaanya di Singapura," tegas Irwan.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Bank Singapura Resmi Laporkan Peserta Tax Amnesty ke Polisi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memanggil Bank OCBC NISP, UOB, dan DBS Bank terkait informasi yang menyebut bahwa perbankan negeri singa itu melaporkan warga negara Indonesia (WNI) yang melakukan repatriasi dana dalam rangka tax amnesty. (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma).

Jakarta, CB -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memanggil Bank OCBC NISP, UOB, dan DBS Bank terkait informasi yang menyebut bahwa perbankan negeri singa itu melaporkan warga negara Indonesia (WNI) yang melakukan repatriasi dana dalam rangka tax amnesty.

Pertemuan OJK dengan bank-bank yang terafiliasi dengan Singapura tersebut dipimpin oleh Deputi Komisioner Pengawas Perbankan III Irwan Lubis. "OJK sengaja memanggil khusus perbankan yang terafiliasi dengan Singapura untuk meminta penjelasan tentang kebenaran informasi bahwa bank induk mereka di Singapura melaporkan WNI yang merepatriasi aset," ujarnya, Rabu (21/9).

Sebelumnya, beredar informasi yang menyebutkan bank di Singapura melaporkan WNI ke unit kejahatan keuangan Kepolisian Singapura yang merepatriasi asetnya sebagai transaksi yang mencurigakan (suspicious transaction report).

Berdasarkan pertemuan itu, Irwan mengatakan, tiga bank-bank yang berbasis di Singapura tersebut memang mengakui telah melakukan laporan. Laporan itu dalam rangka memenuhi standar Financial Action Task Force (FATF), yakni lembaga yang dibentuk untuk mencegah pencucian uang antarnegara.

Namun, laporan itu tidak ditindaklanjuti oleh Kepolisian Singapura, sehingga WNI dapat terus melakukan transaksi. Bahkan, bank-bank Singapura tersebut mengklaim mendukung program pengampunan pajak yang sedang dilakukan pemerintah Indonesia, melakukan asistensi, serta sosialisasi.

"Saya menegaskan, OJK sangat menaruh perhatian pada keberhasilan program tax amnesty dan meminta bank-bank tersebut mendukung secara penuh, serta mengkomunikasikan dengan induk perusahaannya di Singapura," terang Irwan.

Sebelumnya Sekretariat Kabinet Pramono Anung menyatakan, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong telah menjelaskan sikap pemerintahannya untuk tidak menghambat program tax amnesty yang digalang pemerintah Indonesia. Untuk menegaskan sikap pemerintah tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengaku, menghubungi Deputi Perdana Menteri Singapura Tharman Shanmugaratnam.

Sri Mulyani mengungkapkan, Singapura merupakan tempat parkir terbesar penyimpanan aset WNI di luar negeri. Kepada mantan Direktur Bank Dunia itu, pemerintah Singapura mengklaim bahwa pihaknya meminta empat bank yang terafiliasi dengan Singapura untuk memfasilitasi WNI yang hendak mengikuti program tax amnesty.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, per tanggal 15 September 2016, jumlah repatriasi aset program tax amnesty dari Singapura mencapai Rp14,09 triliun atau 76,14 persen dari total repatriasi.

Credit CNN Indonesia

Cina Serukan Dialog Denuklirisasi Korea Utara

Citra satelit yang menunjukkan lokasi reaktor nuklir Korea Utara (Korut) Yongbyon.

CB, NEW YORK -- Perdana Menteri Cina Li Keqiang mengatakan setiap negara harus bersama-sama mencari solusi atas masalah nuklir Korea Utara (Korut). Ia meminta semua pihak mendukung agar denuklirisasi tercapai dan dapat menghentikan ketegangan di Semenanjung Korea.
Dalam pidato di pertemuan tahunan Majelis Umum PBB, Li menekankan dialog dengan Korut harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Sebelumnya, Cina juga menekankan bahwa pemberian sanksi kepada negara sekutunya itu bukanlah jawaban.
"Kami berkomitmen untuk denuklirisasi Semenanjung Korea dan menilai dialog serta konsultasi harus dilakukan untuk mencari solusi guna mempertahankan rezim non-proliferasi nuklir internasional," ujar Li, Rabu (21/9).
Cina telah menyatakan kemarahan atas uji coba nuklir yang dilakukan Korut berulang kali sepanjang tahun ini. Pihaknya meminta agar perundingan internasional tetap dilakukan, terlepas dari skeptimisme kekuatan dunia lainnya.
Bersama dengan Amerika Serikat (AS), Cina juga mulai membahas kemungkinan adanya resolusi sanksi terhadap Korut. Meski belum sepakat tindakan itu dilakukan, dua negara yang merupakan anggota Dewan Keamanan PBB dilaporkan setuju meningkatkan kerjasama untuk menegakkan hukum lebih tegas.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Duterte Kecam Uni Eropa, Ada Apa?

Presiden Filipina Rodrigo Duterte.

CB, MANILA -- Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengecam Uni Eropa dengan kata-kata sumpah serapah, Rabu (21/9). Hal ini dilakukan olehnya setelah organisasi supranasional tersebut menentang tindakan adanya tindakan brutal dari pemerintah negara itu dalam upaya memberantas narkotika.
Duterte mengatakan parlemen Uni Eropa telah bertindak di luar batas dengan meminta dirinya menghentikan upaya memberantas kejahatan yang ada di negaranya. Ia menilai negara-negara di Eropa bersikap munafik, tanpa mengingat kesalahan mereka saat melakukan penjajahan di masa lampau.
"Uni Eropa bersikap munafik. Seperti halnya Prancis yang seakan memberi peringatan kepada kami untuk menebus dosa mereka sendiri saat era kolonial berlangsung," ujar Duterte dilansir BBC, Rabu (21/9).

Sejak Duterte resmi menjabat sebagai Presiden Filipina, setidaknya 3000 orang yang berkaitan dengan kejahatan narkotika tewas. Mantan Wali Kota Davao itu telah menyerukan pemberantasan peredaran obat-obat terlarang dan memberi wewenang kepada aparat keamanan melakukan tindak kekerasan, termasuk membunuh.
Tindakan keras itu menimbulkan banyak kecaman dari masyarakat internasional. Parlemen Eropa mengatakan khawatir adanya tingkat kematian yang tinggi selama operasi pemberantasan kejahatan dilakukan pihak berwenang Filipina. Mereka meminta agar Duterte mengadakan penyelidikan untuk keadilan.
Duterte merespon permintaan itu dengan mengecam kembali Uni Eropa. Ia menegaskan telah menegakkan keadilan, karena yang tebunuh adalah orang-orang bersalah.
"Siapa mereka yang berani mengkritik saya? Mereka justru telah membunuh ribuan orang tak bersalah di masa kolonial, berbeda halnya dengan saya yang menegakkan hukum," jelas Duterte.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Gencatan Senjata Suriah Gagal, Hollande: Saya tak Bisa Berkata-kata

Francois Hollande

CB, NEW YORK -- Presiden Prancis Francois Hollande menyalahkan pemerintah Suriah atas kegagalan gencatan senjata yang diprakarsai Amerika Serikat dan Rusia.
Hollande mendesak para pendukung internasional Presiden Bashar al-Assad membantu mewujudkan perdamaian di Suriah. Rusia dan Iran adalah negara-negara utama pendukung Assad dan pemerintahannya.
"Saya katakan kepada para pendukung pemerintahan Suriah dari luar negeri mereka harus memaksa pemerintah melaksanakan perdamaian. Jika tidak, mereka akan memikul tanggung jawab karena memecah belah negara itu (Suriah) dan membiarkan kekacauan terjadi," kata Hollande saat menyampaikan pidato pada Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa di New York, Selasa (20/9).
Presiden Prancis itu juga menekankan para pelaku penggunaan senjata kimia di Suriah jangan sampai dibiarkan bebas tanpa hukuman. Ia mengatakan kepada para pemimpin dunia konflik Suriah harus dilihat sebagai aib bagi masyarakat internasional jika masyarakat global gagal segera mengakhiri pertempuran.
PBB pada Selasa menangguhkan semua pengiriman bantuan ke Suriah setelah iring-iringan kendaraan yang membawa pasokan kemanusiaan diserang di Aleppo.
Hollande menyebut Aleppo sebagai "kota syahid, tempat ribuan anak terbunuh dalam serangan-serangan bom, seluruh penduduknya mengalami kelaparan, iring-iringan pembawa bantuan kemanusiaan diserang, senjata kimia digunakan".
"Saya tak bisa lagi berkata-kata. Cukup, sudah," kata Hollande.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Rusia dan AS Saling Tuding Terkait Serangan Udara atas Konvoi Truk Bantuan

Reuters/Ammar Abdullah Konvoi truk bantuan kemanusiaan hancur oleh serangan udara di dekat Aleppo, ibu kota Provinsi Aleppo, Suriah utara, Senin (19/9/2016) malam. Sebanyak 18 dari 31 truk hancur, 12 relawan dan sopir truk tewas.

NEW YORK, CB - Rusia dan Amerika Serikat saling tuding di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, AS, Rabu (21/9/2016), terkait serangan udara terhadap konvoi bantuan kemanusiaan di Suriah utara.
Dewan Keamanan PBB bertemu untuk membahas krisis yang terus meningkat di Suriah dan berusaha menegakkan lagi gencatan senjata dalam upaya mengakhiri perang saudara lima tahun yang telah menewaskan 300.000 orang.
"Kita ingin menegakkan atau menghentikan," kata Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon kepada DK PBB merujuk pada upaya mengakhiri krisis Suriah seperti dilaporkan Agence France-Presse.
Ban mendesak kekuatan dunia untuk menggunakan pengaruh mereka untuk membantu memulai kembali perundingan politik sehingga Suriah bisa "menegosiasikan jalan keluar dari penderitaan yang membuat mereka terperangkap”.
Rusia dan Amerika Serikat telah menegosiasikan rencana gencatan senjata terbaru.
Suriah memutuskan untuk menghentikan jedah perang pada Senin (19/9/2016) setelah serangan udara AS menyasar tentara Suriah yang sedang memerangi kelompok teror, pekan sebelumnya.
Tidak lama setelah jedah perang diakhiri oleh Suriah, sebuah serangan udara pun menghantam konvoi bantuan kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Akibat serangan udara kepada konvoi bantuan itu, 18 dari 31 truk bantuan rusak parah dan 12 relawan Bulan Sabit Merah Suriah pun tewas.
Pada Rabu (21/9/2016), serangan besar kembali melanda fasilitas medis di Aleppo, ibu kota Provinsi Aleppo, yang sekaligus kota terbesar kedua di Suriah setelah Damaskus, ibu kota negara itu.
Ketika berpidato di DK PBB, Menteri Luar Negeri AS John Kerry meminta pasukan Rusia untuk kembali ke pangkalan.
Kerry menuding Rusia menyerang konvoi bantuan kemanusiaan PBB yang sedang bergerak menuju kota Orum al-Kubra (dekat Aleppo), yang telah berbulan-bulan terkepung perang.
Suriah juga dituding melakukan serangan mematikan ke fasilitas medis di Aleppo dan menjatuhkan bom barel ke warga sipil.
"Kita harus bergerak maju untuk mencoba menarik semua pesawat ke pangkalan dan memberikan kesempatan kepada konvoi bantuan kemanusiaan bergerak tanpa hambatan," katanya.
Moskwa membantah kalau pasukan Rusia telah menyerang konvoi bantuan kemanusiaan yang menghancurkan 18 truk dan menewaskan 20 orang termasuk 12 relawan Bulan Sabit Merah.
Bahkan Moskwa mengatakan, pesawat nirawak AS sedang terbang di dekat konvoi bantuan kemanusiaan itu ketika serangan udara terjadi.
Serangan udara pada Senin (19/9/2016) malam itu menarget konvoi truk bantuan PBB di dekat kota Aleppo yang akan menyalurkan bahan makanan darurat untuk 78.000 warga Orum al-Kubra yang terancam kelaparan.

Credit KOMPAS.com

Kerry Minta PBB Larang Pesawat Tempur Terbang di Suriah Utara

NEW YORK, CB - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry, Rabu (21/9/2016), meminta Dewan Keamanan PBB agar seluruh pesawat di Suriah utara harus dilarang terbang untuk memungkinkan penyaluran bantuan.
Kerry mengatakan itu serelah sebuah serangan udara pada Senin (19/9/2016) malam menyasar konvoi bantuan di dekat Aleppo, ibu kota Provinsi Aleppo, Suriah utara.
Menurut PBB, 18 truk dari seluruhnya 31 truk yang berada dalam konvoi bantuan itu hancur akibat serangan itu, seperti dilaporkan Agence France-Presse.
Organisasi Pemantau Hak Asasi Manusia Suriah (SOHR) melaporkan, 12 relawan Bulan Sabit Merah dan pengemudi truk tewas.
Washington telah menuding Suriah sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan itu. Juga menunjukkan tentang ketidakseriusan Rusia dan Suriah untuk mematuhi syarat-syarat kesepakatan gencatan senjata.
"Saya percaya bahwa untuk memulihkan kredibilitas proses ini, kita harus menempuh langkah maju untuk serta merta melarang terbang seluruh pesawat di wilayah-wilayah penting itu, dan untuk memberikan kesempatan bagi penyaluran bantuan kemanusiaan tanpa hambatan," kata Kerry di New York pada Rabu (21/9/2016) seperti dilaporkan Voice of America.
"Jika hal itu terjadi maka ada kemungkinan upaya-upaya untuk mengakhiri pertempuran punya kredibilitas," kata Kerry.
Gedung Putih mengatakan pesawat-pesawat tempur Rusia-lah yang melakukan serangan itu tetapi Rusia menepisnya.
Kementerian Pertahanan Rusia sekarang mengatakan pesawat nirawak Amerika Serikat (AS) berada di lokasi kejadian ketika konvoi bantuan kemanusiaan diserang di dekat Aleppo.

Credit KOMPAS.com

AS Beri Izin Airbus Jual Pesawat ke Iran

SHUTTERSTOCK Airbus

WASHINGTON DC, CB - Pemerintah AS, Rabu (21/9/2016), telah memberi izin kepada perusahaan dirgantara Airbus untuk menjual 17 unit pesawatnya ke Iran.

Kesepakatan penjualan Airbus ini dimungkinkan setelah kesepakatan nuklir bersenjarah tahun lalu yang sekaligus mencabut sejumlah sanksi ekonomi terhadap Iran.

Juru bicara Airbus, Justin Dubon mengatakan, perusahaan itu telah menerima izin dari badan pengendalian aset luar negeri Kementerian Keuangan AS.

"Airbus adalah perusahaan pertama yang menandatangani kesepakatan dengan maskapai Iran Air dan kami gembira mendapatkan izin untuk melaksanakan kesepakatan ini," ujar Dubon kepada The Independent.

Dubon melanjutkan, izin yang diberikan pemerintah AS itu mencakup izin penjualan pesawat jenis A320 dan A330 yang akan segera dikirim ke Iran.

Namun, Dubon tak merinci jumlah masing-masing tipe pesawat yang akan dijual ke Iran.

Pada Januari lalu, maskapai nasional Iran itu meneken kesepakatan bersejarah untuk membeli 118 pesawat bernilai 27 miliar dolar dari Airbus.

Namun, manajemen Iran Air mengeluhkan penundaan pengiriman karena menunggu izin dari pemerintah AS. Izin ini dibutuhkan karena pesawat Airbus mengandung banyak bagian yang diproduksi di AS.

Menyusul terbitnya izin ini, perusahaan dirgantara AS juga berharap bisa menjual pesawat-pesawatnya ke Iran dalam waktu dekat.

Boeing juga telah meneken kesepakatan dengan Iran yang nilainya bisa mencapai 25 miliar dolar AS.

Credit KOMPAS.com

Di Peringatan Perang Iran-Irak, Teheran Ancam Hancurkan Israel

CHAVOSH HOMAVANDI / AFP Sebuah truk yang mengangkur rudal jarak menengah Sejjil tampil dalam parade militer memperingati awal Perang Iran-Irak di Teheran, Rabu (21/9/2016).

TEHERAN, CB - Peringatan 36 tahun awal Perang Iran-Irak, Rabu (21/9/2016), digunakan Teheran untuk memamerkan kekuatan militernya di tengah suhu politik Timur Tengah yang memanas.

Dalam parade militer itu Iran memamerkan puluhan rudal, jet tempur, tank dan defile pasukan melintasi pusat kota Teheran.

Salah satu persenjataan yang dipamerkan adalah rudal baru yang bisa mengangkut berbagai jenis hulu ledak yang dinamai Zolfaghar.

Selain memamerkan rudal balistik baru ini, tak lupa Iran melontarkan ancaman untuk musuh bebuyutannya Israel yang ditulis di badan truk pengangkut rudal itu.

"Jika para pemimpin rezim Zionis membuat satu kesalahan saya, maka Republik Islam akan menghancurkan Tel Aviv dan Haifa," demikian isi ancaman itu merujuk dua kota besar Israel.

Menurut komandan tentara udara Garda Revolusi Iran, Jenderal Amir-Ali Hadjizadeh, rudal balistik Zolfaghar memiliki daya jelajah hingga 750 kilometer.

Parade itu juga menampilkan misil S-300 buatan Rusia yang dikirimkan pada awal tahun ini. Tak hanya di Teheran, parade militer juga digelar di kota-kota lain di Iran.

Di pesisir Teluk Persia, parade militer melibatkan 500 kapal patroli cepat dan kapal-kapal perang milik AL Iran.

Sementara itu, untuk pertama kalinya, skuadron jet tempur Sukhoi Su-22 melakukan terbang lintas di atas kota pelabuhan Bandar Abbas.

"Keputusan penjahat AS untuk memberikan bantuan kepada rezim Zionis mendorong kami untuk meningkatkan kemampuan pertahanan kami," kata Panglima Angkatan Bersenjata Iran, Jenderal Mohammad Bagheri.

Belum lama ini AS dan Israel meneken bantuan militer sebesar 38 miliar dolar AS untuk Israel selama 10 tahun ke depan.

"Tujuan utama AS, rezim Zionis dan mereka yang mendukung terorisme adalah menghancurkan infrastruktur di Suriah dan Iran demi kepentingan Israel," lanjut Bagheri.

Saat ini, Iran mengirimkan para penasihat militernya ke Irak dan Suriah untuk membantu militer kedua negara memerangi kelompok militan yang melawan pemerintah.

Credit KOMPAS.com

Peringati Perang Iran-Irak, Iran Pamerkan Beragam Senjata Baru

Iran memperingati 36 tahun meletusnya perang Iran-Irak dengan memamerkan beragam senjata terbaru.

CB, TEHERAN -- Iran memperingati 36 tahun meletusnya perang Iran-Irak yang terjadi pada 22 September 1980. Peringatan tersebut dilakukan Iran dengan parade militer besar-besaran yang memamerkan berbagai senjata baru dan kemajuan militer negara itu.

Angkatan bersenjata dari Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC), pasukan relawan milisi, berbagai jenis misil jarak jauh, tank, sistem pertahanan darat-ke-udara S-300 dari Rusia serta unit aerospace ikut berpartisipasi dalam parade. Parade diadakan di Ibu Kota Teheran, dekat makam pendiri Republik Islam Iran, Ayatollah Ruhollah Khomeini.

Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran Mayjen Mohammad Hossein Baqeri menjadi pembicara utama dalam parade tersebut. Baqeri mengatakan, Iran telah membentuk strategi defensif yang luas untuk melawan semua ancaman.
"Kami memberitahu Amerika lebih baik modal dan kekayaan rakyat Amerika tidak terbuang pada hal yang tidak pantas dan merugikan kehadiran mereka di Teluk Persia," kata Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam Mayor Jenderal Mohammad Ali Jafari.

Parade serupa juga diadakan di kota pelabuhan Bandar Abbas. Lebih dari 500 kapal, jet tempur, kapal selam dan helikopter ikut berpartisipasi. Di parade ini, IRGC menunjukkan rudal balistik baru mereka yang dijuluki Zolfaqar. Zolfaqar adalah rudal balistik jarak jauh dengan hulu ledak klaster.
Dilansir dari Xinhua, Perang Iran-Irak berlangsung hingga Agustus 1988. Kedua negara mengalami kehancuran ekonomi yang luar biasa. Sebanyak 500 ribu tentara serta warga sipil Irak dan Iran tewas selama perang. Jutaan orang lainnya terluka.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Rabu, 21 September 2016

CBA: `Rapor Merah` PT DI Buat TNI AU Terpaksa Beli Helikopter AW 101

Istimewa

Jakarta, CB - Center for Budget Analysis (CBA) mempertanyakan kinerja PT Dirgantara Indonesia (PT DI) yang selama ini bertanggung jawab dalam pengadaan dan pemeliharaan Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista) TNI, khususnya Angkatan Udara.

Koordinator Investigasi CBA Jajang Nurjaman, mengatakan, hal itu terlihat dari rencana TNI AU yang akan membeli helikopter Agusta Westland 101 (AW 101) buatan Inggris untuk melengkapi rencana strategis dalam rangka memperkuat Alutsista.

Pasalnya, menurut Jajang, pengadaan dan pemeliharaan Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista) TNI Angkatan Udara selama ini dipegang oleh PT Dirgantara Indonesia (PTDI).

"TNI AU cukup familiar untuk mengoperasikan helikopter di dalam keluarga Puma, produksi Airbus Helicopter, Perancis, seperti pada seri AS332 Super Puma dan SA330 Puma, dengan lisensi produksi PTDI sejak lebih dari 30 tahun yang lalu." Ungkap Jajang.

Jajang menilai, kenapa TNI AU berpaling muka dan memilih AW 101 untuk melengkapi rencana strategis dalam rangka memperkuat Alutsista, khususnya matra udara RI. "Hal ini merupakan imbas dari kinerja PTDI yang tercatat banyak memiliki ‘rapor merah’ dalam melaksanakan kewajibannya kepada TNI AU. Sebut saja salah satu diantaranya adalah enam unit rotorcraft EC725 untuk misi Combat SAR (CSAR) atau SAR Tempur Paskhas, yang konon telah diserahkan Airbus Helicopters di Marignane, Perancis kepada PTDI." Kata Jajang.

Masih seperti kata Jajang, contoh lainnya adalah proyek pekerjaan pengadaan Helikopter Bell 412EF tahap II, dari TNI AU kepada PTDI yang senilai Rp. 220 miliar, pada 2011 silam. “Untuk proyek pengerjaan ini PTDI telah menerima 96% atau sekitar Rp. 212,5 miliar, dengan hasil pengerjaan yang tak kunjung selesai. Bayangkan, hingga saat ini penyelesaian kemajuan fisik tercatat baru mencapai 20% saja,” ujarnya. Hingga saat ini, dilihat dari sisi produk pun PTDI dinilai sangat kurang memadai. Akhir-akhir ini, beberapa kali matra udara dari keluarga Super Puma itu mengalami kecelakaan. Hingga April 2016 silam, Super Puma tercatat mengalami beberapa kali musibah.

Jajang menambahkan, seharusnya perubahaan nama dari sebelumnya PT IPTN menjadi PT DI dapat membuat BUMN ini semakin meningkatkan kinerjanya, namun justru Sebaliknya, kinerja dalam "pembuatan" pesawat atau helikopter yang semestinya menjadi kebanggaan, ternyata hanya menoreh rapor merah dan mengecewakan harapan publik. “Apalagi, salah satu tugasnya adalah menopang kepentingan angkutan militer,” timpalnya.

TNI AU harus terus melakukan evaluasi, kalau perlu tidak lagi memakai Super Puma sebagai varian Alutsista TNI AU dalam mendukung rencana strategis pertahanan negara RI. "TNI AU harus didukung dengan helikopter yang lebih unggul dari sisi teknologi, desain, kenyamanan dan keamanannya dari Super Puma, sebagai alat pertahanan negara kita,” tegas Jajang.

Pada kesempatan terpisah Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsma Jemi Trisonjaya menjelaskan alasan TNI AU membeli Agusta Westland 101 karena sudah sesuai kajian atas kondisi heli angkut TNI AU yang selama ini digunakan, serta kemampuannya memenuhi kebutuhan militer masa datang. “Spesifikasi AW 101 yang diharapkan TNI bukan untuk VVIP seperti yang pernah ditolak oleh Presiden Jokowi pada Desember 2015, tetapi untuk kepentingan angkutan militer,” kata Jemi.

Credit HanTer

48 pesawat tempur TNI AU terlibat Latihan Puncak Angkasa Yudha 2016

Dokumentasi saat pesawat tempur EMB-314 Super Tucano datang di Skadron Udara 21 TNI AU, di Pangkalan Udara Utama TNI AU Abdulrahman Saleh, Malang, Jawa Timur, Jumat (26/9). Kedatangan empat dari keseluruhan 16 pesawat tempur EMB-314 Super Tucano itu pengiriman tahap kedua untuk melengkapi skadron tempur taktis TNI AU. (ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto)

Magetan, Jawa Timur (CB) - TNI AU melibatkan 48 unit pesawat tempurnya untuk latihan dalam rangka persiapan Latihan Puncak TNI AU Angkasa Yudha 2016, yang akan digelar di Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung pada akhir September mendatang.

"Total pesawat militer Latihan Puncak TNI AU Angkasa Yudha 2016 sekitar 80 pesawat dengan berbagai tipe, baik pesawat tempur, angkut, maupun helikopter," kata Panglima Komando Operasi Udara II TNI AU, Marsekal Muda TNI Yuyu Sutisna, di Pangkalan Udara Utama TNI AU Iswahyudi, Madiun, Jawa Timur, Rabu.

Pada Latihan Puncak TNI AU Angkasa Yudha 2016, dia berlaku sebagai direktur latihan.

Ke-48 unit pesawat tempur itu berasal dari tujuh skuadron udara TNI AU. Mereka adalah Skuadron Udara 3 TNI AU (F-16 Fighting Falcon Block 15OCU/Iswahyudi), Skuadron Udara 15 TNI AU (T50i Golden Eagle/Iswahyudi), Skuadron Udara 1 TNI AU (Hawk 109 dan 209/Pangkalan Udara TNI AU Supadio, Pontianak), dan Skuadron Udara 16 TNI AU (F-16 Fighting Falcon Block 52ID/Pangkalan Udara Utama TNI AU Rusmin Nurjadin, Pekanbaru).

Juga Skuadron Udara 11 TNI AU (Sukhoi Su-27-30MKI Flankers/Pangkalan Udara Utama TNI AU Hasanuddin, Makassar) dan Skuadron Udara 21 TNI AU (EMB-314 Super Tucano/Pangkalan Udara Utama Abdulrahman Saleh, Malang).

"Untuk penerbangnya ada sekitar 150 personel yang terlibat. Selain itu juga dilibatkan Paskhas dan semua kemampuan TNI AU, termasuk bom, pesawat tanpa awak, dan lainnya," tuturnya.

Ia menjelaskan, Latihan Puncak TNI AU Angkasa Yudha 2016 untuk melihat kemampuan dan kekuatan satuan-satuan yang ada di TNI AU secara berjenjang mulai tingkat perorangan, tingkat satuan, antarsatuan, hingga tingkat latihan puncak Angkasa Yudha.

"Hal itu untuk menguji kemampuan tempur dan kesiapsiagaan satuan secara keseluruhan jika terjadi hal-hal yang gawat," ujar Sutisna.

Pada Latihan Puncak TNI AU Angkasa Yudha 2016, disimulasikan skenario taktik dan operasi serangan terbaru untuk menghadapi serangan musuh.

Di antaranya taktik penyerangan dengan menggunakan paket pesawat tempur yang ada, taktik penghadangan terhadap pesawat patroli musuh, taktik membungkam pertahanan udara musuh, dan taktik pengeboman musuh dengan semua pesawat tempur yang kita miliki.

Selain itu juga diperagakan simulasi operasi serangan strategi yakni upaya untuk membatalkan niat lawan yang ingin menyerang dan operasi lawan udara yang ofensif, yakni menyerang sasaran-sasaran vital untuk melumpuhkan musuh.

Selama latihan di Pangkalan Udara Utama TNI AU Iswahyudi di Magetan, bom akan dijatuhkan di area latihan perang TNI AU yang ada di Pandanwangi Lumajang, Jawa Timur. Sedangkan saat Latihan Puncak TNI AU Angkasa Yudha 2016 nanti akan dipusatkan di Tanjung Pandan, Kepulauan Bangka Belitung," tambahnya.

Sesuai rencana, latihan pesawat tempur dalam rangka persiapan Latihan Puncak TNI AU Angkasa Yudha 2016 berlangsung pada 19-21 September 2016.

Credit ANTARA News

Demonstrasi Penembakan Kulit Hitam Berujung Ricuh, 12 Polisi Terluka

WASHINGTON - Setidaknya 12 polisi terluka selama aksi protes yang dipicu penembakan polisi terhadap seorang pria kulit hitam di Charlotte, North Carolina. Para demonstran juga menghancurkan mobil posili di sekitar flat lokasi penembakan terjadi.

"Salah satu petugas polisi dipukul wajahnya dengan batu," bunyi keterangan Departemen Kepolisian Charlotte-Mecklenburg dalam akun Twitter-nya seperti dikutip dari laman BBC, Rabu (21/9/2016).

Sebelumnya pada hari Selasa lalu, Keith Lamont Scott (43), seorang pria kulit hitam ditembak oleh seorang petugas dan meninggal di rumah sakit. Polisi mengatakan ia membawa pistol dan berpose mengancam.

Namun pernyataan itu dibantah oleh pihak keluarga korban dan mengatakan kepada media lokal jika korban tidak memegang senjata melainkan buku. "Para pengunjuk rasa yang marah atas insiden tersebut memblokir jalan dan polisi menggunakan gas air mata untuk membubarkannya," bunyi laporan media lokal.

Juru bicara kepolisian Charlotte, Keith Trietley mengatakan, petugas tengah mencari tersangka lain di blok flat ketika Scott tewas. "Mereka melihat Scott keluar dari mobil membawa pistol sebelum kembali masuk ke dalam mobil," katanya.

Saat petugas mendekatinya, Scott keluar dari mobil dengan membawa pistol lagi dan polisi melepaskan tembakan setelah menganggap aksinya mengancam petugas. "Awalnya dia bukan tersangka yang dicari oleh petugas," terang Trietley. Sementara Brentley Vinson, petugas yang menembak Scott, telah diberikan sanksi administratif sebagai bagian dari protokol polisi.

Seorang wanita yang mengaku sebagai putri Mr Scott membantak pernyataan akun kepolisian dalam video Facebook. Ia mengatakan Scott tidak bersenjata dan menyatakan ia sedang menunggu bus sekolah anaknya dan diberikan peringatan sebelum ditembak empat kali. Ia juga mengatakan dia mengalami luka. Namun pihak polisi tidak menanggapi klaim itu dan mengatakan mereka menemukan pistol di lokasi kejadian.

Credit Sindonews

Pasukan AS Diperintahkan Siap Serang Korut Kapan Pun

WASHINGTON - Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) Ashton Carter mengungkap doktrin militer yang diterapkan AS untuk pasukannya yang ditempatkan di Korea Selatan (Korsel). Doktrin itu adalah pasukan AS di Korsel harus siap untuk menyerang Korea Utara (Korut) kapanpun itu.

Berbicara di Hoover Institution di Washington DC, Carter mengatakan, AS selalu mempersiapkan diri untuk yang terburuk. Dalam hal ini adalah terjadi pertempuran langsung dengan Korut.

"Slogan pasukan AS di Korsel, banyak dari Anda mungkin sudah tahu, slogan itu adalah 'berperang malam ini'," kata Carter dalam pemaparannya, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (21/9).

"Bukan karena itu yang ingin kita inginkan, tapi karena itulah apa yang kita harus mampu lakukan dan kami siap untuk lakukan. Ini bukan permainan," sambung bos Pentagon tersebut.

Situasi di semenanjung Korea sendiri kian hari kian tegang. Hal ini diperparah dengan semakin rajinnya Korut melakukan uji coba rudal, bahkan Korut sempat melakukan dua uji coba rudal dalam kurun waktu dua pekan.

Sebagai respon atas meningkatnya uji coba rudal itu, AS langsung mengirimkan dua jet bomber mereka ke Korsel. Selain itu, AS juga berencana untuk menempatkan sistem pertahan udara mereka di semananjung Korea.

Credit Sindonews

Sekjen PBB Desak AS-Rusia Gunakan Pengaruhnya di Suriah

NEW YORK - Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon mendesak Amerika Serikat (AS) dan Rusia untuk menggunakan pengaruhnya di Suriah. Menurut Ki-Moon, hal ini perlu dilakukan untuk mengakhiri pertempuran di Suriah, dan memulai kembali upaya damai yang saat ini mati suri.

"Saya meminta bagi semua orang dengan pengaruh untuk mengakhiri pertempuran dan mendapatkan pembicaraan dimulai," kata Ki-moon dalam pidatonya di sidang umum PBB, seperti dilansir Al Arabiya pada Rabu (21/9).

Dalam pidatonya, mantan Menteri Luar Negeri Korea Selatan itu menyinggung serangan terhadap konvoi kemanusiaan PBB di dekat Aleppo. Ki-moon menyebut hal itu adalah sebagai tindakan biadab yang disengaja.

"Ini adalah tindakan yang memuakkan, biadab dan tampaknya disengaja terhadap konvoi bantuan," ucapnya. Dia juga menyatakan bahwa untuk sementara PBB tidak akan mengirimkan bantuan ke Suriah.

Sekjen PBB menyebut para pekerja yang tewas dalam serangan di Aleppo sebagai pahlawan "Orang-orang yang mengebom mereka adalah pengcut," pungkas pria yang akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Sekjen PBB pada akhir tahun ini.

Credit Sindonews

Obama: Cara Militer Bukan Solusi Selesaikan Masalah Suriah

NEW YORK - Presiden Amerika Serikat (AS) menegaskan, cara militer bukanlah solusi untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Suriah. Cara diplomatik, menurut Obama adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik yang sudah berlangsung selama lima tahun itu.

Berbicara di Sidang Umum PBB di New York, Obama mengatakan, yang harus dilakukan saat ini adalah meningkatkan upaya diplomasi untuk menyelesaikan konflik, dan bukan meningkatkan upaya militer di Suriah.

"Tidak ada pertempuran yang bisa dimenangkan, kita akan harus mengejar kerja keras diplomasi yang bertujuan untuk menghentikan kekerasan dan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan," kata Obama, seperti dilansir Al Arabiya pada Rabu (21/9).

Pernyataan Obama sendiri muncul beberapa jam setelah militer Suriah menyatakan gencatan senjata di Suriah telah berakhir, dan 18 truk bantuan PBB diserang ketika mereka mencoba untuk membawa bantuan untuk warga negara yang dilanda perang di dekat Aleppo.

AS menuding Rusia dan Suriah di balik serangan tersebut. Namun, Suriah dan Rusia membantah telah melakukan serangan terhadap konvoi bantuan kemanusiaan tersebut, dan mengatakan konvoi bantuan itu mungkin mengalami kebakaran.

Sementara itu, terkait gencatan senjata, Menteri Luar Negeri AS John Kerry menegaskan harapan gencatan senjata tetap. Hal itu disampaikan Kerry paskan melakukan pertemuan dengan kelompok pendukung perdamaian Suriah.

Credit Sindonews

Rusia Bantah Serang Konvoi Bantuan PBB

MOSKOW - Juru bicara kementerian luar negeri Rusia membantah tudingan jika Moskow adalah pelaku penyerangan konvoi bantuan PBB. Tudingan itu dilontarkan seorang pejabat Amerika Serikat (AS).

Maria Zakharova mengatakan bahwa pemerintah AS tidak memiliki fakta-fakta yang mendukung tudujan tersebut dan menambahkan: "Kami tidak ada hubungannya dengan situasi ini," seperti dikutip dari Reuters, Rabu (21/9/2016).

Jet-jet tempur, yang diduga jet tempur milik tentara Rusia atau Suriah, dilaporkan telah melakukan serangan terhadap konvoi bantuan kemanusiaan PBB di Suriah. Konvoi bantuan itu diserang ketika hendak memasuki Aleppo.

Terkait hal tersebut, Wakil Penasehat Keamanan Nasional Gedung Putih Ben Rhodes menyebut Rusia bertanggung jawab atas serangan udara terhadap konvoi bantuan kemanusiaan PBB di Suriah.

"Kami berpendapat pemerintah Rusia yang bertanggung jawab atas serangan udara di wilayah tersebut, mengingat bahwa komitmen mereka berdasarkan perjanjian penghentian permusuhan adalah menghentikan operasi udara di mana bantuan kemanusiaan disalurkan," kata Rhodes

Credit Sindonews

Rusia Kembali Dituding Tewaskan Relawan Kemanusiaan di Suriah

DAMASKUS - Rusia kembali dituding menewaskan pekerja kemanusiaan di Suriah. Tudingan terbaru ini disampaikan oleh kelompok pemantau, Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia.

Dalam sebuah pernyataan, kelompok yang berbasis di London itu mengatakan, setidaknya empat orang pekerja kemanusiaan tewas saat jet tempur yang diduga milik Rusia dan Suriah menyerang basis pemberontak di Aleppo.

"Serangan udara yang dilakukan semalam oleh jet tempur Suriah atau Rusia menewaskan empat tenaga medis dan setidaknya sembilan anggota pemberontak di dekat Aleppo," kata observatorium, seperti dilansir Reuters pada Rabu (21/9).

"Serangan itu menghantam Kota Khan Touman yang berada di barat daya dari kota Aleppo, daerah yang dikuasai pemberontak. Para pemberontak yang tewas adalah dari anggota Jaish al-Fatah," sambungnya.

Observatorium menambahkan, pekerja bantuan yang tewas bekerja untuk Persatuan Organisasi Medis dan Bantuan Kemanusiaan (UOSSM). UOSSM sendiri dalam sebuah pernyataan telah membenarkan bahwa empat pekerja mereka tewas di Aleppo.

Credit Sindonews

AS Salahkan Rusia atas Serangan Terhadap Truk Bantuan PBB

Amerika Serikat meyakini bahwa serangan terhadap konvoi truk bantuan PBB dan palang Merah Arab Suriah pada awal pekan ini diluncurkan oleh dua pesawat Rusia. (Reuters/Ammar Abdullah)

Jakarta, CB -- Amerika Serikat meyakini bahwa serangan terhadap konvoi truk bantuan PBB dan palang Merah Arab Suriah pada awal pekan ini diluncurkan oleh dua pesawat Rusia. Serangan yang terjadi di dekat kota Aleppo itu mengakhiri gencatan senjata yang sudah berlangsung selama satu pekan di penjuru Suriah.

Dua pejabat AS menyatakan kepada Reuters pada Selasa (20/9) bahwa dua jet tempur Sukhoi SU-24 terlihat mengudara di atas konvoi bantuan tersebut, menurut informasi yang mereka dapatkan dari pihak intelijen. Informasi ini semakin menguatkan dugaan bahwa Rusia bertanggung jawab atas serangan yang menghancurkan 18 dari 31 truk yang mengikuti konvoi itu.

Tuduhan yang sama juga dilontarkan seorang pejabat AS yang enggan disebutkan namanya dalam wawancara dengan CNN pada Selasa. "Seluruh bukti yang kami miliki menunjukkan kesimpulan semacam itu."

Wakil Penasihat Keamanan Nasional Ben Rhodes AS mengungkapkan bahwa Gedung Putih menilai Rusia bertanggung jawab atas "tragedi kemanusiaan yang sangat besar".

"Seluruh informasi yang kami terima mengindikasikan dengan jelas bahwa ini akibat serangan udara. Ini berarti hanya ada dua entitas yang dapat disebut bertanggung jawab," katanya, merujuk kepada Rusia ata rezim Suriah, meski ia tak menyebut dengan gamblang salah satu dari dua negara itu.

Sebanyak 18 dari 31 konvoi truk pembawa barang bantuan kemanusiaan hancur akibat hantaman serangan udara di wilayah Urum al-Kubra, west of Aleppo, menewaskan setidaknya 12 orang. Insiden ini membuat PBB menghentikan sementara pengiriman bantuan ke seluruh Suriah.

"Kami menilai pemerintah Rusia bertanggung jawab atas berbagai serangan udara, mengingat komitmen mereka di bawah kesepakatan gencatan senjata adalah menghentikan serangan udara di atas wilayah yang dilalui bantuan kemanusiaan.

Militan membuntuti konvoi

Rusia sebelumnya sudah membantah bahwa pesawatnya atau jet milik pemerintah Suriah menyerang konvoi bantuan kemanusiaan. Rusia juga meyakini bahwa serangan terhadap konvoi itu bukan diluncurkan dari udara, melainkan dari darat.

Menurut laporan kantor berita Rusia, TASS, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov menyatakan bahwa berdasarkan hasil analisis dari rekaman video sebuah bpesawat nirawak, serangan itu diluncurkan oleh kelompok militan yang membuntuti konvoi truk bantuan.

"Sangat jelas terlihat dari rekaman video bahwa truk pikap seorang teroris yang dilengkapai dengan peluncur mortar bergerak mengikuti konvoi," ujarnya.

Sementara itu, Palang Merah Suriah menyatakan bahwa salah satu pejabatnya dan sekitar 20 warga sipil tewas akibat serangan itu. Laporan soal jumlah korban tewas kini masih beragam.

Credit CNN Indonesia

Dalang Serangan New York Didakwa atas Empat Tuduhan Teror

Kantor Kejaksaan Federal Amerika Serikat mendakwa tersangka pelaku ledakan di New York pada akhir pekan lalu dengan sejumlah pasal berlapis. (FBI/Handout via Reuters)

Jakarta, CB -- Kantor Kejaksaan Federal Amerika Serikat mendakwa tersangka pelaku ledakan di New York pada akhir pekan lalu dengan pasal berlapis, menyusul serangkaian serangan bom di New York, New Jersey dan wilayah lainnya.

Jaksa AS pada Selasa (20/9) menyatakan Ahmad Khan Rahami, 28, meluncurkan serangan pengeboman pada Sabtu (17/9) di daerah Chelsea Manhattan dan di sepanjang rute perlombaan lari Korps Marinir AS di New Jersey,

Rahami didakwa atas empat tuduhan, termasuk penggunaan senjata pemusnah massal, pengeboman sarana publik, perusakan properti dengan cara membakar atau meledakkan.

Serangan itu melukai 31 orang, termasuk seorang korban dari Inggris, seorang sopir yang hingga saat ini tak sadarkan diri dan seorang wanita.

Serangan itu diluncurkan dengan meledakkan bom panci, yang berisi paku dan besi yang ditempatkan di tempat sampah dan dapat meledak melalui sebuah perangkat lain yang sudah diatur waktunya. Serangan ini terjadi serupa dengan serangan lain yang meledak di sekitar empat blok setelahnya.

Surat dakwaan itu memaparkan bahwa terdapat sidik jari tersangka di lima bom pipa yang ditemukan di tempat tinggal Rahami di Elizabeth dan di perangkat peledak kedua yang berhasil dijinakkan.

Rekaman video pengawas juga memperlihatkan Rahami berada di Chelsea, dan bahwa ia membeli sejumlah barang-barang yang dibutuhkan untuk merakit peledak melalui eBay selama musim panas.

Rahami juga memiliki jurnal yang ditulis dengan tangan, berisi pujian kepada pendiri Al-Qaidah, Osama bin Laden, dan mengkritik perang AS di Irak, Afghanistan dan Suriah.

Rekaman video yang diambil dari ponsel keluarga Rahami juga menunjukkan pria ini pernah mencoba membakar perangkat peledak sekitar di dekat rumahnya di Elizabeth, dua hari sebelum pengeboman yang terjadi.

Dilaporkan oleh sang ayah

Rahami ditembak dan ditangkap pada Senin (19/9) di Linden, New Jersey, hanya empat jam setelah FBI merilis fotonya dan mengirim pesan peringatan darurat melalui ponsel kepada jutaan warga AS.

Rahami juga dituduh melanggar hukum atas kepemilikan senjata dan lima tuduhan percobaan pembunuhan dari seorang pejabat polisi.

Sejumlah tuduhan teror itu ditujukan kepada Rahami setelah FBI mengakui bahwa mereka pernah menyelidiki Rahami terkait tuduhan terorisme pada 2014, atas laporan dari ayahnya sendiri, Mohammad Rahami. Namun, ia akhirnya dibebaskan karena tidak ditemukan bukti atas tuduhan itu.

Mohammad Rahami, merupakan imigran dari Afghanistan yang membawa anak-anaknya ke Amerika Serikat. Ia melaporkan Ahmad Khan Rahami kepada FBI karena menduga anaknya tersebut terkait dengan terorisme pada 2014.

"Dia berkelakuan sangat buruk, ia menikam putra saya [yang lain], memukul istri saya," katanya kepada wartawan, dikutip AFP.

Pada Agustus 2014, Rahami didakwa atas dugaan penyerangan dan kepemilikan pisau, setelah dituduh menusuk Nasim Rahami di kakinya.

Ahmad Khan Rahami dilaporkan menghabiskan tiga bulan di penjara tapi tidak pernah dikenai tuntutan hukum apapun.

"FBI melakukan tinjauan internal terhadap bank data, melakukan pengecekan, dan wawancara sejumlah orang, namun tidak ada yang dapat mengungkapkan hubungan dirinya dengan terorisme," bunyi pernyataan dari Biro Investigasi Federal.

Rahami, yang baru saja menjalani operasi setelah mengalami beberapa luka akibat tembakan polisi, dalam kondisi "kritis namun stabil."

Belum jelas bagaimana Rahami teradikalisasi dan apakah ia bertindak seorang diri dalam meluncurkan serangkaian serangan itu.

Credit CNN Indonesia

Buku Harian Bersimbah Darah Pengebom New York Ditemukan

Pelaku pengeboman di AS, Ahmad Khan Rahami, mencatat pemikirannya soal terorisme dan rencananya mengebom New York di buku hariannya. (WABC-TV via Reuters)

Jakarta, CB -- Kepolisian New York menemukan buku harian milik Ahmad Khan Rahami, pelaku pengeboman di kota tersebut pada akhir pekan lalu. Rahami mencatat semua persiapan dan rencana pengebomannya dalam buku tersebut.

Seperti diberitakan The Independent, Rabu (21/9), buku harian yang bersimbah darah itu ditemukan dari lokasi baku tembak antara Rahimi dan polisi Senin lalu. Rahami berhasil dilumpuhkan dan didakwa atas tindak terorisme.

"Insya Allah suara pengeboman akan terdengar di jalan-jalan kalian. Suara tembakan polisi. Kematian bagi para penindasmu," tulis Rahami dalam penutup buku hariannya.

Rahami juga menyinggung soal rencana serangan dengan bom dan panci presto di New York dan New Jersey. Bom panci presto meledak di New York melukai 29 orang, sementara serangan yang sama gagal melukai seorang pun di New Jersey pada Sabtu lalu.

Penyidik menyebut Rahami membeli bahan-bahan pembuat bom di internet dan merekam dirinya sendiri menguji ledakan di halaman belakang rumahnya.

Dia memuji Nidal Hasan, yang membunuh 13 orang di Fort Hood, Texas, tahun 2009 lalu. Selain itu di buku harian itu, Rahami juga menyinggung soal Osama bin Laden dan Anwar al-Awlai, dua petinggi al-Qaidah.

Rahami dalam tulisannya mengaku menjalankan perintah Awlaki untuk tidak datang ke Suriah, namun melakukan serangan di kampung halaman.

Dokumen pengadilan juga mengatakan Rahami menunjukkan kecenderungan ekstremis di sosial media. Dia juga mengunggah video di Youtube saat meledakkan bom di dalam tanah belakang rumahnya, dua hari sebelum pengeboman di New York.

Rahami didakwa atas empat tuduhan, termasuk penggunaan senjata pemusnah massal, pengeboman sarana publik, perusakan properti dengan cara membakar atau meledakkan.

Penyidik tengah mencari kaitan antara Rahami dengan jaringan teror di luar negeri, termasuk di Pakistan yang pernah dia kunjungi.
Credit CNN Indonesia

AS-Korea Akan Gelar Simulasi Serangan ke Fasilitas Nuklir

Ilustrasi (U.S. Department of Defense, Missile Defense Agency/Handout via Reuters)

Jakarta, CB -- Amerika Serikat dan Korea Selatan akan menggelar latihan simulasi serangan ke fasilitas nuklir pada bulan depan.

Diberitakan CNN, Rabu (21/9), pejabat kedua negara menekankan bahwa simulasi itu tidak menarget secara khusus nuklir Korea Utara. Namun latihan perang gabungan ini digelar kurang dari dua pekan setelah Korut mengaku sukses menguji hulu ledak nuklir yang kedua mereka tahun ini.

Uji nuklir Korut itu menuai kecaman internasional dan pemerintah Pyongyang kembali menjadi sasaran sanksi. Menanggapi uji nuklir itu, Korsel mengatakan "siap untuk skenario terburuk".

Kedua negara secara resmi masih berperang setelah Perang Korea berakhir tahun 1953 dengan gencatan senjata.

Rencananya simulai serangan ke fasilitas nuklir dengan sandi "Panji Merah" akan digelar di Alaska pada 3-22 Oktober mendatang.

Korut juga mengumumkan akan menggunakan alat canggih dalam latihan tersebut, yaitu GBU-31 Joint Direct Attack Munition, perangkat yang mampu memberikan kemampuan kendali pada bom.

Sistem ini digunakan sejak serangan udara NATO dalam konflik di Kosovo, terakhir diturunkan untuk penyerangan di Libya tahun 2011.

AS mengatakan bahwa latihan gabungan kedua ini merupakan aksi pamer kekuatan sekaligus menyampaikan pesan kepada Korea Utara.

"Ikatan antara Amerika Serikat dan Korsel sangat kokoh dan komitmen itu tidak akan goyah oleh tindakan agresif Korut," kata Komandan Angkatan Udara Armada Ke-7 AS, Letjen Thomas W. Bergeson.

Credit CNN Indonesia

Irak Akan Merebut Mosul dari ISIS dengan Senjata Perancis

Tentara Irak di pinggiran Mosul pada Agustus lalu. (Reuters/Stringer)

Jakarta, CB -- Pasukan Irak sedang bersiap untuk merebut Mosul dari tangan ISIS dengan menggunakan senjata artileri yang diberikan oleh Perancis.

“Artileri telah diposisikan di utara Mosul dan sudah siap untuk digunakan untuk menaklukkan Mosul,” kata Presiden Perancis Francois Hollande dalam konferensi pers pada Selasa (20/9) di Markas PBB di New York.

Pada Juli lalu, AFP memeberitakan Francois mengumumkan bahwa Perancis akan menyediakan persenjataan pasukan Irak, sekaligus mengirimkan penasihat militer untuk pelatihan.

Militer Irak telah mempersiapkan operasi merebut Mosul—kota terbesar kedua di Irak—selama berbulan-bulan. Mereka bergerak dari Baghdad ke arah utara selama hampir dua tahun, melakukan penyisiran dan merebut satu per satu kota yang diambil alih ISIS.

Mosul sendiri direbut ISIS pada Juni 2014, ketika mendeklarasikan diri sebagai negara khilafah di Irak dan Suriah.

Sebelumnya, Reuters melansir Presiden Amerika Serikat Barack Obama mengatakan ia berharap akan ada kemajuan dalam operasi Mosul pada akhir tahun ini.

“Ini akan menjadi pertempuran yang berat. Mosul adalah kota besar dan ISIL [ISIS] telah merasuk dalam di kota itu,” kata Obama di New York, setelah bertemu dengan Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi pada Selasa (20/9).

“Kami berharap dalam beberapa bulan ke depan kami akan mendepak Daesh [ISIS] dari MOsul, dan kami akan memberi pukulan hebat terhadap apa yang Daesh percaya,” kata Abadi.

Credit CNN Indonesia

Putin Segera Hidupkan Kembali KGB, Ini Peran dan Targetnya

Penampilan Vladimir Putin, presiden Rusia, saat melakukan pertemuan dengan perdanan menterinya, Dmitry Medvedev di Lipno Island, Novgorod, Rusia, 10 September 2016. Sputnik/Kremlin/Alexei Druzhinin/via REUTERS

CB, Moskow - Presiden Rusia Vladimir Putin akan menghidupkan kembali dinas intelIjen era Uni Soviet, KGB menyusul kemenangan besar partai yang dipimpinya, United Russia dalam pemiliu parlemen dua hari lalu.

Laporan dari koran terkemuka Rusia, Kommersant mengungkap rencana Putin menghidupkan kembali KGB kurang dari 24 jam setelah partai pendukung utama Putin memperkuat cengkeramannya di Duma atau majelis rendah parlemen (DPR), dengan memenangkan 343 kursi dari total 450 kursi.

Menurut Kommersant, seorang sumber dari Kementerian Pertahanan mengungkapkan bahwa kementerian baru yang bernama Kementerian Keamanan Negara atau MGB akan segera dibentuk untuk mendukung layanan intelijen negara komunis tersebut.

Kementerian tersebut akan membawahi dinas rahasia saat ini, Dinas Keamanan Federal (FSB), dan akan menggabungkan Intelijen Luar Negeri (SVR) dan Federal Protective Service (FSO) yang bertugas menjaga pejabat tinggi negara. Pegabungan tersebut akan mencakup kekuatan yang sama seperti yang dimiliki KGB di masa lalu.

MGB akan diberikan keleluasaan untuk melakukan investigasi kriminal serta memberikan pengawasan pada kasus yang tengah dijalankan oleh badan-badan penegak hukum kuat lainnya Rusia.

Kementerian Keamanan Negara baru tidak hanya akan menyelidiki kasus yang dibawa oleh Komite Investigasi Federal dan Kementerian Dalam Negeri, tetapi juga melakukan pengawasan prosedural lembaga ini. Selain itu, kementerian baru akan bertanggung jawab untuk menyediakan keamanan sendiri dalam semua lembaga penegak hukum dan keamanan.

"Jika sebelumnya FSB hanya memberikan dukungan untuk penyelidikan, maka sekarang akan bertugas mengelola perkembangan kasus mulai dari saat tuntutan pidana diajukan, sampai kasus disidangkan ke pengadilan," kata seorang sumber dari FSB kepada Kommersant.

Sang sumber juga menekankan bahwa ia berbicara tentang kasus-kasus besar, termasuk tuduhan korupsi. Sumber itu juga mengatakan bahwa agen intelejen akan diberikan wewenang untuk memantau seberapa efisien para penyidik memanfaatkan sumber daya yang disediakan untuk mereka oleh Kementerian Keamanan Negara.

Selain itu, Komite Investigasi juga akan kembali digabungkan dengan Kejaksaan Agung yang sebelumnya dipisahkan pada 2011. Hal tersebut ditandai dengan ketua Komite Investigasi yang berencana akan mengundurkan diri.

Sama seperti KGB yang begitu ditakuti pada masanya, kementerian itu juga akan mengawasi penuntutan hukum terhadap kritikus Kremlin.

Menurut sumber tersebut, MGB akan beroperasi sebelum pemilihan presiden 2018, yang memungkinkan Putin untuk mengamankan periode keempat jabatan presidennnya hingga tahun 2024.

MGB bukanlah sebutan baru. Ini merupakan nama aparat keamanan negara selama delapan tahun kepemimpinan berdarah Joseph Stalin. MGB lalu diubah menjadi KGB setelah kematian Stalin, dan dibubarkan pada 1991, setelah runtuhnya Uni Soviet.

Putin sendiri merupakan mantan agen KGB saat era Soviet. Dia dilaporkan bertanggung jawab untuk menjaga keamanan kampung halamannya di Leningrad, sekarang St Petersburg dari para pemberontak anti-komunis.

Setelah KGB dihapuskan dan berubah menjadi FSB, Putin dipercaya menjadi pemimpinnya dari Juli 1998 sampai Agustus 1999, sebelum menjadi perdana menteri.

Credit TEMPO.CO