Senin, 19 September 2016

Abu Sayyaf Dilaporkan Bebaskan 3 Sandera Asal Indonesia

MANILA - Abu Sayyaf dilaporkan telah membebaskan tiga dari delapan sandera asal Indonesia yang mereka tahan. Pembebasan itu dilaporkan terjadi pada Sabtu malam.

Dibebaskannya tiga sandera asal Indonesia itu dibenarkan oleh juru bicara Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF), Profesor Samsula Adju. Saat ini, menurut Adju, ketiga sandera asal Indonesia sudah bersama Nur Misuari.

"Ya, mereka dibebaskan kepada MNLF oleh kelompok Abu Sayyaf," ucap Adju seperti dilansir Strait Times pada Minggu (18/9). Dia menambahkan, ketiga sandera asal Indonesia akan diserahkan kepada pemerintah Indonesia pada hari ini.

Sementara itu, menurut Profesor Octavio Dinampo, seorang profesor universitas yang berbasis di Sulu, mengidentifikasi ketika sandera yang dibebaskan sebagai Lorens Koten, Theodores Kopong dan Emmanuel tertentu.

"Saya mendengar sekitar 30 juta peso (sekitar Rp8,2 miliar) dibayarkan kepada Abu Sayyaf (untuk pembebasan ketiganya)," kata Prof Dinampo.

Pembebasan ketiga sandera asal Indonesia itu berlangsung tidak lama setelah Abu Sayyaf memebaskan sanndera asal Norwegia, Kjartan Sekkingstad. Warga Norwegia itu dibebaskan setelah diduga ditebus sebesar 30 juta peso.

Credit Sindonews

Diduga Ditebus Rp8,2 Miliar, Sandera Norwegia Dilepas Abu Sayyaf

ZAMBOANGA - Kelompok Abu Sayyaf membebaskan sandera asal Norwegia, Kjartan Skkingstad, pada Jumat malam. Menurut pihak berwenang di Sulu, Filipina, warga Norwegia itu dibebaskan setelah diduga ditebus sebesar 30 juta peso atau sekitar Rp8,2 miliar.

Sekkingstad sudah setahun disandera kelompok bersenjata di Filipina selatan itu. Unit intelijen Filipina melaporkan, Sekkingstad dibebaskan sekitar pukul 20.30 pada hari Jumat di sekitar Barangay Buanza, Indanan, Sulu.

Menurut sumber intelijen Filipina, yang dikutip Philstar, Sabtu (17/9/2016) pembebasan Sekkingstad difasilitasi oleh Tahil Sali, seorang komandan Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF) berserta anggotanya.

Para pejabat militer Filipina telah mengkonfirmasi laporan pembebasan Sekkingstad. Namun, militer Filipina belum mengungkap dugaan pembayaran uang tebusan 30 juta peso tersebut.

Usai dibebaskan, warga Norwegia itu dibawa ke rumah Gubernur Sulu,Abdusakur Tan II pada Jumat malam di Barangay Asturias, Kota Jolo. Kondisi Sekkingstad juga belum diketahui.

Sekkingstad diculik bersama dengan dua warga Kanada John Ridsdel dan Robert Hall, dan wanita Filipina Marites Flor pada 21 September 2015 di Samal Island, Davao.

Ridsdel dan Hall sudah dieksekusi penggal pada 25 April dan 13 Juni 2016 lalu, setelah Pemerintah Kanadan dan keluarga sandera gagal membayar tebusan sebesar 300 juta peso. Sedangkan Flor dibebaskan pada 24 Juni 2016 dengan kondisi terluka.

Sampai saat ini, militer Filipian terus memburu kelompok Abu Sayyaf untuk menyelamatkan para sandera yang tersisa, yang mencakup seorang warga Belanda, tujuh warga Indonesia, lima warga Malaysia dan tujuh warga lokal.

Credit Sindonews

Jumat, 16 September 2016

Presiden Meksiko Dituntut Mundur di Tengah Perayaan Kemerdekaan

Enrique Pena Nieto

CB, MEXICO CITY -- Perayaan Kemerdekaan Meksiko yang jatuh pada 16 September diwarnai dengan aksi demonstrasi. Ratusan warga melakukan unjuk rasa menuntut pengunduran diri Presiden Enrique Pena Nieto.

Dilansir dari Fox News, demonstrasi tersebut merupakan bentuk kekecewaan warga kepada Presiden Pena Nieto. Sebagian besar demonstran adalah warga berusia muda, yang mewakili 20 juta penduduk negara itu.

Popularitas Pena Nieto semakin menurun yang diperburuk oleh pertemuannya dengan calon Presiden AS Donald Trump bulan lalu. Partainya juga telah kalah dalam pemilihan gubernur di empat negara bagian.

Meski demikian, Pena Nieto telah melakukan persiapan perayaan kemerdekaan Meksiko di pusat Kota Meksiko City pada Kamis (15/9) malam yang disambut kurang antusias oleh warganya. Aktivis Ignacio Del Valle bahkan mengatakan Meksiko tidak memiliki apa pun yang bisa dirayakan.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

PBB Diminta Turun Tangan Selidiki Duterte

Presiden Filipina Rodrigo Duterte.

CB, MANILA - Presiden Filipina Rodrigo Duterte kembali terseret dalam kasus pembunuhan di luar proses peradilan (extrajudicial). Ia dituduh berada di balik aksi pembunuhan di Kota Davao, sebelum ia menduduki jabatan sebagai presiden.

Setelah adanya kesaksian dari mantan militan Filipina Edgar Matobato yang mengejutkan Senat Filipina, sejumlah pihak meminta perintah penyelidikan segera dilakukan. Penyelidikan atas kasus Duterte itu perlu dilaksanakan untuk mengonfirmasi atau menyangkal tuduhan Matobato.

Dalam sebuah pernyataan, Direktur Human Rights Watch Asia Brad Adams menilai kesaksian Matobato sangatlah serius. Menurutnya, harus ada penyelidikan independen mengenai masalah ini jika Presiden Duterte ingin namanya tidak tercoreng.

"Presiden Duterte tidak bisa menyelidiki kasusnya sendiri sehingga kita perlu bantuan PBB untuk melakukannya. Jika tidak, warga Filipina tidak pernah tahu presidennya akan bertanggung jawab dalam kasus pembunuhan," kata dia.

Dalam kesaksiannya, Matobato mengatakan Duterte bertanggung jawab atas sejumlah pembunuhan di Kota Davao saat ia masih menjabat sebagai wali kota. Ia menuduh Duterte telah memerintahkan bawahannya menyewa senjata.

Kelompok Davao Death Squad (DDS) di bawah komando Duterte kemudian membunuh beberapa anak buah saingannya, mantan ketua DPR Prospero Nograles. Selain itu Duterte memerintahkan serangan bom ke sebuah masjid dan membunuh Muslim, serta menyandera Senator Leila de Lima dan membunuhnya.

Tuduhan Matobato dianggap palsu oleh anak dari Nograles, Karo Alexie. Menurut Karlo, Matobato bisa saja disewa untuk berbohong.

Namun pernyataan Matobato tetap memicu kekhawatiran bagi masyarakat Internasional. Wakil Juru Bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mark Toner mengatakan AS memandang masalah ini sebagai masalah yang serius. "Ini adalah tuduhan serius dan kami menganggapnya serius. Kami akan mempelajarinya lebih dalam," kata dia, dilansir dari Asian Correspondent.

Duterte sejauh ini belum memberikan komentar terkait tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Sejak menjabat sebagai presiden ia telah membuat keputusan kontrovesial untuk memerangi narkoba dengan membunuh lebih dari 2.000 pengedar.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Rusia: AS Tolak Negosiasi Larangan Pengembangan Senjata di Angkasa

NEW YORK - Rusia menyebut Amerika Serikat (AS) sebagai negara yang egois, karena menolak untuk menegosiasikan larangan penempatan dan pengembangan senjata di angkasa. Hal ini, papar Rusia, bisa memberikan ancaman bagi banyak negara di dunia.

"Mereka (AS) ingin memiliki dominasi militer, mereka tidak cukup nyaman di dunia. Mereka tidak ingin berbagi kekuasaan dan pengaruh dengan orang lain," kata Duta Besar Rusia untuk PBB, Vitaly Churkin, seperti dilansir Russia Today pada Kamis (15/9).

"Jika Anda membayangkan perlombaan senjata menyebar ke luar angkasa, itu menciptakan segala macam masalah. Misalnya, dalam hal kemungkinan pengurangan senjata nuklir. Dari waktu ke waktu Washington mengaku ingin melihat negosiasi lebih lanjut dengan Rusia soal pengurangan senjata nuklir, tapi sulit untuk berbicara tentang itu tanpa mengingat kemungkinan senjata muncul di luar angkasa," lanjutnya.

"Jika itu terjadi, maka akan menciptakan situasi strategis yang sama sekali berbeda, jauh lebih sulit untuk diatur. Jadi, kami akan terus mendorong larangan internasional soal penyebaran senjata ke luar angkasa," sambungnya.

Pada tahun 2014, PBB mengadopsi rancangan resolusi tentang Penempatan Senjata di Luar Angkasa (NFP), dimana dalam resolusi itu melarang perlombaan senjata di luar angkasa. Tak kurang dari 126 suara mendukung resolusi dan empat negara, yakni Georgia, Israel, Ukraina dan AS menolaknya.

Churkin menekankan, berdialog dengan AS tentang masalah ini bukanlah tugas yang mudah. Sebab menurutnya, AS bertindak sebagai individualis yang tidak memperhatikan kekhawatiran negara-negara lain dan hanya mengejar kepentingan sendiri.

"Mereka hanya merasa aman jika mengandalkan sepenuhnya pada kekuatan mereka sendiri tanpa memberikan banyak kepercayaan untuk kemungkinan keamanan internasional atas dasar kerjasama internasional yang luas. Sikap egois AS pada perlombaan senjata di luar angkasa menghambat penciptaan dunia yang harmonis," ucapnya.

"Jika Anda hanya bergantung kekuatan militer untuk membela kepentingan Anda, tentu saja hal tersebut akan menciptakan ancaman kepada orang lain dan membuatnya jauh lebih sulit untuk bekerja sama secara internasional," tukasnya.

Credit Sindonews

Israel Antisipasi "Hujan" 230.000 Misil pada Perang Masa Depan

TEL AVIV - Israel telah mengantisipasi “hujan” 230.000 misil pada perang yang berpotensi pecah di masa depan. Sebagai antisipasi awal, Angkatan Pertahanan Israel (IDF) telah mempersiapkan diri untuk menangkis sekitar 230.000 misil dalam sebuah latihan perang nasional.

Pihak The Home Front Command IDF juga akan menguji beberapa skenario lain dalam persiapan untuk kemungkinan pecahnya perang di masa depan. Latihan perang tentara Israel akan digelar pekan depan.

Menurut The Home Front Command, skenario yang akan dihadapi IDF mencakup perang skala penuh dengan serangan simultan di beberapa bidang, yaitu Dataran Tinggi Golan Suriah, Gaza dan Libanon.

Tujuan utama dari latihan perang adalah untuk memastikan pelayanan dasar di bawah tekanan tembakan musuh dan mengasah kerjasama antara berbagai lembaga militer dan sipil. Namun, persiapan tidak mencerminkan penilaian bahwa perang sudah dekat.

Israel selama ini terlibat konflik di tiga penjuru. Yakni, dengan Hamas di Gaza, Palestina, kemudian dengan kelompok Hizbullah di Libanon dan dengan pasukan Suriah di wilayah Golan.

IDF menyatakan kemungkinan sebanyak 230.000 roket atau pun rudal akan “menghujani” Israel, di mana lebih dari setengahnya yang paling mungkin berasal dari gudang senjata milik Hizbullah Libanon.

Masih menurut IDF, 95 persen dari proyektil yang berpotensi menyerang Israel berasal dari rudal jarak pendek (40-45 km) Grad dari berbagai modifikasi dan mortir. Amunisi tersebut bisa dilengkapi dengan sekitar 10 kg bahan peledak. Sedangkan lima persen sisa proyektil kemungkinan berasal dari rudal jarak jauh.

Skenario yang akan dihadapi IDF termasuk menangani situasi di mana 400 warga Israel menjadi korban serangan musuh. Namun, IDF tidak merinci apakah ratusan korban dalam skenario itu dari kalangan sipil atau militer.

Sedangkan skenario terburuk yang akan dihadapi IDF, seperti dikutip Russia Today, Jumat (16/9/2016), adalah proses evakuasi massal penduduk dari wilayah Israel utara. Dalam kasus, sekitar 750 ribu warga akan direlokasi ke komunitas lain.

Militer Israel baru-baru ini telah merevisi sistem peringatan roket. Jumlah daerah yang dapat menerima peringatan dini serangan roket telah meningkat dari 265 menjadi 3 ribu titik. Durasi waktu respons selama 1 menit lebih 30 detik.

Credit Sindonews

Bocoran E-Mail Colin Powell: Israel Punya 200 Bom Nuklir!

WASHINGTON - Sebuah dokumen dari e-mail mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) dan pensiunan jenderal bintang empat Colin Powell menyebut bahwa Israel mempunyai sekitar 200 bom nuklir. Dokumen rahasia itu bocor setelah e-mail Powell diretas oleh hacker yang diduga berasal dari Rusia.

Bocoran dokumen e-mail Powell ini diterbitkan oleh situs kebijakan luar negeri LobeLog, yang dikutip Jumat (16/9/2016). Powell terungkap menulis surat elektronik kepada pendonor Partai Demokrat AS, Jeffrey Leeds. Surat itu semula membahas pidato Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk Kongres AS pada Maret 2015 lalu.

Powell, dalam surat itu, ragu jika rezim Iran akan menggunakan bom atom atau bahkan untuk memiliki satu bom atom sekalipun.”Karena anak-anak di Teheran tahu Israel memiliki 200 (bom nuklir), semua ditargetkan pada Teheran, dan kami memiliki ribuan,” bunyi bocoran e-mail Powell.

Israel selama ini mempertahankan kebijakan yang ambigu soal kepemilikan senjata nuklir, di mana Israel tidak pernah membenarkan atau pun menyangkal memiliki senjata nuklir.

Menurut laporan tahun 2014 dari Federasi Ilmuwan Amerika, negara Yahudi itu diyakini memiliki antara 80 dan 400 bom nuklir, meskipun penulis laporan meyakini angka yang akurat lebih mendekati 80 bom nuklir.

E-mail Powell dikirim pada tanggal 3 Maret 2015. Powell yang merupakan mantan Kepala Staf Gabungan Militer AS, merasa data soal 200 bom nuklir yang dimiliki Israel merupakan hal yang mengejutkan, karena di luar perkiraan laporan media dan analis kelompok think tank selama ini.

Bocoran dokumen e-mail Powell juga telah di-posting di situs DCLeaks.com dan pertama kali dilaporkan oleh Buzzfeed pada Selasa malam. Powell saat dikonfirmasi oleh Buzzfeed, tidak menyangkal keaslian dokumen e-mail yang bocor itu.

Kelompok hacker yang membocorkan dokumen e-mail para pejabat AS dan tokoh-tokoh Partai Demokrat di situs DCLeaks.com masih misterius. Tapi, kubu Partai Demokrat blak-blakan menuduh Rusia sebagai pelaku serangan cyber. FBI kini juga mengumpulkan bukti untuk menggugat Rusia atas dugaan peretasan e-mail tersebut.

Credit Sindonews

Sekjen PBB Mengaku Kesal dengan Pernyataan Netanyahu Soal Palestina

NEW YORK -
Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon mengaku kesal dengan pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu soal Palestina. Netanyahu sempat menyatakan, keinginan Palestina untuk mendirikan negara sendiri adalah upaya pembersihan etnis Yahudi.

Netanyahu dalam pernyataannya pun mengisyaratkan negara-negara yang pro pendirian negara Palestina dengan pra-syarat seperti itu, juga berarti mendukung pembersihan etnis Yahudi.

Dalam sebuah pernyataan, Ki-moon menyebut pernyataan Netanyahu adalah sesuatu hal yang keterlaluan dan tidak bisa diterima. Menurutnya, hal ini akan semakin mempersulit upaya damai antara Israel dan Palestia, yang saat ini kembali mati suri.

"Saya terganggu dengan pernyataan terbaru oleh Perdana Menteri Israel yang menggambarkan orang-orang yang menentang perluasan pemukiman sebagai pendukung pembersihan etnis. Ini tidak bisa diterima dan keterlaluan," kata Ki-moon saat berbicara di hadapan Dewan Keamanan (DK) PBB, seperti dilansir Al Arabiya pada Jumat (16/9).

Dia menegaskan, kebijakan Israel membangun perumahan di lahan yang dialokasikan untuk negara Palestina adalah ilegal. Dan, ia menyerukan diakhirinya kekuasaan Israel atas wilayah Palestina.

"Biarkan saya memperjelas hal ini. Pemukiman (Yahudi) adalah ilegal berdasarkan hukum internasional. Pendudukan, pemaksaan dan penindasan harus segera berakhir," pungkasnya.

Credit Sindonews

Menhan Israel Perintahkan Anak Buahnya Boikot Utusan PBB

YERUSALEM - Menteri Pertahanan Israel, Avigdor Lieberman, mengeluarkan instruksi agar karyawan kementerian dan pejabat militer untuk memboikot utusan PBB untuk Timur Tengah Nickolay Mladenov. Kabar ini dilaporkan oleh stasiun televisi setempat Channel 2.

Menurut laporan itu, perintah tersebut dikeluarkan setelah Mladenov mengkritik kebijakan pembangunan pemukiman Israel dan tengah menuju ke Palestina seperti dikutip dari Middle East Monitor, Jumat (16/9/2016).

Mladenov sebelumnya mengatakan bahwa kebijakan Israel memperluas pemukiman ilegal adalah kendala utama untuk perdamaian. Ia menambahkan bahwa telah terjadi lonjakan besar pemberitaan tentang pemukan Israel dan penghancuran.

Dalam menanggapi komentar Mladenov, kantor perdana menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan komentar Mladenov telah mendistorsi sejarah dan hukum internasional dan perdamaian.

Sebelumnya, Biro Pusat Statistik Israel (ICBS) merilis data yang menunjukkan pembangunan pemukiman oleh pemerintah Israel meningkat 40 persen pada semester pertama 2016. Menanggapi kabar tersebut, pengawas hak asasi manusia Peace Now memperingatkan kenyataan terbentuknya satu negara tidak dapat terelakkan

Credit Sindonews

Filipina Dukung Duterte Beli Senjata China Meski Ada yang Cacat

MANILA - Pihak Malacanang (Istana Kepresidenan Filipina) mendukung rencana Presiden Rodrigo untuk membeli senjata dari China, meski menyadari laporan ada produk peralatan militer Beijing yang cacat. Duterte berencana membeli senjata China dan Rusia meski Filipina sekutu Amerika Serikat (AS).

Menteri Komunikasi Filipina, Martin Andanar, berpendapat bahwa tidak semua produk militer China cacat atau rusak. Menurutnya, banyak peralatan militer Filipina buatan China dan tidak ada yang bermasalah.

”Bagi saya, itu tergantung pada produk. Mungkin produk buatan China sebagaimana presiden dilapori ada yang cacat,” katanya dalam konferensi pers, seperti dikutip Inquirer, Jumat (16/9/2016).

Dalam pidato di AFP Medical Center bulan lalu, Presiden Duterte mengatakan bahwa ada senjata api buatan China yang di bawah standar atau hal itu bisa saja disabotase. Selain China, Duterte juga berminat untuk membeli senjata dari Rusia.

Duterte bertekad memberikan peralatan militer terbaik bagi para prajurit Filipina selama dia menjabat sebagai presiden.

Sementara itu, juru bicara Presiden Duterte, Ernesto Abella, kemarin mengatakan bahwa para pejabat pertahanan telah diarahkan Presiden Duterte untuk mempelajari pilihan peralatan buatan China atau Rusia.”Mereka tidak menutup opsi dua ini saja,” katanya.

Abella juga mencatat pernyataan Wakil Menteri Luar Negeri China, Liu Zhenmin, bahwa hubungan China dan Filipina berada di sebuah "titik balik baru”. Kedua negara sudah terlibat percakapan “ramah”.

”Anda bisa mengatakan ini untuk mengenal Anda. Seluruh tujuan adalah untuk dapat menjalin hubungan lebih hangat,” kata Abella.

Hubungan kedua negara sempat memanas setelah bersengketa perihal klaim kawasan Laut China Selatan. Filipina sudah memenangkan gugatan di Pengadilan Tetap Arbitrase di Den Haag yang memutuskan tidak mengakui klaim China atas kawasan yang disengketakan di Laut China Selatan. Namun, Beijing tidak mengakui putusan pengadilan itu.

Credit Sindonews

Filipina: Kami Tidak Bisa Selamanya Jadi Adik Amerika

WASHINGTON - Menteri Luar Negeri Filipina, Perfecto Yasay, telah meyakinkan Amerika Serikat (AS) bahwa Washington masih dianggap sebagai sekutu terpercaya Manila. Tapi, dia memperingatkan bahwa Filipina tidak bisa selamanya menjadi saudara kecil atau adik “cokelat”-nya Amerika.

Menlu Yasay menegaskan bahwa Filipina akan memberi “kuliah” tentang hak asasi manusia sebagai pra-syarat untuk menerima bantuan dari AS. Komentar Yasay disampaikan saat berbicara di Pusat Studi Strategis dan Internasional di Washington.

“Saya meminta teman-teman Amerika kami, pemimpin Amerika, untuk melihat aspirasi kami. Kami tidak bisa selamanya menjadi saudara ‘cokelat’ kecil dari Amerika. Kami harus mengembangkan, kami harus tumbuh dan menjadi kakak dari orang-orang kami sendiri,” ujar Yasay.

“Anda (harus) mengelolanya dengan benar. Anda tidak pergi ke Filipina dan mengatakan 'saya akan memberikan sesuatu yang akan membantu Anda tumbuh, tapi ini adalah daftar cek Anda yang harus dipatuhi’. Kami akan (memberikan) kuliah (pada) Anda tentang hak asasi manusia,” lanjut Yasay.

Yasay mengklaim bahwa presiden baru Filipina Rodrigo Duterte tegas berkomitmen untuk menjaga dan menghormati aliansi, termasuk yang dengan Amerika Serikat.

Hubungan AS dan Filipina telah jadi sorotan dunia, setelah Duterte blak-blakan menyuarakan ketidaksukaannya pada AS yang mengkritik perang narkoba di Filipina yang menewaskan ribuan orang. Duterte bahkan sempat mengeluarkan kata-kata hinaan pada Presiden Barack Obama sebelum menghadiri KTT ASEAN di Laos, meski Duterte membantahnya.

Yasay, seperti dikutip Reuters, Jumat (16/9/2016), mengatakan bahwa beberapa komentar Duterte selama ini telah disalahpahami.

Dia mencontohkan, seruan Duterte agar semua pasukan khusus AS hengkang dari Filipina selatan, hanya untuk sementara. Dia mengklaim bahwa seruan Duterte itu bertujuan untuk menjaga pasukan AS dari bahaya di saat pasukan Filipina meluncurkan serangan terhadap militan Abu Sayyaf.

Credit Sindonews

Tax Amnesty Legal, Sri Mulyani Siap Hadapi Singapura

<i>Tax Amnesty</i> Legal, Sri Mulyani Siap Hadapi Singapura

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan amnesti pajak bukan kebijakan ilegal (REUTERS/Toru Hanai)

Jakarta, CB -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan amnesti pajak bukan kebijakan ilegal. Karenanya, ia mengimbau Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili atau menyimpan asetnya di sana untuk tidak takut mengikuti amnesti pajak.

"Warga Negara Indonesia yang memiliki account (rekening) di Singapura dan mau mengikuti tax amnesty tidak termasuk dalam kategori transaksi yang dicurigai di dalam rangka money laundering (pencucian uang)," tutur Sri Mulyani saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jumat (16/7).

Sri Mulyani mengungkapkan legalitas program amnesti pajak sepenuhnya telah dijamin oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

"Kalau aktivitas (repatriasi) hanya dalam rangka tax amnesty tidak ada alasan untuk takut karena bukan perbuatan ilegal," ujarnya.

Bahkan, tegasnya, pemerintah juga telah melakukan sosialiasi amnesti pajak baik untuk WNI yang tinggal di luar negeri, termasuk Singapura.

"Tidak mungkin pemerintah Indonesia menghubungi Warga Negaranya untuk melakukan tindakan ilegal di negara lain," ujarnya.

Bank di Singapura, kata Sri Mulyani, diharuskan untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan (Suspicious Transaction Report) sesuai ketentuan Financial Action Task Force (FATF).

Perbankan Indonesia pun juga diharuskan melapor kepada pihak berwenang jika ada transaksi nasabah yang mencurigakan karena Indonesia mendukung gerakan anti pencucian uang.

"Indonesia juga ikut di dalam rezim FATF, anti money laundering," ujarnya.

Lebih lanjut, Sri Mulyani meminta WNI segera melapor kepadanya jika mendapat halangan dari lembaga maupun pemerintahan suatu negara tertentu untuk mengikuti amnesti pajak.

"Saya akan datangi pemerintah tersebut dan kami akan bicarakan. Saya sudah mengatakan bahwa saya memberikan jaminan bahwa untuk ikut tax amnesty, Anda (WNI) tidak akan dianggap melakukan tindakan ilegal,"tegasnya.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), per tanggal 15 September 2016, jumlah repatriasi aset program amnesti pajak dari Singapura mencapai Rp 14,09 triliun atau 76,14 persen dari total repatriasi. Adapun harta bersih yang diungkapkan WNI yang tinggal di Singalura mencapai Rp103,16 triliun atau 74,51 persen dari total harta deklarasi luar negeri.

Credit CNN Indonesia

Sri Mulyani: Wajib Pajak Jangan Takut Ancaman Singapura

Menteri Keuangan Sri Mulyani merespons pernyataan bank sentral Singapura yang mengancam akan menyerahkan data transaksi mencurigakan milik peserta tax amnesty. (REUTERS/Beawiharta)

Jakarta, CB -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merespons ancaman perbankan Singapura yang akan menyerahkan data transaksi mencurigakan milik Warga Negara Indonesia peserta amnesti pajak.

Dia meminta wajib pajak tidak perlu takut dengan ancaman tersebut karena bertentangan dengan dukungan terhadam amnesti pajak yang pernah disampaikan oleh Pemerintah Singapura dan Otoritas Moneter Singapura (MAS).

Menurutnya, WNI tidak perlu takut diperiksa kepolisian Singapura jika mengikuti program amnesti pajak (tax amnesty). Pasalnya, ia telah menghubungi langsung Deputi Perdana Menteri Singapura Tharman Shanmugaratnam untuk memastikan dukungan pemerintah Singapura dan MAS terhadap pelaksanaan program tax amnesty yang berlaku hingga 31 Maret 2017.

Bahkan, katanya, pemerintah Singapura dan MAS menyarankan WNI yang merupakan klien perbankan Singapura untuk berpartisipasi dalam program pengampunan pajak.

"Dari sisi pemerintah Singapura, Monetary Authority of Singapore mengatakan bahwa mereka meng-advise (menyarankan) seluruh perbankan di Singapura untuk mendukung atau meng-encourage atau dalam hal itu memberikan support untuk para klien-nya untuk menggunakan kesempatan yang ada di dalam tax amnesty programme di Indonesia, dalam rangka untuk memperbaiki pengelolaan pajak di Indonesia," tutur Sri Mulyani saat ditemui di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis (15/9) malam.

Singapura, kata Sri Mulyani, memang merupakan salah satu negara anggota Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF) yang digagas negara-negara G-7.

Dalam aturan FATF, perbankan Singapura diharuskan melaporkan transaksi mencurigakan dalam rangka mendeteksi aktivitas ilegal termasuk pencucian uang. Namun, keikutsertaan WNI dalam program amnesti pajak tidak bisa dijadikan dasar pemeriksaan maupun investigasi tindak kriminal di bidang keuangan.

Dengan demikian, WNI yang tinggal maupun menyimpan asetnya di Singapura tidak perlu khawatir akan diperiksa oleh kepolisian Singapura jika mengikuti program amnesti pajak.

"Di dalam konteks tax amnesty di Indonesia, maka Singapura dari sisi Monetary Authority of Singapore menekankan bahwa keikutsertaan WNI didalam program tax amnesty Indonesia tidak bisa dianggap sebagai suatu tindakan yang bisa menarik atau memicu investigasi kriminal,"ujarnya.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah Indonesia akan terus bekerja sama dengan pemerintah Singapura untuk menutup seluruh kemungkinan yang bisa dijadikan alasan bagi Wajib Pajak Indonesia untuk tidak mengikuti tax amnesty.

Menurut Sri Mulyani, Undang-undang (UU) Pengampunan Pajak dibuat sebagai suatu kesempatan bagi seluruh wajib pajak- terutama wajib pajak besar - untuk bisa mengikuti amnesti pajak dan menggunakan haknya dalam rangka untuk memperbaiki kepatuhan mereka terhadap Undang-undang Perpajakan di Indonesia, dengan tarif tebusan yang sangat baik.

"Jadi saya tentu tetap mengharapkan para pembayar pajak Indonesia untuk tetap menggunakan UU ini dan kesempatan ini untuk memperbaiki pelaporan (pajaknya) dan mensukseskan program amnesti ini di dalam rangka untuk membangun Republik Indonesia," ujarnya.

Sebelumnya seperti diberitakan Reuters, tiga sumber dari perbankan swasta Singapura mengungkapkan rencananya untuk memberikan data transaksi keuangan milik nasabah-nasabah Indonesia peserta tax amnesty kepada pihak kepolisian setempat. Rencana tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Bank Sentral Singapura (MAS).

Credit CNN Indonesia

Apindo: Upaya Singapura Halangi Tax Amnesty Patut Diributkan

Sofjan Wanandi memprotes aksi bank Singapura menghalangi kebijakan amnesti pajak Singapura. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Jakarta, CB -- Sofjan Wanandi, Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Jusuf Kalla, bereaksi keras terhadap upaya perbankan Singapura menghalangi kebijakan amnesti pajak Indonesia.

Menurutnya, instruksi otoritas moneter Singapura (MAS) agar perbankan menyerahkan data transaksi mencurigakan ke aparat penegak hukum bertolak belakang dengan janji Pemerintah Singapura untuk tidak menghalangi kebijakan pengampunan pajak Indonesia.

"Ini perlu diributkan karena pemerintahnya dulu bilang tidak menghalangi orang Indonesia yang mau ikut tax amnesty, apakah itu repratiasi atau deklarasi," tegas Sofjan melalui keterangan tertulis, Kamis malam (15/9).

Sofjan, yang juga Ketua Dewan Penasehat Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), mengungkap upaya perbankan swasta Singapura yang mencoba menakut-nakuti Warga Negara Indonesia pemilik asetnya di sana, yang akan mengikuti tax amnesty dan merepatriasi hartanya.

"Sekarang private banknya dan lain-lain bikin move untuk menakut-nakuti warga Indonesia, seolah-olah mau lapor polisi bahwa uang itu dari penyalahgunaan hukum di Indonesia. Apakah itu korupsi dan lain-lain. Ini move hanya mau menakut-nakuti warga Indonesia untuk tidak ikut amnesti," ketusnya.

Kendati demikian, tegasnya, sudah banyak teman-teman pengusahanya yang sudah menutup akunnya di bank-bank Singapura. "Dan tidak soal sama sekali! "

Sofjan menduga, ancaman ini sengaja didengungkan oleh bank-bank Singapura agar simpanan nasabah asal Indonesia tidak keluar dari negaranya.

"Apa pemerintah Singapura ikut main? Saya tidak bisa buktikan. Bikin statement saya juga bisa," tegasnya.

Intinya, lanjut Sofjan, WNI tidak perlu takut dengan ancaman tersebut karena semua uang yang selama ini disimpan di Singapura tidak bisa secara hukum dipakai untuk menakut-nakuti nasabahnya.

"Makanya jangan percaya pada bank-bank yang tidak mau keuntungannya dikurangi pakai macam-macam cara untuk gagalkan tax amnesty ini," tuturnya.

"Pemerintah Indonesia harus bertindak dan jangan mau dipakai cara-cara ini untuk gagalkan tax amnesty. Warga negara Indonesia perlu Pemerintah Indonesia untuk diproteksi," tandasnya.

Credit CNN Indonesia

Dirjen Pajak Tak Soal Aset Money Laundry Direpatriasi

Dirjen Pajak Tak Soal Aset <i>Money Laundry</i> Direpatriasi

Direktur Jenderal, Ken Dwijugiasteadi (kiri) menyerahkan berkas pelaporan Tommy soeharto (kanan), seusai Tommy melaporkan hartanya melalui program pengampunan pajak atau tax amnesty Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar, Jakarta, 15 September 2016. (CNN indonesia/Adhi Wicaksono)

Jakarta, CB -- Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi menegaskan program amnesti pajak tidak mempersoalkan asal harta tambahan yang dilaporkan wajib pajak, sekalipun aset tersebut merupakan hasil tindak pidana pencucian uang.

Penegasan itu disampaikan Ken sebagai respons atas isu yang digulirkan perbankan Singapura mengenai kewajiban melaporkan transaksi repatriasi WNI peserta amnesti pajak sebagai upaya pencegahan aksi pencucian uang (money laundering).

Ken mengungkapkan, kalaupun transaksi repatriasi aset perbankan Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di luar negeri dicurigai terkait dengan tindakan pencucian uang oleh aparat kepolisian setempat, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tetap akan menerima permohonan amnesti pajak WNI tersebut selama memenuhi prosedur.

“Kalau ikut tax amnesty ya kami terima. Karena apa? Karena DJP tidak mengenal harta itu dari manapun. Kami tidak mengenal harta itu dari manapun juga,” tutur Ken saat ditemui di kantornya, Kamis (16/9).

Lebih lanjut, kata Ken, aparat penegak hukum tidak bisa meminta DJP untuk menyerahkan data terkait amnesti pajak peserta sebagai barang bukti penyelidikan dan penyidikan. Kecuali, peserta yang bersangkutan mengizinkan.

“Apabila penegak hukum yang lain meminta data dari tax amnesty, sesuai undang-undang (Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak), kami tidak bisa berikan kecuali yang bersangkutan yang memberikan,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo. Menurutnya, amnesti pajak memang tidak mempersoalkan asal harta wajib pajak.

Kendati demikian, lanjutnya, aparat penegak hukum tetap bisa melakukan penyelidikan dan penyidikan atas tindakan wajib pajak di luar bidang perpajakan selama tidak menggunakan data amnesti pajak.

“Yang perlu ditegaskan adalah amnesti ini bukan tindakan pencucian uang, bukan legalisasi money laundering. Jadi siapapun yangmelakukan tindak kejahatan tidak tertutup kemungkinan untuk disidik tindak pidana lain,”ujarnya.

Secara umum, Yustinus tak heran jika perbankan Singapura gerah dengan program amnesti pajak mengingat besarnya aset WNI yang disimpan di sana. Bahkan, meskipun Otoritas Moneter Singapura (MAS) telah menyatakan dukungan atas program amnesti pajak, Yustinus tak yakin MAS tak mendukung upaya perbankan lokal untuk menahan WNI memindahkan asetnya kembali ke Indonesia.

Credit CNN Indonesia

DJP Kirim Intelijen ke Singapura Selidiki Konspirasi Amnesti

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi memberikan keterangan pers terkait pelaksanaan Amnesti Pajak dan penanganannya di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (30/8). (Antara Foto/Widodo S Jusuf)

Jakarta, CB -- Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi menduga ada konspirasi yang melibatkan pengemplang pajak dengan perbankan Singapura yang coba menggagalkan kebijakan amnesti pajak Indonesia.

Pernyataan Ken tersebut merupakan respons atas rencana sejumlah bank di Singapura yang mempermasalahan data transaksi mencurigakan (Suspicious Transaction Report) WNI yang menjadi peserta amnesti pajak.

“Harta evidence itu saya enggak takut. Tapi Bu Menteri Keuangan kan sudah telepon ke sana,” ungkap Ken, Jumat (16/9).

Lebih lanjut Ken menjelaskan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga telah mengirim intelijen ke Singapura untuk menelusuri ancaman tersebut.

Berdasarkan analisa intelijennya, ancaman tersebut hanya isu belaka dari beberapa oknum yang ingin menggagalkan program amnesti pajak dengan memanfaatkan perbankan di Singapura.

“Kalau analisa dari intelijen saya, itu (ulah) orang yang tidak ikut amnesti pajak saja yang menggunakan perbankan di sana (Singapura). Supaya seolah-olah mau ditangkap polisi, tapi kan tidak nangkep tuh,” jelasnya.

Kendati demikian, ia masih tidak dapat memastikan kebenaran hal tersebut. Pasalnya, DJP masih menunggu hasil penyelidikan yang dilakukan oleh intelijen.

Namun yang pasti, lanjut Ken, bank-bank persepsi penampung dana tax amnesty tidak akan menanyakan asal muasal aset milik para peserta amnesti pajak.

“Saya enggak mengatakan itu bener atau tidak. Saya lagi melakukan penyelidikan intelijen bahwa ada konspirasi antara WP dengan pihak perbankan, itu saja. Saya rasa kalau mau ikut amnesti pajak juga perbankan tidak nanya kok, dapat harta dari mana,” paparnya.

Ken juga memastikan ancaman Singapura ini tidak akan mempengaruhi WP yang ingin melaporkan asetnya. Hal ini karena dari beberapa WP yang sudah melaporkan asetnya ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengaku tidak sulit dalam melaporkan asetnya.

“Tadi beberapa WP juga bilang, enggak tuh, saya balikin duit juga gampang tuh,” pungkasnya.

Sebelumnya, seperti diberitakan Reuters, tiga sumber dari perbankan swasta Singapura mengungkapkan rencananya untuk memberikan data transaksi keuangan milik nasabah-nasabah Indonesia peserta amnesti pajak kepada pihak kepolisian setempat.

Credit CNN Indonesia

Sah, Pertamina Algeria Resmi Jadi Pemilik Blok Migas di Aljazair

Ilustrasi. (FOTO: Reuters)

CB, Jakarta: Anak usaha PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Algeria Eksplorasi Produksi (PAEP) secara resmi telah menjadi pemilik blok minyak dan gas (migas) MLN 405A di Aljazair.

Hal itu tertuang dalam surat pengesahan (Attestation) Nomor 1555/E/P/16 dari Sonatrach pada 2 Agustus 2016. Dalam surat tersebut mengegaskan pengakuan pemerintah Aljazair atas PT. Pertamina Algeria Eksplorasi Produksi sebagai operator di Menzel Lejmat dan Oulad Nsir (Blok 405 dan 215).
"Ini merupakan salah satu tonggak sejarah berkibarnya bendera Pertamina secara penuh di Gurun Sahara, 16 ribu km dari Indonesia," demikian seperti dikutip dari laman Pertamina, Kamis (15/9/2016).

Milestone lainnya, yakni shutdown Project Penggantian GT400 Module Engine yang berlangsung dari 10 Juli 2016 dapat diselesaikan lebih awal dari jadwal yang direncanakan.

Kerja sama di semua lini dan departemen diyakini membuktikan bahwa Anak Bangsa bisa menghasilkan karya yang membanggakan untuk menunjang produksi yang sesuai dengan target perusahaan.

Credit Metrotvnews.com

Kelola Blok Migas di Ajazair, Pertamina Ubah Nama Operator

Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam. (FOTO: MTVN/Dian Ihsan Siregar)

CB, Jakarta: Anak usaha PT Pertamina (Persero), PT Pertamina International Eksplorasi Produksi (PIEP) akan mengubah nama operator blok MLN 405A yang dahulu dioperatori oleh ConnocoPhillips Algeria (COPAL) menjadi PT Pertamina Algeria Eksplorasi Produksi (PAEP).

Perubahan nama tersebut dilakukan usai melakukan proses akuisisi selesai dan menjadi operator pada blok MLN 405A dari COPAL. Direktur Hulu Pertamina, Syamsu Alam mengatakan, perubahan nama ini secara resmi dirilis dalam surat pengesahan (Attestation) Nomor 1555/E/P/16 dari Sonatrach pada 2 Agustus 2016.
Dalam surat tersebut mengegaskan pengakuan pemerintah Aljazair atas PT. Pertamina Algeria Eksplorasi Produksi sebagai operator di Menzel Lejmat dan Oulad Nsir (Blok 405 dan 215).

"Pemerintah Algeria sudah menyetujui perubahan nama dari COPAL menjadi PAEP (Pertamina Algeria EP). Perubahan nama ini penting karena secara resmi kita sudah menggunakan nama Pertamina di daerah operasi tersebut," kata Syamsu kepada Metrotvnews.com, di Jakarta, Kamis (15/9/2016).

Syamsu menjelaskan, perubahan nama tersebut secara tidak merubah mekanisme kerja operasional. Perubahan nama ini sebagai simbol secara resmi perusahaan pelat merah dalam negeri ini sudah mengoperasikan lapangan tersebut.

PAEP akan bekerja sesuai dengan apa yang telah berjalan saat ini. Syamsu menyebutkan produksi utama di blok tersebut berupa minyak yakni sekitar 24.000 barrel oil per day (BOPD) dan sebagian gas sekitar 100 MMSCFD.

"Secara operasional tidak ada perubahan. Produksi utamanya minyak, sekitar 24.000 BOPD dan ada gas sekitar 100 MMSCFD," jelas Syamsu.

Produksi gas yang tidak sebesar produksi minyak itu, lanjut Syamsu akan digunakan sebagai suntikan (injection) dalam memproduksi minyak secara keseluruhan.

"Tetapi gas ini kita gunakan untuk injeksi dalam kaitan untuk produksi minyak," pungkas dia.

Seperti dikutip dalam laman Pertamina, ini merupakan salah satu tonggak sejarah berkibarnya bendera Pertamina secara penuh di Gurun Sahara, 16 ribu km dari Indonesia.

Credit Metrotvnews.com

Produksi Migas di Aljazair Ditargetkan Capai 29.000 BOPD

Vice President Corporate Communication Pertamina, Wianda Pusponegoro. (FOTO: Antara/Akbar)

CB, Jakarta: PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya PT Pertamina Algeria Eksplorasi Produksi (PAEP) membidik produksi minyak dari blok migas di Aljazair mencapi 29.000 barrel oil per day (BOPD) setelah PAEP secara resmi menjadi operator blok MLN 405A sebelumnya dioperatori oleh ConnocoPhillips Algeria (COPAL).

"Sudah sejak awal kami masuk blok MLN Pertamina menjadi operator. Sekarang produksi kami tingkatkan terus dari lapangan terkait," kata Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro kepada Metrotvnews.com, di Jakarta, Kamis (15/9/2016).
Saat ini, jelas Wianda, PAEP memilki participating interest (PI) mayoritas terhadap blok MLN. Sebagai operator, PAEP menargetkan produksi dapat mencapai 29.000 BOPD pada 2019. "Lapangan MLN sebagai operator kami punya PI 65 persen target produksi Algeria hingga 2019 mencapai 29.000 BOPD," jelas dia.

Target produksi tersebut lebih tinggi dari produksi dari produksi saat ini yang hanya 24.000 BOPD untuk minyak dan 100 MSCFD untuk gas. Namun, target tersebut diyakini dapat tercapai dengan menjalankan reservoir development play yang telah disetujui oleh regulator migas Aljazair.

"2016 kami jalankan reservoir development plan yang telah disetujui regulator migas Aljazair," ujar dia.

Ia menambahkan, seluruh produksi migas di lapangan dan blok luar negeri akan terkaumulasi dalam produksi migas PT Pertamina International Eksplorasi Produksi (PIEP). Untuk saat ini target PIEP hingga 2025 sebesar 700.000 barrel oil equivalent per day (BOEPD).

"Total target Pertamina International Eksplorasi produksi (PIEP) hingga 2025 adalah 700.000 BOEPD," pungkas dia.

Credit Metrotvnews.com

Misi Indonesia di KTT GNB

Wapres Jusuf Kalla/ANT/Wahyu Putro

CB, Margarita: Indonesia memanfaatkan forum Konfrensi Tingkat Tinggi Gerakan Non-Blok (KTT GNB) di Pulau Margarita,Veneuzela sebagai tempat mensosialisasikan rencana Indonesia menjadi calon anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2019-2020. Menurut Menlu Retno Marsudi, KTT GNB harus bisa memainkan peran strategis, menjadi mitra global dan memberi manfaat bagi rakyatnya.

Menlu menyampaikan, tema KTT GNB ke-17 ialah Perdamaian, Kedaulatan dan Solidaritas bagi Pembangunan. Tema ini sesuai prinsip dasar dari pembentukan GNB. Namun, setelah 55 tahun sejak terbentuknya GNB dunia masih dibayangi kurangnya perdamian, belum tercapainya kedaulatan dan solidaritas.
"Hal ini dapat dilihat dari berbagai tantangan dan krisis yang dihadapi dunia saat ini, seperti ketidakseimbangan pada politik dan ekonomi global, krisis pengungsi, ancaman dari terorisme, radikalisme dan ekstremisme serta konflik dan ketidakpercayaan antarnegara termasuk di antara negara GNB."kata Menlu melalui pernyataan tertulis, Jumat 16 September waktu setempat.

Seluruh negara anggota GNB juga perlu mendorong setidaknya tiga langkah nyata. Pertama, GNB perlu memperkuat semangat multilateralisme di mana seluruh negara memiliki suara yang sama. Kedua, GNB juga harus memberikan kontribusi terhadap upaya penanganan tantangan ekonomi global melalui kemitraan global yang melibatkan seluruh pihak, termasuk kerjasama antarnegara maju dan berkembang.

Ketiga, negara-negara GNB juga perlu segera membenahi diri internal terkait cara kerja GNB agar tidak terjebak menjadi talk shop organization. Benah diri sangat diperlukan agar GNB menjadi organisasi yang memiliki kredibilitas tinggi, relevan, dan efektif dalam penanganan masalah global.

"Anggota GNB harus memimpin dengan memberi contoh memastikan bahwa nilai-nilai yang diperjuangkan di tingkat global diterapkan di negaranya masing-masing, menyelesaikan berbagai masalah yang ada di dalam negeri dan dikawasannya" tegas Retno.

KTT GNB ke-17 akan dipimpin Presiden Venezuela Nicolas Maduro Moros. Ia juga akan menjadi Ketua GNB periode 2016-2019 menggantikan Iran yang telah menjadi Ketua GNB sejak 2012. Sementara itu, delegasi RI direncanakan akan dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla.

KTT menurut rencana akan mengesahkan dokumen akhir berisi pandangan negara-negara GNB terhadap berbagai permasalahan global. KTT juga akan mengesahkan Deklarasi Margarita berisi penegasan seluruh Kepala Negara atau pemerintah negara GNB mengenai berbagai prinsip serta nilai-nilai bersama GNB serta beberapa tantangan global yang menjadi perhatian bersama seluruh anggota GNB.

KTT GNB ke-17 yang akan diselenggarakan dengan tema Peace, Sovereignty and Solidarity for Development di Pulau Margarita, Venezuela, 17-18 September 2016.

Credit Metrotvnews,com

Singapura Jegal Tax Amnesty, Darmin: Kami Sudah Menduga

Presiden Jokowi (kedua dari kanan), berbincang dengan Menkeu Sri Mulyani Indrawati (kanan),saat pengarahan Tax Amnesty di Istana Negara, 28 Juli 2016. Terlihat di belakang, Menko Perekonomian Darmin Nasution, dan Menkopolhukam Wiranto. TEMPO/Aditia Noviansyah

CB, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan sejak lama Singapura memang berupaya untuk menjegal program pengampunan pajak atau tax amnesty. Namun, menurut Darmin, penjegalan tersebut selalu dibantah oleh beberapa pihak, termasuk Singapura.

"Kelihatannya, kalau belum official (pernyataan resmi), ini ada benarnya jadinya. Sebetulnya kami sudah menduga ini. Ada persoalan bahwa ada upaya menghalangi itu (tax amnesty). Kita lihat saja, penjelasan resmi mereka (pemerintah Singapura) nanti bagaimana," kata Darmin di kantornya, Jumat, 16 September 2016.

Menurut Darmin, belum ada pernyataan resmi dari Singapura bahwa mereka tidak menghalang-halangi warga negara Indonesia (WNI) di sana untuk mengikuti program tax amnesty. "Kita tunggu saja reaksi resmi mereka (pemerintah Singapura)," ujar mantan Gubernur Bank Indonesia tersebut.

Kemarin, tersiar kabar bahwa kepolisian Singapura meminta kepada bank-bank Singapura untuk melapor apabila terdapat nasabahnya yang mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty di negara lain. Kebijakan tersebut sudah digaungkan sejak tahun lalu.

Tahun ini, kebijakan itu kembali diangkat menyusul adanya kekhawatiran oleh perbankan Singapura bahwa nasabah bank-bank Singapura akan berkurang dengan diterapkannya program tax amnesty di Indonesia yang memang ditujukan untuk mengembalikan aset orang Indonesia di luar negeri, termasuk di Singapura.

Mengutip Strait Times, 15 September 2016, perbankan Singapura mulai tahun lalu merespons pemberitahuan Departemen urusan Komersial Singapura agar pihak bank mendata kliennya yang mengikuti skema tax amnesty. Departemen ini diisi satu unit polisi yang mengurus kejahatan keuangan. Awal tahun ini, Otoritas Moneter Singapura juga mengingatkan perbankan tentang peluncuran tax amnesty Indonesia yang berdampak buruk bagi perbankan negara itu.

Warga Indonesia yang menyimpan dananya di bank-bank Singapura totalnya mencapai US$ 200 miliar atau setara sekitar Rp 2.627 triliun. Angka ini setara dengan 40 persen total seluruh aset perbankan Singapura.

Kemarin, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan ia sudah meminta penjelasan langsung dari pemerintah Singapura. Sri berujar, berdasarkan penjelasan pemerintah Singapura, mereka telah meminta perbankan Singapura mendukung nasabahnya untuk mengikuti program tax amnesty.

Sri berujar, Bank Sentral Singapura telah menyatakan keikutsertaan WNI dalam program tax amnesty tidak dapat dianggap sebagai tindakan kriminal yang memungkinkan dilakukannya investigasi oleh kepolisian Singapura. Hal itu pun tidak bisa dijadikan alasan bagi WNI untuk tidak ikut program tax amnesty.

Menurut Sri, pemerintah telah bekerja sama dengan Singapura untuk menutup seluruh kemungkinan adanya WNI yang tidak ikut tax amnesty. "Saya harap para pembayar pajak menggunakan kesempatan ini dalam rangka membangun Republik Indonesia," katanya.

Credit TEMPO.CO

Jepang Gelar Patroli Gabungan dengan AS di Laut Cina Selatan

Kapal Angkatan Laut Jepang

CB, WASHINGTON -- Jepang akan meningkatkan aktivitasnya di Laut Cina Selatan dengan menggelar patroli gabungan dengan Amerika Serikat. Pada Kamis (16/9), Menteri Pertahanan Jepang Tomomi Inada mengatakan Jepang juga akan meningkatkan latihan bilateral juga multilateral dengan angkatan laut di wilayah.

Inada menyebut Jepang ingin meningkatkan ikatan dengan negara-negara di area tersebut. Menurutnya, Jepang sama khawatirnya dengan AS soal klaim teritorial Cina yang terus meluas.

Peran aktif Jepang di LCS, tambahnya akan termasuk pembangunan kapasitas negara-negara kepulauan. Ia menyampaikan keinginan Jepang ini saat berpidato di lembaga penelitian Washington, Center for Strategic and International Studies.

Inada menegaskan dunia tidak boleh melupakan upaya Cina mengacuhkan hukum internasional. "Jika dunia memaafkan upaya mengubah aturan hukum dan membuatnya membungkuk, konsekuensinya bisa global," kata Inada.

Dalam hal ini, Jepang mendukung operasi kebebasan navigasi yang selama ini dilakukan angkatan laut AS. Inada mengatakan AS telah berpatroli sesuai dengan aturan maritim internasional yang berdasarkan hukum.

Inada akan bertemu dengan Menteri Pertahanan AS Ash Carter di Pentagon dalam kunjungan kali ini ke AS. Inada juga mengatakan Jepang siap mengirimkan kapal patroli baru untuk Vietnam untuk meningkatkan kapabilitas negara-negara yang bersengketa dengan Cina.

Sebelumnya, Jepang telah sepakat menyediakan dua kapal patroli besar dan meminjamkan lima pesawat mata-mata untuk Filipina. Kedua negara ini merupakan pihak paling vokal dalam sengketa LCS, sementara Jepang bersengketa di Laut Cina Timur dengan Cina.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Saudi Gugat Iran di Dewan Keamanan PBB

Ilustrasi Saudi vs Iran.

CB, WASHINGTON -- Arab Saudi secara resmi mengajukan komplain ke Dewan Keamanan PBB atas pelanggaran yang dilakukan oleh Iran.

Dokumen gugatan menyebut, Iran melanggar resolusi DK PBB No. 2216 di Yaman. Kerajaan Saudi meminta komunitas dunia mengambil langkah yang dibutuhkan untuk menghentikan Iran atas tindakan ilegalnya di Yaman.

Saudi mempertahankan hak intervensinya di Yaman untuk menghentikan ancaman milisi pro-Houthi dan kroni serta sekutu presiden terguling Ali Saleh.

Seperti dikutip Arab News, Kamis, laporan tersebut disampaikan langsung oleh Utusan Permanen Saudi untuk PBB Abdullah Al-Mollami, semalam.

DOkumen juga menyatakan Kerajaan Saudi harus mengatasi pelucunran rudal balitisik di perbatasan Yaman yang telah menyebabkan ratusan orang tewas.

Setidaknya ada hampirr 30 misil balistik yang menghantam teritori Saudi. Namun menurut Moallami, setidaknya satu balisitik bernama Zilzal (3), buatan Iran, meluncur dari Najran pada 31 Agustus lalu.
Hubungan Saudi dan Iran memanas dalam beberapa waktu terakhir. Keduanya terlibat perang kata-kata terkait pengelolaan haji.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

China Siapkan Jam Paling Akurat Selama 'Satu Miliar Tahun'

Jam atomik tersebut akan dikirim ke antariksa.

Peluncuran lab luar angkasa China, Tiangong-1 (REUTERS/Petar Kujundzic )

CB – Persaingan China dengan Amerika Serikat terasa juga di dunia teknologi. Pemerintah Negeri Tirai Bambu itu siap meluncurkan jam atomik ke antariksa untuk menyaingi buatan AS.
Jam “Made in China” itu mereka klaim bakal jadi alat pengukur waktu paling akurat yang pernah ada. China juga menyebutkan, nantinya jika sukses diluncurkan ke antariksa, jam atomiknya itu merupakan yang pertama beroperasi di luar Bumi.
Dikutip dari South China Morning Post, Kamis 15 September 2016, jam atomik China yang bernama Cold Atomic Clock in Space (Cacs) itu tiga kali lebih akurat dari NIST-F2, jam atomik yang dioperasikan National Institute of Standards and Technology AS di Boulder, Colorado, AS.
China mengatakan, Cacs hanya memiliki “setitik cacat,” yaitu kehilangan waktu satu detik saja dalam satu miliar tahun. Sedangkan NIST-F2 kehilangan waktu satu detik dalam 300 juta tahun.
"Ini (Cacs) merupakan jam atomik pertama dunia yang dioperasikan di antariksa. Itu akan dimanfaatkan untuk kepentingan sipil dan militer," jelas Xu Zhen, profesor dan peneliti yang terlibat dalam proyek jam itu.
Jam atom merupakan sebuah jenis jam yang menggunakan standar frekuensi resonansi atom sebagai penghitungnya. Standar frekuensi atom terbaik sekarang ini berdasarkan fisika yang lebih maju melibatkan atom dingin dan air mancur atomik.
Jam atomik dingin biasanya lebih akurat dibanding jam atom yang panas, sebab pada jam atomik dingin bergerak perlahan sehingga lebih akurat dan memberikan hasil yang lebih presisi.
Bicara kemampuan Cacs yang lainnya, China mengklaim beberapa ribu kali lebih akurat dibanding jam yang dipakai dalam satelit GPS. China akan memanfaatkan jam atomik mereka untuk meningkatkan kemampuan jaringan navigasi satelit Beidou mereka. Diketahui jaringan navigasi satelit Beidou China kalah presisi dibanding sistem GPS milik AS.
Untuk itu, Xu mengatakan China memakai Cacs sebagai referensi waktu di antariksa yang akan menaikkan performa Beidou secara sangat signifikan.
Gagasan mengirimkan jam atomik di antariksa pertama kali dibicarakan oleh ahli antariksa Eropa pada awal 1990-an. Badan Antariksa Eropa sebenarnya telah mencoba untuk mengirimkan jam atomiknya, Atomic Clock Ensemble in Space project (Aces), ke antariksa. Tapi beberapa kali menemui penundaan. Bahkan upaya terakhir dari Badan Antariksa Eropa untuk menempatkan jam atomiknya di Stasiun Antariksa Internasional pada tahun depan, juga gagal.
Upaya yang sama juga ditempuh oleh AS, namun niatan tersebut terkendala dengan dukungan dana. Pemerintah Negeri Paman Sam itu memangkas anggaran sehingga berdampak pada ambisi menempatkan jam atomiknya tersebut.
Praktis, dengan demikian, China bisa melenggang sendirian dalam menempatkan jam atomiknya di antariksa.
China akan meluncurkan Cacs melalui satelit Laboratorium antariksa bernama Tiangong-2. Tiangong-2 merupakan proyek laboratorium antariksa kedua milik China. Tiangong-2 dikabarkan membawa 14 jenis eksperimen yang fokus pada bahan dan kehidupan antariksa.

Credit VIVA.co.id

Kominfo: Jika Indonesia Penting Bagi Google, Bayar Pajak

Google mengemplang saat pemeriksaan Ditjen Pajak.

Startup yang akan berguru ke markas Google (VIVA.co.id/Agus Tri Haryanto)

CB – Isu pajak online kembali menyeruak ke permukaan, setelah Google melakukan perlawanan atas upaya Direktorat Jenderal Pajak yang ingin melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan teknologi itu.
Sebagai bagian dari wilayah kewenangannya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pun angkat suara perihal penolakan Google terkait pajak ini.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo, Noor Iza menuturkan, kementeriannya terus mendorong Google ke arah Bentuk Usaha Tetap (BUT), atau Permanent Establishment, agar ada kewajiban membayar pajak di Indonesia.
"Google itu transaksinya diarahkan ke Google Inc, yang berada di Singapura," ucap Noor melalui keterangan tertulisnya, Jumat 16 September 2016.
Disampaikan Noor, para petinggi Google mengungkapkan pentingnya Indonesia bagi perusahaannya, sebagaimana mereka menganggap penting negara lain, seperti operasional mereka di India dan Brasil.
"Kita telah sampaikan kepada Google untuk memperlakukan tax yang setara di Indonesia. Transaksi yang masuk ke pendapatan Google, yang berasal dari Indonesia, dan ads yang ditujukan untuk Indonesia, Google juga harus membayar pajak," kata Noor.
Untuk mencapai itu, Google dipersilahkan oleh pemerintah menempatkan permanent establishment (BUT) di Tanah Air. "Kalau Indonesia dianggap sangat penting, maka juga memberikan kesetaraan dalam hal transaksi dan pajak ini," ucapnya.
"Kita cek bahwa Google menempatkan permanent establishment di India, sehingga transaksi dari India masuk ke Google. Kita berharap, Google bisa arif dalam masalah bisnis ini dan memberikan kesetaraan. Transaksi-transaksi jangan di pool di negara tertentu saja, yang merugikan negara-negara yang memberikan expenditure-nya ke Google," tutur Noor.
Dikatakan, isu pajak online ini sejalan dengan apa yang tengah dikerjakan Presiden RI Joko Widodo, guna meningkatkan pendapatan negara-negara berkembang. Jokowi mengatakan bahwa Indonesia mendorong dibentuknya sistem perpajakan internasional yang adil dan transparan.
Selain itu, kepada seluruh negara Anggota G20, Indonesia menekankan setiap negara untuk tidak membuat kebijakan yang merugikan negara lain.
Diinformasikan, Anggota G20 ini terdiri dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, Inggris (Britania Raya), Tiongkok, Indonesia, India, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Meksiko, Prancis, Rusia, Turki, dan Uni Eropa. Dan, Google merupakan perusahaan yang berasal dari Amerika Serikat.
Apa yang disampaikan Jokowi pada perhelatan Forum KTT Anggota G20 di Hangzhou, beberapa pekan lalu, menggambarkan kondisi terkini dan maraknya aktivitas e-commerce, aplikasi, dan media sosial yang di satu sisi ada pemain domestik. Tetapi, di sisi lain ada pemain global yang turut meramaikan.
Sehingga, permasalahan pajak perlu dicarikan titik temu antarnegara, dan diharapkan memberikan ruang fasilitas akan keadilan (fairnes) dari isu pajak online ini.
Sebagaimana diketahui bahwa belanja digital ads online pada tahun buku 2015, mencapai US$800 juta, atau lebih Rp1 triliun. Belanja ads online di Indonesia pada 2016, mengalami kenaikan jauh lebih signifikan sekitar lebih dari US$1 miliar. (asp)

Credit VIVA.co.id

Dituding Tak Bayar Pajak di Indonesia, Ini Jawaban Google

Oik Yusuf/ Kompas.com Kotak wempat pensil warna-warni disusun membentuk logo Google di kantor Google Indonesia, Jakarta (28/5/2015)

JAKARTA, CB — Google Indonesia angkat bicara soal tudingan melakukan pelanggaran pajak atau tak membayar pajak di Indonesia. Tudingan itu muncul setelah Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) mengumumkan bahwa Google telah menolak untuk diperiksa.

Juru bicara Google Indonesia menyebutkan bahwa selama ini pihaknya telah membayar pajak dan mengikuti berbagai peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia. Perusahaan pun sudah berdiri sebagai badan hukum Indonesia.

"PT Google Indonesia telah beroperasi sebagai perusahaan Indonesia sejak tahun 2011. Kami telah dan akan terus bekerja sama dengan Pemerintah Republik Indonesia dan telah dengan taat membayar semua pajak yang berlaku di Indonesia," ujar Head of Corporate Communication Google Indonesia, Jason Tedjakusuma, saat dihubungi KompasTekno, Jumat (16/9/2016).

Sebelumnya, pada Kamis (15/9/2016), raksasa mesin pencari itu dikabarkan menolak pemeriksaan yang akan dilakukan oleh Ditjen Pajak. Tidak diketahui alasan penolakan tersebut.

Tahap selanjutnya, ada kemungkinan Ditjen Pajak akan melakukan penyelidikan lebih dalam karena terindikasi ada pelanggaran pajak. Penyelidikan paling cepat dilakukan pada akhir September.

"Kami akan meningkatkan tahapan ke investigasi karena mereka menolak diperiksa. Ini merupakan indikasi adanya tindak pidana," ujar Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Muhammad Hanif.

Masalah pajak ini memang sudah menjadi perhatian pemerintah sejak beberapa tahun belakangan. Google Indonesia dianggap tidak membayar pajak, salah satunya karena belum menjadi badan usaha tetap (BUT).

Dengan kata lain, Google Indonesia belum menjadi wajib pajak. Keberadaannya di Indonesia hanya sebagai kantor perwakilan sehingga transaksi bisnis yang terjadi di Tanah Air tidak berpengaruh ke pendapatan negara.

Padahal, transaksi bisnis periklanan di dunia digital (yang merupakan ladang usaha Google) pada tahun 2015 saja mencapai 850 juta dollar AS atau sekitar 11,6 triliun.

Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, 70 persen dari nilai itu didominasi perusahaan internet global (OTT) yang beroperasi di Indonesia, termasuk Google.

Indonesia bukan satu-satunya negara yang tengah mengincar Google agar patuh terhadap kewajiban pajak. Setidaknya, ada tiga negara lain yang sedang menguber-uber Google agar membayar pajaknya, yakni Inggris, Perancis, dan Italia.

Di samping Google, perusahaan OTT asing lain yang tengah disorot oleh Pemerintah Indonesia soal pajak ini ialah Yahoo, Facebook, dan Twitter.

Credit Kompas Tekno

Pemerintah ke Google dan Facebook, Bayar Pajak atau Diblokir

Yoga Hastyadi Widiartanto/KOMPAS.com Menkominfo Rudiantara dalam acara penandatanganan perjanjian kerjasama Palapa Ring Paket Barat di Gedung Kementerian Keuangan, Senin (29/2/2016)

CB - Raksasa internet seperti Google, Facebook, dan Twitter akan diblokir oleh pemerintah jika mereka tak membuat Badan Usaha Tetap (BUT) dan membayar pajak.

Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan bahwa seluruh penyedia layanan berbasis internet atau over the top (OTT) mesti eksis di Indonesia dalam bentuk perusahaan.

"Mereka semua mesti membuat badan usaha tetap, layaknya kontraktor di sektor perminyakan, sehingga mereka bisa dijadikan objek pajak," terang Bambang seperti dilansir KompasTekno dari Reuters, Selasa (1/3/2016).

Saat ditemui terpisah, Kepala Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ismail Cawidu mengonfirmasi kementerian sedang menyusun sebuah aturan terkait penyedia layanan streaming, pesan instan, hingga situs media sosial.

Tujuannya adalah mengendalikan konten yang bertema terorisme serta pornografi, hingga soal kepentingan pemerintah untuk menarik pajak dari penyedia layanan.

Jika perusahaan tersebut tidak mengikuti aturan yang akan dikeluarkan akhir Maret mendatang, maka pemerintah akan mengurangi bandwidth aksesnya atau memblokir sepenuhnya.

"Mereka digunakan oleh banyak orang Indonesia. Kalau orang memasang iklan di Google, menurut Anda apa yang kita dapat?" ujar Ismail.

Iklan triliunan rupiah

Kemenkominfo mencatat putaran uang iklan digital di Indonesia mencapai 800 juta dollar AS atau setara Rp 10,7 triliun. Sayangnya tak satupun dari nilai tersebut yang kena pajak karena adanya celah pada aturan hukum.

Perusahaan internet seperti Google, Facebook dan Twitter, saat ini sudah membuat kantor representative di Indonesia. Tiga perusahaan teknoloigi ini juga memiliki jumlah pengguna yang sangat besar di tanah air.

Saat ditemui dalam kesempatan terpisah, Menkominfo Rudiantara mengatakan laporan pajak perusahaan internet yang sudah ada di Indonesia akan diawasi lebih ketat.

"Google punya kantor di Indonesia, tapi transaksi digitalnya tidak melalui kantor tersebut. Ini yang sedang kami usut dan coba luruskan," terangnya.

Credit Kompas Tekno

Dana Riset Jadi 0,2 Persen PDB, tetapi Cuma karena Perubahan Rumus Penghitungan

Thinkstock.com Ilustrasi

CB — Di tengah pemotongan anggaran riset, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Muhammad Nasir, menyatakan bahwa anggaran Indonesia naik menjadi 0,2 persen.

Angka itu diukur dari belanja riset Indonesia terhitung dari Juli 2015 hingga Juni 2016. Nasir mengatakan, dalam rupiah, Indonesia selama setahun membelanjakan Rp 17 triliun untuk riset.

Perubahan dana riset itu tampak menggembirakan sebab berdasarkan perhitungan sebelumnya yang dirilis pada tahun 2014, dana riset Indonesia hanya 0,09 persen.

"Sekarang kita tidak berpikir anggaran riset kita 0,09 persen, tetapi 0,2 persen. Cukup tinggi kenaikannya," kata Nasir dalam konferensi pers di Jakarta pada Kamis (15/9/2016).

Namun, bila dicermati, perubahan tersebut tak berarti Indonesia menaikkan anggaran untuk penelitian, tetapi hanya mengubah rumus penghitungannya.

Hitungan dana riset yang dirilis pada tahun 2014 dikeluarkan oleh Pusat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Papiptek) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Trinaffizanty, Kepala Papiptek, mengatakan, "Kalau perhitungan sebelumnya, kami hanya menghitung dana yang memang digunakan untuk litbang (penelitian dan pengembangan)."

Penghitungan saat itu tidak menyertakan anggaran belanja riset daerah, anggaran belanja riset universitas, gaji dan tunjangan peneliti, dana lembaga penelitian untuk kegiatan non-litbang, serta lainnya.

Papiptek juga menghitung berdasarkan serapan anggaran lembaga penelitian, bukan dana yang dialokasikan untuk lembaga tersebut.

Dana riset 0,2 persen dihitung dengan cara berbeda, memasukkan gaji dan tunjangan peneliti, anggaran belanja riset daerah, serta berdasarkan anggaran yang dialokasikan untuk lembaga riset.

Sementara itu, anggaran pihak swasta pada perhitungan tahun 2014 ataupun 2016 sama-sama tidak dimasukkan. Hal itu disebabkan oleh minimnya data.

Dengan demikian, kenaikan angka dana penelitian tidak mencerminkan kenaikan yang sesungguhnya, tetapi hanya karena rumus diubah dan variabel yang ditambah.

Trinaffizanty mengatakan, bila komponen gaji peneliti dan anggaran non-litbang tak dimasukkan, maka perubahan anggaran riset tidak signifikan.

Walau demikian, Nasir mengungkapkan bahwa penghitungan ulang diperlukan untuk penyusunan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN).

Jurnal Nature pada 1 September 2016 mengeluarkan daftar negara dengan anggaran belanja tertinggi di dunia. Ada perubahan signifikan dibanding 10 tahun lalu.

Negara dengan anggaran riset tertinggi adalah Korea Selatan (4,3 persen PDB), Israel (4,1 persen PDB), dan Jepang (3,6 persen PDB).

Nasir mengakui, dana riset Indonesia masih rendah. Ke depan, ia mengharapkan pihak swasta ikut berperan dalam riset.

"Dari 0,2 yang kami rilis sekarang, anggaran pemerintah itu 0,15 dan swasta masih 0,05. Kami harapkan ke depan swasta bisa meningkatkannya," ujarnya.

Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Muhammad Dimyati, mengatakan, kementeriannya tengah mengupayakan revisi Peraturan Presiden Nomor 54 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Ia mengharapkan, perusahaan yang menganggarkan dana lebih untuk riset akan mendapatkan insentif berupa double tax deduction.

"Harapan kami, dengan perubahan yang kami usulkan, suasana riset bisa lebih baik," katanya.

Credit KOMPAS.com

Pasukan Arab Saudi dan Yaman Bentrok di Perbatasan

RIYADH - Pasukan sekutu kelompok Houthi menyerang melintasi perbatasan ke provinsi Jizan selatan Arab Saudi pada hari Kamis (15/9/2016). Kedua belah pihak saling mengklaim kemenangan dalam pertempuran tersebut dan memberikan keterangan berbeda mengenai jumlah korban.

Sumber di koalisi yang dipimpin Arab Saudi mengatakan pasukan Saudi di Gunung Jabal Dukhan berhasil menangkal serangan pasukan Pengawal Republik Yaman yang setia kepada mantan presiden Ali Abdullah Saleh. Bentrokan tersebut menewaskan 25 orang dan melukai 30 orang seperti dikutip dari Reuters.

Sedangkan di Ibu Kota Yaman, Sana'a, seorang pejabat Houthi mengatakan bentrokan tersebut berujung kepada keberhasilan kelompok pemberontak itu menguasai gunung tersebut dan sebuah tempat bernama Al Romaih.

Mantan presiden Yaman Ali Abdullah Saleh adalah sekutu kelompok Houthi, kelompok pemberontak yang diperangi oleh kelompok koalisi pimpinan Arab Saudi sejak Maret 2015. Koalisi Arab Saudi mencoba mengembalikan Presiden Abd Rabbu Mansour Hadi kembali ke tampuk kekuasaan.

Perkiraan PBB menyebutkan konflik yang berlangsung di Yaman telah menewaskan lebih dari 10.000 orang dan membuat lebih dari tiga juta orang menjadi pengungsi.

Credit Sindonews

Prancis Tuntut AS Ungkap Kesepakatan dengan Rusia Soal Suriah

PARIS - Prancis menyerukan kepada Amerika Serikat (AS) untuk berbagi rincian dari kesepakatan gencatan senjata di Suriah yang ditandatangani bersama Rusia. Prancis menilai informasi itu sangat penting untuk memastikan militan dan pemberontak tidak menjadi target serangan di darat.

Berdasarkan kesepakatan itu, AS dan Rusia bertujuan untuk mengurangi kekerasan selama tujuh hari berturut-turut sebelum mereka pindah ke tahap berikutnya yaitu koordinasi serangan militer terhadap Front al-Nusra dan ISIS. Kedua kelompok itu tidak masuk sebagai pihak yang diikutsertakan dalam gencatan senjata.

"Rusia tidak bisa secara sepihak terus membom dan mengatakan bahwa mereka hanya menyerang kelompok teroris," kata Menteri Luar Negeri Jean-Marc Ayrault seperti dikutip dari Al Arabiya, Jumat (16/9/2016).

"Perjanjian dengan Amerika, yang kita tidak tahu semua rincian - dan itulah masalah sebenarnya - membuat ketentuan agar Amerika dan Rusia dapat memeriksa persis lokasi dengan lokasi pada peta di mana para teroris yang kita butuhkan untuk menyerang berada," dia berkata.

"Tapi jika ada kebingungan, kemudian ada juga risiko oposisi moderat diserang. Pada satu titik kita akan diminta untuk mendukung secara lebih rinci rencana Russia-AS ini, sehingga untuk itu kita perlu memiliki semua informasi," kata Ayrault saat berkunjung ke Ukraina.

Perancis, anggota dari koalisi pimpinan AS terhadap ISIS, adalah pendukung utama dari pemberontak yang memerangi pasukan Presiden Suriah Bashar al-Assad dan sekutu milisi. Prancis juga sebelumnya telah menyuarakan keprihatinan atas bagaimana Washington melakukan negosiasi dengan Moskow.

Credit Sindonews

Rusia Ngotot Publikasikan Kesepakatan dengan AS Soal Suriah

MOSKOW - Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova menegaskan pihaknya akan terus mendorong publikasi dari kesepakatan dengan Amerika Serikat (AS) soal gencatan senjata di Suriah. Ini dilakukan agar tidak terjadi salah pengertian mengenai kesepakatan itu.

Pernyataan Zakharova ini muncul setelah adanya pernyataan dari Kementerian Luar Negeri AS, bahwa Rusia tidak memiliki niat untuk mematuhi kesepakatan yang dicapai pekan lalu itu.

"Kami tentu saja percaya bahwa pernyataan seperti tidak logis dan kontraproduktif. Pernyataan itu benar-benar bertentangan dengan kesepakatan positif dan konstruktif yang dicapai pekan lalu," kata Zakharova, seperti dilansir Sputnik pada Kamis (15/9).

"Kami sepenuhnya memahami sifat dari pernyataan ini, tapi mereka tidak mengetahui akibatnya. Harus ada kerja konstruktif. Kami memiliki contoh pekerjaan tersebut. Oleh karena itu, Moskow bersikeras penerbitan perjanjian gencatan senjata AS dan Rusia di Suriah untuk menghindari spekulasi dan salah sangka," sambungnya.

Pernyataan Zakharova ini merupakan penegasan dari pernyataan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov. Lavrov mengatakan, Rusia akan mempublikasikan kesepakatan tersebut pada sidang umum PBB. Selain itu, Rusia juga akan mencari persetujuan Dewan Keamanan (DK) PBB untuk perjanjian itu, tanpa amandemen apapun.

"Untuk memastikan, seharusnya tidak ada keraguan soal bagaimana kita akan pergi melaksanakan perjanjian dalam bentuk aslinya, kami telah mengusulkan untuk merilisinya ke publik. Tidak merahasiakannya, bertentangan dengan keinginan AS. Kami tidak perlu menyembunyikannya," ujar Lavrov.

Credit Sindonews